telahditentukan ;e Meneliti kelengkapan prasarana penunjang dari Gambar Situasi ;Menghitung luas bangunan dan prasarana bangunan gedungsesuai dengan skala Gambar Situasi ;Memeriksa IMBG untuk pengajuan perluasan ;Memeriksa Gambar Situasi berdasarkan tata letak bangunan, polajalan dan parkir, pola drainase dan pola tata hijau ;Memeriksa letak denah bangunan sesuai eksisting untukbangunan yang telah terbangun ;Pengecekan intensitas bangunan dengan memeriksa letaksempadan ;Mengecek Koefisien Dasar Bangunan (KDB

telahditentukan ;Meneliti kelengkapan prasarana penunjang dari Gambar Situasi ;Menghitung luas bangunan dan prasarana bangunan gedungsesuai dengan skala Gambar Situasi ;Memeriksa IMBG untuk pengajuan perluasan ;Memeriksa Gambar Situasi berdasarkan tata letak bangunan, polajalan dan parkir, pola drainase dan pola tata hijau ;Memeriksa letak denah bangunan sesuai eksisting untukbangunan yang telah terbangun ;Pengecekan intensitas bangunan dengan memeriksa letaksempadan ;Mengecek Koefisien Dasar Bangunan (KDB

telahditentukan ;Meneliti kelengkapan prasarana penunjang dari GambarSituasi ;Menghitung luas bangunan dan prasarana bangunan gedungsesuai dengan skala Gambar Situasi ;Memeriksa IMBG untuk pengajuan perluasan ;Memeriksa Gambar Situasi berdasarkan tata letak bangunan,pola jalan dan parkir, pola drainase dan pola tata hijau ;Memeriksa letak denah bangunan sesuai eksisting untukbangunan yang telah terbangun ;Pengecekan intensitas bangunan dengan memeriksa letaksempadan ;Mengecek Koefisien Dasar Bangunan (KDB

perangkat desa terpilih paling lambat 7 (tujuh) hari sejak penetapan PerangkatDesa ;Penetapan dimaksud dituangkan dalam Surat Kepala Desamasingmasing yakni :Keputusan Kepala Desa Tanjung Beringin Nomor800/05/KEP/III/2019 tentang Penetapan Perangkat DesaTanjung Beringin Kecamatan Sumbul Kabupaten Dairi ; Keputusan Kepala Desa SileuLeu) Parsaoran Nomor821/05/KDSLLP/II/2019 tentang Penetapan Perangkat DesaSileuLeu Parsaoran Kecamatan Sumbul Kabupaten Dairi ; Keputusan Kepala Desa Barisan Nauli Nomor800/08/KDB

tentangHal 32 Putusan PerkaraNo.162/G/2019/PTUNMDNPengangkatan Perangkat Desa jPenetapan dimaksud dituangkan dalam Surat Kepala Desamasingmasing yakni :Keputusan Kepala Desa Tanjung Beringin Nomor800/05/KEP/III/2019 tentang Penetapan Perangkat DesaTanjung Beringin Kecamatan Sumbul Kabupaten Dairi; Keputusan Kepala Desa SileuLeu) Parsaoran Nomor821/05/KDSLLP/II/2019 tentang Penetapan Perangkat DesaSileuLeu Parsaoran Kecamatan Sumbul Kabupaten Dairi; Keputusan Kepala Desa Barisan Nauli Nomor800/08/KDB

Koefisien Angka Banding BangunanPerdagangan di tepi Jalan Kolektor Terpenuhi; Koefisien Dasar Bangunan (KDB) > Memenuhi Syarat; Koefisien Lantai Bangunan (KLB) > Memenuhi Syarat; Koefisien Ruang Parkir (KRP) > Memenuhi Syarat; Koefisien Ruang Terbuka (KRT) > Memenuhi Syarat;Keempat Koefisien Angka Banding tersebut di atas telah sesuai denganPeraturan Daerah Kabupaten Banyumas No. 2 Tahun 2003;Bahwa pada tanggal 5 Juni 2003, Kantor KPPI telah mengeluarkanSurat Keterangan dengan No. 648/147/2003, yang

pembangunan.Bahwa pembongkaran yang dilakukan tergugat / terbanding dalam hal inipemohon kasasi dimaksud berkesesuaian dengan Bab I Pasal huruf j QanunKabupaten Aceh Besar Nomor 12 Tahun 2003 yang menyebutkan bahwa " Izinmendirikan bangunan adalah izin yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepadaorang pribadi atau badan untuk mendirikan suatu bangunan yang dimaksudkanagar disain, pelaksanaan pembangunan. dan bangunan sesuai dengan rencana tataruang yang berlaku, sesuai dengan koefisien dasar bangunan ( KDB

Pada Bab VIItentang Sanksi Pasal 11 Peraturan Gubernur ini, berbunyi:Terhadap perencanaan dan pelaksanaan Bangunan Rumah Tinggal TigaLantai yang melanggar ketentuan Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6 danPasal 7 dikenakan sanksi administratif berupa tidak diterbitkannya IMB;Bagian Kedua tentang Persyaratan Luas dan Ketentuan PemanfaatanPerpetakan/Persil, pada Pasal 4 ayat (1) huruf a, berbunyi:a. untuk luas persil lebih kecil dari 200 m2 (dua ratus meter persegi),intensitas pemanfaatan lahannya KDB

Koefisien Dasar Bangunan (KDB); b. Koefisien Lantai Bangunan (KLB)); c. Koefisien Daerah Hijau (KDH); dan d.

; Koefisien Dasar Bangunan (KDB), yaitu: luas maksimal Lantai DasarBangunan yang dapat dibangun adalah 60% (enam puluh persen) dari 160M? (seratus enam puluh meter persegi), yaitu: 96 M?; dan Luas Maksimal Seluruh Lantai Bangunan yang dapat dibangun adalah 256Walaupun, persyaratan teknis diatas telah menggunakan IMB yang menggunakandasar hukum Peraturan Gubernur Nomor 72 Tahun 2013 tentang Bangunan RumahTinggal Tiga Lantai.

$$lf ) Ozy$yP>U*i@1 ,, WSG5OIIIHVVVY OV VIII OVI I IIVOIVIVVVV40)a60y $dh$D7$8$HSIIM By yy va$ed7x" eahexedeiededaaaagdh$D7$8$H$liM Byyyvya$ed7edewxedxiie S77777$dh$D7$8$H$IfMAYVyya$gd7xe>kdh/$$If ) Ozy$yP>U"Hal. 23 dari 106 hal Putusan Nomor 230 K/PID/2014i@1, ASGGOVHVIVIIT OV VVVIIT OV III VVVOIT III V4 O a5 0 yoo ec & 3 487 Aaa kKdUOSSI) Ozy$yP>U*i@1 ,, WSSGOVHIIVVY OVI IVVVY OVI II OWI IIV4O)a50y $dh$D7$8$HSIIMAY ya$gd7x23@ cLeMceNcOcReaaaa7a>kdB 1 $$If ) Ozy$yP>U"Hal. 25 dari 106 hal Putusan

Putusan Nomor 456/Pdt/2021/PT.MDNSurat Pelepasan Hak dengan Ganti Kerugian Nomor:179/SPHGR/KDB/2020 karena dari ukuran 2m x 9m yang dikalimPenggugat merupakan milik Penggugat masih terdapat sisa tanah milikTergugat II yang berasal dari Abdullah Lubis (orang tua Tergugat II).Bahwa sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 1923K/Pdt/2013 yang menyatakan : Mahkamah Agung dalam perkara inimenilai bahwa pembeli bukan pembeli yang beritikad baik, meskipun telahmemegang sertifikat hak atas tanah

Bahwa Tergugat II menolak dalil gugatan Penggugat pada halaman 3 angka7, Karena Tergugat Il tidak pernah menguasai tanah milik Penggugat.Tergugat II mendirikan bangunan permanen diatas tanah milik Tergugat IIsesuai Surat Pelepasan Hak dengan Ganti Kerugian Nomor:179/SPHGR/KDB/2020 tanggal 27 Agustus 2020 yang sebelumnyamerupakan tanah Abdullah Lubis (orang tua Tergugat II) Ssesuai SuratPelepasan Hak dengan Ganti Rugi Nomor 996/PHGR/DTB/1993 tanggal 28April 1993 dan telah dikuasai oleh orang tua Tergugat

$$lf ) Ozy$yP>U*i@1 ,, WSG5OIIIHVVVY OV VIII OVI I IIVOIVIVVVV40)a60y $dh$D7$8$HSIIM By yy va$ed7x" eahexedeiededaaaagdh$D7$8$H$liM Byyyvya$ed7edewxedxiie S77777$dh$D7$8$H$IfMAYVyya$gd7xe>kdh/$$If ) Ozy$yP>U"Hal. 23 dari 106 hal Putusan Nomor 230 K/PID/2014i@1, ASGGOVHVIVIIT OV VVVIIT OV III VVVOIT III V4 O a5 0 yoo ec & 3 487 Aaa kKdUOSSI) Ozy$yP>U*i@1 ,, WSSGOVHIIVVY OVI IVVVY OVI II OWI IIV4O)a50y $dh$D7$8$HSIIMAY ya$gd7x23@ cLeMceNcOcReaaaa7a>kdB 1 $$If ) Ozy$yP>U"Hal. 25 dari 106 hal Putusan

Asli surat keterangan Tanda Penduduk atas nama Penggugat ( PEMOHON )Nomor: 0O00/KDB/41/2013 dari Kepala Desa XXXX, Kecamatan Obi,Kabupatena Halmahera Selatan, yang dikeluarkan tanggal 06 Juni 2013 (buktiP2);c. Asli surat keterangan penyerahan uang adat (bukti P3);Menimbang, bahwa selain suratsurat Pemohon juga mengajukan saksisaksisebagai berikut:1.

Pejabat yang menerbitkan IMB; Bahwa menurut ahli bila persyaratan dalam pasal 4 Perda 5 tahun 2011 maka penerbitan IMB telah sah Pasal 4 :(1) Objek Retribusi Izin Mendirikan Bangunan adalah pemberian izin untuk mendirikan suatu bangunan;(2) Pemberian izin bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputikegiatan peninjauan desaian dan pemantauan pelaksanaan pembangunannya agar tetap sesuai dengan rencana teknis bangunan dan rencana tataruang, dengan tetap memperhatikan koefisian dasar bangunan (KDB

KLB maksimum yang diizinkan; Jenis peruntukan lahan;Jenis peruntukan bangunan; Ketinggian maksimum bangunan gedung diukur dari lantai dasar pada titik0.00; Jumlah lantai / lapis bangunan gedung di bawah permukaan tanah dan KTByang diizinkan ;Garis sepadan dan jarak bebas minimum bangunan gedung yang diizinkan; KDB maksimum yang diizinkan; KDH minimum yang diwajibkan;Spesifikasi peruntukan bangunan (arsitektur, struktural, mekanikal, elektrikal,drainase, jalan masuk/keluar dan pengamanan bahaya kebakaran

bahwa landasan yuridisuntuk menilai pemenuhan syarat persetujuan warga dan izin tetangga adalah pilihanyang diberikan kepada Tergugat maupun Tergugat Il dalam hal : Jenis peruntukanlahan ; Jenis peruntukan bangunan; Ketinggian maksimum bangunan gedung diukurdari lantai dasar pada titik 0,00 ; Jumlah lantai / lapis bangunan gedung di bawahpermukaan tanah dan Keofisien Tapak Besemen (KTB) yang diizinkan ; Garissempadan dan jarak bebas ninimum bangunan gedung yang diizinkan ; KeofisienDasar Bangunan (KDB

perubahan nilai secara keseluruhan akan tetapi satuannya tidakberubah (harga per meter persegi tidak berubah); Bahwa masingmasing bidang memilik nilai yang berbeda ; Bahwa tanah milik Pemohon peruntukkannya berbeda antara bidangyang depan dengan bidang yang belakang berdasarkan pola tata ruangyang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Tangerang Selatan bagaimanadihitung mejadi satu hamparan kalau peruntukannya sudah beda, yangdepan perutukannya Jasa dan Perdangan dan yang belakangperuntukannya pemukiman KDB

Halaman 54 dari 64 Putusan Permohonan Keberatan Nomor 333/Pdt.G/2018/PN TngMenimbang, bahwa dari keterangan saksi SHAEFUL RADIAN.N., yangpada pokoknya menerangkan bahwa tanah milik Pemohon peruntukkannyaberbeda antara bidang yang depan dengan bidang yang belakang berdasarkanpola tata ruang yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Tangerang Selatanbagaimana dihitung mejadi satu hamparan kalau peruntukannya sudah beda,yang depan perutukannya Jasa dan Perdangan dan yang belakangperuntukannya pemukiman KDB

Bahwa tanah milik Pemohonperuntukannya berbeda antara bidang yang depan dengan bidang yangbelakang berdasarkan pola tata ruang yang dikeluarkan oleh Pemerintah KotaTangerang Selatan, sehingga bagaimana dapat dihitung menjadi satu hamparankalau peruntukannya sudah beda, yang depan peruntukannya Jasa danPerdangan dan yang belakang peruntukannya pemukiman KDB dan KLBberbeda, dan dari keterangan saksi TUBAGUS HAMID, pada pokoknyamenerangkan bahwa yang jadi permasalahan ada 5 (lima) bidang tanah milikpemohon

Kabupaten MeranginNomor 03 Tahun 2012, tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunanyang menyebutkan:1 Setiap orang/badan sebelum mengajukan permohonan IMB,harus meminta keterangan tentang arahan perencanaan kotakepada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan tentangrencana pembangunan kota yangmeliputi :a Jenis peruntukan bangunan;bLuas lantai bangunan yang diizinkan;c Jumlah lantai/lapis bangunan di atas/di bawahpermukaan tanah yang diizinkan;d Garis sempadan bangunan yang berlaku;e Koefisien Dasar Bangunan (KDB

KDB maksimum yang diizinkan;f. KLB maksimum yang diizinkan;g. KDH minimum yang diwajibkan;h. KTB maksimum yang diizinkan; dani. jaringan utilitas kota.(5).

Bahwa ketentuan Pasal 13 PerdaBangunan tersebut berbunyi sebagai berikut : Pasal 13: (1) Intensitas bangunan pada kawasan yang akan dibangun meliputi :a. kepadatan; b. ketinggian; c. jarakbebas ;29(2) Kepadatan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ameliputi KDB, KLB dan KTB ; (3) Ketinggian bangunan sebagaimana dimaksud pada avat (1) huruf b.(3) Ketinggian......meliputi jumlah lantai maksimal, tinggi maksimal bangu..u.. 2.. o..gy. peelantai dasar ; (4) Jarak bebas bangunan sebagaimana

Bahwa yang dimaksud dengan dalam satu kapling tersebutyakni apabila dalam satu kapling / persil terdapat dua bangunan, maka jarakantar bangunan dimaksud adalah 4 (empat) meter ; 30Lebih lanjut pada ketentuan Pasal 13 ayat (5) Perda Bangunan, diatur bahwasetiap perencanaan bangunan tidak boleh melebihi batasan maksimal KDB,KLB, KTB serta ketentuan minimal KDH dan GSB yang tercantum dalamKeterangan Rencana Kota.

;* Meneliti kelengkapan prasarana penunjang dari Gambar Situasi:;* Menghitung luas bangunan dan prasarana bangunan gedung sesuaidengan skala Gambar Situasi; Memeriksa IMBG untuk pengajuan perluasan;* Memeriksa Gambar Situasi berdasarkan tata letak bangunan, pola jalan danparkir, pola drainase dan pola tata hijau;* Memeriksa letak denah bangunan sesuai eksisting untuk bangunan yangtelah terbangun; Pengecekan intensitas bangunan dengan memeriksa letak sempadan;* Mengecek Koefisien Dasar Bangunan (KDB

No. 793 K/Pid.Sus/2016Memeriksa Gambar Situasi berdasarkan tata letak bangunan, pola jalan danparkir, pola drainase dan pola tata hijau;Memeriksa letak denah bangunan sesuai eksisting untuk bangunan yangtelah terbangun;Pengecekan intensitas bangunan dengan memeriksa letak sempadan;Mengecek Koefisien Dasar Bangunan (KDB);Melaporkan dalam bentuk berita acara kajian Gambar Situasi;Memeriksa rancangan Gambar Situasi datau SPPGS;Menetapkan hasil analisis secara teknis, (penolakan dilakukan apabilapelanggaran

ditentukan; Meneliti kelengkapan prasarana penunjang dari Gambar Situasi; Menghitung luas bangunan dan prasarana bangunan gedung sesuaidengan skala Gambar Situasi; Memeriksa IMBG untuk pengajuan perluasan; Memeriksa Gambar Situasi berdasarkan tata letak bangunan, pola jalandan parkir, pola drainase dan pola tata hijau; Memeriksa letak denah bangunan sesuai eksisting untuk bangunan yangtelah terbangun; Pengecekan intensitas bangunan dengan memeriksa letak sempadan; Mengecek Koefisien Dasar Bangunan (KDB

No. 790 K/Pid.Sus/2016Memeriksa letak denah bangunan sesuai eksisting untuk bangunan yangtelah terbangun;Pengecekan intensitas bangunan dengan memeriksa letak sempadan;Mengecek Koefisien Dasar Bangunan (KDB);Melaporkan dalam bentuk berita acara kajian Gambar Situasi;Memeriksa rancangan Gambar Situasi datau SPPGS;Menetapkan hasil analisis secara teknis, (penolakan dilakukan apabilapelanggaran bangunan melebihi 50 % dari ketentuan teknis);Membuat rekomendasi teknis;Memberikan saran teknis terkait Gambar

Koefisien Dasar Bangunan (KDB) yang diizinkan;f. Koefisien Lantai Bangunan (KLB) yang diizinkan;g. Koefisien Daerah Hijau (KDH) yang diizinkan;h. Syaratsyarat kehandalan bangunan; danPersyaratan perencanaan, pelaksanaan danpengawasan bangunan.(2) Keterangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)merupakan advice planning yang dikeluarkan DinasPekerjaan Umum dan Perumahan dan menjadi ketentuanmengikat yang harus dipenuhi si pemohon dalam mendirikan/mengubah bangunan;2.3.

turutdikabulkan Pengadilan seperti:Bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 12 Tahun 2001tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Depok Tahun 2000 2010(selanjutnya disebut RTRW kota Depok Tahun 2000 2010) pasal 7 huruf fmengatur bahwa Kecamatan Cimanggis diarahkan untuk kawasan pemukimankepadatan rendah, perdagangan dan jasa pertanian; Bahwa berdasarkan Rencana Peta Intensitas Penggunaan Lahan RTRW KotaDepok digambarkan bahwa wilayah kelurahan Sukatani adalah Kepadatanbangunan rendah denhan (KDB

Meneliti kelengkapan prasarana penunjang dari Gambar Situasi ;e Menghitung luas bangunan dan prasarana bangunan gedung sesuaidengan skala Gambar Situasi;e Memeriksa IMBG untuk pengajuan perluasan ;e Memeriksa Gambar Situasi berdasarkan tata letak bangunan, polajalan dan parkir, pola drainase dan pola tata hijau ;e Memeriksa letak denah bangunan sesuai eksisting untuk bangunanyang telah terbangun ;e Pengecekan intensitas bangunan dengan memeriksa letak sempadan ;e Mengecek Koefisien Dasar Bangunan (KDB

Meneliti kelengkapan prasarana penunjang dari Gambar Situasi ;e Menghitung luas bangunan dan prasarana bangunan gedung sesuaidengan skala Gambar Situasi;e Memeriksa IMBG untuk pengajuan perluasan ;e Memeriksa Gambar Situasi berdasarkan tata letak bangunan, polajalan dan parkir, pola drainase dan pola tata hijau ;e Memeriksa letak denah bangunan sesuai eksisting untuk bangunanyang telah terbangun ;e Pengecekan intensitas bangunan dengan memeriksa letaksempadan ;e Mengecek Koefisien Dasar Bangunan (KDB

1997 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Penertiban KegiatanMembangun Dan Menggunakan Bangunan Di Daerah Khusus Ibukota Jakarta,berbunyi: Surat Perintah Bongkar yang ditandatangani oleh Kepala Suku Dinas PengawasanPembangunan Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (4) pasal ini terhadap kegiatanmembangun tanpa izin yang belum dihuni dan tidak dalam sengketa, tidak termasukbangunan Pemerintah dan atau bangunan sosial ibadah dan atau bangunan padalingkungan dengan persyaratan khusus (antara lain lingkungan KDB

Pol B-2901-KDB3.10 Satu buah sepeda motor SUZUKI HAYATI No. Pol P-4380-TL;3.11 Satu buah sepada motor HONDA BEAT No. Pol P-4331-TL;3.12 Satu buah sepeda motor KAWASAKI NINJA No. Pol P-5603-AB;4. Membebankan kepada Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp.1.666.000,- (satu juta enam ratus enam puluh enam ribu rupiah).