Ditemukan 17793 data
88 — 10
SYAFAAT MULYANTO, M.QIH pernah menjabat selakuKepala UPT.
SYAFAAT MULYANTO, M.QIH.Bahwa saksi tidak tahu jumlah Dana Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yangditerima UPT.
SYAFAAT MULYANTO, M.QIH pernah menjabat selakuKepala UPT. Puskesmas Mundu Kabupaten Cirebon sejak bulan Juni 2014.Bahwa pendapatan atau penerimaan di UPT. Puskesmas Mundu KabupatenCirebon selain dari Dana JKN adalah Retribusi dan BOK.Bahwa penggunaan sumber pendapatan yang diterima oleh UPT.
Ners :Bahwa di UPT. Puskesmas Mundu untuk tahun 2015 dan tahun 2016 saksimenjabat sebagai Perawat Fungsional, dan pernah membantu bendahara JKN(Sdri.Maya dan Sdr. Muhyidin) pada UPT. Puskesmas Mundu.Bahwa dasar penunjukan saksi dalam membantu Bendahara JKN tidak ada akantetapi hanya membantu teman saksi (bendahara) untuk memasukkan uang kedalam amplop.Bahwa terdakwa dr. SYAFAAT MULYANTO, M.QIH pernah menjabat selakuKepala UPT.
SusTPK/2018/PN.BdgAmaris dan pulangnya singgah dulu di Trans Studio Bandung yang diikuti olehseluruh pegawai UPT.
44 — 12
Ali serta saksi Iman Sampurna Bin H.Endin Sampurna masuk keruangan kerja saksi korbanSukanta di Kantor UPT.
SUPRIYATNA: 2.Bahwa pada waktu saksi memberikan uang di UPT. DinasPendidikan Cihara semua menolak ;Bahwa tentang uang yang sebesar Rp. 3.000.000, (tigajuta rupiah) ia tidak tahu, dan ia ke UPT.
AKHMAD HAKIKI HAKIM adalah Bahwa yang datang duluan di UPT. Dinas Pendidikan Ciharaadalah saksi JUDIN, selanjutnya baru saksi MADSANI ; Bahwa pada waktu diruang kerja saksi SUKANTA, ia berdirikarena akan pamitan ;Keberatan terdakwa IJ. SUPRIYATNA : Bahwa yang datang duluan di UPT.
JAENUDIN belum mendapatinformasi bahwa para Terdakwa, saksi IMAN SAMPURNA dansaksi HASANUDIN Alias ABO akan datang ke UPT.
A1670 PA yang dikendarai oleh saksi HASANUDIN Alias ABOdatang ke Kantor UPT.
296 — 146 — Berkekuatan Hukum Tetap
UPT Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI)Kalianda yaitu:a.
Kepala UPT;b. Sub Bagian Tata Usaha;Cc. Kelompok Jabatan Fungsional dan;d.
Lampung Selatan; Bahwa susunan organisasi UPT Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI)Kalianda yaitu:a.
Kepala UPT;b. Sub Bagian Tata Usaha;c. Kelompok Jabatan Fungsional dan;d. Jabatab Fungsional Umum (JFU);Di sebutkan bahwa tugas Kepala UPT Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI)Kalianda adalah melaksanakan perencanaan, pengawasan danHal. 7 dari 38 hal. Put.
65 — 9
Kontrak Nomor 027/KKJPB/UPT KS V/KLDKP/2012tanggal 19 Juni 2012 UPT. KS V Parungdilaksanakan oleh CV ROSSA senilaiRp.178.094.000.,e. Kontrak Nomor 027/KKJPB/UPT KS IV/KLDKP/2012tanggal 19 Juni 2012 Pada UPT KS IV Leuwiliangdilaksanakan oleh CV. Duta Kencana Indah DirekturDrs.
Kontrak Nomor 027/KKJPB/UPT KS I/KLDKP/2012 tanggal 12 Juni 2012 UPT KS Cibinongdilaksanakan oleh CV.
KSI/LBAP2B/KLDKP/2012(UPT KS I/CV Dwi Tunggal), tgl 28 Nop2012 18027/UPT KSII/LBAP2B/KLDKP/2012(UPT KS II/CV Dwi Tunggal), tg!
27Nop 2012 19027/UPT KSIII/LBAP2B/KLDKP/2012(UPT KS III/CV Rossa), tgl 27 Nop2012 20027/UPT KSV/LBAP2B/KLDKP/2012(UPT KS V/CV Rossa), tgl 27 Nop 2012 21027/UPT KSIV/LBAP2B/KLDKP/2012(UPT KS V/CV DKI), tgl 27 Nop 2012 Berita acara Penerimaan Barang 22027/UPT KSI/BAPB/KLDKP/2012 (UPTKS I/CV Dwi Tunggal), tgl 28 Nop2012 23027/UPT KSII/BAPB/KLDKP/2012(UPT KS II/CV Dwi Tunggal), tg!
27Nop 2012 24027/UPT KSIII/BAPB/KLDKP/2012(UPT KS III/CV Rossa), tgl 27 Nop2012 25027/UPT KSV/BAPB/KLDKP/2012(UPT KS V/CV Rossa), tgl 27 Nop 2012 26027/UPT KSIV/BAPB/KLDKP/2012(UPT KS IV/CV DKI), tg!
126 — 31
Mega Agro Jaya adalah sebagai berikut : No UPT Pendidikan TK/SD Fealisas!
suratpermohonan oleh staf operator UPT UPT Pendidikan TK/SDKecamatan Cimanggis yang dikirimkan kepada Pihak DinasPendidikan Depok sekitar bulan Januari 2014.
Staf operator tiap tiap UPT Pendidikan TK/SD.
UPT Pendidikan TK/SD Kecamatan PancoranMas Kota Depok kepada Drs.
Kepala UPT Pendidikan KecamatanCimanggis kepada Hj.
131 — 43
PRIMAIRBahwa Terdakwa BONIFACIUS TOMPOLIU TIWA, dalam kedudukansebagai Bendahara Pembantu Pengeluaran pada Unit Pelaksana Tekhnis (UPT) DinasPendidikan, Pemuda dan Olahraga Kecamatan Tamako Kabupaten Sangiheberdasarkan Surat Keputusan Bupati Kepulauan Sangihe Nomor : 28 Tahun 2009tanggal 13 Pebruari 2009, sejak bulan Mei 2010 sampai dengan bulan Desember 2010atau setidaktidaknya di waktu waktu tertentu pada tahun 2010, bertempat di UnitPelaksana Tekhnis (UPT) Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
Tunjangan Umum TenagaFungsional Pendidikan pada UPT Dikpora Kecamatan Tamako yang tidak disetorkanoleh terdakwa BONIFACIUS TOMPOLIU TIWA selaku Bendahara PembantuPengeluaran pada Unit Pelaksana Tekhnis (UPT) Dinas Pendidikan, Pemuda danOlahraga Kecamatan Tamako Kabupaten Sangihe ke Kas Daerah PemerintahKabupaten Sangihe, sejak bulan Mei 2010 sampai dengan Bulan Desember 2010berdasarkan temuan BPK perwakilan Sulawesi Utara Yaitu :1 Bulan Mei 2010 : Rp. 25. 085. 500; 2 Bulan Juni 2010 : Rp. 24. 900
SUBSIDAIRBahwa Terdakwa BONIFACIUS TOMPOLIU Alias TIWA, dalamkedudukan sebagai Bendahara Pembantu Pengeluaran pada Unit Pelaksana Tekhnis(UPT) Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kecamatan Tamako KabupatenSangihe berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kepulauan Sangihe Nomor : 28 Tahun2009 tanggal 13 Pebruari 2009, sejak bulan Mei 2010 sampai dengan bulan Desember2010 atau setidaktidaknya di waktu waktu tertentu pada tahun 2010, bertempat diUnit Pelaksana Tekhnis (UPT) Dinas Pendidikan, Pemuda dan
Dana Tunjangan Umum TenagaFungsional Pendidikan pada UPT Dikpora Kecamatan Tamako yang tidak disetorkanoleh terdakwa BONIFACIUS TOMPOLIU TIWA selaku Bendahara PembantuPengeluaran pada Unit Pelaksana Tekhnis (UPT) Dinas Pendidikan, Pemuda danOlahraga Kecamatan Tamako Kabupaten Sangihe ke Kas Daerah PemerintahKabupaten Sangihe, sejak bulan Mei 2010 sampai dengan Bulan Desember 2010berdasarkan temuan BPK perwakilan Sulawesi Utara Yaitu : 1.
Surat Keputusan BupatiKepulauan Sangihe Nomor : 821.2 / SK / 001 / 2009 tanggal 05 Januari2009 ;Bahwa sebelum saksi menjabat sebagai Kepala UPTD Dikpora tahun 2009,yang menjadi Bendahara di UPT Dis Dikpora Kecamatan Tamako KabupatenSangihe adalah Bapak Bonifacius Tompoliu Tiwa berdasarkan SuratKeputusan Bupati Kepulauan Sangihe Nomor : 28 tahun 2009 tanggal 13Februari 2009, dan terdakwa menjabat selaku Bendahara sampai dengan bulanDesember 2011 ;Bahwa peran saksi sebagai Kepala UPT Dinas Dikpora
24 — 9
MENGADILI
- Menyatakan Anak Mikael Silaen, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, pencurian dalam keadaan memberatkan;
- Menjatuhkan pidana pembinaan terhadap Anak Mikael Silaen selama 3 (tiga) bulan di UPT Perlindungan dan rehabilitasi sosial Marsudi Putra Surabaya;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Anak, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan agar Anak
tetap berada dalam UPT Marsudi Putra;
- Menetapkan agar barang bukti berupa;
- 1 (satu) Ekor burung Murai Batu lengkap dengan sangkar dan kerodong burung warna merah, 1 (satu) buah Flasdisc merk Toshiba yang berisi rekaman CCTV, 1 (satu) buah kaos warna hitam ada garis putih di dada, 1 celana panjang warna cream dan topi warna hitam digunakan dalam perkara MOCH FAJAR, dkk
- Membebankan kepada Anak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,00
REHULINA SEMBIRING, S.H
Terdakwa:
Drs. JEKSON NAPITUPULU
100 — 16
berupa :
- 1 (satu) buah amlop warna coklat yang berisikan uang tunai senilai Rp. 9.950.000,00 (sembilan juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dengan uang pecahan Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dikembalikan kepada yang berhak MUHAMMAD ASWIN LUBIS
- 1 (satu) bundel surat hasil investigasi dari LSM Mandiri Medan di Dinas Bina Marga dari Dinas Bina Konstruksi Provinsi Sumatera Utara tahun anggaran 2018 tentang paket pemeliharaan rutin 11 Unit Pelayanan Terpadu (UPT
JEKSON NAPITUPULU selaku Ketua LSM Mandiri Medanberisi tentang hasil investigasi Terdakwa di lapangan bahwa telah terjadipenyimpangan penggunaan anggaran perawatan jalan dan jembatan di wilayahkerja UPT Kota Padang Sidempuan dan surat yang sama ditujukan kepadasaksi MARLINDO HARAHAP selaku Kepala UPT Gunung Tua untuk wilayahkerja Kabupaten Tapanuli Selatan selanjutnya kedua saksi menghubungitemannya saksi MUHAMMAD ASWIN LUBIS Als SION untuk bertemu di Medantepatnya di Cafe Kok Tong CBD Polonia Medan
Bahwa Terdakwa melakukan pemerasan yaitu dengan membuat suratlaporan Investigasi pemeliharaan rutin kepada Inspektorat PropinsiSumut dan surat tersebut dikirimkan juga kepada UPT PadangSidempuan dan UPT Gunung Tua yang ditembuskan kepada GubernurSumut, Kejaksaan Tinggi Sumut dan Tipikor Polda Sumut, yangselanjutnya pelaku menghubungi kedua UPT tersebut apakah suratsudah diterima dan dari percakapan UPT, Terdakwa berkata masalahHalaman 4 dari 16 halamanPutusan Nomor 2424/Pid.B/2019/PN MdnLaporan Investigasi
JEKSONNAPITUPULU tidak ada minta uang kepada saksi namun la memintauang kepada MUHAMMAD ASWIN LUBIS' yang kami = suruhmenghubunginya dan menemuimya yang selanjutnya saat diminta uangsebesar Rp.9.950.000. tertangkap tangan oleh petugas Polisi dari PoldaSumut sebagai penyelesaian surat hasil investigasi pemeliharaan rutinjalan dan jembatan di UPT Gunung tau dan UPT Padang sidempuan dantidak lagi dilapor kepada pihak berwajib;Bahwa keterangan Saksi Terdakwa membenarkannya.5.
Tapsel UPT Padang Sidempuan Bina Margadan Bina Konstruksi Propinsi Sumut ke UPT Padang Sidempuan.Bahwa Surat dari LSM Mandiri Medan tersebut la terima pada tanggal 12Juni 2019 yang mana surat tersebut isinya adalah tentang adanyadugaan penyalahan gunaan anggaran pemeliharan rutin Jalan danJembatan APBD Propinsi Sumut diwilayah kerja UPT Padang SidempuanTahun anggaran 2018 dengan tembusan kepada Gubernur SumateraUtara, Kejati Sumatera Utara dan Tipikor Poldasu namun surat tersebutditujukan kepada
Bahwa biaya perawatan rutin jalan dan jembatan pertahun sesuaianggaran dari Pempropsu ke Dinas Bina Marga ke masingmasing UPTmaka Kepala UPT mengendalikan dan melaksanakan pemeliharaan rutinsesuai dengan item pekerjaan yang telah dianggarkan pertahunnya, yangmana Kepala UPT adalah Kuasa pengguna anggaran dari Dinas PU.Bina Marga dan Bina Konstruksi Propinsi Sumatera Utara.
38 — 15
1.Menyatakan Tergugat tidak hadir di persidangan walaupun telah dipanggil dengan sah dan patut;
2.Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan Verstek;
3.Menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan pada tanggal 20 Juli 2016 di hadapan pemuka agama Budha yang bernama UP Slamet dan telah dicatatkan pada Kantor UPT.
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkalis sebagaimana tercantum di dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 140301-KW-20072016-0001yang dikeluarkan pada tanggal 20 Juli 2016, adalah Putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4.Memerintahkan kepada para pihak untuk melaporkan putusan perceraian ini kepada Kantor UPT.
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkalis paling lambat dalam waktu 60 (enam puluh) hari sejak putusan perceraian ini telah berkekuatan hukum tetap untuk dicatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;
5.Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bengkalis untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada UPT.
YAYI DITA NIRMALA, SH
Terdakwa:
MUHAMMAD FAJAR bin MOH. MUCHTAR
82 — 11
Membuat laporan keuangan kas dan bank.Bahwa unit UPT PT.
Bahwa unit UPT PT.
75 — 24
UPT Terminal Barang Kota Dumai An. T. Mohd.
DPPA SKPD Dinas Perhubungan Tahun Anggaran 2013 ;7) RKA SKPD Dinas Perhubungan Tahun Anggaran 2014 ;8) DPA SKPD Dinas Perhubungan Tahun Anggaran 2014 ;9) Buku Kas Umum Bendahara Penerimaan Dinas Perhubungan Bulan Januari 2013 s/d Desember 2013 ;10) Buku Kas Umum Bendahara Pengeluaran Dinas Perhubungan Bulan Januari 2013 s/d Desember 2013 ;11) Surat Tanda Setoran (STS) Retribusi TB (Terminal Barang) Bulan Januari 2013 s/d Desember 2013 ;12) Laporan/Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) dari Kepala UPT
UPT Terminal Barang Kota Dumai An. T.
Bandara PinangKampai, UPT Terminal AKAP, UPT Terminal Barang dan UPT PengujianKendaraan Bermotor ;Bahwa atasan langsung saksi adalah Kepala Dinas Perhubungan yaitu Sdr.TAUFIK S.Sos.
UPT Pengujian (Sdr.
SAFNI
45 — 3
MENETAPKAN:
- Menyatakan sah secara hukum terhadap perbuahan nama anak Pemohon di dalam Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 1403CLU01071000646, atas nama RESKY REINALDO AKBAR, yang dikeluarkan oleh UPT.
Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kecamatan Mandau pada tanggal 8 Januari 2021, dari yang semula nama anak Pemohon tertulis dan terbaca dengan ejaan RESKY REINALDO AKBAR, diubah sehingga tertulis dan terbaca dengan ejaan REZKY REINALDO AKBAR;
- Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan nama anak Pemohon tersebut kepada UPT.
YANDI MUSTIQA,SH
Terdakwa:
SUTRISDIANTO Pgl TRIS
102 — 21
- 1(satu) buah buku Registrasi Kendaraan Masuk tahun 2016/2017;
- 1(satu) lembar Surat Keterangan (SK) yang dikeluarkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Barat tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil No.UP.PD.1231/2/DN/1986 atas nama AZRADI PUTRA yang telah di legalisir sesuai dengan aslinya;
- 1(satu) Lembar Surat Keputusan Bupati Solok Nomor 829.3/08/BKD-2013 tentang pengangkatan pejabat struktural Eselon IV a Atas nama AZRADI PUTRA menjadi Kepala UPT Pengujian
saksi saat di lakukan Operasi TangkapTangan (OTT) pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2017 sekira pukul 12.00Wib di kantor UPT PKB Dishub Kab.
lakukan Operasi TangkapTangan (OTT) pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2017 sekira pukul 12.00Wib di kantor UPT PKB Dishub Kab.
Sdr AZRADI mengetahui Bahwa rokok Merk Jarum MLD yang sering saya berikan kepada SdrAZRADI tersebut dibeli dari pungutan uang hasil pengecatan sampingkendaraan yang tidak resmi di kantor UPT PKB Dishub Kab. Solok. Bahwa selain Sdr AZRADI selaku Kepala UPT PKB Dishub Kab.
AZRADI PUTRAmenjadi Kepala UPT PKB (Unit Pelayanan Teknis Pajak KendaraanBermotor) Dinas Perhubungan, Komunikasi dan InformatikaKabupaten SolokBahwa Yang bertanggung jawab akan semua hal yang terjadi di kantorUPT PKB Dinas Perhubungan Kabupaten Solok yaitu saksi sendiri selakuKepala UPT PKB Dinas Perhubungan Kabupaten Solok;Bahwa di kantor UPT PKB Dinas Perhubungan Kabupaten Solok yangsaksi Kepalai, ada melakukan Pungutan berupa Pungutan pembayaranuntuk biaya pengecatan samping dalam pengurusan uji
AZRADI PUTRA dengan jabatan sebagaiKepala UPT PKB Dishub Solok (berdasarkan Surat Keputusan Bupati SolokNo. 829.3/08/BKD2013 Tentang Pengangkatan Pejabat Struktural EselonIV a An. AZRADI PUTRA menjadi Kepala UPT PKB pada DinasPerhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Solok).Bahwa pada hari Rabu sekira pukul 12.00 wib tanggal 14 Juni 2017 diKantor UPT PKB (Keur) Dinas Perhubungan Kabupaten Solok KenagarianHim 35 dari 66 Him.
MARIO SAMUDERA SIAHAAN,S.H
Terdakwa:
PAULUS NANA alias PAULUS
110 — 49
Malaka, UPT Kapitanmeo; Bahwa yang menjadi korban dalam peristiwa pencurian tersebut adalahDinas Peternakan Kab.
Malaka, UPT Kapitanmeo; Bahwa terdakwa telah mencuri seekor sapi jantan dengan ciriciri warnabulu merah, umur kurang lebih 1 (Satu) tahun, telinga utuh, sapi tersebuttidak memiliki tanda/cap, namun kedua kaki belakang mengalami cacat; Bahwa terdakwa melakukannya dengan cara terdakwa melihat petugasjaga UPT keluar dan terdakwa mengambil tali serta tali kKekang untukpergi ke kandang UPT tersebut dan menjerat dan berniat untuk memilikisapi untuk dijual, Kemudian terdakwa membawa Sapi tersebut keluar
Malaka, UPT Kapitanmeo; Bahwa terdakwa mencuri seekor sapi jantan dengan ciriciri warna bulumerah, umur kurang lebih 1 (Satu) tahun, telinga utuh, sapi tersebut tidakmemiliki tanda/cap, namun kedua kaki belakang mengalami cacat; Bahwa terdakwa melakukan dengan cara terdakwa melihat petugasjaga UPT keluar dan terdakwa mengambil tali serta tali kekang untuk pergike kandang UPT tersebut dan menjerat dan berniat untuk memiliki Sapiuntuk dijual, Kemudian terdakwa membawa sapi tersebut keluar dari UPTdan
Malaka, UPTKapitanmeo;Menimbang, bahwa terdakwa Paulus Nana Alias Paulus melakukanpencurian tersebut dengan cara terdakwa Paulus Nana memperhatikan petugasjaga UPT keluar dan terdakwa mengambil tali serta tali Kekang untuk pergi kekandang UPT tersebut dan menjerat sapi, Kemudian terdakwa membawa sapitersebut keluar dari UPT dan mengikat di dalam hutan yang jaraknya kuranglebih 1 (Satu) KmMenimbang, bahwa dengan terpenuhinya unsur ke2, dan ke3, dari Pasal363 Ayat 1 ke 1 dan ke5 KUHP, maka dengan sendirinya
Turut Tergugat:
1.Kepala Dinas Ketenagakerjaan, Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Serdang Bedagai
2.Bupati Kabupaten Serdang Bedagai
3.UPT Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah II Dinas Tenaga Kerja Provinsi Sumatera Utara
16 — 13
Sinar Bandar Indotama
Turut Tergugat:
1.Kepala Dinas Ketenagakerjaan, Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Serdang Bedagai
2.Bupati Kabupaten Serdang Bedagai
3.UPT Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah II Dinas Tenaga Kerja Provinsi Sumatera Utara
78 — 40 — Berkekuatan Hukum Tetap
lima ribu rupiah), juga nilai pagu danatersebut telah dihitung oleh Pihak UPT.
LAFIN ;10.1 (satu) lembar Rencana Anggaran Biaya (RAB) Pengadaan alatalat Kesehatan UPT Laboratorium Kesehatan tertanggal Januari2006 ;11.1 (satu) berkas Photocopi Rencana Kerja dan Syaratsyarat (RKS)Pelelangan Pengadaan alatalat Laboratorium UPT LaboratoriumDinas Kesehatan Kota Pangkalpinang TA 2006 Nomor : 14/PANPPBJ/KES/6/2006 tanggal 20 Juni 2006 ;12.1 (satu) lembar Photocopi Dokumen Anggaran Satuan Kerja(DASK) UPT Laboratorium Kesehatan Kota Pangkalpinang untukT.A. 2006 ;13.1 (satu) Berkas Surat
181 — 94 — Berkekuatan Hukum Tetap
No.64 PK/Pid.Sus/2009BB 5.16 : 7 (tujuh) lembar foto copy lampiranevaluasi tekniS pengadaan peningkatan fasilit asmesin dan peralatan pelatihan untuk BLK/UPT (BLKBanda Aceh dan Medan).BB 5.17 : 3 (tiga) lembar foto copy lampiranevaluasi harga pengadaan peningkatan fasilitasmesin dan peralatan pelatihan untuk BLK/UPT (BLKBanda Aceh dan Medan).BB 5.18 : 1 (satu) lembar foto copy Berita AcaraPembukaan Penawaran Harga Pengadaan PeningkatanFasilitas Mesin dan Peralatan Pelatihan untukBLK/UPT (BLK Banda
Sutanto (Kepala UPT/SLKP LembangProvinsi Jawa Barat) yang diketahui oleh = Sadr.Taswin Zein, SE., MM.
BonarManurung, SH (Kepala UPT/BLKP Samarinda ProvinsiKalimantan Timur) yang diketahui oleh Sdr.
Pelatihan untuk 3BLK/UPT (Makassar Ternate danSamarinda) medalui ABTDPKK Ditjen BinapendagriTahun Anggaran 2004 =Noo.
Fasilitas Mesin danPeralatan Pelatihan untuk BLK/UPT (BLK Banda Aceh)di Gedung Cengkareng PT.
Turut Tergugat:
1.Kepala Dinas Ketenagakerjaan, Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Serdang Bedagai
2.Bupati Kabupaten Serdang Bedagai
3.UPT Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah II Dinas Tenaga Kerja Provinsi Sumatera Utara
16 — 18
Sinar Bandar Indotama
Turut Tergugat:
1.Kepala Dinas Ketenagakerjaan, Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Serdang Bedagai
2.Bupati Kabupaten Serdang Bedagai
3.UPT Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah II Dinas Tenaga Kerja Provinsi Sumatera Utara
Turut Tergugat:
1.Kepala Dinas Ketenagakerjaan, Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Serdang Bedagai
2.Bupati Kabupaten Serdang Bedagai
3.UPT Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah II Dinas Tenaga Kerja Provinsi Sumatera Utara
38 — 21
Sinar Bandar Indotama
Turut Tergugat:
1.Kepala Dinas Ketenagakerjaan, Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Serdang Bedagai
2.Bupati Kabupaten Serdang Bedagai
3.UPT Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah II Dinas Tenaga Kerja Provinsi Sumatera Utara
1.M. NUR SITANGGANG
2.KOPERASI PRODUSEN SUMBER JAYA dh. KUD SUMBER JAYA
3.PT. TRI BAHTERA SRIKANDI
Tergugat:
1.PT. RENDI PERMATA RAYA
2.Pemerintah R.I di Jakarta, Cq. Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala BPN R.I di Jakarta, Cq. Kanwil BPN Provinsi Sumatera Utara di Medan, Cq. Kepala Kantor Pertanahanan Kabupaten Mandailing Natal
3.Pemerintah R.I di Jakarta, Cq. Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala BPN R.I
157 — 143
tidak beritikad baik;
- Menghukum Tergugat II dan Tergugat III untuk membayar biaya mediasi secara tanggung renteng sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Menyatakan Eksepsi Tergugat III tidak dapat diterima;
- Mengabulkan gugatan Para Penggugat sebagian;
- Menyatakan warga transmigrasi UPT
Singkuang SP I dimana Penggugat I selaku Kepala Desa Transmigrasi UPT Singkuang SP I selaku pihak yang berhak menguasai dan mengusahai lahan seluas + 893,13 Ha yang didalamnya terdapat objek sengketa seluas + 303,47 Ha yang terletak di Desa UPT Singkuang SP I Kec.
Mandailing Natal dengan batas-batas:
- Utara dengan lahan UPT SP II dan tergugat I d/u Hutan Negara.
- Selatan dengan lahan masyarakat dan Sungai Batang Gadis.
- Timur dengan lahan masyarakat dan kebun Penggugat III (proses HGU) d.h Hutan Negara.
- Barat dengan lahan masyarakat dan Jalan Negara.
No.49-HGU-BPN-RI-2009 tanggal 25 Maret 2009, sepanjang yang berkaitan dengan lahan HGU No.77/Desa Pasar-I Singkuang yang tumpang tindih dengan lahan warga Penggugat I/UPT Singkuang SP-I Kec. Muara Batang Gadis, Kab.
DALAM KONVENSI
DALAM EKSEPSI
DALAM POKOK PERKARA