Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara ini belum sampai pada tahappembacaan gugatan Penggugat dan jawaban Tergugat ;Menimbang, bahwa tentang pencabutan gugatan tidak diatur didalamHIR dan RBG, tetapi dalam praktek sering terjadi;Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah ditetapkan hari persidangandan telah memerintahkan memanggil kedua belah pihak;Menimbang, bahwa di dalam Buku Pedoman Teknis Administrasi danTeknis Peradilan Perdata Umum Edisi 2007, Balitbang

;Menimbang, bahwa Buku II Mahkamah Agung RI tentang Pedoman danTeknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum, Balitbang DiklatKumdil MA, Tahun 2007, halaman 44 menentukan Pengadilan Negeri hanyaHalaman 4 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 120/Pdt.P/2019/PN.Ptk.berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal ituditentukan oleh peraturan perundang undangan;Menimbang, bahwa selaras dengan hal itu Pasal 52 ayat (1) jo.

Kuasatanggal 15 Januari 2020;Menimbang, bahwa mengenai Pencabutan Gugatan tidak diatur dalamHIR atau RBg, namun dalam Pasal 271 dan Pasal 272 Rv disebutkan bahwaGugatan dapat dicabut secara sepihak apabila Tergugat belum memberikanHalaman 5 dari 7 halaman Putusan Nomor 42/Pdt.G/2019/PN.PIp.jawaban tetapi jika Tergugat sudah memberikan jawaban maka pencabutanperkara haruS mendapat persetujuan Tergugat (diambil dari Pedoman TeknisAdministrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum Edisi 2007 yang dikeluarkanoleh Balitbang

saksi, yaitu saksi Tan Tjeng Huialias Syafei dan Tan Tjeng Tong alias Hengki;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 56 ayat (1) UndangUndangNomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwaPencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipilatas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya penetapanPengadilan Negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;Menimbang, bahwa di dalam buku Pedoman Teknis Administrasi danTeknis Peradilan Perdata Umum Balitbang

dengan P3, dan 2 (dua) orang saksi, yaitu saksi MOK SUI TJENG danKWEK LI ENG;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 56 ayat (1) UndangUndang Nomor23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa PencatatanPeristiwa Penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaanPenduduk yang bersangkutan setelah adanya penetapan Pengadilan Negen yangtelah memperoleh kekuatan hukum tetap;Menimbang, bahwa di dalam buku Pedoman Teknis Administrasi dan TeknisPeradilan Perdata Umum Balitbang

Kesejahteraanpada Balitbang Propinsi Jawa Timur bersamasama dengan saksi Ir. MARKUS PATIUNG,MP, Ir. MARSUDI, MPd dan Ir.

Kecamatan sawahan Surabaya sebesar Rp. 150.000.000, ;Bahwa 1 bulan kemudian saksi diundang terdakwa utuk mengikuti pengarahan tentangbantuan dana hibah P2SEM di Batu, intinya bagaimana melaksnakan danmempertanggungjawaban bantuan dana hibah P2SEM ; Bahwa selanjutnya saksi diminta membuka rekening penerimaan bantuan dana hibahP2SEM, kemudian saksi membuka rekening Bank Jatim atas nama LILIKBahwa setelah menyerahkan persyaratan pengajuan dana bantuan hibah P2SEM, saksidipanggil terdakwa dikantornya di Balitbang

Saksi LILIK HARIYANTO, ST ; n= nne nnnBahwa kenal dengan terdakwa tapi tidak ada hubungan dengan keluarga tedakwa ;Bahwa kedudukan saksi di lmbaga OASE adalah sebagai Ketua lembaga ; Bahwa saksi mengetahui dari saksi MARSUDI kalau ada dana bantuan hibah P2SEMdari Propinsi Jawa Timur, kemudan saksi dikenalkan dengan terdakwa di balitbang JaimBahwa selanjutnya saksi membentuk LSM OASE , lalu saksi membuat 2 proposalpengajuan dana hibah masingmsing untuk kegiatan ;1.

AQ SUSILOWATI,MM. dengan menerangkan identitasnya secara lengkap, terhadap apa yangdisampaikan orang tersebut ternyata sesuai dengan identitas sebagai Terdakwa dalam SuratDakwaan Penuntut Umum, sehingga tidak ada kekeliruan orang (Error in Persona) yangdiajukan Penuntut Umum karena sudah sesuai dengan yang dimaksud dalam isi Surat Dakwaan.Menimbang, bahwa sesuai identitas terdakwa yang disebutkan diatas bahwa statusterdakwa adalah sebagai Pegawai Negeri di kantor BALITBANG Propinsi JATIM dan terakhirmenjabat

Menimbang, bahwa sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 29 Junil989Nomor: 813/K/Pid./1989 dalam pertimbangan hukumnya menyebutkan :Bahwa unsur Menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi cukupdinilai dari kenyataan yang terjadi atau dihubungkan dengan perilaku terdakwa sesuaidengan kewenangan yang dimilikinya karena jabatan atau kedudukan ;Menimbang, bahwa dari pendapat ahli diatas dikaitkan dengan fakta hukum diatas yangmenyatakan bahwa Terdakwa sebagai Pegawai Negeri pada BALITBANG

KTP, Kartu Keluarga dan ljazah serta untuk menghidari bebandan kurang percaya diri dalam setiap kesempatan mengisi formulir dengannama yang tidak sesuai dengan aslinya;Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalildalil permohonannya,Pemohon telah mengajukan buktibukti surat yang diberi tanda P1 sampaidengan P5, dan 2 (dua) orang saksi, yaitu saksi VITALIS MORI, SE dan EVAMEGA LESTARI;Menimbang, bahwa Buku Il Mahkamah Agung RI tentang Pedoman danTeknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum, Balitbang

tertanggal 13 April 2020; :Menimbang, bahwa mengenai Pencabutan Gugatan tidak diatur dalamHIR atau RBg, namun dalam Pasal 271 dan Pasal 272 Rv disebutkan bahwaHal 10 dari 11 Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2020/PN PipGugatan dapat dicabut secara sepihak apabila Tergugat belum memberikanjawaban tetapi jika Tergugat sudah memberikan jawaban maka pencabutanperkara harus mendapat persetujuan Tergugat (diambil dari Pedoman TeknisAdministrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum Edisi 2007 yangdikeluarkan oleh Balitbang

tujuan Pemohon ingin pengurangan nama anakPemohon tersebut dari Delvin Samuel Ardi Putra menjadi Delvin Samuel;Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 112/Pdt.P/2021/PN PtkMenimbang, bahwa untuk membuktikan dalil dalil permohonannya,dipersidangan pemohon telah mengajukan buktibukti surat bertanda P1sampai dengan P4 dan 2 (dua) orang saksi, yaitu : saksi Lie Khim Tet dan saksiTati Juliati;Menimbang, bahwa Buku II Mahkamah Agung RI tentang Pedoman danTeknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum, Balitbang

dalildalil permohonannya,dipersidangan pemohon telah mengajukan buktibukti surat yang diberi tandaP1 sampai dengan P5, dan 2 (dua) orang saksi, yaitu saksi Purnawarman danWahyu saputra;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 56 ayat (1) UndangUndangNomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwaPencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan PengadilanNegeri tempat Pemohon,;Menimbang, bahwa di dalam buku Pedoman Teknis Administrasi danTeknis Peradilan Perdata Umum Balitbang

Pemohon diberi izinuntuk memperbaiki kekeliruan penulisan nama anak pemohon pada Akta kelahirannya yangsemula tertulis Aulia Thalita Rahmania seharusnya Aulia Rahmania ( tanpa Thalita);Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya tersebut, pemohon telahmengajukan buktibukti surat yang diberi tanda P1 sampai dengan P4 dan 2 ( dua ) orangsaksi yaitu saksi Zakaria dan Sumiati;Menimbang, bahwa buku II Mahkmah Agung RI tentang pedoman dan tehnisAdministrasi dan Tehnis Peradilan Perdata Umum, Balitbang

SINTA AGRO MANDIRI telah ditunjuk olehDinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Nusa Tenggara Barat dalamproyek Pengadaan Bibit Jagung Hibrida Varietas Balitbang Bimaberdasarkan Surat Perjanjian Kontrak NomorProd. TP/027/1844/IX/Dipertabun., tanggal 19 September 2017;2. Bahwa berkaitan dengan pengerjaan proyek pengadaan benih jagungtersebut diatas Penggugat dalam kapasitas Direktur dari CV.

Maskur; Ibu Merlina Cendra Kasih;Bahwa ada pun perjanjian proyek pengadaan benih jagunghibrida varietas balitbang No.Prod.TP/027/1844/X/Dipertabun tanggal 19 September2017 senilai Rp. 17.256.000.000, (tujuh belas milyardua ratus lima puluh enam juta), antara PPK Satker DinasPertanian dan Perkebunan Provinsi NTB selaku pemberikerja dengan Penggugat II (PT.

Foto Copy sesuai asli Risalah pertemuan pembahasan hasil ATTPengadaan Benih Jagung Hibrida Varietas Balitbang pada SatkerDinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun2017, diberi tanda P1;2. Foto Copy sesuai asli Rekening Tahapan No Rekening2020188882, diberi tanda P2;3. Foto Copy sesuai asli Rekening Tahapan No Rekening2020188882, diberi tanda P3;4. Foto Copy dari Foto Copy Bukti Transfer melalui Bank BCAtanggal 15 September 2017, diberi tanda P4;5.

Sinta Agro Mandiri) ditentukan sebagai pemenang tenderproyek Pengadaan Bibit Jagung Hibrida Varietas Balitbang Bima oleh DinasHalaman 47 dari 81 Putusan Perdata Gugatan Nomor 40/Pat.G/2021/PN MtrPertanian dan Perkebunan Provinsi Nusa Tenggara Barat, yang kemudiandibuat Surat Perjanjian Kerja (SPK) No.

SINTA AGRO MANDIRI telahditunjuk oleh Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi NusaTenggara Barat dalam proyek Pengadaan Bibit Jagung HibridaVarietas Balitbang Bima berdasarkan Surat Perjanjian KontrakNomor : Prod.TP/027/1844/X/Dipertabun., tanggal 19 September2OILT 5Halaman 51 dari 81 Putusan Perdata Gugatan Nomor 40/Pat.G/2021/PN Mtr Bahwa berkaitan dengan pengerjaan proyek pengadaan benihjagung tersebut diatas Penggugat dalam kapasitas Direktur dariCV.

terteradalam Kutipan Akta Kelahirannya dimana semula tertulis SUHERLAN, ditambahHERMAN, sehingga lengkapnya menjadi HERMAN SUHERLAN, dengan alasanagar lebih tertiob administrasi ;Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalildalil permohonannya,Pemohon telah mengajukan buktibukti surat yang diberi tanda P1 sampaidengan P9, dan 2 (dua) orang saksi, yaitu saksi FIRDAUS DULHADI, BE danAGUSRIANTO ;Menimbang, bahwa Buku II Mahkamah Agung RI tentang Pedoman danTeknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum, Balitbang

Penetapan No. 397/Pdt.P/2018/PN.Ptk.Menimbang, bahwa Buku Il Mahkamah Agung RI tentang Pedoman danTeknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum, Balitbang DiklatKumdil MA, Tahun 2007, halaman 44 menentukan Pengadilan Negeri hanyaberwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal ituditentukan oleh peraturan perundang undangan;Menimbang, bahwa selaras dengan hal itu Pasal 52 ayat (1) jo.

sebagaimanatersebut di atas ;Menimbang, bahwa setelah mencermati uraian permohonan yang padapokoknya adalah mohon penetapan Akte Kematian orangtua Pemohon yangbernama TJANDRA HALIM;Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalildalil permohonannya,Pemohon telah mengajukan buktibukti surat yang diberi tanda P1 sampaidengan P9, dan 2 (dua) orang saksi, yaitu saksi TONI HALIM dan saksiRAMADHANI;Menimbang, bahwa Buku II Mahkamah Agung RI tentang Pedoman danTeknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum, Balitbang

Negeri Pontianak agar Pemohon diberi izinuntuk menggant nama pemohon pada Kutipan Akta kelahirannya yang semula atas namaSuherman Alias Djan Su diperbaiki/diganti menjadi Suherman;Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya tersebut, pemohon telahmengajukan buktibukti surat yang diberi tanda P1 sampai dengan P3 dan 2 ( dua ) orangsaksi yaitu saksi Rukmana dan H Salam Jali;Menimbang, bahwa buku II Mahkmah Agung RI tentang pedoman dan tehnisAdministrasi dan Tehnis Peradilan Perdata Umum, Balitbang

1A Khusus telah mengirimkan surat kepada Pemohon Nomor: W6Ul/ /HM.00/X/2018, tertanggal 15 Oktober 2018, yang isinya bahwa Pemohon dimintauntuk menambah panjar biaya perkara sejumlah Rp.. 80.000, (delapan puluh riburupiah), namun sampai batas waktu yang ditentukan Pemohon tidak menyetor biayaperkara yang dimaksud, sehingga perlu disikapi agar penyelesaian perkara ini tidakberlarutlarut ;Menimbang, bahwa dalam hal ini Buku Il Pedoman Teknis Administrasi danTeknis Peradilan Perdata Umum, Penerbit Balitbang

membuktikan dalildalil permohonannya,dipersidangan pemohon telah mengajukan buktibukti Surat yang diberi tanda P1sampai dengan P5, dan 2 (dua) orang saksi, yaitu saksi Suparman dan Rosdi;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 56 ayat (1) UndangUndang Nomor23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa Pencatatanperubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempatPemohon;Menimbang, bahwa di dalam buku Pedoman Teknis Administrasi dan TeknisPeradilan Perdata Umum Balitbang

yang tertera pada Kutipan AktaKelahiran Pemohon adalah tahun 1987 sedangkan yang sebenarnya adalahTahun 1988;Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalildalil permohonannya,dipersidangan pemohon telah mengajukan buktibukti Surat yang diberi tandaHalaman 4 dari 7 Penetapan Nomor 744/Pdt.P/2019/PN PtkP1 sampai dengan P8, dan 2 (dua) orang saksi, yaitu saksi Gou Mui Cing danEfry ;Menimbang, bahwa menurut Buku Il Mahkamah Agung RI tentangPedoman dan Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum,Balitbang

ini dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini;Tentang Pertimbangan HukumnyaMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalahsebagaimana yang telah diuraikan diatas;Menimbang, bahwa Hakim akan memeriksa apakah Pengadilan NegeriPariaman berwenang secara absolut untuk memeriksa permohonan ini;Halaman 4 Penetapan Nomor 49/Pdt.P/2020/PN PmnMenimbang, bahwa menurut Buku II Mahkamah Agung RI tentangPedoman dan Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum,Penerbit Balitbang