Ditemukan 2230 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : sela seli sell sele selfi selo
Pengadilan PN SINJAI Perdata
Register : 04-02-2016 — Putus : 29-06-2016 — Upload : 27-02-2017
Putusan PN SINJAI Nomor 4/Pdt.G/2016/PN.Snj
Tanggal 29 Juni 2016 — Hj. Normah Binti Abdullah Melawan Kepala Kantor Bank Danamon Kab. Sinjai
93 — 57
  • Bank Danamon Indonesia, Tbk Divisi Self Employed MassMarket Nomor B.777/ALUSEMM/MKSR/1212 langgal 10 Desember 2012Perihal Limit Lelang Minimum.7) Bahwa dapat Tergugat Il tegaskan lagi bahwa sesuai dengan ketentuanyang berlaku, peran Tergugat Il dalam pelaksanaan lelang adalahmemeriksa dokumen persyaratan lelang dan memastikan persyaratantersebut lengkap serta memenuhi formalitas subjek dan objek lelang,KPKNL Makassar in casu Tergugat Il hanya tertindak sebagai perantaralelang saja, sedangkan PT.
Pengadilan PN Parigi Pidana Khusus
Register : 13-06-2019 — Putus : 27-06-2019 — Upload : 02-07-2019
Putusan PN Parigi Nomor 2/Pid.Pra/2019/PN PRG
Tanggal 27 Juni 2019 — Pemohon:
H. AMRULLAH S. KASIM AL MAHDALY, SE
Termohon:
Pemerintah RI Cq. Kepala Kepolisian RI Cq. Kepolisian Daerah Sulteng Cq. Kepala Kepolisian Resort Parimo
54 — 10
  • dari 43 Putusan Nomor 2Pid.Pra/2019/PN Prg14.15.16.17.Pra peradilan menyatakan Penetapan Tersangka kepada diri Pemohonadalah tidak sah;Bahwa keterangan Pemohon sebagai Tersangka atau terlapor hanyamenjadi syarat kelengkapan berkas perkara dan tentunya dalam rangkapemenuhan hak Tersangka untuk didengar perkara yang dituduhkan ataudipersangkakan terhadapnya dan tidak bisa dijadikan tumpuan pembuktianatas kesalahan yang ditudunkan kepada Pemohon, karena hal tersebutmerupakan pengejawantahan asas non self
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus PHI
Putus : 07-08-2014 — Upload : 17-12-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 375 K/Pdt.Sus-PHI/2014
Tanggal 7 Agustus 2014 — IMMANUEL SIBARANI, S.TP VS PT. AGRO HARAPAN LESTARI
78 — 38 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • TergugatAirport tax Lion Air JktMedan, 3 Juli 2011 : Rp40.000,00;Tiket Sriwijaya Air MedanJkt, 6 Juli 2011, 15.30 Rp1.380.000,00;Airport tax Sriwijaya Air MedanJkt, 6 Juli 2011, 15.30 :Rp35.000,00;Biaya makan di Tebing Tinggi, Juli 2011 : Rp137.000,00;Total (dengan asumsi tiket JktMedan = MedanJkt) :Rp2.972.000,00;Balance :Rp2.972.000,00;4 Travel Expense ClaimTravel Date : 0323 Agustus 2011;Travel Purpos : Collecting data fore individual development programs atABCK, AICK & A WL/KMS and Provide/Conduct Oracle Self
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 25-04-2017 — Upload : 31-05-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 607 B/PK/PJK/2017
Tanggal 25 April 2017 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT PANGKATAN INDONESIA
26 — 11 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Another optional taxable supply is the application of self constructedgoods;Bahwa dari pendapat para ahli yang diuraikan di atas, terdapat persamaankonsep yaitu penyerahan telah terjadi apabila telah terjadi kepindahankepemilikan, telah terjadi pengalihan hak untuk menguasai barang, baikbarang bergerak maupun barang tidak bergerak.
Pengadilan PN Oelamasi Pidana Umum
Register : 26-04-2018 — Putus : 28-08-2018 — Upload : 08-11-2019
Putusan PN Oelamasi Nomor 71/Pid.B/2018/PN Olm
Tanggal 28 Agustus 2018 — Penuntut Umum:
SISCA G.RUMONDANG, SH
Terdakwa:
MARTEN RUNESI alias MARTEN
24 — 9
  • baru ditangan masingmasingSedangkan SEM YANSEN NOFNINU memegang karta Pel lalu saat itu jugasaksi melihat SEM YANSEN NOFNINU melempar saksi ZEVION NITTIdengan menggunakan batu tetapi tidak kena lalu para terdakwa melemparrumah saksi korban MARKUS NITTI lagi dengan menggunakan batu hinggaseng rumah lubang sebanyak dua lembar seng, selanjutnya para terdakwapulang kembali kerumah saksi lihat karena kami bertetangga, pada pukul09.00 Wita saksi ZEVION NITTI, OPA MARKUS NITTI, LIMRI NITTI dan Mamasaksi SELF
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Hak Uji Materiil
Register : 12-04-2017 — Putus : 03-08-2017 — Upload : 26-09-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 30 P/HUM/2017
Tanggal 3 Agustus 2017 — ASOSIASI PENGUSAHA PEMANFAATAN KAYU KALIMANTAN VS MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN RI;
53 — 32 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • HUM/2015adalah sebagai berikut:Bahwa sesuai dengan kewenangan bebas dalam urusan pemerintahan(discretionary power) yang dilandasi AsasAsas Umum PemerintahanYang Baik (AAUPB) sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 53 ayat (2)huruf b UU Peradilan Tata Usaha Negara dengan tidak meninggalkanobjektivitas dan itikad baik (vide Pasal 21 UndangUndang Nomor 30Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan) serta mengedepankankedudukan hukum dalam menghargai dan menempatkan dirinya suatuAsas Pemungutan Sistem Self
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Pajak
Register : 07-09-2015 — Putus : 20-01-2016 — Upload : 03-02-2016
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 186/G/2015/PTUN-JKT
Tanggal 20 Januari 2016 — LAW OFFICE BATUBARA & BELLS;KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA JAKARTA PASAR MINGGU
164 — 114
  • Sistem, mekanisme, dan tata cara pelaksanaan hak dankewajiban perpajakan yang sederhana menjadi ciri dan corakdalam perubahan UndangUndang ini dengan tetap menganutsistem self assessment. Perubahan tersebut khususnyaberkaitan dengan peningkatan keseimbangan hak dan kewajibanbagi masyarakat Wajib Pajak sehingga masyarakat Wajib Pajakdapat melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya denganlebih baik.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Register : 08-03-2017 — Putus : 17-05-2017 — Upload : 10-07-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 533 B/PK/PJK/2017
Tanggal 17 Mei 2017 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. PANGKATAN INDONESIA;
35 — 13 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Another optional taxable supply is the application of self constructedgoods;bahwa dari pendapat para ahli yang diuraikan di atas, terdapat persamaankonsep yaitu penyerahan telah terjadi apabila telah terjadi kepindahankepemilikan, telah terjadi pengalinan hak untuk menguasai barang, baikbarang bergerak maupun barang tidak bergerak.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 25-04-2017 — Upload : 31-05-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 608 B/PK/PJK/2017
Tanggal 25 April 2017 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT PANGKATAN INDONESIA
27 — 22 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Another optional taxable supply is the application of self constructedgoods;Bahwa dari pendapat para ahli yang diuraikan di atas, terdapat persamaankonsep yaitu penyerahan telah terjadi apabila telah terjadi kepindahankepemilikan, telah terjadi pengalihan hak untuk menguasai barang, baikbarang bergerak maupun barang tidak bergerak.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Register : 19-09-2016 — Putus : 24-11-2016 — Upload : 29-12-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1371 B/PK/PJK/2016
Tanggal 24 Nopember 2016 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. PERKEBUNAN NUSANTARA IV;
33 — 21 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 1371/B/PK/PJK/2016ataupun surat keputusan dari administrasi perpajakan",Bahwa sesuai dengan system self assesment yang dianut undangundang perpajakan sekarang dimana wajib pajak sendiri yang menghitung,memperhitungkan dan membayar pajaknya, dengan demikian SuratPemberitahuan (SPT/SPM) yang disampaikan oleh wajib pajak harus diterimadan dianggap benar sepanjang Direktorat Jenderal Pajak tidak mempunyaibukti atau data lainnya;Terbanding harus punya bukti:Bahwa Pasal 12 ayat 3, UndangUndang
Pengadilan PN DOMPU Pidana Umum Pemalsuan
Register : 24-12-2014 — Putus : 17-02-2015 — Upload : 09-11-2015
Putusan PN DOMPU Nomor 144/PID.B/2014/PN DPU
Tanggal 17 Februari 2015 — - M. SALEH HMS
99 — 30
  • setiap pengangkutan kayu yang berasal dari hutan negara harusdilengkapi dengan salah satu dari dokumen tersebut yang, sekaligusberfungsi sebagai dokumen penguasaan/ kepemilikan hasil hutan serta BuktiLegalitas dari Hasil Hutan kayu tersebut, sedangkan untuk hasil hutan kayuyang berasal dari hutan hak, berdasarkan P.30/MenhutII/2012 dokumenyang digunakan adalah SKAU, Nota Angkutan dan Nota AngkutanPenggunaan Sendiri;Bahwa Dokumen FAKB diterbitkan oleh petugas perusahaan pemilik kayutersebut secara self
Pengadilan PN SIDOARJO Perdata
Putus : 17-07-2014 — Upload : 08-09-2014
Putusan PN SIDOARJO Nomor 215 / Pdt.G / 2013 / PN. Sda.
Tanggal 17 Juli 2014 — ANNA TUNING SITANGGANG M e l a w a n SITANGGANG TUMPAL ABDUL ADHIPUTRA Als. TUMPAL SITANGGANG
91 — 24
  • Mutiara Pusat di Jakarta.Pada awalnya Tergugat dalam mengurus / menjalankan tugasnyadilakukan secara baik baik, selanjutnya berdasarkan hasil analis /pengamatan managemen Penggugat ternyata sejak tahun 2007 sampaidengan tahun 2011 terjadi kejanggalan terhadap pembayaran gajikaryawan, kemudian Direksi melakukan fungsi kegiatan managemen( Duties of Diligence ) dan melakukan pengawasan seluruh jalannyaperusahaan ( Duty of Care ) diketahui Tergugat telah melakukan tindakanyang memberikan manfaat pribadi (self
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus
Register : 31-03-2020 — Putus : 24-08-2020 — Upload : 09-09-2020
Putusan PN SURABAYA Nomor 796/Pid.Sus/2020/PN Sby
Tanggal 24 Agustus 2020 — Penuntut Umum:
WINDHU SWONDY, SH., MH.
Terdakwa:
RENDI DELAPRIMA BASTARI
139 — 28
  • Soft Loan LoB Self Employee Mess Market;e Penanganan Kasuskasus Perkara dari Self Employee Mess Marketbekerjasama dengan Team Litigasi.Halaman 46 Putusan No. 796/Pid.Sus/2020/PN.SBY.Bahwa PT.
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Upload : 13-09-2018
Putusan PN BANDUNG Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bdg
Nabil Rao Bin Sholahudin
93 — 29
  • Sehingga dengan kondisi tersebutpara debitur tidak memiliki self financing atau fresh money dalam bentukapapun sebagai salah satu syarat pemberian fasilitas kredit.b.Penyusunan analisa keuangan yang disajikan oleh saksi RIKA FATRISIA,SE.
    Sehingga dengankondisi tersebut para debitur tidak memiliki self financing atau fresh moneydalam bentuk apapun sebagai salah satu syarat pemberian fasilitas kredit.b.Penyusunan analisa keuangan yang disajikan oleh saksi RIKA FATRISIA,SE.
    Penyusunan analisa keuangan untuk menilai kelayakan debiturHalaman 166 dari 264 Putusan Nomor 43/Pid.SusTPK/2018/PN.Bdgdilakukan tanpa terlebih dahulu melakukan verifikasi terhadapinformasiinformasi yang disampaikan oleh para debitur, sehinggapenetapan akseptasi penghasilan dan penetapan plafond tidakdidasari dengan datadata yang dapat dipertanggungjawabkan.Tidak dilakukannya verifikasi terhadap validitas RAB pembangunandan renovasi rumah serta self financing yang dimiliki oleh paradebitur karena
    Tidak dilakukannya verifikasi terhadap validitas RAB pembangunandan renovasi rumah serta self financing yang dimiliki oleh para debiturkarena seluruh RAB yang disampaikan kepada pihak bank di susunoleh suami sdri. Rika fatrisia.. Kunjungan kepada beberapa debitur dilakukan pada hari libur denganditemani oleh suami..
    Dalam hal beberapa RAB yang dipersiapkan oleh calondebitur pun diragukan keabsahannya karena tidak dibuat dan di tandatanganioleh konsultan bangunan, dimana dokumen RAB disusun oleh para pihakketiga (perantara) yaitu saksi Trisno, saksi Carmad dan saksi Waska (Dion).Sehingga dengan kondisi tersebut para debitur tidak memiliki self financingatau fresh money dalam bentuk apapun sebagai salah satu syarat pemberianfasilitas kredit.Halaman 228 dari 264 Putusan Nomor 43/Pid.SusTPK/2018/PN.Bdgb.
Pengadilan PN SIDOARJO Perdata
Register : 08-02-2019 — Putus : 24-09-2019 — Upload : 24-10-2019
Putusan PN SIDOARJO Nomor 42/Pdt.G/2019/PN SDA
Tanggal 24 September 2019 — Penggugat:
EVA KRISTINA, Amd
Tergugat:
1.H. MISRADIN
2.LUCKY KARTONO, SE., MSA, Ak, MH., BKP, CA, CPA, MOS
53 — 11
  • tangan dari Tergugat ataupun audit dari Tergugat II yang dipakai untuk memberatkan kedudukanPenggugat selaku pegawai/anak buah dan tidak menginformasikan kepadaPenyidik adanya mark up/penggelembunganyangsejatinyaatasperintah Tergugat terhadap hasil Penjualan barang/jasa, bukanmerupakan kemauan atau kesengajaan dari diri Penggugat, dan penyidikseakanakan tidak mau tahu dan tidak perlu tahu dan atau tidak mengetahuiadanya permainan yang dilakukan oleh Tergugat , hal ini sejatinyamelanggar asas non self
Pengadilan PN BIREUEN Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 21-09-2015 — Putus : 18-11-2015 — Upload : 21-12-2015
Putusan PN BIREUEN Nomor 169/Pid.Sus/2015/PN Bir
Tanggal 18 Nopember 2015 — MUHAZAR BIN ZULFIKAR, DKK
57 — 6
  • perbuatannya; Para Terdakwa bersikap sopan di persidangan; Para Terdakwa belum pernah dihukum;Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai lamanya pidana penjarasebagaimana tercantum dalam amar putusan di bawah ini sudah tepat dan adil,baik dilihat dari kepentingan masyarakat maupun para Terdakwa, serta sejalandengan maksud dan tujuan penegakan hukum tindak pidananarkotika,khususnya terhadap para Terdakwa sebagai pelaku tindak pidanapenyalahgunaan narkotika yang jika dilihat dari perspektif Viktimologimerupakan self
Pengadilan PN JAYAPURA Perdata Khusus PHI
Register : 19-08-2021 — Putus : 16-09-2020 — Upload : 19-08-2021
Putusan PN JAYAPURA Nomor 12/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Jap
Tanggal 16 September 2020 — - Penggugat : Ir. YULIUS MATIPPANA - Tergugat : PT SMART Tbk
204 — 207
  • saatpeserta memasuki usia pensiun atau meninggal dunia sebelum memasukiusia pensiun (bukan karena se/f misconduct), sesuai dengan ketentuanperaturan perundangundangan dan peraturan lainnya yang berlaku saatini, mMaupun yang akan dating;Bahwa terkait dengan Olimpic Club (OC) yang menyebutkan jumlahpencairan sebagian atau seluruhnya untuk keperluan pembayaran seluruhkewajiban perusahaan kepada peserta pada saat peserta memasuki usiapensiun atau meninggal dunia sebelum memasuki usia pensiun (bukankarena self
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus Arbitrase
Putus : 21-12-2013 — Upload : 29-04-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 292 K/Pdt.Sus/2012
Tanggal 21 Desember 2013 — PT TRUBA ALAM MANUNGGAL ENGINEERING, Tbk VS BADAN ARBITRASE NASIONAL INDONESIA (BANI), DKK
238 — 198 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Hal itu ditegaskan dalam Pasal 66 KUHAP,yang mengatakan tersangka atau terdakwa tidak dibebani kewajibanpembuktian atau self incrimination. Dengan demikian dengan tegasdan pasti terdakwa tidak boleh bertindak sebagai saksi untuk dirinyasendiri."Hal. 13 dari 43 hal. Put. No. 292 K/Pdt.Sus/20121414"Berdasarkan pengamatan, meskipun tidak ada ketentuan hukumpositif yang melarang para pihak materiil bertindak sebagai saksi,praktik peradilan tidak membenarkannya.
Pengadilan PN BUOL Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 29-01-2018 — Putus : 01-03-2018 — Upload : 17-03-2018
Putusan PN BUOL Nomor 15/Pid.Sus/2018/PN.Bul
Tanggal 1 Maret 2018 — 1. BENNY Alias BENI 2. SRI WAHYUNI Alias UNI
110 — 40
  • dipaksa danatau diancam untuk menggunakan narkotika;Menimbang, bahwa penyalahguna adalah korban kejahatan narkotika,pecandu, penyalahguna dan dalam keadaan ketergantungan selain itupenyalahguna dibuktikan oleh penyidik sedangkan ketergantungan diputus oleh timassesment seperti dokter dan psikolog kemudian penyalahguna/pecandu beda dibarang buktinya;Menimbang, bahwa ditinjau dari perspekstif tanggung jawab korban itusendiri maka penyalahguna, pecandu dan korban penyalahgunaan termasuk dalamtipologi self
Pengadilan PT DENPASAR Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Upload : 09-09-2020
Putusan PT DENPASAR Nomor 89/PDT/2020/PT DPS
1. Kementerian Keuangan Republik Indonesia – Direktorat Jenderal Pajak – Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Bali. dkk melawan Ir. I Gede Agus Hardiawan,
135 — 115
  • penyidikan mengenai adanya ketidakbenaran yang dilakukan WajibPajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, terhadap ketidakbenaranperbuatan Wajib Pajak tersebut tidak akan dilakukan penyidikan, apabilaWayjib Pajak dengan kemauan sendiri mengungkapkan ketidakbenaranperbuatannya tersebut dengan disertai pelunasan kekurangan pembayaranjJumlah pajak yang sebenarnya terutang beserta sanksi administrasi berupadenda sebesar 150% (seratus lima puluh persen) dari jumlah pajak yangkurang dibayar.Prinsip dari sistem self
    Dalamrangka penerapan sistem self assessment secara konsisten, meskipun WajibPajak telah melakukan perbuatan sebagaimana tersebut di atas danterhadapWajib Pajak sedang dilakukan Pemeriksaan Bukti Permulaan, Wajib Pajaktetap memiliki kesempatan untuk mengungkapkan sendiri kesalahannya dan terhadap Wajib Pajak tidak akan dilakukan Penyidikan sebagaimanamakna dari self assessment itu sendiri yaitu memberikan ruang kepadaWajib Pajak untuk berinisiatif melakukan pengungkapan atas kesalahannya;Halaman