Ditemukan 1753 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : republik repubiik rebublik replik repulik repoblik repiblik
Pengadilan PT DENPASAR Perdata Wanprestasi
Putus : 03-10-2019 — Upload : 10-10-2019
Putusan PT DENPASAR Nomor 105/Pdt/2019/PT.Dps
Tanggal 3 Oktober 2019 — PUTU NOVA AGUSTINA melawan 1. I MADE BAGIA, SH. MH., dk
117 — 158
  • Yurisprudensi MahkamahAgung Repubik Indonesia, Nomor 200K/Sip/1955 tanggal 3 Desember1955, pertimbangan hukumnya: menurut hukum adat Bali yang berhakmewaris sebagai ahli waris adalah hanya keturunan lakilaki dari keluargalakilaki dan anak angkat lakilaki. Bahwa oleh karena Dr. dr.
Pengadilan PTUN PALU TUN
Register : 17-12-2018 — Putus : 27-03-2019 — Upload : 12-12-2019
Putusan PTUN PALU Nomor 41/G/2018/PTUN.PL
Tanggal 27 Maret 2019 — Penggugat:
TERHAR LAWANDI, S Sos., M.Si
Tergugat:
BUPATI MOROWALI UTARA
181 — 135
  • Penggugat diputusbersalah oleh Yang Mulia Majelis Hakim tindak pidana korupsi padaPengadilan Negeri Palu dengan Pidana Penjara selama 1 (satu) tahundan denda Rp. 50.000.000, (lima puluh juta rupiah), sesuai denganPutusan Nomor : 51/Pid.SusTPK/2017/PN Pal tanggal 31 Januari 2018.Penggugat mendapat Cuti Bersyarat Narapidana terhitung sejak tanggal26 Mei 2018 sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Hukum dan HakAsasi Manusia Repubik Indonesia Nomor : W.242045.PK.01.05.06Tahun 2018 tanggal 18 Mei 2018.
Pengadilan PN BENGKALIS Perdata
Register : 28-09-2017 — Putus : 18-09-2018 — Upload : 08-11-2018
Putusan PN BENGKALIS Nomor 43/Pdt.G/2017/PN Bls
Tanggal 18 September 2018 — Penggugat:
Tengku Muhamad Nazir Bin Tengku Zainur Rasyid
Tergugat:
1.Pemerintah Kab. Bengkalis Cq. Bupati Kab. Bengkalis
2.Badan Pertanahan Nasional Kab. Bengkalis
3.Kementrian Keuangan RI
4.Pemerintah Kab. Kepulauan Meranti Cq. Kepala Satpol PP Kab. Kepulauan Meranti
119 — 29
  • Fotocopy dari fotocopy Print Out Pemerintah Repubik Indonesia Nomor24 tahun 1997 tentang pendaftran tanah, surat bukti ini telah diberikanmaterai Secukupnya, kemudian surat bukti ini diberi tanda bukti (T.I2);3. Fotocopy dari fotocopy Buku Tanah Departemen Agraria, NamaPemegang Hak : Lim Kim Tuan, surat bukti ini telah diberikan materaisecukupnya, kemudian surat bukti ini diberi tanda bukti (T.I3);4.
Pengadilan PA DEPOK Perdata Agama
Register : 01-09-2021 — Putus : 21-12-2021 — Upload : 21-12-2021
Putusan PA DEPOK Nomor 2758/Pdt.G/2021/PA.Dpk
Tanggal 21 Desember 2021 — Penggugat melawan Tergugat
83 — 83
  • aktaaslinya dan bermeterai cukup, adalah merupakan akta outentik dengan nilaikekuatan pembuktian sempurna, mengikat dan menentukan (volledig enbindende bewijskracht), karena alat bukti P tersebut dibuat oleh pejabat yangberwenang untuk itu. sesuai bentuk yang diatur oleh undangundangsebagaimana diatur dalam Pasal 1868 KUH Perdata juncto Pasal 285 HIR,maka berdasarkan ketentuan Pasal 165 HIR juncto Pasal 3 ayat (1) huruf bUndangUndang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai juncto SuratMahkamah Agung Repubik
Pengadilan PN JAKARTA BARAT Pidana Umum
Register : 12-04-2023 — Putus : 18-07-2023 — Upload : 19-07-2023
Putusan PN JAKARTA BARAT Nomor 267/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt
Tanggal 18 Juli 2023 — Penuntut Umum:
1.SETYO ADHI WICAKSONO, SH
2.ANGGA WARDANA, S.H.
3.SUNARTO S.Pd, SH.,MH.
4.AZAM AKHMAD AKHSYA, SH
5.BHAROTO, S.H.
Terdakwa:
SUYONO Alias RUDY Alias AHAU Alias OP
31 — 12
  • Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP DAN Pasal 60 Ayat (1) huruf c Undang-Undang Repubik Indonesia Nomor 5 tahun 1997 tentang Psikotropika Jo.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 22-11-2016 — Upload : 13-02-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 809/B/PK/PJK/2016
Tanggal 22 Nopember 2016 — PT. PERTAMINA (PERSERO) vs. DIREKTUR JENDERAL PAJAK
32 — 19 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Pendirian PT Badak;PT Badak berdiri sejak Tahun 1974 untuk mengoperasikanNGL (LNG) Fascilities yang dimiliki oleh Menteri Keuanganon behalf Repubik Indonesia.Dengan lokasi plant di BontangKalimantan Timur dan Kantor Pusat di Jakarta. VICO, TotalE&P Indonesie (Total) dan Chevron merupakan pihak yangakan menyediakan Feed Gas ke NGL Plant.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 22-11-2016 — Upload : 13-02-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 810/B/PK/PJK/2016
Tanggal 22 Nopember 2016 — PT. PERTAMINA (PERSERO) vs. DIREKTUR JENDERAL PAJAK
43 — 15 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Pendirian PT Badak;PT Badak NGL Co. berdiri sejak Tahun 1974 untukmengoperasikan NGL (LNG) Fascilities yang dimiliki olehMenteri Keuangan on behalf Repubik Indonesia. Denganlokasi plant di Bontang Kalimantan Timur dan kantor Pusat diJakarta. VICO, Total E&P Indonesie (Total) dan Chevronmerupakan pihak yang akan menyediakan Feed Gas ke NGLPlant.
Pengadilan PN SEMARAPURA Perdata
Register : 09-06-2021 — Putus : 22-09-2021 — Upload : 23-09-2021
Putusan PN SEMARAPURA Nomor 56/Pdt.G/2021/PN Srp
Tanggal 22 September 2021 — Penggugat melawan Tergugat
71 — 18
  • maupun kalah secaramutlak serta memperhatikan ketentuan Pasal 192 ayat (2) Rbg di atas, maka MajelisHakim berpendapat Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dan TergugatKonvensi/ Penggugat Rekonvensi harus dihukum untuk membayar biaya perkarayang akan diperhitungkan secara proporsional berimbang dan besarannya akanditentukan dalam amar putusan ini;Memperhatikan, ketentuan Pasal dalam RBg, Undangundang RepublikIndonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Pasal 19 huruf f PeraturanPemerintah Repubik
Pengadilan PTUN AMBON TUN
Register : 24-11-2020 — Putus : 24-03-2021 — Upload : 31-03-2021
Putusan PTUN AMBON Nomor 24/G/2020/PTUN.ABN
Tanggal 24 Maret 2021 — Penggugat:
Satria Ardi Tuahan
Tergugat:
KEPALA KEPOLISIAN DAERAH MALUKU
274 — 106
  • tanpamembuktikan lebin dulu kebenaran mengenai Penggugat yang telahmenghamili perempuan bernama Andini Bugis dan pelanggaran atasAUPB, khususnya Asas Kepastian Hukum dan Asas Kecermatan;Menimbang, bahwa terhadap pokok pertentangan dalil antara Penggugatdan Tergugat sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, Majelis Hakimmempertimbangkannya sebagai berikut:Menimbang, bahwa proses PTDH Anggota Polri karena melanggar KodeEtik Profesi Polri diatur dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a dan Pasal 13 PeraturanPemerintah Repubik
Pengadilan PN LUBUK LINGAU Perdata
Register : 03-09-2018 — Putus : 11-04-2019 — Upload : 04-10-2019
Putusan PN LUBUK LINGAU Nomor 32/Pdt.G/2018/PN Llg
Tanggal 11 April 2019 — Penggugat:
SUTIKNO BIN MARSUP
Tergugat:
1.PEMERINTAH KABUPATEN MUSI RAWAS Cq.BUPATI KABUPATEN MUSI RAWAS
2.KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN MUSI RAWAS Cq.KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN MUSI RAWAS
72 — 12
  • Bukti P10: SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERHUTANGPAJAK BUMI DAN BANGUNAN TERTANGGAL 01 Juli 1991 DikeluarkanOleh DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBIK Indonesia DIREKTORATJENDERAL PAJAK KANTOR WILAYAH Ill DJP SUMATERA BAGIANSELATAN KANTOR PELAYANAN PBB LAHAT;ii. Bukti P11: TANDA TERIMA PEMBAYARAN PAJAK BUMI DANBANGUNAN TERTANGGAL 14 Juni 1991 Dikeluarkan olehDEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK Indonesia DIREKTORATJENDERAL PAJAK KANTOR PELAYANAN PBB LAHAT,12.
Pengadilan PN DEPOK Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 06-11-2019 — Putus : 14-04-2020 — Upload : 10-12-2020
Putusan PN DEPOK Nomor 271/Pdt.G/2019/PN Dpk
Tanggal 14 April 2020 — LAMBERTUS HUGO JOHANNES MARIA PRUEST MELAWAN SHINTA PURNAMAWATI
239 — 141
  • Belanda belumpernah dicatatkan pada Catatan Sipil Wilayah Hukum Negara RepublikIndonesia sebagaimana diatur dalam Undangundang No. 1 tahun 1974Tentang Perkawinan, sehingga perkawinan tersebut dianggap tidak pernahada/terjadi (perkawinan dimaksud) (Bukti P11).20.Bahwa dengan adanya kesepahaman antara Kuasa Hukum Penggugat dan21Kuasa Hukum Tergugat terkait sah atau tidaknya suatu perkawinan bagiorang yang melaksanakan perkawinan diluar negeri, wajib mencatatkanperkawinannya pada Catatan Sipil Negara Repubik
Pengadilan PTUN AMBON TUN Kepegawaian
Register : 25-07-2019 — Putus : 17-12-2019 — Upload : 31-12-2019
Putusan PTUN AMBON Nomor 11/G/2019/PTUN.ABN
Tanggal 17 Desember 2019 — Nama : Ir. FRANKY KAREL HITIPEUW, M.Si.; Kewarganegaraan : Indonesia; Pekerjaan : Mantan Pegawai Negeri Sipil (PNS); Tempat tinggal : SKIP, RT/RW. 001/005, Kelurahan Karang Panjang, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, Provinsi Maluku; Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 November 2019, memberikan kuasa kepada SEMUEL A.R. SAHETAPY, S.H., Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat pada LAW OFFICE SAHETAPY & PARTNERS, beralamat di Jalan Aman Lanite, RT.001/RW.004, Dusun Waimahu, Desa Latuhalat, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon, Provinsi Maluku; Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT; M E L A W A N: Nama Jabatan : GUBERNUR MALUKU; Tempat Kedudukan : Jl. Raya Pattimura Nomor 1, Kota Ambon, Provinsi Maluku; Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 180-78 Tahun 2019, tanggal 5 Agustus 2019, memberikan kuasa kepada: 1) Henry Morton Far Far, S.H., Jabatan Kepala Biro Hukum dan HAM pada Kantor Gubernur Maluku; 2) Hendrik R.Herwawan, S.H., M.H., Jabatan Kabag Bantuan Hukum pada Kantor Gubernur Maluku; 3) Franky Sapardi, S.H., Jabatan Kabid Penilaian Kinerja Aparatur dan Penghargaan pada Kantor Gubernur Maluku; 4) David Watutamata, S.H., Jabatan Kasi Pengamanan Hutan dan Penegakan Hukum pada Dinas Kehutanan Promal; 5) Jerrold I.D. Leasa, S.H., M.H., Jabatan Kasubag Sengketa Hukum pada Kantor Gubernur Maluku; 6) Resna Hukom, S.H.,Jabatan Staf Biro Hukum dan HAM pada Kantor Gubernur Maluku; 7) Mirella V. Tuakora, S.H., Jabatan Staf Biro Hukum dan HAM pada Kantor Gubernur Maluku; Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, beralamat Jl. Raya Pattimura Nomor 1, Kota Ambon, Provinsi Maluku; Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT;
350 — 169
  • Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Ayat (1) Undangundang Nomor. 12Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundangundanganmenyatakan jenis dan hierarki peraturan perundangundangan terdiri atas :UndangUndang Dasar Negara Repubik Indonesia Taahun 1945Ketetapan Majelis Permusyawaratan RakyatUndangUndang/Peraturan Pemerintah Pengganti UUPeraturan PemerintahPeraturan Presiden2 29 5 pPeraturan Daerah Propinsi, dang. Peraturan Dearah KabupatenKota.
Pengadilan PN DOMPU Perdata
Register : 02-05-2019 — Putus : 25-09-2019 — Upload : 21-10-2019
Putusan PN DOMPU Nomor 10/Pdt.G/2019/PN Dpu
Tanggal 25 September 2019 — Penggugat:
1.Hj.ST MARIAM
2.HJ. ST ASMAH
3.ST JAMILAH
Tergugat:
1.TURAYA ANWAR
2.JAMILUN
103 — 39
  • berdasarkanhasil klasiran tahun 1900 tanah tersebut terletak di so dana nae kelurahankarijawa kecamatan dompu kabupaten Dompu, dimana surat tersebuttertanggal 28 Januari 1986, bahwa terhadap keterangan tersebut Majelismenilai adanya kejanggalan terkait penggunanaan istilah wilayah administrasidalam surat tersebut sebab berdasarkan sejarah Kabupaten Dompu jugasejarah perundangundangan mengenai pemerintahan daerah dimanadidalamnya juga mengatur mengenai penggunaan istilahistilan wilayahadminstrasi dalam wilayah Repubik
Pengadilan PN KALABAHI Perdata Tanah
Putus : 10-06-2013 — Upload : 24-10-2015
Putusan PN KALABAHI Nomor 16/Pdt.G/2013/PN.Klb
Tanggal 10 Juni 2013 — - FATIMA BEDA, DKK LAWAN SITTI KAMIS, DKK
80 — 16
  • para penggugat konvensi / tergugat rekonvensi perludibebankan uang paksa dwangsom sebesar Rp.100.000/hari apabila lalaidalam melaksanakan keputusan yang mempuyai kekuatan hukum yang tetap;Maka Majelis Hakim berpendirian Petitum angka 9(sembilan) ini dinyatakan ditolakoleh karena keseluruhan bukti Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi tidaksecara nyata dan formal dapat membuktikan kerugian tersebut dan apalagi kerugiantersebut tidak diperinci sebagaimana diharuskan oleh Yurisprudensi MahkamahAgung Repubik
Pengadilan PN JAKARTA TIMUR Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 31-05-2018 — Putus : 04-09-2018 — Upload : 19-11-2018
Putusan PN JAKARTA TIMUR Nomor 659/Pid.Sus/2018/PN Jkt.Tim
Tanggal 4 September 2018 — Penuntut Umum:
TOLHAS B. HUTAGALUNG, S.H., M.H.
Terdakwa:
DHAWIYA binti ZAEDUN ZETH
48 — 18
  • Muhammadiah dengan hasil pemeriksan Laboratorium Urine c.Amphetamin Positif, Methamphetamin Positif kesimpulan pada saatdilakukan pemeriksaan urine tersangka DHAWIYA adanya tandatandapemakaian narkoba.Berdasarkan Surat dari Badan Narkotika Nasional Repubik Indonesia KotaJakarta Selatan Nomor: R/185/V/Ka/rh.00.04/2018/BNNKJAKSEL tanggal21 Mei 2018 Perihal: Rekomendasi Rehabilitasi An.
Pengadilan PN BAUBAU Perdata
Register : 02-05-2018 — Putus : 17-12-2018 — Upload : 02-01-2019
Putusan PN BAUBAU Nomor 22/Pdt.G/2018/PN Bau
Tanggal 17 Desember 2018 — Penggugat:
Hj. RUMIN
Tergugat:
H. YUSRAN FAHIM
137 — 519
  • paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sahamnyadimiliki oleh Negara Republik Indonesia yang tujuan utamanya mengejarkeuntungan.Bahwa mengacu kepada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 31Tahun 2003 tanggal 18 Juni 2003 tentang Pengalihan Bentuk PerusahaanPertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara (Pertamina) MenjadiPerusahaan Perseroan (Persero), bentuk perusahaan Tergugat II adalahPerusahaan Perseroan (Persero).Tergugat Il adalah BUMN yang 100% (seratus persen) sahamnya dimiliki olehNegara Repubik
Pengadilan PN TANJUNG JABUNG TIMUR Pidana Umum
Register : 29-01-2021 — Putus : 18-02-2021 — Upload : 19-02-2021
Putusan PN TANJUNG JABUNG TIMUR Nomor 8/Pid.Sus/2021/PN Tjt
Tanggal 18 Februari 2021 — Penuntut Umum:
1.NURUL AFIFAH ANA, SH
2.DONI HENDRY WIJAYA, SH
Terdakwa:
1.ABDURRAHMAN BIN SAHBUDIN
2.ARDIANTO BIN KOMAIDI
84 — 36
  • atausetidak tidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam DaerahHukum Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur yang berwenang memeriksadan mengadili perkara ini, mereka yang melakukan, yang menyuruhmelakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengajamemasukan, mengeluarkan, mengadakan, mengedarkan dan/ataumemelihara ikan, yang merugikan masyarakat, pembudidayaanikan,sumber daya ikan, dan/atau lingkungan sumber daya ikan ke dalamdan/atau ke luar wilayah pengelolaan perikanan Repubik
Pengadilan PN SURAKARTA Perdata
Register : 24-07-2019 — Putus : 28-04-2020 — Upload : 04-05-2020
Putusan PN SURAKARTA Nomor 213/Pdt.G/2019/PN Skt
Tanggal 28 April 2020 — Penggugat:
1.BUNADI SUWONO LIEM, SH
2.LAURENSIA WINDY JAYA, SE. SH
Tergugat:
SANTOSO WINOTO
219 — 73
  • BuktiP1C), masingmasing ditandatangani dihadapan Pejabat Repubik Indonesia yangdiberikan kewenangan berdasarkan undangundang untuk menyaksikan danHalaman 30 dari 52 Putusan Perkara Perdata Nomor 213/Pdt.G/2019/PN Sktmengesahkan (legalisasi) tandatangan tersebut, sehingga memiliki kekuatanpembuktian secara formil dan materiil ;Menimbang, bahwa Pengadilan berpendapat Surat Kuasa tertanggal 19Nopember 2018 merupakan perbuatan hukum bersegi satu, sehingga dikarenakantergugat bertandatangan, sedangkan
Pengadilan PN TANJUNG JABUNG TIMUR Pidana Umum
Register : 10-03-2021 — Putus : 31-03-2021 — Upload : 01-04-2021
Putusan PN TANJUNG JABUNG TIMUR Nomor 20/Pid.Sus/2021/PN Tjt
Tanggal 31 Maret 2021 — Penuntut Umum:
DONI HENDRY WIJAYA, SH
Terdakwa:
LIM KAY CHUAN Bin LIM NGUAN GEK Alm
85 — 49
  • atau setidak tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah HukumPengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur yang berwenang memeriksa danmengadili perkara ini, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan,dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja memasukan,mengeluarkan, mengadakan, mengedarkan dan/atau memelihara ikan,yang merugikan masyarakat, pembudidayaan ikan, sumber daya ikan,dan/atau lingkungan sumber daya ikan ke dalam dan/atau ke luar wilayahpengelolaan perikanan Repubik
Pengadilan PT BENGKULU Pidana Khusus Korupsi
Register : 30-06-2014 — Putus : 20-08-2014 — Upload : 04-09-2014
Putusan PT BENGKULU Nomor 07/PID.SUS-TPK/2014/PT.BGL
Tanggal 20 Agustus 2014 — M. ZAIRIN, SE, MM BIN H. JARIS
85 — 25
  • Unsur Secara Melawan Hukum;Menimbang, bahwa Undangundang Repubik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentangPemberantasan tindak pidana Korupsi tidak mengatur secara tegas apa yang dimaksud denganpengertian melawan hukum, sehingga untuk mendapatkan pengertian tersebut ditempuh penafsiransecara autentik dari penjelasan Pasal 2 ayat (1) UndangUndang Republik Indonesia Nomor 31 tahun1999 tentang Pemberantasan Tindak pidana Korupsi yang menyebutkan secara melawan hukumadalah mencakup perbuatan hukum dalam
    Pasal 18 ayat 1 huruf b, ayat 2 dan ayat 3 UndangUndang RepublikIndonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UndangUndang Republik IndonesiaNomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan UndangUndang Repubik Indonesia Nomor 31 Tahun1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 Kitab UndangUndang Hukum Pidana yang unsurunsumya sebagai berikut ;1. Setiap Orang ;2. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi ;3.