Ditemukan 11433 data

Urut Berdasarkan
 
Penelusuran terkait : Partai politik
Pengadilan PTUN BANDA ACEH TUN
Register : 16-04-2018 — Putus : 27-08-2018 — Upload : 05-10-2018
Putusan PTUN BANDA ACEH Nomor 13/G/2018/PTUN.BNA
Tanggal 27 Agustus 2018 — Penggugat:
Tio Achriyat
Tergugat:
BUPATI ACEH SELATAN
195 — 124
  • ayat (4) UU Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara yangmenyebutkan : PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena : a.melakukan penyelewengan terhadap Pancasila UndangUndang DasarNegara Republik Indonesia Tahun 1945, b. dihukum penjara atau kurunganberdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetapkarena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidanakejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum,c. menjadi anggota dan/atau pengurus partai
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Upload : 22-02-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1222 K/PDT/2010
PENGURUS PUSAT PERSATUAN WARTAWAN INDONESIA, DKK.; MARKUS SIMATOUW, SH.
94 — 59 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • pada Pasal 20 ayat 2 dan ayat 3 yang menyatakan :Pasal 20 ayat 2 : Pengurus tidak boleh menduduki jabatan rangkapdalam organisasi PWI.Pasal 20 ayat 3 : Pengurus PWIdi Pusat maupun di Cabang danPerwakilan tidak boleh merangkap jabatan penguruspartai politik dan organisasi yang terafiliasi.Bahwa dari ketentuan Pasal 20 ayat 2 dan ayat 3 Peraturan Dasar PWItersebut jelas ternyata bahwa Markus Simatauw selaku Penggugatl, adalahPegawai Negeri Sipil pada Kantor LPPRRI Manokwari, bukanlah sebagaipengurus Partai
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Kepegawaian
Register : 30-04-2015 — Putus : 01-12-2015 — Upload : 11-12-2015
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 102/G/2015/PTUN-JKT
Tanggal 1 Desember 2015 — MOH. ILHAM MOPANGGA ; MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
90 — 25
  • tidak baik yang dapatmengganggu lingkungan pekerjaan;f, = dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;g. pada waktu melamar dengan sengaja memberikan keterangan atau buktiyang tidak benar;h. dihukum penjara atau kurungan berdasarkan keputusan pengadilan yangsudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap karena dengan sengajamelakukan sesuatu tindak pidana kejahatan atau melakukan sesuatutindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan/tugasnya;i. menjadi anggota dan/atau pengurus partai
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Perijinan
Register : 12-10-2015 — Putus : 16-11-2015 — Upload : 17-11-2015
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 215/P/FP/2015/PTUN-JKT
Tanggal 16 Nopember 2015 — YAYASAN PENDIDIKAN GAMA CENDEKIA SURABAYA;MENTERI RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI REPUBLIK INDONESIA
78 — 36
  • Seperti contohnya kasus yang menimpaanggota DPR dari Partai Gerindra yang mendapatkan ijazah dariUniversitas Tritunggal Surabaya yang menggunakan nama singkatanUNITAS yang bukan merupakan Universitas yang diselenggarakan olehPEMOHON.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 24-10-2012 — Upload : 17-04-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1232 K/Pdt/2012
Tanggal 24 Oktober 2012 — DEWAN KOMISARIS/DIREKSI PT. KOMPONEN FATUBA NUSAPERSADA, dkk vs. DR. FRITS HENDRIK EMAN, Ph.D,
127 — 70 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • ., Notaris di Jakarta dan telah pula diberitahukan kepadaMenteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan oleh karenanya pengalihan hak2425atas saham tersebut, telah memenuhi syarat suatu Akta Otentik (AO) yangbersifat Partai;Bahwa berdasarkan faktafakta hukum tersebut di atas, adalah sudahsangat jelas, bahwa pengalihan hak atas saham dari Termohon Kasasi/Pemohon Banding/Penggugat kepada Pemohon Kasasi/Termohon Banding 1/Tergugat melalui Rapat Umum Pemegang Saham PT.
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Kepegawaian
Register : 01-04-2019 — Putus : 23-07-2019 — Upload : 21-10-2019
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 51/G/2019/PTUN-JKT
Tanggal 23 Juli 2019 — Ahmadi, SH. ; Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional
387 — 312
  • atas permintaan sendirikarena melakukan pelanggaran disiplin PNS tingkat berat ;4) PNSdiberhentikan tidak dengan hormatkarena:a. melakukan penyelewengan terhadap Pancasila danUndangUndang Dasar Negara Republik IndonesiaTahun 1945;b. dinukum penjara atau kurungan berdasarkan putusanpengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetapkarena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atautindak pidana kejahatan yang ada hubungannya denganjabatan dan/atau pidanaumum;c. menjadi anggota dan/atau pengurus partai
Pengadilan PN ARGA MAKMUR Perdata Tanah
Register : 30-04-2014 — Putus : 11-04-2013 — Upload : 03-12-2014
Putusan PN ARGA MAKMUR Nomor 11/Pdt.G/2012/PN.AM.
Tanggal 11 April 2013 — 1. Nama Lengkap BANGSIN, Umur 72 Tahun, Pekerjaan Tani, Alamat Desa Anyar, Kecamatan Pondok Kubang, Kabupaten Bengkulu Tengah, selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT I ; 2. Nama Lengkap DALINA, Umur 72 Tahun, Pekerjaan Tani, Alamat Desa Durian Demang, Kecamatan Karang Tinggi Kabupaten Bengkulu Tengah, selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT II ; Penggugat I dan Penggugat II dalam hal ini diwakili Kuasa Hukumnya HELMI SUANDA, SH., dan ENDIZAL, SH, masing-masing Advokat pada Kantor Advokat HELMI SUANDA, SH DAN REKAN yang berkedudukan di Jl. Serayu RT. 10 No. 39 Padang Harapan Kota Bengkulu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 27 April 2012, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Arga Makmur dengan register Nomor : 41/SK/Pdt/2012/PN.AM tertanggal 04 September 2012 selanjutnya disebut sebagai PARA PENGGUGAT ; M E L A W A N : 1. Nama Lengkap RASIDIN, Umur 60 tahun, Pekerjaan Tani, Alamat Desa Padang Tambak, Kecamatan Karang Tinggi, Kabupaten Bengkulu Tengah, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT I ; 2. Nama Lengkap ISKAN ZAHIRIN, Umur 36 tahun, Pekerjaan Tani, Alamat Desa Padang Tambak, Kecamatan Karang Tinggi, Kabupaten Bengkulu Tengah, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II ;
249 — 41
  • Pasal 286 RBG dan menurut pasal di atas, ABT: Tulisan atau akta yang ditandatangani di bawah tangan ; Tidak dibuat dan ditandatangani di hadapan pejabat yang berwenang (pejabatumum), tetapi dibuat sendiri oleh seseorang atau para pihak ; Secara umum terdiri dari segala jenis tulisan yang tidak dibuat oleh atau dihadapan pejabat, meliputi : Suratsurat, Registerregister, Suratsurat urusanrumah tangga dan Lainlain tulisan yang dibuat tanpa permintaan pejabat umum ; Secara khusus ada ABT yang bersifat partai
Pengadilan PTUN SAMARINDA TUN
Register : 18-11-2019 — Putus : 27-02-2020 — Upload : 23-03-2020
Putusan PTUN SAMARINDA Nomor 65/G/2019/PTUN.SMD
Tanggal 27 Februari 2020 — Penggugat:
SHINTA FENSYLVANIA PRIHASTUTY, S.T.
Tergugat:
BUPATI KUTAI TIMUR
222 — 104
  • dengan hormat tidak ataspermintaan sendiri karena melakukan pelanggarandisiplin PNS tingkat berat;(4) PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena:a. melakukan penyelewengan terhadap Pancasila danUndangUndang Dasar Negara Republik IndonesiaTahun 1945;b. dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusanPengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukumtetap karena melakukan tindak pidana kejahatanjabatan atau tindak pidana kejahatan yang adahubungannya dengan jabatan;c. menjadi anggota dan/atau pengurus partai
Pengadilan PN SELONG Perdata Waris
Register : 28-10-2010 — Putus : 05-05-2011 — Upload : 05-04-2015
Putusan PN SELONG Nomor 89/PDT.G/2010/PN.SEL
Tanggal 5 Mei 2011 — - LALU MURLI, DKK MELAWAN - MAMIQ KUSNAWATI, DKK DAN
113 — 56
  • Bahwa meskipun bukti surat berupa PenetapanPengadilan ini merupakan suatu akta otentik yang merupakan suatu akta resmi yangdibuat oleh pejabat yang bewenang, namun nilai kekuatan pembuktian yang melekat43pada bukti surat ini berbeda dengan bukti surat berupa Putusan yang bersifat partai(contentiosa), karena dalam suatu bukti surat berupa Putusan Pengadilan, nilaipembuktiannya adalah sempurna dan mengikat, mengikat kepada pihakpihak yangada dalam putusan maupun pihak ketiga yang mendapatkan hak dari
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN
Register : 06-07-2015 — Putus : 11-08-2015 — Upload : 25-01-2016
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 69/Pid.Prap/2015/ PN.Jkt.Sel.
Tanggal 11 Agustus 2015 —
373 — 790
  • ABDUL RAHIM FABANYOBahwa pada saat pilkada di Kabupaten Morotai tahun 2011 pada saatitu hubungan saksi dengan Pemohon dari dulu sangat kenal denganPemohon kemudian saksi dari tahun 2010 saksi merupakan KetuaDPW Partai Amanat Nasional Propinsi Maluku Utara setelah itu saksiditarik ke DPP Pan sebagai salah satu Ketua DPP Pan periodekepemimpinan Bapak Hatta Rajasa dari tahun 2010 s.d tahun 2015untuk itu saksi yang menyeleksi calon dari Partai dan saksi yangmencalonkan Pemohon sebagai Calon Bupati Morotai
    tahun 2011 ;Bahwa yang saksi ketahui tentang hubungan antara Pemohon denganSyahrin Hamid sebenarnya Pemohon dengan Syahrin Hamid tadinyatidak ada hubungan, saksi kenal dengan Syahrin Hamid karena diasalah satu pengurus Partai Amanat Nasional di Pusat, makamomentum Pilkada dia mengambil kesempatan untuk mendekatiPemohon lalu dia mengirim orangorangnya untuk memantau Pilkadamungkin dengan targettarget tertentu ;Bahwa Pemohon mengkuasakan kepada saudara Syahrin Hamidterkait sengketa Pilkada di Mahkamah
Pengadilan PN CIBINONG Perdata
Register : 05-03-2020 — Putus : 19-04-2021 — Upload : 10-08-2021
Putusan PN CIBINONG Nomor 78/Pdt.Bth/2020/PN Cbi
Tanggal 19 April 2021 — Penggugat:
1.Kusmana
2.Bani Istanto
3.Nanang Sulaeman
4.Faruk
5.Ahmad Saiful Roni
6.Muhamad Ridwansyah
7.Joko Siswanto
8.Achmad Sofian
9.Lazib
10.Sugito
Tergugat:
1.M Said Zakaria
2.ZALDY SOFYAN,SH
3.Direktur Utama Pengembang Pembangunan Rumah Green Citayam City PT. Tjitajam
4.Eko Supriyadi Kepala Desa Ragajaya
5.Ajaji Azis
6.DIRJEN AHU Kantor Kementrian Hukum dan HAM
7.Walikota Madya Depok
8.Kepala kantor Pertanahan Kabupaten Cibinong
9.Bupati Kabupaten Bogor
10.Kepala Kantor Pertanahan Kota Depok
11.CAMAT BOJONG GEDE
12.CAMAT CIPAYUNG
13.Rotendi
141 — 114
  • Prinsipkontrak partai (Party Contract) yang digariskan Pasal 1340 KUHPerdatayang menegaskan penanjian hanya mengikat kepada para pihak yangmembuatnya, berlaku juga dalam Proses Penyelesaian Perkara. Hanyamengikat kepada para pihak Pelawan dan Terlawan. Tidak bolehmerugikan pihak ketiga atau pihak lain yang tidak terlibat sebagai pihakdalam perkara yang bersangkutanhalaman 11 dari 41 Putusan Perdata Nomor 78/Pdt.Bth/2020/PN Cbi5.
Pengadilan PT BANJARMASIN Pidana Umum
Register : 19-08-2020 — Putus : 15-09-2020 — Upload : 15-09-2020
Putusan PT BANJARMASIN Nomor 144/PID/2020/PT BJM
Tanggal 15 September 2020 — Pembanding/Terbanding/Terdakwa : APRILELY MARIANIE Als LELY Binti BUNYAMIN Diwakili Oleh : APRILELY MARIANIE Als LELY Binti BUNYAMIN
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : ZULKHAIDIR, SH
218 — 93
  • Fery Wijaya apakah kenal orang diBanjarmasin yang bisnis sarang burung walet lalu di jawab supir an.Fery Wijaya ada tetangganya yaitu terdakwa seorang pebisnis sarangburung walet partai besar karena mendengar cerita supir an. FeryWijaya tersebut saksi korban Jeany Salim mengatakan kepada supiran. Fery Wijaya ya sudah dikenalkan saja kepada terdakwa. Bahwa pada tanggal 23 Oktober 2018 supir an.
Pengadilan PN AIRMADIDI Perdata
Register : 29-04-2014 — Putus : 22-10-2014 — Upload : 04-02-2015
Putusan PN AIRMADIDI Nomor 46/Pdt.G/2014/PN. Arm
Tanggal 22 Oktober 2014 — Penggugat 1. Fachrudin Ali, 2. Yeni Ali, 3. Ismet Ali, 4. Ratna Ali, 5. Sumiati Ali, 6. Haslinda La Djolo, 7. Ani Ali, Tergugat Hj.ABDULLA TAHIRUN
38 — 23
  • Bahwa menghubungkan dengan Pasal 1875KUHPerdata bahwa nilai kekuatan pembuktian untuk akta di bawah tanganmenurut Yahya Harahap dalam Bukunya Hukum Acara Perdata halaman 546harus memenuhi syarat formil dan materiil yaitu dibuat secara sepihak atauberbentuk partai (sekurangkurangnya dua pihak) tanoa campur tangan pejabatyang berwenang, ditandatangani pembuat atau para pihak yang membuatnyadan isi dan tanda tangan diakui sehingga jika syarat tersebut terpenuhi barulahnilai kekuatan pembuktiannya sama
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus Korupsi
Putus : 29-07-2016 — Upload : 18-10-2018
Putusan PN SURABAYA Nomor 67/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Sby.
Tanggal 29 Juli 2016 — ANUGERAH RAHMAN, SE. ; Kejaksaan Negeri Pamekasan
131 — 44
  • Bahwa, berdasarkan Keputusan Direksi Perusahaan Umum Bulog Nomor : KD107/D0301/03/2009 tanggal 24 Maret 2009 Tentang Peraturan Pergudangan diLingkungan Perusahaan Umum (PERUM) BULOG, BAB II Pasal 6, disebutkan : (1) Penyerahan barang di gudang didasarkan Surat Perintah PenyerahanBarang/ Delivery Order (SPPB/DO) yang ditandatangani oleh Kadivre/Kasubdivre/ Kakansilog atau pejabat lain yang berwenang. (2) Jumlah berat, jenis, kualitas dari partai barang yang diserahkan harus sesuaidengan jumlah berat
    , jenis, kualitas dan partai barang yang tertulis dalamSPPB/ DO.(3) Peralihan tanggung jawab atas barang yang diserahkan dari Kepala Gudang/ Pengusaha Gudang kepada pihak yang menerima setelahdilakukan penimbangan dan dibuktikan dengan ditandatagani dokumenHal. 26 Putusan No.67/Pid.Sus.
    Bahwa, berdasarkan Keputusan Direksi Perusahaan Umum Bulog Nomor : KD107/D0301/03/2009 tanggal 24 Maret 2009 Tentang Peraturan Pergudangan diLingkungan Perusahaan Umum (PERUM) BULOG, BAB II Pasal 6, disebutkan : (1) Penyerahan barang di gudang didasarkan Surat Perintah PenyerahanBarang/ Delivery Order (SPPB/DO) yang ditandatangani oleh Kadivre/Kasubdivre/ Kakansilog atau pejabat lain yang berwenang. (2) Jumlah berat, jenis, kualitas dari partai barang yang diserahkan harussesuai dengan jumlah berat
    , jenis, kualitas dan partai barang yang tertulisdalam SPPB/ DO. (3) Peralihan tanggung jawab atas barang yang diserahkan dari KepalaGudang/ Pengusaha Gudang kepada pihak yang menerima setelahdilakukan penimbangan dan dibuktikan dengan ditandatagani dokumenHal. 42 Putusan No.67/Pid.Sus.
    jumlah berat, jenis, kualitas dan partai barang yang tertulisdalam SPPB/ DO. (3) Peralihan tanggung jawab atas barang yang diserahkan dari KepalaGudang/ Pengusaha Gudang kepada pihak yang menerima setelahdilakukan penimbangan dan dibuktikan dengan ditandatagani dokumenpenyerahan barang oleh Kepala Gudang dan Pihak yang menerima barang.(4) Penyerahan barang di Gudang dicatat jumlah koli, berat bruto dan beratnetto serta diadministrasikan dilaporkan sesuai Standar OperasionalProsedur Administrasi
Pengadilan PN RANTAU PRAPAT Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 26-04-2017 — Putus : 11-07-2017 — Upload : 18-07-2017
Putusan PN RANTAU PRAPAT Nomor 328/PID.SUS/2017/PN RAP
Tanggal 11 Juli 2017 — Pidana - YUNITA YOLANDA ALIAS YOLA
27 — 2
  • ) di dalam rumah tersebutBahwa antara terdakwa dengan Bakhtiar Simangunsong Alias Tiar (terdakwadalam berkas terpisah) ada hubungan pacaran dan terdakwa sering datangkerumah Bakhtiar Simangunsong Alias Tiar (terdakwa dalam berkas terpisah)Bahwa pada diri terdakwa tidak ada ditemukan barang bukti yang adakaitannya dengan tindak pidana Narkotika;Bahwa Narkotika jenis pil ektasi tersebut rencananya mau dipergunakanBakhtiar Simangunsong Alias Tiar (terdakwa dalam berkas terpisah) bersamasama dengan partai
Pengadilan PTA PALEMBANG Perdata Agama Harta Bersama
Register : 25-06-2018 — Putus : 11-12-2018 — Upload : 11-12-2018
Putusan PTA PALEMBANG Nomor 20/Pdt.G/2018/PTA.Plg
Tanggal 11 Desember 2018 — Pembanding Terbanding
114 — 60
  • Akta di bawah tangan tersebut telahmemenuhi syarat formil dan maiteriil, yaitu dibuat secara sepihak atauberbentuk partai (Sekurangkurangnya tanoa campur tangan pejabat yangberwenang), ditandatangani pembuat atau para pihak yang membuatnya, isidan tanda tangan dalam akta diakui oleh orang terhadap siapa tulisan ituhendak dipakai, sehingga nilai pembuktian yang melekat padanya samadengan akta otentik, yaitu bersifat sempurna dan mengikat (vide Pasal 286ayat (1) dan 288 RBg. jo.
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN
Register : 30-11-2012 — Putus : 16-07-2013 — Upload : 01-09-2014
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 1193/Pdt.P/2012/PN.Jak.Sel.
Tanggal 16 Juli 2013 —
136 — 41
  • adalahmemeriksa dan memutus perkara yang bersifat sengketa atau Jurisdiction, akan tetapidisamping itu berwenang juga memeriksa perkara yang termasuk ruang lingkup yurisdiksivoluntair (voluntair jurisdiction) yang lazim disebut perkara permohonan namunkewenangan itu terbatas pada halhal yang telah ditentukan oleh peraturan perundangundangan memang memperluas kewenangan itu sampai pada halhal yang ada urgensinya,itu pun dengan syarat jangan sampai memutus perkara volentair yang mengadung sengketasecara partai
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Register : 26-08-2016 — Putus : 22-11-2016 — Upload : 23-03-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 385 K/TUN/2016
Tanggal 22 Nopember 2016 — BUPATI TANGERANG VS H. SAADULLOH SYROCH;
126 — 82 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • yang langsung atau tidak langsung dari semua pihak atau alasanlain termasuk yang timbul karena pertentangan kepentingan, nepotisme,pertemanan atau suatu asosiasi atau institusi, pertimbangan kemungkinanpensiun, sosialisasi yang keliru terhadap para pelaku profesi hukum,pemerintahan, atau pembentuk undangundang, sosialisasi dengan parapembela atau pembela prospektif, menentukan dahulu (merekayasa) suatuisu dalam suatu pembelaan, prasangka dan menimbang atas kekuasaanatau keinginan pemerintah atau partai
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Register : 01-11-2016 — Putus : 30-11-2016 — Upload : 29-12-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1704 B/PK/PJK/2016
Tanggal 30 Nopember 2016 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. POLYPET KARYAPERSADA;
60 — 45 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • ;Bahwa dalam proses bisnis, adalah hal yang wajar suatuperusahaan memberikan diskon penjualan (potonganpenjualan) kepada pembeli (customernya);Dalam prakteknya, potongan penjualan diberikan kepadaatauyangditentukan, pembelian yang dilakukan dalam partai besarcustomer, antara lain karena: pembayaranpelunasannya masih dalam jangka waktuHalaman 27 dari 52 Halaman Putusan Nomor 1704 /B/PK/PJK/2016(atau jumlah banyak) yang umum disebut volume diskon,atau diskon karena sebab lainnya.
Pengadilan PTUN SAMARINDA TUN
Register : 13-08-2020 — Putus : 17-12-2020 — Upload : 18-12-2020
Putusan PTUN SAMARINDA Nomor 32/G/2020/PTUN.SMD
Tanggal 17 Desember 2020 — Penggugat:
SAYID MUHDAPI SIRJA
Tergugat:
BUPATI KUTAI TIMUR
381 — 286
  • Ditetapkansebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi, teroris, makar,dan/atau tindak pidana terhadap keamanan negara, dan daripenjelasan Pasal 9 tersebut semuanya terbantahkan karena selama1416.menjadi Kepala Desa Kadungan Jaya Penggugat telahmelaksanakan kewajiban sebagai Kepaia Desa denganmenyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintah desa danmelaporkan pertanggungjawaban keuangan desa, Penggugat jugatidak pernah melanggar larangan sebagai Kepala Desa hal itu dapatdibuktikan dengan tidak menjadi pengurus partai