LAMADLAUW
Termohon:
1.Kepala Dinas PUPR Provinsi Gorontalo
2.Kepala Dinas Dikbudpora Provinsi Gorontalo

Kampar Nomor : 821/PUPR-SET/792 tanggal 4 April 2019.

KaryaKonsultan sebagai Pelaksana pekerjaan Pengawasan pekerjaan peningkatanjalan kampung pinangteluk jering kecamatan Tambang kabupaten Kampar padaDinas PUPR kabupaten Kampar Tahun Anggraan 2019 tersebut dengan nilai Rp.171.215.000, dan pada tanggal 24 Mei 2019 ditanda tanganilah Kontrakpengawasan / Surat perjanjian kontrak Konsultan CV. Karya Konsultan Nomor :01.2/KONTRAK/WASTEKDAK/PUPR/V/2019 tanggal 24 Mei 2019, nilai kontrakRp. 171.215.000,;Hal. 5 dari 80 Hal.

SaptaKarya (KSO), dan menurut keterangan saksi Mustafa Kamal, ST dan ViviEkayanti, ST selaku pihak UPT Laboratorium Dinas PUPR Kab.

Karya KonsultanNomor : 01.2/KONTRAK/WASTEKDAK/PUPR/V/2019 tanggal 24 Mei 2019 danStruktur Personil Perusahaan CV.

Sapta Karya (KSO), pengujian dilakukan hanya dengancara, pengambilan sample base A yang ada di Stock file lalu dibawa kelaboratorium PUPR Kab. Kampar oleh kontraktor pelaksana PT. Bakti Aditama PT. Sapta Karya (KSO), dan menurut keterangan saksi Mustafa Kamal, ST danVivi Ekayanti, ST selaku pihak UPT Laboratorium Dinas PUPR Kab.

,MT selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang(PUPR) Kabupaten Kampar;2.

Terbanding dengan SPK Nomor 602/382/BMO5/IV/SO1.03.01.01/2017.Bahwa fakta adanya SPK Nomor 602/382/BM05/IV/S/01.03.01.01/2017memiliki peristiwa hukumnya sendiri yaitu berupa Perjanjian Nomor602/382/BM05/IV/S/01.03.01.01/2017 tanggal 5 April 2017 antara DinasPekerjaan Umum Dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Purbalinggadengan CV.

Pembanding & turut Terbanding).Bahwa apabila Penggugat didalam dalil gugatannya tidak menempatkan DinasPekerjaan Umum Dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Purbalinggadengan CV.

Cipta Usahayang diperoleh berdasarkan Perjanjian Nomor 602/382/BMO5/IV/S/01.03.01.01/2017 tanggal 5 April 2017 antara Dinas Pekerjaan UmumDan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Purbalingga dengan CV. CiptaUsaha.Bahwa berdasarkan Perjanjian Nomor 602/382/BM05/IV/S/01.03.01.01/2017tanggal 5 April 2017 antara Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang(PUPR) Kabupaten Purbalingga dengan CV.

Cipta Usaha, yang secara formal perjanjian tersebut tidak memilikihubungan hukum dengan Penggugat dan/atau dengan para Tergugat.Bahwa apabila Penggugat didalam dalil gugatannya tidak menempatkan DinasPekerjaan Umum Dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Purbalinggadengan CV.

) Kabupaten Purbalingga dengan CV.Cipta Usaha; Gugatan Penggugat kekurangan subyek hukum sebagai Tergugat, denganalasan Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang (PUPR) KabupatenPurbalingga dan/atau CV.

TIGA SAUDARA)Bahwa Yang menjabatsebagaiKepalaDinas PUPR Kab.

TIGA SAUDARA).Bahwa Yang menjabatsebagaiKepalaDinas PUPR Kab.

Ir.ALI HASMI selaku Kepala Dinas PUPR Kab. Simeulu dan Saksi tiak bisamemperlihatkan terhadap Dokumen Penyusunan KAK tersebutdikarenakan Dinas PUPR Kab.

MUTIAANANDA;Bahwa namanama pihak dinas PUPR Kab.

Simeulue, agama Islam, pekerjaan PNS pada KantorDinas PUPR Kab.

Penggugat:
SAHYA SUKARYA PUTRA (Gugatan OOD)
Tergugat:
Menteri PUPR cq. Dirjen Sumber Daya Air Balai Besar Wil. Cimanuk-Cisanggarung

.---- 1 (satu) Bundel Dokumen Kontrak Nomor : 602 / 71 / PUPR / 2017 Tanggal 25 September 2017;

7.---- 1 (satu) Rangkap Fotocopy Dokumen Pencairan SPP-LS nomor : 028/SPP- LS/DAU/PUPR/2017 tanggal 15 November 2017, SPM-LS Nomor: 028/SPM- LS/DAU/PUPR/2017 tanggal 15 November 2017 dan SP2D-LS Nomor : 028/SP2D- LS/DAU/PUPR/2017 tanggal 15 November 2017;

8.---- 1 (satu) Rangkap Fotocopy Dokumen Pencairan SPP-LS nomor : 088/SPP- LS/DAU/PUPR/2017 tanggal 19 Desember 2017, SPM-LS nomor

: 088/SPM- LS/DAU/PUPR/2017 tanggal 19 Desember 2017 dan SP2D-LS Nomor: 088/SP2D- LS/DAU/PUPR/2017 tanggal 19 Desember 2017;

9.---- 1 (satu) Bundel Foto Copy Dokumen Pengadaan secara elektronik Pekerjaan Pematangan + Talud Lokasi PLTG (100 M x 200 M)Nomor : 01 / DOK-LEL / PEMATANGAN.TALUD-PLTG / PUPR / 2017 TANGGAL 25 Agustus 2017;

10.-- 1 (satu) Rangkap Foto Copy Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Kaimana Nomor: 800 / 18 / PU / 2017, Tanggal

TALUDPLTG/PUPR/2017 yang menerangkan hanyaPT.

/ 2017Tanggal 25 September 2017;7. 1 (satu) Rangkap Fotocopy Dokumen Pencairan SPPLS nomor :028/SPP LS/DAU/PUPR/2017 tanggal 15 November 2017, SPMLSNomor: 028/SPM LS/DAU/PUPR/2017 tanggal 15 November 2017 danSP2DLS Nomor : 028/SP2D LS/DAU/PUPR/2017 tanggal 15 November2017;8. 1 (satu) Rangkap Fotocopy Dokumen Pencairan SPPLS nomor :088/SPP LS/DAU/PUPR/2017 tanggal 19 Desember 2017, SPMLSnomor : 088/SPM LS/DAU/PUPR/2017 tanggal 19 Desember 2017 danSP2DLS Nomor: 088/SP2D LS/DAU/PUPR/2017 tanggal 19

/ 2017Tanggal 25 September 2017;1 (satu) Rangkap Fotocopy Dokumen Pencairan SPPLS nomor :028/SPP LS/DAU/PUPR/2017 tanggal 15 November 2017, SPMLSNomor: 028/SPM LS/DAU/PUPR/2017 tanggal 15 November 2017 danSP2DLS Nomor : 028/SP2D LS/DAU/PUPR/2017 tanggal 15 November2017;1 (satu) Rangkap Fotocopy Dokumen Pencairan SPPLS nomor :088/SPP LS/DAU/PUPR/2017 tanggal 19 Desember 2017, SPMLSnomor : 088/SPM LS/DAU/PUPR/2017 tanggal 19 Desember 2017 danSP2DLS Nomor: 088/SP2D LS/DAU/PUPR/2017 tanggal 19 Desember2017

/ 2017Tanggal 25 September 2017;1 (satu) Rangkap Fotocopy Dokumen Pencairan SPPLS nomor :028/SPP LS/DAU/PUPR/2017 tanggal 15 November 2017, SPMLS Nomor: 028/SPM LS/DAU/PUPR/2017 tanggal 15 November2017 dan SP2DLS Nomor : 028/SP2D LS/DAU/PUPR/2017tanggal 15 November 2017;1 (satu) Rangkap Fotocopy Dokumen Pencairan SPPLS nomor :088/SPP LS/DAU/PUPR/2017 tanggal 19 Desember 2017, SPMLS nomor : 088/SPM LS/DAU/PUPR/2017 tanggal 19 Desember2017 dan SP2DLS Nomor: 088/SP2D LS/DAU/PUPR/2017tanggal 19 Desember

Pacitan,yang menerangkan bahwa Dinas Pekerjaan umum dan PerumahanRakyat (PUPR) Kab.

TrkSK Honorer Pusat tertanggal 03 Juli 2019 tentang penetapan saksiChyka Tenno Fonatania Mentari Almi diangkat sebagai honorer di kantorPPK Pacitan yang di keluarkan oleh Kementrian Pekerjaan Umum danPerumahan Rakyat (PUPR) Pusat; Bahwa Penetapan SK Honorer Pusat tertanggal 03 Juli 2019 tentangpenetapan saksi Chyka Tenno Fonatania Mentari Almi diangkat sebagaihonorer di kantor PPK Pacitan yang di keluarkan oleh KemenirianPekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) pusat di serahkanoleh Terdakwa Supartiyah

TrkAls Eris mengatakan kalau yang bermasalah adalah Terdakwa Supartiyah karena tidak menyerahkan seluruh uang yang di terimadari saksi Umiati ke Terdakwa II Dwipa Riza Wardhana Als Erisuntuk mengurus agar saksi bisa bekerja di Dinas Pekerjaan Umumdan Perumahan Rakyat (PUPR) Kab. Pacitan tapi Terdakwa Supartiya hanya menyerahkan uang Rp.20.000.000, (dua puluh jutarupiah) dan menurut Terdakwa II Dwipa Riza Wardhana Als ERIS ,saksi Sudah tidak dapat bekerja di Dinas PUPR Kab.

Chyka Tenno Fonatania Mentari Almy ke dinasPekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Kab.

Kampar Nomor: 821/PUPR-SET/792 tanggal 4 April 2019.

Karya KonsultanNomor : 01.2/KONTRAK/WASTEKDAK/PUPR/V/2019 tanggal 24 Mei 2019dan Struktur Personil Perusahaan CV.

Sapta Karya(KSO), pengujian dilakukan hanya dengan cara, pengambilan samplebase A yang ada di Stock file lalu dibawa kelaboratorium PUPR Kab.Kampar oleh kontraktor pelaksana PT. Bakti Aditama PT. Sapta Karya(KSO), dan menurut keterangan saksi Mustafa Kamal, ST dan ViviEkayanti, ST selaku pihak UPT Laboratorium Dinas PUPR Kab.

Karya KonsultanNomor: 01.2/KONTRAK/WASTEKDAK/PUPR/V/2019 tanggal 24 Mei 2019dan Struktur Personil Perusahaan CV.

SaptaKarya (KSO), dan menurut keterangan saksi Mustafa Kamal, ST dan ViviEkayanti, ST selaku pihak UPT Laboratorium Dinas PUPR Kab.

Menyatakan tidak sah Surat Keputusan Tata Usaha Negara berupa Surat Keputusan Pemutusan Kontrak Pekerjaan Nomor 600/PUPR/XI/2018/29 tanggal 01 Nopember 2018;

3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Tata Usaha Negara berupa Surat Keputusan Pemutusan Kontrak Pekerjaan Nomor 600/PUPR/XI/2018/29 tanggal 01 Nopember 2018;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 245.500,- (dua ratus empa tpuluh lima ribu lima ratus rupiah);

Pakning (Multi Years) Nomor : 600/PUPR/SPMY/V/2017/001;8.

Pakning (Multi Years) Nomor600/PUPR/SPMY/V/2017/001;12.

Menyatakan Sah dan telah sesuai prosedur denganketentuan yang berlaku terhadap Surat Keputusan Pemutusan KontrakPekerjaan Nomor : 600/PUPR/XI1/2018/29 tanggal 01 Nopember 2018.3.

Bank Syariah Mandiri (vide bukti P15, P16);8.Bahwa pada tanggal 24 Mei 2017 antara Penggugat danTergugat menandatangani surat perjanjian harga satuan paket pekerjaankontruksi pembangunan jalan durisei pakning (multiyears) Nomor600/PUPR/SPMY/V/2017/001, surat penyerahan lapangan (SPL) Nomor600/PUPR/SPLMY/V/2017/001, dan surat perintah mulai kerja (SPMK)Nomor 600/PUPR/SPMKMY/V/2017/001, dengan waktu penyelesaiansampai dengan tanggal 20 Desember 2019 (vide bukti T1=P5a, P17, P18)9.Bahwa pada tanggal

Menyatakan tidak sahSurat Keputusan Tata UsahaNegara berupa Surat Keputusan Pemutusan Kontrak Pekerjaan Nomor600/PUPR/X1/2018/29 tanggal 01 Nopember 2018;3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut SuratKeputusan Tata Usaha Negara berupa Surat Keputusan PemutusanKontrak Pekerjaan Nomor 600/PUPR/X1/2018/29 tanggal 01 Nopember2018;4.

Kampar Nomor : 821/PUPR-SET/792 tanggal 4 April 2019.

Sapta Karya (KSO), pengujian dilakukan hanya dengancara, pengambilan sample base A yang ada di Stock file laludibawa ke laboratorium PUPR Kab. Kampar oleh kontraktorpelaksana PT. Bakti Aditama PT.

Sapta Karya (KSO), pengujian dilakukan hanyadengan cara, pengambilan sample base B yang ada di Stock filelalu dibawa ke laboratorium PUPR Kab. Kampar oleh kontraktorpelaksana PT. Bakti Aditama PT.

peningkatan jalankampung pinangteluk jering kecamatan Tambang kabupatenKampar pada Dinas PUPR kabupaten Kampar Tahun Anggraan2019 tersebut adalah sebagai berikut :1.

PPTK PUPR Kab.

Selaku PPK PUPR Kab. Simeulueb. SaksiAFIT LINON, ST. Selaku PPK PUPR Kab. Simeuluec. Terdakwa DEDI ALKANA, S.T BIN. MA.

Selaku PPK PUPR Kab. Simeulueb. Saksi AFIT LINON, ST. Selaku PPK PUPR Kab. Simeuluec. Terdakwa DEDI ALKANA, S.T BIN. MA.

Suci baru dipinjam oleh saudara Mumun yang merupakanPNS PUPR Kab.

Simeulue,agama Islam, pekerjaan PNS pada Kantor Dinas PUPR Kab.

: 1.03 01 02 03 5 2 pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kaimana tanggal 1 Februari 2017 dengan uraian Belanja Modal Kegiatan Pematangan + Talud Lokasi PLTG (100 m x 200 m);4. 1 (satu) Bundel Berita Acara Pembayaran Termin I 50% (lima puluh persen) Nomor : 621.9 / 188 / BAP / 2017 Tanggal 06 Nofember 2017;5. 1 (satu) Bundel Berita Acara Pembayaran Termin II 100% (seratus persen) Nomor : 621.9 / 489 / BAP / 2017 Tanggal 18 Desember 2017;6. 1 (satu) Bundel Dokumen Kontrak Nomor : 602 / 71 / PUPR

/ 2017 Tanggal 25 September 2017;7. 1 (satu) Rangkap Fotocopy Dokumen Pencairan SPP-LS nomor : 028/SPP- LS/DAU/PUPR/2017 tanggal 15 November 2017, SPM-LS Nomor: 028/SPM- LS/DAU/PUPR/2017 tanggal 15 November 2017 dan SP2D-LS Nomor : 028/SP2D- LS/DAU/PUPR/2017 tanggal 15 November 2017;8. 1 (satu) Rangkap Fotocopy Dokumen Pencairan SPP-LS nomor : 088/SPP- LS/DAU/PUPR/2017 tanggal 19 Desember 2017, SPM-LS nomor : 088/SPM- LS/DAU/PUPR/2017 tanggal 19 Desember 2017 dan SP2D-LS Nomor: 088/SP2D- LS/DAU

/PUPR/2017 tanggal 19 Desember 2017;9. 1 (satu) Bundel Foto Copy Dokumen Pengadaan secara elektronik Pekerjaan Pematangan + Talud Lokasi PLTG (100 M x 200 M)Nomor : 01 / DOK-LEL / PEMATANGAN.TALUD-PLTG / PUPR / 2017 TANGGAL 25 Agustus 2017;10. 1 (satu) Rangkap Foto Copy Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Kaimana Nomor: 800 / 18 / PU / 2017, Tanggal 7 Februari 2017, tentang penunjukan Panitia Pengadaan Barang Dan Jasa Pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan

Christian Tulak, ST selaku KonsultanPengawas menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan nomor621.9/485/PUPR/2017, yang menyatakan telah mengadakan pemeriksaanopname atas pelaksanaan pekerjaan pematangan lahan dan talud lokasiPLTG berdasarkan kontrak nomor : 602/71/PUPR/2017 tanggal 25September 2017 maka dinyatakan bahwa pekerjaan telah di laksanakan100% (seratus persen) serta juga menandatangani Berita Acara KemajuanPekerjaan nomor 621.9/486/PUPR/2017 dengan mengetahui Saksi CECILIAESTI TRI

/ 2017Tanggal 25 September 2017;7. 1 (satu) Rangkap Fotocopy Dokumen Pencairan SPPLS nomor :028/SPP LS/DAU/PUPR/2017 tanggal 15 November 2017, SPMLSNomor: 028/SPM LS/DAU/PUPR/2017 tanggal 15 November 2017 danSP2DLS Nomor : 028/SP2D LS/DAU/PUPR/2017 tanggal 15 November2017;8. 1 (satu) Rangkap Fotocopy Dokumen Pencairan SPPLS nomor :088/SPP LS/DAU/PUPR/2017 tanggal 19 Desember 2017, SPMLSnomor : 088/SPM LS/DAU/PUPR/2017 tanggal 19 Desember 2017 danHal. 37 dari 76 hal.

/ 2017Tanggal 25 September 2017;1 (satu) Rangkap Fotocopy Dokumen Pencairan SPPLS nomor :028/SPP LS/DAU/PUPR/2017 tanggal 15 November 2017, SPMLSNomor: 028/SPM LS/DAU/PUPR/2017 tanggal 15 November 2017 danSP2DLS Nomor : 028/SP2D LS/DAU/PUPR/2017 tanggal 15 November2017;1 (satu) Rangkap Fotocopy Dokumen Pencairan SPPLS nomor :088/SPP LS/DAU/PUPR/2017 tanggal 19 Desember 2017, SPMLSnomor : 088/SPM LS/DAU/PUPR/2017 tanggal 19 Desember 2017 danSP2DLS Nomor: 088/SP2D LS/DAU/PUPR/2017 tanggal 19 Desember2017

dan talud lokasipembangunan PLTG (100 M x 200 M) pada Dinas Pekerjaan Umum danPenataan Ruang (PUPR) Kabupaten Kaimana berdasarkan Surat Perjanjian(Kontrak) Nomor: 602/212/PUPR/2017 tanggal O08 November 2017Hal. 64 dari 76 hal.

/ 2017Tanggal 25 September 2017;1 (satu) Rangkap Fotocopy Dokumen Pencairan SPPLS nomor :028/SPP LS/DAU/PUPR/2017 tanggal 15 November 2017, SPMLS Nomor: 028/SPM LS/DAU/PUPR/2017 tanggal 15 November2017 dan SP2DLS Nomor : 028/SP2D LS/DAU/PUPR/2017tanggal 15 November 2017;1 (satu) Rangkap Fotocopy Dokumen Pencairan SPPLS nomor :088/SPP LS/DAU/PUPR/2017 tanggal 19 Desember 2017, SPMLS nomor : 088/SPM LS/DAU/PUPR/2017 tanggal 19 Desember2017 dan SP2DLS Nomor: 088/SP2D LS/DAU/PUPR/2017tanggal 19 Desember

SUFNIR
Tergugat:
Pemerintah RI qq Menteri PUPR qq Dirjen Bina Marga qq Satuan Pejabat Pembuat Komitmen

Menteri PUPR qq. Dirjen Bina Marga qq. Satuan Pejabat PembuatKomitmen (PPK) Pengadaan Tanah Jalan Tol CibitungCilincing, beralamat di JalanPattimura No. 20, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, selanjutnya akan disebutTERLAWAN;Adapun mengenai duduk persoalannya adalah sebagai berikut:1.

SehinggaPermohonan Eksekusi Penyerahan Lahan dengan Konsinyasi dariKementerian PUPR harus ditolak, terbukti error in persona dan error in objecto,menyebabkan Permohonan Kementerian PUPR cacat formil dan tidak memilikidasar hukum, karena terjadi Suatu kekeliruan atau kekhilafan yang nyata;Bahwa Pelawan tidak pernah menandatangani dan tidak pernah menerimaUndangan musyawarah dan rapatrapat dan tidak pernah menghadiri rapatrapat tersebut, termasuk rapat dengan KJPP Toto Suharto dan Rekan dankarenanya

Satgas Desa tidaktertid dan tidak teliti dalam menjalankan tugas P2T dan PUPR, sehinggatujuan Pemerintah membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakatmenjadi sebaliknya yang terjadi dan tidak ada transparansi, bahkan sengajasalah memberikan informasi, seharusnya protes ke pengadilan tapidiarahkan kepada BPN sehingga PELAWAN berpotensi kehilangan hakhaknya dalam proses peradilan yang jujur dan fair.

Fotocopy Surat Pernyataan Keberatan kepada P2T /PUPR diterima tanggal22.8.2017, bukti P6b;8. Fotocopy Surat Pernyataan Keberatan yang menjebak Pelawan agarkeberatannya daluwarsa, karena tidak ditujukan ke pengadilan, atas informasiyang keliru dari Kantah BPN, bukti P6c;9. Fotocopy Surat Undangan Musyawarah tanggal 4.8.2017 untuk tanggal rapat10.8.2017, bukti P7;10.

Mengapa tanah Pelawan harus dieksekusi,pada hal segala prosedur pembebasan banyak yang dilangkahi atau secaraformal penuh cacat tidak sesuai dengan UU No. 2 th 2012 dan SOP yangditetapbkan oleh pemerintah ic Menteri PUPR.

Pemohon:
KEMENTERIAN PUPR DIREKTORAT JALAN BEBABS HAMBATAN SATKER PENGADAAN TANAH JALAN TOL WILAYAH II
Termohon:
Drs. Aiyub Yusuf

Pemohon:
Husna Syarif
Termohon:
1.Kepala Kantor Pertanahan Kota Bekasi
2.Kementrian PUPR (Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat)

Toba Samosir ada mengirimkan surat permohonanbantuan alat berat ke Dinas PUPR (Pekerjaan Umum danPerumahan Rakyat) Kab.

Toba Samosir ke Dinas PUPR (Pekerjaan Umumdan Penataan Ruang).Bahwa benar jabatan saksi di Dinas PUPR (Pekerjaan Umum danPenataan Ruang) Kab. Toba Samosir yaitu selaku Kabid Peralatan.Bahwa benar tugas dan tanggung jawab saksi selaku KabidPeralatan Dinas PUPR (Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang)Kab. Toba Samosir yaitu penyedia alat berat untuk kegiatanmasyarakat sesuai dengan permohonan yang masuk ke DinasPUPR (Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang) Kab.

Bahwa Pihakpihak yang menandatangani Kontrak Pinjam Pakaialat adalan saksi Henry ButarButar (Camat Uluan), saksi MajuSimangunsong (Kabid Peralatan Dinas PUPR Kab. Toba), danDarlin Sagala (Kadis PUPR Kab. Toba).

Camat Uluan mengajukan permohonan pinjam pakai kepadaDinas PUPR Kab. Toba;b. Dinas PUPR Kab. Toba mengajukan permohonan persetujuanpinjam pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepadaBupati melalui Sekda Kab. Toba berdasarkan permohonan dariCamat Uluan;c. Surat pernyataan dari Dinas PUPR Kab. Toba bahwapelaksanaan pinjam pakai tidak mengganggu pelaksanaan tugasdan fungsi penyelenggaraan pemerintahan daerah;d.

Penyerahan alat berat jenis Excavator dari Dinas PUPR Kab.Toba kepada Camat Uluan yang dituangkan dalam Berita AcaraSerah Terima (BAST);Dengan demikian, seharusnya yang bertanggung jawab secaraHukum adalah Bupati Toba, Sekda Kab. Toba, Dinas PUPR Kab.Toba dan Camat Uluan;Bahwa saksi Maju Simangunsong dalam persidangan mengakulbahwa tidak ada koordinasi antara Dinas PUPR Kab. Toba denganDinas Kehutanan Kab. Toba, sementara Dinas PUPR Kab.

Ketetapan KEDUA Kepmen PUPR 382/KPTS/M/2018 sepanjangfrasa Menetapkan perubahan sistem pengumpulan tol dengan 1(satu) kali transaks/b.

Bahwa Kepmen PUPR No. 382/KPTS/M/2018 dan KepmenPUPR No. 710/KPTS/M/2018 merupakan penetapan (beschikking)dan bukan sebagai peraturan (regeling), sehingga Kepmen PUPR No.382/KPTS/M/2018 dan Kepmen PUPR No. 710/KPTS/M/2018 bukantermasuk peraturan perundangundangan sebagaimana dimaksuddalam Pasal 7 dan Pasal 8 UndangUndang Nomor 12 Tahun 2011tentang Pembentukan Peraturan PerundangUndangan yang bukanmerupakan hierarki dan jenis peraturan perundangundangan.13.

Konkret yaitu bentuk dari Penetapan tertulis tersebut berupaKepmen PUPR No. 382/KPTS/M/2018 dan Kepmen PUPR No.710/KPTS/M/2018:c. individual yaitu Kepmen PUPR No. 382/KPTS/M/2018 danKepmen PUPR No. 710/KPTS/M/2018 tersebut ditetapkan bagipengguna jalan tol sesuai ruas jalan tol;d. final artinya atas Kepmen PUPR No. 382/KPTS/M/2018 danKepmen PUPR No. 710/KPTS/M/2018 tersebut tidakmemerlukan lagi persetujuan dari pejabat yang lebih tinggi:e. menimbulkan akibat hukum, yaitu sejak Kepmen PUPR No.382/

Bahwa Pemohon mengajukan uji materiil terhadap ketentuanKepmen PUPR No. 382/KPTS/M/2018 dan Kepmen PUPR No.710/KPTS/M/2018 yang dianggap bertentangan dengan Pasal 2 danPasal 48 ayat (1) dan ayat (2) UndangUndang Nomor 38 Tahun 2004tentang Jalan (selanjutnya disebut UU Jalan).2.

Bahwa perhitungan besaran tarif tol pada Kepmen PUPR No.382/KPT S/M/2018 dan Kepmen PUPR No. 710/KPTS/M/2018 tidakmenggunakan besaran laju inflasi sebagai dasar penyesuaian tarifmengingat bahwa penerbitan Kepmen PUPR No.382/KPTS/M/2018 dan Kepmen PUPR No. 710/KPTS/M/2018bukan terkait penyesuaian tarif sebagaimana dimaksud dalamPasal 48 ayat (3) UU Jalan, tetapi perubahan sistem pengumpulantol sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (7) PP Jalan Tol.Bahwa perubahan ini bukan merupakan penyesuaian tarif tol

Simeulue tahun 2017, dan saksi juga tidaktahu apakah ada pengajuan lainnya namun saksi mengetahui ada Suratdari Dinas PUPR tanggal 8 Agustus 2017 Telaahan staf usulan Renjaperubahan Dinas PUPR Kab.

Ir.Halaman 29 dari 231 Putusan Nomor 9/Pid.SusTPK/2021/PN BnaALI HASMI selaku Kepala Dinas PUPR Kab. Simeulu dan Saksi tiak bisamemperlihnatkan terhadap Dokumen Penyusunan KAK tersebutdikarenakan Dinas PUPR Kab.

Suci baru dipinjam oleh saudara Mumun yang merupakanPNS PUPR Kab.

MUTIAANANDA;Bahwa namanama pihak dinas PUPR Kab.

Jinu dibawah sumpah pada pokoknyamenerangkan sebagai berikut:Bahwa saksi adalah Kepala Dinas PUPR Kabupaten Simeulue dansebagai Pengguna Anggaran pada kegiatan pemeliharaan jalan danjembatan pada Dinas PUPR Kab.

Penggugat:
Aidil Achmad Jaya
Tergugat:
Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas PUPR Tahun 2018
Turut Tergugat:
1.Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Lampung Utara
2.Ketua DPRD Kabupaten Lampung Utara
3.Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Lampung

Domi untuk berunding mencari jalan keluaruntuk menghitung volume pekerjaan yang telah dilaksanakan oleh Penggugat.Di mana pada saat itu disepakati bersama kedua belah pihak untukmemilih Dinas PUPR Kab. Kupang sebagai Tim Arbitrase untukmenghitung pekerjaan yang sudah dilaksanakan dan disepakati juga bahwaHal. 5 dari 31 hal. Putusan Nomor 168/PDT/2019/PT KPG15.16.17.18.19.hasil dari perhitungan Dinas PUPR Kab.

RoteKaraginan Nusantara Indonesia;Bahwa atas dasar Surat dari Tergugat tersebut pihak Dinas PUPR Kab.Kupang mengeluarkan surat Persetujuan Tanggal 22 Januari 2018, Nomor045.2/03/PU/2018 yang memuat persyaratan persyaratan untuk dipenuhikedua belah pihak, hal mana Tergugat menyetujuinya sesuai dengan SuratPersetujuan/Pernyataan dari Pihak Tergugat Nomor: 06/PT/RKNII/2018Tertanggal 25 Januari 2018;Bahwa Dinas PUPR Kab.

Kupang sebagai Arbiter untuk melakukan Tugasnya sebagai Arbiternamun sebelum kedatangan Dinas PUPR Kab. Kupang/Arbiter keLapangan Tablolong Pihak Tergugat melalui Sdr. Domi menyatakanpembatalan berhubung Tenaga Teknik dari pihak Tergugat belum siapsampai batas waktu tidak ditentukan;Bahwa karena terlalu lama tidak mendapatkan jawaban dari pihak Tergugatakhirnya pihak Dinas PUPR Kab.

Kupang dengan cara tidak menghadiri pemeriksaan bersama Arbiteryang telah dijadwalkan oleh Arbiter Tanggal 7 Februari 2017, padahal yangmenyurati Dinas PUPR Kab.

Kupang dengan cara tidak menghadiri pemeriksaan bersamaArbiter yang telah dijadwalkan oleh Arbiter Tanggal 7 Februari 2017,padahal yang menyurati Dinas PUPR Kab. Kupang adalah Terugatsendiri melalui Surat dari Tergugat dengan Kode RKN/X/2017 Tertanggal19 Oktober 2017;Hal. 8 dari 31 hal.