Ditemukan 3405 data
67 — 29 — Berkekuatan Hukum Tetap
PerintahBahwa Para Termohon Kasasi/Penggugat bisa masuk kerja ataupuntidak masuk kerja, tidak ada absensi/sangsi ataupun teguran akantetapi Majelis Hakim hanya berpegang kepada surat order bukti P8,hal tersebut tidak relevan karena apabila sopir datang dan mintapekerjaan maka sesuai dengan order yang diminta barang tersebutharus dikirim kesuatu tempat akan tetapi bagaimana apabila tidakada tempat tujuan barang tersebut dikirim kKemana ?
142 — 39
dan keteranganTerdakwa terbukti dengan jelas dan terang Terdakwa telah melakukanMenimbangMenimbangpemukulan terhadap Saksi2 yang diperkuat berdasarkan hasil Visum EtRepertum dari RSUD Abdoel Moeloek Nomor :353/234/7/VIL02/4.13/2017 tanggal 16 Mei 2017 tentang hasilpemeriksaan luka A.n Febriansyah ditambah dengan 2 (dua) lembarphoto korban atas nama Febriansyah.Perihal Terdakwa sudah meminta maaf kepada orang tua korbanbukanlah alasan pemaaf dan pembenar bagi Terdakwa dengan maksudmenghilangkan sangsi
21 — 3
disumpah danmemberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;0 Bahwa saksi adalah anak bawaan Penggugat/Termohon,Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada1996;0 Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak;0 Bahwa saksi pada tahun 2008 pernah melihat bekaspenganiayaan yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat, adabekasnya di mata, bibir, dan kepala luka karena ditonjok;0 Bahwa kejadian tersebut kemudian divisum dan dilaporkan polisikemudian Tergugat mendapat sangsi
isteri yang nusyuzkarena keterangan saksisaksi tersebut antara satu dengan yang lainnya tidaksaling mendukung tapi masingmasing berdiri sendiri dan tidak ada yang salingberkaitan dan tidak ada satu peristiwa yang didukung oleh alat bukti yangcukup, serta faktanya sebagaimana dalil Pemohon justru Tergugat/Pemohonyang keluar dari rumah bersama dan juga berdasarkan alat bukti Penggugatrekonpensi (PR.4) yang dikuatkan dengan saksi Dwi Agus Sulistyowati, bahwaTergugat pernah melakukan KDRT, pernah kena sangsi
78 — 25
perbuatan tersebutmerupakan cerminan kenyataan bahwa telah terjadi kemerosotannilainilaimoral generasi muda pada saat ini, hal mana ditandai dengan semakin banyaknyaperkara serupa yang masuk ke Pengadilan Negeri Wonogiri, sehingga jika hal inidibiarkan, pada akhirnya akan terjadi krisis moral di kalangan generasi muda padaumumnya, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat untuk memberikan efek jera24dan untuk mencegah agar hal itu tidak terjadi lagi pada masa yang akan datang padagenerasi muda maka sangsi
kepada Terdakwa dan juga sebagai peringatanagar membuat generasi muda lainnya merasa takut untuk melakukan hal serupa,oleh karenanya sudah menjadi kewajiban bagi orang tua, kalangan pendidikan, dannegara untuk melakukan upaya pencegahan kepada generasi muda denganmelakukan antara lain pengawasan dan penyuluhan agar generasi muda tidakterjerumus pada pergaulan seks bebas, peredaran film ataupun gambar porno yangmengarah pada seks bebas, termasuk juga perlu disosialisasikan mengenaikonsekwensi hukum / sangsi
43 — 44 — Berkekuatan Hukum Tetap
WujudNawang Wulan) sebagai alasan untuk melakukan Pemutusan HubunganKerja (PHK) terhadap Penggugat (Anam Sukaryo Cs) tidak pernah terbuktisecara hukum dan belum pernah dibuktikan di Pengadilan ;Bahwa alasan diduga akan melakukan tindakan pengrusakan barangmiiik perusahaan seperti yang dituduhkan kepada Penggugat (AnamSukaryo Cs) adalah alasan yang sangat tidak berdasar mengingatseseorang tidak bisa dikenakan sangsi/nukuman hanya atas dasar dugaansehingga tuduhan tersebut sangat tendensius dan dipaksakan
44 — 44
Bahwa perbuatan seperti ini sangat tercela dan agartidak = ditiru oleh prajurit lain, Majelis perlumemberikan sangsi yang tegas dengan tujuan memberikanefek jera kepada Terdakwa dan efek cegah terhadapprajurit TNI lainnya.4.
20 — 1
memukul Penggugat;Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat telahmengajukan jawaban tertulis yang pada pokoknya memang terjadi perselisihandan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat namun justru yangmenyebabkan percekcokan tersebut adalah Penggugat yang sering tidakkembali ke rumah setelah pulang kerja, tapi ke rumah orangtuanya dulu, Sampalmalam baru pulang ke rumah dan mohon agar gugatan Penggugat tidakdikabulkan dengan alasan yang dkemukakan Penggugat serta agar Penggugatdiberi sangsi
57 — 14
jelas dicantumkanapa yang menjadi hak dan kewajiban pihak pihak yang membuat perjanjian kerjakarenanya harus ditaati.Menimbang, bahwa menurut ketentuan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu(PKWT) Nomor 55.KKWT/230/SKW/IV/2015 yang berlaku mulai Maret 2015sampai dengan tanggal 31 April 2016 (Bukti T5) pasal 8 berbunyi Pihak kedua(in casu Penggugat) dilarang melakukan perbuatan antara lain : melakukanpenipuan, pencurian barang ditempat kerja dan atau uang milikperusahaan...............dSt.Menimbang, bahwa sangsi
79 — 19
Kemudian Hakim Ketua Majelismenerangkan dan menjelaskan tentang sangsi pidana yang berlaku bagi terdakwa12Budi Sumarto Bin Usman apabila terdakwa Budi Sumarto tetap padaketerangannya terdahulu dibawah sumpah, bahwa setelah mendengar penjelasanHakim Ketua Majelis terdakwa Budi Sumarto Bin Usman tetap padaketerangannya terdahulu dan Hakim Ketua Majelis kemudian memerintahkanterdakwa Budi Sumarto Bin Usman untuk ditahan karena keterangan mana yangdiberikan oleh terdakwa Budi Sumarto bertentangan dengan
76 — 57 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa, pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi Denpasar hal. 9 yang tidakmembenarkan seorang anak perempuan yang semula sudah berstatuskawin keluar / status predana kemudian ditarik kembali ke rumah asalnyadan dirubah statusnya menjadi dikawin kecuburin status purusa danselanjutnya sebagai ahli waris dari orang tuanya adalah sangat bertentangandengan rasa keadilan karena mengenai hal tersebut di dalam masyarakatadat Bali tidak ada sangsi yang mengaturnya, lagi pula persoalan semacamitu sudah ada pendapat
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : Darma Mustika, SH
175 — 35
terlibat sebagai subjek hukum;Halaman 8 dari halaman 14 Putusan Nomor 122/PID/LH/2021/PT BNABerdasarkan halhal yang telan Pembanding sampaikan, untuk ituPembanding memohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Aceh untukmemberi putusan dengan amar putusan sebagai berikut:Menerima Permohonan Banding Pembanding;Menyatakan Putusan Pengadilan Negeri Takengon tidak relefan;Menyatakan SPBU 14.245.438 (SPBU Jamil Idris) Desa Kemili KecamatanBebesen Kabupaten Aceh Tengah harus bertanggung jawab danmendapatkan sangsi
117 — 59 — Berkekuatan Hukum Tetap
No. 842 K/Pid/2017quo putusan Pengadilan Tinggi Semarang, karena menurut TermohonKasasi Judex Facti Majelis Hakim salah di dalam penerapan hukumnyakarena berdasarkan KUHAP, pengajuan memori banding bukan merupakankewajiban hukum bagi pemohon, tetapi sematamata merupakan hak,berarti ada atau tidak ada memori banding, perkara tetap diperiksa ulangsecara keseluruhan pada pemeriksaan banding;Bahwa tujuan dari pemberian Sangsi Pidana adalah Preventif, Edukatif danKorektif;Bahwa dalam pertimbangan hukumnya
147 — 13
Terhadap pelanggaran tersebut,berdasarkan PERMEN KOMINFO Nomor 40 tahun 2012 Pasal 13 ayat (1),akan dikenakan sangsi administratif.Bahwa terdakwa sejak 6 Agustus 2010 dengan PT. SURYA KABEL TV, telahBergabung/menjadi satu (dengan)/berkumpul menjadi satu, sehingga sanksiyang seharusnya diberikan adalah kepada PT.
Rudiyanto, S.H.
Terdakwa:
Amruloh Agus Sutomo
112 — 38
Bahwa kemudian di Makodim 0713/Brebes diadakanJam Komandan Khusus yang diambil langsung olehDandim 0713/Brebes dan pada saat Jam Komandan,Dandim 0713/Brebes menyampaikan tentang ketidakhadiran Terdakwa dalam melaksanakan Pengamanan VVIPKunker 3 (tiga) Menteri di wilayah yang telah ditentukankemudian Dandim menyampaikan kepada Terdakwabahwa Terdakwa akan diberikan sangsi internal dan sangsitersebut akan disampaikan oleh Saksi4.f.
Bahwa kemudian setelah Jam Komandan selesaiTerdakwa menghadap Saksi4 di Ruang Bamin Unit Inteldan pada saat itu Saksi4 menyampaikan sangsi yangdiberikan Satuan kepada Terdakwa yaitu. mengikutikegiatan Apel pagi di Makodim 0713/Brebes selama 1(satu) minggu dan Terdakwa diperintahkan secara lisanuntuk mengikuti kegiatan Latihan PenanggulanganBencana Alam (Latgulbencal) yang akan dilaksanakanpada tanggal 3 November 2020 sampai dengan tanggal 5November 2020 di Desa Dawuan Kecamatan SirampogKabupaten
68 — 8
3774, Luas: 585 M2 dan SHGBNo: 3321, Luas: 370 M2 atas nama Almarhum Haji Ali Djakfar dibawah nilaiPelunasan Kredit Kredit Investasi dan Kredit Modal Kerja yaitu Rp.7.750.094.000,00 (tujuh miliar tujuh ratus lima puluh juta sembilan puluh empatribu rupiah) berbanding selisih jauh dengan Nilai harga Limit Lelang yang19diserahkan kepada TERGUGATDUA, yang hanya sebesar' Rp2.333.890.000,00 (dua milyar tiga ratus tiga puluh tiga juta delapan ratussembilan puluh ribu rupiah).Menghukum dan Memberikan Sangsi
Fiktifkarena kekuasaan dan kewenangan TERGUGATDUA yaitu PUPN (PanitiaUrusan Piutang Negar) dan atau KPKNL (Kantor Pelayanan Kekayaan Negaradan Lelang) Malang sudah dicabut dan atau dibatalkan oleh MK vide PascaPutusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor: 77/PUUJK/2011,Tanggal 25 September 2012, tentang Putusan dalam Perkara Pengujian UndangUndang Nomor:49 Prp Tahun 1960, tentang Panitia Urusan Piutang Negaraterhadap Undang Undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.Menghukum dan memberikan sangsi
61 — 38
INDRA SOEDJOKO.kepada Penggugat, setelah putusan ini dibacakan ataudiucapkan ;Menghukum Tergugat dan Tergugat Il untuk mengganti kerugian kepadaPenggugat secara tunai dan sekaligus atas sangsi Denda sebesarRp. 1.000.000, (satu juta rupiah) per hari karena tidak menyerahkan tanahdan bangunan dalam keadaan kosong sebagaimana bunyi Akta PerjanjianPengosongan No. 84 tertanggal 14 Desember 2012 yang dibuat dihadapandan diterbitkan oleh Notaris/PPAT Ruddyantho Tantry, S.H. terhitung sejaktanggal 1 Januari
Petitum dan Posita Gugatan Tidak Sejalan :Halaman 14 dari44 Putusan No. 99/Pdt/2016/PT.SMR.Bahwa petitum gugatan hal. 7 angka 7 berbunyi MenghukumTergugat danTergugat Il untuk mengganti kerugian kepada Penggugat secara tunai dansekaligus atas sangsi denda sebesar Rp. 1.000.000.
42 — 19
ditentukan,Pemohon dan Termohon datang menghadap sendiri di depan sidang;Bahwa Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil yang akan menceraikanisterinya, telah diperintahkan oleh Hakim Tunggal untuk menyerahkan Surat Izindari Pejabat berwenang, dan atas waktu yang diberikan oleh hakim tunggalsejak tanggal 31 Maret 2020 hingga tanggal 2 Juni 2020, Pemohonmenyatakan tidak mendapat surat izin yang dimaksud dan Pemohon dan dipersidangan Hakim Tunggal telah memberikan nasihat dan pandangan kepadaPemohon terkait sangsi
Putusan No. 149/Pdt.G/2020/PA.Pkp2020, Pemohon menyatakan tidak mendapat surat izin yang dimaksud, HakimTunggal di persidangan memberikan nasihat dan pandangan kepada Pemohonterkait sangsi bagi Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil yang akanmenceraikan istrinya tanopa memperoleh izin atasan dan Pemohon telahmenyerahkan Surat pernyataan tertanggal 2 Juni 2020 yang menyatakanPemohon bersedia menanggung resiko kepegawaian, dengan tambahanketerangan secara lisan yang menyatakan bahwa Pemohon telahmengupayakan
PA.PkpMenimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, hakimTunggal berpendapat makna selamalamanya dalam buitr 4 (empat) SuratEdaran Mahkamah Agung Nomor 5 tahun 1984 dapat difahami apabila dalamhal ternyata Pemohon setelah diberi waktu yang cukup namun menyatakantidak dapat memperoleh surat izin pejabat maka persidangan dapat sajadilanjutkan sebagaimana ketentuan lanjutan dalam butir 6 (enam), hal manajuga dalam perkara a quo Hakim Tunggal telah menjelaskan ekpada Pemohontentang kemungkinan sangsi
I DEWA GEDE AGUNG MAHENDRA GAUTAMA, SH.
Terdakwa:
NI WAYAN ADA
88 — 67
berselang dua harinya masih di bulan Agustus 2018 datangpetugas dari polsek banjarangkan menyampaikan data ada salah satuorang yang diperiksa terindikasi abis melahirkan dan setelah saksicocokan datanya ternyata orang tersebut adalah Ni Kadek Dwigitari; Bahwa saksi mendatangi orang tua Ni Kadek Dwigitari danmenyampaikan kalau Ni Kadek Dwigitari akan diajak periksa lanjutan kerumah sakit secara gratis karena ada indikasi kelainan padakandungannya ; Bahwa keluarga Ni Kadek Dwigitari telah melaksanakan sangsi
memastikannya, ternyata setelahsaksi perhatikan dari dekat yang ada di air itu adalah bayi, lalu MadeParwata meminta saksi untuk turun dan menjaganya agar tidak hanyutnamun setelah saksi melihatnya merasa tidak enak dan lari ; Bahwa Nyoman Sukirta datang dan Made Parwata minta untukmenjaganya agar tidak hanyut, kKemudian Made Parwata pulang dannelpon petugas ; Bahwa di desa diadakan rapat untuk dilakukan upacara mecaru (ritualmecaru) di sawah ; Bahwa keluarga Ni Kadek Dwigitari telan melaksanakan sangsi
tersebut sudahpernah serta tidak ada perubahan; Bahwa yang saksi ketahui adalah pada bulan Agustus 2018 pagipagisaksi berangkat ke sawah sesampainya di sawah saksi diberhentikanoleh Made Parwata dan saksi ditunjukan ada mayat bayi di pinggir kalikemudian saksi disuruh untuk untuk menjaganya agar tidak hanyut,kemudian Made Parwata pulang dan nelpon petugas ; Bahwa di desa diadakan rapat untuk dilakukan upacara mecaru (ritualmecaru) di Sawah ; Bahwa keluarga Ni Kadek Dwigitari telah melaksanakan sangsi
49 — 26
. = Berdasarkan surat perjanjian apa, tanggal berapa,siapasiapa subjek yang membuat perjanjian, apa objek yangdiperjanjikan, kalau sewa barang jenis apa yang dipesewakan, berapasewa perhari, atau perminggu, perbulan, apa resiko dan sangsi dansebagainya dan sebagainya. 4.2. = Seperti halnya Tergugat I/Pembandingadalah Direktur dari CV.MISKA KARYA, yang namanya Badan Usaha ituada Pengurus, ada Komisaris, ada Persero, tentu secara hukum adasubjek yang berwenang melakukan perbuatan hukum didalam maupundiluar
40 — 21 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa akibat dari perbuatan Tergugat dalam rekonvensi ini, kamipenggugat sebagai karyawan swasta harus dikenakan sangsi pemotongangaji oleh perusahaan tempat kami bekerja setiap kali kami harus pulang kedesa memenuhi panggilan kepala desa, kemudian ke Singaraja mencariPengacara kemudian ke Pengadilan, mencari saksisaksi dll, sehinggasudah sepatutnya pengeluaranpengeluaran dan biayabiaya yangdikeluarkan oleh pihak Penggugat ditanggung oleh pihak Tergugat dalamrekonvensi;4.