Ditemukan 269342 data
47 — 33 — Berkekuatan Hukum Tetap
Mengabulkan gugat bantahan dari Pembantah seluruhnya;2. Menyatakan Pembantah adalah Pembantah yang jujur dan benar;3. Menyatakan Pembantah (Ny. Tinawati) adalah pemilik dari tanah danbangunan yang terletak di Jalan Arjuna Nomor 11 A Bandung, KelurahanHalaman 2 dari 8 hal. Put. Nomor 379 PK/Pdt/2018Ciroyom, Kecamatan Andir, berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 1208,Gambar Situasi Nomor 7419/1996, tanggal 17 Juli 1996, luas 760 M?:4.
Menolak bantahan Termohon Peninjauan Kembali/dahuluPembantah sebagaimana teregister dalam perkara Nomor01/Pdt.Bant/2002/PN Bdg., untuk seluruhnya atau setidaktidaknyamenyatakan bantahan tersebut tidak dapat diterima (niet ontvankelijkeverklaard);Halaman 4 dari 8 hal. Put. Nomor 379 PK/Pdt/20182. Menyatakan bahwa Termohon Peninjauan Kembali/dahuluPembantah adalah Pembantah yang tidak benar atau tidak baik;3.
Tinawati, JohannesTimiharja, Jani Timihar dan Juliawati Timiharja, mengajukan bantahan yaitumengajukan perkara a quo terdaftar dibawah Nomor 01/Pdt/Bant/2002/PN.Bdgyang diakhiri dengan putusan Perdamaian;Bahwa dalam putusan Perdamaian tersebut Pemohon PeninjauanKembali i.c. Arno Suwarno yang semula merupakan pihak dalam perkara Nomor277/Pdt/G/1990/PN.Bdg maupun dalam perkara Nomor 305/Pdt/G/1990/PN.Bdg,tidak diikut sertakan dalam perdamaian tersebut;Halaman 5 dari 8 hal. Put.
., tanggal 26 Maret 2002MENGADILI SENDIRI:Dalam Pokok Perkara: Menolak bantahan Pembantah untuk seluruhnya; Menghukum Para Termohon Peninjauan Kembali untuk membayarbiaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalamtingkatpeninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus riburupiah);Halaman 6 dari 8 hal. Put. Nomor 379 PK/Pdt/2018Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakimpada hari Kamis, tanggal 28 Juni 2018 oleh Soltoni Mohdally, S.H., M.H.
131 — 80 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pati untuk mengirimkan1 (satu) eksemplar turunan putusan dalam perkara ini kepada KepalaKantor Pertanahan Kabupaten Pati sebagai dasar hukum peralinan hakmenjadi atas nama semula Witdho Harijanto, hal mana apabila objeksengketa telah dirubah nama;Menyatakan balik nama SHM Nomor 02009 menjadi atas nama WitdhoHarijanto kembali dapat dilaksanakan dengan atau tanpa bantuan ParaTerlawan;Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan lebih dahulu(uitvoerbaar bij voorraad) meskipun ada verzet (bantahan
130 — 44
Satrio Kav. 35Jakarta 12940, selanjutnya disebut sebagai Terbandingsemula Terbantah;Pengadilan Tinggi tersebut ;Setelan membaca berkas perkara tanggal 25 Juni 2018 Nomor275/Pdt/2018/PT SMG dan suratsurat yang bersangkutan dengan perkaratersebut;TENTANG DUDUK PERKARAMenimbang, bahwa Penggugat dengan surat Bantahan tanggal 3 Januari2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan NegenWonosobo pada tanggal 3 Januari 2018 dalam register Nomor : 1/Pdt.BTH/2018/PN.
Wsb, telah mengajukan bantahan sebagai berikut:1.
Menghukum TERLAWAN untuk membayar biaya perkara yang timbulkarenanya.SUBSIDAIRBila Pengadilan Negeri Wonosobo berpendapat lain, demi peradilanyang baik mohon keputusan yang seadiladilnya berdasarkan hukum.Menimbang, bahwa terhadap Bantahan Pembantah tersebut, Terbantahmengajukan jawaban secara tertulis tanggal 11 April 2018, yang isinya sebagaiberikut :1. Bahwa pada awalnya PELAWAN menawarkan diri untuk menjalin kerjasamadengan TERLAWAN untuk memasarkan produkproduk TERLAWAN;2.
Menghukum PELAWAN untuk membayar seluruh biaya perkara yangtimbul dalam perkara ini;Menimbang, bahwa atas bantahan Pembantah tersebut PengadilanNegeri Wonosobo telah menjatunkan putusan tanggal 7 Mei 2018 Nomor1/Pdt.Bth/2018/PN Wsb. yang amarnya sebagai berikut:7. Menyatakan Bantahan Pembantah tidak dapat diterima (niet ontvankelijkverklaard);2.
13 — 5 — Berkekuatan Hukum Tetap
Gugatan bantahan Pembantah ini didasarkan pada bukti yang otentik dankuat menurut hukum maka putusan dalam perkara ini dapat dijalankanterlebih dahulu walaupun ada bantahan, bandingan maupun kasasi (putusanserta merta) ;bahwa berdasarkan halhal tersebut di atas Pembantah mohon kepadaPengadilan Negeri Palembang agar terlebih dahulu meletakkan sita jaminanatas obyek sengketa dan selanjutnya menuntut kepada Pengadilan NegeriHal. 3 dari9 hal. Put.
Menerima dan mengabulkan gugatan bantahan Pembantah untukseluruhnya;2. Menyatakan bahwa Pembantah adalah Pembantah yang baik dan benar;3. Menyatakan bahwa sebidang tanah seluas 2.000 M2 yang terletak dijalanSultan Mahmud Badaruddin Il (Jl.
Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankam terlebih dahuluwalaupun ada bantahan, bandingan maupun kasasi (putusan serta merta) ;7. Menghukum Terbantah WV,V,V1LVILVII dan X untuk mentaati putusan ini ;8. Menghukum Terbantah , Il dan Ill untuk membayar biaya perkara secaratanggung renteng ;Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Terbantah , Il, Ill, NVdan IX mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dailildalil sebagaiberikut :1.
Bahwa Terbantah , Il, Ill, W dan X menolak bantahan Pembantah, karenabantahan Pembantah kurang pihaknya, dimana : Ahliwaris dari Terbantah ada 11 (sebelas) orang, sedangkan yangdigugat hanya 6 (enam) orang.Hal. 4 dari9 hal. Put. No.2254 K/PDT/201 1 Ahliwaris dari Terbantah Il ada 7 (tujuh) orang, sedangkan yang digugathanya 6 (enam) oraang. dan ahliwaris dari Terbantah IX bukan Terbantah IV, tetapi termasukseluruh ahliwaris Terbantah , Il, dan Ill ;2.
Putusan Pengadilan TinggiPalembang No. 56/PDT/2005/PT.PLG tanggal 14 Desember 2005 jo.Putusan Mahkamah Agung RI No.1853 K/Pdt/2006 tanggal 16 Agustus 2006putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap, sedangkanPembantah mendapat Pengoperan dari Terbantah VII, seharusnyaPembantah mengajukan perkara ini bukan berupa bantahan, tetapi harusdiajukan berupa gugatan yang diajukan terhadap Terbantah VII sendiri ;Bahwa terhadap bantahan tersebut Pengadilan Negeri Palembang telahmenjatuhkan putusan
64 — 51
70 — 45 — Berkekuatan Hukum Tetap
Nomor 2111 K/Pdt/2019Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,Pelawan dalam perlawanannya memohon kepada Pengadilan Negeri Jambiuntuk memberikan putusan sebagai berikut:1.2.3.Mengabulkan bantahan Pembantah untuk seluruhnya;Menyatakan bahwa Pembantah adalah beritikad baik;Menyatakan batal demi hukum dan tidak mengikat Penetapan EksekusiPengadilan Negeri Jambi No. 12
Menolak bantahan Pelawan untuk seluruhnya;3.
Nomor 2111 K/Pdt/20193.Membebankan biaya perkara kepada Para Termohon Kasasi/ParaTerbanding/ Para Terbantah;Mengadili Sendiri1.2.3.Mengabulkan bantahan Pembantah untuk seluruhnya;Menyatakan bahwa Pembantah adalah beritikad baik;Menyatakan batal demi hukum dan tidak mengikat Penetapan EksekusiPengadilan Negeri Jambi No. 12/Eks/2017/PN Jmb;. Menyatakan batal demi hukum Perjanjian Hutang Piutang tertanggal 06April 2009 Adendum Perjanjian Tertanggal 15 Januari 2010 yang di buatNotaris H.
48 — 11 — Berkekuatan Hukum Tetap
., tanggal 31 Maret 2010, yang dimohonkanbanding tersebut;Mengadili Sendiri:Dalam Eksepsi: Menolak eksepsi Terbantah;Dalam Pokok Perkara: Menolak bantahan Pembantah seluruhnya; Menghukum Terbanding semula Pembantah untuk membayar biayaperkara pada kedua tingkat Pengadilan yang dalam tingkat bandingditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);Menimbang, bahwa amar Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 717K/Pdt/2014, tanggal 22 September 2015, yang telah berkekuatan hukumtetap tersebut
Mengabulkan bantahan Pemohon Penijauan Kembali seluruhnya;2.
Agung RepubiikIndonesia berpendapat lain, kami mohon Putusan yang seadiladilnya;Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut,Termohon Peninjauan Kembali tidak mengajukan kontra memori peninjauankembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan tersebut MahkamahAgung berpendapat:Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena tidak terdapatkekhilafan atau kekeliruan nyata dalam putusan Judex Juris yang yangmenolak kasasi Pembantah dan putusan Pengadilan Tinggi Jakarta yangmenolak bantahan
Pembantah/Pemohon Peninjauan Kembali;Bahwa obyek bantahan telah disita berdasarkan putusan yang telahberkekuatan hukum tetap dan ternyata merupakan harta bersama dengansuami Pembantah;Bahwa suami Pembantah telah ditetapkan sebagai pihak yangdihukum untuk memenuhi kewajibannya, oleh sebab itu harta bersama dapatmenjadi pemenuhan kewajiban suami Pembantah berdasarkan putusanberkekuatan hukum tetap;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, makapermohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh
60 — 17 — Berkekuatan Hukum Tetap
MENTERIKESEHATAN, berkedudukan di Jalan Rasuna Said Blok X5 Kavling 49, Jakarta Selatan;Para Termohon Kasasi;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,Pembantah dalam gugatan bantahannya memohon kepada Pengadilanuntuk memberikan putusan sebagai berikut:Ts2.Mengabulkan bantahan Pembantah seluruhnya;Menyatakan demi hukum Pembantah adalah Pembantah yang baik danbenar;:
Apabila Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berpendapat lain, mohonputusan yang seadiladilnya (ex aequo et bono);Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Terbantah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:Pembantah bukan pihak yang berkepentingan dan bukan secaranyata telah dirugikan oleh Putusan Nomor 87/Pdt.G/2008/PNJkt.Pst., juncto Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor83/Pdt/2009/PT DKI., juncto Mahkamah Agung Nomor 2975K/PDT/2009;Bahwa sehingga Pembantah tidak mempunyai /ega/ standing dalampengajuan bantahan
a quo;Bahwa terhadap gugatan bantahan tersebut telah dinyatakan tidakHalaman 2 dari 6 hal.
Pst., tanggal 21 Februari 2012, yang amarnyasebagai berikut:Dalam Eksepsi: Mengabulkan eksepsi Terbantah ; Menyatakan Pembantah tidak berkepentingan bertindak sebagaipihak dalam perkara ini;Dalam Pokok Perkara: Menyatakan gugatan bantahan Pembantah tidak dapat diterima; Membebankan Pembantah membayar biaya perkara sebesarRp591.000,00 (lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);Kemudian putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Jakartadengan Putusan Nomor 372/PDT/2012/PT DKI., tanggal 8 Januari
Mengabulkan bantahan Pembantah untuk seluruhnya;2. Menyatakan demi hukum Pembantah adalah Pembantah yangbaik dan benar:3. Menyatakan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2975K/PDT/2009 juncto Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor83/Pdt/2009 juncto Putusan Pengadilan Negeri Jakarta PusatNomor 87/Pdt.G/2008/PN Jkt. Pst., tidak berkekuatan hukum dantidak dapat dilaksanakan (non eksekutable);4. Menghukum Para Terbantah untuk tunduk dan mentaati putusan ini;5.
86 — 31 — Berkekuatan Hukum Tetap
Yusri Yusuf, yang terletak diJalan Bangka II Nomor 30, RT 08/RW 03, Kelurahan Pela Mampang,Kecamatan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, yang telah adapenetapan eksekusi pengosongan tersebut;Dalam Pokok Perkara:1.23.Mengabulkan bantahan Pembantah seluruhnya;Menyatakan Pembantah adalah Pembantah yang benar;Menyatakan Berita Acara Penyitaan Jaminan (Conservatoir Beslag)Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 130/PDT.G/1995/PN Jkt.Sel.,tertanggal 2 Agustus 1995 atas tanah seluas + 200 m?
beriktikad tidak baik;Atau:Apabila Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berpendapatlain mohon putusan yang seadiladilnya (ex aequo et bono);Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Selatantelah menjatuhkan Putusan Nomor 148/Pdt.Bth/2017/PN Jkt.Sel., tanggal 8November 2017, yang amarnya sebagai berikut:1.Menyatakan Terbantah yang telah dipanggil secara sah dan patut untukmenghadap di persidangan tidak hadir;Menyatakan Pembantah adalah Pembantah yang tidak benar;Menyatakan bantahan
Mengabulkan bantahan Pembantah seluruhnya;2. Menyatakan Pembantah adalah Pembantah yang benar;3. Menyatakan Berita Acara Penyitaan Jaminan (Conservatoir Beslag)Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 130/PDT.G/1995/PN Jkt.Sel.,tertanggal 2 Agustus 1995 atas tanah seluas + 200 m?
karenaJudex facti/Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang menguatkan putusanPengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak salah menerapkan hukum, denganpertimbangan sebagai berikut:Bahwa Para Pembantah bukan Para Pembantah yang baik dan benarkarena berdasarkan Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) diketahuibahwa Perkara Nomor 417/Pdt.G/Bth/2016/PN Jkt.Sel., tersebut sampai saat inimasih dalam proses pemeriksaan kasasi, dimana dalam perkara tersebut, ParaPembantah juga mengajukan bantahannya, oleh karena itu bantahan
87 — 46 — Berkekuatan Hukum Tetap
Nomor 1025 K/Pdt/2017benar, resmi dan sah kepada Pemohon Dalam Bantahan;Bahwa baik Pemohon Dalam Bantahan maupun Kuasa Hukum PemohonDalam Bantahan tidak pernah menerima dengan benar dan resmi SuratPemberitahuna Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta a quo (vide BuktiP2 perihal Surat Pemberitahuan putusan yang tidak ditandatangani olehKuasa Hukum Pembantah Dalam Bantahan);Bahwa mengenai penjelasan bahwa Surat Putusan Pengadilan TinggiDKI Jakarta a quo telah disampaikan juga kepada Kantor Kelurahanadalah
Kemudian oleh PemerintahNegara RI direlokasi dari PT PANN (Persero) kepada PT Djakarta Lloyd(Persero) (in casu Pembantah Dalam Bantahan) (vide Bukti P7);Bahwa dengan demikian terbukti juga kalau pembuatan seluruh kapallaut Caraka Jaya Niaga Ill tidak dibiayai dari uang hasil usahaPembantah Dalam Bantahan. Karenanya secara hukum seluruh kapallaut Caraka Jaya Niaga Ill tersebut adalah bukan milik PembantahDalam Bantahan;3.10.
KM Semarang Caraka Jaya Niaga MI35 Hull NumberDKD/1230/JKT adalah sita eksekusi yang salah dan keliru.Karenanya dimohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusatagar sudi demi hukum untuk membatalkan Penetapan SitaEksekusi untuk seluruhnya;Mengenai Pembantah Dalam Bantahan sudah mengajukanPermohonan Peninjauan Kembali terhadap Putusan Pengadilan TinggiDKI Jakarta a quo;Bahwa guna melindungi dan menjaga hak dan kepentingan hukumPembantah Dalam Bantahan, maka Pembantah Dalam Bantahan sudahmengajukan Permohonan
putusan sebagaiberikut:1.Menyatakan Pembantah Dalam Bantahan adalah Pembantan DalamBantahan yang benar menurut hukum;2.
Menerima Bantahan Pembantah Dalam Bantahan untuk seluruhnya;3.
128 — 47
Menolak bantahan Pembantah untuk seluruhnya ;3. Menghukum Pembantah membayar biaya perkara sebesar Rp.1.901.000,- (satu juta sembilan ratus satu ribu rupiah
;Bahwa baik Pemohon Dalam Bantahan maupun Kuasa Hukum PemohonDalam Bantahan tidak pernah menerima dengan benar dan resmi SuratPemberitahuna Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta a luo (vide BuktiP2 perihal Surat Pemberitahuan putusan yang tidak ditandatangani olehKuasa Hukum Pembantah Dalam Bantahan) ;Bahwa mengenai penjelasan bahwa Surat Putusan Pengadilan Tinggi DKIJakarta a quo telah disampaikan juga kepada Kantor Kelurahan adalahpenjelasan yang tidak jelas relevansinya, Oleh karena Pemohon DalamBantahan
Karenanya Terbantah Dalam Bantahan belum tepat mintaPenetapan Aanmaning a quo.
DjakartaLloyd (Persero) (in casu Pembantah Dalam Bantahan) (vide Bukti10Bahwa dengan demikian terbukti juga kalau pembuatan seluruh kapal lautCaraka Jaya Niaga III tidak dibiayai dari uang hasil usaha PembantahDalam Bantahan.
Karenanya dimohon kepadaPengadilan Negeri Jakarta Pusat agar sudi demi hukum untukmembatalkan Penetapan Sita Eksekusi untukseluruhnya Mengenai Pembantah Dalam Bantahan sudah mengajukan PermohonanPeninjauan Kembali terhadap Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta a4 Bahwa guna melindungi dan menjaga hak dan kepentingan hukumPembantah Dalam Bantahan, maka Pembantah Dalam Bantahan sudahmengajukan Permohonan Peninjauan Kembali kepada Mahkamah Agung RIterhadap Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta a quo
Dalam Bantahan adalah Pembantan DalamBantahan yang benar menurutMenerima Bantahan Pembantah Dalam Bantahan untuk seluruhnya ;Menyatakan Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor : 323/PDT.2009/PT.DKI tanggal 19 November 2009 No.
103 — 35 — Berkekuatan Hukum Tetap
Eks/2013/PN ng, juncto Nomor193/Pdt.G/2001/PN Tng, tanggal 16 Mei 2016 tersebut:Dalam Pokok Perkara:Primair1.Mengabulkan bantahan Para Pembantah untuk seluruhnya;2. Menyatakan Para Pembantah adalah Para Pembantah yang benar;Halaman 3 dari 8 hal.Put. Nomor 976 K/Pdt/20193. Menyatakan Penetapan Nomor 27/PN.Eks/2013/PN Tng, juncto Nomor193/Pdt.G/2001/PN Tng, batal demi hukum;4.
Bantahan Para Pembantah tidak jelas (obscuur libe!),2. Udah pernah diputus (nebis in idem),3. Error in persona (diskualifikasi atau gemis aanhoedanigheia),Bahwa terhadap gugatan tersebut dinyatakan tidak dapat diterima olehPengadilan Negeri Tangerang dengan Putusan Nomor 377/Pdt.Bth/2016/PNTng, tanggal 6 Maret 2017, yang amarnya sebagai berikut:Dalam Eksepsi: Menerima eksepsi Para Terbantah;Dalam Pokok Perkara:1. Menyatakan bantahan Para Pembantah tidak dapat diterima;2.
telahmengajukan kontra memori kasasi tanggal 15 Oktober 2018 yang padapokoknya menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi;Menimbang, setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal22 Januari 2018 dan kontra memori kasasi tanggal 15 Oktober 2018dihubungkan dengan pertimbangan Judex Facti dalam hal ini PengadilanTinggi Banten, Mahkamah Agung berpendapat ternyata putusan Judex Factitidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut: Bahwa untuk dapat dibenarkannya suatu bantahan
pihak ketiga terhadapeksekusi putusan Pengadilan maka pihak Pembantah adalah pemilik sahatas tanah objek eksekusi, status mana tidak terbukti adanya dalambantahan a quo; Bahwa selain itu Pemohon Kasasi III/Pembantah III adalah ahli warisalmarhum Nio Kim Lian, pihak dalam perkara sebelumnya yaitu Nomor72 PK/Pdt/2010 sehingga Pemohon Kasasi Ill pinhak berperkara dankarena itu tidak dapat mengajukan bantahan pihak ketiga; Bahwa oleh karena Para Pembantah tidak mempunyai bukti kepemilikanyang bersifat
objek sengketa, sementara kepemilikanTerbantah adalah berdasarkan putusan Pengadilan yang telah BHT(berkekuatan hukum tetap) yaitu Putusan Pengadilan Negeri TangerangNomor 193/Pdt.G/2003/PN Tng, tanggal 24 Januari 2002 juncto PutusanPengadilan Tinggi Bandung Nomor 133/Pdt/2002/PT BDG, tanggal 13Mei 2002 juncto Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor 2693K/Padt/2002 tanggal 31 Agustus 2005 juncto Putusan Peninjauan KembaliMahkamah Agung RI Nomor 72 PK/Pdt/2010 tanggal 4 November 2010,maka sudah tepat bantahan
23 — 13 — Berkekuatan Hukum Tetap
IMAN BIN SANAM, bertempat tinggal di Jalan Kepa Duri,RT.002/012, Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat;Turut Termohon Kasasi dahulu Pembantah I/Turut Terbanding;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan;Menimbang, bahwa dari suratsurat tersebut ternyata bahwa sekarangPemohon Kasasi dan Turut Termohon Kasasi dahulu sebagai Pembantah II danPembantah , telah mengajukan bantahan terhadap Termohon Kasasi dahulusebagai Terbantah di muka persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Barat padapokoknya
Iman bin Sanamdan Darianus Lungguk Sitorus tersebut; Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkaradalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);Adapun alasanalasan Pembantah mengajukan bantahan tersebut adalahsebagai berikut:1.Bahwa Pembantah dan Pembantah II adalah sebagai pemilik yang sahatas tanah berikut bangunan rumah di atasnya yang terletak di Jalan Asem RT.001/RW.012, Kelurahan Duri Kepa, Kecamatan Kebon Jeruk, JakartaBarat, berdasarkan Hak Milik Adat
Putusan Nomor 438 K/Pdt/2014dalam bantahan ini dengan menetapkan menangguhkan pelaksanaanpenetapan eksekusi;Bahwa berdasarkan halhal tersebut di atas Penggugat mohon kepadaPengadilan Negeri Jakarta Barat agar memberikan putusan sebagai berikut:1. Menerima dan mengabulkan bantahan dari Pembantah untuk seluruhnya;2. Menyatakan Pembantah adalah Pembantah yang benar;3.
Menyatakan bantahan Pembantah Nomor 1040/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Bar.,tanggal 18 Desember 2010 tidak dapat diterima;2. Menyatakan Pembantah adalah Pembantah yang tidak benar;Hal. 6 dari 10 hal. Putusan Nomor 438 K/Pdt/20143.
Putusan Nomor 438 K/Pdt/2014Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan tersebut Mahkamah Agungberpendapat:Bahwa alasanalasan kasasi tidak dapat dibenarkan, karena menelitidengan saksama Memori Kasasi tertanggal 7 Juni 2013, dihubungkan denganpertimbangan Putusan Judex Facti yang menyatakan bantahan Pembantahtidak dapat diterima, ternyata tidak salah dalam menerapkan hukum dan telahmemberi pertimbangan yang cukup;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyatabahwa Putusan Judex
192 — 79 — Berkekuatan Hukum Tetap
Dan dalam rangka melaksanakan isi Sertifikat HakTanggungan Peringkat Pertama Nomor 192/2008 tanggal 11 Februari 2008Juncto Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 6/2008, tanggal 29 Januari2008 dalam perkara eksekusi Penetapan Pengadilan Negeri Kelas IA BaleBandung Nomor 22/PDT.EKS/SHT/2010/PN BB ditetapkan di Bale Endah,Kabupaten Bandung pada hari: Torot tanggal 21 Mei 2010, hingga putusanatas perkara bantahan ini di Pengadilan Negeri Kls IA Bale Bandungdiputus dan mempunyai kekuatan hukum tetap dan
pasti:Dalam Pokok Perkara:Menerima dan mengabulkan bantahan Pembantah secara keseluruhan;Menyatakan Pembantah adalah Pembantah yang benar dan beriktikadbaik;Menyatakan Surat Kuasa Khusus permohonan pelaksanaan eksekusitanggal 19 Maret 2010 yang tidak ada aslinya tidak mempunyai kekuatanhukum:;Menyatakan Surat Kuasa Khusus permohonan pelaksanaan eksekusitanggal 19 Maret 2010, tidak mempunyai kekuatan hukum;Menyatakan permohonan pelaksanaan eksekusi Nomor 23/KAPEKS/IV/2010, tanggal 30 April 2010 tidak
Dan dalam rangka melaksanakan isi SertifikatHak Tanggungan Peringkat Pertama Nomor 192/2008 tanggal 11Februari 2008 juncto Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 6/2008,tanggal 29 Januari 2008, dalam perkara eksekusi Penetapan PengadilanNegeri Kelas IA Bale Bandung Nomor 22/PDT.EKS/SHT/2010/PN BBditetapkan di Bale Endah, Kabupaten Bandung pada hari: Torot tanggal21 Mei 2010, hingga putusan atas perkara bantahan ini di PengadilanNegeri Kls IA Bale Bandung diputus dan mempunyai kekuatan hukumtetap dan
Pembantah nebis in idem, Bahwa bantahan Pembantah tidak jelas (obscuur libe/);Bahwa terhadap gugatan bantahan tersebut Pengadilan Negeri BaleBandung telah memberikan Putusan Nomor 07/Pdt.Bth/2017/PN Blb tanggal23 Agustus 2017, yang amarnya adalah sebagai berikut:Dalam Eksepsi: Menolak eksepsi Terbantah;Dalam Provisi: Menolak permohonan provisi Pembantah;Dalam Pokok Perkara: Menyatakan gugatan bantahan Pembantah tidak dapat diterima; Menghukum Pembantah untuk membayar biaya perkara sejumlahRp1.311.000,00
Nomor 629 K/Pdt/2020Menolak eksepsi Terbantah untuk seluruhnya;Dalam Pokok Perkara:1.2.Menerima dan mengabulkan bantahan Pembantah secara keseluruhan;Menyatakan Pembantah adalah Pembantah yang benar dan beriktikadbaik;Menyatakan Surat Kuasa Khusus permohonan pelaksanaan eksekusitanggal 19 Maret 2010 yang tidak ada aslinya tidak mempunyai kekuatanhukum:;Menyatakan Surat Kuasa Khusus permohonan pelaksanaan eksekusitanggal 19 Maret 2010, tidak mempunyai kekuatan hukum;Menyatakan permohonan pelaksanaan
37 — 14 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pasar Pulau Payung) Nomor17, samping Koperasi Swamitra, Kota Dumai;Turut Termohon Kasasi:;Mahkamah Agung tersebut;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan, ParaPembantah dalam gugatan bantahannya memohon kepada PengadilanNegeri Dumai untuk memberikan putusan sebagai berikut:Dalam Provisi:Menangguhkan proses pelaksanaan eksekusi putusan sebagaimanadimaksud dalam Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kelas IA DumaiNo.14/Pen.Pdt.G/2017/PN.Dum tertanggal 19 Juni 2017, sampai perkaragugatan bantahan
Mengabulkan gugatan bantahan Para Pembantah untuk seluruhnya;3.
Menyatakan Putusan Pengadilan Negeri Dumai Nomor14/Pdt.G/2011/PN.Dum tertanggal 17 Oktober 2011 juncto PutusanPengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 04/PDT/2012/PTR tanggal 2 Maret2012 juncto Putusan Mahkamah Agung Nomor 2138K/Pdt/2012 tanggal20 Mei 2013 tidak dapat dilaksanakan (non executable);Menghukum Turut Terbantah untuk mematuhi putusan dalam perkara ini;Menyatakan putusan perkara ini dapat dilaksanakan secara serta mertadan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad) walaupun diadakan upayahukum, bantahan
Nomor 1690 K/Pdt/2019Menimbang, bahwa terhadap bantahan Para Pembantah tersebutPara Terbantah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya: Pengadilan Negeri Dumai tidak berwenang mengadili perkara a quo(relative exceptie); Gugatan kabur (obscuur libel) dan cacat formil;Bahwa terhadap gugatan bantahan tersebut Pengadilan Negeri Dumaitelah memberikan putusan Nomor 24/Pdt.Bth/2017/PN Dum tanggal 7 Juni2018, yang amarnya sebagai berikut:. Dalam Provisi: Menolak tuntutan provisi Para Pembantah;Il.
Menyatakan Para Pembantah eksekusi adalah Pembantah yang baikdan benar;Mengabulkan bantahan Para Pembantah untuk sebagian;Menyatakan Pembantah adalah pemilik yang sah atas objek tanahperkara seluas + 20 ha (dua puluh hektar) berdasarkan: 6 (enam) lembar kuitansi masingmasing tertanggal 20 Agustus 2012atas nama Jailani, 1 (satu) lembar kuitansi tertanggal 7 September 2012 atas namaSutresno, 1 (satu) lembar kuitansi tertanggal 31 Oktober 2012 atas nama B.Suryadi, 1 (satu) lembar kuitansi tertanggal
41 — 16
Menolak dalil bantahan Pembantah untuk seluruhnya ;3. Menghukum Pembantah untuk membayar biaya perkara ini sebesarRp.341.000,00 (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);Membaca, Risalah Pernyataan Permohonan Banding Nomor 080/SRT.PDT.BDG/2012/PN.JKT.PST. Jo.
saja, fakta demikian membuktikansekalipun yang disita eksekusi adalah tanah Sertifikat Hak Guna BangunanNomor 1440/Gunung Sahari Utara, namun yang dimaksud hanya tanahSertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 1776/Gunung Sahari Utara ;Menimbang, bahwa dengan demikian perbaikan terhadap sita eksekusitanah Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 1440/Gunung Sahari Utaratersebut tidak penting dan tidak membawa akibat hukum apapun, karenanyasudah tepat dan benar pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama yangmenolak bantahan
Pembanding ;Menimbang, bahwa lagi pula mengenai status hukum Pembandingsebagai badan hukum yang sudah dinyatakan pailit dan sudah dibubarkan,kewenangan Pembanding untuk melakukan perbuatan hukum hanya sebatasuntuk membereskan semua urusan perseroan dalam rangkalikuidasi,sedangkan berdasarkan dalildalil dalam bantahan Pembanding, diajukannyabantahan a quo diajukan bukan dalam rangka likuidasi, fakta demikianmembuktikan bahwa bantahan yang diajukan Pembanding tidak berdasarkanhukum atau dengan kata
31 — 12
56 — 28
Dalam Pokok Perkara :Menyatakan Bantahan Pembantah Konvensi Tidak Dapat Diterima (Niet Ontvankelijke verklaard);II. DALAM REKONVENSI ;Menyatakan Bantahan Pembantah Rekonvensi Tidak Dapat Diterima (Niet Ontvankelijke verklaard);III.
berjumlah Rp.291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;Mengadili:- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Pembantah Konpensi/Terbantah Rekonpensi;Dalam Konpensi:- Dalam Eksepsi dan Dalam Pokok Perkara, membatalkan putusan Pengadilan Negeri Tasikmalaya tanggal 28 April 2015 Nomor 07/Pdt.Bth/2015/PN.Tsm. yang dimohonkan banding tersebut;Mengadili Sendiri:Dalam Konpensi:Dalam Eksepsi:- Menolak Eksepsi Para Terbantah untuk seluruhnya;Dalam Pokok Perkara:- Menolak bantahan
Dalam Pokok Perkara:Halaman 2 dari 8 halama Putusan Perkara Nomor 287/PDT/2015/PT.BDG.Menyatakan Bantahan Pembantah Konvensi "Tidak Dapat Diterima(Niet Ontvankelijke verklaara);ll. DALAM REKONVENSI;Menyatakan Bantahan Pembantah Rekonvensi "Tidak Dapat Diterima(Niet Ontvankelijke verklaara);lil.
Jo. pasal 142 RBG.Majelis Hakim Tinggi menilai bahwa ah mengajukan bantahan kepadaPengadilan Negeri Tasikmalaya oR narkan;Menimbang, bahw asarkan pertimbangan tersebut EksepsiLequitur Forum Rei);Pembantah tidak dapat citeraan harus ditolak;one NX mengenai Eksepsi Terbantah karena telahmenyangkut wspokok eSxX Tentang Pokok Perkara:Menimbang, bahwa yang menjadi bantahan Pembantah dalamerkara akan dipertimbangkan bersamasama dengan bantahannya adalah agar Pengadilan Negeri Tasikmalaya memerintahkan
Dalam Rekonpensi: c&Menimbang, bahwa rama ee rekonpensi terhadap Terbantahceed Rekopensi adalah sebagaimana t diatas;Menimbang, bah BRD rchoknve materi bantahan dari PembantahugRekonpensi adalah mer n bantahan balik terhadap adanya bantahandalam konpensi d Sy igus adanya juga tuntutan sebaliknya dari materibantahan dalam ki Si;chirp g, bahwa oleh karena bantahan Pembantah ditolak dengandemi ugian yang dimohonkan oleh Pembantah Rekonpensi tidakb so oleh karena itu. bantahan Pembantah Rekonpensi/Terbantahin
Dalam Konpensi dan Rekonpensi: Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Pembantah Konpensi/Terbantah Rekonpensi ditolak untuk seluruhnnya dan adanya gugatanrekonpensi pada bantahan Pembantah Konpensi oleh karena itu PembantahKonpensi/Terbantah Rekonpensi di Pihak yang kalah, oleh karena itu dihukumHalaman 6 dari 8 halama Putusan Perkara Nomor 287/PDT/2015/PT.BDG.untuk membayar biaya perkara pada Kedua Tingkat Peradilan, untuk TingkatBanding sebagaimana tersebut dalam amar putusan;Menimbang, bahwa berdasarkan
ini;Mengingat UndangUndang Nomor: 20 tahun 1947, UndangUndangNomor: 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta wyperaturan lain yang bersangkutan:Mengadili: Menerima permohonan banding dari nega PembantahKonpensi/Terbantah Rekonpensi; QSDalam Konpensi: CSdst Perkara, membatalkan putusantanggal 28 April 2015 Nomor Dalam Eksepsi dan Dalam Pengadilan Negeri Tasi07/Pdt.Bth/201 SIPN Tottydimohonkan banding tersebut; Dalam Kon DalamEksepsi Para Terbantah untuk seluruhnya;Bi Pokok Perkara:xMenolak bantahan
28 — 19
57 — 51 — Berkekuatan Hukum Tetap
eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:Dalam Eksepsi Terbantah:Bantahan Para Pembantah Tidak Didasarkan Pada Surat Kuasa KhususAtau Setidaktidaknya Bantahan Para Pembantah Telah KontradiktifDengan Surat Kuasa Khusus;1.Bahwa dalam mengajukan Bantahan a quo, Para Pembantah diwakilioleh Kuasa Hukumnya, maka secara hukum Kuasa Hukum ParaPembantah bertindak untuk dan atas nama serta mewakili ParaPembantah prinsipal untuk mengajukan Bantahan a quo haruslahdidasarkan pada Surat Kuasa Khusus, hal tersebut
pun disadari benaroleh Para Pembantah, sehingga di dalam Bantahannya ParaPembantah telah dengan tegas menyebutkan dasar bagi KuasaHukum Para Pembantah bertindak untuk dan atas nama sertamewakili Para Pembantah prinsipal mengajukan Bantahan a quosebagaimana disebutkan oleh Para Pembantah pada halaman 1 s/dhalaman 2 Bantahan Para Pembantah yang dikutip sebagai berikut:Halaman 9 dari 51 hal.Put.
1 Bantahan Para Pembantahmenyatakan:Hal: Bantahan Terhadap Penetapan Sita Eksekusi PengadilanNegeri Jakarta Selatan Nomor 429/Pdt.G/2009/PN.JKT.SEL.tanggal 23 Oktober 2012Dalil angka 2 halaman 3 Posita Bantahan Para Pembantahmenyatakan:2 Bahwa Para Pembantah baru mengetahui adanya upaya dariTerbantah untuk melaksanakan sita eksekusi atas tanahtanahsertifikat dimaksud dalam perkara tersebut, dari seseorang yang tidakdikenal yang menyerahkan copy Penetapan Nomor 429/Pdt.G/2009/PN.Jkt.Sel., tanggal
23 Oktober 2012 tersebut kepadapara penjaga tanahtanah sertifikat dimaksud dalam perkara tersebut,dan memberitahukan tentang rencana sita eksekusi, sehingga ParaPembantah melakukan konfirmasi atas kebenaran info tersebut kePengadilan Negeri Jakarta Selatan;Dalil angka 7 Posita, Bantahan Para Pembantah menyatakan:7 Bahwa kalau pun Terbantah mengakui telah memiliki tanah ExBengkok Amil C.
Khusus yang diberikan oleh Pemberi Kuasakepada Kuasa Hukumnya untuk mengajukan Gugat Bantahan atasPenetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 429/Pdt.G/2009/PN.Jkt.Sel, tertanggal 23 Oktober 2012, hal tersebut terbuktisebagaimana dinyatakan dalam Surat Kuasa Khusus tertanggal 6Februari 2013 yang dikutip sebagai berikut:KHUSUSUntuk mewakili/mendampingi PEMBERI KUASA,:1.