Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun namun sejak bulanAgustus 2013 terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yangpenyebabnya Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugatkarna Tergugat malas bekerj tanpa memperhatikan kebutuhan rumah tangga bersama,dan Tergugat tidak mempunyai penghasil tetap, sehingga untuk mencukupi kebutuhansehari hari Penggugat berusaha memenuhinya dengan bekerja sendiri yangakhirnya sejak tanggal 01 Nopember tahun

Bahwa sejak 2 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidakharmonis dengan adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat yang terusmenerus yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain:ergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat karna Tergugatmalas bekerj tanpa memperhatikan kebutuhan rumah tangga bersama, dan Tergugattidak mempunyai penghasil tetap, sehingga untuk mencukupi kebutuhan sehari hari Penggugat berusaha memenuhinya dengan bekerja

tahun 8 bulan;Bahwa antara XXXXX dengan XXXXX sudah sangat erat hubungannyadan sudah berpacaran selama 1 tahun sehingga mengkhawatirkan jikatidak segera dinikahkan;Bahwa setahu saksi, antara XXXXX dengan XXXXX tidak ada hubungansedarah/mahrom dan tidak ada larangan agama yang dapatmenghalangi dilangsungkannya pernikahan;Bahwa setahu saksi, XXXXX tidak dalam pinangan orang lain, hanyadengan XXXXX dan sudah dipinang/dilamar;Bahwa XXXXX sudah mempunyai pekerjaan tetap yaitu sebagai tukangkayu dengan penghasil

Jepr.e Bahwa setahu saksi, XXXXX tidak dalam pinangan orang lain, hanyadengan XXXXX dan sudah dipinang/dilamar;e Bahwa XXXXX sudah mempunyai pekerjaan tetap yaitu sebagai tukangkayu dengan penghasil setiap harinya sebesar Rp 50.000, (lima puluhribu rupiah);Menimbang, bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan secaralisan yang pada pokoknya adalah: Bahwa Pemohon tetap pada permohonanPemohon dengan berdasarkan buktibukti Surat dan saksisaksi, permohonanPemohon tanggal 27 Mei 2019 tersebut terbukti menurut

Putusan Nomor 457/B/PK/PJK/20151.Pemohon Banding adalah Perusahaan Penghasil Minyak Kelapa Sawit(CPO);Bahwa Pemohon Banding ingin menegaskan kembali bahwaperusahaan Pemohon Banding merupakan perusahaan penghasilminyak kelapa sawit (CPO) sesuai dengan izinizin yang telahditerbitkan dari instansiinstansi terkait, dengan demikian, penyerahanutama perusahaan Pemohon Banding adalah minyak kelapa sawit(CPO) dan bukan Tandan Buah Segar (TBS), sebagaimanadiasumsikan oleh Pemeriksa;Bahwa selama Masa Pajak

dipertahankan;Bahwa atas pertimbanganpertimbangan hukum Majelis tersebut diatas, Pemohon Peninjauan Kembali, semula Pemohon Bandingmenyatakan pendapat sebagai berikut:Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali, semula Pemohon Bandingtidak sependapat dengan pendapat Majelis yang menyatakan bahwakoreksi Pajak Masukan sebesar Rp195.574.456,00 yang dilakukanTerbanding, sekarang Termohon Peninjuan Kembali sudah benardan tetap dipertahankan;Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali, semula Pemohon Bandingadalah Perusahaan Penghasil

Pemohon Peninjauan Kembali dinubungkan dengan KontraMemori Peninjauan Kembali kepada Pemohon Banding dapatmenggugurkan faktafakta dan buktibukti yang terungkap dalampersidangan serta pertimbangan hukum Majelis Pengadilan Pajak, karenakegiatan usaha Pemohon Banding sekarang Pemohon PeninjauanKembali perkara a quo yang semula berdasarkan Surat Izin BKPM Nomor296/I/PMDN/1996 dan instansi terkait lainnya adalah Perkebunan KelapaSawit Terpadu (integrated) dengan unit pengolahannya yang merupakanperusahaan penghasil

HTI ini dimaksudkan untuk mendukungindustri Pulp Pemohon Banding;Hasil produksi dari industri penghasil bubur kertas (pulp) ini merupakanBarang Kena Pajak yang pada saat penyerahan kepada pihak pembelidikenakan PPN sebesar 10%;Semua Faktur Pajak yang Pemohon Banding kreditkan sudah sesuaidengan peraturan pajak yang berlaku dan terkait erat dengan kegiatanusaha Pemohon Banding sebagai penghasil bubur kertas.

PPN Nomor 6 Tahun1983 sebagaimana yang terakhir diubah dengan UndangUndang Nomor18 Tahun 2000 yang berbunyi sebagai berikut:apabila dalam suatu Masa Pajak, Pengusaha Kena Pajak selainmelakukan penyerahan yang terutang pajak juga melakukan penyerahanyang tidak terutang pajak, sepanjang bagian penyerahan yang terutangpajak dapat diketahui dengan pasti dari pembukuannya, maka jumlahPajak Masukan yang dapat dikreditkan adalah Pajak Masukan yangberkenaan dengan penyerahan yang terutang pajak;Sebagai penghasil

Sehingga Faktur Pajak Masukanatas pengangkutan kayu dari lokasi hutan Pemohon Banding ke lokasipabrik Pemohon Banding, penebangan kayu merupakan Pajak Masukanyang terkait dengan industri penghasil bubur kertas yang merupakanbarang kena pajak dan objek PPN. Perlu diingat bahwa Pemohon Bandingtidak melakukan penyerahan yang tidak terutang pajak;8.

Pemohon Banding adalah Perusahaan Penghasil Minyak Kelapa Sawit(CPO);bahwa Pemohon Banding ingin menegaskan kembali bahwa perusahaanPemohon Banding merupakan perusahaan penghasil minyak kelapa sawit(CPO) sesuai dengan ijinijin yang telah diterbitkan dari instansiinstansiterkait. Dengan demikian, penyerahan utama perusahaan PemohonHalaman 2 dari 14 halaman.

diajukan olehPemohon Peninjauan Kembali dihubungkan dengan Kontra Memori kepadaPemohon Banding dapat menggugurkan faktafakta dan buktibukti yangterungkap dalam persidangan serta pertimbangan hukum MadjelisPengadilan Pajak, karena kegiatan usaha Pemohon Banding (sekarangPemohon Peninjauan Kembali) perkara a quo yang semula berdasarkanSurat Izin BKPM Nomor 583/I/PMDN/1997 dan instansi terkait lainnyaadalah Perkebunan Kelapa Sawit terpadu (integrated) dengan unitpengelolaannya yang merupakan perusahaan penghasil

Tergugat harmonis danbahagia, namun sekitar awal bulan Juni 2020 kondisi rumah tangga mulaitidak harmonis antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadiperselisinan dan pertengkaran yang disebabkan karena:Tergugat mempunyai wanita idaman lain yang bernama XXX yang berasaldari Taman Aster Cikarang Barat, kabar tersebut diketahui dari mediasocial Facebook ada chatingan dengan wanita tersebut;1) Tergugat kurang bertanggungjawab memberikan nafkah lahir kepadaPenggugat, bahkan tidak terbuka terkait penghasil

Putusan Nomor 1655/Pdt.G/2021/PA.Ckrbertanggungjawab memberikan nafkah lahir kepada Penggugat,bahkan tidak terbuka terkait penghasil yang didapatnya, Tergugatjarang pulang kerumah tanpa alasan yang jelas sehingga akibat haltersebut komunikasi tidak terjalin denganbaik, Tergugat mulai berubahsikap yaknu menjadi acuh serta kurang menunjukan perhatian dankasih sayang kepada Pengggat dan anak; Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah delapan bulanlamanya; Bahwa sudah diadakan musyawarah keluarga

Tergugat dulu suami istri, telah menikahtapi kKemudian pada tahun 2016 mereka bercerai ;Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anakbernama XXXXXXX, berusia kurang lebih 14 bulan ; Bawah saat ini anak tersebut diurus oleh ayah, kakek danneneknya ;Bahwa kondisi anak tersebut saat ini kurang terurus dan sakitsakitan, bila ayahnya bekerja, nenek kakeknya ke kebun, anaktersebut dititipkan ke tetangga ; Bahwa Penggugat layak merawat anak tersebut karenaberpenghasilan, sebagai pengepul dan penghasil

pada tahun 2016 mereka bercerai;Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anakbernama XXXXXXX, berusia kurang lebih 14 bulan ; Bawah saat ini anak tersebut diurus oleh ayah, kakek danneneknya ;Bahwa kondisi anak tersebut saat ini kurang terurus dan Sakitsakitan, bila ayahnya bekerja, nenek kakeknya ke kebun, anaktersebut dititipkan ke tetangga; Bahwa anak tersebut saat ini masih membutuhkan ASI; Bahwa Penggugat layak merawat anak tersebut karenaberpenghasilan, sebagai pengepul dan penghasil

namun padasaat ini Pemohon bermaksud akan menikah lagi / poligami dan saksi tahu bahwaTermohon rela dan tidak keberatan ;Bahwa Pemohon akan menikah lagi dengan seorang wanita bernama MMM bintiMMM , berstatus janda selama dan Termohon tidak keberatan untuk dimadukarena sudah tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri yaitu Termohonmenyatakan merasa sakit setiap kali berhubungan suami isteri , Pemohon sanggupberlaku adil, serta mampu untuk mengidupi istri istri dan anak anak karenamempunyai penghasil

dikaruniai 2orang anak;Bahwa saksi tahu rumah tangga pemohon dan termohon rukun harmonis namun padasaat ini Pemohon bermaksud akan menikah lagi / poligami ;Bahwa Pemohon akan menikah lagi dengan seorang wanita bernama MMM bintiMMM .,, berstatus janda dan Termohon tidak keberatan untuk dimadu karenasudah tidak dapat melayani Pemohon yaitu Termohon merasa sakit setiap kaliberhubungan suami isteri , Pemohon sanggup berlaku adil, serta mampu untukmengidupi istri istri dan anak anak karena mempunyai penghasil

Bahwa untuk Pajak Bahan Galian Golongan C ditetapkan sebesar 20%(dua puluh persen) berdasarkan Pasal 47 Peraturan Daerah KabupatenDonggala No.1 tahun 2011 tentang Pajak Daerah yang menyatakan TarifPajak Mineral Bukan Logam dan Batuan ditetapkan sebesar 20% (dua puluhpersen);> Bahwa hasil setoran pajak Galian C dari pihak perusahaan Galian Cdimasukan kedalam Kas Daerah Kab.Donggala, dari hasil penerimaan pajakbahan golongan galian C tersebut, Pemerintah Kabupaten Donggalamengalokasikan untuk Desa penghasil

ke Desa harusdisetorkan ke Kas Desa berdasarkan Peraturan Bupati Donggala No. 19Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Hibah, Bantuan Sosial, BantuanKeuangan dan Belanja Tidak Terduga Pemerintah Kabupaten Donggala padaPasal 8 Ayat (5) yang menyatakan Bantuan keuangan disalurkan langsungke Kas Daerah/Kas Desa dan penggunaannya dianggarkan, dilaksanakandan dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan pengelolaan keuangandaerah;> Bahwa Desa yang mendapatkan bagi hasil Pajak Galian C sebesar 10%adalah desa penghasil

yang di wilayah desa tersebut terdapat tambangGalian C berdasarkan Surat Keputusan Bupati Donggala No. 18845/0413/VIII/2002 tentang Bagi Hasil Untuk Desa yang menyatakan Hasilpungutan pajak Kabupaten Donggala yang diterima dari bahan galiangolongan C 10 % di bagikan kepada DesaDesa Penghasil di Kab.DonggalaHalaman 3 dari 22 Putusan Nomor 50/Pid.SusTPK/2015/PT PALdan Pendapatan bagi hasil 10% dari bahan galian golongan C akandiserahkan/dimasukan kedalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa(APBD),

Bupati Donggala No. 19Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Hibah, Bantuan Sosial, BantuanKeuangan dan Belanja Tidak Terduga Pemerintah Kabupaten Donggala padaPasal 8 Ayat (5) yang menyatakan Bantuan keuangan disalurkan langsungHalaman 8 dari 22 Putusan Nomor 50/Pid.SusTPK/2015/PT PALke Kas Daerah/Kas Desa dan penggunaannya dianggarkan, dilaksanakandan dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan pengelolaan keuangandaerah;> Bahwa Desa yang mendapatkan bagi hasil Pajak Galian C sebesar 10%adalah desa penghasil

yang di wilayah desa tersebut terdapat tambangGalian C berdasarkan Surat Keputusan Bupati Donggala No. 18845/0413/VIII/2002 tentang Bagi Hasil Untuk Desa yang menyatakan Hasilpungutan pajak Kabupaten Donggala yang diterima dari bahan galiangolongan C 10 % di bagikan kepada DesaDesa Penghasil di Kab.Donggaladan Pendapatan bagi hasil 10% dari bahan galian golongan C akandiserahkan/dimasukan kedalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa(APBD), sebagai sumber pendapatan Desa dalam pelaksanaannyadikordinasikan

Bahwa koreksi ini dilakukan oleh Terbanding sebesar Rp 5.827.567. 942,00dengan alasan merupakan PPN yang berasal dari perolehan BKP/JKP yangdigunakan untuk pembibitan, penanaman dan pengangkutan sesuai denganPasal 2 ayat (1) huruf 1 Keputusan Menteri Keuangan Nomor 575/KMK.04/2000 tanggal 26 Desember 2000;Menurut Pemohon Banding:Bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan koreksi yang dilakukan olehTerbanding dengan alasanalasan sebagai berikut:Perusahaan Pemohon Banding bergerak di industri Pulp (penghasil

HTI ini dimaksudkan untuk mendukung industri Pulp PemohonBanding;Hasil produksi dari industri penghasil bubur kertas (pulp) ini merupakanBarang Kena Pajak yang pada saat penyerahan kepada pihak pembelidikenakan PPN sebesar 10%;Semua Faktur Pajak yang Pemohon Banding kreditkan sudah sesuai denganperaturan pajak yang berlaku dan terkait erat dengan kegiatan usaha PemohonBanding sebagai penghasil bubur kertas.

Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana yangterakhir diubah dengan UndangUndang Nomor 18 Tahun 2000 yang berbunyisebagai berikut:"apabila dalam suatu Masa Pajak, Pengusaha Kena Pajak selain melakukanpenyerahan yang terutang pajak juga melakukan penyerahan yang tidakterutang pajak, sepanjang bagian penyerahan yang terutang pajak dapatdiketahui dengan pasti dari pembukuannya, maka jumlah Pajak Masukanyang dapat dikreditkan adalah Pajak Masukan yang berkenaan denganpenyerahan yang terutang pajak";5 Sebagai penghasil

Sehingga Faktur Pajak Masukan atas pengangkutan kayu dari lokasiHutan Pemohon Banding ke lokasi pabrik Pemohon Banding, penebangankayu merupakan Pajak Masukan yangterkait dengan industri penghasil bubur kertas yang merupakan barang kenapajak dan obyek PPN.

Bahwa Termohon dengan Pemohon seringberselisin faham terkait dengan penghasil Pemohon. Termohon seringmempermasalahkan penghasilan Pemohon karena kurang untuk mencukup!kehidupan rumah tangga.Pemohon mampu memberi nafkah rataratasebesar Rp. 3.000.000, (tiga juta rupiah) perbulan, Pemohon sudahmenjelaskan kemampuan Pemohon namun hal tersebut sering menjadipemicu terjadinya pertengkaran.; b.

Bahwa Termohon dengan Pemohonsering berselisin faham terkait dengan penghasil Pemohon. Termohon seringmempermasalahkan penghasilan Pemohon karena kurang untuk mencukupikehidupan rumah tangga.Pemohon mampu memberi nafkah ratarata sebesarRp. 3.000.000, (tiga juta rupiah) perbulan, Pemohon sudah menjelaskankemampuan Pemohon namun hal tersebut sering menjadi pemicu terjadinyapertengkaran.; b.

SUMILAH mendapatkan sumber Oli Bekas dari Penghasil Oli bekasmaka akan memberikan informasi kepada kami dan kami akan mengirimkantransportasi yang mempunyai Ijin sesuai dengan ketentuan yang berlakumengenai tata cara pengelolaan limbah untuk kemudian diangkut dandikirimkan kepada kami.

,Yang Mana dapat saksi jelaskan bahwa Jika Sdri.SUMILAH mendapatkan sumber sumber Penghasil Oli Bekas dari beberapatempat penghasil dengan kuantitas tertentu maka kami mengirimkanTransportasi ditempat tempat tersebut untukdiangkut ; Bahwa tugas SUMILAH adalah untuk mencari sumber penghasil Oli Bekasuntuk dikelola oleh PT. YUDATAMA SURASWADANA selaku PerusahaanPengumpul Oli Bekas, sesuai dengan Ketentuan yang berlaku.;Bahwa dalam melakukan tugas tersebut Sdri.

Putusan Nomor 466/B/PK/PJK/20151.Pemohon Banding adalah Perusahaan Penghasil Minyak Kelapa Sawit(CPO);Bahwa Pemohon Banding ingin menegaskan kembali bahwaperusahaan Pemohon Banding merupakan perusahaan penghasilminyak kelapa sawit (CPO) sesuai dengan izinizin yang telahditerbitkan dari instansiinstansi terkait, dengan demikian, penyerahanutama perusahaan Pemohon Banding adalah minyak kelapa sawit(CPO) dan bukan Tandan Buah Segar (TBS), sebagaimanadiasumsikan oleh Pemeriksa;Bahwa selama Masa Pajak

dipertahankan;Bahwa atas pertimbanganpertimbangan hukum Majelis tersebut diatas, Pemohon Peninjauan Kembali, semula Pemohon Bandingmenyatakan pendapat sebagai berikut:Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali, semula Pemohon Bandingtidak sependapat dengan pendapat Majelis yang menyatakan bahwakoreksi Pajak Masukan sebesar Rp29.977.033,00 yang dilakukanTerbanding, sekarang Termohon Peninjauan Kembali sudah benardan tetap dipertahankan;Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali, semula Pemohon Bandingadalah Perusahaan Penghasil

Pemohon Peninjauan Kembali dinubungkan dengan KontraMemori Peninjauan Kembali kepada Pemohon Banding dapatmenggugurkan faktafakta dan buktibukti yang terungkap dalampersidangan serta pertimbangan hukum Majelis Pengadilan Pajak, karenakegiatan usaha Pemohon Banding sekarang Pemohon PeninjauanKembali perkara a quo yang semula berdasarkan Surat Izin BKPM Nomor296/I/PMDN/1996 dan instansi terkait lainnya adalah Perkebunan KelapaSawit terpadu (integrated) dengan unit pengolahannya yang merupakanperusahaan penghasil

Bahwa Pemohon mempunyai penghasilan dan pekerjaan tetap selaku PNS (KTUSMPN 32 Kerinci) dengan gaji dan penghasil yang cukup sehingga mampu untukmemenuhi segala kebutuhan anak tersebut dengan baik dan layak di kemudian hari;7. Bahwa Pemohon selain berpenghasilan sebagai PNS Pemohon juga mempunyaiWarung;8.

Penjelasan Permohonan Banding;Bahwa Pemohon Banding tidak setuju atas koreksi Terbanding atas koreksiseluruh Pajak Masukan sejumlah Rp 117.890.719,00 tersebut di atasdengan penjelasan sebagai berikut:1.Pemohon Banding adalah Perusahaan Penghasil Minyak KelapaSawit (CPO);Bahwa Pemohon Banding ingin menegaskan kembali bahwaperusahaan Pemohon Banding merupakan perusahaan penghasilminyak kelapa sawit (CPO) sesuai dengan ijinijin yang telah diterbitkandari instansiinstansi terkait, dengan demikian, penyerahan

Putusan Nomor 459/B/PK/PJK/2015Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali, semula Pemohon Bandingtidak sependapat dengan pendapat Majelis yang menyatakan bahwakoreksi Pajak Masukan sebesar Rp 117.890.719,00 yang dilakukanTerbanding, sekarang Termohon Peninjuan Kembali sudah benardan tetap dipertahankan;Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali, semula Pemohon Bandingadalah Perusahaan Penghasil Minyak Kelapa Sawit (CPO) sesuaidengan ijjinijin yang telah diterbitkan dari instansiinstansi terkait.Dengan demikian, penyerahan

diajukanoleh Pemohon Peninjauan Kembali dihubungkan dengan Kontra Memorikepada Pemohon Banding dapat menggugurkan faktafakta dan buktibuktiyang terungkap dalam persidangan serta pertimbangan hukum MajelisPengadilan Pajak, karena kegiatan usaha Pemohon Banding (sekarangPemohon Peninjauan Kembali) perkara a quo yang semula berdasarkanSurat Izin BKPM Nomor 256/I/PMDN/1996 dan instansi terkait lainnyaadalah Perkebunan Kelapa Sawit terpadu (integrated) dengan unitpengelolahannya yang merupakan perusahaan penghasil

Hasil produksi dari industri penghasil bubur kertas (pulp) ini merupakanBarang Kena Pajak yang pada saat penyerahan kepada pihak pembelidikenakan PPN sebesar 10%;Hal. 5 dari 24 hal. Put. Nomor 546/B/PK/PJK/201 1. Semua Faktur Pajak yang Pemohon Banding kreditkan sudah sesuaidengan peraturan pajak yang berlaku dan terkait erat dengan kegiatanusaha Pemohon Banding sebagai penghasil bubur kertas.

Sebagai penghasil bubur kertas, Pemohon Banding menggunakankayu sebagai bahan baku utama. Bahan baku utama berupa kayu inimerupakan kayu Pemohon Banding sendiri yang berasal dari konsesimilik Pemohon Banding. Dengan demikian, Pemohon Banding tidakmelakukan pembelian kayu dari pihak manapun;. Perlu Pemohon Banding informasikan pula bahwa Pemohon Bandingtidak menjual kayu dalam bentuk apapun kepada pihak manapun;.

Sehingga Faktur PajakMasukan atas pengangkutan kayu dari lokasi Hutan Pemohon Bandingke lokasi pabrik Pemohon Banding, penebangan kayu merupakanpajak masukan yang terkait dengan industri penghasil bubur kertasyang merupakan barang kena pajak dan obyek PPN. Perlu diingatbahwa Pemohon Banding tidak melakukan penyerahan yang tidakterutang pajak;. Kep.

istrinya yang bernamaCALONkeduanya telah memberikan keterangan sebagai berikut: Bahwa P DAN T denganCALON telah menjalin hubungan sejak 1 (satu)tahun yang lalu dan telah sepakat untuk menikah; Bahwa P DAN T denganCALON menyatakan keinginan untuk segeramenikah atas keinginannya sendiri dan tanpa ada paksaan dari pihak lain; Bahwa P DAN T denganCALON menyatakan telah siap secara lahir batinuntuk menikah dan bertanggung jawab layaknya seorang suami dan istri; Bahwa P DAN T bekerja sebagai petani dengan penghasil

seorang perempuanbernamaCALON selama 1 tahun dan telah sepakat untuk menikah; Bahwa P DAN T dan CALON telah siap secara lahir dan batin untuk menikahmembina rumah tangga tanpa ada paksaan dari pihak mana pun; Bahwa pihak keluarga kedua belah pihak sudah setuju dengan rencanapernikahan P DAN T dengan CALON; Bahwa antara P DAN T= dan CALON tidak ada hubungannasab/sesusuan/satu suku; Bahwa P DAN T dan CALON telah siap bertanggungjawab sebagai suamidan istri; Bahwa P DAN T bekerja sebagai petani dengan penghasil

Lagipula, selama prosespemindahan sludge oil yang berlangsung selama lebih kurang 4 jam tersebut dansetelahnya pun, Polair dapat meminta bantuan penerjemah untuk meminta keterangandari kapal MV Volvox Terranova, sumber penghasil sludge oil yang ditransfer ke kapalLCT Bintang Sakti. Mengapa hal tersebut tidak dilakukan?Perlu diketahui bahwa pada saat itu kapal LCT Bintang Sakti milik PT Bina NusantaraPerkasa sedang dicarter oleh PT Van Oord Indonesia.

GAMTER JAYA memiliki izin pengoperasian alat pengolahan (tankcleaning) Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun dari Menteri Lingkungan Hidup No.312 Tahun 2010 yang berlaku sampai dengan bulan Desember 2015.e Bahwa Saksi menjelaskan prosedur pengolahan limbah B3 sebagai berikut: Kapal penghasil/perusahaan/agen pelayaran merujuk/memberikan surat perintahkerja ke PT. GAMTER JAYA selaku perusahaan jasa pengelolaan limbah B3untuk membersihkan/cleaning tanki minyak.

BINTANG SAKTI melanggar Undangundang RI No. 32 Tahun 2009 Pasal 59 ayat (4) dan Pasal 102, yaitu melakukanpengelolaan Limbah B3 dengan tidak memiliki izin pengangkutan serta pengumpulandan pengolahan limbah B3 serta pengumpulan dan pengolahan (apabila melakukankegiatankegiatan tersebut).e Bahwa sebagai penghasil limbah B3 kapal MV.

/ limbah, memproses secara pidana terhadap pihak yang hendakmengangkut limbah B3 berdasarkan perjanjian kontrak pengangkutan dengan kewayjibanpengurusan izin dibebankan kepada penghasil limbah untuk diserahkan kepada pihak lainyang mengelola limbah B3 yang ditunjuk oleh pihak penghasil Iimbah B3 adalah tidaktepat dan tidak sesuai dengan prinsip dalam penegakan hukum lingkungan hidup;Bahwa selanjutnya berkaitan dengan dakwaan kedua, ahli memberikan pendapat bahwa:e Ketentuan tersebut termasuk hukum

administrasi pelayaran;e Kapal dipergunakan untuk mengakut angkutan dengan tujuan yang baik, yaitumengangkut limbah untuk diolah agar tidak mencemari lingkungan hidup;e Dipergunakan sebagai bagian dari pelaksanaan proyek pemerintah;e Kapal tersebut bukan penghasil limbah, tetapi hanya mengangkut limbah B3dengan catatan terjamin keamanannya dan memenuhi standar umum pengangkutanlimbah, hanya saja belum mengurus atau memiliki izin pada saat itu;e Persoalan izin kapal menjadi tanggungjawab siapa?

namunpada saat int Pemohon bermaksud akan menikah lagi / poligami dan saksi tahubahwa Termohon rela dan tidak keberatan ;Bahwa Pemohon akan menikah lagi dengan seorang wanita bernama AAA bintiAAA , berstatus janda selama dan Termohon tidak keberatan untuk dimadu karenasudah tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri yaitu Termohonmenyatakan merasa sakit setiap kali berhubungan suami isteri , Pemohon sanggupberlaku adil, serta mampu untuk mengidupi istri istri dan anak anak karenamempunyai penghasil

dikaruniai2 orang anak;Bahwa saksi tahu rumah tangga pemohon dan termohon rukun harmonis namunpada saat init Pemohon bermaksud akan menikah lagi / poligami ;Bahwa Pemohon akan menikah lagi dengan seorang wanita bernama AAA bintiAAA , berstatus janda dan Termohon tidak keberatan untuk dimadu karena sudahtidak dapat melayani Pemohon yaitu Termohon merasa sakit setiap kaliberhubungan suami isteri , Pemohon sanggup berlaku adil, serta mampu untukmengidupi istri istri dan anak anak karena mempunyai penghasil

dengan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun' yang selanjutnyadisebut Limbah B3 adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yangmengandung B3.Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 11 PPRI No. 101 Tahun 2014 tentangPengelolaan Limbah B3, yang dimaksud dengan Pengelolaan Limbah B3adalah Kegiatan yang meliputi pengurangan, penyimpanan,pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan dan ataupenimbuanan.Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 14 PPRI No. 101 Tahun 2014 tentangPengelolaan Limbah B3, yang dimaksud dengan Penghasil

Limbah B3adalah Setiap orang yang karena usaha dan atau kegiatannya menghasilkan limbah B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun).Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 16 PPRI No. 101 Tahun 2014 tentangPengelolaan Limbah B3, yang dimaksud dengan Pengangkut Limbah B3adalah Badan Usaha yang melakukan kegiatan pengangkutan limbahB3.Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 20 PPRI No. 101 Tahun 2014 tentangPengelolaan Limbah B3, yang dimaksud dengan Penyimpanan LimbahB3 adalaah Kegiatan menyimpan limbah B3 yang dilakukan oleh penghasil

limbah B3 dengan meksud menyimpan sementara limbah B3 yangdihasilkannya.Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 22 PPRI No. 101 Tahun 2014 tentangPengelolaan Limbah B3, yang dimaksud dengan Penyimpanan LimbahPutusan Nomor 550/Pid.BLH/2020/PN JbgPage 10 of 26B3 adalah Kegiatan menyimpan limbah B3 yang dilakukan oleh penghasil limbah B3 dengan maksud menyimpan sementara limbah B3 yangdihasilkannya.Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 34 PPRI No. 101 Tahun 2014 tentangPengelolaan Limbah B3, yang dimaksud dengan

Unsur yang melakukan pengelolaan limbah B3 tanpa izin;Menimbang, bahwa yang dimaksud pengelolaan limbah B3 adalahkegiatan yang meliputi pengurangan, penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan dan/atau penimbunan limbah B3;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Penyimpanan Limbah B3adalah kegiatan menyimpan limbah B3 yang dilakukan oleh penghasil limbahB3 dengan maksud menyimpan sementara limbah B3 yang dihasilkannya;Menimbang, bahwa yang dimaksud pengumpulan limbah B3 adalahkegiatan

mengumpulkan limbah B3 dari penghasil limbah B3 sebelum diserahkan kepada pemanfaat limbah B3, pengolah limbah B3 dan/atau penimbunlimbah B3;Menimbang, bahwa pemanfaatan limbah B3 adalah kegiatan kegiatanpenggunaan kembali, daur ulang dan/atau perolehan kembali yang bertujuanuntuk mengubah limbah B3 menjadi produk yang dapat digunakan sebagai substitusi bahan baku, bahan penolong dan/atau bahan bakar yang aman bagi kesehatan manusian dan lingkungan hidup;Menimbang, bahwa pengolahan limbah B3 adalah