Ditemukan 1245 data
Urut Berdasarkan
Register : 09-04-2021 — Putus : 26-08-2021 — Upload : 08-09-2021
Putusan PN AMBON Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb Tanggal 26 Agustus 2021 — Penuntut Umum:
1.MUH AZHARI TANJUNG, SH
2.ELIMANUEL LOLONGAN, SH., MH.
3.PRASETYO PURBO WAHYONO, SH
Terdakwa:
1.YOKSAN BATLAYAR alias YOKA
2.YULIUS WATUMLAWAR alias ULIS
3.LUCYANA LETHULUR alias YANA
164 — 86
1.MUH AZHARI TANJUNG, SH
2.ELIMANUEL LOLONGAN, SH., MH.
3.PRASETYO PURBO WAHYONO, SH
Terdakwa:
1.YOKSAN BATLAYAR alias YOKA
2.YULIUS WATUMLAWAR alias ULIS
3.LUCYANA LETHULUR alias YANA
164 — 86
SuratDakwaan dan bukti pendukung lainnya, maka permuatan Terdakwabukan merupakan tindak pidana akan tetapi merupakan perbuatanadministrasi;Bahwa Terdakwa Yoksan Barlayar, Terdakwa II Yulius Watumlawardan Terdakwa Ill Lucyana Lethulur yang membayar gaji kepadaKaryawan PDAM yang belum mendapat gaji bukan merupakan tidakpidana, karena hak Karyawan yang harus dibayar, walaupun denganmenggunakan uang Penyertaan Modal;Bahwa sebelum adanya Putusan Mahkamah Konstitusi, UndangUndang Tindak Pidana Korupsi telebih
Putus : 27-07-2017 — Upload : 19-12-2017
Putusan PN MEDAN Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mdn Tanggal 27 Juli 2017 — - IRWAN PULUNGAN,S.Sos
117 — 75
117 — 75
Bank Sumut, berdasarkan perjanjian atau kontrak yangtidak sah (illegal) sebesar Rp. 7.233.805.296, secara yuridis formil seharusnyakontrak ditandatangani telebih dahulu baru diterbitkan Surat Perintah Kerja (SPkK),jika ditelaah ketentuan Pasal 55 ayat (1) huruf c Peraturan Presiden Nomor 54Tahun 2010, tentang Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintahmerumuskan : tanda bukti perjanjian terdiri atas Surat Perintah Kerja (SPK) danberdasarkan fakta dipersidangan diperoleh fakta hukum : bahwa draft
Register : 01-10-2018 — Putus : 07-12-2018 — Upload : 18-03-2019
Putusan PT JAKARTA Nomor 595/PDT/2018/PT.DKI Tanggal 7 Desember 2018 — Ny.MARIA SOFIAH Alias SOPIAH CS >< PT.EQUATOR MAJAPURA (dahulu adalah PT.CUBAMAKARYA GRIYA TARUNA CS
352 — 238
352 — 238
Bahwa, permohonan Provisi ini diajukan sebagai tindakan pendahuluanyang dipandang sangat urgent atau mendesak sebelum dijatuhkannyaPutusan Akhir dan telebih lagi tindakan Provisi ini diajukan tidak terkaitdengan pokok perkara, sehingga terkait permohonan Provisi ini telahsesuai dengan Pasal 180 ayat (1) H.I.R/Pasal 191 ayat (1) Rbg, untuk itukiranya Mulia Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, melalui YangMulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo kirnyaberkenan untuk mengabulkan
Register : 20-09-2016 — Putus : 16-02-2017 — Upload : 27-04-2017
Putusan PN MEDAN Nomor 93/Pid.Sus-TPK/2016/PN Mdn Tanggal 16 Februari 2017 — - Drs. M. YAHYA (TERDAKWA)
105 — 21
105 — 21
Bank Sumut, berdasarkan perjanjianatau kontrak yang tidak sah (illegal) sebesar Rp. 7.233.805.296, secara yuridisformil seharusnya kontrak ditandatangani telebih dahulu baru diterbitkan SuratPerintah Kerja (SPkK), jika ditelaah ketentuan Pasal 55 ayat (1) huruf c PeraturanPresiden Nomor 54 Tahun 2010, tentang Pedoman Pengadaan Barang dan JasaPemerintah merumuskan : tanda bukti perjanjian terdiri atas Surat Perintah Kerja(SPK) dan berdasarkan fakta dipersidangan diperoleh fakta hukum : bahwa draftkontrak
Register : 17-01-2014 — Putus : 05-06-2014 — Upload : 10-07-2014
Putusan PN BANDUNG Nomor 5/PID.SUS/TPK/2014/PN.BDG Tanggal 5 Juni 2014 — IKE WIJAYANTO
480 — 221
480 — 221
keesokan harinya Terdakwa menyerahkan kepada saksi kwitansi daripemohon yang sudah ditanda tangani;Bahwa pemohon dalam surat permohonan pengembalian sisa panjar biaya perkaraPT Onamba Indonesia adalah Odih Juanda, tanda tangannya sama antara kwitansidengan surat permohonan;Bahwa Terdakwa tidak menghitung kembali jumlah uang sisa pengembalian biayapanjar perkara PT Onamba Indonesia yang diserahkan oleh saksi saksi;Bahwa setiap pengembalianpengembalian sisa biaya perkara harus ada Acc/persetujuan telebih