Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 1 Tahun 2015 tentangTata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa, Pasal 61 ayat(3) menyebutkan: Bupati menerbitkan Keputusan Pengesahan danPengangkatan Kepala Desa dengan Keputusan Bupati paling lama 30(tiga puluh) hari sejak diterimanya laporan dari Badan Permusyavaeratan Desa.Hal. 6 dari 52 hal. Put. Pkr. 22/G/2016/PTUN.PLKc.

Kepala Desa JoHal. 7 dari 52 hal.

Pasal 41 ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentangPeraturan Pelaksanaan UndangUndang Nomor 6 Tahun 2014 tentangDesa (PP Desa) yang mengatur bahwa dalam hal terjadi perselisihan hasilpemilihan kepala desa, bupati/walikota wajib menyelesaikan perselisihan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari.Perda Kabupaten Kapuas Nomor 1 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa Pasal 73 :(1) Tim Pengawas pemililhan mengkaji setiap laporan pelanggaran yangditerima (2)

P20: Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 1 Tahun 2015Tentang Tata Cara Pemilihan Dan Pemberhentian Kepala Desa,ditetapkan tanggal 8 April 2015 (foto copy dari foto copy); 21.

Kepala Desa,tertanggal 8 April 2015 (foto copy dari foto copy); Peraturan Bupati Kapuas Nomor 11 Tahun 2015 TentangPetunjuk Teknis Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan,Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa di KabupatenKapuas, ditetapbkan tanggal 11 Mei 2015 (foto copy dari foto copy);UndangUndang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014Tentang Desa, disahkan tanggal 15 Januari 2014 (foto copy dari foto copy);Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014Tentang Peraturan Pelaksanaan

Warsono (Gambar Padi) sebagaiCalon Terpilin Desa Cibelok Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang,selanjutnya BPD mengusulkan kepada Tergugat melalui Camat Tamanuntuk mendapat pengesahan dari Tergugat menjadi Kepala DesaTIS IDI j~n == n nnn nnn nme nnnnnnmemenannnnmnnnmannnnBahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 32 Peraturan Daerah KabupatenPemalang Nomor 18 tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan,Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa jo Pasal42 Peraturan Bupati Pemalang Nomor 46 Tahun 2006

tentang PetunjukPelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 18 Tahun2006 Tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan,Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa, maka Tergugat ataupunmelalui pejabat yang ditunjuk berkewajiban melakukan penelitianberkasberkas persyaratan Calon Terpilih beserta Laporan pelaksanaan pemilihan Kepala DesaGIDC IOK: ==922+= sere eee ei eerimentneemnntinteameBahwa setelah Tergugat melakukan penelitian berkasberkaspersyaratan Calon Terpilin beserta Laporan

Bahwa berdasarkan Pasal 33 Peraturan Daerah KabupatenPemalang Nomor 18 tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan,Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa Jo Pasal48 dan Pasal 49 Peraturan Bupati Pemalang Nomor 46 Tahun 2006Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah KabupatenPemalang Nomor 18 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pemilihan,Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian KepalaDesa Jo Pasal 63 Peraturan Badan Permusyawaratan Desa DesaCibelok Nomor 2 Tahun 2013 tentang

Bertentangan dengan Asasasas Umum PemerintahanYang Baik24.Bahwa oleh karena pelaksanaan pemilihan Kepala Desa CibelokKecamatan Taman Kabupatenm Pemalang bertentangan denganPeraturan Bupati Pemalang Nomor 46 Tahun 2006 Tentang PetunjukPelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 18 Tahun2006 Tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan,Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa jo Peraturan BupatiPemalang Nomor 100 Tahun 2008 Tentang Pedoman PenyusunanTata Tertib Khusus Pemilihan Kepala

Dalam Dalil Gugatan Penggugat Point 13 dan Point 14, bahwa mengenaiSurat Pengaduan yang disampaikan Penggugat pada hari Kamis tanggal 28Nopember 2013 mengenai keberatan Penggugat, Panitia ataupun BadanPermusyawaratan Desa (BPD) Cibelok tidak mengambil sikap untukmenanggapi, karena berdasarkan Pasal 34 Peraturan Daerah KabupatenPemalang Nomor 18 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan,Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa bahwaPenyelesaian Pengaduan setelah Berita Acara

Kepala Desa dan PenjabatKepala Desa Serta Pengangkatan Kepala Desa Sei Ahas, Katunjung, LaheiMangkutup, Muroi Raya, Katimpun, Manusup Hilir, Lapetan dan Kepala DesaMantangai Hulu, Kecamatan Mantangai, Hasil Pemilinan Kepala Desa SerentakHalaman 8 dari 53 hal Pkr.

Kepala Desa dan PenjabatKepala Desa serta Pengangkatan Kepala Desa Sei Ahas, Katunjung, LahelMangkutup, Muroi Raya, Katimpun, Manusup Hilir, Lapetan, dan Kepala DesaHalaman 13 dari 53 hal Pkr.

Menyatakan Sah Keputusan Bupati Kapuas Nomor 433/DPMD TAHUN 2017tertanggal 19 Oktober 2017 tentang Pemberhentian Kepala Desa dan Pejabat KepalaDesa serta Pengangkatan Kepala Desa, Sei Ahas, Katunjung, Lahei Mangkutup,Muro! Raya, Katimpun, Manusup Hilir, Lapetan, dan Kepala Desa Mantangai HuluKecamatan Mantangai, Hasil Pemilinan Serentak Kabupaten Kapuas Tahun 2017 An.Sariyanto4. Menghukum Penggugat Membayar Biaya Perkara.Halaman 19 dari 53 hal Pkr.

Bukti P 14:Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa (fotocopysesuai dengan asili) ;Peraturan Bupati Kapuas Nomor 17 Tahun 2017 Tentang PeraturanPelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 1 Tahun2015 Tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa(fotocopy sesual dengan fotocopy);Daftar Pemilin Tetap RT. 01 dan RT. 03, yang digunakan padaPilkades Lapetan (fotocopy sesuai dengan fotocopy) ;15.

Bukti T 4: Surat Keputusan Bupati Kapuas Nomor 433/DPMD Tahun 2017Tentang Pemberhentian Kepala Desa dan Penjabat Kepala Desa sertaPengangkatan Kepala Desa Sei Ahas, Katunjung, Lahei Mangkutup,Muroi Raya, Katimpun, Manusup Hilir, Lapetan dan Kepala DesaMantangai Hulu Kecamatan Mantangai hasil Pemilihan Kepala Desaserentak Kabupaten Kapuas Tahun 2017 tanggal 19 Oktober 2017(fotocopy sesuai dengan asli) ;: Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 1 Tahun 2015 tentangTata Cara Pemilihan dan Pemberhentian

Peraturan Tergugat Ill No. 424 tahun 2004 tentangPerubahan atas Keputusan No. 207 tahun 2003 tentang Tata CaraPencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa adalahmerupakan keputusan dan peraturan yang tidak sah dan batal demi hukum,karena keputusan tersebut dibuat pada saat berlakunya UndangUndangNo. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, jo.

No. 1851 K/Pdt/2010Pemerintah No. 76 Tahun 2001 tentang Pedoman Umum Pengaturanmengenai Desa tersebut, sehingga Tergugat Ill seharusnya membuatkeputusan/peraturan yang baru tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan,Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa sesuai dengan UndangUndang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, jo.

PeraturanPemerintah No. 72 Tahun 2005 tentang Desa dan atau Pencalonan,Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa haruslahberdasarkan Peraturan Daerah (PERDA) sebagaimana dikehendakiUndangUndang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, jo.Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2005 tentang Desa; Tergugat sebagai Lembaga Musyawarah Desa (LMD) Passo danTergugat Il sebagai Panitia Pencalonan, Pemilinan dan Pelantikan KepalaDesa Passo, yang terbentuk berdasar Surat Keputusan Tergugat Ill No

. 207tahun 2003, tanggal 16 Juli 2003 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan,Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa, jo.

Menyatakan Surat Keputusan Tergugat Ill No. 207 tahun 2003,tanggal 16 Juli 2003 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan,Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa jo. Peraturan Tergugat llNo. 424 tahun 2004 tanggal 29 November 2004 tentang Perubahan atasKeputusan Tergugat Ill No. 207 tahun 2003 tentang Tata CaraPencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa,adalah tidak sah menurut hukum dan bertentangan dengan UndangUndang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah jo.

2005 Tentang DESAsebagaimana diatur juga dalam Pasal 48 Peraturan DaerahKabupaten Kediri No. 7 Tahun 2006 tentang TATA CARAPEMILIHAN, PENCALONAN, PENGANGKATAN, PELANTIKANDAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA yang menentukan bahwaKepala Desa dilarang untuk melakukan beberapa hal diantaranya :e Merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompokmasyarakat dan mendiskriminasikan warga atau golonganmasyarakat ;e Melakukan kolusi, korupsi dan nepotisme, menerima uang,barang dan/jasa dari pihak lain yang dapat

KEPALA Desa ;e Pasal 16 Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2005 Tentang DESAsebagaimana diatur juga dalam Pasal 48 Peraturan DaerahKabupaten Kediri No. 7 Tahun 2006 tentang TATA CARAPEMILIHAN, PENCALONAN, PENGANGKATAN, PELANTIKANDAN PEMBERHENTIAN KEPALA Desa ;e Pasal 2 huruf a angka 5, Pasal 16 ayat (8) Peraturan DaerahKabupaten Kediri No. 6 Tahun 2006 tentang SUMBERPENDAPATAN DAERAH,sebagaimana telah disebutkan di atasBahwa atas perbuatan Terdakwa bersama saksi DJINANGKUNGtersebut di atas telah

No. 72 Tahun 2005 Tentang DESAsebagaimana diatur juga dalam Pasal 48 Peraturan DaerahKabupaten Kediri No. 7 Tahun 2006 tentang TATA CARAPEMILIHAN, PENCALONAN, PENGANGKATAN, PELANTIKANDAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA yang menentukanbahwa Kepala Desa dilarang untuk melakukan beberapa haldiantaranya :e Merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompokmasyarakat dan mendiskriminasikan warga atau golonganmasyarakat ;e Melakukan kolusi, korupsi dan nepotisme, menerima uang,barang dan/jasa dari pihak lain

KEPALA Desa ;e Pasal 16 Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2005 Tentang DESAsebagaimana diatur juga dalam Pasal 48 Peraturan DaerahHal. 17 dari 26 hal.

No. 202 PK/Pid.Sus/2011Kabupaten Kediri No. 7 Tahun 2006 tentang TATA CARAPEMILIHAN, PENCALONAN, PENGANGKATAN, PELANTIKANDAN PEMBERHENTIAN KEPALA Desa ;e Pasal 2 huruf a angka 5, Pasal 16 ayat (8) Peraturan DaerahKabupaten Kediri No. 6 Tahun 2006 tentang SUMBERPENDAPATAN DAERAH,sebagaimana telah disebutkan di atasBahwa hadiah atau pemberian berupa uang yang diserahkan oleh475 pemohon sertifikat PRONA TA 2008 kepada Terdakwa selakuKepala Desa sekaligus sebagai Ketua Panitia PRONA Desa Sidorejodan

Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali No.11 Tahun 2006 Tentang TatacaraPencalonan, Pemilihan, Pelantikan Dan Pemberhentian Kepala Desa; Zi Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali No.22 Tahun 2006 tentang PerubahanAtas Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali No.11 Tahun 2006 Tentang Tatacara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan Dan Pemberhentian Kepala Desa; Halaman5 dari 109 Putusan Nomor 018/G/2014/PTUN.Smg3.

Peraturan Bupati Boyolali No. 55 Tahun 2012 Tentang Perubahan AtasPeraturan Bupati Boyolali No. 37 Tahun 2006 Tentang Petunjuk PelaksanaanPeraturan Daerah Kabupaten Boyolali No. 22 Tahun 2006 Tentang PerubahanAtas Peraturan Daerah Boyolali Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Tata CaraPencalonan, Pemilihan, Pelantikan Dan Pemberhentian Kepala Desa; 4.

Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali No.11 Tahun 2006 Tentang Tata CaraPencalonan, Pemilihan, Pelantikan Dan Pemberhentian Kepala Desa;b. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali No.22 Tahun 2006 tentang PerubahanAtas Peraturan Daerah Kabupaten Boylali No.11 Tahun 2006 Tentang Tatacara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan Dan Pemberhentian Kepalac.

Kepala Desa (Fotokopi sesuai dengaaslinya);Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 22 Tahun 2006 Tentang Perubahan AtePeraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikadan Pemberhentian Kepala Desa (Fotokopi sesuai dengaaslinya; BuktiBuktiBukti Peraturan Bupati Boyolali Nomor 37 Tahun 2006 Tentang Petunjuk Pelaksanaan PeraturanDaerah Kabupaten Boyolali Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan.Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa Sebagaimana

Kepala Desa,Peraturan Bupati Boyolali Nomor 55 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas PeraturanBupati Boyolali Nomor 37 Tahun 2006 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan DaerahKabupaten Boyolali Nomor 22 Tahun Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas PeraturanDaerah Boyolali Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan,Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa, dan Keputusan Panitia Pemilihan KepalaDesa, Desa Sambi, Kecamatan Sambi, Kabupaten Boyolali Nomor: 003/PanPKD/IX/2013Tentang Tata Tertib

hari siding dalam sengketaTENTANG DUDUK SENGKETAMenimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata UsahaNegara Medan mengambilalih keadaankeadaan dan duduk perkara inisebagaimana yang disebutkan dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha NegaraBengkulu tanggal 12 April 2011 Nomor: 24/G/2010/PTUNBKL, yangamarnya sebagai berikut: MengadiliDalamPenundaan : e Mengabulkan permohonan Penggugat tentang Penundaan Pelaksanaan SuratKeputusan Bupati Kepahiang Nomor 357 Tahun 2010 tanggal 5 Oktober2010, Perihal Pemberhentian

Kepala Desa dan Pengangkatan PenjabatSementara Kepala Desa Air Raman Kecamatan Bermani Ilir Kabupaten Kepahiang; Dalam Pokok Perkara: 1.

Menyatakan batal Surat Keputusan Bupati Kepahiang Nomor 357 Tahun2010 tanggal 5 Oktober 2010, Perihal Pemberhentian Kepala Desa danPengangkatan Penjabat Sementara Kepala Desa Air Raman Kecamatan Bermani lir Kabupaten Kepahiang;4. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan BupatiKepahiang Nomor 357 Tahun 2010 tanggal 5 Oktober 2010, PerihalPemberhentian Kepala Desa dan Pengangkatan Penjabat Sementara KepalaDesa Air Raman Kecamatan Bermani Ilir Kabupaten Kepahiang;5.

perundangundangansebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah RI No 72 tahun 2005 Pasal 16 huruf d, g, h, dan (bukti T.7, T.8, T.9) tersebut; Menimbang, bahwa atas keadaan yang demikian penerbitan objeksengketa yang diterbitkan Bupati Kepahiang Nomor: 357 Tahun 2010 tentangPemberhentian Kepala Desa dan Pengangkatan Pejabat Sementara KepalaDesa Air Raman Kecamatan Bermani Ilir Kabupaten Kepahiang atas namaSunarto, tentang pemberhentian dst...adalah sudah tepat dan benar;Menimbang, bahwa oleh karena Pemberhentian

Kepala Desa Air RamanKecamatan Bermani Ilir Kabupaten Kepahiang Nomor: 357 Tahun 2010tanggal 5 Oktober 2010 sudah tepat dan benar maka tentang PenangguhanSurat Keputusan Bupati Kepahiang Nomor: 357 Tahun 2010 tanggal 5Oktober 2010 harus dicabut, karena Keputusan Pemberhentian Penggugat/Terbanding adalah berdasarkan pada alasan Yuridis Administratif dan demikepentingan umum/masyarakat dan dengan adanya pertimbangan tersebutdiatas maka dengan demikian jelas bahwa Penggugat/Terbanding selakuKepala

Bukti T.1011.Bukti 1.11Pencabutan SK/Pemberhentian Kepala Desa Sembilang yaituABD. Rasyid Kepada BPD, Daftar Masyarakat Desa SembilangRT.OOI (2) Yang Meminta Pencabutan SK/PemberhentianKepala Desa Sembilang yaitu ABD. Rasyid Kepada BPD, DaftarMasyarakat Desa Sembilang RT.001 Yang MemintaPencabutan SK Pemberhentian Kepala Desa Sembilang yaituABD. Rasyid Kepada BPD, dan Daftar Masyarakat DesaSembilang RT.005 Bariam Yang Meminta Pencabutan SKKepala Desa Sembilang yaitu ABD.

musyawarah BPDyang dihadiri oleh 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota BPD.(5) Pengesahan pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud padaayat (3) dan ayat (4) ditetapbkan dengan Keputusan Bupati/Walikotapaling lama 30 (tiga puluh) hari sejak usul diterima.(6) Setelah dilakukan pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksudpada ayat (5), Bupati/Walikota mengangkat Pejabat Kepala Desa.(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengangkatan Pejabat KepalaDesa diatur dengan Peraturan Daerah

kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)huruf a, huruf b dan ayat (2) huruf a dan huruf b diusulkan oleh PimpinanBPD kepada Bupati/Walikota melalui Camat, berdasarkan keputusanmusyawarah BPD;Ayat (4) Usul pemberhentian kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2)huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f disampaikan oleh BPD kepadaBupati/Walikota melalui Camat berdasarkan keputusan musyawarah BPDyang dihadiri oleh 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota BPD.Ayat (5) Pengesahan pemberhentian kepala

berturutturut selama 6 (enam) bulan;c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai kepala desa;d. dinyatakan melanggar sumpah/janji jabatan;e. tidak melaksanakan kewajiban kepala desa; dan/atauf. melanggar larangan bagi kepala desa.Ayat (3) Usul pemberhentian kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)huruf a, huruf b dan ayat (2) huruf a dan huruf b diusulkan oleh PimpinanBPD kepada Bupati melalui Camat, berdasarkan keputusan musyawarahBPD;Ayat (4) Usul pemberhentian kepala desa sebagaimana dimaksud

pada ayat (2)huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f disampaikan oleh BPD kepada Bupatimelalui Camat berdasarkan keputusan musyawarah BPD yang dihadirioleh 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota BPD;Ayat (5) Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud ayat (3) dan ayat(4) atau penolakan pemberhentian Kepala Desa ditetapkan denganKeputusan Bupati setelah dilakukan penelitian oleh Pejabat yang ditunjuk;Ayat (6) Setelah dilakukan pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksudpada ayat (5) Bupati mengangkat

Kepala Desa: Pasal 19 ayat (4) yang berbunyi : Tugas petugas pendaftaranpemilin sebagaimana dimaksud ayat (3) adalah :a.

Padahal hal tersebut jelas bertentangan denganketentuan Pasal 23 ayat (4) huruf a dan b Peraturan Bupati BlitarNomor 50 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pemilihnan, Pengangkatan,dan Pemberhentian Kepala Desa;Halaman 10 dari 66 halaman, Putusan No. 182/G/2019/PTUN. SBY.

Kepala Desa, yang meliputitahapan persiapan, pencalonan, pemungutan suara, danpenetapan. 22 nn nn nanan nnn nnn n nnn nn en enn5.

Yangseharusnya menurut Penggugat berdasarkan Pasal 60 ayat (4)Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2019 tentang Tata CaraPemilihan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa,bagi Desa yang melaksanakan Pilkades hanya dengan 1 (satu)TPS maka jumlah kotak suara sama dengan jumlah Dusunyang ada di Desa yang bersangkutan.

Kepala Desa, yangselengkapnya berbunyi Penghitungan suara di TPSdilakukan oleh Panitia Pemilihan setelah pemungutan suaraHalaman 35 dari 66 halaman, Putusan No. 182/G/2019/PTUN.

Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor12 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan,Pelantikan Dan Pemberhentian Kepala Desa.3. Bahwa KPPS Desa Gusunge dalam melaksanakan tugasnya dan/ataumelakukan perhitungan suara selalu berpedoman dan/atau berdasarkanPeraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang PemilihanKepala Desa Jo.

Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor12 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan,Pelantikan Dan Pemberhentian Kepala Desa;3. Bahwa KPPS Desa Gusunge dalam melaksanakan tugasnya dan/ataumelakukan perhitungan suara selalu berpedoman dan/atau berdasarkanPeraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang PemilihanKepala Desa Jo.

Kepala Desa.5.

Peraturan Menteri Dalam NegeriNomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa JIs.Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 12 Tahun 2016Tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan,Pelantikan Dan Pemberhentian Kepala Desa Jis. Peraturan BupatiTanah Bumbu Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Pemilihan KepalaDesaJis.

Kepala Desa bahwa yangdimaksud Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD atau disebutdengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yanganggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayahdan ditetapkan secara demokratis;Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 50 Ayat (3) Peraturan DaerahKabupaten Tanah Bumbu Nomor 12 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pencalonan,Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan Dan Pemberhentian Kepala Desa yang berbunyi calon

Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat sebagaimana teruraipada posita angka ke 11 ( vide Surat Gugatan halaman 9 ) yang padapokoknya menyatakan bahwa dengan diberhentikannya Yani Romyatunsebagai Kepala Desa Subo berdasarkan Keputusan Bupati Jember Nomor :188.45/8KTUN/1.12/2021 tentang Pemberhentian Kepala Desa SuboHalaman 19 dari 42 halaman Putusan Perkara Nomon 135/G/2021/PTUN.SBYKecamatan Pakusari Kabupaten Jember, seharusnya Tergugat menerbitkanSurat keputusan baru sebagaimana ketentuan

Pasal 8 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015tentang Pengngkatan dan Pemberhentian Kepala Desa(1) Kepala Desa berhenti karena:a. meninggal dunia;b. permintaan sendiri; atauc. diberhentikan.(2) Kepala Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat(1) huruf c karena:a. berakhir masa jabatannya;b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atauberhalangan tetap secara berturutturut selama 6 (enam)bulan;tidak lagi memenuhi syarat sebagai Kepala Desa;d. melanggar larangan sebagai

Bukti T 1112 Bukti T 1213 Bukti T 1314 Bukti T 14Fotokopi sesuai dengan Asli , Berita Acara PenyerahanSK Pemberhentian Kepala Desa Subo KecamatanPakusari Kabupaten Jember;Fotokopi sesuai dengan Asli , Nomor Surat Nomor :141/328/35.09.321/2021 Perihal : Usulan Penjabat KepalaDesa Subo Kecamatan Pakusari tanggal 7 Mei 2021;Fotokopi sesuai dengan aslinya , Keputusan BupatiJember Nomer : 188.45/20/KTUN/1.12/2021 TentangPengangkatan Penjabat Kepala Desa Subo KecamatanPakusari Kabupaten Jember;Fotokopi

Bahwa Surat Keputusan Bupati Jember Nomor : 188.45/302/KTUN/1.12/2019Tentang Pemberhentian Kepala Desa Subo, Kecamatan Pakusari danPengesahan Pengangkatan Kepala Desa Subo, Kecamatan Pakusari,Kabupaten Jember, tanggal 23 Oktober 2019, atas nama YANI ROMYATUNtelah dinyatakan batal sesuai dengan Salinan Putusan Pengadilan TataUsaha Negara Surabaya Perkara Nomor : 50/G/2020/PTUN.Sby, tanggal15 September 2020 (vide Bukti P12) jo.

Desa Subo,Kecamatan Pakusari dan Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Subo,Kecamatan Pakusari, Kabupaten Jember, tanggal 23 Oktober 2019, atas namaYANI ROMYATUN, dan mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabutnya;Menimbang, bahwa atas dasar Putusan tersebut (vide bukti P12 danP13), Tergugat telah mengeluarkan Surat Keputusan Bupati Jember Nomor :188.45/8/KTUN/1.12/2021 Tentang Pemberhentian Kepala Desa Subo KecamatanPakusari Kabupaten Jember tanggal 19 April 2021, atas nama YANI ROMYATUN(vide Bukti

Kepala Desa, kemudian Panitia PemilihanKepala Desa sudah melaksanakan tugas sebagaimana amanat Pasal 7huruf, a,o dan huruf c dan Pasal 15 huruf a, b dan huruf c PeraturanWalikota Tual Nomor 50 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pemilihan,Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa,dan Para Penggugat dan disertai dengan pelantikan tanggal 28 Juni 2012,tanoa melalui tahapan pemilihan di tingkat desa, terhadap dalil tersebutHal. 16 dari 65 halaman Putusan No.27/G/2012/PTUN.ABNTergugat

Olehkarena itu saudara GAZALI RAHANGETAN dilantik menjadi KepalaDesa Tayando Langgiar adalah tidak cacat hukum, hal ini dapatdibuktikan dalam pasal 17 ayat 3 Peraturan Walikota Tual Nomor 50Tahun 2009 Tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan,Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa yang menyebutkan bahwa "Panitia) Penanggung Jawab Pemilihan melakukan pemeriksaanadministrsi Bakal Calon Kepala Desa".

Bahwa dalam uraian posita gugatan Para Penggugat pada halaman 6sampai dengan halaman 8 adalah uraian yang menerangkan tentangketentuan yang mengatur tentang desa dan Peraturan Walikota TualNomor 50 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan,Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa, yang padaintinya adalah terhadap obyek sengketa tentang Keputusan WalikotaTual Nomor 97 Tahun 2012 Tentang Pemberhentian danPengaangkatan Kepala Desa Pada Kecamatan Tayando Tam Kota Tualadalah tidak

Kepala Desa ; Bahwa dalam posita Para Penggugat yang menyatakan KeputusanWalikota Tual Nomor : 97 Tahun 2012 atas nama GAZALIRAHANGMETAN bersifat keputusan yang ditujukan kepada pihak tertentuyaitu pengangkatan GAZALI RAHANGMETAN sebagai Kepala DesaTayando Langgiar adalah suatu dalil yang tidak benar karena KeputusanWalikota Tual Nomor 97 Tahun 2012 atas nama GAZALIRAHANGMETAN sudah sesuai dengan peraturan perundangundangandan AsasAsas Penyelenggaraan Pemerintahan yang Baik berdasarkanamanat Pasal

Penduduk Desa yang berasal dari mata rumah/keturunan yang diakuihak turun temurun oleh adat istiadat setempat Huruf f Peraturan WalikotaTual Nomor 50 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pemilihan,Pencalonan,Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa ;b.

Keputusan Camat Kecamatan Solokanjeruk atas nama BupatiKabupaten Bandung Nomor : 141.1/Kep.09Pem/2015, tanggal 23 Juli2015 tentang Pemberhentian Kepala Desa Bojongemas, KecamatanSolokanjeruk, Kabupaten Bandung, Masa Bhakti 2013 2019, atasnama Asep Sutrisno, S.T.;b.

;adalah telah melanggar dan bertentangan dengan undangundang yangberlaku:UndangUndang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014, tentang Desa.Pasal 29, Pasal 41, dan Pasal 42 ;Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 19 Tahun 2014 tentangPemilinan dan Pemberhentian Kepala Desa, Bab IV, Pasal 22 ayat (4)yang menyatakan : Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksudpada ayat (3) ditetapkan dengan keputusan Bupati ;Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 19 Tahun 2014 tentangPemilihan dan Pemberhentian

Kepala Desa Bagian Kedua PemilihanKepala Desa antar waktu (PAW) melalui Musyawarah Desa Pasal 16Halaman 6 dari 15 halaman.

Putusan Nomor 455 K/TUN/2017Gugatan Kadaluarsa :Bahwa objek gugatan berupa Surat Keputusan yang dikeluarkan olehCamat Solokanjeruk atas nama Bupati Bandung Nomor 141.1/Kep.09Pem/2015 tentang Pemberhentian Kepala Desa Bojongemas, KecamatanSolokanjeruk, Kabupaten Bandung Masa Bakti 20132019 atas nama AsepSutrisno, S.T. dalam hal ini sebagai Penggugat telah mendalilkan dalamgugatannya bahwa Penggugat baru mengetahui terbitnya objek gugatan padatanggal 9 Mei 2016 yang dimohon oleh kuasanya;Bahwa menurut

kepala desa; d. meminta laporan tahunan kepala desa atas penyelenggaraan pemerintahan desa;e. mengali, mMenampung, menghimpun, merumuskan dan menyalurkanaspirasi masyarakat; f. menyusun tata tertib BPD."

kepala Desa sebagaimana dimaksudpada ayat (3) ditetapkan dengan keputusan bupati/walikota".

Saksi BAMBANG EKWANTOYO yang menerangkan dibawah sumpah, pada pokoknya: Bahwa, saksi sebagai Ketua RT.04 sejak tahun 1997 sampai sekarang.; Bahwa, saksi berbeda RT dengan saksi.; Bahwa, Saksi tidak mengetahui pemberhentian Kepala Desa Kuniran.; Bahwa, pelayanan di Desa Kuniran untuk pelayanan tidak ada masalah pelayanan bagus.

;Bahwa, saksi mengeirim sebelum pemberhentian Kepala Desa.; Bahwa, seingat saksi ada surat dari Bupati Bojonegoro tetapi tidak membahas pemberhentian Kepala Desa karena .

kepala desa telah diatur di dalam Pasal 40ayat (1) dan ayat (3) UndangUndang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa disebutkan bahwa: (1) Kepala Desa berhenti karena:a. meninggal dunia ; b. permintaan sendiri ; atau ;c. diberhentikan ; Halaman 55 dari 66 halaman Putusan Perkara Nomor : 128/G/2018/PTUN.SBY.(3) Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati/Walikota ;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P7 yang identik dengan T1berupa keputusan objek sengketa, didapatkan

Kepala Desa jo.

Pas foto berwarna terbaru ukuran post card sebanyak 2 (dua)lembar;Persyaratan Bakal Calon Kepala Desa di atas sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 50 Peraturan Bupati Klaten Nomor 26 Tahun 2019 tentang Tata CaraPemilinan dan Pemberhentian Kepala Desa jo.

Kepala Desa serta ketentuan dalam Pasal61 ayat (2) huruf b Peraturan Bupati Klaten Nomor 26 Tahun 2019 tentangTata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa menyatakan : BakalCalon Kepala Desa yang berkas persyaratannya lengkap, dinyatakanmemenuhi persyaratan untuk ditetapkan menjadi Calon Kepala Desa;11) Bahwa berdasarkan Surat Pengumuman Seleksi AdministrasiBalon PILKADES Desa Ceporan No. : 010/ PALONA.C/IX/2019 PerihalPengumuman Seleksi Administrasi Balon PILKADES Desa Ceporantertanggal 06

Peraturan Bupati Klaten Nomor 26 Tahun 2019 Tentang Tata CaraPemilihan Dan Pemberhentian Kepala Desa, jelas menunjukkan bahwaBupati Klaten yang menentukan jadwal tahapan pemilihan kepala desaa quo; Bupati Klaten sebagai kepala pemerintahan.

Kepala Desa;Peraturan Bupati Klaten Nomor 26 Tahun 2019,tanggal 27 Mei 2019, tentang Tata Cara Pemilihandan Pemberhentian Kepala Desa;Peraturan Bupati Klaten Nomor: 47 Tahun 2013,tanggal 19 Desember 2013 , tentang Hari Kerja, JamKerja dan Apel Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Klaten;Hasil cetakan dari artikel berjudul Pilkades Serentaklll Klaten mulai memanas dan Pengumuman KomisiPemilihan Umum Kota Surakarta diambil dari SuaraHalaman 70 dari 96 halaman Perkara Nomor: 71/G

Kepala Desa, Bab V tentangPelaksanaan Pemilihan Kepala Desa, Pasal 12 ayat (1), (2) Jo Pasal 14 ayat (1)yang intinya agar Calon Kepala Desa dilarang menjanjikan atau memberikanuang atau materi lainnya untuk mempengaruhi pemilih.

Bahwa meskipun Peraturan Daerah No. 9 Tahun 2007 Tentang Tata CaraPencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian KepalaDesa tersebut di atas telah dicabut dengan adanya Peraturan Daerah No. 16Tahun 2015 tanggal 29 Desember 2015 Tentang Tata Cara Pencalonan,Pemilinan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa, akantetapi tetap ada ketentuan tentang larangan permainan politik uang yaitusebagaimana tercantum dalam Pasal 42 ayat (1) huruf , yang menyebutkan :Pelaksana

Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Daerah KabupatenPulang Pisau Nomor : 9 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan,Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (yang waktu itubelum dicabut sekarang berdasarkan Perda No. 16 Tahun 2015 tanggal 29Desember 2015 Tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihnan, Pengangkatan,Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa, Pasal Pasal 42 ayat (1) huruf ,yang menyebutkan : Pelaksana kampanye dilarang menjanjikan ataumemberikan uang atau materi

Hal tersebutsejalan dengan peraturan perundangundangan yaitu UndangUndang RINomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UndangUndang Nomor 6 Tahun 2014tentang Desa dan Peraturan Daerah Kabupaten Pulang Pisau Nomor 9 Tahun2007 sebagaimana dirubah oleh Peraturan Daerah Kabupaten Pulang PisauNomor 16 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan,Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa; Sehingga dinamika pemilihan kepala desa

9 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan,Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa, dalam BAB VPelaksanaan Pemilihan Kepala Desa; 2.

Pasal 95 ayat (4) huruf dPeraturan Bupati Tangerang Nomor 79 Tahun 2014 tentang Tata CaraPemilihan, Pemilihan Antar Waktu Dan Pemberhentian Kepala Desa.

Pasal 46 ayat (4)Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang No. 9 Tahun 2014 tentang Desa jo.Pasal 95 ayat (4) Peraturan Bupati Tangerang Nomor 79 Tahun 2014 tentangTata Cara Pemilihan, Pemilinan Antar Waktu Dan Pemberhentian Kepala Desa,mengatur sebagai berikut:Halaman 24 dari 60.

Pasal 95 ayat (4) huruf d Peraturan Bupati TangerangNomor 79 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pemilihnan, Pemilihnan Antar WaktuDan Pemberhentian Kepala Desa, yang mengatur bahwa PENGGUGATHalaman 28 dari 60.

Ad Informandum T 2 : Peraturan Bupati Kabupaten Tangerang, Nomor: 79Tahun 2014, Tentang Tata Cara Pemilihan, PemilinanAntar Waktu dan Pemberhentian Kepala Desa. ( AdInformandum );3.

Bahwa, pada ketentuan Pasal 61 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan DaerahKabupaten Bojonegoro Nomor 13 Tahun 2015 tentang Desa menyatakan : Ayat (4) Usul pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hurufc, huruf d, dan huruf f disampaikan oleh BPD kepada Bupati melalui Camatberdasarkan Keputusan musyawarah BPD yang dihadiri oleh 2/3 (dua pertiga)dari jumlah anggota BPD ; Ayat (5) Pengesahan pemberhentian kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3)dan ayat (4) ditetapkan dengan keputusan

Mengusulkan pengesahan dan pemberhentian kepala desa;Hal. 25 dari 61 hal. Putusan No. 124/G/2018/PTUN.SBY.22.23s24.d. Meminta laporan tahunan kepala desa atas penyelenggaraan pemerintahan desa;e. Mengali, menampung, menghimpun, merumuskan dan menyalurkan aspirasimasyarakat; d. Menyusun tata tertibBPD."

kepala Desa sebagaimana dimaksud pada 27.

Tidak melaksanakan kewajiban Kepala Desa ; (4) Usul pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, hurufd dan huruf f disampaikan oleh BPD kepada Bupati melalui Camat berdasarkankeputusan musyawarah BPD yang dihadiri oleh 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggotaBPD; (5) Pengesahan pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) danayat (4) ditetapkan dengan keputusan Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari sejakusul diterima ; Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan

Kepala Desa Sumberjo dalam waktu yang tidak terlalulama.

Pasal 18 Perda Bupati Nias Selatan Nomor : 04.1216 tahun 2019Halaman 8 Putusan Perkara No. 288 / G / 2019 / PT'UNMDNtentang Petunjuk Teknis Tentang Pencalonan, Pemilihan Pengangkatan,Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa di Kabupaten Nias Selatan ;Dengan demikian sangat beralasan dan berdasar menurut hukumdan keadilan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quomenyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata usaha Negara yang menjadiobjek dalam perkara a quo ;Dalam Pokok Perkara :1.

Kepala Desa DiKabupaten Nias Selatan disebutkan : Dalam Pasal 9 ayat (1) jo Pasal 25Panitia Pemilihan Tingkat Desa mempunyai Tugas : huruf f menetapkan calonyang memenuhi persyaratan;Halaman 16 Putusan Perkara No. 288 /G/ 2019 / PTUNMDNMenimbang, bahwa Desa Bawoganowo, Kecamatan Toma dalam wilayahhukum Kabupaten Nias Selatan, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 36UndangUndang Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa, ketentuan pasal 11 danPasal 21 Peraturan Daerah Kabupaten Nias Selatan Nomor 5 Tahun 2017dan

Peraturan Bupati Nias Selatan Nomor 04.12.16 Tahun 2019 TentangPetunjuk Teknis Tentang Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikandan Pemberhentian Kepala Desa Di Kabupaten Nias Selatan, kewenangandalam menetapakan Bakal Calon Kepala Desa menjadi Calon Kepala Desadengan penerbitan objek sengketa, merupakan kewenangan atau tugas dariTergugat;Menimbang bahwa karena Tergugat Berwenang Menerbitkan Obyeksengketa maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkanmengenai prosedur dan substansi penerbitan

Kepala Desa DiKabupaten Nias Selatan yaitu. mulai dari Persiapan, Pencalonan,Pemungutan Suara dan Penetapan;Menimbang, bahwa dalam tahapan pendaftaran bakal calon kepaladesa telah diatur dengan jelas mengenai persyaratan, penelitian berkas bakalcalon, serta seleksi tambahan apabila melebihi 5 bakal calon yang mendaftarsampai keluarnya penetapan objek sengketa sebagaimana ditentukan dalamPasal 14, Pasal 20 s/d Pasal 25 Peraturan Bupati Nias Selatan Nomor 5tahun 2017 dan Pasal 18, Pasal 23 s/d 29

Kepala Desa Di Kabupaten Nias Selatan, sehingga olehkarenanya cukup beralasan hukum apabila gugatan Penggugat dinyatakanditolak; Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah dinyatakanditolak, maka sesuai ketentuan Pasal 110 UndangUndang Nomor 5 Tahun1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara mengenai biaya perkaradibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya akan ditentukan dalam AmarPutusan di bawah ini;Menimbang, bahwa mengacu pada ketentuan Pasal 100 dan Pasal107 beserta penjelasannya UndangUndang

Kepala Desa dan Pengangkatan Pejabat Kepala Desa.

Berrlasarkan Pasal 9 ayat (3) huruf b Peraturan Daerah Nomor 9Tahun 2007 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan,Pelantikan, Pemberhentian Kepala Desa dan PengangkatanPejabat Kepala Desa, dinyatakan bahwa jumlah Penduduk 1501jiwa sampai dengan 2000 jiwa dapat ditetapkan 3 (tiga) bakalcalon2. Jumlah Penduduk Desa Sungai Limau Kecamatan Sungai Kunyitberdasarkan Laporan Camat Sungai Kunyit yang bersumber dari DesaSungai Limau sampai dengan 31 Desember 2008 berjumlah 1.802orang;3.

Berdasarkan Pasal 9 ayat (3) huruf b Peraturan Daerah Nomor 9Tahun 2007 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan,Pemberhentian Kepala Desa Dart Pengangkatan Pejabat KepalaDesa, dinyatakan bahwa Jumlah Penduduk 1.501 Jiwa sampai dengan2.000 Jiwa dapat ditetapkan 3 (tiga) bakal calon;2. Jumlah Penduduk Desa Sungai Limau Kecamatan Sungai Kunyitberdasarkan Laporan Camat Sungai Kunyit yang bersumber dari DesaSungai Limau sampai dengan 31 Desember 2008 berjumlah 1.802 orang; 3.

Kepala Desa Dan Pengangkatan PejabatKepala Desa; Adanya gugatan (keberatan) dari salah satu calon Kades (surat Drs.Abd llah k T1 1inyataan BPD tereabe in d as.

Kepala Desa Dan Pengangkatan PejabatKepala Desa Pasal 5 H u r u f d d a ne 3Menimbang, bahwa terhadap adanya gugatan (keberatan) dari salah satucalon Kades (surat Drs.