Ditemukan 220011 data
11 — 10 — Berkekuatan Hukum Tetap
PT PRISMA CIPTA MANDIRI VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK
20 — 25 — Berkekuatan Hukum Tetap
MANDIRI TUNAS FINANCE
34 — 14 — Berkekuatan Hukum Tetap
PROFETA GUNA MANDIRI
49 — 39 — Berkekuatan Hukum Tetap
CIBITUNG MOTOR MANDIRI VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK;
PUTUSANNomor 1433/B/PK/Pjk/2021DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:PT CIBITUNG MOTOR MANDIRI, beralamat di JalanTeuku Umar Nomor 78, RT 001 RW 001, Cibuntu,Cibitung, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, yang diwakilioleh Tee Wellyanto, jabatan Direktur;Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh kuasa RizkiSitungkir.
DirekturJenderal Pajak Nomor KEP02022/NKEB/WPJ.22/2018, tanggal 19Desember 2018, tentang Penghapusan Sanksi Administrasi atas SuratTagihan Pajak Berdasarkan Pasal 36 Ayat (1) Huruf a KarenaPermohonan Wajib Pajak atas Surat Tagihan Pajak Pajak PertambahanNilai Barang dan Jasa Masa Pajak Juli sampai dengan Desember 2016,Nomor 00273/107/16/435/18, tanggal 13 Februari 2018, sebagaimanatelah dibetulkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP00063/NKEB/WPJ.22/KP.13/2018, atas nama PT Cibitung Motor Mandiri
Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon PeninjauanKembali PT CIBITUNG MOTOR MANDIRI;2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkarapada Peninjauan Kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta limaratus ribu Rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan MajelisHakim pada hari Selasa, tanggal 27 April 2021, oleh Dr. Irfan Fachruddin,Halaman 5 dari 6 halaman.
50 — 24 — Berkekuatan Hukum Tetap
PRIMA MITRAJAYA MANDIRI VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK
PUTUSANNomor 608/B/PK/Pjk/2021DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:PT PRIMA MITRAJAYA MANDIRI, beralamat di GedungGraha Aktiva Lantai 10 Suite 1001, Jalan HR Rasuna SaidBlok X1 Kav. 03, Kuningan Timur, Jakarta Selatan 12950,yang diwakili oleh Markian Gunawan, jabatan Direktur;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanDIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di JalanJenderal Gatot Subroto Nomor 4042, Jakarta
bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT000370.13/2020/PP/M.XXB Tahun 2020, tanggal 5 Maret 2020, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menyatakan, banding Pemohon Banding terhadap Keputusan DirekturJenderal Pajak Nomor : KEP04825/KEB/WPJ.07/2019 tanggal 10 Oktober2019 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak KurangBayar Pajak Penghasilan Pasal 26 Masa Pajak Agustus 2015 Nomor:00016/204/15/058/18 tanggal 21 Agustus 2018, atas nama :PT PrimaMitrajaya Mandiri
Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari PemohonPeninjauan Kembali PT PRIMA MITRAJAYA MANDIRI;2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT000370.13/2020/PP/M.XXB Tahun 2020, tanggal 5 Maret 2020;MENGADILI KEMBALI:1. Mengabulkan permohonan banding Pemohon Banding PT PRIMAMITRAJAYA MANDIRI;2.
28 — 23 — Berkekuatan Hukum Tetap
BANGUN NUSA MANDIRI VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK ;
23 — 10 — Berkekuatan Hukum Tetap
PRIMA MITRAJAYA MANDIRI VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK;;
16 — 32 — Berkekuatan Hukum Tetap
PRIMA MITRAJAYA MANDIRI VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK;;
23 — 9 — Berkekuatan Hukum Tetap
INDORESINS PUTRA MANDIRI;
379 — 255
Mandiri Sejahtera Energindo Indonesia;-Keputusan Bupati Penajam Paser Utara Tanggal 20 Desember 2013 Nomor : 545/04-PENCABUTAN/DISTAM/XII/2013 Tentang Pencabutan Keputusan Bupati Penajam Paser Utara Nomor : 545/250-PENOLAKAN/DISTAM/VI/2013 Tentang Penolakan Penyesuaian Menjadi Izin Usaha Pertambangan (IUP) Terhadap Keputusan Bupati Penajam paser Utara Nomor : 545/03-Eksploitasi/Ekonomi/IV/2008 Tentang Surat Izin Kuasa Pertambangan Batubara Eksploitasi PT. pasir Prima Coal Indonesia;-Keputusan Bupati
Mandiri Sejahtera Energindo Indonesia;-Keputusan Bupati Penajam Paser Utara Tanggal 20 Desember 2013 Nomor : 545/04-PENCABUTAN/DISTAM/XII/2013 Tentang Pencabutan Keputusan Bupati Penajam Paser Utara Nomor : 545/250-PENOLAKAN/DISTAM/VI/2013 Tentang Penolakan Penyesuaian Menjadi Izin Usaha Pertambangan (IUP) Terhadap Keputusan Bupati Penajam paser Utara Nomor : 545/03-Eksploitasi/Ekonomi/IV/2008 Tentang Surat Izin Kuasa Pertambangan Batubara Eksploitasi PT.
PT MANDIRI SEJAHTERA ENERGINDOmelawan- BUPATI PENAJAM PASER UTARA;- PT PASIR PRIMA COAL INDONESIA (Tergugat II Intervensi);
243 — 82
BANK MANDIRI Tbk PUSAT DI JAKARTA CQ. BANK MANDIRI Tbk CABANG BENER MERIAH
BANK MANDIRI Tbk PUSAT DI JAKARTA CQ. BANK MANDIRI Tbk CABANG BENER MERIAH, yang beralamat di JalanTakengon Pondok Baru Simpang Tiga Kabupaten Bener Meriah; Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya yang bernama 1. KODRATSUPRIHATIN, SH. 2. RUSSETO SAPTONO, SH, 3. CLARITAADRIANA D, SH. 4. BERLA W. PRATAMA, SH.MH., 5. EDWINFAHRI, 6. SABRI FITRA, 7. NIRWANI, SH. 8. BASRIL, SH. 9.GABRIEL A. USMANIWJ, SH. 10. HARIADI, SH.
BankMandiri sudah terjamin pengacara dari Jakarta pun tidak bisamenghalanginya dan sabri berkata pula saya tidak ada urusan denganpengacara kakak sudah ada perjanjian di Notaris secara tidak langsungkakak menjual rumah ke Bank Mandiri, siasia saja kakak memakaipengacara.
Fotocopy Fotocopy buku tabungan Bank Mandiri atas nama Penggugat ,yang selanjutnya diberi tanda (bukti P1);2. Fotocopy surat somasi tanggal 31 Maret 2015, yang selanjutnya diberiTeal encase eee eeees eee ceeeese eee aeR EEE (bukti P2);Menimbang, bahwa selain suratsurat bukti tersebut, Penggugat dipersidangan telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang disumpah menurut caraagamanya yang menerangkan sebagai berikut :1.
pihak dari Bank Mandiri tersebut yang masuk kerumah Penggugatada 2 orang;Bahwa Penggugat pernah ada menceritakan mengenai hutangnya di BankMandiri Bener Meriah dengan cara pembayarannya dicicil namun jumlahnyasaksi tidak tahu;Bahwa sepengetahuan saksi orang dari Bank Mandiri Bener Meriah datangkerumah Penggugat untuk menagih hutang Penggugat oleh karenaPenggugat telah menunggak angsurannya;Bahwa Penggugat mempunyai usaha kantin di SMA Lampahan dan saksipernah mampir ketempat usaha milik Penggugat
kantin milik Penggugat;Bahwa saksi ada mendengar pihak dari Bank mandiri dengan Penggugatsedang membicarakan hutang dari Penggugat;Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai berapa jumlah hutannyaPenggugat namun saat itu pihak dari Bank Mandiri menagihnya dengannada tinggi;Bahwa mengenai surat menyurat antara Penggugat dengan Tergugat saksitidak mengetahuinya;Atas keterangan saksi tersebut, kuasa Penggugat dan kuasa Tergugatakan menanggapinya dalam kesimpulan;Menimbang, bahwa demikian juga untuk mendukung
27 — 8 — Berkekuatan Hukum Tetap
DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT BANGUN NUSA MANDIRI
26 — 16 — Berkekuatan Hukum Tetap
INDORESINS PUTRA MANDIRI
24 — 17 — Berkekuatan Hukum Tetap
PRIMA MITRAJAYA MANDIRI VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK
PUTUSANNomor 324/B/PK/Pjk/2021DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:PT PRIMA MITRAJAYA MANDIRI, beralamat di Desa BukitJering, Muara Kaman llir, Kutai Kartanegara, KalimantanTimur, yang diwakili oleh Markian Gunawan, jabatanDirektur;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanDIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di JalanJenderal Gatot Subroto Nomor 4042 Jakarta;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Teguh Budiharto
Menyatakan batal Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP00309/KEB/WPJ.14/2019 tanggal 29 Agustus 2019 tentang KeberatanWajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPenghasilan Pasal 21 Masa Pajak Desember 2013 Nomor00008/201/13/728/18 tanggal 6 Juli 2018, atas nama: PT PrimaMitrajaya Mandiri,Menimbang, bahwa pemeriksaan sengketa pajak perkara ini denganacara cepat, terhadap sengketa pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal66 ayat (1) dilakukan tanpa Surat Uraian Banding atau Surat Tanggapan
Putusan Nomor 324/B/PK/Pjk/2021Pengiriman lainnya tidak dapat dilimpahkan kepada Pemohon Bandingsekarang Pemohon Peninjauan Kembali;Bahwa koreksi atas substansi lebih bersifat yuridis fiskal, bahwa dalammelaksanakan kewajiban perpajakannya atas PPh Pasal 21 tersebut,Pemohon Peninjauan Kembali telah melakukan kewajiban perpajakanatas pelaporan dan pemotongan PPh Pasal 21;Pemohon Peninjauan Kembali telah menyampaikan rekonsiliasi ataspembebanan Biaya Tenaga Kerja PT Prima Mitrajaya Mandiri sesuaidengan
Bahwasanya dalam rekonsiliasi tersebut,keseluruhan biaya tenaga kerja PT Prima Mitrajaya Mandiri telahdilaporkan dan dibayarkan PPh Pasal 21nya;Bahwa dengan demikian Pemohon Peninjauan Kembali telah memenuhikewajiban hukum perpajakan dan tidak terdapat kerugian ataspenerimaan negara dan olehkarenanya koreksi Terbanding (sekarangTermohon Peninjauan Kembali) dalam perkara a quo tidak dapatdipertahankan karena sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam
Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari PemohonPeninjauan Kembali PT PRIMA MITRAJAYA MANDIRI;2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT014374.10/2019/PP/M.XXB Tahun 2020, tanggal 13 Februari 2020;MENGADILI KEMBALI:1. Mengabulkan permohonan banding dari Pemohon Banding: PT PRIMAMITRAJAYA MANDIRI;2.
17 — 10 — Berkekuatan Hukum Tetap
PRIMA MITRAJAYA MANDIRI VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK;;
39 — 13 — Berkekuatan Hukum Tetap
BUANA CHANDRA MANDIRI VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK;;
45 — 33 — Berkekuatan Hukum Tetap
PROFETA GUNA MANDIRI;
./2014, tanggal 17 Oktober 2014:Pemohon Peninjauan Kembali ;LawanPT PROFETA GUNA MANDIRI, beralamat di Gedung Office 8Lt. 18 Unit CD, SCBD Lot 28, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 5253, Senayan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, 12190, yangdiwakili oleh Ganden AA Bondan, jabatan Direktur;Selanjutnya Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Jenda DamanikSE, Ak, MSi, BKP, kewarganegaraan Indonesia, KonsultanHukum Pajak, beralamat di Jakarta Selatan, berdasarkanSurat Kuasa Khusus Nomor 219/SK/PGM/VII/2016, tanggal28
Menyatakan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP788/WPJ.04/2013 tanggal 24 Mei 2013, tentang KeberatanWajib Pajak Atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Mei 2010Nomor: 00177/207/10/062/12 tanggal 2 Mei 2012, atas nama: PTProfeta Guna Mandiri, NPWP 02.427.445.8062.000, adalahtelah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundanganperpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah danberkekuatan hukum;3.3.
49 — 32 — Berkekuatan Hukum Tetap
PUTRI TUNGGAL MANDIRI VS GUBERNUR SULAWESI TENGAH;
14 — 8 — Berkekuatan Hukum Tetap
PRIMA MITRAJAYA MANDIRI vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK
40 — 17 — Berkekuatan Hukum Tetap
PRIMA MITRAJAYA MANDIRI VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK