Nomor 64 PK/Pdt/2018.kekeliruan yang nyata dari putusan Judex Juris yang membenarkanpenerapan hukum Judex Facti Pengadilan Tinggi Surabaya yangmenguatkan Putusan Pengadilan Negeri Lamongan Nomor17/Pdt.G/2004/PN Lmg. tanggal 13 April 2005;Bahwa bukti novum yang diajukan oleh Pemohon PeninjauanKembali yang diberi tanda PK.1, dan PK.2. tidak bersifat menentukan,karena tidak terkait dengan kepemilikan Para Tergugat atas objek sengketadan bukti novum yang diberi tanda PK.3 sampai dengan PK.8 merupakanbukti

A/252/IX/202 atasnama wajib lapor Anak Agung Gede Lanang alias guti Gurah Jeguyang dibuat oleh Panitia Landreform Daerah Tingkat I/Kota PrajaBadung tertanggal 24 September 1961;Bahwa berdasarkan bukti novum tersebut di atas dijelaskan bahwa terhadaptanahtanah milik alm Gusti Ngurah Jegu alias Anak Agung Gede Lanang yangmenjadi objek dari Program Landreform.

No. 85 PK/Pdt/20111964;Bahwa bukti Novum tersebut di atas menjelaskan tanahtanah Jiwa Danamilik Anak Agung Gede Lanang alias Gusti Ngurah Jegu yang disahkan atauditolak oleh Penitia Landreform Daerah Tk. Il.

Badung;Bahwa berdasarkan bukti Novum tersebut terungkap suatu fakta baruterhadap dailildalil gugatan para Termohon Peninjauan Kembali yangmenyatakan mengaku memiliki hak waris atas tanah milik Gusti Ngurah Jegusebagaimana dimaksud dalam: 1. pipil No. 13 persil 33b Il seluas 0,820 ha; 2.pipil No. 13 persil 35 Il seluas 0,970; adalah tidak benar dan tidak berdasarkanhukum karena berdasarkan Surat Daftar tanah Jiwa Dana yang Disahkan atauditolak oleh Panitia Landreform Daerah Tingkat Il Badung tertanggal

25 Agustus1964 No. 473/XX/2002/1964 pada urutan nomor 20 dan 21, tanah yangdimaksud oleh para Termohon Peninjauan Kembali merupakan tanah JiwaDana yang ditolak oleh Panitia Landreform sehingga atas penolakan tersebutmenimbulkan akibat hukum tanah tersebut dilepaskan haknya kepadaNegara/Pemerintah dan kemudian diberikan ganti rugi oleh karenanya paraTermohon Peninjauan Kembali tidak memiliki hak atas tanah yang menjadiobjek perkara aquo;Bahwa berdasarkan bukti novum di atas terbukti, terhadap tanahtanah

(bukti Novum PK1), Surat Ukur Nomor 22/Pelabuhanratu/2010 seluas 932 m/?

(bukti Novum PK3)terletak di Blok Cangehgar I Kp. Cangehgar RT 002 RW 02, Kp. Cangehgar,Kelurahan Pelabuhanratu, Kecamatan Pelabuhanratu, Kabupaten Sukabumi atasdasar Pemberian Hak Milik dari Tanah Negara bekas HGU Nomor 10/Pelabuhanratu dengan batasbatas sebagai berikut :e Utara : Tanah H. Nana Adril ;e Timur : Jalan Raya Ahmad Yani ;Hal. 23 dari 42 hal. Put. No. 201 PK /Pdt/ 2013e Selatan : Tanah Dra.

EmmySusilawati (bukti Novum PK1), Surat Ukur Nomor 22/ Pelabuhanratu/2010seluas 932 m? terletak di Blok Cangehgar Kp. Cangehgar RT 002 RW 02 Kp.Cangehgar, Kelurahan Pelabuhanratu, Kecamatan Pelabuhanratu, KabupatenSukabumi atas dasar konversi/ Pengadukan Hak dengan batasbatas sebagaiberikut:e Utara : Tanah H.

Ece Saepudin;e Timur : Jalan Ahmad Yani;e Selatan : Tanah Indra Firmansyah dan Maman Suparman;e Barat : Tanah Asep Barkah dan Endah ;2 Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Nomor 32.04.100.011.0100691.0 atasnama Indra Firmansyah (bukti Novum PK3) luas 135 m* terletak di BlokCangehgar I Kp. Cangehgar RT 002 RW 02, Kp.

Latifah Triana Gandawati (bukti Novum PK2) luas 405 m7 terletakdi Blok Cangehgar I Kp. Cangehgar RT 002 RW 02 Kp.

Menguraikan surat bukti (Novum) bertanda PK1 yaitu surat pernyataanyang dibuat oleh Turut Termohon Peninjauan Kembali (Raga Maru)dengan Pemohon Peninjauan Kembali (Katarina Milla) yang di buat padatanggal 25 Januari 1994, yang isinya menyatakan bahwa benar telahmeminjam dan mengambil seekor anak kerbau jantan hitam yang panjangtanduknya 20 cm dan keadaan badannya gemuk, akan kembalikan padatanggal 10121994, dengan jaminan 11 (sebelas Petak) tanah sawah KUAdi sebelah Timur luasnya tidak diketahui

Menguraikan surat bukti (Novum) bertanda PKII yaitu surat pernyataan yangdibuat oleh Turut termohon Peninjauan Kembali (Raga Maru) denganPemohon Peninjauan Kembali (Katarina Milla) yang dibuat pada tanggal 25Januari 1995, menyatakan bahwa benar telah meminjam dan mengambiluang sebanyak Rp3200.000 (tiga juta dua ratus ribu rupiah) dari Katrina Millaakan kembalikan pada tanggal 30091995 dengan jaminan 14 (empat belaspetak) tanah sawah KUA yang masih sisa dari 30 petak seluruhnya karenayang 11 petak

Bahwa sejalan dengan azas hukum /ex priori derogat lex apriori keberadaansuratsurat bukti (Novum) PK1 sampai dengan PKll, sangat kuat danmempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembali tersebutMahkamah Agung berpendapat:mengenai alasan ke 1 sampai dengan 12:Bahwa alasanalasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena novumyang diajukan oleh Peninjauan Kembali tidak bersifat menentukan, sehinggatidak ditemukan kekeliruan dan atau kekhilafan yang

BumiNatura Indonesia dari Walikota Batam Nomor: 685/591.4/BAPERTADA/X/2011tanggal 17 Oktober 2011;Bahwa pada waktu perkara diperiksa baik pada tingkat pengadilan pertama,tingkat banding maupun tingkat kasasi, dan belum pernah diajukan sebagai buktisurat dalam Pengadilan Tingkat Pertama, banding, maupun Kasasi, Buktitersebut tidak dapat ditemukan, oleh karena lupa tempat menyimpannya ;e Bahwa Bukti (novum) tersebut baru ditemukan pada hari Senin tanggal 23 Juni2014 oleh Sdr.

Bumi NaturaIndonesia, dimana bukti (novum) tersebut ditemukan di dalam laci mejakerjanya, menumpuk bersama dengan berkas dokumen dokumen lainnya;e Bahwa atas temuan Bukti surat tersebut telah dinyatakan dibawah sumpah dandisyahkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang pada tanggal 2Oktobder 2014;e Bahwa bukti (novum) tersebut adalah Peta Rencana Pengembangan Lokasi PT.Bumi Natura Indonesia yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Pertanahan DaerahPemerintah Kota Batam Nomor 685/591.4/BAPERTADA

Bahwa kemudian Pembandingsekarang Pemohon Kasasi meminjamkan sejumlah uang yang diminta, padasaat Terbanding sekarang Termohon Kasasi ditagih hutangnya ternyata olehTerbanding sekarang Termohon Kasasi uang yang dipinjam membayardengan sebidang tanah di Desa Kolor seluas 341 m2 hak milik atas namaKhairul Isnani seharga Rp58.000.000, 00 (lima puluh delapan juta rupiah);Selanjutnya Termohon Peninjauan Kembali dalam novum berupa MemoriKasasi tersebut (alat bukti novum PK1) di halaman 9 (sembilan) aleniaterakhir

Bahwa alat bukti novum PK 2 tersebut (linhat uraian transaksi angka 21dalam alat bukti surat PK 2 tersebut) menegaskan alat bukti banhwa uangkoalisi yang dibayarkan kepada partai koalisi di tahun 2010 adalah berjumlahRp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Namun dalam kenyataannyamenurut alat bukti novum PK 2 dikaitkan dengan alat bukti P13 dan P14,ternyata tidak terdapat pembukuan penerimaan uang koalisi tersebut dariPemohon Peninjauan Kembali atau Termohon Peninjauan Kembali;Jadi, seluruh kebiasaan kebohongan Termohon Peninjauan Kembalitersebut juga terjadi dalam perkara ini, sehingga sudah selayaknya bahwatransaksi pinjam meminjam uang Rp140.000.000,00 (seratus empat puluhjuta rupiah) antara Termohon Peninjauan Kembali dengan PemohonPeninjauan Kembali

baru dan novum telah sesuai dengan ketentuanPasal 67 huruf b juncto Pasal 69 huruf b Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985sebagaimana telah diubah Undang Undang Nomor 5 tahun 2004 tentangMahkamah Agung, dimana terhadap bukti suratsurat PK 1. sampai dengan PK.7tersebut telah dinyatakan Sumpah oleh Pemohon Peninjauan Kembali, yangdisumpah dan disahkan oleh/di hadapan Hakim Pengadilan Negeri Denpasarpada hari Selasa, tanggal 9 Juni 2015 dengan berita Acara Sumpah Nomor 03/Pen.Pdt/SPH.PK/2015/PN Dps, dan bukti

novum tersebut belum pernah diajukansebagai bukti surat dalam perkara sebelumnya, oleh karenanya bukti Suratsuratbaru tersebut adalah Sah dan memenuhi syarat sebagai alasan PermohonanHalaman 11 dari 18 hal.

Bahwa berdasarkan bukti novum bukti surat PK. 1, PK.2, dan PK.3 yangisinya menerangkan bahwa Wayan Retig (almarhum) tidak ada tercatatsebagai yang memiliki tanah di CCP (Civic Centre Propinsi) Renon, pulasesuai Daftar Buku Pemilikan dan Penguasaan Tanah di Civic CentrePropinsi Daerah TK.I Bali seri SK.

Nomor 111/HM/DA/Bd/1987, tanggal 30Maret 1987 (PK.3) nama Wayan Retig (almarhum) tidak tercatat sebagaiyang memiliki tanah di CCP (Civic Centre Propinsi) Renon dan kemudianmendapatkan penukar tanah negara di Desa Pemogan, maka pertimbanganhukum Putusan Mahkamah Agung RI halaman 12 alenia 1 dan 2 yang telahmembenarkan semua pertimbangan hukum Judex Facti jelas salah dankeliru dalam penerapan hukumnya karena fakta hukum telah terungkapdengan bukti novum PK1, PK.2, dan PK.3 membuktikan Keterangan Saksi

Jaminan Kredit Tidak Pernah Dilelang ;Novum (bukti baru) berupa :a.Bahwa dengan bukti novum, berupa SURATKETERANGAN PENDAFTARAN TANAH Nomor : 14/SKPT/III/2010, tanggal 09 Maret 2010 atas sebidangtanah terletak di JI.

RT/RW, Kelurahan/Desa Melayu,Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara,luas : 7.403 m2, Nomor Surat Ukur : 20/Melayu/2001atas nama Muhammad Habin, Jenis dan Nomor Hak :HM 3064, yang diterbitkan Kantor PertanahanKabupaten Barito Utara (vide bukti PK2, terlampir) ;Bahwa dengan bukti novum berupa SURATKETERANGAN PENDAFTARAN TANAH Nomor : 15/SKPT/III/2010, tanggal 09 Maret 2010 atas sebidangtanah terletak di JI.

Bahwa~ dengan bukti novum berupa SURATKETERANGAN PENDAFTARAN TANAH, Nomor : 17/SKPT/III/2010, tanggal 09 Maret 2010 atas sebidangtanah terletak di JI. RT/RW, Kelurahan/Desa Melayu,Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara,luas : 2.418 m2, Nomor Surat Ukur : 33/Melayu/2000atas nama H. Andi Dirham, Jenis dan Hak Nomor : HM2824 yang diterbitkan Kantor Pertanahan KabupatenBarito Utara (Vide bukti PK5) ;e.

Bahwa dengan bukti novum berupa Surat Nomor :KC.4.301/SB0554/VL.10, tanggal 08 Juni 2010, perihal :mohon informasi pelelangan jaminan kredit CV. MekarIndah, yang diterbikan PT.

Bank Pembangunan Kalimantan TengahCabang Muara Teweh) Belum menderita kerugian ;Bahwa bukti novum PK6 berupa Surat tanggal 08 Juni 2010, NomorKC4.301/SB0554/V1.10, perihal : mohon informasi pelelangan jaminan kreditHal. 32 dari 43 hal. Put. No. 14 PK/Pid.Sus/2011CV. Mekar Indah yang diterbitkan PT.

No.357 PK/Pdt/2010Kasasi/Terbanding/Penggugat, sehingga berdasarkan fakta/bukti hukumsebagaimana bukti Novum 1 dan 2 tersebut adalah menyebabkan /mengakibatkan gugatan Penggugat salah dan keliru/error in persona,karena gugatan Penggugat/Terbanding/Pemohon Kasasi/TermohonPeninjauan Kembali error in persona/salah orang (badan hukum) makasemestinya gugatan Penggugat ditolak dan atau setidaktidaknyadinyatakan tidak dapat diterima;e Bahwa karena terbukti lahan/areal terperkara seluas 387 Ha.

Rimba Rokan Lestari sebagaimana bukti(novum ke 1) dan bukti lain (novum 2) dimana PT.

., tertanggal 25 September 2015, danselain saksi tuan Sawer Pelima juga akan diajukan saksi lainnya yang pula padapersidangan terdahulu belum pernah di periksa untuk memberi keterangan yangsesungguhnya di bawah sumpah;Bahwa kebohongan Penggugat/Termohon Peninjauan Kembali menjadilebih nyata yaitu terbukti pada bukti novum terurai di atas yang telah menjelaskandan membuktikan bahwa hanya Penggugat/Termohon Peninjauan Kembalisendiri yang keliru memaknai dan tidak menghargai perbuatan baik orang tuanyayang

Ria Sajangbati Kabo alias Swastaria telah dengan sengajadiabaikan oleh Penggugat/Termohon Peninjauan Kembali, lalu) berupayamenstimulir gugatannya dengan uraian kebohongan terhadap niat luhur orangtuanya sebagaimana maksud bukti Novum di poin7 tersebut;Bahwa akibat kebohongan Penggugat/Termohon Peninjauan Kembalitersebut, sehingga Majelis Hakim telah keliru dalam menilai fakta danmenerapkan hukum.

Novum;Yang telah terurai di atas dimana sangat menjelaskan dan membuktikanbahwa hanya Penggugat/Termohon Peninjauan Kembali sendiri yangkeliru memaknai dan tidak menghargai perbuatan baik orang tuanya yangtelah berpartisipasi mewujudkan imannya dengan cara memberikansumbangan sukarela dan tulus untuk membantu gereja dalam melakukanpembayaran tanaman kelapa masyarakat yang ada diatas tanah tempatrencana pembangunan gedung Gereja GKST Imanuel Palu dan sangatjelas pula kekeliruan Judex Facti setelah

Tumonggor, S.H., tertanggal 25 September 2015, danselain saksi tuan Sawer Pelima juga akan diajukan saksi lainnya yang pula padapersidangan terdahulu belum pernah di periksa untuk memberi keterangan yangsesungguhnya di bawah sumpah;Bahwa kebohongan Penggugat/Termohon Peninjauan Kembali menjadilebih nyata yaitu terbukti pada bukti novum terurai di atas yang telah menjelaskandan membuktikan bahwa hanya Penggugat/Termohon Peninjauan Kembalisendiri yang keliru memaknai dan tidak menghargai perbuatan

Bukti ini telah menguatkan bukti bertanda P1 Intervensi 2;Bahwa bukti Novum a quo belum pernah diajukan di Pengadilan baik diPengadilan Negeri Makassar maupun Pengadilan Tinggi Makassar sertaMahkamah Agung RI;Bahwa jika bukti Novum dan bukti bertanda P1 Intervensi Il (Surat TandaPendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia) diteliti secara seksama maka buktiPemohon Peninjauan Kembali lebih kuat dari bukti bertanda P1 dan P2 yangdiajukan Pemohon Peninjauan kembali Il.

Putusan Nomor 321 PK/Pdt/201266Mohon Majelis Hakim Agung Peninjauan Kembali mengesampingkan buktibertanda P1, P2, P3, P4, P5, P6 yang dijadikan alasan utama dalammengabulkan permohonan kasasi dari Termohon Peninjauan Kembali sebab buktidimaksud telah digugurkan oleh bukti Novum dan bukti bertanda P1 Intervensi Iyang relevan dengan bukti bertanda P1 Intervensi 3 sampai 8 serta keterangansaksi Pemohon Peninjauan Kembali (A.

Dalam bukti jelas tercantum subyek I Pemilik atas69Persil 2 DI adalah Andi Baso Makkaraka.Diberi tanda Novum PK7;Bahwa bukti Novum bertanda PK2, PK3, PK4, PK5, PK6 serta PK7a quo belum pernah diajukan di Pengadilan Negeri Makassar maupun Pengadilan TinggiMakassar serta Mahkamah Agung RI;Bahwa bukti Novum bertanda PK2 secara jelas menunjukkan peta gambar obyeksengketa atas tanah Persil Nomor 2 D.II sesuai keadaan Tahun 2001. Dalam buktitersebut jelas masih atas nama A.

Baso Makkaraka dibenarkan oleh Kantor PelayananPajak Bumi dan Bangunan (KP.PBB) Makassar, Badan Pertanahan Nasional Pusat;Bahwa bukti Novum bertanda PK3 diterbitkan kepala Kantor Pelayanan PBBUjung Pandang Kanwil XII Direktorat Jenderal Pajak Departemen Keuangan RIsebelum terbitnya bukti Novum PK2;Bukti Novum bertanda PK3 tertanggal 17051999 Nomor SP.4/WPJ.12/KB.01.03/1999, setelah dikaitkan dengan lampiran surat peta tahun 1927 yang melekatpada surat a quo ternyata merujuk kepada Peta Desa Kampung

Ujung Tanah Nomor 6Kecamatan Ujung Tanah Kodya Ujung Pandang;Bahwa Novum bertanda PK5 berupa peta Badan Pertanahan Nasional;Jika bukti Novum Peninjauan Kembali berupa pembaharuan rincik perkotaanbuku rincikan Desa/Kampung Ujung Tanah Nomor 6 Kecamatan Ujung TanahKabupaten Ujung Pandang dikaitkan dengan bukti Novum PK2, PK3, PK4, PK5serta bukti bertanda PK6, PK7 maka terungkap fakta:1.

Putusan Nomor 248 PK/Pdt/2015Bahwa berdasarkan bukti (novum) surat bukti Nomor 1., yang baruPemohon dalam Peninjauan Kembali (PK) dapatkan adalah Surat KeteranganHibah tertanggal 21 September 1963, antara Hadji Bakri selaku Pemberi Hibahkepada Hadji Zakaria selaku Penerima Hibah, dengan batasbatas tanahsebagai berikut: Sebelah Timur berbatas dengan benda air; Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Hadji Marawi; Sebelah Utara berbatasan dengan tanah kihe; Sebelah Selatan berbatasan dengan Haji Bakri

Sebelah Selatan batas dengan Majid;Bahwa ketiga alat bukti surat tersebut jelas nyata bahwa TermohonPeninjuan Kembali (PK) II tidak mempunyai tanah/tidak mempunyai dasar diatas tanah terperkara;Bahwa ketiga alat bukti (novum) tersebut baru dapat Pemohon PKperoleh dan ajukan ditingkat Peninjauan Kembali (PK), sewaktu sidang belumditemukan (belum diajukan);Bahwa terhadap tanah in casu, saksisaksi sepadannya, seharusnya dihadirkan, namun sewaktu di Pengadilan Negeri Muara Bungo (Judex Facti),ditolak

Nomor 120 PK/Pdt/2015dari konversi eigendom hakhak barat saat terjadinya jual beli antaraPenggugat dengan Soebijani pada tahun 1977, menjadi tidak benar danpertimbangan/keyakinan tersebut tidak dapat dipertahankan lagi karena faktaberdasarkan bukti novum membuktikan sebaliknya;. Bahwa, mengingat faktanya atas dasar novum tanah objek sengketaberstatus eigendom verponding atas nama pemilik lama NV.

olehSoebijani secara terus menerus menjadi tidak sampai 20 tahunpenguasaannya, dengan tujuan agar tanah tersebut tidak dapat dikonversioleh Soebijani menjadi Sertifikat Hak Milik atas namanya sehingga tanahtersebut menjadi tanah negara dan berstatus Hak Guna Bangunan yangdapat diberikan haknya oleh BPN kepada PT Perkebunan XXIXXIl padatahun 1974 untuk selanjutnya diperpanjang masa hak guna bangunannyaoleh PT Perkebunan Nusantara X secara melawan hukum selama 20 tahunkemudian;Bahwa, berdasarkan bukti

novum yang diajukan Pemohon PK ternyata ParaTergugat III,III,M (Para Termohon PK) terbukti melakukan Perbuatanmelawan hukum maka Putusan Putusan Mahkamah Agung R.I.

disampaikan,menerangkan bahwa Termohon Peninjauan Kembali pada bulan April 2010melakukan cuti adalah data dan keterangan yang direkayasa karenaberdasarkan data kumputer terhadap rekap cuti karyawan, dan schedule cutiTermohon Peninjauan Kembali serta kebiasaan cuti Termohon PeninjauanKembali yaitu 2 bulan sekali dan terakhir Termohon Peninjauan Kembalimelakukan cuti adalah dibulan Maret 2010 maka jelas keterangan Termohonyang mengatakan cuti dibulan April 2010 adalah Keterangan palsu danrekayasa, (vide Bukti

/ Novum PK 3, PK 4, PK 5) oleh karena itu jelasmembuktikan bahwa apa yang disampaikan dan dibuktikan TermohonPeninjauan Kembali adalah sebuah rekayasa, pemalsuan bukti untukmengelabui Majelis Hakim, sehingga mempengaruhi Keputusan MajelisHakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Klas I ATanjungkarang jo.

berdasarkan bukti baru dan keterangan para rekan kerja danatasannya bahwa yang bersangkutanpun selain tidak melakukan tugas yangdiberikan (mangkir kerja), Termohon Peninjauan Kembali juga melakukanprovokasi atau mengeluarkan katakata yang tidak pantas kepada rekan kerjalainnya dengan mengatakan "Ngapain kalian kerja capekcapek" dimanaperkataan yang bersangkutan mengandung maksud untuk mempengaruhirekan kerja yang lain oleh karena yang bersangkutan selama ini tidak bekerjatetapi tetap menerima upah, (vide Bukti

/ Novum PK 06);7 Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali juga menemukan bukti baru (novum)yaitu Termohon Peninjauan Kembali juga mempunyai usaha sampingandi Perusahaan Pemohon dengan menggunakan nama istri Termohon yaituHal. 9 dari 13 hal.

Bukti Novum PK2 Hal. 28 dari 69 hal. Put.

PT.TECHNINDO PRATAMA tahun 2009) daripadaterbentuknya nama Badan Hukum dan pendaftaran merek HTC milikTermohon peninjauan Kembali di berbagai negara didunia yaitu tahun2006 dan tahun 2008.Sebaliknya berdasarkan bukti Novum PK3, dan berdasarkanPenjelasan Pasal 6 ayat 1 huruf b Undangundang No.15 Tahun2001 tentang Merek, maka bukti Novum PK3 ini sangatmenentukan adanya kekeliruan atau kekhilafan Hakim JudexFacti dan Judex Juris dalam menentukan merek HTC milikTermohon Peninjauan Kembali sebagai merek

Bukti novum PK4 ini membuktikan adanyapembohongan atau tipu muslihat serta mengelabui Majelis Hakim yangdilakukan oleh Termohon Peninjauan Kembali pada putusan a quoNo.19/merek/2010/PN Niaga Jakarta Pusat tgl 10 Juni 2010 jo putusanNo. 681K Pdt.Sus/2010.

O09 Juni 2010 berdasarkan bukti novum PK4 dan PK5 tentanggugatan penghapusan Jo No 770 K/PDT.SUS/2010 tanggal 15Desember 2010 yang diajukan Termohon Peninjauan kembali 2 (dua)kali tanpa adanya pengakuan dari Termohon Peninjauan Kembali tidaksebagai pemilik merek terkenal, tetapi dalam gugatan No. 19/Merek/Hal. 50 dari 69 hal. Put. No. 149 PK/Pdt.Sus/2011Suk3.4.2010/PN.Niaga.Jkt.Pst. Jo.

Niaga.Jkt.Pst. tanggal 2 Juni 2010yang dikuatkan oleh putusan Judex Juris No. 681 K/Pdt.Sus/2010 tanggal 2Pebruari 2011 sangatlah patut dan adil untuk dibatalkan.Bahwa bukti Novum PK5 juga membuktikan Termohon peninjauanKembali metakukan pembohongan atau tipu muslihat serta mengelabuiMajelis Hakim yang ketiga kalinya karena sebelumnya pada gugatanHal. 53 dari 69 hal. Put.

mendalilkan bahwa Sertipikat HGB Nomor 185 adalah miliknyaadalah tidak benar, karena HGB Nomor 185 tersebut atas namaPerusahaan Terbatas Bouw en Cultuur Maatschapij Karang Ayoe yangdidirikan menurut prinsip hukum Belanda, sehingga terhadap HGBtersebut hanya berlaku 1 (satu) tahun untuk memberi kesempatan warganegara atau badan hukum mendirikan perseroan berdasarkan hukumIndonesia yaitu tepatnya berakhir pada tanggal 24 September 1980 (diaturdalam Pasal 36 ayat (2) jo Pasal 40 UUPA;Bahwa berdasar bukti

Novum Surat Keterangan Pendaftaran TanahNomor 680/2005 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor PertanahanKotamadya Semarang, Jalan Ki Mangun Sarkoro 23 Semarang, padatanggal 9 Mei 2005, menyatakan bahwa Sertipikat HGB Nomor 185 masihtercatat atas nama Perusahaan Terbatas Bouw en Cultuur MaatschapijKarang Ayoe dan telah berakhir masa haknya pada tanggal 24 September1980 sehingga telah menjadi tanah negara;Bahwa oleh karena telah menjadi tanah negara sejak tahun 1980, makasebenarnya Penggugat/Terbanding

adalah pertama bekas pemeganghak apabila memenuhi syarat yang ditentukan oleh undangundang yangberlaku atau tidak dipergunakan untuk kepentingan umum, apabila bekaspemegang hak tidak memenuhi syarat maka yang diprioritaskan atau yangbisa diberikan adalah mereka yang menempati secara fisik nyatanyatadisitu bisa mengajukan permohonan hak atas tanah;Bahwa oleh karena fakta hukum Pemohon Peninjauan Kembali yang telahmerawat objek tersebut sejak tahun 1958 (bukti T.2 s/d T.8) dan faktahukum berdasarkan bukti

novum Surat Keterangan Pendaftaran TanahNomor: 680/2005 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor PertanahanKotamadya Semarang, Jalan Ki Mangun Sarkoro 23 Semarang, padatanggal 9 Mei 2005, justru Tergugat/Pembanding/Pemohon Kasasi/Pemohon Peninjauan Kembali yang mengajukan permohonan hak, makasesuai Kepres Nomor 32 tahun 1979 tentang siapa yang menguasai secarafisik nyatanyata disitu dapat mengajukan permohonan hak atas tanah;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembali tersebutMahkamah Agung

ditemukan adanya kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yangnyata, dengan pertimbangan sebagai berikut: Bahwa dari buktibukti yang diajukan oleh Penggugat yaitu alat buktiSurat P01 sampai dengan P06 yang ternyata merupakan fotocopysurat yang tidak dapat ditunjukan aslinya di persidangan, sehinggatidak mempunyai kekuatan pembuktian sebagai alat bukti yang sah,oleh karenanya Penggugat tidak dapat membuktikan dailildalilgugatannya, kemudian dalam permohonan Peninjauan Kembali a quojuga tidak diajukan bukti

novum untuk mendukung alasan PeninjauanKembali dimaksud; Bahwa adapun keberatankeberatan Pemohon Peninjauan Kembalipada dasarnya hanya mengenai halhal yang telah dipertimbangkansecara tepat dan benar oleh Judex Facti, sehingga pada prinsipnyakeberatankeberatan tersebut hanyalah merupakan perbedaanpendapat antara Pemohon Peninjauan Kembali dengan Judex Factidalam menilai fakta persidangan, sehingga bukan merupakankekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata sebagaimana yangdimaksud dalam Pasal

Telah ditemukan suratsurat bukti (Novum) yang bersifat menentukanyang pada waktu perkara diperiksa tidak dapat ditemukan, masingmasing:a. Bukti PPK1 berupa Kuitansi Penerimaan Uang oleh Jaisilentanggal 31 Oktober 2012 sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluhjuta rupiah);b. Bukti PPK2 berupa Surat Perjanjian tanggal 21 Januari 2008yang dilegalisasi Notaris Gongga Marpaung, S.H., denganLegalisasi Nomor 04/I/2008;2.

Nomor 794 PK/Pdt/2017Para Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan kontra memoripeninjauan kembali tanggal 25 Juli 2017 yang intinya menolak permohonanpeninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali:Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan tersebut MahkamahAgung berpendapat: Bahwa bukti novum yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembaliyang diberi tanda PPK 1, 2 tidak bersifat menentukan karena buktinovum tersebut tidak terkait secara langsung dengan pencabutansurat kuasa oleh Penggugat Il

KTP (Kartu Tanda Penduduk) Nomor 3212141212770004 atas namaIMAM WIJAYA;Bahwa bukti novum tersebut di atas membuktikan bahwa PemohonPeninjauan Kembali bernama IMAM WIJAYA BUKAN IMAM WIJANAsebagaimana dalam Putusan Banding Pengadilan Tinggi SemarangNomor 135/Pid.Sus/2015/PT.SMG., tanggal 4 Agustus 2015 danPemohon Peninjauan Kembali tidak bertempat tinggal di JalanAbimanyu IV RT 002 RW 002 Kelurahan Pendrikan Lor, KecamatanSemarang Utara, Kota Semarang (bukan warga Pendrikan Lor) namunbertempat tinggal

KK (Kartu Keluarga) Nomor 3324062404120003 atas nama kepalakeluarga IMAM WIJAYA;Bahwa bukti novum tersebut di atas membuktikan bahwa PemohonPeninjauan Kembali IMAM WIJAYA BUKAN IMAM WIWANAsebagaimana dalam Putusan Banding Pengadilan Tinggi SemarangHal. 7 dari 13 hal. Put.

Nomor 566 PK/Pdt/2018Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan kontra memori peninjauankembali tanggal 17 Januari 2018 yang menolak permohonan peninjauankembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan tersebut MahkamahAgung berpendapat:Bahwa bukti novum yang diajukan oleh Para Pemohon PeninjauanKembali berupa fotocopy rekening koran yang diberi tanda N1 sampaidengan N61 tidak bersifat menentukan karena dari rekening tersebut dapatdibuktikan bahwa Tergugat masih

memiliki hutang kepada Penggugat/Termohon Peninjauan Kembali sedangkan bukti novum berupa SuratKeputusan Direksi Bank Indonesia tentang Tata Cara Pencabutan ljin Usaha,Pembubaran dan Likuidasi Bank Umum yang diberi tanda N62 walaupuntelah lampau 5 tahun masa pengurusan oleh likuidatur tidak serta mertamenyebabkan hilangnya hak menuntut/menggugat dari Bank Kreditur yangtelah dilikuidasi;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, makapermohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Para PemohonPeninjauan