rumah tangga, namun tidak berhasil ;Bahwa, saksi tidak tidak bersedia merukunkan Penggugat danTergugat ;halaman 5 dari 11 halaman, Putusan Nomor 449/Pdt.G/2017/MS.Lsk Bahwa, tidak ada hal lain yang sampaikan ;Menimbang, bahwa terhdap keterangan para saksi tersebut,Penggugat tidak menyatakan keberatan dan tidak mengajukan pertanyaantambahan ;Menimbang, bahwa selain alat bukti tersebut di atas, Penggugat telahmenyampaikan surat pernyataan yang menerangkan bahwa Penggugatbersedia menerima resiko atau sangsi

, bahwa Tergugat telah dipanggil dengan secara resmi danpatut, sebagaimana ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku,akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap, lagi pula majelis telah memberikesempatan kepada Tergugat untuk dipanggil lagi sebagaimana maksud Pasal149 R.Bg, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugattersebut harus diperiksa secara verstek ;Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan pernyataan secaratertulis yang bahwa apabila Penggugat mengalami sangsi

Penggugat dengan Tergugatputus terhitung sejak tanggal 1 Juli 2011 karena Penggugatdidiskualifikasikan mengundurkan diri ; Menghukum Tergugat untuk membayar uang pisah sebesar 2(dua) bulanupah yaitu 2 x Rp. 1.351.160, = Rp. 2.351.160. ( Dua Juta Tujuh RatusDua Ribu Tiga Ratus Dua Puluh Rupiah)Hal. 5 dari 10 hal.Put.Nomor 487 K/Pdt.SusPHV/2013Penggugat didiskualifikasikan mengundurkan diri", jelas terungkap dalamfakta persidangan secara tegas perusahaan menyatakan bahwa mutasitersebut merupakan sangsi

Bahwa Judex Facti telah keliru dalam pertimbangan halaman 22 alenia ke 4baris 3 dan baris 4 " sekalipun telah beberapa kali dilakukan pemanggilan "terungkap dalam persidangan tidak ada pemanggilan terhadap PemohonKasasi semula Penggugat akan tetapi sangsi yang di berikan olehTermohon Kasasi semula Tergugat berupa Surat Peringatan 1, 2, 3; (P 03,P 04,P 05).

Menjatuhkan sangsi pidana apabila Tergugat ingkar terhadapgugatan Penggugat ;C. Memberikan batas waktu' tiga hari kepada Tergugat untukmelaksanakan semua gugatan Pengugat ;d.

Bahwa sebelum perkara ini Terdakwa pernah meninggalkandinas tanpa ijin dari Komandan Satuan atau pejabat yangberwenang poada tahun 2013 selama 1 (satu) minggu, setalahkembali Terdkawa diberikan hukuman/sangsi melaksanakan larisiang pada pukul 11.00 Wita menggunakan pakaian PDL danransel sambil memanggul mortar, sedangkan pada pukul 22.00Wita sebelum apel malam melaksanakan lari dengan pakainPDL saja selama 1 (satu) minggu dan diawasi lanngsung olehkomandan Kompi Markas atas nama Lettu Inf Sudarman

Bahwa Saksimengetahui pada tahun 2013 Terdakwapernah meninggalkan dinas tanpa seijin Komandan Satuan danTerdakwa = diberi hukuman/sangsi melaksanakan larimenggunakan pakaian PDL memekai ransel dan memanggulMortir pada pukul 11.00 Wita sampai ada pencabutan.6. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpaseijin Komandan Satuan tidak pernah memberitahukan tentangkeberadaannya kepada satuan baik melalui telpon maupunsurat.7.

Bahwa pada tahun 2013 Terdakwa pernahmeninggalkan dinas tanpa ijin Komandan Satuan selama 1(satu) minggu seteleh kembali Terdakwa diberikan hukuman/sangsi melaksanakan lari menggunakan pakaian PDL memakairansel dan memanggil montir pada pukul 11.00 Wita sampaiada pencabutan. Dan diawasi langsung oleh Komandan KompiMarkas atas nama Lettu Inf Sudarman.7.

AGUS KUSYANTO Bin SAPARI, saksi tidak disumpah serta keterangan terdakwasesuai di dalam Berita Acara Pemeriksaan Cepat tersebut ;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksisaksi, dan keteranganTerdakwa, maka terungkap fakta sebagaimana uraian dari Catatan Penyidik yaitu Terdakwatelah melakukan tindak pidana Melakukan kegiatan usaha hiburan karaoke ;Menimbang, bahwa sebelum dijatuhkannya putusan sangsi pidana bagiterdakwa, Hakim wajib mempertimbangkan halhal yang memberatkan dan meringankan,yaitu

telahkawin dengan wanita lain tersebut;Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena saksi sering datang kerumahmereka sehingga saksi menyaksikan langsung selain itu Penggugat pernahdatang dan menginap dirumah saksi setelah mereka bertengkar denganTergugat akibat kelakuan Tergugat tersebut;Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada pertengahan tahun 2014, setelahPenggugat memergoki Tergugat dengan wanita lain lalu Penggugatmelaporkan ke Kepolisian dan Tergugat mengakui hal tersebut sehinggaTergugat dikenakan sangsi

memberikan biayahidup kepada Penggugat dan anakanaknya, Tergugat jarang tinggal dirumah, serta selingkuh dengan wanita lain;Bahwa saksi mengetahui hal tersebut selain saksi melihat langsung,Penggugat juga sering datang kepada saksi mengeluhkan kelakuanTergugat mengenai halhal tersebut, bahkan saksi pernah diajak olehPenggugat untuk ikut memorgoki Tergugat yang sedang bermesraandengan wanita lain di rumah selingkuhannya tersebut, kemudian langsungdilaporkan kepada kepolisian sehingga Tergugat dikenakan sangsi

Melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap karyawan cabang termasukmemberikanteguran dan sangsi, serta melaporkan kepada atasan setiap perbuatan yang tidak sesuaiketentuan.i. Menjaga nama baik perusahaan dan tidak melakukan tindakan di luar ketentuanperusahaan.j. Membuat dan menyampaikan rencana kerja yang dilakukan oleh cabang.e Bahwa pada Bulan Nopember 2012 di Kantor PT.

Melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap karyawan cabang termasukmemberikanteguran dan sangsi, serta melaporkan kepada atasan setiap perbuatan yang tidak sesuaiketentuan.i. Menjaga nama baik perusahaan dan tidak melakukan tindakan di luar ketentuanpeusahaan.j. Membuat dan menyampaikan rencana kerja yang dilakukan oleh cabang.k. Menyampaikan hasil kerja pada rapat bulanan.1. Bertanggung jawab terhadap kebersihan, keamanan dan pemeliharaan aset perusahaandi kantor cabang.e Benar, PT.

Fadlun, M.H. akan tetapi juga tidakberhasil;Bahwa Pemohon yang berstatus sebagai anggota POLRI tidakmendapatkan surat izin untuk melakukan perceraian Nomor : B/O1 a/ 01 /2019/Sat Polairud tanggal 16 Januari 2019, karena menurut keterangan dari atasanPemohon bahwa Pemohon menikah tanpa sepengetahuan dan jin atasaninstitusi Kepolisian RI dan Pemohon sudah diberikan sangsi tertulis terhadapperbuatan tersebut;Bahwa karena Pemohon tidak mendapatkan surat izin untuk melakukanperceraian maka Pemohon membuat

, perkara ini menjadiwewenang absolut Pengadilan Agama;Menimbang, bahwa Pemohon yang berstatus sebagai anggota Polriberdasarkan Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 9 Tahun2010 harus mendapatkan surat izin cerai dari Kasatker tetapi menurut Surat dariatasan Pemohon Nomor : B/O1 a/ 01/2019 /Sat Polairud tanggal 16 Januari2019 tidak bisa mengeluarkan surat jin tersebut dikarenakan Pemohonmenikah tanpa sepengetahuan dan ijin atasan institusi Kepolisian RI danPemohon sudah diberikan sangsi

Keberpihakan Oknum Wakil ketua panitia pemilihan dan ketua BPD, dalampenanganan kasus, pengambilan kartu undangan salah satu keluarga, olehpihak calon nomor 3, dengan memberikan putusan tanpa sangsi. Yangkemudian diambil alin oleh ketua Pilwu dan mengenakan sangsi padaDEIAKUNYA j2n nn nn nn nn nnn nn nen ne nnn ence ence ne nnn nnn nn enna nn nneannnenenane.

Termohon selalu menaruh curiga kepada Pemohon ketika Pemohon bertugas sebagaianggota POLRI, sehingga selalu berakibat pertengkaran antara Pemohon danTermohon; b. sekitar bulan Nopember 2010, Pemohon tersandung masalah tindak kekerasan, yangberkaitan dengan orang tua Termohon dengan pihak ke 3, sehingga Pemohon diprosespidana dengan kurungan 6 bulan; c. bahwa sekitar bulan Agustus 2011, Pemohon dijatuhi sangsi pemecatan sebagaianggota kepolisian, namun orang tua Termohon tidak sama sekali membantupermasalahan

Termohon selalu menaruh curiga kepada Pemohon ketika Pemohon bertugas sebagaianggota POLRI, sehingga selalu berakibat pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;b. sekitar bulan Nopember 2010, Pemohon tersandung masalah tindak kekerasan, yangberkaitan dengan orang tua Termohon dengan pihak ke 3, sehingga Pemohon diproses pidana dengan kurungan 6 bulan;c. bahwa sekitar bulan Agustus 2011, Pemohon dijatuhi sangsi pemecatan sebagai anggotakepolisian, namun orang tua Termohon tidak sama sekali membantu

Bahwa berdasarkan halhal tersebut diatas beralasan bagi Penggugat untukmengajukan pembatalan nikah karena perkawinan tersebut dilaksanakandengan paksaan, walaupun sangsi, tapi Penggugat ingin bertanggung jawabjika anak tersebut benar anak hasil perobuatan Penggugat;.

melaporkan Penggugat kepolisi;Bahwa Tergugat telah mengaku bahwa anak tersebut bukan anakPenggugat tapi anak dari orang lain yang bernama *****;Bahwa memang Penggugat dan Tergugat telah berpacaran dari tanggal26 Agustus 2014 sampai akhir Desember 2014, dan selama berpacarantersebut Penggugat pernah melakukan hubungan sex dengan Tergugat,namun ternyata ketika itu Tergugat tidak perawan lagi;Bahwa Penggugat mengajukan pembatalan nikah karena perkawinantersebut dilaksanakan dengan paksaan, walaupun sangsi

Makasebagaimana ditentukan dalam surat edaran Mahkamah Agung R.I Nomor 5Tahun 1984 pada angka (4) dan (5), Majelis Hakim telah menunda persidanganperkara ini selama 6 (enam) bulan, guna memberikan waktu kepada Penggugat8untuk mengurus ijin cerai dari pejabat atasan dimaksud, namun setelah lewatwaktu 6 (enam) bulan surat ijin dimaksud tetap belum ada ;Menimbang, bahwa setelah lewat waktu enam bulan tersebut MajelisHakim telah menasehati agar Penggugat mencabut gugatannya, dan jugamenjelaskan tentang sangsi

sangsi administrasi dari atasannya apabila perkaraini tetap dilanjutkan, namun Penggugat tetap bersikeras untuk melanjutkanperkaranya, dengan membuat dan menyerahkan surat pernyataan tertanggal14 Juli 2014 yang pada pokoknya Penggugat telah mengurus ijin kepadaatasannya dan sampai dalam waktu enam bulan lebih belum turun, sertaPenggugat siap menanggung segala resiko yang akan terjadi ;Menimbang, bahwa yang dijadikan dalil dan dasar Penggugat melakukanperceraian adalah karena dalam rumah tangga Pengggugat

Saksi mengakui bahwa Penggugattelah meminta maaf kepada saksi sebanyak 1 (satu) kali.Permintaan maaf di ruang HRD dan pada saat kejadian saksimengingat tidak ada permohonan maaf dari PemohonKasasi/Penggugat.Saksi tidak mengetahui jika ada sangsi di dalam PeraturanPerusahaan.Saksi mengetahui bahwa sudah adanya perdamaian dan saksitidak mengetahui jika Penggugat pada saat itu di skorsing olehperusahaan.Saksi dengan sadar yang membuat surat perdamaian tersebutsebelum ditanda tangani oleh para pihak

Bahwa di dalam Peraturan Perusahaan sudah sangat jelas, peraturanperusahaan berlaku antar pekerja di perusahaan tersebut sedangkanpermasalahan antara Pemohon kasasi/Penggugat tidak mendasar atautidak ada aturan sebagai dasar hukum untuk menghukum Penggugatkarena Dede Fahrul Rozi adalah karyawan dari luar perusahaansehingga sangsi yang diberikan oleh Termohon Kasasi/Tergugat kepadaPemohon Kasasi/Penggugat haruslah batal demi hukum.Hal. 11 dari 18 hal.Put.Nomor 336 K/Pdt.SusPHI/20149.

mendasar karena:e Bahwa Pemutusan hubungan kerja tidak melalui upaya terlebihdahulu sebagaimana diatur dalam Pasal 151 UU KetenagakerjaanNomor 13 tahun 2003.16.Bahwa sudah sangat jelas alasan Tergugat yang memutuskanpemutusan kerja kepada Penggugat sangatlah tidak mendasar karena:e Bahwa pemutusan hubungan kerja tidak melalui upaya terlebihdahulu sebagaimana diatur dalam Pasal 151 UU KetenagakerjaanNomor 13 tahun 2003 dan sudah sepatutnya harus batal demihukum.e Bahwa tidak bisa memberikan dua sangsi

SUNARYO sebagai sangsi keteledorannya ;Terhadap Sdr. SUNARYO dikenai beban/pemotongan sebesar Rp.1.500.000, (satu juta lima ratus rupiah) dengan jalan dipotong upahnyatiap bulan mulai bulan November 2001. Dasar dari pemotongan tersebutadalah :Hal. 9 dari 15 hal. Put. No. 198 K/TUN/2006 KKB PT. BATIK KERIS/PT.

DAN LIRIS No. 210/7.1.0/VI/2001 tanggal01 Juli 2001 Pasal 17 ayat (6) e seperti dalam point 4 tersebut di atas ; Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 1981 Bab NV Pasal 23 atas dasartersebut di atas lahirlah Surat Keputusan No. 348/7.1.0/X/2001 tanggal22 Oktober 2001 yang dalam salah satu ketentuannya berbunyisebagai berikut :"Apabila ternyata dikemudian hari kasus kehilangan barang tersebutdapat diselesaikan dengan tuntas dan jelas pelakunya sampai dengandihukum dan mengganti kerugian, maka sangsi berupa

No. 198 K/TUN/2006serta mengganti kerugian (barang kembali seharga, barang yang hilang)sangsi pemotongan akan ditinjau (dikembalikan) ;Bahwa sampai dengan gugatan ini dibuat barang yang dicuri belumkembali ke tangan Perusahaan (Penggugat), sehingga kerugian masih adadipihak Perusahaan ;Bahwa dengan demikian alasan Pekerja yang menyatakan Perusahaanmelakukan ingkar janji menjadi tidak terbukti, sehingga permohonan ijinPHK dari pihak Pekerja (Sdr.

Bahwa Tergugat melakuan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), tanpamemberikan Sangsi Teguran atau Surat Peringatan ( SP ) terlebih dahulu;8. Bahwa Penggugattidak pernah mendapatkan Sangsi atau Surat Peringatan(SP) dari Tergugat sebelumnya;a. Bahwa Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) boleh dilakukan harusmelalului tahapantahapan atau apabila Tergugat sebelumnya telahmendapatkan Sangsi Teguran atau Surat Peringatan (SP)yang masihberlaku.Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 14/ Padt.SusPHI/2019/PN.Bjmb.

SAPTAINDRASEJATI Periode 2018 2020 Pasal 52 ayat 5, ayat 21 dan ayat 27sebagaimana jawaban Tergugat pada angka 4 s/d angka/7 diatas.11.Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat pada angka 7 danangka 8 yang pada intinya menyatakan bahwa Tergugat melakukanPemutusan Hubungan Kerja tanpa memberikan Sangsi Teguran atau SuratPeringatan (SP) terlebih dahulu kepada Penggugat sehingga bertentangandengan Pasal 161 ayat (1) UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003 tentangKetenagakerjaan, dan sepatutnya Tergugat

sebagaimana Penggugat tuangkandalam gugatan a quo merupakan pelanggaran disiplin beratyang sangsinya adalah pemutusan hubungan kerja sesuaidengan ketentuan SK Direksi No.KEP/DIR/029/2001 tentangPeraturan Disiplin Pegawai Pasal 4 ayat (5) dan Pasal 5ayat (4) jo Pasal 52 ayat (1) butir 2 Perjanjian KerjaBersama PI Bank Mandiri (Persero), Tok periode 2006 2008 ;Bahwa karena Tergugat dalam pemeriksaan telah mengakuitelah melakukan berapa pelanggaran serta dituangkan dalampernyataan, maka Tergugat diberikan sangsi

di atas,Tergugat dengan surat tanggal 13 Desember 2006 (bukti P15)merasa keberatan dan menyatakan sudah tobat tidak akanmengulangi perbuatannya lagi dan Tergugat mengajukanpermohonan diberikan kesempatan untuk tetap bekerja sertabersedia melakukan tugas apapun yang diberikan oleh Bankakan dikerjakan secara tulus hati sebagai pengabdian kepadaBank ;Bahwa sambil menunggu proses permohonan Tergugat butir15 di atas, maka terhitung tanggal 19 Februari 2007 kepadaTergugat dikenakan pembebas tugasan (sangsi

scorsing)sesuai surat Bank Mandir i Cabang KlatenNo.7.Sp.KLN/818/2007 tanggal 19 Februari 2007 (bukti P16) ;Bahwa terhadap permohonan Tergugat butir 15 di atas,mengingat pelanggaran yang telah dilakukan oleh Tergugattermasuk dalam kriteria pelanggaran jenis berat dan tidakterdapat bukti baru. yang menjadi pertimbangan = untukmempengaruhi keputusan sangsi, maka permohonan Tergugattidak dapat dipertimbangkan tetap dikenakan sangsipemberhentian/ Pemutusan Hubungan Kerja sesuai surat KantorPusat No.CHC.HMC

di persidangan didampinguasa Hukumnya, sedangkan Tergugattidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula mengutus oranglain sebagai wakil atau kuasanya;Menimbang, bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri sipil, MajelisHakim telah memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk memprosesSurat ijin dari Pejabat yang berwenang, akan tetapi surat ijin tersebut belumkeluar, untuk itu Penggugat telah membuat surat pernyataan tanggal 24 Mei2018 yang menyatakan bahwa Penggugat bersedia menerima sangsi

terusmenerus yang disebabkan karena Tergugat Berselingkuh dengan Perempuanlain, akhirnya sejak 2 tahun yang lalu antara Penggugat dan Tergugat telahpisah tempat tidur;Menimbang, bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri sipil, majelishakim telah memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk memprosesSurat ijin dari Pejabat yang berwenang, akan tetapi surat ijin tersebut belumkeluar, untuk itu Penggugat telah membuat surat pernyataan tanggal 24 Mei2018 yang menyatakanbahwa Penggugat bersedia menerima sangsi

memori bandingnya pada pokoknya sebagai berikut : Putusan Majelis Hakim apabila ditinjau dari segi edukatif, korektif, prefentifmaupun represif tidak / belum memadai mengingat Terdakwa adalahseorang tokoh masyarakat dan tokoh agama yang mempunyai pengaruhsangat kuat dilingkungannya, oleh karenanya selain dikenakan hukumanpenjara bagi Terdakwa juga harus dibebani membayar denda ; Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya pada pokoknya sebagai berikut : e Tujuan dari pemberian sangsi

pidana bukan merupakan balas dendamnamun lebih kepada memberi pembelajaran (efek jera) kepadaTerdakwa agar tidak mengulangi perbuatannya ; e Atas nama keadilan dan kemanusiaan tentunya sangat berlebihan jikaTerdakwa dikenakan sangsi hukuman badan karena Terdakwa adalahtokoh masyarakat masih diperlukan pikiran dan tenaganya untukjamaahnya : e Proses Pengadilan terhadap Tindak Pidana KK / KTP lebih dari satu /ganda baru satusatunya di Indonesia maka hukuman denda yangtinggi dan proses hukum telah

PtkPemohon merasa sakit hati dengan lakilakin tersebut yang telahmengganggu keharmonisan rumah tangga pemohon dan Termohon,menyebabkan Pemohon melakukan perbuatan yang melanggar hukumdan Pemohon dikenakan sangsi hukuman selama 8 (delapan) tahunpenjara;Bahwa, Pemohon dan Termohon' sudah berpisah tempat tinggal darisejak Pemohon menjadi tahanan, namun Termohon masih sering datangmengunjungi Pemohon di rumah tahanan tersebut;Bahwa, saksi sudah berusaha untuk merukunkan Pemohon danTermohon, namun tidak

masingmasing bernama ANAK 1, umur 23 tahun,ANAK 2, umur 22 tahun dan ANAK 3, umur 15 tahun;Bahwa, rumah Pemohon dan Termohon yang pada awalnya kehidupanrumah tangga Pemohon dan Termohon baikbaik saja namun sejaktahun 2009 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran;Bahwa, penyebab pertengkaran adalah karena Termohon menjalinhubungan dengan lakilaki lain yang tinggal di rumah kost sampaiakhirnya menyebabkan Pemohon melakukan tindak kekerasan terhadaplakilaki tersebut dan Pemohon dikenakan sangsi

2011,Rumah Sakit Jiwa Daerah Lampung, tertanggal 18 Februari 2011yang di tandatangani oleh psikiater pemeriksa Dr.WoroPrammesti,Sp.KJ. saksi Ahli berdasasrkan Surat KeteranganAhli Kedokteran No.440.3/6130 Rumah Sakit Jiwa Banda Acehtertanggal 27 September 2011 yang di tandatangani oleh dr.Syahrizal,Sp.Kj. tidak dipertimbang kan sama sekali olehMajelis Hakim ;Bahwa berdasarkan Pasal 128 ayat (3) UU No.35 tahun 2009,seharusnya majelis hakim yang memeriksa dan mengadiliperkara ini tidak menjatuhkan sangsi

Korban penyalahgunaan dan pencandu narkotikakedalam lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial,oleh majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara inijuga tidak dijadikan pertimbangan, untuk itulah terdakwatidak sependapat terhadap sangsi pidana penjara yangdijatuhkan majelis hakim ;Bahwa melalui lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasisosial yang diprogramkan pemerintah, terdakwa ingin berubahdan bertobat sehingga tidak mengulangi perbuatan bersalahdan melanggar hukum yaitu) mengkomsumsi