NIPINDO PRIMATAMAtersinggung dan tidak senang karena tidak ikut ke Jepang. selanjutnya pada hari Rabu tanggal 15 Juni 2017 sekira jam 16.00 Wib,terdakwa datang keruangan saksi LIM LIANA dan berteriak keras danberkata SAYA TIDAK MAU MENGIKUTI ATURAN DEPNAKER, SAYAMAU DIBAYAR SENILAI 5 MILYAR, KALAU TIDAK SAYA AKANMENYEBARLUASKAN DOKUMEN RAHASIA PERUSAHAAN KE KPK,POLRI DAN DISNAKER, mendengar perkataan tersebut, saksi LIMLIANA menjadi takut sehingga saksi LIM LIANA melaporkan hal tersebutkepada Sdr

terdakwa yang menyebutkan SAYA TIDAK MAUMENGIKUTI ATURAN DEPNAKER, SAYA MAU DIBAYAR SENILAI 5MILYAR, KALAU TIDAK SAYA AKAN MENYEBARLUASKANDOKUMEN RAHASIA PERUSAHAAN KE KPK, POLRI DAN DISNAKERadalah ancaman kepada perusahaan melalui saksi LIM LIANA dimanamaksud perkataan tersebut adalah agar terdakwa membayar sebesar Rp5.000.000.000, (lima milyar rupiah) dan terdakwa tidak mau mengikutiaturan Depnaker, kalau tidak dibayar maka terdakwa akan membocorkandokumen rahasia perusahaan ke KPK, Polri dan Disnaker

ATURAN DEPNAKER, SAYA MAU DIBAYAR SENILAI 5MILYAR, KALAU TIDAK SAYA AKAN MENYEBARLUASKANDOKUMEN RAHASIA PERUSAHAAN KE KPK, POLRI DAN DISNAKERdari segi bahasa kalimat tersebut berisi ancaman dan pemerasan dimanakalimat tersebut memenuhi kriteria maka kata ancam yaitu menyatakanmaksud (niat, rencana) untuk melakukan sesuatu yang merugikan,menyulitkan, menyusahkan atau mencelakakan pihak lain, dalam kontekstersebut adalah terdakwa dengan cara menyebarluaskan dokumenrahasia perusahaan ke KPK, Polri dan Disnaker

Selanjutnyapada hari Rabu tanggal 15 Juni 2017 sekira jam 16.00 Wib, terdakwadatang keruangan saksi LIM LIANA dan berteriak keras dan berkataSAYA TIDAK MAU MENGIKUTI ATURAN DEPNAKER, SAYA MAUDIBAYAR SENILAI 5 MILYAR, KALAU TIDAK SAYA AKANMENYEBARLUASKAN DOKUMEN RAHASIA PERUSAHAAN KE KPK,POLRI DAN DISNAKER, mendengar perkataan tersebut, saksi LIMLIANA menjadi takut sehingga saksi LIM LIANA melaporkan hal tersebutkepada Sdr. NIRWANA JUDI selaku Direktur Utama lalu Sdr.

yang menyebutkan SAYA TIDAK MAUMENGIKUTI ATURAN DEPNAKER, SAYA MAU DIBAYAR SENILAI 5MILYAR, KALAU TIDAK SAYA AKAN MENYEBARLUASKANDOKUMEN RAHASIA PERUSAHAAN KE KPK, POLRI DAN DISNAKERadalah ancaman kepada perusahaan melalui saksi LIM LIANA dimanamaksud perkataan tersebut adalah agar terdakwa membayar terdakwasebesar Rp 5.000.000.000, (lima milyar rupiah) dan terdakwa tidak maumengikuti aturan Depnaker, kalau tidak dibayar maka terdakwa akanmembocorkan dokumen rahasia perusahaan ke KPK, Polri dan Disnaker

Nomor : 018/Ext/LPPMC/V/05, sebagaikonsekwensinya seharusnya jika Tergugat menerima sesuatu yangberhubungan dengan sewa lahan HARUS atau setidaknya melaporkan keperusahaan (VideAnjuran Disnaker hal 4 alinea 4), yang menjadipertimbangan hukum Disnaker; (P9)VideHal. 2 dari 14 hal. Put.

telah memanggil beberapa kali Penggugat dan Tergugatuntuk dipertemukan (Mediasi) tetapi tidak menemukan kata sepakat,akhirnya Disnaker Kabupaten Bekasi telah mengeluarkan anjuran padatanggal 19 September 2008 yang isinya menganjurkan kepada Penggugatuntuk memberikan pesangon sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat(2), Uang Penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali Pasal 156 ayat (3)dan Uang Penggantian hak sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat(4) UU No. 13 Tahun 2003 beserta hakhak

No. 260 K/Pdt.Sus/2009Jumlah = Rp. 43.188.950,Sesudah dipotong/dikurangi upah bulan September 2008 dan THR tahun2008 yang sudah diterima Tergugat; (P12)15.Bahwa sesudah pihak Penggugat menerima anjuran dari Disnaker, pihakPenggugat dalam hal ini diwakili oleh SE.

Manager HRD & GA serta KuasaHukum bertemu dengan Tergugat di kantor Penggugat, saat itu KuasaHukum menawarkan dalam pembicaraan secara kekeluargaan kepadaTergugat, tetapi tawaran Penggugat ditolak oleh Tergugat dan tetap memilihproses dilanjutkan ke tingkat yang lebih tinggi yaitu PHI;16.Bahwa Disnaker Kabupaten Bekasi telah mengeluarkan RisalahPenyelesaian Perselisihnan Hubungan Industrial pada akhir bulan Oktober2008; (P13)17.Bahwa terhitung sejak tanggal 17 November 2008 Tergugat di Skorsingsampai

No. 260 K/Pdt.Sus/2009DALAM POKOK PERKARA :1.2.Mengabulkan seluruh Gugatan Penggugat;Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan yang bertentangandengan UndangUndang Ketenagakerjaan dan Peraturan Perusahaan;Menyatakan Anjuran yang dikeluarkan Disnaker Kabupaten Bekasi padatanggal 19 September 2008 telah final dan sesuai dengan UndangUndangKetenagakerjaan, sesudah dipotong hak yang sudah diterima Tergugat;Menyatakan Risalah Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial yangdikeluarkan oleh Dinas

Ul melakukan perundingan bipartit dengan Tergugat perihalPHK sepihak terhadap Penggugat (Sobirin, Marhaeni, Dede Herdiyanto,Septian Said) dan perihal status kerja kontrak para Penggugat lainnya,Perundingan bipartite ini masinh menemui jalan buntu dan para pihaksepakat untuk melanjutkan perundingan bipartit kembali ;13.Pada tanggal 8 Maret 2010 Para Pihak sepakat untuk melakukanperundingan bipartit bertempat di Disnaker Kab.

No. 262 K/Pdt.Sus/201 1(3) PKWT sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak dapat dilakukanpembaharuan ;Pasal 9PKWT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 hanya boleh diberlakukanbagi pekerja/ouruh yang melakukan pekerjaan di luar kegiatan atau diluar pekerjaan yang b iasa dilakukan perusahaan ;17.Bahwa terkait dengan permasalahan tentang PKWT tersebut danlemahnya pengawasan disnaker Kab.

dan masingrnasing pihak agarmenunggu anjuran dari Disnaker.

statusPKWT demi hukum berubah menjadi PKWTT ;21.Bahwa dengan dikeluarkannya anjuran tersebut, para Penggugatmelakukan jawaban atas isi surat anjuran tersebut ke DisnakerKabupaten Bekasi dengan Surat No : 033/B/PTP FPBJ PT.UI/V/2010bahwa para Penggugat menerima atas anjuran dari Disnaker KabupatenBekas!

;22.Bahwa berhubungan dengan anjuran Disnaker, Pihak Serikat Buruh inginmengadakan pertemuan dengan Tergugat dengan Surat No: 034/B/PTPFPBJ PT.UIVV/2010, tetapi Tergugat membalas Surat permohonantersebut dengan surat No: 0O27/IR/PP/VV2010 yang berisi tentangpenolakan terhadap isi anjuran tersebut ;Bahwa berdasarkan halhal tersebut di atas para Penggugat mohonkepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandungsupaya memberikan putusan sebagai berikut : DALAM PROVISI1.

Indonesia (Persero) namun tidak adatanggapan dan respon dari Tergugat;Bahwa pada tanggal 26 Februari 2013 Penggugat menguasakan kepada KantorHukum MKRN yang beralamat di Jalan Damar No. 30 A Panakukkang VMakassar dan telah dilakukan pertemuan Bipartit Tergugat Direktur PT.Industri Kapal Indonesia (Persero) yang diwakili oleh Direktur Keuanganyang pada intinya tidak menemui kata sepakat;Bahwa kemudian penggugat mengajukan permohonan perselisihan hubunganindustrial ke Dinas Tenaga Kerja Kota Makassar (DISNAKER

Pettarani Makassar 90222, padatanggal 03 April 2013.Bahwa menindaklanjuti pencatatan perselisihan hubungan industrial tersebut,DISNAKER KOTA MAKASSAR telah melakukan klarifikasi denganmemanggil Penggugat dan Tergugat ke kantor DISNAKER KOTAMAKASSAR, dalam sidang mediasi;Bahwa melalui Mediasi dan/atau pertemuan Tripartit pada Kantor DISNAKERKOTA telah mengeluarkan surat Anjuran No. 560.568/734/Disnaker/VII/ 2013,tertanggal 1 Juli 2013 DISNAKER KOTA MAKASSAR ;Bahwa perselisihan hubungan industrial

Makassar agar memberikan putusansebagai berikut:129Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;Menyatakan Penggugat berhak atas Santunan Purna Jabatan sebesarRp781.200.000, tambah dengan denda sebesar Rp2.343.600.000,;Menghukum Tergugat untuk membayar Santunan Purna Jabatan sebesarRp781.200.000, secara tunai dan sekaligus.Menghukum Tergugat untuk membayar denda sebesar Rp2.343.600.000,secara tunai dan sekaligus;Menyatakan Anjuran tertulis Dinas Tenaga Kerja Kota MakassarNo. 560.568/734/Disnaker

Bahwa berdasarkan Point di atas Para penggugat hanyamendapatkan Hak jaminan Hari Tuanya untuk Sdr .Tjutju Setiawansebesar Rp. 49.220.800 ( Empat Puluh Sembilan Juta Dua RatusDua Puluh Ribu Delapan Ratus Rupiah), Dan menurut Hasil Anjurandari pihak Disnaker Kota Bandung, Rumusannya adalah 2 % x MK xUMK x 12 x Faktor ( saat berhenti), UMK Kota Bandung 2014sebesar Rp. 2.000.000, , Hak yang harus diterimanya adalahsebesar Rp. 98.860.435..

Ujang Sopandisebesar Rp. 31.345.600 (Tiga Puluh Satu Juta Tiga Ratus EmpatPuluh Lima Ribu Enam Ratus Rupiah ), Dan menurut Hasil Anjurandari pihak Disnaker Kota Bandung, Rumusannya adalah 2% x MK xUMK x 12 x Faktor ( saat berhenti), UMK Kota Bandung 2014sebesar Rp. 2.000.000,, Hak yang harus diterimanya adalah sebesarRp. 84.985.286..

Soekarno Hatta No. 787Bandung di DISNAKER Kota Bandung JI. RAA MartaNegara No. 4Bandung, untuk membahas perselisihan , yang intinya dalamperundingan tersebut tidak ada kesepakatan , dan akan dilaporkan kekantor Pusat.6. Bahwa pada tanggal 15 Oktober 2015 PARA PENGGUGAT yangdiwakili oleh Serikat Pekerja / Buruh Forum Komunikasi PekerjaDamri Bersatu FKPDB ) melakukan perundingan BipartitTERGUGAT dari Perum DAMRI PUSAT JI. Matraman Raya No. 25Jakarta Timur di DISNAKER Kota Bandung JI.

Menghukum dan memerintahkan TERGUGAT untuk Wajib tundukdan patuh terhadap Undang undang yang berlaku, danmelaksanakan hasil Anjuran dari DISNAKER Kota Bandung, sesuai( Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor : 561 /Kep. 1636Bangsos/2013 Tentang Upah Minimum Kabupaten/ Kota di Jawa Barat. UpahMinimum Kota Bandung Tahun 2014 sebesar Rp. 2.000.000, ).103.

Eksepsi Tergugat tidak cukup beralasan dan oleh karena itu harusdinyatakan ditolak seluruhnya;DALAM PROVISI, Menimbang, bahwa pihak Tergugat didalam jawabannya telahmengajukan Provisi yang pada pokoknya menghukum dan memerintahkanTergugat untuk wajib tunduk patuh terhadap hasil anjuran Disnaker KotaBandung sesuai Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor: 561/Kep.l636Bangsos/2013 tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota di Jawa Barat.

Tambunan, SH & Rekan dan tidak pernah mengajukan suratpengajuan mediasi kepada Disnaker Kabupaten Sidoarjo, sehingga tidak pernahada risalah Bipartit antara Tergugat dengan Kantor Hukum M. Tambunan, SH &Rekan selaku kuasa dari Principal (Sdr.

Aria Yudis S) dan tidak pernah adapengajuan mediasi.Dengan demikian Mediasi yang dilakukan oleh Mediator tidak dilengkapidengan risalah Biapartit dengan pihak yang benar dan tidak pernah actapengajuan mediasi yang dilakukan oleh Kantor Hukum M.Tambunan, SH &Rekan, sehingga Anjuran yang dikeluarkan oleh Disnaker Kabupaten tidakmemenuhi ketentuan dari Pasal 4 ayat (1) UndangUndang No.2 Tahun 2004Hal.6 dari 18 hal. Put.

3 ayat (3), maka salah satu atau kedua belah pihak mencatatkanperselisihannya kepada instansi yang berlanggung jawab di bidangketenagakerjaan setempat dengan melampirkan bukti bahwa upayaupayapenyelesaian melalui perundingan bipartit".Bahwa pencatatan perselisihan yang ada di Disnaker Kabupaten Gresikhanyalah dilakukan oleh PUK SP LEM SPSI PT.

Indospring, Tok melaluisurat Nomor : 01/SPSI.ISP/PHI/V/2009 tertanggal 04 Mei 2009 perihalpengajuan Mediasi kepada Disnaker Kabupaten Gresik, fakta hukummenunjukkan adanya bukti otentik berupa Surat dari Disnaker KabupatenGresik Nomor 567/921/437.58/2009 tertanggal 13 Mei 2009 menegaskanpengajuan permohonan mediasi tersebut telah dicatat dengan nomor 027/PHI.PHK/V /2009.Surat Pengajuan Mediasi tersebut akhirnya telah dicabut oleh PUK SP LEMSPSI PT. Indospring, Tok melalui surat Nomor : 02/SPSI.

ISP/PHI/V /2009tertanggal 20 Mei 2009 perihal Pencabutan Surat Pengajuan Mediasi.Sedangkan disisi lain Pemohon Kasasi tidak pernah mengajukan pencatatanperselisinan ke Disnaker Kabupaten Gresik.Di lain Pihak Kantor Hukum M. Tambunan, SH & Rekan sebagai kuasahukum principal (Aria Yudis S) setelah PUK SP LEMSPSI PT.

Penggugat VI menerima sebesar Rp 893.000, (delapan ratussembilan puluh tiga ribu rupiah).Bahwa Tergugat memberikan upah pokok kepada Para Penggugat tidaksesuai dengan UMR Kota Bandung ;Bahwa pada Tanggal 26 April 2010 Para Penggugat telah mengirimkansurat kepada Disnaker Kota Bandung Jalan R.E Martadinata No. 4Bandung Perihal Permohonan Penyelesaian Perselisihan HubunganIndustrial kasus pemutusan hubungan kerja melalui mediasi pihakDisnaker Kota Bandung sebagai Mediator.Bahwa pada tanggal 14 Mei

2010 No. 005/3125Disnaker bertempat diaula disnaker kota Bandung telah diadakan Undangan oleh PihakDisnaker Kota Bandung antara Tergugat dan Para Penggugat dalam halklarifikasi Bipartit dan penawaran penyelesaian Kasus PHI (mediator/konsolidiator/Arbiter) dan Pihak Disnaker kota Bandung melalui MediatorIbu Hetty Hadiyaniati S, SH, Para Penggugat dan Tergugat untukmengadakan dufu mediasi secara Bipartit akan tetapi setelah dilakukanhasilnya Tergugat hanya sanggup untuk membayar sebesar Rp10.000.000

Bahwa dari Panggilan Ke (satu), Panggilan ke II (dua) dan Panggilan keIll (tiga) oleh Disnaker Kota Bandung bertempat di aula disnaker kotaBandung Tergugat dan Para Penggugat dalam hal penyelesain kasustersebut tidak ada kesepakatan;8. Bahwa pada tanggal 20 Oktober 2010 No. 567/6258Disnaker, DisnakerKota Bandung telah mengeluarkan Surat Anjuran terhadap Tergugat danPara Penggugat dalam hal penyelesain kasus;9.

Bahwa pihak Disnaker Kota Bandung sebagai Mediator telahmengeluarkan surat anjuran kepada Para Penggugat dan Tergugat, akantetapi kami (Para Penggugat) tidak sepakat dengan anjuran dariDisnaker dikarenakan Tergugat tidak ada pembuktian bahwaperusahaan tersebut tutup malahan sampai detik sekarang perusahaantersebut masih buka sesuai dengan UU No. 13Tahun 2003 Pasal 164.Il. Putusan Sela.10.

Bahwa antara Paenggugat dengan Tergugat telah diadakan Mediasisecara tripartite dengan mediator dari pihak Disnaker Kota Bandungdalam mediasimana Tergugat hanya sanggup membayar Rp.10.000.000, ( Sepuluh juta Rupiah ) dan Para Penggugat tidaksepakat karena tidak sesuai dengan upah yang berlaku menurut UUNo. 13 tahun 2003 ;4.

Cikarang Presisi mengajukan permohonan Mediasi kepada Dinas TenagaKerja Kabupaten Bekasi dengan surat Nomor: 246/PUK/SPLFSPMI/CIPRES/III/2018, tertanggal 14 Maret 2018;Bahwa Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bekasi telah melakukan panggilanmediasi sebanyak 3 (tiga) kali terhadap Penggugat dan Tergugat yaitu suratnomor :567/1056/Disnaker tertanggal 21 Maret 2018 perihal panggilan, suratnomor: 567/1183/Disnaker tertanggal 29 Maret 2018 perihal panggilan, dansurat nomor: 567/1485/Disnaker tertanggal 10 April

Bahwa atas perselisihan tersebut diatas Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bekasitelah mengeluarkan Surat Anjuran dengan surat nomor :565/2835/Disnaker,tertanggal 17 Mei 2018 yang Isinya adalah sebagai berikut :1. Agar Pemutusan Hubungan Kerja oleh Pengusaha PT.

Perihal :Permohonan Mediasi Terkait PHK Sdr Dana Apriaji, ditujukan kepada KepalaDinas Tenaga Kerja Kabupaten Bekasi, tertanggal 14 Maret 2018, diberi tandaP5A;Foto copy Surat Nomor : 567/1183/Disnaker, tertanggal 29 Maret 2018,Perihal : Panggilan, ditujukan kepada 1. PUK SPL FSPMI PT. CikarangPresesi. 2 Pimpinan Perusahaan PT.

Cikarang Presisi dari dari DINASTENAGA KERJA KABUPATEN BEKASI , diberi tanda P5C;Foto copy Surat Nomor : 567/1485/Disnaker, tertanggal 10 April 2018, Perihal :Panggilan, ditujukan kepada 1. PUK SPL FSPMI PT. Cikarang Presesi. 2Pimpinan Perusahaan PT. Cikarang Presisi dari dari DINAS TENAGA KERJAKABUPATEN BEKASI , diberi tanda P5D;Foto copy Surat Nomor : 565/1485/Disnaker, tertanggal 17 Mei 2018, Perihal :Anjuran, ditujukan kepada 1. PUK SPL FSPMI PT. Cikarang Presesi. 2Pimpinan Perusahaan PT.

demikian atas pemutusan hubungan kerja terhadapPenggugat, Tergugat bersedia memberikan uang pisah kepada Penggugatsebesar 3 X upah;Menimbang, bahwa terhadap perselisihnan tersebut sudah dilakukan upayaperundinganperundingan bipartit, akan tetapi tidak ada titik temu ;Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada kesepakatan dalam perundinganbipartit, maka perselisihan dilanjutkan melalui mediasi oleh Mediator HubunganIndustrial Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bekasi dan telah mengeluarkan SuratNomor : 565/2835/Disnaker

No. 105/G/2016/PHI.Sbyperselisihan ini ke Dinas Tenaga Kerja (DISNAKER) JI Jemursari V2Surabaya (602370 ) 28 Oktober 2015. (P5) ;7.

Bahwa menindaklanjuti pencatatan perselisinan hubungan industrialtersebut, DISNAKER Surabaya telah melakukan klarifikasi denganmemanggil penggugat dan tergugat ke kantor DISNAKER Surabaya, dankemudian beberapa kali melakukan sidang mediasi namun padapanggilan dan Il pihak Tergugat tidak hadir terkesan mengabaikanpanggilan Mediasi DISNAKER dan rupanya Pimpinan masih berada diVirginiaAmerika dalam rangka adventure dengan sepeda (Jawa Pos, 4Oktober 2015) ironis dengan menghabiskan ratusan juta hanyabersepedaan

No. 105/G/2016/PHI.SbyDALAM PROFISI15.Bahwa atas pencatatan perselisihan hubungan industrial tersebut, padatanggal 27 April 2016 DISNAKER Surabaya telah mengeluarkan AnjuranN0:52/PHK/IV/2016 atas perselisinan hubungan industrial tersebut yangpada intinya menganjurkan dan pihak penggugat menyetujui dan sebagaidasar gugatan:1.

Bahwa Anjuran Disnaker Surabaya agar pengusaha PT Jawa MediaKomputama (Tergugat) membayar kepada pekerja upah selama tidakdipekerjakan sebesar 100% dengan memperhatikan ketentuan UpahMinimum Kota Surabaya yang berlaku dengan perincian :1.Alif Hidayat : Upah proses bulan NopemberDesember 2015 Rp5.420.000, Upah proses bulan JanuariMaret 2016Rp 9.135.000,Hal. 7 dari 43 hal. Put.

Shandy Yudi Harto :Upah proses bulan NopemberDesember 2015Rp 5.420.000, Upah proses JanuariMaret 2016 Rp9.135.000,6.Ardiansyah :Upah proses bulan NopemberDesember 2015 Rp.5.420.000, Upah proses JanuariMaret 2016 Rp.9.135.000,16.Bahwa sejak dikeluarkannya anjuran mediator Disnaker Surabayatertanggal 27 April 2016, penggugat telah memberi Jawaban AnjuranTertulis kepada Mediator Disnaker Surabaya 3 Mei 2016 dengan perihalmenyetujui 100 % Anjuran Mediator Disnaker Surabaya;17.Bahwa ternyata selama 10

uang sebesar Rp.2.000.000, (dua juta rupiah)/tahun dan sewa lahanatas permintaan Tergugat tetapi tidak disetor keperusahaan; (P 7)Bahwa Perjanjian Pinjam Pakai Tanah/Perjanjian SewaMenyewa Lahan antara Perusahaan/Penggugat dengan Bpk.Maulana adalah resmi selama 5 (lima) tahun daritanggal 01 Februari 2005 s/d tanggal 31 Januari 2010dengan harga Rp. 1.000.000, (satu juta rupiah)/tahundan sewa tersebut sudah dibayar lunas dimuka;(P 8)10.Bahwa sesuai dengan pengakuan Tergugat pada sidang11.Mediasi di Disnaker

Nomor : 018/Ext/LPPMC/V/05,sebagai konsekwensinya seharusnya jika Tergugatmenerima sesuatu) yang berhubungan dengan sewa lahanHARUS atau setidaknya melaporkan ke perusahaan (VideAnjuran Disnaker hal 4 alinea 4), yang menjadipertimbangan hukum Disnaker; (P9) VideBahwa berdasarkan laporan Divisi Keamanan PI Kld,pada saat penertiban lahan perusahaan pada tanggal 9Juni 2008 pukul 10.00 Wib, dimana team keamananmenemukan ada bangunan PD Sigit Jaya yang berada diatas lahan perusahaan yang digunakan sebagai

Bahwa = Disnaker telah memanggi beberapa kaliPenggugat dan Tergugat untuk dipertemukan (Mediasi)tetapi tidak menemukan kata sepakat, akhirnyaDisnaker Kabupaten Bekasi telah mengeluarkan anjuranpada tanggal 19 September 2008 yang isinyamenganjurkan kepada Penggugat untuk memberikanpesangon sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156ayat (2), Uang Penghargaan masa kerja sebesar 1(satu) kali Pasal 156 ayat (8) dan Uang Penggantianhak sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat(4) UU No. 13 Tahun 2003

Manager HRD & GA serta Kuasa Hukum bertemu denganTergugat di kantor Penggugat, saat itu Kuasa WHukummenawarkan dalam pembicaraan secara kekeluargaankepada Tergugat, tetapi tawaran Penggugat' ditolakoleh Tergugat dan tetap memilih proses dilanjutkan ketingkat yang lebih tinggi yaitu PHI;16.Bahwa Disnaker Kabupaten Bekasi telah mengeluarkanRisalah Penyelesaian Perselisihan WHubungan Industrialpada akhir bulan Oktober 2008; (P 13)17.Bahwa terhitung sejak tanggal 17 November 2008Tergugat di Skorsing

Menyatakan Anjuran yang dikeluarkan Disnaker KabupatenBekasi pada tanggal 19 September 2008 telah final dansesuai dengan UndangUndang Ketenagakerjaan, sesudahHal. 6 dari 14 hal. Put. No. 260K/Pdt.Sus/2009dipotong hak yang sudah diterima Tergugat;4. Menyatakan Risalah Penyelesaian Perselisihan NHubunganIndustrial yang dikeluarkan oleh Dinas Tenaga KerjaKabupaten Bekasi pada bulan Oktober 2008 dapat diterimadan dilaksanakan;5.

Nomor 518 K/Pdt.SusPHI/2012PHKnya", lalu pekerja pulang, dan memberikan kuasa kepada Sdr.MARKOES SABATH, SH sebagai kuasanya dan menuntut kepadaperusahaan untuk diselesaikan lewat Kantor Disnaker Sidoarjo, gunamendapatkan anjuran dari Disnaker Sidoarjo, bukti foto copy anjuranDisnaker Sidoarjo terlampir ;III Bahwa sebelum pekerja menuntut kepada perusahaan, maka antaraperusahaan dan pekerja mengadakan "biparteit" melalui kuasa hukummasingmasing pada tanggal 3 November 2011 dan tanggal 5November 2011

GONDOWIJOYO Cemeng Kalan Sidoarjo;Bahwa oleh karena pekerja dilarang masuk (secara lisan) dan oleh pengusahapekerja disuruh pulang tanpa uang pesangon dan uang jasa, dll berarti pengusahatelah melakukan tindakan melawan hukum dan atau perbuatan melanggar hukum,sehingga merugikan penggugat ;Bapak Ketua Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya diSurabaya Yang Terhormat : IV Bahwa oleh karena, perusahaan menolak anjuran Disnaker, tanggal 23Desember 2011 sesuai foto copy terlampir

sebagaimana dimaksud UU No. 13 Tahun 2003juncto UU No. 2 Tahun 2004, yaitu perusahaan telah melalaikankewajibannya/lalai pengusaha membayar uang pesangon, uang jasa,dll sesuai UU Ketenagakerjaan dan mohon putusan dari Bapak KetuaPengadilan Hubungan Industrial dari PN Surabaya untuk pekerjamendapatkan hakhakya sesuai dengan ketentuan UU Tenaga Kerjaanyang berlaku yaitu mohon untuk Tergugat dihukum membayarkerugian kepada Penggugat secara tunai seketika dan sekaligus kepadaPenggugat sesuai anjuran Disnaker

Kerugian selama menunggu keputusan yang mempunyaikekuatan hukum yang tetap dan pasti ditaksir6 x bulan x Rp.1.107.000,00 Rp. 6.642.000,00Jumlah Rp.25.659.600,00Dibayar secara tunai dan seketika dan kaligus kepada Penggugat ;Bahwa sesuai anjuran dari Kantor Disnaker Sidoarjo tanggal 23 Desember 2011tersebut di atas antara kuasa hukum perusahaan dan kuasa hokum pekerja agar sepakatmengakhiri dan diakhiri hubungan kerja mulai 23 Desember 2011;Bahwa berdasarkan uraianuraian tersebut di atas Pekerja/Penggugat

Bahwa atas ketidakadilan dan perlakuan semenamena yang Penggugatrasakan, Penggugat telah meminta kepada Disnaker Kabupaten Bekasi untukdifasilitasi memediasikan antara Penggugat dengan Tergugat agar Penggugatmendapatkan hakhaknya sesuai dengan ketentuan UndangUnadangketenagakerjaan bahwa Penggugat diputus hubungan kerjanya karena alasanefesiaensi.12. Bahwa Mediator telah menerbitkan anjuran Nomor : 567/4506/Disnaker,tertanggal 23 Agustus 2018, kutipan lengkap ;MENGANJURKAN1.

Bahwa Bipartit/ musyawarah mufakattersebut telah menghasilkan kesepakatan yang mana Penggugat sanggup mengundurkan diri dan Tergugat akanmemberikan pesangon sesuai harapan Penggugat sesuai point 2 tersebutdiatas;Bahwa dalam pelaksanaannya Tergugattelah tidak memenuhi apa yang telah disepakati ;Bahwa karena tidak ada itikad baik dari tergugat ,Renggugat membuat suratPermohonan Mediasi ke Disnaker Kabupaten Bekasi untuk dilakukan MediasiPerselisihan Pemutusan Hubungan Kerja ( PHK) yang dilakukan oleh

Tergugatkepada Penggugat;Bahwa Mediator telah menerbitkan anjuran Nomor : 567/4506/Disnaker,tertanggal 23 Agustus 2018;.

Bahwa Penggugat telah menjawab anjuran dari Disnaker Kabupaten Bekasiyang intinya menerima anjuran tersebut;Halaman4Putusan Nomor:241/Pdt.SusPHI/2018/PN.Bdg8. Bahwa Penggugat mengetahui sikap Tergugat dengan tidak melaksanakan isianjuran serta tidak pula menjawab anjuran dari Disnaker Kabupaten Bekasi;9.

Bahwakemudian pada akhirnya TERGUGAT mengajukan Permohonanke Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bekasi untuk meminta Tripartit(Mediasi) tanpa melengkapi Risalah Perundingan Bipartit terlebih dahuluakan tetapi Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bekasi malah menerimaPermohonan Tripartit dari PENGGUGAT hingga akhirnya Dinas TenagaKerja Kabupaten Bekasi telah mengeluarkan surat anjuran No.567/4506/Disnaker tertanggal 23 Agustus 2018 yang ditandatanganioleh A.

(Bukti P1);Bahwa Penggugat berupaya untuk melakukan mediasi, melalui Disnaker, akantetapi Tergugat (PT. Seamless Pipe Indonesia Jaya) tidak pernah hadir sampaiPanggilan ke3. (bukti P2);Bahwa Disnaker Kota Cilegon mengeluarkan Surat Anjuran tertanggal, 25 Juni2013 dengan Nomor 560/1695/Hubin. yang materinya adalah mempekerjakankembali (bukti P3);Bahwa Disnaker Kota Cilegon Bag.

Tangerang No.567/5222/Disnaker, tertanggal 11 Juni 2007Hal. 1 dari 14 hal. Put. No. 024 K/PDT.SUS/2008dan telah dibaca dan dimengerti isi anjuran tersebut bahwa Penggugat menolaksecara tegas anjuran yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja Kab.Tangerang UP Pegawai Perantara atau Mediator karena sangat subjektif dantidak mendasar ;Bahwa sejak Penggugat diterima bekerja, hubungan kerja antaraPenggugat dengan Tergugat berlangsung baik, hal mana Penggugat telahbekerja di PT.

pengaduan bertindak atas nama ketua serikat ) kepada Kepala Disnakermengenai hal normatif yaitu tentang keterlambatan bayar upah salah satuanggota (Syamsuddin Siregar ) ;Bahwa Penggugat pada tanggal 18 April 2007 melaporkan (membuatsurat pengaduan bertindak atas nama Ketua Serikat ) kepada Kepala Disnakermengenai hal normatif yang belum dijalankan ;Bahwa pada tanggal 23 April 2007 pihak Tergugat telah memanggil danmelakukan perundingan bipartit ke namun tidak ada titik temu ;Bahwa Pegawai Perantara Disnaker

Juni 2007, melalui surat No. 567/5222/Disnaker dimana Penggugatdinyatakan di PHK dengan Pesangon 1 X ketentuan UU No.13 Tahun 2008 ;Bahwa Terhitung mulai bulan April 2007 hingga bulan Juni 2007Tergugat belum membayar Upah Penggugat sebesar Rp. , dengan perinciansebagai berikut:April :Rp. 962.200,Mei Rp. 886.200,Juni : Rp. 886.200.Jumlah : Rp.2.734.600,Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 1981 Pasal 19ayat 1: Bahwa apabila upah terlambat dibayar, maka mulai dari hari keempat sampaihari

Menyatakan bahwa anjuran Dinas Tenaga Kerja Kabupaten TangerangNo.567/5222/Disnaker tanggal 11 Juni 2007 adalah tidak Syah dan BatalMenurut Hukum ;3. Menyatakan Bahwa Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum(Onrechmatigedaad) yang bertentangan dengan UndangUndangKetenagakerjaan ;4. Menyatakan bahwa PHK terhadap Penggugat adalah tidak syah sehinggahubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat belum putus karenaTergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum ;5.

GUGATAN PENGGUGAT TERLALU DINI (PREMATURE) UNTUKDIAJUKAN ;1.Bahwa gugatan PENGGUGAT disamping kabur dan tidak jelas jugaterlalu dini untuk diajukan ke Pengadilan Hubungan Industrial (PHI),faktanya sebagai berikut : Tergugat menerima anjuran dari Dinas TenagaKerja Kabupaten Tangerang No. 567/5222/Disnaker adalah pada tanggal19 Juni 2007, sedangkan Penggugat menerima anjuran dari DinasTenaga Kerja Kabupaten Tangerang No. 567/5222/Disnaker adalah padatanggal 20 Juni 2007, oleh undangundang diberi kesempatan

Bahwa karena tidak ada titik temu antara Penggugat dengan Tergugat11.akhirnya Mediator Disnaker Kota Bandarlampung mengeluarkan anjuran30 Oktober 2015 dan Risalah tertanggal 12 November 2015; danberkaitan untuk Anjuran dan Risalah tersebut pihak Penggugatmenerimanya karena sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.Bahwa apa tindak pola Tergugat tentunya sangat bertentangan denganpasal 151 ayat 3 yo pasal 155 ayat 3 yo pasal 169 ayat 1 huruf d UU13/2003 tentang Ketenagakerjaan dengan tidak melakukan

kewajibanyang telah dijanjikan kepada pekerja/buruh(sebelum permasalahan selesai pada tingkat Mediator Disnaker KotaBandarlampung/per masalahan ini belum mempunyai kekuatanhukum tetap) dengan cara melarang / tidak boleh lagi Penggugatmenjabat sebagai District Manager Marketing V yang mempunyai 2orang superviser disamping beberapa Sales Promosi Officer (SPO)&Sales Promosi Girl (SPG) yang saat ini masih terus beraktivitas tanpaada pimpinan untuk wilayah Lampung dan Palembang; bahkan hinggapermasalahan

Fotocopy Panggilan s/d Ill dari Disnaker Kota Bandar Lampung, namunTergugat tidak pernah hadir (bukti PVI);7. Fotocopy, surat permohonan Penggugat untuk dapat tetap mengisiabsensi sampai permasalahan ini, ada keputusan hukumnya (bukti PVII);8. Fotocopy perintah dari Tergugat agar Penggugat menjual produk yangmenyalahi aturan, karena izin POM belum keluar (bukti PIX.1);Photocopy perintah Tergugat untuk memasarkan produk yang bertentangandengan hukum (bukti PIX.2);9.

Bernofarm, nilainya diatas ratarata ;Bahwa bukti P5 saksi pernah ditunjukan oleh Penggugat kepada Saksi,dan Saksi pernah menemani Penggugat ke Disnaker dan menurutanjuran Disnaker disuruh bekerja lagi ;Bahwa STOPAIN Krim waktu di perdagangkan dan dilaunching bulanJuni 2014 masih belum ada izinnya dari Balai POM, dan izin baru keluarbulan Nopember 2015;2.

Bahwa, pada tanggal 14 Agustus 2015; Penggugat membawapermasalahan ini ke Disnaker Kota Bandar Lampung; dan untuk ituTergugat telah dipanggil secara patut tetapi tidak pernah hadir tetapimenyampaikan tanggapan melalui surat tertanggal 9 September 2015..

Bahwa Penggugat kembali menolakrencana mutasi tersebut dan mengatakan akan mengadukan kasus inikepada Disnaker setempat jika terus mengintervensi Penggugat.

Bahwa pihak Tergugat tidakhadir dan tidak memberikan konfirmasi apapun pada hari tersebut baikkepada pihak Disnaker maupun ternadap Penggugat.

Bahwa baik Penggugatmaupun Tergugat telah hadir sebanyak 3 kali pada perundingan mediasiyang diselenggarakan oleh pihak disnaker pada tanggal 7 Februari 2020,14 Februari 2020, dan 21 Februari 2020.

Tergugat melakukan intervensi terhadap mediator Disnaker Sleman.d.

adanya indikasi intervensi dari Tergugat ke mediatorkarena isi Surat Anjuran Disnaker hanyalah menguntungkan Tergugat.Adalah dalil yang secara nyata mengadaada.

Jadi,terkait dengan hal ini tidak sematamata karena TERGUGAT tidakmempunyai itikad baik dalam menyelesaikan masalah denganPENGGUGAT, alasannya adalah sebagaimana yang telah ditulis dalamSurat Keberatan Untuk Melanjutkan Mediasi yang TERGUGATkirimkankepada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Administrasi Jakarta Selatan (Disnaker), antara lain secara rinci kami jabarkan sebagai berikut;(Bukti T1, T2, T3)a.

Bahwa PENGGUGAT menyampaikan di depan pejabat Disnaker seolaholah TERGUGAT tidak mau uang yang telah ditransfer kepadaPENGGUGAT dikembalikan kepada TERGUGAT, ini adalah kebohonganyang nyata, yang benar adalah saat PENGGUGAT meminta nomorrekening dan pihak keuangan menyampaikan agar melalui prosesadministrasi misalnya membuat permohonan tertulis karena rekeningadalah hal yang sangat rahasia, tidak sembarang bisa diakses harusjelas prosedur dan pertanggungjawabannya.

Sesudah disampaikandidepan pejabat Disnaker maka disarankan oleh pejabat Disnakertersebut jika ingin mengembalikan, maka teknis diatur sebaikbaiknya jikaingin menunggu hasil mediasi tripatrit lebih dahulu. Kemudian pihakTERGUGAT menulis surat No 053/KoordHR/MAJU/IV/2018 perihalteknis pengembalian uang hak pesangon dari PENGGUGAT kepadaTERGUGAT. (Bukti T6).

Fotocopy Surat Nomor 053/KoordHR/MAJU/IV/2018, diberi tanda T 1;i Nl Bukti transfer dari Tergugat kepada Penggugat, diberi tanda T 2:lyaN eatocopy Pengumuman Pendataan Ulang Karyawan, diberi tanda T 3:aT ner Lidbopy Surat Nomor 23/B/SP/IV/2018 yang ditujukan untuk Disnaker,: ji, p tiber tanda T 5;Ws Bs Fotocopy Tanda terima nomor 1282 oleh Disnaker surat keberatanoe melanjutkan mediasi tertanggal 25 06 2018, diberi tanda T 6:7.

Fotocopy Surat Nomor 26/B/SP/VI/2018 yang ditujukan untuk Disnaker,diberi tanda T 7;8. Fotokopi Surat Nomor 28/B/SP/IX/2018 yang ditujukan untuk Disnaker,diberi tanda T 8;9. Fotokopi Surat Pemutusan Hubungan Kerja Nomor040/Dir.Opr/MAJU/III/2018, diberi tanda T 9;10. Fotokopi Surat dari Penggugat tertanggal 5 April 2018, diberi tanda T 10; Halaman 23 dari 38 Putusan Nomor 268/Pdt.SusPHI.G/2018/PN.JKT.PST11. Fotokopi Surat Anjuran dari Disnaker Nomor 3765./1.835.3, diberi tanda T 11;12.

Fotocopi Nota penjelasan dari Disnaker Karawang No.566/6255/BPKK(Bukti P2);3. Fotocopi Nota penjelasan dari Disnaker Karawang No.566/5287/BPKK(Bukti P3);4. Fotocopi Undangan Bipartite dan Risalah Bipartite No.021/B/SPAFSPK KSN PT. FSI/VII/2014 (Bukti P4) ;5. Fotocopi Surat dari PT. Fuji Spring Indonesia No.020/HRDGA/IX/2014(Bukti P5) ;6. Fotocopi Anjuran dari Disnaker Karawang No.567/7998/HIS (BuktiP6) ;7. Fotocopi Risalah Penyelesaian Hubungan Industrial dari DisnakerKarawang (Bukti P7) ;8.

Wasum (Bukti P10) ;11.Fotocopi Nota Penjelasan dari Disnaker Karawang No.566/8748//BPKK (Bukti P11) ;12.Fotocopi Foto penghalanghalangan oleh Security dan HRD (BuktiP12);13.Fotocopi Nota Peringatan Il dari Dinas Tenaga Kerja danTransmigrasi Kabupaten Karawang tanggal 20 Agustus 2014 (buktiP13);14.Fotocopi Risalah Perundingan Terkait Perubahan Status dari PKWTmenjadi PKWTT tanggal 15 Agustus 2014 (bukti P14);Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalildalil Jawabannyakuasa Tergugat telah mengajukan bukti

Kabupaten Karawang yang isinya bahwa kedua belahpihak harus melaksanakan hak dan kewajibannya pekerja bekerjaperusahaan membayar upahnya sebelum ada putusan tetap dariPengadilan dan perusahaan tidak membayar upah proses selamaPHK ini sedangkan Penggugat sudah berupaya untuk bekerja kembaliselalu datang keperusahaan untuk bekerja dan Tergugat tidakmembayar sejak mulai diputus ;Bahwa ada Nota penjelasan terkait permasalahan PHK ini dan kitacatatkan lewat Disnaker ;Bahwsa saksi tahu Bukti P11 dan Bukti

tidak ada tanggapan dari Disnaker artinyaDisnaker mengetahui ada PKWT dan itu disahkan dan ditanda tanganiDisnaker ;e Bahwa gaji Penggugat tahun 2014 perbulannya Rp.2.800.000,sekian ;e Bahwa selama Penggugat bekerja hakhaknya semua diberikan olehperusahaan sesuai dengan masa kontrak yang ada sesuai denganketentuan di PKWT dan sesuai dengan masa kerja yang berlaku dansampai berakhir kerja tidak ada gaji yang tertunggak ;32Bahwa alasan utama pihak perusahaan masa kontrak Penggugattidak diperpanjang

dipatuhi dandijalankan isi Nota tersebut itu sifatnya Nota, perlu saksi katakan itukita sudah koordinasikan dengan pihak terkait dengan Disnaker ;Bahwa Penggugat pernah melalui serikat pekerja menanyakan danmengundang saksi untuk berunding terkait statusnya ;33Bahwa kesepakatan perundingan tersebut karena memintanyamenjadi karyawan tetap sedangkan kita sesuai dengan aturan yangkita sepakati yang ditanda tangani diatas meterai sudah cukup jelasdan didalam pasal 1 ayat 2 juga menjelaskan dalam PKWT

Surabaya, diantaranya buktiT5 (surat Disnaker Kota Surabaya No. 560/1505/ 436.6.12/2010), buktiT6 (Surat anjuran Disnaker Kota Surabaya No. 9/PHI/II/2010, tertanggalHal. 20 dari 30 hal.

No. 978 K/Pdt.Sus/201011 Februari 2010), bukti T7 (Surat anjuran Disnaker Kota Surabaya No.17/PHKI/III/2010, tertanggal 05 Maret 2010), yang mana Disnaker KotaSurabaya merupakan satusatunya Lembaga Negara di bidangketenagakerjaan yang selama ini melakukan pengawasan, pembinaanakan terlaksananya undangundang ketenagakerjaan sebagaimanadiatur dalam Pasal 102 UU No. 13 Tahun 2003 serta mengetahui danmengawasi permasalahan perselisihan kepentingan dan PHK antaraPemohon Kasasi (dahulu Tergugat) dengan

Termohon Kasasi (dahuluPenggugat), sehingga Disnaker Kota Surabaya dalam permasalahan inimengeluarkan anjuran, yang isinya :1.

Bukti T5, tentang surat Disnaker Kota Surabaya No. 560/1505/436.6.12/2010 ;Hal. 21 dari 30 hal. Put. No. 978 K/Pdt.Sus/20106. Bukti T6, tentang surat anjuran Disnaker Kota Surabaya No.9/PHI/II/2010, tertanggal 11 Februari 2010 ;7. Bukti T7, tentang surat anjuran Disnaker Kota Surabaya No.17/PHKI/III/2010, tertanggal 05 Maret 2010 ;8.

sehingga Disnaker Kota Surabaya menganjurkan padaTermohon Kasasi (dahulu Penggugat) untuk melakukanperundingan bipartitterlebih dahulu ;Hal. 26 dari 30 hal.

Agar kedua belah pihak baik Pengusaha maupun Pekerja harustetap melaksanakan Hak dan Kewajibannya Pasal 155 ayat (2).Bahwa dengan adanya anjuran dari Kepala Dinas KetenagakerjaanPemerintah Kota Tangerang No. 567.2/ 6994.Disnaker/2008, tanggal 17Desember 2008, tersebut Penggugat menerima dan telah mengirimkansurat tertanggal 30 Desember 2008 tembusan kepada Kepala DinasKetenagakerjaan Kota Tangerang;Bahwa sesuai Pasal 155 ayat (2) Undangundang No. 13 Tahun 2003Tergugat wajib membayar hakhak Penggugat

alasanyang mendesak untuk melakukan Pemutusan Hubungan Kerja terhadapTergugat Rekonvensi;Bahwa demikian juga Tergugat Rekonvensi telah dilaporkan PenggugatRekonvensi kepada Kepolisian Metro Bandara SoekarnoHattasehubungan dengan dugaan perbuatan Tergugat Rekonvensimenghilangkan dokumen asli suratsurat milik Penggugat Rekonvensiberupa dokumen Perusahaan Pengurusan Jasa Kepabeanan;Bahwa hasil mediasi dari Dinas Ketenagakerjaan Pemerintah KotaTangerang telah mengeluarkan Anjuran Nomor : 567.2/6994/Disnaker

Agar kedua belah pihak baik Pengusaha maupun pekerja harustetap melaksanakan hak dan kewajibannya Pasal 155 ayat (2);Bahwa Penggugat Rekonvensi sebenarnya kurang setuju terhadapanjuran Dinas Ketenagakerjaan pemerintah Kota Tangerang Nomor:567.2/6994 Disnaker/2008 tertanggal 17 Desember 2008, karena disatuHal 11 dari 23 hal. Put.

Namun secara mendadak dansepihak pada tanggal 22 Mei 2009 Tergugat Rekonvensi via telephonedan membatalkan pertemuan padahal Penggugat Rekonvensi sudahberada di Mal Arta Gading Kelapa Gading dan siap mengadakanpertemuan dengan Tergugat Rekonvensi;Tindakan Tergugat Rekonvensi yang membatalkan secara sepihakpertemuan tersebut jelasjelas menunjukkan apabila TergugatRekonvensi sudah tidak mempunyai itikad baik untuk menyelesaikansebagaimana Anjuran Disnaker Kotamadya Tangerang Nomor 567.2/6994/Disnaker

Bahwa berdasarkan anjuran dari Kepala Dinas KetenagakerjaanPemerintah Kota Tangerang No. 567.2/6994 Disnaker/2008, tanggal 17Desember 2008, yang isinya sebagai berikut :Hal 16 dari 23 hal. Put. No. 221 K/PDT.SUS/2010a. Hubungan Kerja Sdr. Sahabuddin Saini dengan Perusahaan PT.Kintetsu World Express Indonesia masih berlanjut.b. Agar perusahaan PT. Kintetsu. World Express Indonesiamemberikan surat peringatan ke Ill (tiga) kepada Sdr. SahabuddinSainic.