Ditemukan 2225 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 09-08-2018 — Putus : 23-07-2018 — Upload : 09-08-2018
Putusan PN JAYAPURA Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2018/PN Jap
Tanggal 23 Juli 2018 — -HAMID BASALEM, M.M -ARSITO DJOHAR, S.H
228130
  • saksi HERU JAYAPUTRA(Senior Specialist Kredit BPD Papua KCU Jakarta) membuatMemorandum Analisa Kredit (MAK), yang mencantumkan perhitungankebutuhan kredit berdasarkan Nilai SPMK/ SPK/ Kontrak sejumlahRp.789.779.657.224,00 (tujuh ratus delapan puluh sembilan miliar tujuhratus tujuh puluh sembiln juta enam ratus lima puluh tujuh ribu dua ratusdua puluh empat rupiah) harga pokok proyek setelah dikurangi PPN danperkiraan laba sejumlahRp.640.000.000.000,00 (enam ratus emapat puluhmiliar rupiah) dan self
Register : 07-08-2014 — Putus : 01-10-2014 — Upload : 10-11-2014
Putusan PN KUNINGAN Nomor 121/Pid.B/2014/PN.Kng
Tanggal 1 Oktober 2014 — Terdakwa I ANDRI KUSINDRIARTO Bin YONO dan Terdakwa II NANA NASIHIN Bin JUMHARI
492
  • Sedangkan pengertian ikut serta adalah bersamasama, incasu paraPara Terdakwa bersamasama melakukan tindak pidana (delict) melakukanpermainan judi sabung ayam dikarenakan juga permainan judi sabung ayamtidak bisa dilakukan sendirian (self playing);Menimbang, bahwa Berdasarkan faktafakta yang terungkap dipersidangan:e Bahwa, pada hari Minggu tanggal 22 Juni 2014 sekira pukul 14.00 wibbertempat di kebun Cilame Dusun Ciuyah Desa Ciniru Kecamatan CiniruKabupaten Kuningan, terdakwa ANDRI KUSINDRIARTO Bin
Register : 12-01-2017 — Putus : 13-03-2017 — Upload : 12-04-2017
Putusan PN BARABAI Nomor 4/Pid.Sus/2017/PN Brb
Tanggal 13 Maret 2017 — - AGUS DWI JATMIKO Bin SUTIKNO
3926
  • yang berasaldari hutan alam,SKSHHK diterbitkan oleh penerbit SKSHHK secara selfassessment melalui aplikasi SIPUHH dan berdasrkan Pasal 6 ayat 7peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesianomor: P.21/MenlhkSetjen/2015 tanggal O01 Juni 2015, tentangpenatausahaan hasil hutan yang berasal dari hutan hak, pengadaanblangko dan pengisian Nota Angkutan dibuat oleh pembeli atau pemilik danditandatangani oleh pemilik hasil hutan hak;Bahwa SKSHHK diterbitkan oleh penerbit SKSHHK secara self
Register : 17-10-2019 — Putus : 05-11-2019 — Upload : 11-12-2019
Putusan PN BANDUNG Nomor 29/Pid.Pra/2019/PN Bdg
Tanggal 5 Nopember 2019 — Pemohon:
Ir. DIDI PRAMADI
Termohon:
Kejaksaan Tinggi Jawa Barat
14659
  • yang dipersangkakanterhadapnya menurut versinya.Dengan kata lain, pemeriksaan calon tersangka (keterangan terlapor,atau keterangan terlapor atau tersangka yang sementara diperiksasebagai saksi) atau keterangan tersangka tidak dapat dijadikantumpuan pembuktian, karena sebenarnya tidak mempunyainilaipembuktian untuk membuktikan kebersalahan tersangka atas tindakpidana yang dipersangkakan terhadapnya.Halaman 24 dari 50 Putusan Nomor 29/Pid.Prap/2019/PN BdgHal ini merupakan pengejawantahan asas non self
Putus : 23-11-2011 — Upload : 01-11-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 460 PK/Pdt/2011
Tanggal 23 Nopember 2011 — PT. BANK MANDIRI (Persero)Tbk, dahulu PT. Bank Bumi Daya (Persero) VS PT. JAKARTA INTERNATIONAL MANDIRI CENTRE, dahulu bernama PT. GLORIA RASA SAYANG INTER HOTEL
9481 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa disamping self financing yang harus diserahkan Penggugat kepada Tergugatsebagaimana butir 4 di atas, Penggugat juga menyerahkan asset sebagai jaminanberupa : Sebidang tanah seluas 22.000 M2 terletak di Provinsi Jawa Timur,Kotamadya Surabaya, Kecamatan Sawahan, Kelurahan Pakis setempat dikenal diJalan Mayjen Sungkono sebagian dari tanah SHGB (induk) No. 476/KelurahanPakis, yang saat itu dalam proses pemecahan sertifikat ;Bahwa mengingat jaminan sebagaimana tersebut di atas masih dalam prosespemecahan
Putus : 29-02-2016 — Upload : 19-05-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 39/B/PK/PJK/2016
Tanggal 29 Februari 2016 — PT GAYA FAVORIT PRESS vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK
3114 Berkekuatan Hukum Tetap
  • laporkan dalam SPT Masa Pemohon, dan sebagai asasself assestment bahwa SPT Pemohon Banding adalah benar kecualiTerbanding dapat membuktikan ketidakbenaran dari SPT Pemohon Banding,dan untuk memenuhi rasa keadilan dan kepastian hukum bagi PemohonBanding, seharusnya Terbanding memberikan bukti yang akurat terhadapkoreksi yang dibuat oleh Terbanding .KESIMPULAN:bahwa semua Penyerahan Barang Kena Pajak sudah Pemohon perhitungkandan laporkan dalam SPT Masa PPN Desember 2008, dan sebagai penerapanasas self
Register : 13-08-2018 — Putus : 03-10-2018 — Upload : 22-07-2019
Putusan PT JAYAPURA Nomor 35/PID.SUS-PK/2018/PT JAP
Tanggal 3 Oktober 2018 — Pembanding/Penuntut Umum I : JUSAK E. AYOMI, SH, MH
Terbanding/Terdakwa : HAMID BASALEM, MM.
17467
  • saksi HERU JAYAPUTRA(Senior Specialist Kredit BPD Papua KCU Jakarta) membuatMemorandum Analisa Kredit (MAK), yang mencantumkan perhitungankebutuhan kredit berdasarkan Nilai SPMK/ SPK/ Kontrak sejumlahRp.789.779.657.224,00 (tujuh ratus delapan puluh sembilan miliar tujuhratus tujun puluh sembiln juta enam ratus lima puluh tujuh ribu dua ratusdua puluh empat rupiah) harga pokok proyek setelah dikurangi PPN danperkiraan laba sejumlah Rp.640.000.000.000,00 (enam ratus emapatpuluh miliar rupiah) dan self
Putus : 15-09-2016 — Upload : 15-12-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 979/B/PK/PJK/2016
Tanggal 15 September 2016 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs. PT. PERKEBUNAN NUSANTARA XIII
269 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Sehingga prosedur pemeriksaan lapangan yangdilakukan oleh KPP BUMN atau KPP Wajib Pajak Besar Tiga tidak sesuaidengan ketentuan yang berlaku dan menyalahi ketentuan formal;bahwa dengan demikian, Terbanding telah menerbitkan SKPKB PPN MasaBulan September Tahun Pajak 2010 Nomor: 00183/207/10/051/12 tanggal 25April 2012 tersebut tidak sesuai dengan peraturan perundangundanganperpajakan yang berlaku (contra legem) karena tidak mempertimbangkanpelaporan pajak yang telah dilakukan self assessment dan dilindungi
Register : 27-01-2016 — Putus : 22-03-2016 — Upload : 13-05-2016
Putusan PN MUARO Nomor 11/Pid.Sus/2016/PN Mrj
Tanggal 22 Maret 2016 — DEDI HENDRI pgl. DEDI bin SUBRATA
283
  • melalui direktorat jenderal dengan tembusankepada Kepala Badan Pengatur mengenai kegiatan penganglutan minyak dangas bumi secara periodic setiap 1 (satu) bulansekali dan/atau sewaktuwaktuapabla diperlukanBahwa cara pengangkutan BBM yang benar sesuai dengan ketentuan yangberlaku yaitu dari terminal (depot) PT Pertamina kepala penyalur ataukonsumen melalui fasilitas pengangkutan yangdikuasai atau dimiliki PTPertamina dengan menggunakan moda transportasi darat berupa truk tankidengan menggunakan SPOB (Self
Register : 13-03-2019 — Putus : 28-05-2019 — Upload : 11-06-2019
Putusan PN BALIGE Nomor 34/Pid.B/LH/2019/PN Blg
Tanggal 28 Mei 2019 — Penuntut Umum:
RAFFLES DEVIT NAPITUPULU, SH
Terdakwa:
1.RIZKY ABDILLAH
2.DIKY JANUAR
41033
  • Karena sistemnya adalah Self Assesment maka perusahaanyang memiliki ijin yang dapat mengelola dan memanfaatkan kayu darihutan tersebut;Bahwa yang dirugikan akibat penebangan kayu tersebut adalah negara;Bahwa setiap letak dari tungkul penebangan kayu tersebut diambil titikkoordinatnya, yang berjumlah 18 (delapan belas) titik;Bahwa menurut pengakuan Para Terdakwa bahwa mobil tersebut adalahmilik toke/bos Para Terdakwa, yang mana dalam STNK bernama SwandiPurba;Bahwa di kawasan tersebut tidak ada ramburambu
Register : 27-02-2019 — Putus : 14-03-2019 — Upload : 29-03-2019
Putusan PN POSO Nomor 1/Pid.Pra/2019/PN Pso
Tanggal 14 Maret 2019 — Pemohon:
1.AHMAD TAHIR MANUSAMA, SH
2.ALFRIANTO HENDRA
Termohon:
Pemerintah R.I. Cq. KAPOLRI Cq. KAPOLDA SULTENG Cq. KAPOLRES POSO
229126
  • Dengan kata lain, pemeriksaan calon tersangka (keterangan terlapor,atau keterangan terlapor atau tersangka yang sementara diperiksa sebagai saksi)atau keterangan tersangka tidak dapat dijadikan tumpuan pembuktian, karenasebenarnya tidak mempunyai nilai pembuktian untuk membuktikan kebersalahantersangka atas tindak pidana yang dipersangkakan terhadapnya, hal tersebutmerupakan pengejawantahan asas non self incrimination (seorang terdakwaberhak untuk tidak memberikan keterangan yang akan memberatkan
Register : 05-06-2018 — Putus : 08-08-2018 — Upload : 09-01-2019
Putusan PN BENGKAYANG Nomor 95/Pid.B/LH/2018/PN Bek
Tanggal 8 Agustus 2018 — Penuntut Umum:
SRI AMBAR PRASONGKO, SH
Terdakwa:
Eddy Susanto alias Afung anak Liu Nyatin
39837
  • Penatausahaan hasil hutan kayu yangberasal dari hutan alam bertujuan untuk menjamin legalitas danketertiban peredaran hasil hutan kayu serta ketersediaan data daninformasi.Ruang lingkup penatausahaan hasil hutan meliputi seluruh hasilhutan kayu yang berasal dari hutan alam yang dimanfaatkan dan atauditebang oleh pengelolahutan/pemegang izin sah dan dilaksanakansecara self assessment melalui SIPUHH.
Register : 10-06-2014 — Putus : 03-03-2015 — Upload : 13-04-2015
Putusan PN LHOK SEUMAWE Nomor 79/Pid.B/2014/PN-Lsm
Tanggal 3 Maret 2015 — Ishaq Abdullah bin Abdullah
10430
  • Roni Atas nama Debitur Nurul Akbari dengan tujuan penggunaanuntuk usaha caf agar menghindari batas wewenang kredit Lhokseumawe,MAIRINI selaku AO kembali menjelaskan kepada ASNAWI ABDULLAH BinABDULLAH dan EFENDI BAHARUDDIN bahwa permohonan kredit tersebuttidak dapat diproses karena debitur adalah Suami / Isteri (Terafiliasi) dan tidakmemiliki self financing yang mencukupi, nnmun ASNAWI ABDULLAH tetapmemerintahkan Mairini agar memprosesnya sehingga Mairini menjalankanperintah dibawah tekanan, setelah
    BankAceh Cabang Lhokseumawe yang telah terlebih dahulu dijumpai oleh Roni,Account Officer sempat menolak untuk memprosesnya karena permohonankredit tersebut tidak fleksible yaitu untuk pembiayaan pembangunan ruko padasaat itu. dengan memperhatikan jumlah pembangunan ruko di WilayahLhokseumawe dan sekitarnya yang telah banyak, Debitur tidak berpengalamandibidang properti, tidak adanya self financing dari debitur dan khawatirterjadinya salah penggunaan kredit disebabkan adanya keberadaan keterlibatanlangsung
    Roni Atas nama Debitur Nurul Akbari dengan tujuan penggunaanuntuk usaha caf agar menghindari batas wewenang kredit Lhokseumawe,MAIRINI selaku AO kembali menjelaskan kepada ASNAWI ABDULLAH BinABDULLAH dan EFENDI BAHARUDDIN bahwa permohonan kredit tersebuttidak dapat diproses karena debitur adalah Suami / Isteri (Terafiliasi) dan tidakmemiliki self financing yang mencukupi, namun ASNAWI ABDULLAH tetapmemerintahkan Mairini agar memprosesnya sehingga Mairini menjalankanperintah dibawah tekanan, setelah
    Roni, untuk menghindari batas wewenang kredit cabang Lhokseumawe,AO telah menjelaskan kepada Kabag Krerdit Kormesial dan pimpinancabang bahwa tidak dapat memproses kredit disebabkan debitur adalahsuami/istri (teraviliasi) dan tidak memiliki self finacing yang mencukupi,AO melaksanakan proses kredit dalam keadaan tertekan dan terpaksa;Syahkubat Abdullah, tuah raja abadi temuannya adalah dari penuturandebitur bahwa dana sepenuhnya digunakan oleh Roni untuk pembanguna 9Halaman 71 dari 258 Putusan Nomor
Register : 18-11-2015 — Putus : 08-04-2016 — Upload : 08-08-2016
Putusan PN BANDUNG Nomor 180/Pid.Sus/TPK/2015/PN Bdg.
Tanggal 8 April 2016 — SLAMET WIDODO
10830
  • Konstruksi dan Unjuk Kerja;Tipe Horizontal Shaft Centrifugal Self Spriming.Diameter lubang hisap buang 3 inch (75 mm),Kapasitas . debit maksimum pompa 1 m3/ menit,Efisiensi pompa 58,78%,Tinggi total pemompaan 26 meter,Kedalaman hisap 8 meter,Bobot pompa & motor 26,8 28 kgc. Material Pompa;Rumah pompa aluminium,Poros pompa Besi baja (steel),Kipas/Impeller Besituang Kelabu (grey Cash Iron)d.
    Tipe Horizontal Shaft Centrifugal Self Spriming :Diameter lubang hisap buang 3 inch (75 mm),Kapasitas . debit maksimum pompa 1,0 m3/ menit,Efisiensi pompa 58,78%,Tinggi total pemompaan 26 meter,Kedalaman hisap 8 meter,Bobot pompa & motor 26,8 28 kgC.Material Pompa :Rumah pompa aluminium,Poros pompa Besi baja (steel),Halaman 197 dari 308Putusan No. 180/Pid.SusTPkK/2015/PN.
    Konstruksi dan UnjukDimensi ; Kerja;Tinggi dgn roda karet 1.255 mm Tipe HorizontalTinggi dgn roda besi 1.390 mm Shaft CentrifugalBobot operasional traktor dgn Self Priming.roda besi 277 kg Halaman 238 dari 308Putusan No. 180/Pid.SusTPkK/2015/PN.
    Shaft CentrifugalTinggi dgn roda besi woLebar 1.130 mm Self Priming. Halaman 240 dari 308Putusan No. 180/Pid.SusTPkK/2015/PN.
    Tipe Horizontal Shaft Centrifugal Self Spriming :Diameter lubang hisap buang 3 inch (75 mm),Kapasitas . debit maksimum pompa 1,0 m3/ menit,Efisiensi pompa 58,78%,Tinggi total pemompaan 26 meter,Kedalaman hisap 8 meter,Bobot pompa & motor 26,8 28 kgC. Material Pompa :Rumah pompa aluminium,Poros pompa Besi baja (steel),Kipas/Impeller Besi tuang Kelabu (grey Cash Iron)D.
Register : 06-02-2020 — Putus : 23-04-2020 — Upload : 24-04-2020
Putusan PN DENPASAR Nomor 106/Pid.Sus/2020/PN Dps
Tanggal 23 April 2020 — Penuntut Umum:
A.A Alit Rai Suastika, SH
Terdakwa:
Elfin Rudianto Sitorus
222403
  • diketemukannya bukan ditempat terdaftar melainkan di JalanTirta Bayu Dalung No.9;Bahwa sebelumnya saksi tidak pernah bertemu dengan Terdakwa, yangbertemu adalah AR sebelumnya;Halaman 44 dari 166 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2020/PN DpsBahwa tidak sempat ditanyakan mengapa PT Jaya Bali Sejahtera tidakmelaporkan dan membayar SPT pajaknya, tanggapannya wajib pajak akanmengkonfirmasi ke klien;Bahwa Jumlah pokok pajak PPN yang belum dibayarkan oleh PT Jaya BaliSejahtera keseluruhan belum dihitung;Bahwa Terkait self
    assesment dalam prosedur kami menghimbau danmengingatkan wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya, untuk PPN bukanbukan self assesment, wajid pajak memungut pajak orang lain kemudianmenyetor dan melaporkan pungutan;Bahwa Begitu kami memasukan nomor pokok wajib pajaknya langsung terlihattransaksi dengan pihakpihak lawan dan disana juga terlinat mana PPN yangsudah dan belum disetor oleh wajib pajak tetapi sudah dipungut kepada lawantransaksi;Bahwa saksi tidak melakukan kroscek kembali kepada lawan
    PengusahaKena Pajak (PKP) di KPP Pratama Badung Utara pada tanggal 23 September 2014;Menimbang, bahwa dengan dikukuhkannya PT Jaya Bali Sejahtera sebagaiPengusaha Kena Pajak maka PT Jaya Bali Sejahtera telah diberikan nomor serifaktur pajak sehingga PT Jaya Bali Sejahtera diberi kepercayaan untuk memungutpajak PPN setiap transaksi, selain itu kewajiaban PT Jaya Bali Sejahtera yaitumemungut, menyetor dan melaporkan sendiri jumlah pajak yang terutang karenasistem perpajakan di Indonesia menganut sistem self
Putus : 12-06-2014 — Upload : 15-10-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 258 K/Pdt.Sus-PHI/2014
Tanggal 12 Juni 2014 — 1. HELVIYASRI, DKK VS PT. SARIPARI PERTIWI ABADI
11640 Berkekuatan Hukum Tetap
  • CPIberupa SSWA (self stop work autority) yaitu suatu kewenangan yangdiberikan oleh pemilik ladang (PT.
Register : 13-01-2017 — Putus : 09-03-2017 — Upload : 18-04-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 228 B/PK/PJK/2017
Tanggal 9 Maret 2017 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. PERKEBUNAN NUSANTARA IV;
4224 Berkekuatan Hukum Tetap
  • disampaikanoleh Wajib Pajak adalah jumlah pajak yang terhutang menurut ketentuanperaturan perundangundangan perpajakan";Dalam penjelasannya:"Dengan ketentuan ini dimaksudkan, bahwa Wajib Pajak yang telah menghitungdan membayar besarnya pajak yang terhutang secara benar berdasarkanketentuan peraturan perundangundangan perpajakan, serta melaporkan dalamSurat Pemberitahuan, kepadanya tidak perlu diberikan surat ketetapan pajakataupun surat keputusan dari administrasi perpajakan";Bahwa sesuai dengan system Self
Register : 10-09-2018 — Putus : 05-12-2018 — Upload : 12-12-2018
Putusan DILMIL III 12 SURABAYA Nomor 169-K/PM.III-12/AD/IX/2018
Tanggal 5 Desember 2018 — Oditur:
AGUNG CATUR UTOMO, SH, MH
Terdakwa:
1.YARIANTO
2.PIPIT AGUS ROFI'I
8072
  • Asas ini dalam hukumpidana disebut Non self incrimination dirinya. Namunapabila Terdakwa tidak mengakui perbuatannya, maka alatbukti dapat diperoleh dari keterangan para Saksi danbarang bukti lainnya.1. Bahwa atas keterangan Sdr.
Register : 08-06-2017 — Putus : 14-02-2017 — Upload : 08-06-2017
Putusan PN TANGERANG Nomor 2120/Pid.Sus/2016/PN.Tng
Tanggal 14 Februari 2017 — DICSON LIUSDYANTO
707407
  • TngBahwa Indonesia menganut system self assessment mulai tahun 1983,karena system self assessment maka masyarakat pengguna jasa ini harusmen declare kepada Negara dalam hal ini Bea Cukai, Bahwa benar apayang di declare dalam dokumen adalah benar sesuai dengan barangyang akan di ekspor atau yang akan di impor, kalau hal itu tidak benarmaka ada sanksinya dan Bea Cukai menganut dua macam sanksi yaitusanksi administrative dan sanksi pidana.
Putus : 29-08-2016 — Upload : 30-01-2017
Putusan PN KAB KEDIRI Nomor 112/Pdt.G/2015/PN Gpr
Tanggal 29 Agustus 2016 — SUSANTO HARTANTO
melawan
LENY HENDRAWATI, Dkk
6711
  • karena system perpajakan IndonesiaHalaman 13 dari 55 Putusan Perdata Gugatan Nomor : 112/Pdt.G/2016/PN.Gpr.menganut sistem self assiment system yaitu. pertama adalahmenghitung dan kedua membayar dan ketiga melapor. Dengan sistemtersebut tentunya pertanggung jawaban kebenaran dari pembayaran pajakyang dilaporkan adalah ditanggung oleh wajib pajak.