Penyitaan tanggal 30 Desember 2011Berita Acara Penyitaan tanggal 30 Januari 2012Berita Acara Penyitaan tanggal 14 Februari 2012Berita Acara Penitipan Barang Bukti tanggal 30 Desember 2011Berita Acara Penitipan Barang Bukti tanggal 30 desember 2011Berita Acara Penitipan barang bukti tanggal 30 Januari 2012Berita Acara Penerimaan Transfer Uang barang bukti tanggal 14Februari 2012Copy permohonan titipan pengembalian uang Negara atas namaterdakwa Rochman tanggal 28 agustus 2012Penetapan Pengadilan Tipikor

Bandung Nomor 04/Pen.Pid.Sus/TPK/2012/PN.Bdg tanggal 20 september 2012 yang telahdiperbaiki dengan penetepan Pengadilan Tipikor Bandung Nomor05/Pen.Pid.Sus/ TPK/2012/PN.Bdg tanggal 4 Oktober 2012.Hal. 87 dari 139 hal.

No. 1687 K /Pid.Sus/ 2013oBahwa berkaitan dengan perkara Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) sangaterat kaitannya dengan faktor Kebijakan dan Kewenangan yang dimilikioleh pejabat, sehingga memiliki kemampuan menyalahgunakankewenangan tersebut guna memperkaya diri sendiri atau orang lain,sebagai suatu unsur tidak mendapatkan pertimbangan hukum dari keduaperadilan Judex Facti.

No. 1687 K /Pid.Sus/ 2013Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Il/ Terdakwa :ROCHMAN, S.Sos tersebut ;Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Tinggi Bandung No.03/Tipikor/2013/PT.BDG., tanggal 26 Maret2013 yang menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri Bandung No.22/Pid.Sus/TPK/2012/PN.Bdg., tanggal 17Desember 2012 ;MENGADILI SENDIRI1.

Penetapan PengadilanTipikor Bandung Nomor 04/Pen.Pid.Sus/ TPK/2012/PN.Bdg tanggal 20september 2012 yang telahdiperbaiki dengan penetepanPengadilan Tipikor BandungNomor 05/Pen.Pid.Sus/TPK/2012/PN.Bdg tanggal 4Oktober 2012.10.Berita Acara serah terimaUang titipan dari paraterdakwa perkara BansosNomor RBB3/28/ST/EZ/IX/2012 dari RumahPenyimpanan Benda SitaanNegara (RUPBASAN)Bandung tanggal 21september 2012 .11. Berita Acara PenitipanBarang bukti tanggal 1Oktober 2012.Hal. 159 dari 139 hal. Put.

Pemerintah Kota Salatiga sebesar 12,5 Milyar, namun berdasarkan hasilpemeriksaan dalam persidangan hakim Pengadilan tindak Pidana KorupsiSemarang Nomor 056/Pid.Sus/2012/PN.Tipikor.Smg atas nama TerdakwaTITIK KIRNANINGSIH (Direktur Utma PT Kuntjup), dalam pertimbanganhukumnya Majelis Hakim Tipikor Semarang pemeriksa perkara tersebutberpendapat dalam putusannya, bahwa nilai kerugian keuangannegara/daerah berdasarkan LHAI BPKP Perwakilan Jawa Tengah, dalamkasus pembangunan Proyek Jalan Lingkar Kota

Salatiga Tahun Anggaran2008, tersebut, bersifat debattebel (tidak ada kepastian) berkaiatan dengankerugian negara / daerah sebesar Rp. 12 Milyar lebih, sehingga dalamputusannya Pengadilan Tipikor yang mengadili perkara an Titiki Kirnaningsihtersebut, hanya menetapkan kerugian Negara sebesar Rp2,5 Miliar,berdasarkan keuntungan PT Kuntjup selama tahun buku penetapan kerugianberdasarkan keuntungan perusahaan sebesar Rp2,5 Miliar tersebut, jugaHalaman 26 dari 29 hal.

Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor132/Akta.Pid/2020/PN Bna, yang dibuat oleh BAIHAQI Jurusita padaPengadilan Negeri/Tipikor Banda Aceh, bahwa pada tanggal 19 Agustus2020, permintaan banding yang diajukan oleh Penasehat HukumTerdakwa tersebut telah diberitahukan kepada AFRIMAYANTI,S.H.,Dk.Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banda Aceh;3.

,Dk PenuntutUmum pada Kejaksaan Negeri Banda Aceh , sebagaimana relaaspenyerahan Memori Banding tanggal 1 September 2020 Nomor132/Pid.Sus/2020/PN Bna, yang dibuat oleh BAIHAQI, JurusitaPengganti pada Pengadilan Negeri/Tipikor Banda Aceh;4. Surat Pemberitahuan Mempelajari Berkas Nomor :W1U14/1355/HK.O1/VIII/2020 yang dibuat oleh MUHAMMAD SYAKIR,S.H.,M.H.

Cukup jadi manusiabiasa saja Majelis hakim sudah bisa merasakan penderitaan lahirbatin seorang istri dan seorang anak yang diperlakukan seperti itu,sehingga keterangan ahli tidak diperlukan lagi.Berdasarkan tanggapan dari JPU diatas sehingga keberatanterdakwa/ penasihat hukum terdakwa tersebut merupakan keberatanyang harus ditolak.Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Majelis HakimPengadilan Tinggi/ Tipikor Banda Aceh di Banda Aceh yang memeriksadan mengadili perkara ini menolak permohonan

Bahwa oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya MajelisHakim Pengadilan Tinggi/ Tipikor Banda Aceh menerimapermohonan banding dari Jaksa Penuntut umum (JPU) danmenyatakan bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidanaPenelantaraan dalam lingkup rumah tangganya dan menjatuhkanpidana terhadap terdakwa sebagaimana dalam tuntutan JaksaPenuntut Umum yang telah kami bacakan pada tanggal 14September 2021 :Halaman 31 dari 34 Putusan Nomor 408/PID/2021/PT.BNA Menyatakan terdakwa Hafidh Munanzar Bin Hamid

Tipikor/2012/PN.Gilo tertanggal 25 Juli 2013 yang dimintakan banding; 7 Membebankan ......Halaman 36 dari 37 Halaman, Putusan No: 12/PID.SUS/2013/PT.GTLO Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkatperadilan, sedangkan di tingkat banding sebesar Rp. 7.500, (TujuhRibu Lima Ratus Rupiah); n2 nn enn ence nnnDemikianlah diputuskan dalam MRapat Permusyawaratan MajelisHakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan TinggiGorontalo, pada hari Kamis, tanggal 5 Desember 2013, oleh

(Hakim Ad Hoc Tipikor)pada Pengadilan Tinggi masingmasing sebagai anggota, putusanmana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada shariSenin, tanggal 9 Desember 2013 oleh Majelis Hakim tersebut, dengandibantu oleh ANDI MUNARTI, S.H. sebagai Panitera Pengganti, tanpadihadiri Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gorontalo,Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya;HAKIMHAKIM ANGGOTA HAKIM KETUAT.T.D. T.T.D.AGUSIN, S.H., M.H. MURNIATI IDASARI, S.H., M.H.T.T.D.ANSORI, S.H.

No. 414 K/PID.SUS/2018melakukan tindak pidana melanggar Pasal 3 juncto Pasal 18 UndangUndang Tipikor juncto Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHPidana. Penuntut Umumberpendapat Terdakwa terbukti bersalan melakukan tindak pidanamelanggar Pasal 2 ayat (1) juncto Pasal 18 UndangUndang Tipikor junctoPasal 55 ayat (1) ke1 KUHPidana.

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tipikor Semarang dalammemeriksa dan mengadili perkara atas nama Terdakwa Drs MUHDI BinYUSUF, telah keliru karena peraturan hukum tidak diterapbkan sebagaimana mestinya;2. Bahwa kekeliruan ini termasuk alasan kasasi, sebagaimana yang dimaksudPasal 253 ayat (1) huruf a KUHAP;3.

Bahwa kekeliruan dari Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tipikor Semarangtersebut HANYA MENGAMBIL ALIH pertimbangan Hakim PengadilanNegeri Tipikor Semarang mengenai unsur Secara Melawan Hukum yangmana Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tipikor Semarang berpendapatbahwa perbuatan Terdakwa Drs MUHDI Bin YUSUF TIDAK MELAWANHUKUM, oleh karenanya kemudian Majelis Hakim Pengadilan Tinggi TipikorSemarang dalam amar putusannya membebaskan Terdakwa Drs MUHDIBin YUSUF dari unsurunsur Tindak Pidana dalam pasal 2

Perk: PDS03 / BLL / Tipikor/ 11/2019 yangberbunyi sebagai berikut :Halaman 3 dari 62 Putusan Perkara Nomor 3/PID.SUSTPK/2020/PT DPSPRIMAIRBahwa Terdakwa 1. NENGAH SUARJAYA selaku Bendahara Kelompok TaniTernak Tegal Bantes dan Terdakwa 2.

Pasal Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP.Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan tuntutan yang dibacakan dandiserahkan di persidangan pada tanggal 10 Maret 2020 berdasarkan Surat DakwaanNo.Reg.Perk : PDS 03/ BLL/ Tipikor /11/2019 tanggal 10 Maret 2020 yang padapokoknya sebagai berikut ;1. Menyatakan Terdakwa 1.

KETUT SUDIARTA Alias BONGKANG untuk membayar biaya perkaramasingmasng sebesar Rp.5.000, (lima ribu rupiah).Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding membaca Salinan ResmiPutusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Denpasar No. 21 / Pid.Sus TPK/2019/PN.Dps , tanggal 18 Maret 2020 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :1.Menyatakan Terdakwa 1.

PUGUH HARYOGI, S.H., Sp.N Hakim Ad Hoc Tipikor pada Pengadilan TinggiDenpasar masingmasing sebagai Hakim Anggota Majelis yang ditunjuk untukmemeriksa dan mengadili perkara inidalam peradilan tingkat banding berdasarkanHalaman 61 dari 62 Putusan Perkara Nomor 3/PID.SUSTPK/2020/PT DPSPenetapan Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar tanggal 8 April 2020 Nomor3/PID.TPK/2020/PT.DPS tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa danmengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan tersebut diucapkan dalampersidangan

Pasal 64 ayat (1) KUHP, sebagaimanadakwaan Primair kami;Menimbang, bahwa alasan kasasi yang diajukan oleh PemohonKasasi/Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut:1.Bahwa Terdakwa, menurut Majelis Tipikor Tingkat Banding telah terbuktibersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersamasamasebagaimana dalam dakwaan Subsidair yaitu Pasal 3 UndangUndangNomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagaimana diubah dan ditambah dengan UndangUndang Nomor 20Tahun 2001 tentang Perubahan

Pasal 64 ayat (1) KUHP tersebut tidak terpenuhi,sehingga kami berpendapat pertimbangan Majelis Hakim Tipikor TingkatPertama yang kemudian diambil alin oleh Majelis Hakim Tipikor TingkatBanding, telah terdapat suatu peraturan hukum tidak diterapkan atauditerapkan tidak sebagaimana mestinya, adapun penjelasannya adalahsebagai berikut:a) Unsur Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atausuatu korporasi; Bahwa unsur Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau oranglain atau suatu korporasi

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim Tipikor Tingkat Banding telah menjatuhkanputusan terhadap Terdakwa Hasanudin, S.E. bin Subari berupa pidanapenjara selama 2 (dua) tahun dan 3 (tiga) bulan, serta menjatuhkan pidanadenda sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan bila dendatersebut tidak dibayar diganti pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan.

oleh:1.Penyidik, Sejak tanggal 08 Oktober 2018 sampai dengan 27 Oktober2018Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Oktober2018 sampai dengan 06 Desember 2018;Penuntut Umum sejak tanggal 06 Nopember 2018 sampai dengan 25Nopember 2018;Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jayapura Klas A sejak tanggal 16Nopember 2018 sampai dengan 15 Desember 2018Ketua Pengadilan Negeri Jayapura Klas A sejak tanggal 16 Desember2018 sampai dengan 13 Februari 2019;Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tipikor

Tingkat BandingPada Pengadilan Tinggi Jayapura sejak tanggal 14 Februari 2019sampai dengan tanggal 13 Maret 2019;Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Tipikor Tingkat BandingPada Pengadilan Tinggi Jayapura sejak tanggal 14 Maret 2019 sampaidengan tanggal 12 April 2019;Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat meskipun Majelis HakimSudah memberikan kesempatan untuk itu;Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jayapuratersebut;Halaman 17 dari 65 Putusan Nomor 46/Pid.SusTpk/2018/PN

Surat Tugas Inspektur Kabupaten Merauke Nomor 700/438/2018tanggal 23 Juli 2018 tentang penunjukan untuk memberikanKeterangan Ahli.Bahwa ahli telah memberikan keterangan Ahli pada beberapa kasusdugaan Tindak Pidana Korupsi pada tingkat penyelidikan denganmelakukan Audit Investigasi, maupun di tingkat penyidikan denganmelakukan Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN),serta memberikan Keterangan Ahli sesuai keahlian yang dimiliki diPengadilan Tipikor, antara lain :1) Kejari Nabire 9 Desember

Bintang4) Polres Pegunungan Bintang, 7 September 2015, dugaan TindakPidana KORUPSI pada kegiatan Pengadaan Pakaian DinasBeserta Perlengkapannya pada Dinas Kesehatan KabupatenPegunungan Bintang Tahun Anggaran 2011 dan 2012.Halaman 33 dari 65 Putusan Nomor 46/Pid.SusTpk/2018/PN Jap5) Polres Jayapura, 16 Mei 2014, dugaan tipikor ProgramPenyediaan dan Pengembangan Prasarana dan SaranaPertanian (Fasilitas Pupuk dan Pestisida/ UPPO) TA. 2011.6) Polres Jayapura Kota ,29 November 2013 dugaan Tindak PidanaKorupsi

Menimbang bahwa penuntut umum dalam";17.1 (satu) lembar tulisan tangan asli dokumen yang salah satutulisannya adalah "Bukti JPU";18.1 (Satu) bundel print out dokumen yang terdapat tulisan tanganasli yang bertuliskan "yang amarnya";Hal . 32 Putusan No.23/PidSusTPK/2019/PT.DKI.19.20.21.22.23.24.25.26.27.28.29.1 (Satu) bundel print out dokumen yang terdiri dari 1 (Satu)lembar tulisan tangan asli yang salah satu tulisannya " 1 isipasal 1320 KUH Perdata";3 (tiga) lembar print out asli dokumen perkara tipikor

Pengganti untukmembantu Majelis Hakim;1 (Satu) lembar fotokopi legalisir Penetapan Nomor 33/Pid.SusTPK/2018/PN.Mdn menetapkan hari persidangan dalamperkara Terdakwa Tamin Sukardi pada hari Senin tanggal 23April 2018, tertanggal 11 April 2018;1 (Satu) bundel fotokopi legalisir Penetapan Nomor33/Pid.SusTPK/2018/PN.Mdn menetapkan memerintahkanuntuk melakukan penahanan dalam RUTAN atas TerdakwaTamin Sukardi dalam RutanTanjung GustaMedan, tertanggal10 Apil 2018;1 (satu) bundel fotokopi legalisir perkara tipikor

Tambahan;3 (tiga) lembar tulisan tangan asli dokumen yang salah satutulisannya adalah "Menimbang bahwa penuntut umum dalam";1 (satu) lembar tulisan tangan asli dokumen yang salah satutulisannya adalah "Bukti JPU";1 (Satu) bundel print out dokumen yang terdapat tulisan tanganasli yang bertuliskan "yang amarnya";1 (Satu) bundel print out dokumen yang terdiri dari 1 (Satu) lembartulisan tangan asli yang salah satu tulisannya " 1 isi pasal 1320KUH Perdata;3 (tiga) lembar print out asli dokumen perkara tipikor

Pengganti untuk membantuMajelis Hakim;1 (Satu) lembar fotokopi legalisir Penetapan Nomor 33/Pid.SusTPK/2018/PN.Mdn menetapkan hari persidangan dalam perkaraTerdakwa Tamin Sukardi pada hari Senin tanggal 23 April 2018,tertanggal 11 April 2018;1 (satu) bundel fotokopi legalisir Penetapan Nomor33/Pid.SusTPK/2018/PN.Mdn menetapkan memerintahkan untukmelakukan penahanan dalam RUTAN atas Terdakwa TaminSukardi dalam RutanTanjung GustaMedan, tertanggal 10 Apil2018;1 (satu) bundel fotokopi legalisir perkara tipikor

ratus lima puluh riburupiah) untuk pembayaran pinjam dari Tadjuddin SGD 10.000 x10.165;1 (satu) lembar asli Bukti Penerimaan tanggal 822018 sebesarRp102.800,000,00 (seratus dua juta delapan ratus ribu rupiah)untuk pembayaran pinjam dari Lina Johan SGD 10.000 x 10.280;1 (satu) lembar asli Bukti Penerimaan tanggal 922018 sebesarRp102.700,000,00 (Sseratus dua juta tujuh ratus ribu rupiah) untukpembayaran pinjam dari Lina Johan SGD 10.000 x 10.270;1 (satu) bundel fotokopi berlegalisir Putusan Perkara Tipikor

Membebankan terdakwa EDDY SOEPRIADY, M.Si Bin SAIN membayarbiaya perkara Rp. 10.000, (Sepuluh ribu rupiah);Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Terdakwa melaluiPenasihat Hukumnya telah menyatakan banding di hadapan PaniteraPengadilan Negeri Bengkulu Klas A pada tanggal 17 Mei 2021 sebagaimanaAkta Permintaan Banding Nomor 5/Akta.Pid/Tipikor/2021/PN Bgl. danpermintaan banding Penasihat Hukum Terdakwa tersebut telah diberitahukansecara sah kepada Jaksa Penuntut Umum, sesuai Akta PemberitahuanPermintaan

Banding Nomor 5/Akta.Pid/Tipikor/2021/PN Bgl, tanggal 18 Mei2021;Halaman 64 dari 87 Halaman Putusan Nomor 5/Pid.SusTPK/2021/PT BGLMenimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Penuntut Umum telahmenyatakan banding di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Bengkulu Klas Apada tanggal 17 Mei 2021 sebagaimana Akta Permintaan Banding Nomor5/Akta.Pid/Tipikor/2021/PN Bgl.dan permintaan banding Jaksa Penuntut Umumtersebut telah diberitahukan secara sah kepada Penasihat Hukum Terdakwa,sesual Akta Pemberitahuan

Permintaan Banding Nomor5/Akta.Pid/Tipikor/2021/PN Bgl, tanggal 18 Mei 2021;Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan Banding dariPenasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum, maka kepada PenuntutUmum dan Penasihat Hukum Terdakwa telah diberi kesempatan untukmempelajari berkas perkara, Ssebagaimana surat dari Panitera PengadilanNegeri Bengkulu Klas A tertanggal 11 Mei 2021, Nomor : W8.U1/2011/Pid.SusTPK.01.10/5/2021 yang ditujukan kepada kepada Jaksa Penuntut Umum padaKejaksaan Negeri Bengkulu

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding olehPenasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalamtenggang waktu dan tatacara serta syaratsyarat yang ditentukan oleh UndangUndang, maka permintaan banding Penasihat Hukum Terdakwa dan PenuntutUmum tersebut secara formil dapat diterima;Menimbang bahwa atas permohonan bandingnya Terdakwa melaluiPenasihat Hukumnya telah mengajukan memori banding tertanggal 20 Mei 2021sebagaimana Tanda Terima Memori Banding Nomor5/Akta.Pid/Tipikor

Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (limaribu rupiah);Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda Nomor 27/PID/Tipikor/2012/PT.KT.SMDA tanggal 26 November 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut1. Menerima permohonan banding dari Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa;2.

Tipikor/2011/PN.Smda, tanggal 17Juli 2012, atas nama Terpidana SIHAR MANULLANG, B.A.

Berdasarkan alasan pertimbangan tersebut Majelis Hakim JudexJuris melakukan kehilafan nyata karena seharusnya memenuhi ketentuanPasal 3 UndangUndang Tipikor terhadap perbuatan Terdakwa danTerdakwa dijatuhi pidana penjara selama 4 (empat) tahun.Menimbang bahwa oleh karena terdapat perbedaan pendapat dan telahdiusahakan dengan sungguhsungguh tetap tidak tercapai mufakat, makasesuai Pasal 182 Ayat (6) KUHAP Majelis mengambil putusan dengan suaraterbanyak yaitu mengabulkan permohonan Peninjauan Kembali

Tipikor/2011/PN.Smda. tanggal 17 Juli 2012;MENGADILI KEMBALI :1. Menyatakan Terpidana SIHAR MANULLANG, B.A., tidak terbukti secarasah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi;2. Membebaskan Terpidana tersebut oleh karena itu dari semua dakwaanPenuntut Umum ;3. Memulinkan hak Terpidana dalam kemampuan, kedudukan dan harkat sertamartabatnya ;4. Menetapkan barang bukti berupa :1.

Hakim Agung dan Hakim Ad Hoc Tipikor padaHal. 115 dari 116 hal. Put. No. 35 PK/Pid.Sus/2016Mahkamah Agung sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidangterbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis besertaHakimHakim Anggota tersebut, dan dibantu) oleh Agustina DyahPrasetyaningsih, S.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh PemohonPeninjauan Kembali/Terpidana dan Penuntut Umum.Hakim Hakim Anggota : Ketua Majelis :ttd./ ttd./Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.

PUTUSANNO. 158/Pid.Sus/TPK/2018/PN.SBYDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tipikor Surabaya yang memeriksa, mengadili dan memutus perkaraTipikor dengan acara pemeriksaan biasa pada pengadilan tingkat pertama, telahmenjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :Nama lengkap : Drs. MOCHAMAD SYAMSUL ARIFINTempat lahir : MalangUmur/tanggal lahir : 57tahun/ 21 September 1961Jenis kelamin > LakilakiKewarganegaraan : IndonesiaTempat tinggal : Ji. A.

Penetapan Penahanan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tipikor selama 30 (tigapuluh) hari, sejak tanggal 16 Oktober 2018 s/d 14 Nopember 2018;8. Penetapan Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Surabayaselama 60 (enam puluh) hari, sejak tanggal 15 Nopember 2018 s/d 13 Januari2019;9. Penetapan Perpanjangan Penahanan pertama oleh Ketua Pengadilan TinggiJawa Timur selama 30 (tiga puluh) hari, sejak tanggal 14 Januari 2019 s/d 12Februari 2019;10.

memerintahkan kepada Jaksa PenuntutUmum untuk melanjutkan pemeriksaan terhadap perkara ini;Telah mendengar keterangan para saksi dan pendapat ahli yang diajukan olehPenuntut Umum;Telah mendengar keterangan Terdakwa;Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum;Telah mendengar pledoi (pembelaan) Terdakwa;Telah meneliti barang bukti surat dalam perkara ini;Telah memperhatikan segala sesuatu yang terjadi di persidangan;Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan Tindak PidanaKorupsi pada Pengadilan Negeri/Tipikor

TOEMION, dengandemikian unsur melawan hukum ini Majelis Hakim Tipikor mengikuti JurisprudensiMARI yang sudah tetap atau konstan, sehingga melawan hukum dalam tindak pidanakorupsi adalah baik melawan hukum Formil maupun Materiil.Menimbang, bahwa Terdakwa selaku Kepala Bidang Manajemen Perparkiranpada Dinas Perhubungan Kota Malang dalam pelaksanaan pemungutan retribusiparkir dilapangan membuat Surat Perjanjian Target dengan Pengelola Parkir, selainitu Terdakwa juga membuat kebijakan setoran retribusi

,MH., Panitera Pengganti Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Surabayadengan dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Kota Malangdan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya;Hakim Adhoc Tindak Pidana Hakim Ketua MajelisKorupsi sebagai anggota Ttd. Ttd.Kusdarwanto, S.H., S.E., M.H., Wayan Sosiawan, SH., MH.Hakim Adhoc Tindak PidanaKorupsi sebagai anggota Il,Ttd.Dr. Agus Yunianto, S.H., M.H.,Panitera Pengganti,Ttd.Romauli Ritonga, SH., MH.

undangundang, oleh karena itu permohonan kasasitersebut formal dapat diterima;Menimbang, bahwa alasanalasan permohonan' kasasi yangdiajukan oleh Para Pemohon Kasasi / Para Terdakwa pada pokoknyaadalah sebagai berikut:Bahwa Para Terdakwa Il, Ill, IV dan Terdakwa V/Para Pembanding/ParaPemohon Kasasi sangat merasa keberatan sekali terhadap pertimbanganhukum dan amar Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor : 27/Pid.SusTPK/2015/PTMDN tanggal 11 Desember 2015 maupun Putusan PengadilanTindak Pidana Korupsi (TIPIKOR

No. 591 K/PID.SUS/2016mengajukan dan menyatakan Permohonan Kasasi di Kepaniteraan PengadilanTindak Pidana Korupsi (TIPIKOR) pada Pengadilan Negeri Kias IA Medantanggal 08 Januari 2016, hal ini sejalan dengan Akte Permohonan KasasiNomor : 02/Akta.Kasasi/Pid.SusTPK/2016/PN Mdn tanggal 08 Januari 2016;Bahwa Pernyataan dan Permohonan Kasasi yang diajukan dan dilakukan olehPenasihat Hukumnya untuk dan atas nama serta kepentingan hukum ParaTerdakwa Il, Ill, IV dan Terdakwa V/Para Pemohon Kasasi masihdiperkenankan

Judex Facti tidak menerapkan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Bahwa Para Pemohon Kasasi/Para Terdakwa Il, Ill, IV dan Terdakwa Vsangat merasa keberatan sekali terhadap pertimbangan hukum dan amarPutusan Judex Facti baik Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor :27/Pid.SusTPK/2015/PTMDN tanggal 11 Desember 2015 maupunPutusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (TIPIKOR) pada PengadilanNegeri Kias A Medan Nomor : 39/Pid.SusTPK/2015/PNMdn tanggal28 Juli 2015 dan

Jaksa Penuntut Umum keliru menetapkan Terdakwa Il, Ill, IV danTerdakwa V sebagai terdakwa dalam kasus korupsi ini Bahwa Para Pemohon Kasasi/Para Terdakwa Il, Ill, IV dan Terdakwa Vsangat merasa keberatan sekali terhadap pertimbangan hukum dan amarPutusan Judex Facti baik Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor :27/Pid.SusTPK/2015/PTMDN tanggal 11 Desember 2015 maupunPutusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (TIPIKOR) pada PengadilanNegeri Kias A Medan Nomor : 39/Pid.SusTPK/2015/PNMdn tanggal 28Juli

Lumme,S.H., HakimHakim Ad Hoc Tipikor pada Mahkamah Agung sebagai Anggota,dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itujuga oleh Ketua Majelis beserta HakimHakim Anggota tersebut, dan dibantuoleh Arman Surya Putra, S.H.,M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadirioleh Para Pemohon Kasasi/Para Terdakwa dan Penuntut Umum.ttd./ H. Syamsul Rakan Chaniago, S.H.,M.H. ttd./ Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.ttd./ MS. Lumme, S.H.Panitera Pengganti :ttd./Arman Surya Putra, S.H.

PUTUSANNomor 28/Pid.SusTPK/2021/PN.SbyDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tipikor Surabaya yang memeriksa, mengadili dan memutus perkaraTipikor dengan acara pemeriksaan biasa pada pengadilan tingkat pertama, telahmenjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara:Nama lengkap : MASSUS Bin HARIS.Tempat lahir : Bangkalan.Umur/Tanggal lahir : 51 Tahun / 03 Juni 1969.Jenis kelamin : Laki laki.Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia.Tempat tinggal : Desa Tenggun Barat

Yuridis kami tim Penasehat hukum tidak perlumengulas kembali, Akan tetapi jika terdakwa harus dinyatakan terbuktisebagai bentuk keadilan sejatinya yang dibuktikan adalah dakwaanSUBSIDER, dengan alasan Kerugian Negara berdasarkan TuntutanJaksa Penuntut Umum tidak lebih dari Rp. 500.000.000 (Lima Ratus JutaRupiah), sedangkan Dugaan Korupsi di atas 1 (Satu Miliyar ) saja dituntut 4Tahun PenjaraMenimbang, bahwa Terdakwa MASSUS Bin Haris. diajukankepersidangan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri/Tipikor

dalampasal 7 Permendagri No. 113 Tahun 2014, telah memperkaya diriTerdakwa MASSUS Bin Haris sebesar Rp. 446. 387.000,(empat ratusempat Puluh enam juta tiga ratus delapan Puluh tujuh ribu rupiah) atausetidaktidaknya sekitar jumlan tersebut sebagaimana PenghitunganKerugian Keuangan Negara oleh BPKP Perwakilan Provinsi Jawa TimurNomor : SR991/PW13/5/2018 tanggal 03 Desember 2018.Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan faktafakta hukum yangterungkap dipersidangan sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim Tipikor

karena Terdakwa dinyatakan bersalah dandijatuhi pidana, serta Terdakwa telah menjalani tahanan, maka masa penahananyang telah dijalani oleh Terdakwa di kurangkan seluruhnya dari pidana yangdijatuhkan;Menimbang bahwa dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik IndonesiaNomor 1 Tahun 2020 ( PERMA NO 1 TAHUN 2020 )Tentang pedoman PemidanaanPasal 2 Dan Pasal 3 Undang Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi makaMajelis Hakim meyakini bahwa perbuatan Terdakwa adalah lebih mengarah padapasal 2 Undang Undang Tipikor

PaniteraPengganti Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Surabaya dengandihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri BANGKALAN = danTerdakwa sendiri didampingi olen Penasihat Hukumnya;Hakim Adhoc Tindak Pidana Ketua Majelis HakimKorupsi sebagai anggota ,Dr. Emma Ellyani, S.H., M.H. Tongani, SH.,MH.Hakim Adhoc Tindak PidanaKorupsi sebagai anggota II,Kusdarwanto,SH., SE., MH.Panitera Pengganti,H. Usman, SH., M.Hum.Halaman ke 80 Putusan Perkara No. : 28/Pid.SusTPK/2021/PN.SBY

Sekretaris Daerah PemerintahProvinsi/Kab/Kota dan Instansi Vertikal Wilayah KerjaKantor Regional Il BKN Nomor: 549/I/KR.III/IX/2018tanggal 7 September 2018 perihal Pemblokiran data PNSyang terkena TIPIKOR (fotokopi dari lampiran stempelbasah);Surat dari Kepala Badan Kepegawaian Negara kepadaPPK Instansi Pusat dan PPK Instansi Daerah Nomor:K.2630/V.1001/99 tanggal 26 Desember 2018 perihalTindaklanjut Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri,Halaman 22 dari 32 halaman Putusan Nomor: 29/G/2020/PTUN.SRG8

PNSatas nama Kepala Badan Kepegawaian Negara DeputiBidang Pengawasan dan Pengendalian kepada BupatiPandeglang Nomor: F.IV.2630/V.1564/90 tanggal 1Nopember 2018 perihnal PNS yang sudahterbuktimelakukan tindak pidana korupsi (fotokopi sesuai asli);Surat dari Kepala Kantor Regional III Badan KepegawaianNegara kepada Sekretaris Daerah PemerintahProvinsi/Kab/Kota seWilayah Kerja Kantor Regional IllBKN Nomor: 771.a/1/KR.III/XII/2018 tanggal 31 Desember2018 perihal Tindak Lanjut Data PNS yang Terlibat Tipikor

LinceRomauli Raya)Terdakwa ditahan di RUTAN berdasarkan surat perintah/penetapanpenahanan oleh : == 222292 222 enon nnn nee ones1.2.Penyidik sejak tanggal 3 Januari 2014 s/dtanggal 22 Januari 2014 ;Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Januari 2014 s/dtanggal 3 Maret 2014;Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tipikor pada PengadilanNegeri Kupang sejak tanggal 4 Maret 2014 s/d tanggal 2 April 2014 ;Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan NegeriKupang sejak tanggal

Perpanjangan Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tipikor Pada PN.Kupang sejak tanggal 8 Juni 2014 s/d tanggal 6 Agustus 2014;Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tinggi Tindak PidanaKorupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang, sejak tanggal 7 Agustus2014 s/d tanggal 5 September 2014 ;Putusan Perkara Nomor : 62/Pid.Sus/2014/PT.KPG, Halaman 19.

PUTUSANNo. 1951 K/Pid.Sus/2012DEMI KEADILAN BERDASARKAN KET UHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pidana khusus TIPIKOR dalam tingkat kasasi telahmemutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :Nama : ERISMAN CANIAGO Bin M.

(lima ribu rupiah) ;Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanTinggi Padang Nomor : 16/TIPIKOR/2012/PT.PDG., tanggal 23 Juli 2012 yangamar lengkapnya sebagai berikut:Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan dariPenasihat Hukum Terdakwa ;Memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Padang Nomor : 22/Pid.B/TPK/2011/PN.PDG, tanggal 09 Mei 2012,sekedar pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti, sehinggaamar lengkapnya sebagai

No. 1951 K/Pid.Sus/201 2Menimbang, berdasarkan atas pertimbangan di atas Mahkamah Agungberpendapat bahwa permohonan kasasi tersebut dapat dikabulan dan putusanPengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Padang Nomor :16/TIPIKOR/2012/PT.PDG., tanggal 23 Juli 2012 yang memperbaiki putusanPengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang Nomor :22/Pid.B/TPK/2011/PN.PDG., tanggal 9 Mei 2012, tidak dapat dipertahankanlagi, oleh karena itu harus dibatalkan serta Mahkamah Agung

UndangUndang Nomor 48 Tahun 2009, UndangUndang Nomor 8 Tahun 1981, UndangUndang Nomor 14 Tahun 1985sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan UndangUndang Nomor5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun2009 serta peraturan perundangundangan lain yang bersangkutan ;MENGADILIMengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: JAKSA/PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI PAINAN tersebut ;Membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Tinggi Padang Nomor : 16/TIPIKOR

Abdul Latief, SH.MH., dan H.Syamsul Rakan Chaniago, SH.MH., HakimHakim Ad Hoc TIPIKOR padaMahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untukumum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta HakimHakim AnggotaHal. 86 dari 87 hal. Put. No. 1951 K/Pid.Sus/2012tersebut, dibantu oleh Purwanto, SH., Panitera Pengganti dan tidak dihadirioleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.HakimHakim Anggota : Ketua:ttd./ Prof. Abdul Latief, SH.MH. ttd./DR. H. M.

SidodadiKec.Kedaton Bandar Lampung ;Agama IslamPekerjaan WiraswastaPendidikan >: SMKTerdakwa Telah ditahan berdasarkan surat perintah / penetapan penahanan :12Penyidik tidak dilakukan penahanan ;Penuntut Umum dengan jenis tahanan kota tanggal 07 Juli 2011Nomor : PRINT.2838/N.8.10/Ft.1/07/2011 sejak tanggal 07 Juli 2011s/d tanggal 26 Juli 2011 ;Ketua Pengadilan Tipikor untuk perpanjangan tahanan berdasarkanalasan tertentu dengan jenis tahanan kota tanggal 20 Juli 2011Nomor: 04/Pen.Pid.Tpk/2011/PN.TK

;Hakim Pengadilan Tipikor dengan jenis tahanan kota tanggal 19Agustus 2011 Nomor : 08/Pen.Pid.TPK/2011/PN.TK sejak tanggal19 Agustus 2011 s/d 17 September 2011;Ketua Pengadilan Tipikor dengan jenis tahanan kota tanggal 01September 2011 Nomor: 08/Pen.Pid.

Unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi.Menimbang, bahwa pengertian tentang menguntungkan diri sendiri atau oranglain atau suatu korperasi terdapat dalam rumusan Pasal 3 ayat (1) UU Tipikor, unsur inibersifat alternatif, yaitu dapat meliputi menguntungkan diri sendiri, memperkaya oranglain atau memperkaya korporasi.

Sauki Pratama Alfian;Ad.6.(1)(2)(3)69Menimbang bahwa, berdasarkan uraian tersebut maka unsure ini telah terpenuhi;Unsur Pasal 18 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo UndangUndang Nomor 20tahun 2001 tentang Perubahan atas Undangundang No. 31 tahun 1999adalah tentang pembayaran uang pengganti;Menimbang bahwa di dalam pasal 18 UU Tipikor telah menyebutkan bahwaSelain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Kitab UndangundangHukum Pidana, sebagai pidana tambahan