pemohon;bahwa oleh karena pemohon selaku pemegang saham 44 % dari paratermohon, maka berdasarkan pasal 110 ayat (1) jo pasal 110 ayat (3) UndangUndang No.1 tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas berhak untuk mengajukanpermohonan pemeriksaan atas para termohon tersebut;bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka permohonan pemeriksaan ini diajukan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat agar Pengadilan NegeriJakarta Pusat mengeluarkan penetapan untuk mengangkat dan menunjuk timahli guna melakukan audit investigasi

Mengangkat dan menunjuk tim ahli untuk melakukan audit investigasi/special audit investigasi yang independent secara khusus ahli dalambidang hukum, akutansi dan perkebunan kelapa sawit, yakni gunamelakukan special audit/audit investigasi ketiga perusahaan patungantersebut, yakni pada Kantor Pusat ketiga perusahaan patungan tersebut(Jakarta Pusat, Gajah Mada Towe, 20" Floor, suite 01, Jalan Gajah MadaNo.1926 dan Kantor cabang ketiga perusahaan patungan tersebut (dahuluJalan Ahmad Yani No.6B, Pangkalpinang

INDONESIA SECURITY KONSULTASI INVESTIGASI (PT. ISKI), ; BUDI SULISTIYO, HARIJONO, dkk.

INDONESIA SECURITY KONSULTASI INVESTIGASI (PT.ISKI), Perseroan, beralamat di Jalan Kompleks Rukan PermataSenayan Blok A/26, Jalan Tentara Pelajar Jakarta, dalam hal inimemberi kuasa kepada : 1. JULIANTI, SH., 2. GUSTI AYUSANTI PUJIATI, SH.,MH., 3. SWANDY, SH., 4. BETTYTJIANDRA, SH., para Advokat, berkantor di Jalan Daan MogotKm.20 No. 26 Kebon Besar Tangerang, berdasarkan surat kuasakhusus tertanggal 23 Maret 2009, Pemohon Kasasi dahuluTergugat ;melawan:1. BUDI SULISTIYO, beralamat di Komp.

Bahwa seluruh Penggugat adalah anggota Serikat Pekerja IndonesiaSecurity Konsultasi Investigasi (SP ISKI), dengan nomor BuktiPencatatan537/V/P/XII/2007 tertanggal 18 Desember 2007 yang dikeluarkan olehKepala Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kotamadya JakartaSelatan ;3.

Indonesia Security Konsultasi Investigasi (PT.ISKI) yang bertindak sebagai TERGUGAT yang PEMOHON KASASImohonkan kasasinya saat ini merupakan persidangan yang ke 3 (tiga) yangdiperiksa di PHI. Adapun persidangan pertama di Register di bawah No.90/PHI.G/2008/PN.JKT.PST. telah diputus pada tanggal 28 Juli 2008dengan putusan NO (atau tidak dapat diterima) dengan amar putusansebagai berikut :MENGADILI1. Mengabulkan eksepsi Tergugat;2.

INDONESIA SECURITY KONSULTASI INVESTIGASI (PT.

yang dalam tingkat kasasi ini besarnya sebagaimanayang disebutkan dalam amar di bawah ini ;Memperhatikan pasalpasal dari UndangUndang No. 2 Tahun 2004,UndangUndang No. 4 Tahun 2004, UndangUndang No. 14 Tahun 1985sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan UndangUndang No. 5Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan UndangUndang No. 3 Tahun 2009serta peraturan perundangundangan lain yang bersangkutan ;MENGADILI:Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : PT.INDONESIA SECURITY KONSULTASI INVESTIGASI

No. 638 K/Pid.Sus/2018audit investigasi berwenang atau berhak melakukan perhitungankerugian keuangan negara;Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, putusanJudex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atauundangundang, maka permohonan kasasi dari Pemohon KasasiIl/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut dinyatakanditolak;Menimbang bahwa telah terjadi perbedaan pendapat (dissentingopinion) dalam musyawarah Majelis Hakim dan telah diusahakan dengansungguhsungguh

.;INSPEKTUR BIDANG INVESTIGASI PADA INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA.;

HADI POERNOMO VS INSPEKTUR BIDANG INVESTIGASI PADA INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN KEUANGAN RI;

jawab InspekturBidang Investigasi (Lanjutan ST332/lJ/2010 tanggal 18 Maret2010;.

Bank Central Asia(PT.BCA) Tahun Pajak 1999, sehingga Tergugat menerbitkan objeksengketa a quo untuk melakukan investigasi;.

Objek sengketa a quo merupakan landasan hukum yang mendasariterbitnya Laporan Hasil Audit Investigasi IBI Itjen Kemenkeu.Seharusnya landasan hukum tersebut didasari oleh Surat Tugas yangdikeluarkan oleh Inspektur Jenderal, bukan oleh Tergugat sesuaiPedoman Audit Investigasi Inspektorat Bidang Investigasi padaInspektorat Jenderal Departemen Keuangan Tahun 2007;Ill.

Tergugat Melanggar Pedoman Audit Investigasi Inspektorat BidangInvestigasi Pada Inspektorat Jenderal Departemen Keuangan Tahun 2007;1Dalam Pedoman Audit Investigasi Inspektorat Bidang Investigasi padaInspektorat Jenderal Departemen Keuangan Tahun 2007 angka 3.24Bagian III Uraian Hasil Audit butir 4 dinyatakan: ST /RJEN No.

Inspektur Jenderal(Eselon I); Sehingga KeputusanT ergugat melanggarPeraturanperundangundangan, Pedoman Audit Investigasi InspektoratBidang Investigasi Pada Inspektorat Jenderal Departemen Keuangantahun 2007 Halaman 78/153 Bab Umum angka 1.2 :*...

MOHAMMAD BAHALWAN;DEPUTI KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN (BPKP) BIDANG INVESTIGASI

Ide Anak Agung Gde Agung lot #5.1,Kawasan Mega Kuningan, Jakarta Selatan 12950, berdasarkanSurat Kuasa Khusus Nomor : 434 Kantor Notaris Teheran,tanggal 9 Juli 2014, selanjutnya disebut sebagai,PENGGUGAT INTERVENSI 1 s/d 5 ;Melawan :DEPUTI KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DANPEMBANGUNAN (BPKP) BIDANG INVESTIGASI, berkedudukan di JalanPramuka Nomor 33, Jakarta Timur. 13120. Dengan ini memberiKuasa kepada Triyono Haryono, SH.,MH, Alexander RubiSatyoadi, SE.,CFE.,CFrA, M. Muslihuddin, SH.

Deputi Bidang Investigasi ; Dengan demikian terbukti bahwa Tergugat dalam perkara ini adalahPejabat Tata Usaha Negara yang merupakan bagian dari pejabat struktural1010BPKP sebagai Badan yang termasuk kedalam kategori LembagaPemerintah NonDepartemen yang melaksanakan urusan pemerintahanyang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden selakukepala eksekutif/pemerintahan ; Berisi Tindakan Hukum Tata Usaha Negara Berdasarkan PeraturanPerundangUndangan yang Berlaku ; Sesuai dengan UndangUndang

Surat Deputi Kepala BPKP bidang investigasi Nomor S949/D6/02/2013 tanggal 30 Desember 2013 perihal Audit dalam RangkaPenghitungan Kerugian Keuangan Negara ; 22223.

Surat Tugas Direktur Investigasi BUMN dan BUMD Nomor ST202/D602/2013 tanggal 30 Desember 2013 ; Bahwa, berdasarkan Dasar Penugasan sebagaimana dimaksud dalamlampiran Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan KerugianKeuangan Negara Atas Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi padaPekerjaan Pengadaan Barang/Jasa Life tIme Extension (LTE) Gas Turbine(GT) 2.1 dan GT 2.2 PLTGU Blok 2 di Belawan Tahun 2012 yangmerupakan bagian integral dan tidak terpisahkan dengan Keputusan TUNtersebut, telah secara nyata

Surat Deputi Kepala BPKP bidang investigasi Nomor S949/D6/02/2013 tanggal 30 Desember 2013 perihal Audit dalam RangkaPenghitungan Kerugian Keuangan Negara ; 3. Surat Tugas Direktur Investigasi BUMN dan BUMD NomorST202/D602/2013 tanggal 30 Desember 2013 ; Bahwa, dasar penugasan sebagaimana dimaksud di atas, nyatanyatabukanlah berdasarkan dari hasil pemeriksaan badan peradilan sebagaimanadiatur dalam perundangundangan yang berlaku.

HADI POERNOMO vs INSPEKTUR BIDANG INVESTIGASI PADA DIREKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN KEUANGAN RI

Wasesa, beralamat di Jakarta Selatan, berdasarkan SuratKuasa Khusus tanggal 6 Juni 2018;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanINSPEKTUR BIDANG INVESTIGASI PADA INSPEKTORATJENDERAL KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIKINDONESIA, tempat kedudukan di Jalan Dr.

INDONESIA SECURITY KONSULTASI INVESTIGASI (PT. ISKI) tersebut ;

INDONESIA SECURITY KONSULTASI INVESTIGASI (PT. ISKI) VS 1. BUDI SULISTIYO, DKK

INDONESIA SECURITY KONSULTASI INVESTIGASI (PT.ISKI), beralamat di Kompleks Rukan Permata Senayan Blok A/26, Jl.Tentara Pelajar Jakarta 12210, yang diwakili oleh Nani Wati, selakuDirektur Utama, dalam hal ini memberi kuasa kepada 1. Julianti, S.H., 2.I. Gusti Ayu Santi, S.H., M.H., 3. Swandy, S.H., Advokat dan KonsultanHukum pada Kantor Hukum Julianti , S.H., & Rekan yang beralamat diJl.

Penggugat tidak boleh bekerja lagi sejak 23 Nopember 2007.Bahwa seluruh Penggugat adalah anggota Serikat Pekerja Indonesia SecurityKonsultasi Investigasi (SP ISKI), dengan nomor Bukti Pencatatan 537/V/P/XII/2007 tertanggal 18 Desember 2007 yang dikeluarkan oleh Kepala SukuDinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kotamadya Jakarta Selatan.Bahwa SP ISKI berafiliasi ke Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia (OPSI)berdasarkan Surat Permohonan SP ISKI ke Dewan Eksekutif Nasional OPSItanggal 24 Desember 2007,

INDONESIASECURITY KONSULTASI INVESTIGASI (PT.

DASTUA GULTOM; DEPUTI KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DANPEMBANGUNAN (BPKP) BIDANG INVESTIGASI;

HADI POERNOMO ; INSPEKTUR BIDANG INVESTIGASI PADA INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

Inspektur Bidang Investigasi (LanjutanST332/J/2010 tanggal 18 Maret 2010,.

Objek sengketa) a quo merupakan landasan hukum yangmendasari terbitnya Laporan Hasil Audit Investigasi IBI ItjenKemenkeu.

Seharusnya landasan hukum tersebut didasari olehHalaman 10 dari 47 halaman Putusan Nomor 58/G/2016/PTUNJKTSurat Tugas yang dikeluarkan oleh Inspektur Jenderal, bukanoleh Tergugat sesuai Pedoman Audit Investigasi InspektoratBidang Investigasi pada Inspektorat Jenderal DepartemenKeuangan Tahun 2007;Tergugat Melanggar Pedoman Audit Investigasi Inspektorat BidangInvestigasi Pada Inspektorat Jenderal Departemen Keuangan Tahun2007;1.Dalam Pedoman Audit Investigasi Inspektorat Bidang Investigasipada Inspektorat

melanggar Peraturanperundangundangan, Pedoman Audit Investigasi InspektoratBidang Investigasi Pada Inspektorat Jenderal DepartemenKeuangan tahun 2007 Halaman 78/153 bab Umum angka 1.2 :..

Surat Tugas yang menjadi objek sengketa yaituLaporan Hasil Audit Investigasi IBI tertanggal 17 Juni 2010, yang menurutPenggugat telah merugikan kepentingannya karena dari hasil LaporanHasil Audit Investigasi IBI tersebut telah mencermarkan nama baikPenggugat.

.;DEPUTI KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN (BPKP) BIDANG INVESTIGASI.;

Ide AnakAgung Gde Agung lot #5.1, Kawasan Mega Kuningan, Jakarta Selatan12950, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 434 Kantor NotarisTeheran, tanggal 9 Juli 2014, selanjutnya disebut sebagai pihakPENGGUGAT INTERVENSI 1 s/d 5/ PEMBANDING ;; MELAWAN:DEPUTI KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN(BPKP) BIDANG INVESTIGASI, berkedudukan di Jalan PramukaNomor 33, Jakarta Timur. 13120. Dengan ini memberi Kuasa kepadaTriyono Haryono, SH.,MH, Alexander Rubi Satyoadi, SE.,CFE.

DASTUA GULTOM;DEPUTI KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN (BPKP) BIDANG INVESTIGASI

Untukselanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT;MelawanDEPUTI KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN(BPKP) BIDANG INVESTIGASI, berkedudukan di JalanPramuka No. 33, Jakarta Timur. berdasarkan Surat KuasaKhusus Nomor : SKK3/SU04/2/2017, tanggal 31 Januari2017, memberikan Kuasa kepada : Syaifudin Tagamal, S.H.,M. Muslihuddin, S.H., M.H., Piping Effrianto, S.E., M.Si.,CfrA.. Rahmat Syaban N.Y. S.H., M.H., Mufti MargaSantoso, S.H., Dedi Sudjarwadi, S.H., Beni Subarjo, S.H.

Bukti T2 : Surat Deputi Kepala BPKP Bidang Investigasi Nomor :SR812/D6/01/2016, tanggal 9 November 2016 (fotokopisesuai dengan aslinya);3. Bukti T3 : Surat Direktur Penyidikan atas nama Jaksa Agung MudaTindak Pidana Khusus Nomor B953/F.2/F.d./04/2016,perihal Bantuan Perhitungan Kerugian Negara (PKKN),tanggal 22 April 2016 (fotokopi sesuai dengan aslinya);4.

Bukti T4 : Surat Deputi Kepala BPKP Bidang Investigasi Nomor :SR551/D6/01/2016, tanggal 11 Agustus 2016 yangdilampiri dengan Surat Tugas Nomor : ST338/D601/2016,tanggal 11 Agustus 2016 (fotokopi sesuai dengan aslinya);5. Bukti T5 : Surat Deputi Kepala BPKP Bidang Investigasi Nomor : S704/D6/01/2016, tanggal 5 Oktober 2016 yang dilampiridengan Surat Tugas Nomor : ST444/D601/2016, tanggal5 Oktober 2016 (fotokopi sesuai dengan aslinya);6.

Bukti T 17Surat Deputi Kepala BPKP Bidang Investigasi Nomor : S816/D6/01/2016, tanggal 10 November 2016 yangdilampiri dengan Surat Tugas Nomor : ST503/D601/2016,tanggal 10 November 2016 (fotokopi sesuai denganaslinya);Surat Panggilan Ahli Nomor : SPA4854/F.2/Fd.1/11/2016,tanggal 1 November 2016 (untuk atas nama TersangkaKamsudin, S.H., M.H.)

di Pengadilan Tipikor pada PNJakarta Pusat (fotokopi sesuai dengan aslinya);Surat Deputi Kepala BPKP Bidang Investigasi Nomor S196/D5/01/2017 tanggal 17 Maret 2017 yang dilampiriHalaman 79 dari 92 halaman.

ZULKARNAIN KARIM, SH CS LAWAN BADAN PENGAWAS KEUANGAN dan PEMBANGUNAN ( BPKP) DEPUTI BIDANG INVESTIGASI

Pemohon:
KONSULTASI DAN BANTUAN HUKUM INVESTIGASI
Termohon:
KEPALA KEPOLISIAN SEKTOR METRO GAMBIR

., Kesemuanya adalah Para Advokat, pada KANTORKONSULTASI & BANTUAN HUKUM INVESTIGASI berkantor di Patria ParkApartement & Office Building 27th Suite 2708, beralamat di JI. D. I.

DEPUTI KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN (BPKP) BIDANG INVESTIGASI, dk VS Ir. INDAR ATMANTO, DKK

Bahwa sebelumnya Direktur Investigasi Instansi Pemerintahmenugaskan TIM BPKP dengan Koordinator adalahHalaman 37 dari 172 halaman. Putusan Nomor 75 PK/TUN/2015A.2.Tergugat Il jelas mengeluarkan Surat Tugas Nomor : ST524/D601/3/2012 tertanggal 2 Oktober 2012 yang intinyaadalah :bees dengan ini Direktur Investigasi Instansi PemerintahDeputi Bidang Investigasi BPKP menugaskan :1. F. Hary Pitra Juwanto NIP. 19660203 198603 1 002Pengendali Teknis;2. Sukamto NIP. 19671225 199303 1 001 Ketua Tim;3.

Putusan Nomor 75 PK/TUN/20152).ghz/Generasi Tiga (3G) oleh PT Indosat, Tok dan PT Indosat MegaMedia (IM2);(Vide Copy Surat Deputi Kepala BPKP Bidang Investigasi No.

2 Oktober 2012 yang intinyaadalah :bees dengan ini Direktur Investigasi Instansi PemerintahDeputi Bidang Investigasi BPKP menugaskan :1.

DEPUTIKEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DANPEMBANGUNAN (BPKP) BIDANG INVESTIGASI., Il.

Lebih lanjutdalam Pasal Pasal 35 ayat (8) Keppres No 110 Tahun 2001 disebutkanDeputi Bidang Investigasi mempunyai tugas melaksanakan perumusandan pelaksanaan kebijakan di bidang investigasi.

UDAR PRISTONO, M.T;DEPUTI KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN (BPKP) BIDANG INVESTIGASI,

PENGGUGAT ;Melawan :DEPUTI KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DANPEMBANGUNAN (BPKP) BIDANG INVESTIGASI, berkedudukan di JalanPramuka Nomor 33, Jakarta Timur. 13120. Dengan ini memberiKuasa kepada Triyono Haryono, SH.,MH, M. Muslihuddin,SH.,MH, Irham, Ak.,CFE, Rahmat Syaban N.Y, SH.,MH,Mufti Marga Santoso, SH, Subroto, AK.,CFE.,DfrA,CA, HotmaMaya Marbun, SH, Yani Nurapriyani Mulyani, SH.,MH, TriEndang Mudiastuti, SH.,MSi, Dedi Sudjarwadi, SH, EnySuryawati, SH.

Instansi Pemerintah Nomor : ST232/D601/2014,tanggal 25 September 2014, dengan surat Pengantar Deputi kepala BPKPBidang Investigasi Nomor : SR692/D6/01/2014/ tanggal 25 September2014, hal Audit dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negaraatas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Armada Bus BuswayPaket I dan Paket II di Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta Tahune Bahwa, objek sengketa dan lampirannya tidak dikuasai olehPENGGUGAT pada saat mengajukan gugatan (kecuali copy dari copy)dengan

;Objek sengketa aquo memenuhi objek pemeriksaan PTUN karena telahmemenuhi ketentuan yang dirinci sebagaimana berikut : a Penetapan Tertulis : Bahwa, TERGUGAT adalah Pejabat TUN/Badan TUN sebagaimanaketentuan dalam UU PTUN yaitu Deputi Kepala Badan PengawasanKeuangan dan Pembangunan (BPKP) Bidang Investigasi, maksud dariobjek sengketa jelas sebagaimana disebutkan dalam isinya dan surattersebut jelas ditujukan kepada yang disebutkan dalam objek sengketa aBahwa, objek sengketa terdiri dari 2 bagian

yaitu Surat PengantarBLHPKKN disebut surat TERGUGAT/ objek sengketa aquo danlampiran berupa LHPKKN disebut laporan Tim Audit/ lampiran objeksengketa aquo; Bahwa, objek sengketa aquo dicetak diatas kertas warna putih (ukuranA4 / Kuarto/ Letter) dengan format sebagaimana telah ditentukan padaPeraturan Kepala BPKP Nomor : PER1314/K/D6/2012, tentangPedoman Penugasan Bidang Investigasi yaitue Surat TERGUGAT Nomor : SR993/D6/01/2014,tanggal 23 Desember 2014, mengacu padaLampiran B.06, dan ; e Lampiran

; Bahwa, TERGUGAT dengan jabatan Kepala c/q Deputi BidangInvestigasi pada Lembaga Pemerintah Non Departemen yangmelaksanakan urusan pemerintahan; Bahwa, Tim Audit yang membuat Lampiran objek sengketaLHPKKN adalah pegawai BPKP dan melaksanakan penghitunganberdasarkan Surat Tugas Direktur Investigasi Instansi PemerintahNomor : ST232/D601/2014, tanggal 25 September 2014, denganSurat Pengantar Deputi Kepala BPKP Bidang Investigasi Nomor :SR692/D6/01/2014/ tanggal 25 September 2014, hal Audit dalamRangka

CHRIS LEO MANGGALA, dk vs DEPUTI KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN (BPKP) BIDANG INVESTIGASI, dk

Putusan Nomor 491 K/TUN/2015melawan:DEPUTI KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DANPEMBANGUNAN (BPKP) BIDANG INVESTIGASI, tempat kedudukan diJalan Pramuka Nomor 33, Jakarta Timur 13120, dalam hal ini memberikuasa kepada: 1. Triyono Haryono, SH.,MH., 2. Alexander Rubi Satyoadi,SE.,CFE.,CfrA., 3. M. Muslihuddin, SH.,MH., 4. Sugiharto, SE.,CfrA.,CA.,5. Joko Supriyanto, Ak.,CfrA., 6. Rahmat Syaban N.Y,SH.,MH., 7. MuftiMarga Santoso, SH., 8. Hotma Maya Marbun, SH., 9. Yani NurapriyaniMulyani, SH.

Deputi Bidang Investigasi;Dengan demikian terbukti bahwa Tergugat dalam perkara iniadalah Pejabat Tata Usaha Negara yang merupakan bagiandari pejabat struktural BPKP sebagai Badan yang termasukHalaman 5 dari 98 halaman. Putusan Nomor 491 K/TUN/2015kedalam kategori Lembaga Pemerintah NonDepartemenyang melaksanakan urusan pemerintahan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Presiden selakukepala eksekutif/pemerintahan;c.

Surat Deputi Kepala BPKP bidang investigasi Nomor S949/D6/02/2013 tanggal 30 Desember 2013 perihal Audit dalamRangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara;3.

Surat Tugas Direktur Investigasi BUMN dan BUMD NomorST202/D602/2013 tanggal 30 Desember 2013;Bahwa, berdasarkan Dasar Penugasan sebagaimana dimaksuddalam lampiran Laporan Hasil Audit Dalam RangkaPenghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Kasus DugaanTindak Pidana Korupsi pada Pekerjaan Pengadaan Barang/JasaLife tlme Extension (LTE) Gas Turbine (GT) 2.1 dan GT 2.2PLTGU Blok 2 di Belawan Tahun 2012 yang merupakan bagianintegral dan tidak terpisahkan dengan Keputusan TUN tersebut,Halaman 14 dari 98

Surat Deputi Kepala BPKP Bidang Investigasi NomorS$949/D6/02/2013 tanggal 30 Desember 2013 perihal Auditdalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara;3. Surat Tugas Direktur Investigasi BUMN dan BUMD NomorST202/D602/2013 tanggal 30 Desember 2013;Bahwa, dasar penugasan sebagaimana dimaksud di atas, nyatanyata bukanlah berdasarkan dari hasil pemeriksaan badanperadilan sebagaimana diatur dalam perundangundangan yangberlaku.

Perjanjian Kerja Nomor: 12/SPKENG/P2IPDep.II/PDT/IX/2009 tanggal 7 September 2009 sehingga perbuatan Terdakwamerupakan perbuatan melawan hukum karena Terdakwa demi memperkayadiri sendiri atau orang lain atau korporasi telah menelantarkan proyekpembangunan pembangkit listrik tenaga Mikro Hidro di Kabupaten MamujuUtara sehingga aliran listrik yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat tidakdapat dipenuhi oleh Pemerintah;Bahwa lembaga lain selain BPK misalnya BPKP, untuk dan atas nama BPKdapat melakukan audit investigasi

Penggugat:
Lembaga Swadaya Masyarakat - Jaring & Investigasi Kejahatan Aparat (LSM-JIHAT)
Tergugat:
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blitar

BENTENG BIRO INVESTIGASI NUNUSAKU