ZAINAL ARIFINpada hari Rabu tanggal 07 Agustus 2019 sekira pukul 23.17 wita atau setidaktidaknya pada waktu lain dalam bulan agustus tahun 2019 atau pada tahun 2019bertempat Desa Pelita Kanaan, Kabupaten Malinau atau setidaktidaknya masihtermasuk dalam kewenangan Pengadilan Negeri Malinau. yang berwenang untukmemeriksa dan mengadilinya yang Tanpa hak atau melawan hukummenawarkan untuk = dijual,menjual, membeli,menerima,menjadi perantaradalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan

ZAINAL ARIFINpada hari Rabu tanggal 07 Agustus 2019 sekira pukul 17.00 wita atau setidaktidaknya pada waktu lain dalam bulan agustus tahun 2019 atau pada tahun 2019bertempat di Desa Malinau Seberang, Kabupaten Malinau atau setidaktidaknyamasih termasuk dalam kewenangan Pengadilan Negeri Malinau. yang berwenanguntuk memeriksa dan mengadilinya yang melakukan tindak pidana Penyalah gunanarkotika golongan bagi diri sendiri.

penetapan;Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka segalasesuatu yang terjadi selama persidangan sebagaimana termuat dalam berita acarapersidangan, dianggap telah termasuk dan turut dipertimbangkan dalam penetapan ini ;TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonanPemohon adalahsebagaimana terurai diatas;Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan lebih lanjut tentangmateri permohonanPemohon, maka sebelumnya akan dipertimbangkan lebih dahulumengenai kewenangan

Pengadilan Negeri Tangerang untuk memeriksa dan mengadilipermohonan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1) UndangUndang No.23 tahun2006 tentang administrasi kKependudukan diatur dalam pencatatan perubahan namadilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat tinggal Pemohon;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan diatas dihubungkan dengan suratpermohonan Pemohon dan alat bukti suratsurat yang diajukan Pemohon, Pemohonbertempattinggaldi The Groove Kav. 01 Jalan H.

CARSIHdengan nomor 3517LT171220150088 tertanggal 17 desember 2015 yangdikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil KabupatenJombang;10.Bahwa tujuan Pemohon untuk membatalkan akta kelahiran tersebut diatasagar tidak menimbulkan ketimpangan dan permasalahan dalam datakependudukan anak pemohon;Bahwa untuk pembatalan Akta Kelahiran ke Dinas Kependudukan danPencatatan Sipil Kabupaten Jombangharus terlebin dahulu mendapatkanpengesahan berupa suatu Penetapan dari Pengadilan Negeri dalam hal iniadalah kewenangan

Pengadilan Negeri Jombang ;Berhubung halhal tersebut diatas, Pemohon mohon dengan hormat kepadaBapak Ketua Pengadilan Negeri Jombang agar berkenan memeriksa permohonanPara Pemohon dan selanjutnya berkenan pula memberikan penetapan sebagaiberikut :1.

Bahwa untuk pembatalan Akta Kelahiran ke Dinas Kependudukan danPencatatan Sipil Kabupaten Jombangharus terlebih dahulu mendapatkanpengesahan berupa suatu Penetapan dari Pengadilan Negeri dalam hal iniadalah kewenangan Pengadilan Negeri Jombang ;Berhubung halhal tersebut diatas, Pemohon mohon dengan hormat kepadaBapak Ketua Pengadilan Negeri Jombang agar berkenan memeriksapermohonan Para Pemohon dan selanjutnya berkenan pula memberikanpenetapan sebagai berikut :1.

MajelisHakim, Pemohon dan Pemohon II menerangkan bahwa ia memohon agarnama dan tempat tingga Pemohon yaitu Soekidi, lahir di Rembang, 22 th,diganti menjadi Saiun, lahir di Blitar tanggal 01041948 serta nama dantempat tanggal lahir Pemohon II yaitu Suetipah binti Amat Kodran, Rembang17 th, dibetulkan menjadi Tipah binti Mat Kodran, lahir di Blitar tanggal 07021952;Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim menjelaskan tentangpermohonan penggantian nama adalah bukan kewenangan Pengadilan Agamamelainkan kewenangan

Pengadilan Negeri, lalu Pemohon dan II menyatakanmencabut perkara ini;Halaman 3 dari 6 him.

Pengadilan Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan terhadap gugatanpremature (karena ada kewenangan Pengadilan Negeri yang belumdiputus);4. Pengadilan Tingkat Pertama telah salah dan keliru dalam menjatuhkanputusan.Berdasarkan halhal yang telah terurai di atas, maka kami mohon kepadaMajelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta yang memeriksa perkaraini untuk memutuskan sebagai berikut:MENGADILI1. Menerima permohonan banding yang diajukan Pembanding;Halaman 4 dari 13 hal.

Majelis Hakim Tingkat Bandingsependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama bahwa meskipunPenggugat/Terbanding tidak memiliki lat bukti aslinya, namunTergugat/Pembanding telah terbukti bahwa harta bersama yang digugat olehPenggugat/Terbanding telah diperoleh oleh Tergugat/Pembanding danPenggugat/Terbanding selama dalam perkawinan;Keberatan Ketiga: Pengadilan Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusanterhadap gugatan premature (karena ada kewenangan Pengadilan Negeri yangbelum pernah diputus).Halaman

DK 1274 WE milik Penggugat; Menimbang, bahwa oleh karenanya pemeriksaan atas perkaratersebut menjadi Kewenangan Pengadilan Negeri, untuk dibuktikanapakah benar terjadi tindakan tersebut dan apakah Tergugat II memilikikewenangan melakukan tindakan dimaksud ; nora Menimbang, bahwa berdasarkan alasan tersebut PengadilanTinggi memandang bahwa Pengadilan Negeri Negara berwenang untukmemeriksa dan mengadili perkara tersebut dan eksepsi Tergugat II harusdinyatakan ditolak ; 0 202202222 nnn nn nn nnn ne=

Kewenangan Pengadilan Negeri Rembang:1.Bahwa, berdasarkan ketentuan Pasal 50 UndangUndang No. 2 Tahun1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UndangUndang Nomor 8 Tahun 2004 tentangPerubahan atas Undangundang Nomor 2 Tahun 1986 tentangPeradilan Umum disebutkan bahwa: Pengadilan Negeri bertugas danberwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara pidanadan perkara perdata di tingkat pertama;Gugatan Penggugat tentang perbuatan melawan hukum yang disertaipermohonan

Bahwa gugatan Penggugat adalah gugatan yang berdasarkan pada ketentuanUndangUndang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, kKnususnya ketentuanPasal 32 dan 33, hal ini sesuai dengan dalil gugatan Penggugat dalamfundamentum petendi (Posita) sebagaimana disebutkan secara berulangulangpada angka Romawi tentang /egal standing Penggugat, angka II Romawitentang Kewenangan Pengadilan Negeri Rembang khususnya poin 2, angka IIIRomawi tentang alasanalasan

Bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat dalam fundamentum petendi(Posita), maka gugatan a quo adalah terkait perselisinan yang berkenaandengan kepengurusandan/atau penyalahngunaan kewenangandan/ataupertanggungjawaban keuangandan/atau keberatan terhadap keputusanPartai Politik, sebagaimana tertuang dalam dailildalil gugatan Penggugatangka Romawi tentang legal standing Penggugat, angka II Romawitentang Kewenangan Pengadilan Negeri Rembang khususnya pada poin 2,angka Ill Romawi tentang alasanalasan

Nomor 1159 K/Pdt.SusPar.Pol/201710.11.12.13.14.dalam fundamentum petendi (Posita) adalah gugatan yang dikualifikasikansebagai gugatan yang berkaitan Perselisinan Partai Politik;Bahwa kewenangan Pengadilan Negeri dalam memeriksa dan mengadiliPerselisihan Partai Politik diatur dalam Pasal 33 ayat 1 UndangUndangNomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 2Tahun 2008 tentang Partai Politik, yang berbunyi:(1) Dalam hal penyelesaian perselisihnan sebagaimana dimaksud Pasal 32tidak tercapai

PutBahwa, pada hari persidangan yang telah ditetaobkan Para Pemohondatang sendiri menghadap di persidangan;Bahwa, terkait dengan permohonan Para Pemohon Majelis telahberusaha memberikan Penjelasan terhadap Para Pemohon untuk tidakmelanjutkan perkaranya karena permohonan Perubahan Nama / Penggantiannama adalah kewenangan Pengadilan Negeri;Bahwa, selanjutnya Para Pemohon menyatakan mengerti danmemahami Penjelasan tersebut dan selanjutnya menyerahkan kepada MajelisHakim untuk menjatuhkan Putusan yang

Bahwasaksitidakmelihatketikaanakpemohonlahir ;5e Bahwaalasan Pemohon ingin mengubahtahunkelahiran anak Pemohontersebut untukmenyesuaikandenganSuratKeteranganLahir yangdikeluarkanolenRumahBesalinNuraida Bogor ;Menimbang, bahwaPemohontidakakanmengajukanapaapalagidanselanjutnyamohonPenetapan 5TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYAMenimbang,bahwamaksuddantujuanpermohonanpemohonadalahsepertiterurai di atas ;Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan lebih lanjut tentangmateri Permohonan Pemohon, maka sebelumnya akan dipertimbangkanmengenai kewenangan

Pengadilan Negeri Bogor untuk memeriksa dan mengadiliDErmohonan Ni j nne nnn nee ne nnn nnn en nn nnn nn nnn nee ne nnn neeMenimbang, bahwaberdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1) UndangUndang Republik Indonesia Nomor : 23 tahun 2006 tentang tentang AdministrasiKependudukan yang menyatakan bahwa Pencatatan perubahan tahunkelahirandilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempattinggal pemohon;Menimbang, bahwa berdasarkansurat permohonan Pemohondihubungkandenganalat bukti surat bertanda

Tahun 2006tentang Administrasi Kependudukan Pencatatan perubahan nama dilaksanakanberdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon dan Pencatatan PeristiwaPenting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yangbersangkutan setelah adanya penetapan pengadilan negeri yang telah memperolehkekuatan hukum tetap, oleh karena itu berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan tersebut dapatlah diterapkan bahwa penetapan perubahan nama orang tua anakPemohon menjadi kewenangan

Pengadilan Negeri ;Menimbang, bahwa terhadap buktibukti surat serta keterangan para saksi,Hakim berpendapat bahwa alasan Pemohon untuk merubah nama orang tuaanakPemohon merupakan hal yang dapat diterima oleh hakim Pengadilan Negeri ; Menimbang, bahwamenurut Hakim pergantiannama orang tua anakPemohontersebutdapatlahterpenuhi dan dikabulkan, dengan memperhatikanuntukkepentingananak Pemohon dalam memenuhi peraturan administrasikependudukan ;Menimbang, bahwa oleh karena itu Hakim berpendapat bahwa alasanalasantersebut

penetapan;Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka segalasesuatu yang terjadi selama persidangan sebagaimana termuat dalam berita acarapersidangan, dianggap telah termasuk dan turut dipertimbangkan dalam penetapan ini;TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonanPemohon adalahsebagaimana terurai diatas;Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan lebih lanjut tentangmateri permohonanPemohon, maka sebelumnya akan dipertimbangkan lebih dahulumengenai kewenangan

Pengadilan Negeri Tangerang untuk memeriksa dan mengadilipermohonan ini;Halaman3dari6 PenetapanNomor: 834/Pdt.P/2016/PN.TngMenimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1) UndangUndang No.23 tahun2006 tentang administrasi kependudukan diatur dalam pencatatan pergantianataunama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat tinggalPemohon;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan diatas dihubungkan dengan suratpermohonan Pemohon dan alat bukti suratsurat yang diajukan Pemohon, Pemohonbertempattinggaldi

permohonannya tersebut di atas;Menimbang, bahwa sebagaimana disebutkan dalam Undang Undang RepublikIndonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pada BagianKesembilan tentang Pencatatan Perubahan Nama dan Perubahan StatusKewarganegaraan, Paragraf 1, Pencatatan Perubahan Narna, Pasal 52 ayat (1),disebutkan : Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapanpengadilan negeri tempat Pemohon;Menimbang, bahwa dengan demikian penetapan perihalperubahan nama adalah merupakan kewenangan

pengadilan negeri;No.239/Pdt.P/2018/PN.Mks Halman 3Menimbang, bahwa karena Pemohon adalah penduduk Kota Makassar, makaPengadilan Negeri Makassar berwenang untuk memeriksa dan memberikanpenetapan atas permohonan Pemohon tersebut;Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalildalil permohonannya tersebutPemohon telah mengajukan bukti surat P1 sampai dengan P3 dan menghadapkan2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah;Menimbang, bahwa buktibukti surat serta saksisaksi tersebut telahdiajukan

positanya Penggugat megakui bahwaHal 5 dari 12 hal Nomor 133/PDT/2017/PT PLgbangunan Tergugat mempunyai izin mendirikan bangunan (IMB) dengan nomor668/010/2016, dalam petitumnya meminta tergugat agar membongkarbangunan dan menghukum Turut Tergugat untuk merevisi Izin mendirikanBagunan (IMB) nomor 668/010/2016 sebagai suatu Ketetapan Tata UsahaNegara (KTUN), oleh karenanya baik untuk membongkar dan merevisi IMBmerupakan kewenangan dari Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karenanyagugatan Penggugat bukan kewenangan

Pengadilan Negeri Klas IAPalembang;.

tidak jelas dan terperinci karenanya dalil Penggugat tidak berdasarsama sekali;10.Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat pada angka 8, karena tidak berdasarpada fakta ketentuan hukum yang berlaku;11.Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat pada angka 9, sebagaimana telahdiuraikan pada dailildalil diatas bahwa bangunan Tergugat didirikanberdasarkan konstruksi yang benar dan sesuai IMB yang diberikan TurutTergugat, serta revisi suatu Ijin Mendirikan bangunan sebagai ketetapan tatausaha negara bukan kewenangan

Pengadilan Negeri;12.Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat pada angka 11, karena tidak adahubungan kausalitas untuk meletak sita jaminan atas rumah Tergugat dengangugatan Penggugat.Berdasarkan uraian diatas, maka kami mohon kepada Majelis Hakim yang memerikadan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:A.

SengketaKeperdataan sehingga Tergugat berkesimpulan perkara ini harus terlebihdahulu ada putusan dari Pengadilan Negeri Banda Aceh mengenalkepemilikan yang sah atas objek gugatan tersebut:;Bahwa oleh karenanya yang berwenang untuk mengadili perkara aquoberdasarkan dalildalil yang dikemukakan Penggugat pada positagugatannya merupakan kewenangan Pengadilan Negeri Banda Aceh dandengan demikian telah cukuplah alasan bagi Majelis Hakim Pengadilan TataUsaha Negara Banda Aceh untuk mengabulkan eksepsi Tergugat

Muzakir, SH. selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah untukWilayah Kota Banda Aceh. ; Bahwa, karena subtansi atau dasar permasalahan hukum dalamperkara a quo menyangkut jual beli tanah antara Tergugat Intervensidengan Tergugat II Intervensi, maka seharusnya yang perlu dibuktikanterlebih dahulu dalam perkara a quo adalah sah tidaknya jual beli tanahdimaksud, sedangkan pemeriksaan sah tidaknya jual beli atas tanahobjek sengketa merupakan kewenangan Pengadilan Negeri, incassuPengadilan Negeri Banda Aceh sebagai

Anehnya,pertinmbangan hukum Pengadilan Tata Usaha Negara perkaraa quo yang menyatakan eksepsi Pemohon Kasasi sudahtermasuk dalam ranah hukum Perjanjian yang diatur dalam Pasal1320 Kitab UndangUndang Hukum Acara Perdata dan karenanyamerupakan kewenangan Pengadilan Negeri, namun Judex Factimasinh menyatakan dirinya berwenang memeriksa dan mengadiliperkara yang dimohon oleh Termohon Kasasi dan TermohonKasasi II:Bahwa, dalam hal Pembeli yang Beriktikad Baik MahkamahAgung melalui Keputusannya No. 306

menyatakan tetap pada tuntutannya serta tanggapanTerdakwa yang menyatakan tetap pada pembelaannya; Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan oleh PenuntutUmum dengan dakwaan sebagai berikut: KESATUBahwa ia terdakwa Akmal Imami Alias Onong Bin Asmat Imami, Pada hariSabtu tanggal 28 Nopember 2015 sekitar jam 12.00 Wit atau pada suatu waktu dibulan Nopember tahun 2015 bertempat di lokasi rerumputan belakang SMAN 3Pulau Morotai atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukumdan kewenangan

Pengadilan Negeri Tobelo "Melakukan kekerasan atau ancamankekerasan, memaksa anak melakukan persetuobuhan dengannya atau dengan oranglain, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas saat saksi korbanDewi Laite Ode berada di depan kelas di SMAN 3 Pulau Morotai saat hendakpulang sekolah terdakwa Akmal Imami Alias Onong Bin Asmat Imami memanggilsaksi korban dengan tutur kalimat Dewi kamari dulu penting saat itu saksikorban tidak

terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81ayat (1) UndangUndang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UndangUndang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak; ATAUKEDUABahwa ia terdakwa Akmal Imami Alias Onong Bin Asmat Imami, Pada hariSabtu tanggal 28 Nopember 2015 sekitar jam 12.00 Wit atau pada suatu waktu dibulan Nopember tahun 2015 bertempat di lokasi rerumputan belakang SMA N. 3Pulau Morotai atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukumdan kewenangan

Pengadilan Negeri Tobelo, "Dengan sengaja melakukan tipumuslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhandengannya atau dengan orang lain, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas saat saksi korbanDewi Laite Ode berada di depan kelas di SMAN 3 Pulau Morotai saat hendakpulang sekolah terdakwa Akmal Imami Alias Onong Bin Asmat Imami memanggilsaksi korban dengan tutur kalimat Dewi kamari dulu penting

Pengadilan Negeri Tobelo, "Melakukan kekerasan atau ancamankekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohonganatau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul,perobuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut: Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas saat saksi korbanDewi Laite Ode berada di depan kelas di SMAN 3 Pulau Morotai saat hendakpulang sekolah terdakwa Akmal Imami Alias Onong Bin Asmat Imami memanggilsaksi

No.22/Pid.B/2013/PN.BIt.seianjutnya menuju ke Srengat ke rumah teman terdakwa yaitu saksi EdwinEka Pradana, 200 nnn nn nn nnn nn nnn nnn n nnn nnn nnec acneBahwa perbuatan terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalampasal 363: (1) Ke 4 KUIP 3 weenie etcetera aac enaMenimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut di persidanganTerdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan(eksepsi), baik mengenai keabsahan dakwaan Penuntut Umum maupunmengenai kewenangan Pengadilan

Negeri Blitar untuk memeriksa danmengadili perkara tersebut ; Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan 2(dua) orang saksi di bawah sumpah menurut Hukum Agamanya masingmasing telah menerangkan sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Sidang,yang pada pokoknya Sebagal Derikut t

Sedangkan untuk membuktikankebenaran dan keabsahan Penggugat sebagai pihak yang memiliki tanahsepenuhnya merupakan kewenangan Pengadilan Negeri (KompetensiAbsolut);4. Bahwa gugatan Penggugat dalam posita angka 1 dan 2 sangaitlah kelirudan tidak patut dipertimbangkan karena permohonan pemohon telahsesuai dengan prosedur dan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 24Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;Halaman 7 dari 14 halaman.

Bahwa Judex Facti telah salah dalam mempertimbangkan bahwaPengadilan Tata Usaha Negara Padang mempunyai kompetensi untukmemeriksa perkara a quo karena yang menjadi pokok persoalan adalahmengenai persoalan penguasaan terhadap objek perkara yangterbanding mengaku telah menguasai serta menggarap tanah padahaldalam kenyataannya tanah objek perkara sampai saat sekarang masihdikuasai oleh pemilikpemilik sertipikat tersebut hal ini jelas menyangkutsengketa keperdataan dan menjadi Kewenangan Pengadilan Negeri

narkoba dari RSD Mardi WaluvoNo.505/LAB/X112013 tanggal 6 November 2013 yang ditandatangani olehdr.Bernard Theodore Ratulangi.Sp.PK menerangkan bahwa urine dariterdakwa positif mengandung Methampetamina ,terdaftar dalam Golongan Nomor Urut 61 Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut dipersidangan Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akanmengajukan keberatan (eksepsi), baik mengenai keabsahan dakwaanPenuntut Umum maupun mengenai kewenangan

Pengadilan Negeri Blitaruntuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan 4(empat) saksi di bawah sumpah menurut Hukum Agamanya masingmasingtelah menerangkan sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Sidang, yangpada pokoknya sebagai berikut :Saksi : SAMUEL TONI ISWANTO, menerangkan sebagai berikut :

permohonannya memohonuntuk Menganti nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yangtertulis nama Pemohon Celika Tadahiko Putri menjadi Celika Takagi;Menimbang, bahwa permohonan yang diajukan Pemohon = adalahpermohonan mengenai perubahan nama Pemohon berdasarkan pasal 52 ayat(1) UndangUndang No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukanyang menyatakan bahwa Pencatatan perubahan nama dilaksanakanberdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat Pemohon, maka permohonanPemohon termasuk ke dalam kewenangan

Pengadilan Negeri;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan sesuai puladengan bukti surat P 1 dan P 4 berupa Surat Keterangan Nomor.470/15/BIDUK/2019 serta Kartu Keluarga Pemohon ternyata bahwa tempattinggal/domisili Pemohon beralamat di JI.