beranggotakan 9 (sembilan)orang anggota yang susunan terdiri atas:Seorang Ketua merangkap anggota;Seorang Wakil Ketua sebagai Ketua Komite Etik merangkap anggota;Seorang Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan merangkap anggota;Seorang Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal merangkap anggota;Seorang Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Dana Pensiun,Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya merangkapanggota;e Seorang Ketua Dewan Audit merangkap anggota;e Seorang anggota yang membidangi edukasi

merupakananggota Dewan Gubernur Bank Indonesia; dane Seorang anggota Exofficio dari Kementerian Keuangan yang merupakanpejabat setingkat eselon I Kementerian Keuangan.Anggota Dewan Komisioner dari huruf a sampai dengan huruf g dipilih oleh DewanPerwakilan Rakyat berdasarkan calon anggota yang diusulkan oleh PresidenPERLINDUNGAN KONSUMEN DAN MASYARAKATUntuk perlindungan Konsumen dan masyarakat, OJK berwenang melakukan tindakanpencegahan kerugian Konsumen dan masyarakat, yang meliputi:e Memberikan informasi dan edukasi

Di samping itu, karenaPengadilan juga mengusung semangat edukasi dan rekayasa sosial perihalpencatatan nikah yakni agar masyarakat lebih patuh terhadap dan/atau tidakmengabaikan aturan yang telah ditetapbkan undangundang, maka MajelisHakim bersepakat menyatakan permohonan Para Pemohon tidak dapatditerima;Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah ini termasuk dalamlingkup bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 jo.

Komunikasi dan edukasi kepada pasien tidak berjalan denganbaik, dan3. Pelaksanaan tindakan medis tidak dilakukan sesuai dengankewenangan klinis tenaga medis yang terlibat.Berdasarkan hasil di atas komite medik merekomendasikan untukdiberikan teguran berupa surat peringatan pertama kepada:1.Dokter PJP (penanggungjawab pasien) : dr. LYDIANURADIANTI, Sp.M2.

Komunikasi dan edukasi kepada pasien tidak berjalan denganbaik, danHalaman 8 dari 25 putusan Nomor 302/PID /2021/PT SBY3. Pelaksanaan tindakan medis tidak dilakukan sesuai dengankewenangan klinis tenaga medis yang terlibat.Berdasarkan hasil di atas komite medik merekomendasikan untukdiberikan teguran berupa surat peringatan pertama kepada :1.Dokter PJP (penanggungjawab pasien) : adr. LYDIANURADIANTI, Sp.M2.

Komunikasi dan edukasi kepada pasien tidak berjalan denganbaik, dan3. Pelaksanaan tindakan medis tidak dilakukan sesuai dengankewenangan klinis tenaga medis yang terlibat.Berdasarkan hasil di atas komite medik merekomendasikan untukdiberikan teguran berupa surat peringatan pertama kepada :1.Dokter PJP (penanggungjawab pasien) : dr. LYDIANURADIANTI, Sp.MHalaman 13 dari 25 putusan Nomor 302/PID /2021/PT SBY2.

Peran pemerintah juga sangat ditekankan di sini untuk lebih masifdalam memberikan edukasi kepada para remaja yang mulai memasuki usiadewasa tentang pentingnya memerhatikan ajaranajaran agama danmenghindari hubungan di luar nikah karena memiliki dampak buruk, tidak hanyakepada dirinya sendiri melainkan juga keluarga dan mengganggu ketertibandan tatanan dalam kehidupan bermasyarakat;Menimbang, bahwa oleh karena itu Hakim berpendapat membiarkanhubungan anak Pemohon (ANAK PEMOHON) dengan calon suaminya

ul> ole erie awleoll I>Artinya: "Menolak kerusakan harus~ didahulukan daripada menarikkemaslahatan.Menimbang, bahwa pemberian dispensasi kawin ini akan membawatanggung jawab besar bagi orangtua calon mempelai untuk memastikan bahwakelak mereka dapat memfasilitasi, memantau, dan membina keduanya dalammenjalani rumah tangganya dengan baik, membantu mereka saat terjadimasalah dalam rumah tangga, memberikan edukasi, serta memberikan arahan,bantuan, dan sokongan materil dan moril bagi para calon mempelai

meringankan: para Terdakwa belum pernah dihukum; para Terdakwa bersikap sopan dan tidak berbelitbelit dipersidangan;Menimbang, bahwa di samping faktafakta yang meringankan di atas, menurutpendapat Majelis dalam negara yang berdasar falsafah Pancasila maksud pemidanaantidak hanya sebagai pembalasan dendam terhadap terdakwa, namun juga merupakan : Unsur Koreksi, yaitu Hakim dalam menjatuhkan putusan harus menerapkankebenaran dan keadilannya ;Halaman 11 dari 13 hal PUT NO:365/PID.Sus/2016/PN.Bls Unsur Edukasi

, bahwa hukuman yang dijatuhkan kepada terdakwa dimaksudkantidak hanya mengoreksi namun bersifat pembinaan dan mendidik terdakwa untukmenjadi anggota masyarakat yang baik di kemudian hari serta tidak lagimelakukan sesuatu kejahatan ; Unsur Preventif, bahwa dengan adanya koreksi dan edukasi diharapkanmasyarakat akan terbuka dan memiliki rasa takut kalau akan melakukankejahatan dan dihukum sesuai kesalahannya.

PU akan kembali menghadap ke Bagian Edukasi PerlindunganKonsumen PT SLV jika ditemukan setoran yang belum diakui selambatlambatnyasampai dengan tanggal 29 Maret 2019. sebagaimanaterdapat pada angka 4 (empat) Berita Acara Pertemuan Edukasi danPerlindungan Konsumen, Tanggal 26 Maret 2019,).Bahwa Kalimat tersebut diatas merupakan fakta hukum yang tidak terbantahkan,perintah Tergugat mengenai Pengembalian Dana sebesar Rp. 917.688.083,(sembilan ratus tujuh belas juta enam ratus delapan puluh delapan ribu

PU akan kembali menghadap ke Bagian Edukasi PerlindunganKonsumen PT SLV jika ditemukan setoran yang belum diakui selambatlambatnyasampai dengan tanggal 29 Maret 2019. sebagaimanaterdapat pada angka 4 (empat) Berita Acara Pertemuan Edukasi danPerlindungan Konsumen, Tanggal 26 Maret 2019,).dikaitkan dengan ketentuan yang digariskan pada Pasal 27 Peraturan OtoritasJasa Keuangan No.1/PJOK.07/ 2013, tanggal 26 Juli 2013, tentang PerlindunganKonsumen Sektor Jasa Keuangan, dan ketentuan yang digariskan

Budi Sukarjo telahmenerima penjelasan dari Bagian Edukasi dan Perlindungan Konsumententang alokasi pembayaran, Alm. Budi Sukarjo telah menerima danmembaca secara jelas Mutasi Rekening 3 (tiga) akun milik Alm. Budi Sukarjodari awal mula pencairan dana sampai dengan bulan Januari 2019, Alm. BudiSukarjo telah memeriksa sesuai dengan setoran yang telah dilakukan selamabahwa Alm.

Berita Acara Pertemuan Edukasi dan Perlindungan Konsumen Tanggal 26Maret 2019.d. Surat Nomor.003/EPK/SLV/IV/2019 tanggal O1 April 2019 perihalPenyelesaian Pengaduan Konsumen.e.

Penjelasan secara rinciatas perhitungan kewajiban yang disampaikan Tergugat dalam Surat Peringatantelah dijelaskan kembali oleh Bagian Edukasi dan Perlindungan KonsumenTergugat kepada Alm.Budi Sukarjo, dan Alm.Budi Sukarjo telah mendapatpenjelasan atas mutasi rekening 3 (tiga) akun pembiayaannya, dan menerimadengan baik penjelasan dari Bagian Edukasi dan Perlindungan Konsumen. Dantidak diketemukan pembayaran oleh Alm.Budi Sukarjo yang tidak diakui olehTergugat.

bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, makaTerdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diriTerdakwa dan dijatuhi pidana ;Menimbang, bahwa menurut pendapat Hakim, dalam Negara Republik Indonesiayang berdasarkan Falsafah Pancasila maksud pemindanaan tidak hanya sebagai saranapembalasan dendam terhadap Terdakwa namun juga memiliki dimensi berupa :e Unsur koreksi, yaitu Hakim dalam menjatuhkan putusan harus menerapkankebenaran dan keadilannya ;e Unsur Edukasi

, bahwa hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwadimaksudkan tidak hanya mengoreksi namun bersifat pembinaan dan mendidikTerdakwa untuk menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari sertatidak lagi melakukan sesuatu kejahatan ;e Unsur Preventif, bahwa dengan adanya koreksi dan edukasi diharapkanmasyarakat akan terbuka dan memiliki rasa takut kalau akan melakukankejahatan dan dijatuhkan hukuman = sesuai dengan tingkat kesalahannya.Dengan demikian hukuman yang dijatuhkan Hakim memiliki daya tangkaltersendiri

kandungnya, dan permohonan perkara inidimaksudkan untuk mewakili anakanak dalam berbuat dihadapan hukum;halaman 10 dari 13 halaman, Penetapan Nomor : 0268/Pdt.P/2019/PA.Kab.MlgMenimbang bahwa dengan demikian, dalam hal kekuasaan atau hakperwalian terhadap anaknya, Pengadilan menilai bahwa permohonan Pemohonsudah selaras dengan maksud ketentuanperundangundangan sertahukumsyar'l, karenanya petitum permohonan Pemohon angka 2 dapat dikabulkan;Menimbang bahwa namun demikian, sebagai bagian dari proses edukasi

menetapkanPemohon dan Pemohon II sebagai orangtua kandung untuk mewakili anaknyabernama : PUPUT MULYASARI, umur 12 tahunmelakukan perbuatan hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan denganmengedepankan asas kepentingan terbaik kedua anak tersebut;Menimbang bahwa terhadap petitum permohonan Pemohon angka 4tentang biaya perkara maka Majelis Hakim memberikan pertimbanganberdasarkan ketentuan Pasal 181 HIR, maka biaya perkara ini dibebankankepada Pemohon;Menimbang bahwa sebagai bagian dari proses edukasi

Harmoni Edukasi;Copy Sertifikat merk produk ELEX MEDIA KOMPUTINDO;Surat Pernyataan Ketersediaan Barang (palsu) dari PT. HARMONIEDUKASI yang ditandatangani oleh Direktur Haryanto nomor001/KETERSEDIAAN BARANGSSI/12/III/2012 produk SoftwarePendidikan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk SDDAK/Blockgrant 2011/2012, matematika, IPA Sains, dan Bahasa Inggrisuntuk CV. BURUNG NURI;Copy NPWP PT ELEX MEDIA KOMPUTINDO terdaftar 01092004;Hal. 8 dari 67 hal. Put.

Harmoni Edukasi sesuai dalam suratpenawaran Nomor BN/67/III/2012 tanggal 14 Maret 2012. Sehingga CV.BURUNG NURI tidak memenuhi syarat/gugur dalam pelelanganpekerjaan dimaksud sesuai dengan surat pernyataan yang telahdiserahkan oleh Terdakwa MOH. NORI;Bahwa terhadap CV. BURUNG NURI sebagai penyedia barangditetapkan oleh Sdr. EKO WAHYUDI, S.E. sebagai pemenang pertama,disamping dua pemenang lainnya yang juga dikendalikan RIZAFEBRIANT, S.K.M. yaitu CV. SATRIYA dan CV.

Dan karena PT Harmoni Edukasi tidak pernah memberikansurat dukungan Nomor 1282/TDI/II/2012 tanggal 138 Maret 2012kepada CV. Burung Nuri alamat desa Pandayangan KecamatanRobatal Sampang dalam tahap penawaran, untuk memenuhiPerjanjian Nomor 027/1117/426.101/2012 tanggal 24 April 2012 danSurat Pesanan Nomor 027/1126/426.101/2012 tanggal 25 April 2013,CV.

Harmoni Edukasi;Copy Sertifikat merk produk ELEX MEDIA KOMPUTINDO;Surat Pernyataan Ketersediaan Barang (palsu) dari PT. HARMONIEDUKASI yang ditandatangani oleh Direktur WHaryanto nomor001/KETERSEDIAAN BARANGSSI/12/III/2012 produk SoftwareHal. 28 dari 67 hal. Put. No. 1727 K/Pid.Sus/201640.41.42.43.44,45.46.47.48.49.50.51.52.53.Pendidikan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk SDDAK/Blockgrant 2011/2012, matematika, IPA Sains, dan Bahasa Inggrisuntuk CV.

(Satu) Lembar Surat pernyataan Lembaga Perlindungan KonsumenSwadaya Masyarakat No.0134 / KET / LPKSM / 02 / 2019 Tanggal27 Februari 20191 (Satu) Lembar Surat keterangan Konsumen Lembaga PerlindunganKonsumen Swadaya Masyarakat No.134/SKK/LPKSM/02/2019Tanggal 27 Februari 20191 (satu) Lembar Surat Kuasa Khusus Lembaga PerlindunganKonsumen Swadaya Masyarakat No.0134 / SKK / LPKSM / 02 / 2019Tanggal 27 Februari 2019 1 (satu) bundel perjanjian Multiguna dengan No.8311011700544 1 (satu) bundel Lembar Edukasi

Satu) Lembar Surat pernyataan Lembaga Perlindungan KonsumenSwadaya Masyarakat No.0134 / KET / LPKSM / 02 / 2019 Tanggal27 Februari 2019 1 (Satu) Lembar Surat keterangan Konsumen Lembaga PerlindunganKonsumen Swadaya Masyarakat No.134/SKK/LPKSM/02/2019 Tanggal27 Februari 2019 1 (Satu) Lembar Surat Kuasa Khusus Lembaga PerlindunganKonsumen Swadaya Masyarakat No.0134 / SKK / LPKSM / 02 / 2019Tanggal 27 Februari 2019 1 (Satu) bundel perjanjian Multiguna dengan No.8311011700544 1 (Satu) bundel Lembar Edukasi

Di samping itu, karenaPengadilan juga mengusung semangat edukasi dan rekayasa sosial perihalpencatatan nikah yakni agar masyarakat lebih patuh terhadap dan/atau tidakmengabaikan aturan yang telah ditetapbkan undangundang, maka MajelisHakim bersepakat menyatakan permohonan Para Pemohon tidak dapatditerima;Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah ini termasuk dalamlingkup bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) UndangHal. 4 dari 6 Penetapan.

Di samping itu, karenaPengadilan juga mengusung semangat edukasi dan rekayasa sosialperihal pencatatan nikah yakni agar masyarakat lebih patuh terhadapdan/atau tidak mengabaikan aturan yang telah ditetaokan undangundang,maka Majelis Hakim bersepakat untuk tidak menerima permohonan ParaPemohon (niet onvantkelijke verklaarad);Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah ini termasukdalam lingkup bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1)UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 jo.

Di samping itu, karenaPengadilan juga mengusung semangat edukasi dan rekayasa sosial perihalpencatatan nikah yakni agar masyarakat lebin patuh terhadap dan/atau tidakmengabaikan aturan yang telah ditetapbkan undangundang, maka MajelisHakim bersepakat menolak permohonan Para Pemohon;Menimbang, bahwa perkara a quo adalah perkara permohonan (voluntair),maka biaya perkara seluruhnya dibebankan kepada Para Pemohon;Mengingat semua pasal dalam peraturan perundangundangan danhukum Islam yang berkaitan dengan

>

1 (satu) lembar copy legalisir Surat Pencatatan Ciptaan nomor permohonan EC00201950652 tanggal permohonan 14 Agustus 2019 dan diumumkan pertama kalinya di Wilayah Indonesia pada tanggal 10 Agustus 2019, dengan nomor pencatatan 000150347;

1 (satu) lembar copy legalisir Surat Pencatatan Perjanjian Lisensi Hak Cipta atau Hak terkait dengan Nomor Pencatatan: 000150347 tertanggal 16 Agustus 2019;

2 (dua) lembar copy legalisir Surat tertanggal 13 Januari 2021 perihal: Surat Edukasi

RUDY SANTOSO, Villa Tomang Mas, Blok D, No. 28, RT 003/RW 011 Kelurahan Duri Kepa, Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat;

RUDY SANTOSO, Villa Tomang Mas, Blok D, No. 28, RT 003/RW Oil Kelurahan Duri Kepa, Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat;

agar Terdakwa tetapberada dalam tahanan;Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini pernah diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum, maka barang bukti tersebut tidak perludipertimbangkan;Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan perludipertimbangkan pula bahwa maksud dan tujuan pemidanaan bagi seseorang yangmelakukan tindak pidana agar Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya danbukanlah sebagai sarana balas dendam kepada Terdakwa, akan tetapi sebagaisarana pembelajaran (edukasi

orang lain serta secara umum dapat menjadipembelajaran bagi masyarakat lain supaya tidak melakukan hal yang serupa(preventif), serta kemudian agar Terdakwa mau bertobat dan kelak dapat kembalimenjadi anggota masyarakat yang baik ;Menimbang, bahwa dengan memperhatikan halhal yang dijadikan dasarpertimbangan penjatuhan hukuman pidana tersebut diatas, maka Majelis Hakimberpendapat amar putusan yang dijatuhkan sebagaimana tersebut dalam amarputusan ini dipandang telah adil dan patut sebagai sarana edukasi

Bahwa terhadap email BPSDM UII tersebut, pada tanggal 16 November 2007,PENGGUGAT mengirim surat jawaban via surat elektronik yang padapokoknya menyatakan bahwa : 222" 222 see one nee noee PENGGUGAT berkomitmen memenuhi kewajiban pasca menempuh studiseperti tercantum seperti dalam perjanjian karyasiswa ; PENGGUGAT sebagai individu staf edukasi yang terpisah dari EndangDarmawan, M.Si., Apt 22222 one ene enn ene nnn PENGGUGAT tidak dapat meninggalkan tugastugas sebagai mahasiswaPh.D terkait dengan beban

Berbadan Sehat) Nomor 812/099/Pusk.Tp atas nama XXXXXXXtertanggal 22 Februari 2021, yang diterbitkan oleh UPTD PuskesmasXXXXXXX bukti tersebut menerangkan bahwa XXXXXXxX telah diperiksa dandinyatakan sehat;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P5 berupa Surat KeteranganNomor 460/457/DINSOSP2KBP3A tertanggal 25 Februari 2021 yangditerbitkan oleh Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga BerencanaPemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak bukti tersebutmenerangkan bahwa Dinas Sosial telah melakukan edukasi

Bahwa anak Pemohon telah menerima edukasi tentang dampak negatifperkawinan usia dini dari Dinas Sosial, Kabupaten Wajo;6. Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya sudah saling mengenaldan menjalin hubungan asmara selama 1 tahun;7. Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak adahubungan darah, semenda atau sesusuan;8. Bahwa anak Pemohon berstatus gadis sedangkan calon suami anakPemohon berstatus jejaka;Halaman 13 dari 17 Penetapan Nomor 251/Pdt.P/2021/PA.Skg9.

KeteranganDokter Nomor 439.1/492/PUSK.PIT/2021 tertanggal 4 Maret 2021, yangditerbitkan oleh UPTD Puskesmas XXXXXXX, bukti tersebut menerangkanbahwa XXXXXXX telah diperiksa kesehatannya untuk melangsungkanpernikahan;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P5 berupa Surat KeteranganNomor 460/533/DINSOSP2KBP3A tertanggal 8 Maret 2021 yang diterbitkanoleh Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana PemberdayaanPerempuan dan Perlindungan Anak bukti tersebut menerangkan bahwa DinasSosial telah melakukan edukasi

Bahwa anak Pemohon telah menerima edukasi tentang dampak negatifperkawinan usia dini dari Dinas Sosial, Kabupaten Wajo;5. Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya sudah saling mengenaldan menjalin hubungan asmara selama 1 tahun lebih;6. Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak adahubungan darah, semenda atau sesusuan;7. Bahwa anak Pemohon berstatus gadis sedangkan calon suami anakPemohon berstatus jejaka;Halaman 13 dari 17 Penetapan Nomor 285/Pdt.P/2021/PA.Skg8.

Peran pemerintah juga sangat ditekankan di siniuntuk lebin masif dalam memberikan edukasi kepada para remaja yang mulaimemasuki/menginjak usia dewasa tentang pentingnya memperhatikan ajaranajaran agama dan menghindari hubungan di luar nikah karena memiliki dampakburuk, tidak hanya kepada dirinya sendiri melainkan juga kepada keluarga danmengganggu ketertiban serta tatanan di dalam kehidupan bermasyarakat;Menimbang, bahwa Hakim berpendapat membiarkan hubungan anakPemohon (ANAK PEMOHON) dengan calon

menundaperkawinan sampai anak Pemohon tersebut cukup umurnya, hal yang demikiantelah sesuai dengan kaidah usul fikih:Artinya: "Menolak kerusakan harus didahulukan daripada menarikkemaslahatan;Menimbang, bahwa pemberian dispensasi kawin ini akan membawatanggung jawab besar bagi orang tua calon mempelai untuk memastikan bahwakelak mereka dapat memfasilitasi, memantau, dan membina keduanya dalammenjalani rumah tangganya dengan baik, membantu mereka saat terjadimasalah dalam rumah tangga, memberikan edukasi