Ditemukan 2223 data
Urut Berdasarkan
Register : 24-01-2020 — Putus : 17-03-2020 — Upload : 09-11-2020
Putusan PN KABUPATEN MAGELANG DI MUNGKID Nomor 11/Pid.B/2020/PN Mkd Tanggal 17 Maret 2020 — Penuntut Umum:
Reni Ritama., SH
Terdakwa:
1.MUHAMMAD DANANG NUR SETIA Als DOBLEH Bin ABU BAKAR ARIS
2.ANDIKA ANJAR IRAWAN Bin ACHSAN ZAENANTO
118 — 21
Reni Ritama., SH
Terdakwa:
1.MUHAMMAD DANANG NUR SETIA Als DOBLEH Bin ABU BAKAR ARIS
2.ANDIKA ANJAR IRAWAN Bin ACHSAN ZAENANTO
118 — 21
sebagai bagian tubuh lengan kiri Anak Saksi Korban FARISPRATAMA, sebagaimana keterangan Anak Saksi Korban FARIS PRATAMA;Menimbang, bahwa mengenai keterangan Terdakwa tentang adanyapelaku lain yang bernama FANI alias PANDOM yang mengayunkan senjatatajam berupa sebilah gosir (golok sisir) dan mengenai bahu Anak Saksi FARISPRATAMA sebanyak 1 (satu) kali, Majelis Hakim mempertimbangkanketerangan tersebut sebagai bentuk hak ingkar Terdakwa atau yang dalamdoktrin hukum pidana disebut dengan asas non self
Register : 21-12-2020 — Putus : 04-02-2021 — Upload : 05-02-2021
Putusan PT JAKARTA Nomor 695/PDT/2020/PT DKI Tanggal 4 Februari 2021 — Pembanding/Penggugat : PT. JAKA GENI UNGGUL PERSADA
Terbanding/Tergugat : PT. Bank Mandiri Persero Tbk,
Terbanding/Turut Tergugat I : Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang
Terbanding/Turut Tergugat II : Otoritas Jasa Keuangan
146 — 70
Terbanding/Tergugat : PT. Bank Mandiri Persero Tbk,
Terbanding/Turut Tergugat I : Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang
Terbanding/Turut Tergugat II : Otoritas Jasa Keuangan
146 — 70
sektor jasa keuangan, salah satunya di sektor perbankan;Bahwa Turut Tergugat Il merupakan lembaga yang diberikan kewenanganuntuk melakukan pengaturan dan pengawasan di bidang perbankan.Pendekatan yang dilakukan oleh Turut Tergugat Il dalam rangkapengaturan dan pengawasan diantaranya : Kebijakan prinsip kehatihatian bank (prudential banking) danHalaman 16 Putusan Nomor 695/Pdt/2020/PTDKI Pengawasan bank yang mendorong bank untuk melaksanakan secarakonsisten ketentuan intern yang dibuat sendiri (Self
Putus : 20-03-2009 — Upload : 22-12-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 99 B/PK/PJK/2006 Tanggal 20 Maret 2009 — PT. CARREFOUR INDONESIA vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK
59 — 44 — Berkekuatan Hukum Tetap
59 — 44 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pasal 10 ayat (1) UU BPHTB menyatakan:(1) Wajib Pajak wajib membayar pajak yang terutang dengantidak mendasarkan pada adanya surat ketetapan pajak.Penjelasan Pasal 10 ayat (1) UU BPHTB menyatakan:Sistem pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah danBangunan adalah self assessment di mana Wajib Pajak diberikepercayaan untuk menghitung dan membayar sendiri pajakyang terutang dengan menggunakan Surat Setoran BeaPeroleh Hak atas Tanah dan Bangunan, dan melaporkannyatanpa mendasarkan diterbitkannya surat
Register : 05-07-2018 — Putus : 31-10-2018 — Upload : 13-11-2018
Putusan PN KOTAMOBAGU Nomor 71/Pdt.G/2018/PN Ktg Tanggal 31 Oktober 2018 — Penggugat:
TENGES TUERA
Tergugat:
1.HERI HALAA
2.ARIATI MAMONTO
72 — 11
TENGES TUERA
Tergugat:
1.HERI HALAA
2.ARIATI MAMONTO
72 — 11
Hukum adat yang menjiwai lahirnya UUPAmembawa perubahan dalam sistem peralihan hak atas tanah danHalaman 26 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 71/Pdt.G/2018/PN Ktg.pendaftarannya yang diatur lebih lanjut (Self regulation) dalam PP Nomor10/1961 tentang Pendaftaran Tanah Jo PP Nomor 24/1997 tentang PendaftaranTanah yang menganut sistem negatif positif;Menimbang, bahwa dengan dinyatakan tidak berlakunya buku IlKUHPerdata oleh UUPA, termasuk adalah ketentuanketentuan mengenaidaluwarsa.
Upload : 13-09-2018
Putusan PN BANDUNG Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bdg Nabil Rao Bin Sholahudin
103 — 29
103 — 29
Sehingga dengan kondisi tersebutpara debitur tidak memiliki self financing atau fresh money dalam bentukapapun sebagai salah satu syarat pemberian fasilitas kredit.b.Penyusunan analisa keuangan yang disajikan oleh saksi RIKA FATRISIA,SE.
Sehingga dengankondisi tersebut para debitur tidak memiliki self financing atau fresh moneydalam bentuk apapun sebagai salah satu syarat pemberian fasilitas kredit.b.Penyusunan analisa keuangan yang disajikan oleh saksi RIKA FATRISIA,SE.
Penyusunan analisa keuangan untuk menilai kelayakan debiturHalaman 166 dari 264 Putusan Nomor 43/Pid.SusTPK/2018/PN.Bdgdilakukan tanpa terlebih dahulu melakukan verifikasi terhadapinformasiinformasi yang disampaikan oleh para debitur, sehinggapenetapan akseptasi penghasilan dan penetapan plafond tidakdidasari dengan datadata yang dapat dipertanggungjawabkan.Tidak dilakukannya verifikasi terhadap validitas RAB pembangunandan renovasi rumah serta self financing yang dimiliki oleh paradebitur karena
Tidak dilakukannya verifikasi terhadap validitas RAB pembangunandan renovasi rumah serta self financing yang dimiliki oleh para debiturkarena seluruh RAB yang disampaikan kepada pihak bank di susunoleh suami sdri. Rika fatrisia.. Kunjungan kepada beberapa debitur dilakukan pada hari libur denganditemani oleh suami..
Dalam hal beberapa RAB yang dipersiapkan oleh calondebitur pun diragukan keabsahannya karena tidak dibuat dan di tandatanganioleh konsultan bangunan, dimana dokumen RAB disusun oleh para pihakketiga (perantara) yaitu saksi Trisno, saksi Carmad dan saksi Waska (Dion).Sehingga dengan kondisi tersebut para debitur tidak memiliki self financingatau fresh money dalam bentuk apapun sebagai salah satu syarat pemberianfasilitas kredit.Halaman 228 dari 264 Putusan Nomor 43/Pid.SusTPK/2018/PN.Bdgb.
Putus : 17-08-2009 — Upload : 04-08-2009
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 468PK/PDT/2008 Tanggal 17 Agustus 2009 — PT. ANTIK DIMENSI ; vs. DEDY GUNADI SUSANTO ; Ny. NANING TJATOERPRILIYANI OETAMI ; Dkk
54 — 28 — Berkekuatan Hukum Tetap
54 — 28 — Berkekuatan Hukum Tetap
Hal iniberbeda dengan hukum Barat, dengan jualbeli hak atas tanah belumberpindah (agreement to self), baru berpindah setelah dilakukan pendaftaran(juridische levering/sell) yang tidak sesuai dengan Undangundang PokokAgraria.
Register : 08-03-2017 — Putus : 05-04-2017 — Upload : 02-05-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 544 B/PK/PJK/2017 Tanggal 5 April 2017 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. PANGKATAN INDONESIA;
38 — 15 — Berkekuatan Hukum Tetap
38 — 15 — Berkekuatan Hukum Tetap
Another optional taxable supply is the application of self constructedgoods;Bahwa dari pendapat para ahli yang diuraikan di atas, terdapat persamaankonsep yaitu penyerahan telah terjadi apabila telah terjadi kepindahankepemilikan, telah terjadi pengalihan hak untuk menguasai barang, baikbarang bergerak maupun barang tidak bergerak.
Register : 03-01-2017 — Putus : 09-03-2017 — Upload : 14-07-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 40 B/PK/PJK/2017 Tanggal 9 Maret 2017 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. BANK CIMB NIAGA, Tbk (d/h. PT. LIPPO BANK);
164 — 105 — Berkekuatan Hukum Tetap
164 — 105 — Berkekuatan Hukum Tetap
realisasi cadangan sejak tahun 2006 s.d. tahun 2008 padasaat proses keberatan, serta kertas kerja rekonsiliasi fiskal untuk tahun 2006dan 2007 yang menunjukkan bahwa Pemohon Banding telah melakukankoreksi positif atas pembentukan cadangan dan koreksi negatif atas realisasicadangan, sehingga koreksi yang Pemohon Banding lakukan di tahun 2008telah konsisten dengan tahuntahun sebelumnya dan sesuai denganketentuan yang berlaku;Bahwa berdasarkan ketentuan dan penjelasan tersebut di atas, makakoreksi fiskal (self
Register : 21-09-2015 — Putus : 18-11-2015 — Upload : 21-12-2015
Putusan PN BIREUEN Nomor 169/Pid.Sus/2015/PN Bir Tanggal 18 Nopember 2015 — MUHAZAR BIN ZULFIKAR, DKK
61 — 6
61 — 6
perbuatannya; Para Terdakwa bersikap sopan di persidangan; Para Terdakwa belum pernah dihukum;Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai lamanya pidana penjarasebagaimana tercantum dalam amar putusan di bawah ini sudah tepat dan adil,baik dilihat dari kepentingan masyarakat maupun para Terdakwa, serta sejalandengan maksud dan tujuan penegakan hukum tindak pidananarkotika,khususnya terhadap para Terdakwa sebagai pelaku tindak pidanapenyalahgunaan narkotika yang jika dilihat dari perspektif Viktimologimerupakan self
Register : 29-01-2018 — Putus : 01-03-2018 — Upload : 17-03-2018
Putusan PN BUOL Nomor 15/Pid.Sus/2018/PN.Bul Tanggal 1 Maret 2018 — 1. BENNY Alias BENI
2. SRI WAHYUNI Alias UNI
114 — 43
114 — 43
dipaksa danatau diancam untuk menggunakan narkotika;Menimbang, bahwa penyalahguna adalah korban kejahatan narkotika,pecandu, penyalahguna dan dalam keadaan ketergantungan selain itupenyalahguna dibuktikan oleh penyidik sedangkan ketergantungan diputus oleh timassesment seperti dokter dan psikolog kemudian penyalahguna/pecandu beda dibarang buktinya;Menimbang, bahwa ditinjau dari perspekstif tanggung jawab korban itusendiri maka penyalahguna, pecandu dan korban penyalahgunaan termasuk dalamtipologi self
Putus : 21-12-2013 — Upload : 29-04-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 292 K/Pdt.Sus/2012 Tanggal 21 Desember 2013 — PT TRUBA ALAM MANUNGGAL ENGINEERING, Tbk VS BADAN ARBITRASE NASIONAL INDONESIA (BANI), DKK
251 — 217 — Berkekuatan Hukum Tetap
251 — 217 — Berkekuatan Hukum Tetap
Hal itu ditegaskan dalam Pasal 66 KUHAP,yang mengatakan tersangka atau terdakwa tidak dibebani kewajibanpembuktian atau self incrimination. Dengan demikian dengan tegasdan pasti terdakwa tidak boleh bertindak sebagai saksi untuk dirinyasendiri."Hal. 13 dari 43 hal. Put. No. 292 K/Pdt.Sus/20121414"Berdasarkan pengamatan, meskipun tidak ada ketentuan hukumpositif yang melarang para pihak materiil bertindak sebagai saksi,praktik peradilan tidak membenarkannya.
Register : 19-08-2021 — Putus : 16-09-2020 — Upload : 19-08-2021
Putusan PN JAYAPURA Nomor 12/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Jap Tanggal 16 September 2020 — - Penggugat : Ir. YULIUS MATIPPANA
- Tergugat : PT SMART Tbk
227 — 231
227 — 231
saatpeserta memasuki usia pensiun atau meninggal dunia sebelum memasukiusia pensiun (bukan karena se/f misconduct), sesuai dengan ketentuanperaturan perundangundangan dan peraturan lainnya yang berlaku saatini, mMaupun yang akan dating;Bahwa terkait dengan Olimpic Club (OC) yang menyebutkan jumlahpencairan sebagian atau seluruhnya untuk keperluan pembayaran seluruhkewajiban perusahaan kepada peserta pada saat peserta memasuki usiapensiun atau meninggal dunia sebelum memasuki usia pensiun (bukankarena self
Register : 28-04-2021 — Putus : 06-07-2021 — Upload : 19-07-2021
Putusan PA WATES Nomor 281/Pdt.G/2021/PA.Wt Tanggal 6 Juli 2021 — Penggugat melawan Tergugat
26 — 5
26 — 5
Ibu adalah orang yang memegangperanan penting sejak anak berada dalam kandungan, dilahirkan, hinggausia remaja, dari masa pencarian identitas (self identity) hingga fasepertumbuhan usia dewasa.
Register : 11-04-2017 — Putus : 08-11-2017 — Upload : 29-06-2020
Putusan PA DEPOK Nomor 1143/Pdt.G/2017/PA.Dpk Tanggal 8 Nopember 2017 — Penggugat:
Yasmin binti Saad Salim
Tergugat:
Muhammad Reza Bin M. Alijih
47 — 44
Yasmin binti Saad Salim
Tergugat:
Muhammad Reza Bin M. Alijih
47 — 44
Bukannya membahas masa depan anak denganitikad baik, ayah saya malah tidak di hormati;Saya dengan tegas menolak dalil penggugat semuanya dan memohonmajelis hakim mempertimbangkan buktibukti yang saya sampaikan danmeminta memberikan penuh hak anak saya: self siraj & Javed mirzasebagai pemilik penuh dari tanah dan bangunan yang di sengketakan;Kesimpulan:1.2.Menolak seluruh dalil penggugat;Mengabulkan permintaan tergugat dengan memberikan hak penuh tanahbangunan yang terletak di komplek Mampang Indah
Putus : 06-11-2015 — Upload : 04-02-2016
Putusan PN BOJONEGORO Nomor Nomor : 13/Pdt.G/2015/PN Bjn. Tanggal 6 Nopember 2015 — ZULIYATI
33 — 7
33 — 7
Divisi Self Employed Mass Market Surabaya selaku Penjual (TergugatII) dihadapan Pejabat Lelang Tergugat III adalah sah dan benar secara hukum;5 Menyatakan Risalah Lelang Nomor :624/2014 tanggal 18 Juli 2014 adalah sah danberharga berdasar hukum serta mempunyai kekuatan hukum mengikat, sehingga tidakdapat dibatalkan.6 Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul;7 Mohon Putusan yang seadiladilnya (Ex aequo et bono)Menimbang, bahwaterhadap dari jawaban yang diajukan oleh Para
Register : 13-07-2017 — Putus : 15-08-2017 — Upload : 18-08-2017
Putusan PT BANJARMASIN Nomor 43/PID.SUS/2017/PT BJM Tanggal 15 Agustus 2017 — EDDY SUSANTO als EDY als CUNG CUNG als Ad YUSUF GUNAWAN, SE., DKK.
82 — 41
82 — 41
Dalam teorihukum pidana, asas ini disebut non self incrimination, yaituseorang terdakwa berhak untuk tidak memberikanHalaman 29 dari 47 halaman, Putusan Nomor 43/PID.SUS/2017/PT.BJMketerangan yang akan memberatkan/merugikan dirinya dimuka persidanganBahwa Majelis Hakim didalam pertimbangan pembuktianunsur tindak pidana yang dilakukan oleh para terdakwa telahmenyatakan secara jelas tentang serangkaian perbuatanpara terdakwa bersama dengan Maya Buntoso sehinggadidapatkan petunjuk atas perbuatan yang
Upload : 09-09-2020
Putusan PT DENPASAR Nomor 89/PDT/2020/PT DPS 1. Kementerian Keuangan Republik Indonesia â Direktorat Jenderal Pajak â Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Bali. dkk
melawan
Ir. I Gede Agus Hardiawan,
143 — 123
143 — 123
penyidikan mengenai adanya ketidakbenaran yang dilakukan WajibPajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, terhadap ketidakbenaranperbuatan Wajib Pajak tersebut tidak akan dilakukan penyidikan, apabilaWayjib Pajak dengan kemauan sendiri mengungkapkan ketidakbenaranperbuatannya tersebut dengan disertai pelunasan kekurangan pembayaranjJumlah pajak yang sebenarnya terutang beserta sanksi administrasi berupadenda sebesar 150% (seratus lima puluh persen) dari jumlah pajak yangkurang dibayar.Prinsip dari sistem self
Dalamrangka penerapan sistem self assessment secara konsisten, meskipun WajibPajak telah melakukan perbuatan sebagaimana tersebut di atas danterhadapWajib Pajak sedang dilakukan Pemeriksaan Bukti Permulaan, Wajib Pajaktetap memiliki kesempatan untuk mengungkapkan sendiri kesalahannya dan terhadap Wajib Pajak tidak akan dilakukan Penyidikan sebagaimanamakna dari self assessment itu sendiri yaitu memberikan ruang kepadaWajib Pajak untuk berinisiatif melakukan pengungkapan atas kesalahannya;Halaman
Register : 31-03-2020 — Putus : 24-08-2020 — Upload : 09-09-2020
Putusan PN SURABAYA Nomor 796/Pid.Sus/2020/PN Sby Tanggal 24 Agustus 2020 — Penuntut Umum:
WINDHU SWONDY, SH., MH.
Terdakwa:
RENDI DELAPRIMA BASTARI
149 — 28
WINDHU SWONDY, SH., MH.
Terdakwa:
RENDI DELAPRIMA BASTARI
149 — 28
Soft Loan LoB Self Employee Mess Market;e Penanganan Kasuskasus Perkara dari Self Employee Mess Marketbekerjasama dengan Team Litigasi.Halaman 46 Putusan No. 796/Pid.Sus/2020/PN.SBY.Bahwa PT.
Register : 07-09-2015 — Putus : 20-01-2016 — Upload : 03-02-2016
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 186/G/2015/PTUN-JKT Tanggal 20 Januari 2016 — LAW OFFICE BATUBARA & BELLS;KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA JAKARTA PASAR MINGGU
172 — 124
172 — 124
Sistem, mekanisme, dan tata cara pelaksanaan hak dankewajiban perpajakan yang sederhana menjadi ciri dan corakdalam perubahan UndangUndang ini dengan tetap menganutsistem self assessment. Perubahan tersebut khususnyaberkaitan dengan peningkatan keseimbangan hak dan kewajibanbagi masyarakat Wajib Pajak sehingga masyarakat Wajib Pajakdapat melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya denganlebih baik.
Register : 12-04-2017 — Putus : 03-08-2017 — Upload : 26-09-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 30 P/HUM/2017 Tanggal 3 Agustus 2017 — ASOSIASI PENGUSAHA PEMANFAATAN KAYU KALIMANTAN VS MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN RI;
58 — 36 — Berkekuatan Hukum Tetap
58 — 36 — Berkekuatan Hukum Tetap
HUM/2015adalah sebagai berikut:Bahwa sesuai dengan kewenangan bebas dalam urusan pemerintahan(discretionary power) yang dilandasi AsasAsas Umum PemerintahanYang Baik (AAUPB) sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 53 ayat (2)huruf b UU Peradilan Tata Usaha Negara dengan tidak meninggalkanobjektivitas dan itikad baik (vide Pasal 21 UndangUndang Nomor 30Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan) serta mengedepankankedudukan hukum dalam menghargai dan menempatkan dirinya suatuAsas Pemungutan Sistem Self