Ditemukan 193 data
163 — 41
Bahwa acuannya sesuai dengan Surat erintah Kerja (GPK) yang didalamnyaada nama barang, spesifikasi. Bahwa saksi melaksanakan tugas dengan sebenarnya. Bahwa barangbarang diterima secara fisik pada sore hari dan dinaikkankekamar bedah. Bahwa barang diterima dalam kondisi baru dan disegel. Bahwa barang yang diterima sesuai dengan spesifikasi, jumlah dan kualitas.
Bahwa acuannya sesuai dengan Surat erintah Kerja (SPK) yang didalamnyaada nama barang, spesifikasi. Bahwa saksi melaksanakan tugas dengan sebenarnya. Bahwa barangbarang diterima secara fisik pada sore hari dan dinaikkankekamar bedah. Bahwa barang diterima dalam kondisi baru dan disegel. Bahwa barang yang diterima sesuai dengan spesifikasi, jumlah dan kualitas.
158 — 56
Arfan Ardiansyah sselaku CM adalah pihak atasan yang palingbertanggung jawabdan memilikikewenangan penuh atas realisasi kreditterhadap 1 (satu) debitur bermasalah tersebut, maka pasal 51 ayat (1) KUHP65in tidak bisa diberlakukan kepadanya, karena ia telah melaksanakanperbuatan yang bertentangan dengan erintah (yang menimbulkankewenanhgan) dalam jabatan yang dimilikinyaselaku CM Bank DanamonCluster Pasuruan. Sedangkan terhadap Sdr Farid Rozaki selaku UM, Sdr.Pramon selaku CCO serta Sdr.
81 — 19
Kalimantan Timurnomor: I11/C/S/XIV.15/09/2006 tanggal 28 September 2006sebagaimana dikemukakan oleh Penuntut Umum dalam suratdakwaannya ternyata hasil Audit Operasional BPK RItersebut tidak diajukan oleh Penuntut Umum sebagai lat bukti/barang bukti dalam pemeriksaa , Namunhasil Audit Operasional BPK R jukan olehPenasihat Hukum Terdakwa seb ampir dalamNota Pembelaannya yaitu aporan AuditorIndependen yang dibuat Perwakilan ProvinsiKalimantan Timur di mar ang ditujukan kepada ParaPengguna Laporang Ke erintah
18 — 2
ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat(2) UndangUndang No. 1 tahun 1974 jo. rtlchfcsl afl ltrchfcs0flinsrsid16129118 prtlchfcesl afl ltrchfcs0f1llangOlangfe1057langnp0Oinsrsid5648260 asal 19 hururtlichfcsl afl ltrchfcsO f1insrsid16129118 frtlchfcsl aflltrchfcsO fllang0Olangfe1057langnp0Oinsrsid5648260 rtlchfcslaf1l ltrchfcsO f1linsrsid16129118 (b)rtlchfcsl afl ltrchfcs0f1lang0langfe1057langnp0 insrsid5648 260Peraturan Pemrtlchfcsl afl ltrchfcs0f1lang0langfe1057langnp0Oinsrsid16129118 erintah
692 — 886
DHARMA Bin ILYAS SUDIKTO sebagaisenior manager dan Ketua Team Penanggulangan Keadaan Darurat(TPKD) dijadikan Terdakwa dalam perkara ini, maka menurut PendapatAhli justru terjadi eror in persona, karena yang harusnya bertanggungjawab dalam perkara ini adalah Direksi;Bahwa apabila dikaitkan dengan ketentuan Pasal 116 UndangUndangNo.32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan LingkunganHidup (UUPPLH), maka disitu jelas di sanksi pidana dijatunkan kepadaBadan Usaha dan/atau orang yang member erintah
837 — 559
penataan ruang yang berhasil gunadan berdaya guna, peningkatan kualitas lingkungan dan perumahan,pelestarian bangunan bersejarah, kelancaran lalu lintas, dan peningkatanfungsi sistem pengendalian banjir baik itu banjir rob dan kenaikan mukalaut/sungai.(2) Penyelenggaraan reklamasi serta pengelolaan tanah hasil reklamasi danpenataan kembali kawasan daratan Pantura sebagaimana dimaksudpada ayat (1) dan ayat (2), dilaksanakan secara terpadu melaluikerjasamausaha yang saling menguntungkan antara Pem erintah
SAHRIR, S.H.
Terdakwa:
MOH. FAIZAL HADY, S.Sos Bin NUR MURHADI
196 — 100
Konawe dan 1 (satu) lembarHalaman6 dari 361 halaman, Putusan Nomor 62/Pid.SusTPK/2018/PN.Kdiu)foto copy Surat P erintah Tugas Nomor331.1/20/2014 Tanggal 2512014, yangditandatangani oleh SYAM BARLI, S.Sos.,M.Si selakuKepala Badan Sat Pol PP dan Linmas Kab.
Konawe dan 1 (satu) lembar fotocopy Surat P erintah Tugas Nomor 331.1/20/2014Tanggal 2512014, yang ditandatangani oleh SYAMBARLI, S.Sos.,M.Si selaku Kepala Badan Sat Pol PP danLinmas Kab.
164 — 39
SPP Langsung (SPPLS) :Dokumen yang diajukan bendahara pengeluaran untuk permintaan pembayaran langsung kepadapihak ketiga atas dasar perjanjian kontrak kerja atau surat p erintah kerja lainnya dan pembayarangaji dengan jumlah, penerima, peruntukan, dan waktu pembayaran tertentu yang dokumennyadisiapkan oleh PPTK.SPPLS terbagi menjadi 4 (empat) yaitu :a.
155 — 88
EKO SEMBODO dibawah sumpah pada pokoknyamenerangkan. sebagai berikut ;Bahwa Perbuatan terdakwa dianggap menimbulkan kerugiankeuangan negara cq Pem erintah Daerah Kabupaten Sula dengantotal sebesar Rp. 5.521.627.047,55 (lima milyar lima ratus dua puluhsatu juta enam ratus dua puluh tujuh ribu empat puluh tujuh rupiahHalaman 235 dari 331 Putusan Nomor 1 /Pid.SusTPK/2017/PN Tte.koma lima puluh rupiah). Sebagaimana yang diuraikan dalam LaporanHasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara.
150 — 38
sebagai pemenang lelang pengadaan alatkesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Kubu Raya tahun anggaran 2013.Bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Kubu Raya Nomor 256/DISKES/2013tanggal 10 Maret 2013 tentang Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) atau BarangProgram Pembinaan Upaya Kesehatan Pada Dinas Kesehatan Kabupaten KubuRaya Tahun Anggaran 2013 dan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan KabupatenKubu Raya Nomor : 394/DINKES/2013 tanggal 12 Juni 2013 tentang PejabatPembuat Komitmen (PPK), Pejabat Penanda Tangan Surat P erintah
82 — 23
NADRA N.Sag untukmengikuti MKKS pada tanggal 30 Oktober 2013 di SMP 27Kabupaten Sijunjung;Fotocopy 4 (empat) Lembar Srt Erintah PERJALANAN DINAS No:MTs.03.03.04/KS.00.1/710/2013, nama Pegawai YangDiperintahkan Hj.NADRA.N,S.Ag, maksud perjalanan dinasMKKS, Tempat Berangkat : Padang Sibusuk ,Tempat Tujuan :SMP 27 Kabupaten Sijunjung, Lama Perjalanan : 1 Hari, TanggalBerangkat : 30 Oktober 2013, Tanggal Kembali : 30 Oktober 2013,ditetapbkan di MTsN Padang Sibusuk,Pada Tanggal : 29 Oktober2013;Hal 455
144 — 11
hasilscan, ditiru, dipalsukan atau dengan menempelkan tanda tangantersebut untuk di Fotocopy.Bahwa,Saksi menerangkan, Untuk Surat Perintah Jalan/SPPD yangbertandatangan adalah Setwan selaku yang megetahui Perjalanan Dinasdan Orang yang melaksanakan Perjalanan Dinas serta Orang yangmengetahui dari tempat tujuan Pelaksanaan Perjalanan Dinas, ApabilaSurat Perintah Jalan/SPPD tersebut tidak ditandatangani oleh Setwan,maka Surat Perintah jalan/SPPD tersebut tidak dapat dapat dilaksanakandan apabilan Surat erintah
178 — 24
menggunakan hasil scan, ditiru, dipalsukan atau denganmenempelkan tanda tangan tersebut untuk di Fotocopy.Bahwa Untuk Surat Perintah Jalan/SPPD yang bertandatangan adalahSetwan selaku yang megetahui Perjalanan Dinas dan Orang yangmelaksanakan Perjalanan Dinas serta Orang yang mengetahui daritempat tujuan Pelaksanaan Perjalanan Dinas, Apabila Surat PerintahJalarn/SPPD tersebut tidak ditandatangani oleh Setwan, maka SuratPerintah jalan/SPPD tersebut tidak dapat dapat dilaksanakan danapabilan Surat erintah