Gubernur Sulawesi Selatan Cq. Bupati Bulukumba
2.Pemerintah RI Cq. Gubernur Sulawesi Selatan Cq. Bupati Bulukumba Cq. Camat Kajang
3.Pemerintah RI Cq. Gubernur Sulawesi Selatan Cq. Bupati Bulukumba Cq. Camat Kajang Cq. Kepala Desa Tambangan

Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan, Kantor Cabang Takalar
Tergugat:
Hj. Patimasang

BANK PEMBANGUNAN DAERAH SULAWESI SELATAN, KANTORCABANG TAKALAR, beralamat di Jalan Jenderal Sudirman No. 1Kabupaten Takalar, dalam hal ini diwakili oleh Hajjan RosmalaArifin, Direktur Pemasaran PT. Bank Sulselbar, bertempattinggal di JI. Dr. Sam Ratulangi No.16 Makassar, memberikanKuasa Khusus kepada SYAHRUL UPE (Pemimpin PT. BankPembangunan Daerah Sulawesi Selatan dan Sulawesi BaratCabang Takalar), AIDIL NUR SYAMSUL (Funding Officer PT.

BankBank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan dan Sulawesi BaratCabang Takalar), berdasarkan Surat Kuasa Khusus NomorSR/09/R/TKLR/X/2020, tanggal 26 Oktober 2020, yang didaftarkanpada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Takalar tanggal 9 November2020, dibawah Register Nomor: 94/K.Pdt/2020, selanjutnyadisebut sebagai Penggugat;Lawan:HJ. PATIMASANG, lahir di Pattallassang, pada tanggal 31 Desember 1962;Jenis kelamin Perempuan, Pekerjaan Pensiunan Pegawai NegeriSipil, bertempat tinggal di JI.

BASSE DAENG NGASSENG, dkk. dan PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN

Muharram Andi Lolo, SH.MH, dan kawan, ParaAdvokat pada Kantor Hukum H.Muharram Andi Lolo& Associaties beralamat di Jalan Harimau Nomor10, Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusustanggal 11 Juli 2014;Para Termohon Kasasi dahulu Para Penggugat/ParaTerbanding;DanPEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN,berkedudukan di Jalan Urip Sumoharjo Nomor 269Halaman 1 dari 12 halaman Putusan Nomor 1419 K/Pdt/2017Makassar, dalam hal ini memberi kuasa kepada Lutfienasir, SH dan kawankawan, kesemuanya adalahpegawai pada

yang telah dilakukanpenertiban lokasi oleh Satuan Polisi Pamong Praja (satpol PP)pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan (vide Surat Gugatan halaman 1angka 1 dan halaman 2 angka 3 dan 4); Dari uraian dalil ParaPenggugat tersebut, jelas bahwa yang dimaksud oleh Para Penggugatsebagai obyek sengketa adalah lokasi yang telah diperuntukkan untukpembangunan Centre Point of Indonesia; Dari uraian tersebut, jugadijelaskan bahwa orang tua Para Penggugat (H.Abd. Latif Dg.

Latief Makka sebagai Penggugat dalam perkara perdataRegister Nomor 214/Pdt.G/2014/PN Mks dan PT Yasmin Bumi Asrisebagia Tergugat serta Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan sebagaiTergugat Il;Perkara lainnya adalah gugatan perdata Nomor 118/Pdt.G/2014/PN Mksantara Jonny Arung/PT Gihon Abadai Jaya sebagai Penggugat melawanMuh.

Natsir selaku Sat Pol PP sebagai Tergugat I, Kapten Mustariselaku Tergugat Il, PT Yasmin Bumi Asri sebagai Tergugat Ill sertaPemerintah Provinsi Sulawesi Selatan sebagai Tergugat IV;Dalam gugatannya tersebut, Penggugat Jonny Arung/PT Gihon AbadiJaya mendalilkan sebagai pemilik atas tanah tumbuh seluas lebihkurang7.224 m?* dan lebih kurang 8.287 m? = 15.551 m?.

Bahwa yangmelakukan penertiban dilokasi yang telah ditetapkan sebagai kawasanpembangunan Centre Point Of Indonesia adalah satuan kerja padaPemerintah Provinsi Sulawesi Selatan yang bernama Satuan PolisiPamong Praja (Satpol PP). Dan secara struktur dipimpin oleh KepalaSatuan Polisi Pamong Praja (Kasat Pol PP). Sehingga secarakelembagaan yang melakukan penertiban tersebut adalah Satuan PolisiPamong Praja (Satpol PP) atas perintah Kepala Satuan Polisi PamongPraja (Kasat Pol PP).

RIFQI IRWANSYAH
Termohon:
KEPOLISI DAERAH SULAWESI SELATAN Cq. DITRESKRIMUM POLDA SULSEL

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH SULAWESISELATAN DAN SULAWESI BARAT (PT BANKSULSELBAR), VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN;

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN, tempat kedudukan diJalan Jend. Urip Sumoharjo No.269 Kota Makassar dalam hal ini diwakilioleh : Dr. H.Syahrul Yasin Limpo, S.H.,M.Si., M.H., bertindak selakuGubernur Sulawesi Selatan, berkewarganegaraan Indonesia, memilihalamat di Jalan Jend. Urip Sumoharjo No.269 Kota Makassar, dalam halini memberi kuasa kepada masingmasing bernama :1.

Selatan No. 593/3400/TARKIM tanggal 31 Mei2011 yang menyatakan bahwa Tanah Tumbuh adalah tanah garapanSampara Bani, dkk;Surat Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan No.

atas nama Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan;3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata UsahaNegara berupa Sertifikat Hak Pakai No. 020011/Desa/Kelurahan MacciniSombala tanggal 01 Agustus 2013, Surat Ukur No 04880/Maccini Sombala/2013 tanggal 31 Mei 2013 seluas 121.149 M? atas nama PemerintahProvinsi Sulawesi Selatan;4.

Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan sebagaiTergugat Il dalam jawabannya tertanggal 16 Oktober 2014 menyatakanbahwa Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan memasuki/menguasai lokasingarapan Penggugat karena telah memiliki sertipikat.......

PemerintahProvinsi Sulawesi Selatan sebagai Tergugat Il dalamjawabannya tertanggal 16 Oktober 2014 menyatakan bahwaPemerintah Provinsi Sulawesi Selatan memasuki/menguasailokasi garapan Penggugat karena telah memiliki sertifikat hakpakai yang telah diterbitkan oleh kepala Kantor PertahananHalaman 23 dari 31 halaman Putusan Nomor 94 K/TUN/2016Makassar Nomor 20011/Maccini Sombala, Surat Ukur Nomor04880 tanggal 31 Mei 2013, Luas 121.149 M?

Pemohon:
HARYANTO
Termohon:
Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan Cq Kepolisian Sektor Tallo Makassar

KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI SULAWESI SELATAN VS JOHNNY TANDIARY;

KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHANNASIONAL PROVINSI SULAWESI SELATAN, tempatkedudukan di Jalan Cendrawasih, Nomor 438, Makassar;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Dr.

Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Tata Usaha Negarayang diterbitkan oleh Tergugat Kepala Kantor Wilayah Badan PertanahanNasional Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 03/Pbt/BPN73/2017 tanggal15 Maret 2017, tentang Pencabutan Surat Keputusan Kepala KantorWilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Selatan Nomor5705200553.012006 tanggal 22 Agustus 2006 tentang PembatalanSertipikat Hak Milik Nomor: 912/Maccini Sombala atas nama AndiChaerul Mallombassang yang terletak di Kelurahan Maccini

(Tiga puluh lima ribu enam ratus tigapuluh delapan meter persegi), sesuai Surat Ukur Nomor 00912/2007tanggal 27022007 yang terletak di Kelurahan Maccini Sombala,Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan;3.

Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan TataUsaha Negara Nomor 03/Pbt/BPN73/2017 tanggal 15 Maret 2017,tentang Pencabutan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah BadanPertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Selatan Nomor5705200553.012006 tanggal 22 Agustus 2006 tentang PembatalanHalaman 2 dari 8 halaman.

(Tiga puluh lima ribu enam ratus tigapuluh delapan meter persegi), sesuai Surat Ukur Nomor 00912/2007tanggal 27022007 yang terletak di Kelurahan Maccini Sombala,Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan;4. Mewajibkan kepada Tergugat untuk memulihkan kembali Sertipikat HakMilik Nomor: 20628/Maccini Sombala, Surat Ukur Nomor 00912/2007tanggal 27022007 luas tanah 35638 m7?

Aswindasari
Termohon:
Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan, Cq. Direktorat Reserse Kriminal Umum

strong>MENGADILI:

Dalam Eksepsi :

• Menyatakan eksepsi dari Termohon I dan Termohon II tidak dapat diterima;----------------------------------------------------------------------------------

Dalam Pokok Sengketa:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;--------------------
2. Mewajibkan kepada Termohon I untuk mengusulkan kepada Gubernur Sulawesi

Selatan Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Gowa dari Partai Demokrat atas nama Andi Lukman M.M.

Pemohon:
HERNEST L, SH
Termohon:
1.BUPATI GOWA
2.GUBERNUR SULAWESI SELATAN

., Kesemuanya adalah KewarganegaraanIndonesia, Nomor.1.Pekerjaan Advokat/KuasaHukum, Nomor. 2 sampai dengan Nomor.4 Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada KantorBupati Gowa, Beralamat Kantor di Jalan MesjidRaya Nomor 30 Sungguminasa, Kabupaten Gowa,Provinsi Sulawesi Selatan, Berdasarkan SuratKuasa Nomor: 800/61/XI/2018/hukum tanggal 9Halaman 1 dari 32 halaman Putusan Nomor: 04/P/FP/2018/PTUN.Mks.Nopember 2018, selanjutnya disebut sebagaiTERMOHON1;2.Nama Jabatan : GUBERNUR SULAWESI SELATAN:;Tempat Kedudukan

di: Jalan Urip Sumoharjo No. 269 Kota Makassar;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya bernama:A.Muhammad Reza, S.H;Marwan Mansyur, S.H., MH;Naomi Tonapa, S.H;Ratna Idrus, S.H., MH)jLabela Nakanaya, S.H;Husam, S.H)7. brahim Bando, S.H;Kesemuanya adalah Kewarganegaraan Indonesia, Nomor 1 sampaii endengan Nomor 6 Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada KantorGubernur Sulawesi Selatan, Nomor 7 Pekerjaan Advokat Mitra KerjaGubernur/Pemda Provinsi Sulawesi Selatan, Berkedudukan di JalanJenderal Urip Sumoharjo

Tindakan diam Termohonll yang tidak menerbitkan surat keputusanGubernur Sulawesi Selatan Tentang Peresmian Pemberhentian danPengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD KabupatenGowa dari Partai Demokrat atas nama Andi Lukman MM Dg. Nabayang digantikan oleh Hernest. L,SH., berdasarkan Surat Wakil KetuaDPRD Kabupaten Gowa Nomor: 171/239/DPRD, tanggal 25September 2018) 2222222 2220222 e=B.

Pemohon:
MUHAMMAD ISLAM ISKANDAR
Termohon:
DIREKTORAT RESERSE KRIMINAL KHUSUS KEPOLISIAN DAERAH SULAWESI SELATAN

DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH SULAWESISELATAN DAN SULAWESI BARAT (PT BANK SULSELBAR),

NomorPut88388/PP/M.VIA/16/2017, tanggal 7 November 2017, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut: Menyatakan mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP291/WPJ.15/2015,tanggal 17 Maret 2015, tentang Keberatan Wajib Pajak atas SuratKetetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang danJasa Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2009 Nomor00042/207/09/812/14, tanggal 24 Januari 2014, atas nama PTBank Pembangunan Daerah Sulawesi

Selatan Dan Sulawesi Barat (PTBank Sulselbar), NPWP 01.134.213.6812.000, beralamat di Jalan Dr.Ratulangi Nomor 16 Mamajang Luar, Makassar dengan perhitungansebagai berikut:9.824.847.788,00Dasar Pengenaan Pajak RpPenghitungan PPN Kurang Bayara.

denganketentuan peraturan perundangundangan perpajakan yang berlaku;Dengan mengadili sendiri:3. 1.3. 2.3. 3.Atau:Menolak permohonan Banding Termohon Peninjauan Kembali;Menyatakan Surat Keputusan Direktur Jenderal PajakNomor KEP291/WPJ.15/2015, tanggal 17 Maret 2015, tentangKeberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak KurangBayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa PajakJanuari Sampai Dengan Desember 2009 Nomor 00042/207/09/812/14 tanggal 24 Januari 2014, atas namaPT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi

Selatan Dan SulawesiBarat (PT Bank Sulselbar), NPWP 01.134.213.6812.000,beralamat di Jalan Dr.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI SELATAN VS ARMIN S.Ag., M.Ag DAN WAHID HASYIM LUKMAN, A.Ag;

., jabatan Anggota KomisiPemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan;2. FAISAL AMIR, S.E., M.M., jabatan Anggota KomisiPemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan;3. MISNA M. HATTAS, SP, jabatan Anggota Komisi PemilihanUmum Provinsi Sulawesi Selatan;4. ASRAR MARLANG, S.H., M.Si., jabatan Kepala BagianHukum, Tehnis dan Hupmas, Sekretariat Komisi PemilihanUmum Provinsi Sulawesi Selatan;5. ISHAK S.Sos., M.Adm.

Selatan atas kasustertanggal 25 April 2014 Drs.

., dan Surat Keputusan KomisiPemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 74/Kpts/KPUProv025/XII/2014, tentang Pengangkatan Penggantian Antar WaktuAnggota Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar dan KabupatenPangkajene dan Kepulauan, Nomor Urut 1.

Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Komisi PemilihanUmum Provinsi Sulawesi Selatan Nomor: 67/Kpts/KPUProv025/XI/2014, tentang Pemberhentian Anggota Komisi PemilihanHalaman 18 dari 40 halaman. Putusan Nomor 1 PK/TUN/2017Umum Kota Makassar, tertanggal 18 November 2014, atas namaArmin, S.Ag. M.Ag.

;Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan KomisiPemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan Nomor: 67/Kpts/KPUProv025/X1/2014, tentang Pemberhentian Anggota Komisi PemilihanUmum Kota Makassar, tertanggal 18 November 2014, atas namaArmin, S.Ag. M.Ag.

Mohammad Zain Katoe;1.Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia,2.Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan

., & Partners, beralamatdi Jalan Jenderal Sudirman No. 30 Parepare, Sulawesi Selatan,berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 22 Oktober 2012,selanjutnya disebut sebagai,wanna nnn nn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nn nnn nnn enna nnn Penggugat ;Lawan :1. MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESL, berkedudukan diJalan Medan Merdeka Utara No. 7, Jakarta 10110, selanjutnya disebutsebagai, Tergugat I ;2.

GUBERNUR PROVINSI SULAWESI SELATAN., berkedudukan di JalanJenderal Urip Sumoharjo No. 269, Makasar 90245, selanjutnya disebutsebagai, Tergugat IT ;Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut ; Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara JakartaNomor : 208/PENDIS/2012/PTUNJKT., tanggal 8 Nopember 2012, tentangPemeriksaan dengan Acara Biasa ; Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara JakartaNomor : 208/PEN/2012/PTUNJKT., tanggal 8 Nopember 2012, tentangPenunjukan Majelis

208/G/2012/PTUNJKT, Adapun yangmenjadi dasar gugatan penggugat adalah sebagai berikutMenimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan yang didaftarkan diKepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 06 Nopember2012 dengan register perkara Nomor : 208/G/2012/PTUNJKT, yang pada pokoknyamohon untuk menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Menteri DalamNegeri Republik Indonesia Nomor : 131.73682 Tahun 2012, tanggal 25 September2012 Tentang Pemberhentian Walikota ParePare Provinsi Sulawesi

Selatan danSurat dari Gubernur Sulawesi Selatan Nomor : 131.73/5094/PEMDA, tanggal 31Agustus 2012 Perihal Usul Pengesahan Pemberhentian Walikota ParePare atas namaDrs.

Selatan Nomor : 131.73/5094/PEMDA,tanggal 31 Agustus 2012 Perihal Usul Pengesahan Pemberhentian Walikota ParePareatas nama Drs.

Pemohon:
MUHAMMAD ISLAM ISKANDAR
Termohon:
DIREKTORAT RESERSE KRIMINAL KHUSUS KEPOLISIAN DAERAH SULAWESI SELATAN

MUHAMMAD ANWAR
Termohon:
KAPOLDA SULAWESI SELATAN Cq DITRESKRIMSUS TIPIDSIBER POLDA SULSEL

Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan Kantor Cabang Takalar
Tergugat:
Hasbullah Ibrahim

Penggugat:
ROBINTUS ANTARA
Tergugat:
Dinas Tanaman Pangan Holtikultura Dan Perkebunan Provinsi Sulawesi Selatan

Sitti Hadzirah
Tergugat:
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Sulawesi Selatan

ALI S. sebagai Pemohon Kasasi I, GUBERNUR PROVINSI SULAWESI SELATAN cq KEPALA DINAS TATA RUANG DAN PEMUKIMAN PEMERINTAH PROPENSI SULAWESI SELATAN sebagai Pemohon Kasasi II VS ELVIRA ANNY THOBIAS, dkk.

GUBERNUR PROVINSI SULAWESI SELATAN cqKEPALA DINAS TATA RUANG DAN PEMUKIMANPEMERINTAH PROPENSI SULAWESI SELATAN,berkedudukan di Jalan A. Pangerang Pettarani, Makassar;dalam hal ini memberi kuasa kepada Labella Nakanaya,S.H. dan kawankawan, dari Biro Hukum Sekretaris DaerahProvinsi Sulawesi Selatan, berdasarkan Surat KuasaKhusus tanggal 9 September 2017;Pemohon Kasasi II;Lawan1.

IZHAK PATTIPAWAE, bertempat tinggal diJalan Angkasa Raya Nomor 25 RT 009/RW 005,Kelurahan Panaikang, Kecamatan Janakkukang, KotaMakassar, Sulawesi Selatan;Halaman 1 dari 7 hal. Put.

Selatan cq DinasTata Ruang dan Permukiman Provensi Sulawesi Selatan Nomor641.2/296/Tabaling, tanggal Februari 2012, tentang Surat Izin Penunjukan (SIP)Menempati Rumah Negara, tidak berlaku dan tidak sah;Memerintahkan Tergugat II untuk mencatut Surat Izin Penunjukan (SIP)Menempati Rumah Negara tersebut;Menghukum Tergugat I, Il dan Turut Tergugat untuk menyerahkan rumah danbangunan di Jalan Gunung Nona Nomor 43 (dahulu 59 A) Makassar tersebutkepada Penggugat dalam keadaan kosong dan sempurna;Menghukum

Menyatakan Surat Keputusan Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan cq Dinas TataRuang dan Pemukiman Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 641.2/296/Tabaling,tanggal Februari 2012, tentang Surat Izin Penunjukan (SIP) Menempati RumahNegara, tidak mempunyai kekuatan hukum;3. Menghukum Tergugat , Il, dan Turut Tergugat untuk menyerahkan rumah danbangunan di Jalan Gunung Nona Nomor 43 (dahulu 59 A) Makassar tersebutkepada Penggugat dalam keadaan kosong dan sempurna;4.

ALI S dan Pemohon Kasasi II: GUBERNURPROVINSI SULAWESI SELATAN cq KEPALA DINAS TATA RUANG DANPEMUKIMAN PEMERINTAH PROPENSI SULAWESI SELATAN, tersebut;2. Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkaradalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkansejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim padahari Senin, tanggal 26 Maret 2018, oleh Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.