Nomor 1Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi, mediasi mengharuskan kehadirankedua pihak yang berperkara, oleh karena Termohon tidak pernah hadir dipersidangan, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan;Menimbang bahwa Pemohon sebagai seorang Pegawai Negeri Sipiltelah memperoleh surat izin untuk bercerai yang dikeluarkan oleh Bupati LuwuUtara dengan Nomor 188.4.45/II/BKDD/X/2015 tanggal 29 Oktober 2015,sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan PemerintahRepublik Indonesia Nomor 45 Tahun

ratus tiga puluh rupiah, terdiri dari (DAK.Rp 1.690.512.300, (satu milyar enam ratus sembilan puluh juta limaratus dua belas ribu tiga ratus rupiah), Pendamping DAK Rp169.051.230, (seratus enam puluh sembilan juta lima puluh satu ribudua ratus tiga puluh rupiah);Bahwa untuk Penetapan Perangkat Unit Layanan (ULP) PengadaanBarang/Jasa Pemerintah Lingkup Pemerintah Kabupaten Flores TimurTahun Anggaran 2014 telah ditetapbkan pada tahun sebelumnyaberdasarkan Keputusan Bupati Flores Timur Nomor : 298/188.4.45

Rp 1.690.512.300, (satu milyar enam ratus sembilan puluh jutalima ratus dua belas ribu tiga ratus rupiah), Pendamping DAK Rp169.051.230, (seratus enam puluh sembilan juta lima puluh satu ribudua ratus tiga puluh rupiah);Bahwa untuk Penetapan Perangkat Unit Layanan Pengadaan (ULP)Barang/Jasa Pemerintah Lingkup Pemerintah Kabupaten Flores TimurTahun Anggaran 2014 telah ditetapkan pada tahun sebelumnyaberdasarkan Keputusan Bupati Flores Timur Nomor298/188.4.45/2013 tanggal 31 Desember 2013;Bahwa pada

Boleng, SE.57. 1 (satu) jepitan dokumen asli surat Keputusan Bupati Flores Timurnomor : 298/188.4.45/2013, tanggal 31 Desember 2013 tentangpenetapan perangkat unit layanan pengadaan barang / jasapemerintah lingkup pemerintah Kabupaten Flores Timur, TahunAnggaran 2014.58. 1 (satu) berkas dokumen pengadaan pemilihan langsung nomor :10/IX/220/Pokja IKULP.FLOTIM/2014, Tanggal 10 September 2014untuk pengadaan pekerjaan pembangunan jembatan tambatanperahu (JTP) Wailebe.Dikembalikan kepada Bernadus Bala

menerbitkan Sertifikat Clear and Clean Nomor1029/Min/12/2015 (vide bukti P7) kepada Pemohon Banding, artinyaIUP Pemohon Banding telah memenuhi persyaratan yang ditentukansalah satunya tidak tumpang tindih dengan Wilayah ljin UsahaPertambangan perusahaan lainnya hal mana terbukti bahwa padasaat IUP Pemohon Banding diterbitkan tidak ada permasalahantumpang tindih karena sebelumnya pada tanggal 18 November 2014IUP Tergugat Il Intervensi sudah dicabut berdasarkan SuratKeputusan Bupati Morowali Nomor 188.4.45

Putusan Nomor 96/B/2017/PTTUN Mks.12. bahwa berdasarkan kewenangan yang dimiliki oleh gubernursejak berlakunya UndangUndang Nomor 23 tahun 2014 tentangpemerintah daerah pada tanggal 2 oktober 2014, menjadi dasargubernur melakukan pencabutan surat keputusan Bupati Morowalinomor : 188.4.45/KEP.0243/DESDM/2014 tentang pencabutan izinusaha pertambangan Pt.

sony heru prasetyo, yangmenyatakan bahwa sejak berlaku uu Nomor 23 tahun 2014,kewenangan penerbitan ijin tamban g beralih kepada gubernur.3. bahwa oleh karena pencabutan IUP OP PT BDW batal demi hukum,maka untuk memberikan kepastian hukum dan bentuk tanggung jawabdari Gubernur Sulawesi Tengah/Tergugat selaku pejabat yangmempunyai kewenangan, menerbitkan surat keputusan gubernurSulawesi Tengah Nomor: 540/723/DISEDMG.ST/2015, tanggal 02Desember 2015 tentang pencabutan keputusan Bupati Morowali Nomor:188.4.45

istilah badanusaha baru adalah badan usaha hasil dari merger, aquisisi maupunkonsolidasi berdasarkan ketentuan undangundang perseroan terbatas;Bahwa demikian juga karena izin usaha pertambangan pembanding adalahcacat hukum maka seluruh produk hukum yang dibuat berdasarkan padaizin usaha pertambangan terbanding yang cacat hukum adalah menjadicacat hukum, termasuk surat Terbanding (Gubernur) kepada BupatiMorowali tertanggal 15 juni 2016 yang menyatakan pembatalan ataskeputusan Bupati Morowali nomor: 188.4.45

Nomor 3130 K/Pid.Sus/201813)14)15)16)17)tentang Penunjukan Bendahara dan Penetapan Rekening DanaKapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Pada Fasilitas KesehatanTingkat Pertama Kabupaten Jombang Tahun Anggaran 2016; (BBNomor 12)4 (empat) lembar foto copy dokumen dengan cap basah KeputusanBupati Jombang Nomor : 188.4.45/22/415.10.3.4/2017 tanggal 3Januari 2017 tentang Penunjukan Bendahara dan PenetapanRekening Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Pada FasilitasKesehatan Tingkat Pertama Kabupaten Jombang

Tahun Anggaran2017; (BB Nomor 13)2 (dua) lembar foto copy dokumen Keputusan Bupati JombangNomor 188.4.45/28A/415.10.3.4/2017 tentang Alokasi Dana KapitasiJaminan Kesehatan Nasional Pada Puskesmas di KabupatenJombang Tahun Anggaran 2017 yang ditandatangani oleh NyonoSuharli Wihandoko tanggal 3 Januari 2017; (BB Nomor 14)3 (tiga) lembar foto copy Keputusan Bupati Jombang Nomor188.4.45/16/415.10.3.4/2018 tentang Alokasi Dana Kapitasi JaminanKesehatan Nasional Pada Puskesmas Di Kabupaten JombangTahun

Bahwa sebagai Pegawai Negeri Sipil Penggugat telah memiliki surat izincerai dari Bupati Luwu Timur Nomor 188.4.45./08/BKDD/IX/2015, tanggal 28September 2015;3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal secara bergantianantara rumah orang tua Penggugat di Desa Palandan dan rumah orang tuaTergugat di Kelurahan , kemudian pindah ke kediaman bersamadi Kelurahan dan dikaruniai 2 orang anak bernamaumur 8 tahun dan , umur 3tahun 6 bulan kedua anak tersebut diasuh oleh Penggugat;4.

h. 1 (satu) lembar dokumen asli surat pernyataan pengajuan SPP-LS nomor : HUBKOMINF / 550.3 / 23 / Keu / 2015, tanggal 08 April 2015.i. 1 (satu) lembar foto copy surat jaminan pemeliharaan.j. 1 (satu) lembar catatan verifikasi pekerjaan pembangunan JTP Wailebe, tanggal 13 april 2015.k. 2 (dua) lembar dokumen asli surat perintah pencairan dana nomor : 00811 / SP2D / LS / 66 / 2015, tanggal 14 April 2015.57. 1 (satu) jepitan dokumen asli surat Keputusan Bupati Flores Timur nomor : 298 / 188.4.45

tanggal 08 April 2015.h. 1 (satu) lembar dokumen asli surat pernyataan pengajuan SPPLSnomor : HUBKOMINF / 550.3 / 23 / Keu / 2015, tanggal 08 April 2015.i. 1 (satu) lembar foto copy surat jaminan pemeliharaan.j. 1 (Satu) lembar catatan verifikasi pekerjaan pembangunan JTP Wailebe,tanggal 13 april 2015.k. 2 (dua) lembar dokumen asli surat perintah pencairan dana nomor :00811 /SP2D/LS/ 66/2015, tanggal 14 April 2015.57. 1 (satu) jepitan dokumen asli surat Keputusan Bupati Flores Timur nomor :298 / 188.4.45

lima ratus tiga puluh rupiah, terdiri dari (DAK.Rp.1.690.512.300, (satu milyar enam ratus sembilan puluh juta lima ratus duabelas ribu tiga ratus rupiah), Pendamping DAK Rp.169.051.230, (seratus enampuluh sembilan juta lima puluh satu ribu dua ratus tiga puluh rupiah); Bahwa untuk Penetapan Perangkat Unit Layanan Pengadaan Barang/JasaPemerintah Lingkup Pemerintah Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2014telah ditetapkan pada tahun sebelumnya berdasarkan Keputusan Bupati FloresTimur Nomor : 298/188.4.45

LEKSI TOPAN;Bahwa terkait pekerjaan Jembatan Tambatan Perahu (JTP) WailebeTA.2014 pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika KabupatenHalaman 31 dari 136 Putusan Nomor 19/Pid.SusTPK/2017/PN KpgFlores Timur Saksi selaku Ketua Kelompok Kerja (POKJA) Il Unit LayananPengadaan (ULP) Kabupaten Flores Timur berdasarkan Surat KeputusanBupati Flores Timur tentang Perangkat Unit Layanan Pengadaan Barangdan Jasa Lingkup Pemerintah Kabupaten Flores Timur berdasarkan SK.Bupati Flores Timur Nomor : 298/188.4.45

Bupati Flores Timur Nomor : 298/188.4.45/2013 tanggal Desember2013 untuk melakukan pelelangan Paket Pembangunan JembatanTambatan Perahu (JTP) Wailebe Tahun Anggaran 2014;Bahwa panitia Pengadaan Barang Dan Jasa untuk peket PaketPembangunan Jembatan Tambatan Perahu (JTP) Wailebe Tahun Anggaran2014 sebanyak 5 (lima) orang yaitu : Saksi selaku Sekretaris, BernadiusBala Maran sebagai Ketua, Valentinus Solo Mali selaku Sekretarismerangkap Anggota, Isharyanto, Yohanes Bawa Ninu dan Ignatius IgoBalun masingmasing

, tanggal 08 April 2015.h. 1 (satu) lembar dokumen asli surat pernyataan pengajuan SPPLSnomor : HUBKOMINF / 550.3 / 23 / Keu / 2015, tanggal 08 April 2015.i. 1 (satu) lembar foto copy surat jaminan pemeliharaan.j. 1 (satu) lembar catatan verifikasi pekerjaan pembangunan JTP Wailebe,tanggal 13 april 2015.k. 2 (dua) lembar dokumen asli surat perintah pencairan dana nomor :00811 / SP2D/LS/ 66/2015, tanggal 14 April 2015.1 (satu) jepitan dokumen asli surat Keputusan Bupati Flores Timur nomor :298 / 188.4.45

yang pada pokoknyamenyatakan tetap dengan Tuntutan Pidananya demikian pula Penasihat Hukum terdakwamengajukan Duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan Nota Pembelaannya/Pledoinya; Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan dimuka persidangan dengan dakwaansebagai berikut: DAKWAAN : 222 nnn nnn nnn nnn ne cnc ce cecePRIMAIR : 722 2nnnnnnnnnnn nnBahwa terdakwa SUMARMI selaku Kepala Desa Ngrimbi Kecamatan BarengKabupaten Jombang yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Jombang Nomor :188.4.45

diancam pidana dalam Pasal 3 joPasal 18 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun2001 Tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP;13LEBIH SUBSIDIAIR : = 2 n nnBahwa terdakwa SUMARMI selaku Kepala Desa Ngrimbi Kecamatan BarengKabupaten Jombang yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Jombang Nomor :188.4.45

tanah tersebut kepada orang lain;e Bahwa yang membayar pajak atas tanah tersebut adalah orang tua saksi tetapisetelah dikerjakan oleh pamong maka pamong yang membayar pajaknya;Menimbang bahwa di persidangan telah didengar keterangan Terdakwa SUMARMI,yang pada pokoknya sebagai berikut: e Bahwa sejak tanggal 30 Desember tahun 2008 sampai dengan Desember 2014 saksisebagai Kepala Desa Ngrimbi bedasarkan Surat Keputusan Bupati JombangHal.53 dari 78 Putusan No.195/Pid.Sus/TPK/2014/PN Sby.5454Nomor : 188.4.45

atasnama terdakwa PURNYOTO; Hal.59 dari 78 Putusan No.195/Pid.Sus/TPK/2014/PN Sby.Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi saksi yang dihubungkan dengan,keterangan ahli, surat, dan barang bukti yang diajukan dipersidangan, serta keteranganTerdakwa yang satu dan lainnya saling berhubungan maka Majelis Hakim memperoleh fakta fakta hukum sebagai berikut: 60e Bahwa terdakwa SUMARMI diangkat selaku KepalaDesa Negrimbi Kecamatan Bareng KabupatenJombang berdasarkan Surat Keputusan BupatiJombang Nomor : 188.4.45

ketentuan pasal 3 ini disyaratkan kepada adanya sifat tertentu yang harusdimiliki Terdakwa yaitu berkaitan dengan suatu jabatan ataupun kedudukan yangdalam hal menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana sehingga oangdimaksud memenuhi kapasitasnya sebagai pejabat yang mempunyai kewenanganataupun kedudukan;Hal.77 dari 78 Putusan No.195/Pid.Sus/TPK/2014/PN Sby.78e bahwa terdakwa SUMARMI selaku Kepala Desa Ngrimbi KecamatanBareng Kabupaten Jombang berdasarkan Surat Keputusan Bupati JombangNomor : 188.4.45

Membebankan biaya perkara ini menurut hukum yang berlaku;Subsidatr :Jika majelis hakim berpendapat lain, Mohon putusan yang seadiladilnya.Bahwa, Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil aktif dalam melakukanPerceraian diharuskan memperoleh surat izin dari pejabat yang berwenang, untukmaksud tersebut Pemohon telah memperoleh Izin Perceraian berdasarkan SuratKeputusan Bupati Luwu Utara Nomor 188.4.45/14/BKPSDM/VIII/2019, tanggal 27Agustus 2019;Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon

Fotocopy yang sudah dilegalisir Keputusan Walikota Banjarbaru Nomor : 188.4.45/48/KUM/2014 tentang Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru Tahun Anggaran 2014 tanggal 3 Februari 2014 beserta disposisi.11.

Fotocopy yang telah dilegalisir Keputusan Walikota Banjarbaru Nomor : 188.4.45/1/KUM/2014 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru Tahun Anggaran 2014.63.

Fotocopy yang telah dilegalisir Keputusan Walikota Banjarbaru Nomor : 188.4.45/1/KUM/2015 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru Tahun Anggaran 2015.64. Fotocopy yang telah dilegalisir keputusan kepala dinas kebersihan dan pertamanan nomor 01 tahun 2014 tanggal 27 Januari 2014 tentang pengangkatan pejabat pelaksana teknis kegiatan (PPTK) pada dinas kebersihan dan pertamanan kota banjarbaru Sdr.

Tidak menerima, tidak menawarkan atau tidak menjanjikan untuk memberi ataumenerima hadiah, imbalan, komisi, rabat dan berupa apa saja dari atau kepadasiapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan pengadaan barang/jasa.Putusan Nomor 05/Pid.SusTPK/2016/PN.Bjm Hal 10 dari 162Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Walikota Banjarbaru Nomor 188.4.45/48/KUM/2014tanggal 3 Januari 2014 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran pada satuan kerjaperangkat daerah dilingkungan pemerintah Kota Banjarbaru Tahun

Rustam Effandi, M.AP.Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Walikota Banjarbaru Nomor 188.4.45/48/KUM/2014tanggal 03 Februari 2014 tentang Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran padasatuan kerja perangkat daerah dilingkungan pemerintah Kota Banjarbaru Tahun anggaran2014 adalah saksi Surianoor Akhmad, S.Sos.Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan KotaBanjarbaru Nomor 01 Tahun 2014 Tentang Pengangkatan Pejabat Pelaksana TeknisKegiatan (PPTK) pada Dinas Kebersihan dan

Tidak menerima, tidak menawarkan atau tidak menjanjikan untuk memberi ataumenerima hadiah, imbalan, komisi, rabat dan berupa apa saja dari atau kepadasiapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan pengadaan barang/jasa.Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Walikota Banjarbaru Nomor 188.4.45/48/KUM/2014tanggal 3 Januari 2014 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran pada satuan kerjaperangkat daerah dilingkungan pemerintah Kota Banjarbaru Tahun anggaran 2014 adalahsaksi Drs. H.

Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Walikota Banjarbaru Nomor 188.4.45/48/KUM/2014tanggal 3 Januari 2014 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran pada satuan kerjaperangkat daerah dilingkungan pemerintah Kota Banjarbaru Tahun anggaran 2014 adalahsaksi Drs. H. Rustam Effandi, M.AP dan sebagai Kuasa Pengguna Anggaran adalah saksiSurianoor Akhmad, S.Sos.

Boleng, SE.57. 1 (satu) jepitan dokumen asli surat Keputusan Bupati Flores Timur nomor : 298 / 188.4.45 / 2013, tanggal 31 Desember 2013 tentang penetapan perangkat unit layanan pengadaan barang / jasa pemerintah lingkup pemerintah Kabupaten Flores Timur, Tahun Anggaran 2014.58. 1 (satu) berkas dokumen pengadaan pemilihan langsung nomor : 10 / IX / 220 / Pokja II ULP.FLOTIM / 2014, Tanggal 10 September 2014 untuk pengadaan pekerjaan pembangunan jembatan tambatan perahu (JTP) Wailebe

Boleng, SE.57. 1 (satu) jepitan dokumen asli surat Keputusan Bupati Flores Timur nomor :298 / 188.4.45 / 2013, tanggal 31 Desember 2013 tentang penetapanperangkat unit layanan pengadaan barang / jasa pemerintah lingkuppemerintah Kabupaten Flores Timur, Tahun Anggaran 2014.58. 1 (satu) berkas dokumen pengadaan pemilihan langsung nomor : 10 / IX /220 / Pokja Il ULP.FLOTIM / 2014, Tanggal 10 September 2014 untukpengadaan pekerjaan pembangunan jembatan tambatan perahu (JIP)Wailebe.Dikembalikan kepada

satu milyar enam ratus sembilan puluh juta lima ratus duabelas ribu tiga ratus rupiah), Pendamping DAK Rp.169.051.230,(seratus enampuluh sembilan juta lima puluh satu ribu dua ratus tiga puluh rupiah); Bahwa untuk Penetapan Perangkat Unit Layanan (ULP) PengadaanBarang/Jasa Pemerintah Lingkup Pemerintah Kabupaten Flores Timur TahunAnggaran 2014 telah ditetapbkan pada tahun sebelumnya berdasarkanHalaman 9 dari 132 Putusan Nomor : 18/Pid.SusTPK/2017/PN.Kpg.Keputusan Bupati Flores Timur Nomor : 298/188.4.45

ratus tiga puluh rupiah, terdiri dari (DAK.Rp.1.690.512.300, (satu milyar enam ratus sembilan puluh juta lima ratus duabelas ribu tiga ratus rupiah), Pendamping DAK Rp.169.051.230,(seratusenam puluh sembilan juta lima puluh satu ribu dua ratus tiga puluh rupiah); Bahwa untuk Penetapan Perangkat Unit Layanan Pengadaan (ULP)Barang/Jasa Pemerintah Lingkup Pemerintah Kabupaten Flores Timur TahunAnggaran 2014 telah ditetapbkan pada tahun sebelumnya berdasarkanKeputusan Bupati Flores Timur Nomor : 298/188.4.45

Bupati Flores Timur Nomor : 298/188.4.45/2013 tanggal Desember2013 untuk melakukan pelelangan Paket Pembangunan JembatanTambatan Perahu (JTP) Wailebe Tahun Anggaran 2014;Halaman 32 dari 132 Putusan Nomor: 18/Pid.SusT PK/2017/PN.Kpg.Bahwa Kelompok Kerja (POKJA) Il Unit Layanan Pengadaan (ULP)Kabupaten Flores Timur untuk paket Paket Pekerjaan Jembatan TambatanPerahu (JTP) Wailebe Tahun Anggaran 2014 sebanyak 5 (lima) orang yaitu: Saksi selaku ketua, Valentinus Solo Mali selaku sekretaris merangkapanggota

Boleng, SE.1 (satu) jepitan dokumen asli surat Keputusan Bupati Flores Timur nomor :298 / 188.4.45 / 2013, tanggal 31 Desember 2013 tentang penetapanperangkat unit layanan pengadaan barang / jasa pemerintah lingkuppemerintah Kabupaten Flores Timur, Tahun Anggaran 2014.1 (satu) berkas dokumen pengadaan pemilihan langsung nomor : 10 / IX /220 / Pokja Il ULP.FLOTIM / 2014, Tanggal 10 September 2014 untukpengadaan pekerjaan pembangunan jembatan tambatan perahu (JTP)Wailebe.Dikembalikan kepada Bernadus

Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Banjarbaru tanggal 5 Februari 2014 perihal Mohon Penandatangan Izin Tempat Khusus Parkir berserta lampiran;
261. 1 (satu) bundel foto copy Nota Dalam dari Kabid Pelayanan Non Perizinan kepada Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Banjarbaru tanggal 4 Februari 2014 perihal Mohon Penandatangan Izin Tempat Khusus Parkir berserta lampiran;
262. 1 (satu) bundel foto copy Keputusan Walikota Banjarbaru Nomor : 188.4.45

) lembar asli KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARBARU Nomor : 503/03TKP/SK/II/BPPT&PM/2014 tanggal 5 Februari 2014 tentang Izin Tempat Khusus Parkir;
382. 1 (satu) bundel asli surat Nomor : Lepas tanggal 20 Mei 2016 perihal Mohon Diberikan Foto Copy Dokumen Pengelolaan Parkir Pasar Ulin Raya;
383. 1 (satu) bundel asli PENDAPAT BERSIH 26 APRIL s/d 25 MEI 2010 PASAR ULIN RAYA;
384. 1 (satu) bundel asli KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARBARU NOMOR 188.4.45

Kota Banjarbaru tanggal 5 Februari 2014 perihalMohon Penandatangan Izin Tempat Khusus Parkir bersertalampiran;1 (Satu) bundel foto copy Nota Dalam dari Kabid PelayananNon Perizinan kepada Kepala Badan Pelayanan PerizinanTerpadu Kota Banjarbaru tanggal 4 Februari 2014 perihalMohon Penandatangan Izin Tempat Khusus Parkir bersertalampiran;Halaman 28 dari 181 Putusan Nomor 7Pid.SusTPK/2019/PT Bjm.262.263.264.265.266.267.268.269.270.271.242.1 (satu) bundel foto copy Keputusan Walikota BanjarbaruNomor : 188.4.45

asli KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARBARUNomor : 503/03TKP/SK/II/BPPT&PM/2014 tanggal 5 Februari2014 tentang Izin Tempat Khusus Parkir;1 (Satu) bundel asli surat Nomor : Lepas tanggal 20 Mei 2016perihal Mohon Diberikan Foto Copy Dokumen PengelolaanParkir Pasar Ulin Raya;1 (Satu) bundel asli PENDAPAT BERSIH 26 APRIL s/d 25 MEI2010 PASAR ULIN RAYA;Halaman 39 dari 181 Putusan Nomor 7Pid.SusTPK/2019/PT Bjm.384.385.386.387.388.389.390.391.392.393.394.1 (satu) bundel asli KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARBARUNOMOR 188.4.45

CHARISMAPUTRA DIPANEGARA, SE., selaku Bendahara Penerimaan;1 (satu) bundel foto copy yang telah dilegalisir KeputusanWalikota Banjarbaru Nomor : 188.4.45/ /KUM/2014 TentangPerubahan Lampiran Atas Keputusan Walikota BanjarbaruNomor : 188.4.45/5/KUM/2014 tentang Penujukan BendaharaPenerimaan pada satuan Kerja Perangkat Daerah diLingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru Tahun Anggaran 2014atas nama Sdr. CHARISMA PUTRA DIPANEGARA, SE.

,dihapuskan selaku Bendahara Penerimaan;1 (satu) bundel foto copy yang telah dilegalisir KeputusanWalikota Banjarbaru Nomor : 188.4.45/6/KUM/2014 tentangPenujukan Bendahara Penerimaan pada satuan KerjaPerangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota BanjarbaruTahun Anggaran 2015 atas nama Sdr.

copy Nota Dalam dari Kabid Pelayanan NonPerizinan kepada Kepala Badan Pelayanan Perizinan TerpaduKota Banjarbaru tanggal 5 Februari 2014 perihal MohonPenandatangan Izin Tempat Khusus Parkir berserta lampiran;1 (satu) bundel foto copy Nota Dalam dari Kabid Pelayanan NonPerizinan kepada Kepala Badan Pelayanan Perizinan TerpaduKota Banjarbaru tanggal 4 Februari 2014 perihal MohonPenandatangan Izin Tempat Khusus Parkir berserta lampiran;1 (satu) bundel foto copy Keputusan Walikota BanjarbaruNomor : 188.4.45

Luwu Utara menganggarkan kembali kegiatan sertifikasi tanah assetpemda dimana Terdakwa Sahiruddin kembali diangkat sebagai PejabatPelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) berdasarkan Surat Keputusan BupatiLuwu Utara Nomor : 188.4.45/48/1/2013 tanggal 4 Januari 2013 denganalokasi anggaran kegiatan sertifikasi tanah asset pemda TA 2013 sejumlahRp. 532.920.000, (lima ratus tiga puluh dua juta sembilan ratus dua puluhribu rupiah);Bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Utara dalam tahunanggaran 2013 tersebut

Putusan No.95/Pdt.G/2021/PA.Msb13.Bahwa oleh karena hal tersebut diatas, saat ini penggugat telahmendapatkan izin Perceraian dari Pemerintah Kabupaten Luwu Utaradengan nomor 188.4.45/17/BKPSDM/XIl /2020;Berdasarkan dalildalil di atas, Penggugat memohon kepada KetuaPengadilan Agama xxxxxxx cq. Majelis Hakim yang mengadili perkara inikiranya berkenan memeriksa, mengadili, dan memutuskan sebagai berikut :PRIMAIR :1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;2.

Busang (Desa LongNyelong, Desa Long Lees dan Desa Long Pejeng) tersebut telah adaSK penetapan ruang plasma sesuai dengan KEPUTUSAN BUPATIKUTIM NOMOR : 188.4.45/245/HK/V/2009 TENTANG PENETAPANRUANG PLASMA DILUAR IJIN LOKASI PT. SUBUR ABADI WANAAGUNG UNTUK KOPERASI SERBA USAHA MANDIRI BERMITRA DENGAN PT. SUBUR ABADI WANA AGUNG UNTUKKEPERLUAN PERKEBUNAN KELAPA SAWIT SELUAS + 1.179 HAHalaman 29 dari 78 Putusan Nomor 121/Pid.B/2018/PN SgtDI DESA LONG LEES, LONG PEJENG DAN DESA LONGNYELONG KEC.

KUTIM; Bahwa sebagian besar lahan yang telah ditetapkan/ terbit SKpenetapan ruang plasma sesuai dengan KEPUTUSAN BUPATIKUTIM NOMOR : 188.4.45/245/HK/V/2009 tersebut telah dilakukanpembebasan lahan, namun terkait dengan lokasi lahan plasma yangdi claim oleh anggota KT. LESAU TAWAI / KELOMPOK JATISUPER yang dipimpin oleh sdr AJANG LENJAU (Kepala Adat BesarKec. Busang, Kec. Muara Ancalong dan Kec.

Busang (Desa LongNyelong, Desa Long Lees dan Desa Long Pejeng) tersebut telah adaSK penetapan ruang plasma sesuai dengan KEPUTUSAN BUPATIKUTIM NOMOR : 188.4.45/245/HK/V/2009 TENTANG PENETAPANRUANG PLASMA DILUAR IJIN LOKASI PT. SUBUR ABADI WANAAGUNG UNTUK KOPERASI SERBA USAHA MANDIRI BERMITRA DENGAN PT. SUBUR ABADI WANA AGUNG UNTUKKEPERLUAN PERKEBUNAN KELAPA SAWIT SELUAS + 1.179 HADI DESA LONG LEES, LONG PEJENG DAN DESA LONGNYELONG KEC. BUSANG KAB.

.; Bahwa sebagian besar lahan yang telah ditetapkan/terbit SKpenetapan ruang plasma sesuai dengan KEPUTUSAN BUPATIKUTIM NOMOR : 188.4.45/245/HK/V/2009 tersebut telah dilakukanpembebasan lahan, namun terkait dengan lokasi lahan plasma yangdi claim oleh anggota KT. LESAU TAWAI / KELOMPOK JATISUPER yang dipimpin oleh sdr AJANG LENJAU (Kepala Adat BesarKec. Busang, Kec. Muara Ancalong dan Kec.

SAMIR, Sst.Mk,Map,dkk dari Pusat Laboratorium Pusat Polri Laboratorium Forensik Cabang Makassar- 1 (satu) Lembar Surat Keputusan Bupati Luwu Utara No. 188.4.45/75/III/2011 tentang pembentukan Tim penilai harga tanah.

- 1 (satu) Lembar Surat Keputusan Bupati Luwu Utara Nomor : 188.4.45/12/I/2011 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Tanah untuk pelaksanaan pembangunan Prasarana Pemerintah dan kepentingan umum dalam wilayah Kabupaten Luwu Utara - 1 ( satu ) buah sertifikat tanda bukti hak milik No. 552 atas nama Lel. DJUNAID.- 1 ( satu ) buah sertifikat tanda bukti hak milik No. 471 atas nama Lel.

Bupati Morowali pada tanggal 29 Januari 2014, menerbitkanKeputusan Bupati Morowali No. 188.4.45/0021/DESDM/2014,tertanggal 29 Januari 2014 tentang Persetujuan PerubahanWilayah Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Kepada PT ArthaHalaman 19 dari 180Halaman Putusan Nomor 21/G/2016/PTUNPLBumi Mining (untuk selanjutnya disebut sebagai KeputusanBupati Morowali tentang Perubahan WIUP EksplorasiPT ABM), dimana Bupati Morowali menciutkan WIUPEksplorasi PT ABM dari semula seluas 10.160 Ha menjadihanya seluas

SPM/LS/38/2015, tanggal 8 April2015;h. 1 (satu) lembar dokumen asli surat pernyataan pengajuan SPPLS nomor: HUBKOMINF/550.3/23/Keu/2015, tanggal 8 April2015;i. 1 (satu) lembar foto copy surat jaminan pemeliharaan;j. 1 (satu) lembar catatan verifikasi pekerjaan pembangunan JTPWailebe, tanggal 13 April 2015;k. 2 (dua) lembar dokumen asli surat perintah pencairan dananomor: 0081 1/SP2D/LS/66/2015, tanggal 14 April 2015:57. 1 (satu) jepitan dokumen asli surat Keputusan Bupati Flores Timurnomor: 298/188.4.45

Bahwa Penggugatdan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah padahari Senin, Tanggal 11 Maret 2013, yang dicatat olen Pegawai PencatatNikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Malangke Barat, Kabupaten LuwuUtara, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 41/1 1/III/2013, tanggal 15Maret 2013 dan sebagai PNS Penggugat telah memiliki surat izin cerai dariBupati Luwu Utara, Nomor 188.4.45/18/BKDD/VIII/2014;2.

Luwu Utara berdasarkan Surat Keputusan Bupati Luwu UtaraNomor : 188.4.45/386/V1/2016 tanggal 20 Juni 2016, tentang pemberhentian PejabatKepala Desa dan Pengangkatan Kepala Desa Terpilin hasil pemilinan Kepala Desaserentak SeKabupaten Luwu Utara periode 20162022, dan saksi Sriyanto AliasBAPAK Sardi Bin SUHADI selaku Kepala Urusan Pembangunan Desa SukarayaKec. BoneBone Kab.

Dan terhadap usul tersebut disetujui oleh BPNKabupaten Luwu Utara untuk Desa Sukaraya mendapatkan jatah sebesar 50(lima puluh) bidang tanah;Bahwa karena masa jabatan Kepala Desa saksi Sutikno Alias BAPAKFAJAR Bin SUMIHARJO akan berakhir pada tahun 2016 maka Kepala DesaSukaraya dijabat oleh saksi SOFYAN BURHAN, S.T., selaku Pejabatsementara (PJS) berdasarkan Surat Keputusan Bupati Luwu Utara Nomor :188.4.45/415/VII/2015 tanggal 7 Juli 2015,Bahwa selanjutnya saksi SOFYAN BURHAN, S.T. berkonsultasi

Luwu Utara berdasarkan Surat Keputusan Bupati Luwu Utara Nomor :188.4.45/386/VI/2016 tanggal 20 Juni 2016, tentang pemberhentian Pejabat KepalaDesa dan Pengangkatan Kepala Desa Terpilin hasil pemilinan Kepala Desa serentakSeKabupaten Luwu Utara periode 20162022, dan saksi Sriyanto Alias BAPAKSardi Bin SUHADI selaku Kepala Urusan Pembangunan Desa Sukaraya Kec. BoneBone Kab.

Saksi Sutikno ;Dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ; Bahwa saksi menjabat selaku Kepala Desa Sukaraya berdasarkan SuratKeputusan Bupati Luwu Utara, Nomor : 188.4.45 / 386 / VI /2016, tanggal 20Juni 2016, tentang Pemberhentian Penjabat kepala Desa dan PengangkatanKepala Desa Terpilin Hasil Pemilihnan Kepala Desa Serentak SeKabupatenLuwu Utara Periode 2016 2022. Bahwa tugas dan kewajiban Terdakwa selaku kepala Desa Sukaraya Kec.BoneBone Kab.

Fotocopy yang sudah dilegalisir Keputusan Walikota Banjarbaru Nomor : 188.4.45/48/KUM/2014 tentang Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru Tahun Anggaran 2014 tanggal 3 Februari 2014 beserta disposisi.11.

Fotocopy yang telah dilegalisir Keputusan Walikota Banjarbaru Nomor : 188.4.45/1/KUM/2014 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru Tahun Anggaran 2014.63.

Fotocopy yang telah dilegalisir Keputusan Walikota Banjarbaru Nomor : 188.4.45/1/KUM/2015 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru Tahun Anggaran 2015.64. Fotocopy yang telah dilegalisir keputusan kepala dinas kebersihan dan pertamanan nomor 01 tahun 2014 tanggal 27 Januari 2014 tentang pengangkatan pejabat pelaksana teknis kegiatan (PPTK) pada dinas kebersihan dan pertamanan kota banjarbaru Sdr.

Rustam Effandi, M.AP.Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Walikota Banjarbaru Nomor 188.4.45/48/KUM/2014tanggal 03 Februari 2014 tentang Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran padasatuan kerja perangkat daerah dilingkungan pemerintah Kota Banjarbaru Tahun anggaran2014 adalah saksi Surianoor Akhmad, S.Sos.Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan KotaBanjarbaru Nomor 01 Tahun 2014 Tentang Pengangkatan Pejabat Pelaksana TeknisKegiatan (PPTK) pada Dinas Kebersihan dan

Tidak menerima, tidak menawarkan atau tidak menjanjikan untuk memberi ataumenerima hadiah, imbalan, komisi, rabat dan berupa apa saja dari atau kepadasiapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan pengadaan barang/jasa.Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Walikota Banjarbaru Nomor 188.4.45/48/KUM/2014tanggal 3 Januari 2014 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran pada satuan kerjaperangkat daerah dilingkungan pemerintah Kota Banjarbaru Tahun anggaran 2014 adalahsaksi Drs. H.

Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas kepada Walikota melalui Sekda. menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan SKPD.e Bahwa benar untuk kegiatan perbaikan lapangan Murjani, berdasarkan Surat KeputusanWalikota Banjarbaru Nomor : 188.4.45/48/KUM/2014 tanggal 3 Februari 2014 tentangpenunjuk pejabat Kuasa Pengguna Anggaran pada satuan kerja perangkat daerah dilingkungan kerja pemerintah kota Banjarbaru TA. 2014, di dalam SK tersebut ditunjuksalah satu Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Kabid Pertamanan

Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Walikota Banjarbaru Nomor 188.4.45/48/KUM/2014tanggal 3 Januari 2014 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran pada satuan kerjaperangkat daerah dilingkungan pemerintah Kota Banjarbaru Tahun anggaran 2014 adalahsaksi Drs. H. Rustam Effandi, M.AP dan sebagai Kuasa Pengguna Anggaran adalah saksiSurianoor Akhmad, S.Sos.