Kegiatan (PPTK) dalam Program KegiatanPelatihan Usaha Mandiri Sektor Informal (UMSI) dengan Surat KeputusanKepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Madiun nomor028/01/402.112/2010 tanggal 1 Pebruari 2010 , pada Dinas Sosial Tenaga Kerjadan Transmigrasi Kabupaten Madiun tahun anggaran 2010 atau setidaktidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2010, bertempat di Kantor DinasSosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Madiun atau setidaktidaknyadi tempat tertentu di daerah Hukum Pengadilan Tipikor

Memori banding tertanggal 9 Mei 2014, yang diajukan oleh Jaksa PenuntutUmum ....55Umum, diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri Surabaya, tanggal 12 Mei 2014, telah diserahkan salinanresminya kepada Penasihat Hukum Terdakwa melalui Pengadilan NegeriMadiun dengan surat pengantar Pengadilan Tipikor pada Pengadilan NegeriSurabaya tertanggal 12 Mei 2014 Nomor W.14.1/ 1157/Hk.07/V/2014 ;.

MH.masing masing Hakim Tinggi dan Hakim Ad Hoc Tipikor sebagai HakimAnggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umumpada hari KAMIS tanggal 12 MARET 2015 oleh Ketua Majelis Hakimtersebut, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dibantu MASKURUN, SH.Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwamaupun Penasihat Hukum Terdakwa ; HAKIM ANGGOTA, KETUA MAJELIS,ttd. ttd.1. H.M. TARID PALIMARI, SH. MH. HERI SUKEMI, SH. MH.ttd.2. DICKY RISMAN, SH.

ABBASTempat lahir : SingkawangUmur/Tanggal lahir : 46 Tahun/14 Juni 1973Jenis kelamin : LakilakiKebangsaan : IndonesiaTempat tinggal : Dusun Keramat RT.014 RW.007 KelurahanLumbung Kecamatan Sambas KabupatenSambasAgama : IslamPekerjaan : PNS Pada Politeknik Negeri SambasTerdakwa ditahan di dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) berdasarkanpenetapan/perpanjangan penahanan oleh:1.2.Penuntut Umum, sejak tanggal 6 Agustus 2019 s/d 25 Agustus 2019;Majelis Hakim Tipikor pada Pengadilan Negeri Pontianak, sejak

tanggal 22Agustus 2019 s/d 20 September 2019;Diperpanjang Wakil Ketua Pengadilan Tipikor Pada Pengadilan NegeriPontianak, sejak tanggal 21 September 2019 s/d 19 Nopember 2019;Diperpanjang Wakil Ketua Pengadilan Tipikor Pada Pengadilan TinggiPontianak, sejak tanggal 20 Nopember 2019 s/d 19 Desember 2019;Diperpanjang Wakil Ketua Pengadilan Tipikor Pada Pengadilan TinggiPontianak, sejak tanggal 20 Desember 2019 s/d 18 Januari 2020;Penahanan oleh Wakil Ketua/Hakim Pengadilan Tipikor Tingkat Bandingpada

Pengadilan Tinggi Pontianak (Pasal 27(1) KUHAP) sejak tanggal 10Januari 2020 s/d tanggal 8 Februari 2020;Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tipikor TingkatBanding pada Pengadilan Tinggi Pontianak (Pasal 27(2) KUHAP) sejaktanggal 9 Februari 2020 s/d tanggal 8 April 2020;Halaman 1 dari 109 Putusan Nomor 3/Pid.SusTPK/2020/PT PTKTerdakwa di persidangan didampingi Penasihat Hukumnya:Esti Kristianti, S.H. dan Erwin Hendry, S.H., Para Advokat dan PenasihatHukum pada Kantor Esti Kristianti

Panitera Muda Tipikor padaPengadilan Negeri Semarang yang menerangkan, bahwa pada tanggal 25 September2014 Terdakwa Ahmad Rikza, S.Sos.

Pertimbangan Sendiri,Sebagaimana Terungkap Dalam Keberatan Penasehat Hukum TerdakwaSebagaimana Fakta Dalam Persidangan Pada Tingkat Pengadilan Negeri TipikorSemarang ;Bahwa, dalam Putusan Pengadilan Tinggi Semarang perkara pidana Nomor: 34/PID.SUSTPK/2014/PT.SMG. diputus pada tanggal 03 September 2014 atas namaTerdakwa Ahmad Rikza, S.Sos. bin Muslikhun Suwaife (alm), oleh Judex Factitidak mempertimbangkan keberatankeberatan sebagaimana terungkap dalam faktafakta di persidangan pada Pengadilan Negeri Tipikor

Semarang sebagaimanaputusan Pengadilan Negeri Tipikor Semarang Nomor: 17/PID.SUS/2014/PN.TIPIKOR SMG yang diputus pada tanggal 10 Juli 2014 ;Bahwa, keberatan Penasihat Hukum yang sama sekali tidak dijadikan pertimbanganoleh Judex Facti, diantaranya sebagai berikut :a Keberatan tentang sebenarnya selaku Kepala Sub, Bagian Kesra, Pendidikan danBudaya, Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Kendal,dalam menjalankan kegiatan pemberian Bantuan Sosial Sarana Keagamaan danBantuan Sarpras

Tipikor Semarang danyang bersangkutan juga tidak dilakukan penahanan. Hal ini menunjukkan adanyaperlakuan yang diskriminatif terdahap Terdakwa yang justru dalam fakta dipersidangan dapat dibuktikan oleh Jaksa Penuntut Umum ada keterlibatannyaterhadap adanya kerugian negara sebesar Rp310.000.000,00 (tiga ratus sepuluhjuta rupiah) dalam pemberian bansos di Kabupaten Kendal pada tahun 2010menurut hasil audit BPKP Jawa Tengah yang mendasarkan atas surat perintahKejaksaan Negeri Kendal.

tersebut di atas menunjukkan bahwa adanya perlakuanyang diskriminatif dalam proses pemeriksaan terhadap Terdakwa dibandingkanterdakwa lainnya dalam perkara a quo ;3 Sehubungan Dengan Pembuktian Unsur Menyalahgunakan KewenanganKesempatan Atau Sarana Yang Ada Padanya Karena Jabatan Dan KdudukanPertimbangan Judex Facti Mengenai Unsur Ini Saling Bertentangan(Kontradiksi) Dengan Pertimbangan Majelis Hakim Sendiri Sehubungan DenganPembuktian Unsur Melawan Hukum ;Bahwa, dalam putusan Pengadilan Negeri Tipikor

Lampung Utara Tahun Anggaran 2011.Telah ditahan dengan jenis tahanan Kota oleh:1.2.33Penyidik Penuntut Umum sejak tanggal 22 Mei 2013 sampai dengan tanggal 10 Juni 2013;Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kotabumi sejak tanggal 11 Juni 2013 sampaidengan tanggal 10 Juli 2013;Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang sejak tanggal O01 Juli2013 sampai dengan tanggal 30 Juli 2013;Perpanjangan Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang sejaktanggal 31 Juli 2013

sampai dengan tanggal 28 September 2013;Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor pada Pengadilan Tinggi Tanjungkarang(I) sejak tanggal 29 September 2013 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2013;Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor pada Pengadilan Tinggi Tanjungkarang(II) sejak tanggal 29 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 27 November 2013;Terdakwa semula didampingi oleh Tim Penasihat Hukumnya: HERWANTOSEMENGUK, SH.

(Hakim Adhoc Tipikor)masingmasing sebagai Hakim Anggota Majelis, Putusan tersebut diucapkan dalampersidangan yang terbuka untuk umum pada hari: Senin tanggal 18 November 2013 olehKetua Majelis yang sama didampingi oleh HakimHakim Anggota tersebut di atas dengandibantu oleh Zainuddin sebagai panitera pengganti dihadiri oleh Penuntut Umum sertaterdakwa dan Penasihat Hukumnya.HakimHakim Anggota Majelis: Ketua Majelis Hakim:EKO ARYANTO, SH. MH. MIEN TRISNAWATI, SH. MH.JAINI BASIR, SH.

(Hakim Adhoc Tipikor)Panitera Pengganti,ZAINUDDIN121123125127129131133135137139141143145

Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Pekanbaru sejak tanggal 20 April 2015 sampai dengan tanggal 19 Mei 2015;Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbarudalam Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 11 Mei 2015 sampai dengan tanggal 9Juni 2015; 8 Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Pekanbaru dalam Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 10 Juni 2015sampai dengan tanggal 8 Agustus 2015; 9 Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor

Pekanbaru sejak tanggal 09Agustus 2015 sampai dengan tanggal 7 September 2015; 10 Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor Pekanbaru sejak tanggal 8September 2015 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2015; 11 Hakim Pengadilan Tinggi/Tipikor Tingkat Banding Pekanbaru sejak tanggal 5Oktober 2015 sampai dengan tanggal 3 Nopember 2015 ;12 Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor Tingkat BandingPekanbaru sejak tanggal 4 Nopember 2015 sampai dengan tanggal 2 Januari 2016 ;13 Permohonan

,M.H sebagai Hakim Anggota I, dan K.A, Syukri, S.H., M.H, Hakim AdHoc Tipikor pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru sebagai Hakim Anggota IL., berdasarkanPenetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 35/Pid.SusTPK/2015/PT.PBRtanggal 01 Desember 2015, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidangterbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan di dampingi olehHakimHakim Anggota dengan dibantu RUSTAM, S.H., selaku Panitera PenggantiPengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan

Tinggi Kupang tersebut ternyata tidakmemenuhi norma hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 197 Ayat (1)Huruf d dan f sehingga dengan demikian sesuai ketentuan dalam Pasal197 Ayat (2) yang menyatakan Tidak dipenuhinya ketentuan dalam ayat1 huruf a, b, c, d, e, f, g, h, j, k dan pasal ini mengakibatkan putusanbatal demi hukum maka putusan tersebut harus dinyatakan batal demihukum ;Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang tidakmemberikan pertimbangan apapun tentang membatalkan putusanPengadilan Tipikor

pada Pengadilan Negeri Kupang dan menjatuhkanputusan lain yang lebih berat ;Bahwa dalam Amar Putusan 1 yaitu menjatuhnkan pidana 4(empat) tahun yang sebelumnya di Pengadilan Tipikor pada PengadilanNegeri Kupang dijatuhi pidana 2 (dua) tahun dilakukan oleh PengadilanTinggi Kupang tanpa pertimbangan hukum tersebut, maka PutusanPengadilan Tioggi tersebut tidak dapat dipertahankan lagi dan harusdinyatakan batal demi hukum dengan alasanalasan sebagai berikut :Bahwa semua unsur tindak pidana yang didakwakan

pengganti sebesarRp44.150.000,00 (empat puluh empat juta seratus lima puluhribu rupiah) selambatlambatnya dalam tempo 1 (satu) bulansetelah putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap danapabila tidak dibayar, maka harta bendanya dapat disita olehPenuntut Umum dan dilelang untuk menutupi uang penggantitersebut dan dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta bendayang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka digantidengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan ;Padahal Majelis Hakim Pengadilan Tipikor

Lia Teknindo Jakarta tidak ada hubungan denganbelanja BBM untuk 8 (delapan) PLTD ;Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Kupangdalam pertimbangannya mengenai penggunaan uang yang katanyaditransfer ke PT. Lia Teknindo Jakarta, jelasjelas tidak adahubungannya dengan Terdakwa, apalagi keterangan tersebut hanyadari satu saksi yaitu Hendrikus Pati tanopa mendengarkan keteranganMargaretha tanopa memperlihatkan bukti surat transfer.

Lagi pulaketerangan Hendrikus Pati seharusnya tidak perlu dipertimbangkankarena keterangan tersebut tanpa didukung alat bukti lainnya dandengan mudahnya Majelis Hakim Pengadilan Tipikor padaPengadilan Negeri Kupang mempercayai keterangan Hendrikus Patibahwa Terdakwa sebagai seorang Kepala Dinas tidak memilikirekening.

Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesarRp10.000,00 (Ssepuluh ribu rupiah).Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Pekanbaru No. 17/Pid.Sus/Tipikor/2013/PN.PBR tanggal 18 November2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut:1. Menyatakan Terdakwa dr. Iskandar, M.Kes terbukti secara sah danmeyakinkan telah bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi secarabersamasama dan berlanjut;2. Menghukum Terdakwa dr.

Iskandar, M.Kes sebesarRp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).Membaca putusan Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Tinggi Pekanbaru No. 33/TIPIKOR/2013/PTR tanggal 26 Februari2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut:Menerima permintaan banding dari Terdakwa/Pembanding;Menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri Pekanbaru Nomor : 17/Pid.Sus/TIPIKOR/2013/PN.PBR tanggal 18 November 2013;Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan Kota;Membebankan biaya perkara

menurutketentuan UndangUndang, dan apakahPengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksuddalam Pasal 253 Kitab UndangUndang Hukum Acara Pidana (UndangUndangNo.8 Tahun 1981);Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata,putusan judex facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukumdan/atau undangundang, maka permohonan kasasi dari Jaksa/Penuntut Umumdan Terdakwa tersebut harus ditolak;Menimbang, bahwa namun dengan demikian salah seorang Hakim Ad.Hoc Tipikor

Hoc Tipikor padaMahkamah Agung/Prof. Dr.

PengadilanTindak Pidana Korupsi Medan Provinsi Sumatera Utara untuk berkata benardan membela kebenaran demi menyelamatkan 13 orang yang tidak bersalahkarena saya tahu betul bahwa Laporan Audit BPKP tersebut bersifat menzalimikarena saya mantan Ketua Timnya;Pada tanggal 7 Nopember 2013, Tim dari BPKP Pusat datang ke BPKPPerwakilan Provinsi Sumatera Utara untuk meminta keterangan atas kehadiransaya di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Medan dan dalam Berita AcaraPermintaan Keterangan saya katakan bahwa Hakim Tipikor

sesama warga binaandidalam Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Takengon;Oleh karena itu PEMBANDING mengajukan Permohonan Banding melaluiKuasa PEMBANDING yang dinyatakan pada Kepaniteraan Pengadilan NegeriTakengon, dan Permohonan Banding telah diajukan dalam tenggang waktuyang ditentukan menurut Undangundang, maka oleh karena itu PermohonanBanding tersebut diatas harus dinyatakan dapat diterima;Berdasarkan segala sesuatu yang telah diuraikan diatas, maka sudahsewajarnyalah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi/Tipikor

Penunjukan Plh Panitera,Panitera Muda Tipikor Pengadilan Tinggi Makassartanggal 25 Februari 2019 Nomor 75/PID/2019/PT MKS tentang penunjukanPanitera Pengganti untuk mendampingi dan membantu Majelis Hakim;3. Berkas perkara dan suratsurat lain yang berhubungan dengan perkara ini;Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum No.Reg. Perkara: PDM153/R.4.32/Epp.2/09/2018, tanggal 01 Nopember 2018,Terdakwa telah didakwa sebagai berikut:PERTAMABahwa Terdakwa MUHAMMAD KADIR, S. Sos DG.

Foto Copy Koran Tipikor Sumatera, Edisi Senin,1622 Januari 2012.Dibubuhi meterai cukup, tidak dapat dicocokkan dengan aslinyadipersidangan, Untuk selanjutnya diberi tanda dengan bukti P3;4. Foto Copy Koran Tipikor Sumatera Edisi Senin,511 Maret 2012.Dibubuhi meterai cukup, tidak dapat dicocokkan dengan aslinyadipersidangan, Untuk selanjutnya diberi tanda dengan bukti P4;5. Foto Copy sah permintaan pendaftaran merek Bola Dunia, tertanggal 6Juli 2009, No. Agenda.

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan NegeriMamuju yang telah menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwaTENRI NUR IRMAWATI pidana penjara selama 2 (satu) tahun dan6 (enam) bulan, padalah peranan terdakwa TENRI NUR IRMAWATIdalam perkara a quo sangat besar sehingga atas peranannya tersebutnegara harus mengalami kerugian sebesar Rp. 300.000.000, (tigaratus juta rupiah), hal mana terdakwa TENRI NUR IRMAWATI yangmerupakan seorang Manager Pemasaran dari PT.

Bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada PengadilanNegeri Mamuju yang menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa hal 21 dari Hal 48 Put.

;Adapun kekeliruan dalam penerapan hukum unsur pidanamemaksa sebagaimana dimaksud pasal 12 huruf e UU Tipikor,yaitu:1) Pada pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat banding,paragraf kedua halaman 166Putusan Nomor62/Pid.Sus.Tpk/2016/ PT.Mks., yang menyebutkan:Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan satu orang saksiyaitu Muslim Salam bahwa sebelum izin permohonan explorasidiajukan pada tanggal 25 Juli 2012, pada kunjungan WakilMenteri Perhubungan ke Pelabuhan Gorongkang dilanjutkandengan makan siang

No. 603 K/Pid.Sus/2017Undang Tipikor adalah perbuatan dengan menekankehendak orang lain yang bertentangan dengan kehendakorang yang ditekan itu. sendiri.

(ahli hukumpidana bidang Tindak Pidana Korupsi) yang keterangannyadibacakan dipersidangan berpendapat bahwa yangdimaksud untuk membayar dalam pasal 12 huruf e UndangUndang Tipikor artinya menyerahkan sejumlah uang untuksuatu tujuan tertentu, baik dengan menyerahkan suratberharga (cek, giro dan sebagainya), atau denganmenyerahkan bendanya yaitu uang;Hal. 63 dari 94 hal. Put. No. 603 K/Pid.Sus/2017> Selanjutnya Dr. Prija Djatmika, S.H., M.S.

bahwa AndiCitta Mariogi adalah merupakan istri Terdakwa, danAndi Mirza Riogi adalah anak Terdakwa;Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas kKemukakan kembaliuntuk mempertegas beberapa hal yang pandang keliru dalampertimbangan Judex Facti pada tingkat Pengadilan Tinggitersebut sebagai berikut:1.Majelis Hakim Pengadilan Tinggi yang telah memutusperkara ini, di dalam putusannya halaman 164 telahmenilai bahwa dari beberapa unsur yang merupakanbestanddeel delict dari ketentuan Pasal 12 huruf eUndangUndang Tipikor

Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagaimana diubah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah cukup terbukti, dan putusanJudex Facti (Pengadilan Tinggi Tipikor Makassar) yang menyatakanHal. 79 dari 94 hal. Put.

Bahwa, berdasarkan faktafakta hukum tersebut di atas, maka perbuatanTerdakwa memenuhi unsurunsur dari Pasal 3 UU No.31 Tahun 1999,sebagaimana dakwaan Penuntut Umum dalam dakwaan Subsidair;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka terlepasdari alasanalasan kasasi, permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi /Terdakwa tersebut harus ditolak;Menimbang, bahwa namun demikian salah seorang Hakim AnggotaMajelis, yaitu Hakim Ad Hoc Tipikor pada Mahkamah Agung, yaitu PROF.

,Hakim Ad Hoc Tipikor pada Mahkamah Agung masingmasing sebagai HakimAnggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu jugaoleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh HakimHakim Anggota tersebut, dandibantu oleh Ny. Murganda Sitompul, S.H., Panitera Pengganti dan tidakdihadiri oleh Pemohon Kasasi : Terdakwa dan Jaksa / Penuntut Umum.Ketua,ttd./ Dr. Artidjo Alkostar, SH.LL.M.HakimHakim Anggota,ttd./ Prof. Dr. Mohammad Askin, SH.ttd./ M.S. Lumme, S.H.

PUTUSANNomor: 12/ TIPIKOR / 2013 / PT.YDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAa Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada PengadilanTinggi Yogyakarta yang memeriksa dan mengadili perkaraperkara Tindak PidanaKorupsi dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikutdalam perkara Terdakwa : Nama Lengkap : PAIDJO; a eaTempat lahir : Sleman; n nsUmur atau tanggal lahir : 67 tahun/15 Desember 1945; Jenis kelamin : Lakilaki; Kebangsaan : Indonesia; Tempat tinggal

YUSRONRUSDIYONO, S.H., MUHAMMAD FAHRI HASYIM, S.H., MUHARI, S.H., danWIDODO, S.H.I., semuanya adalah Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor padaKantor Hukum dan Kurator Muh Yusron Rusdiyoto, SH dan Rekan, beralamat di Gilang 03,Baturetno, Banguntapan, Bantul, Yogyakarta, yang bertindak baik bersamasama maupunsendirisendiri, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 30 April 2013 ; Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta tanggal 30 Mei 2013No.12/TIPIKOR/2013/PTY.

., HakimHakim Ad Hoc Tipikor pada Mahkamah Agungsebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hariitu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri HakimHakim Ad Hoc Tipikortersebut, dan dibantu oleh Didik Trisulistya, S.H., Panitera Pengganti dan tidakdihadiri oleh Pemohon kasasi : Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.HakimHakim Ad Hoc Tipikor : Ketua :TTD/Prof. Dr. Krisna Harahap, S.H.,M.H., TTD/Dr. H.M. Imron Anwari, S.H.,Sp.N.M.H.,TTD/Prof. Dr. Mohammad Askin,S.H.

Pendidikan >: SMA.Terdakwa ditahan Dalam Tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :1.Penyidik di Rutan sejak tanggal 25 November 2020 sampai dengantanggal 14 Desember 2020.Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Desember2020 sampai dengan tanggal 23 Januari 2021;Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejaktanggal 24 Januari 2021 sampai dengan tanggal 22 Februari 2021;Penuntut Umum sejak tanggal 18 Februari 2021 sampai dengan tanggal 9Maret 2021;Majelis Hakim Tipikor

Penasihat Hukum Terdakwapada tanggal 22 Juli 2021;Menimbang, bahwa atas permintaan banding tersebut Penuntut Umumtelah mengajukan memori banding tanggal 21 Juli 2021 yang diterima diKepaniteraan Pengadilan Negeri Mamuju pada tanggal 26 Juli 2021.danmemori banding tersebut telah pula diberitahukan dan diserahkan kepadaPenasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 04 Agustus 2021 oleh JurusitaPengadilan Negeri Polewali atas dasar Surat Permintaan bantuanpemberitahuan dan penyerahan memori banding perkara Tipikor

Bahwa bukti yang diajukan oleh Tergugat II yaitu Bukti T II.1 sampai denganBukti T IIl.3 sebagaimana yang telah dipertimbangkan Majelis Hakim TingkatPertama dalam Putusan halaman 31, benar bahwa buktibukti tersebutbukanlah merupakan bukti kepemilikan atas tanah terperkara ;Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis HakimPengadilan Tinggi /Tipikor Banda Aceh menyimpulkan bahwa Penggugat dapatmembuktikan dalildalil gugatannya bahwa tanah terperkara seluas 7.500 M2yang terletak di Desa

Rp. 139.000,00,JUMMAN ... 0... eeeeeeee :Rp. 150.000,00,Salinan yang sama bunyinya olehPanitera Pengadilan Tinggi/ Tipikor Banda AcehH. SAID SALEM, SH.M.H.Nip. 19620616 198503 1006Halaman 30 dari 30 Putusan Nomor 10/PDT/2018/PT BNAHalaman 31 dari 30 Putusan Nomor 10/PDT/2018/PT BNA

keuangannegara/daerah ; Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas,Anggota Majelis Hakim Ad Hoc berpendapat bahwa tindak pidana yangdilakukan oleh Terdakwa adalah antara pribadi dengan pribadi, bukanpribadi dengan negara/daerah maka perbuatan Terdakwa masuk ke areakeperdataan (yaitu mengenai utang piutang) atau dapat pula masuk kedalam area pidana umum yang diatur dalam KUHP (Kitab UndangUndangHukum Pidana) bukan termasuk tindak pidana korupsi yang diatur dalamUU No. 31 tahun 1999 tentang TIPIKOR

sebagaimana telah diubah denganUU No. 20/2001 Tentang TIPIKOR pada Pasal 8.Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka sayaselaku Hakim Anggota II berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa terbuktitetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana korupsi makaterhadap Terdakwa haruslah diputus lepas dari segala tuntutan hukumsebagaimana yang diatur dalam Pasal 191 ayat (2) KUHAP ; Adapun untuk selain dan selebihnya saya sependapat denganpertimbangan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi

Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesarRp5.000,00 (ima ribu rupiah).Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan NegeriBanjarmasin No. 24/Pid.Sus/TIPIKOR/2012/PN.Bjm, tanggal 25 Maret 2013 yang amarlengkapnya sebagai berikut:1Menyatakan perbuatan Terdakwa Drs.

dibayarkanRp15.300.000,00;89 1 (satu) lembar fotokopi Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah tahunanggaran 2010 PPKD selaku BUD tertanggal 27 September 2010 dengan jumlahpenyediaan dana Rp1.453.800.000,00;90 1 (satu) buah buku asli Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja PerangkatDaerah (DPA SKPD) bagian Perlengkapan tahun anggaran 2010 tertanggal 4Januari 2010;Tetap terlampir dalam berkas perkara;6 Membebankan biaya perkara kepada Negara ;Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 02/Akta.Pid.Sus/Tipikor

perintah/ persetujuan dariwalikota/sekda yang memerintahkan kepada Terdakwa untuk :1 Memproses pelepasan hak;2 Menyetujui ganti rugi terhadap 8 orang yang menempati bangunan liartanpa ada dokumen pemilikan;443 Melakukan pembayaran ganti rugi terhadap 8 orang yang menempatibangunan liar tanpa ada dokumen pemilikan, jika dikaitkan denganpertimbangan majelis hakim dalam putusannya telah mengakui adanyatindak pidana korupsi sebesar Rp137.605.000,00 sebagimanatertuangdalam putusan Nomor : 24/Pid.Sus/Tipikor

dalam MajelisHakim dan telah diusahakan dengan sungguhsungguh tetapi tidak tercapai mufakat,maka sesuai Pasal 182 ayat (6) KUHAP Majelis Hakim setelah bermusyawarahmengambil keputusan dengan suara terbanyak yaitu menolak permohonan kasasi dariPemohon Kasasi/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banjarmasin tersebut;Menimbang, bahwa berdasarkan alasanalasan yang diuraikan di atas MahkamahAgung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Banjarmasin No. 24/Pid.Sus/TIPIKOR

No. 48 Tahun 2009, UndangUndang No. 8 Tahun 1981 dan UndangUndangNo. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan UndangUndang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan UndangUndang No. 3 Tahun2009 serta peraturan perundangundangan lain yang bersangkutan;MENGADILIMengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: JAKSA/ PENUNTUTUMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI BANJARMASIN tersebut;Membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Banjarmasin No. 24/Pid.Sus/TIPIKOR