KDB Tifa Finance Tbk tersebut;

KDB TIFA FINANCE TBK CABANG SURABAYA

PT PRAKARSA SEMESTA ALAM, DK VS PT KDB TIFA FINANCE, TBK (dahulu bernama PT TIFA FINANCE, TBK),

KDB TIFA FINANCE
Termohon:
1.AMANDA JESSICA STEPHANIE
2.MARDIANTO NUGROHO
3.DARMAYANTI HALIM

PT KDB TIFA FINANCE, Tbk. (dahulu bernama PT TIFA FINANCE, Tbk.) >< 1. PT. PRAKARSA SEMESTA ALAM ; 2. Ir. MUSYANIF

Penggugat:
PT PRAJAMITA INTERNUSA
Tergugat:
PT KDB TIFA FINANCE Tbk
Turut Tergugat:
PT INDOSERENA DWIMAKMUR

KDB TIFA FINANCE, Tbk
Termohon:
1.PT. BELITUNG GOLF AND RESORTS
2.PT. SENTUL GOLF UTAMA

TurmuzyKamarullan (Ayah kandung Abdillan Kamarullah) belum bersertifikatdengan Surat Keterangan Kepala Desa Bibinoi Nomor140/145/790/KDB/BTT/XII/2021, tanggal 30 Desember 2021, terletakdi Desa Bibinoi, Kecamatan Bacan Timur Tengah, KabupatenHalmahera Selatan, dengan batasbatas sebagai berikut: Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Raya; Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Bapak Hi. TurmuzyKamarullah;Halaman 2 dari 20 halaman, Akta Perdamaian Nomor 4/Padt.G/2022/PA.Lbh4.

(sepuluh ribu meterpersegi) dengan Surat Keterangan Kepala Desa Bibinoi Nomor140/040/KDB/BTT/I/2022, tanggal 24 Januari 2022, terletak di AirTerjun Bibinoi, Desa Bibinoi, Kecamatan Bacan Timur Tengah,Kabupaten Halmahera Selatan, dengan batasbatas sebagai berikut: Sebelah Selatan berbatasan dengan Barangka (Kali Mati); Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Santy Nan;Halaman 3 dari 20 halaman, Akta Perdamaian Nomor 4/Padt.G/2022/PA.Lbh7.

(tigaratus tujuh puluh lima meter persegi), yang berdiri diatas tanah milik Hi.Turmuzy Kamarullah (Ayah kandung Abdillah Kamarullah) belumbersertifikat dengan Surat Keterangan Kepala Desa Bibinoi Nomor140/145/790/KDB/BTT/XII/2021, tanggal 30 Desember 2021, terletak diDesa Bibinoi, Kecamatan Bacan Timur Tengah, Kabupaten HalmaheraSelatan, dengan batasbatas sebagai berikut: Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Raya; Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Bapak Hi.

(sepuluh ribu meterpersegi) dengan Surat Keterangan Kepala Desa Bibinoi Nomor140/040/KDB/BTT/I/2022, tanggal 24 Januari 2022, terletak di Maoa,Desa Bibinoi, Kecamatan Bacan Timur Tengah, Kabupaten HalmaheraSelatan, dengan batasbatas sebagai berikut: Sebelan Selatan berbatasan dengan tanah milik DesmonRameang;Halaman 6 dari 20 halaman, Akta Perdamaian Nomor 4/Padt.G/2022/PA.Lbh7.

(sepuluh ribu meterpersegi) dengan Surat Keterangan Kepala Desa Bibinoi Nomor140/040/KDB/BTT/I/2022, tanggal 24 Januari 2022, terletak di Maoa,Desa Bibinoi, Kecamatan Bacan Timur Tengah, Kabupaten HalmaheraSelatan, dengan batasbatas sebagai berikut: Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Hendrik Amihi;Halaman 13 dari 20 halaman, Akta Perdamaian Nomor 4/Pdt.G/2022/PA.Lbh4.

Pembanding/Penggugat : PT PRAJAMITA INTERNUSA Diwakili Oleh : ADANG SATRIYA SH
Terbanding/Tergugat : PT KDB TIFA FINANCE Tbk
Terbanding/Turut Tergugat : PT INDOSERENA DWIMAKMUR

Siwalankerto No. 146148Surabaya;Bahwa ternyata dalam melaksanakan pembangunan tersebut, Tergugat telah melanggar beberapa ketentuan yang berlaku, antara lain ketentuantentang Garis Sempadan Bangunan (GSB), Koefisien Dasar Bangunan(KDB) dan Koefiisien Lantai Bangunan (KLB) sebagaimana diatur didalamPeraturan Daerah Kota Surabaya No. 7 Tahun 2009 tentang Bangunandan peraturanperaturan pelaksanaannya yang berkaitan denganketentuan tentang GSB, KDB, KLB dan ketentuan tentang penyediaanlahan/tempat parkir

Melanggar Koefisien Dasar Bangunan (KDB);e. Melanggar Koefisien Lantai Bangunan (KLB);Bahwa pelanggaranpelanggaran berupa pembangunan yang melewatiGSB, KDB, KLB dan penyediaan lahan parkir yang tidak memenuhipersyaratan seperti tersebut di atas sangat kasat mata, seperti:a. Dua pilar yang menyangga gedung The Petra Square Apartments &Shopping Arcade yang melampaui ketentuan tentang garissempadan depan;b.

No. 2431 K/Pdt/2013Koefisien Dasar Bangunan (KDB) dan Koefisien Lantai Bangunan(KLB);V. Memerintahkan kepada Tergugat Il atas beban biaya Tergugat untuk dalam tempo paling lambat tujuh (7) hari setelah Tergugat alpa menjalankan perintah tersebut dalam butir No.

(Catatan Pemohon Kasasi: Ini berarti bahwakarena pelanggaranpelanggaran garis sempadan, KDB dan KLB tetapdibiarkan berlangsung sampai sekarang, Termohon Kasasi danTermohon Kasasi Il tetap masih melakukan perbuatan melawanhukum);Bahwa adanya pelanggaran garis sempadan depan dan samping, KDB,KLB telah terbukti dari hasil sidang pemeriksaan setempat pada tanggal 10Agustus 2011, telah dikemukakan oleh ahli Ir.

HERU PURWADIO, MSPyang di sidang antara lain menerangkan:(1) Ada kelebihan KDB sebesar 80%; vide halaman 31 putusan a quo.(2) Fungsi bangunanbangunan yang ada bersebelahan ' = sangatberpengaruh pada potensi kebakaran, kalau mepet potensimerambatnya amat cepat. Pelanggaran terhadap garis sempadanpotensi berbahaya, ada potensi kerugian; vide halaman 32 putusan aquo;(3) Bila terjadi pelanggaran KDB, kalau dalam aturan sudah ada, mulaiditegur sampai dibongkar.

ARSANIdapat hadir, dalam pertemuan tersebut Tegugat berdasarkan Surat Keterangan HakMilik No. 94/SKPT/KDB/1988 tanggal 07 April 1988 yang diperolehnya orangtuanyaSAMSON (Alm) dari jual beli dengan ANTONG SALIM (Alm) bukan pada pemiliktanah yakni H.

Iskandar.Sebagaimana dalam Surat Keterangan Hak Milik Adat atas sebidang tanahPawatasan No: /KDB/1981 yang dibuat oleh Kepala Desa Kampung Baru padatanggal O05 September 1981 Kecamatan Batulicin Kabupaten Kotabaru, yangdiatasnya berdiri bangunan rumah dan tempat parkiran sepeda motor, pangkalanojek adalah Sah Hak Milik H.

/KDB/1981 yang dibuat oleh Kepala Desa Kampung Baru, KecamatanBatulicin, Kabupaten Kotabaru, yang dimiliki para penggugat tidak pernahtercatat dalam register buku tanah pada kantor desa setempat atau dengankata lain tidak ada nomor registernya ;Bahwa Tergugat sudah pernah menegur Para Penggugat, untuk memintakepada Penggugat untuk segera mengosongkan dan menyerahkan tanahsengketa tersebut kepada Tergugat, karena tanah yang dikuasai ParaPeggugat adalah milik Alm.

replik tertanggal 26 November 2012, kemudian Tergugat mengajukan dupliknyatertanggal 13 Desember 2012, yang selengkapnya terlampir dan terbaca pada berita acarasidang yang terdapat dalam berkas perkara;Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalildalil gugatannya, Para Penggugatmengajukan bukti surat berupa :1 Fotocopy Surat Keterangan Hak Milik Adat atas Sebidang Tanah Perwatasan Nomor :/KDB/1981 tanggal 05 September 1981 atas nama Amat H.

AMAT (alm), berdasarkan Surat Keterangan Hak MilikAdat atas sebidang TanahPerwatasan No : /KDB/1981 dahulu terletak dilingkungan RT. Desa KampungBaru Kecamatan Batulicin Sekarang di Jl.

., perkara perdataNomor 20/Pdt.G/2013/PN Btl;Bahwa tindakan kuasa hukum Para Penggugat telah melakukan penipuandan penggelapan surat berharga yaitu Surat Keterangan Hak Milik AdatNomor 107/KDB/1983 adalah sah milik Tergugat I, karena sewaktudilakukan penghibahan oleh Sabran bin Dapat kepada Tergugat atassebidang tanah Jalan Lapangan Lima Oktober sebagai alas dasar haknyaSurat Keterangan Hak Milik Adat Nomor 107/KDB/1983 diserahkan aslinyakepada Tergugat I, Surat Pajak Bumi dan Bangunan aslinya disertai

Di mana keberadaan SuratKeterangan Hak Milik Adat Nomor 107/KDB/1983, benar adanya.

Bahwa bukti Surat Keterangan Hak Milik Adat Nomor 107/KDB/1983,tidak dinyatakan dengan pertimbangan hukum yang cukup;2. Bahwa bukti Surat Keterangan Hak Milik Adat Nomor 107/KDB/1983,tanggal 27 Februari 1983 atas nama Sabran bin Dapat, sah diterbitkanKepala Desa Kampung Baru, Kecamatan Batulicin;3.

Bahwa Surat Keterangan Hak Milik Adat Nomor 107/KDB/1983, tanggal27 Februari 1983 atas nama Sabran bin Dapat, sah diterbitkan KepalaDesa Kampung Baru, merupakan bukti autentik kepemilikan tanah ParaPemohon Kasasi selaku Ahli Waris (Alm.) Sabran bin Dapat;5.

Akan tetapi kenyataannya(feitelijk), Judex Facti in casu Pengadilan Tinggi Banjarmasin menyatakanbahwa bukti Surat Keterangan Hak Milik Adat Nomor 107/KDB/1983, tidakmemiliki kekuatan pembuktian yang sempurna seperti akta autentik.

Bahwa ternyata dalam melaksanakan pembangunan tersebut, Tergugat telah melanggar beberapa ketentuan yang berlaku, antara lain ketentuantentang Garis Sempadan Bangunan (GSB), Koefisien Dasar Bangunan(KDB) dan Koefisien Lantai Bangunan (KLB) sebagaimana diatur di dalamPeraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 7 tahun 2009 tentang Bangunandan peraturanperaturan pelaksanaannya yang berkaitan dengan ketentuantentang GSB, KDB, KLB dan ketentuan tentang penyediaan lahan/tempatparkir untuk bangunan bertingkat

Melanggar Koefisien Dasar Bangunan (KDB);Halaman 2 dari 26 Hal. Put. Nomor 194 PK/Pdt/2016e. Melanggar Koefisen Lantai Bangunan (KLB);5. Bahwa pelanggaranpelanggaran berupa pembangunan yang melewatiGSB, KDB, KLB dan penyediaan lahan parkir yang tidak memenuhipersyaratan seperti tersebut di atas sangat kasat mata, seperti:a. Dua pilar yang menyangga gedung The Petra Square Apartments &Shopping Arcade yang melampaui ketentuan tentang garis sempadandepan;b.

Pelanggaran GSB, KDB dan KLB dan tidak tersedianya lahan parkiryang memadai akan mengakibatkan kemacetan di jalan depan kampusUK Petra semakin parah dan pemanfaatan lahan parkir UK Petra olehpenghuni apartemen dan pengunjung shopping arcade secara melawanhukum sejauh mereka bukan bagian dari civitas akademi UK Petra;7.

(Catatan Pemohon PK: Ini berartibahwa karena pelanggaranpelanggaran garis sempadan, KDB danKLB tetap dibiarkan berlangsung sampai sekarang, dengan demikianTermohon PK dan Termohon PK II tetap masih melakukan perbuatanmelawan hukum);3/7. Bahwa adanya pelanggaran garis sempadan depan dan samping, KDB,KLB telah terbukti dari hasil sidang pemeriksaan setempat pada tanggal 10Agustus 2011, telah dikemukakan oleh ahli Ir.

Pelanggaran terhadap garis sempadanpotensi berbahaya, ada potensi kerugian; vide halaman 32 PutusanJudex Facti tingkat pertama;Bila terjadi pelanggaran KDB, kalau dalam aturan sudah ada, mulaiditegur sampai dibongkar.

Surat Keputusan Kepala Desa Belayan No. 3/640607/KDB/IX/2017Tentang Pembentukan Tim Pengelola Kegiatan Desa BelayanKecamatan Malinau Utara Tahun Anggaran 2017 tanggal 30September 2017;734. Daftar penerima upah tukang WC BPU Desa Belayan KecamatanMalinau Utara Dari bulan Agustus 2017 S.d Desember 2017 tanggal 5Desember 2017;735. Kwitansi upah tukang no. 147 tanggal 5 Desember 2017;736.

Surat Keputusan Kepala Desa Belayan No. 3/640607/KDB/IX/2017Tentang Pembentukan Tim Pengelola Kegiatan Desa BelayanKecamatan Malinau Utara Tahun Anggaran 2017 tanggal 30September 2017;918. Daftar penerima upah tukang WC BPU Desa Belayan KecamatanMalinau Utara Dari bulan Agustus 2017 S.d Desember 2017 tanggal 5Desember 2017;919. Kwitansi upah tukang no. 147 tanggal 5 Desember 2017;920.

Surat Keputusan Kepala Desa Belayan No. 3/640607/KDB/IX/2017Tentang Pembentukan Tim Pengelola Kegiatan Desa BelayanKecamatan Malinau Utara Tahun Anggaran 2017 tanggal 30September 2017;1470. Daftar penerima upah tukang WC BPU Desa Belayan KecamatanMalinau Utara Dari bulan Agustus 2017 S.d Desember 2017 tanggal 5Desember 2017;1471. Kwitansi upah tukang no. 147 tanggal 5 Desember 2017;1472.

Surat Keputusan Kepala Desa Belayan No. 3/640607/KDB/IX/2017Tentang Pembentukan Tim Pengelola Kegiatan Desa BelayanKecamatan Malinau Utara Tahun Anggaran 2017 tanggal 30September 2017;182. Daftar penerima upah tukang WC BPU Desa Belayan KecamatanMalinau Utara Dari bulan Agustus 2017 S.d Desember 2017 tanggal 5Desember 2017;183. Kwitansi upah tukang no. 147 tanggal 5 Desember 2017;184.

Bahwa orangtua Pelawan memiliki dan menguasai berdasarkan SuratKeterangan Hak Milik Adat sebidang Tanah Perwatasan Hibah Nomor198/KDB/1984 dari Kepala Desa Kampung Baru tertanggal 9 Maret 1984terletak dan dikenal dahulu di Jalan ke Plajau RT.4 Desa Kampung Baru,Kecamatan Batulicin, Kabupaten Daerah Tingkat Il Kotabaru, sekarangterletak dan dikenal di Jalan Transmigrasi RT.06 RW.02 KelurahanKampung Baru, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbudengan ukuran Panjang 100 meter dan lebar 14 Meter

Bahwa orangtua Pelawan memiliki dan menguasai berdasarkan SuratKeterangan Hak Milik Adat sebidang tanah perwatasan hibah Nomor198/KDB/1984 dari Kepala Desa Kampung Baru tertanggal 9 Maret 1984terletak dan dikenal dahulu di Jalan ke Plajau RT.4 Desa Kampung Baru,Kecamatan Batulicin, Kabupaten Daerah Tingkat II Kotabaru, sekarangterletak dan dikenal di Jalan Transmigrasi RT.06 RW.02 KelurahanKampung Baru, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbudengan ukuran panjang 100 meter dan lebar 14 meter

dan batasbatas :Sebelah Utara : Jalan ke Plajau;Sebelah Timur : Tanah yang dibangun Kehutanan ;Sebelah Selatan : Jalan setapak ;Sebelah Barat : Tanah Daud Abdul Wahid ;adalah tidak sah, karena terhadap lahan tersebut sebelumnya telah terjualoleh orangtua dari orangtua Pelawan atas nama Daud Abdul Hamid( pemilik asal tanah ) berdasarkan sertifikat pertama yang dikeluarkan olehDepartemen Dalam Negeri pada tanggal 14 Januari 1988 yang beralas hakberupa Surat Keterangan Hak Milik adat Nomor 85/KDB/1981

Bahwa pada perkara perdata Nomor : 04/Pdt.G/2008/PN.Ktb dan perkaraperdata Nomor 1/Pdt.G/2016/PN.Bln secara nyata dari Surat KeteranganHak Milik Adat Nomor 85/KDB/1981 yang dijadikan alas hak PemohonSertifikat Nomor 564 tertanggal 15 Januari 1988 terletak di RT.O1 DesaKampung Baru, Kecamatan Batulicin, Kabupaten Kotabaru, sedangkan objek yang disengketakan oleh Para Terlawan berada di RT.4 Desa KampungBaru, Kecamatan Batulicin, Kabupaten Kotabaru dan saat ini terletak di RT.6Kelurahan Kampung Baru

Bahwa Turut Terlawan secara nyata menguasai dan memiliki tanah tersebutberdasarkan Surat Keterangan Hak Milik atas sebidang tanah Nomor214/KDB/IV/ 1985 tertanggal 14 Februari 1985 dari Kepala Desa KampungBaru, yang dahulu letak di RT.4 Desa Kampung Baru, Kabupaten Kotabarudengan ukuran panjang 100 meter dan lebar 25 meter, luas 2500 meterpersegi, dengan batasbatas :Sebelah Utara : Jalan Umum Transmigrasi ;Sebelah Timur : Untung Sulaiman bin Daud Abd.Hamid ;Sebelah Selatan: Jalan setapak ;Sebelah

No. 6388 K/Pdt/2011RT 1 sebagaimana Surat Keterangan Hak Milik Adat No. 85/KDB/1981atas nama Daud Abdul Hamid, dan Sertifikat No. 564 tanggal 15Januari 1988, sehingga berdasar gugatan pada Penggugat untukditolak atau setidak tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima ;.

No. 688 K/Pdt/20111.1.1.2.1.3.1.4.1.5.Bahwa fisik tanah dalam Surat Keterangan Hak Milik Adat No.85/KDB/1981 tanggal 30 Desember 1981 (bukti P.8/T.8) yangdijadikan dasar permohonan penerbitan Sertifikat No. 564 tanggal15 Januari 1988 (bukti P.1) tersebut di RT 1 Desa Kampung Barusedangkan hasil pemeriksaan setempat tanggal 03 Agustus 2009lokasi tanah terletak di RT 4, diperkuat dengan saksi Asikin Noorselaku Ketua RI 4 yang menyatakan bahwa sejak yangbersangkutan menjabat Ketua RT tahun 1979 sampai

sekarangtidak pernah ada perubahan RT diwilayahnya ;Bahwa dari keterangan saksi Rahadian Ardiwi Asra bahwa SuratKeterangan Hak Milik Adat No. 85/KDB/1981 tanggal 30Desember 1981 (bukti P.8/T.8) yang dijadikan dasar permohonanpenerbitan Sertifikat No. 564 tanggal 15 Januari 1988 (bukti P.1)palau, sesuai dengan keterangan saksi H. lrun Dani yangmenjabat sebagai Kepala Desa Kampung Baru dari tahun 1972sampai dengan tahun 1992 yang menyatakan bahwa tidakpernah membuat Surat Keterangan Hak Milik Adat

No. 85/ KDB/1981 tanggal 30 Desember 1981, tandatangan yang ada disitubukan tandatangan saksi dan cap/stempel yang digunakan dalamsurat segel tersebut tidak sesuai dengan tahun penggunaannyaserta kop surat berbeda ;Dari kedua keterangan saksi tersebut sebenarnya telah diperolehpetunjuk bahwa Surat Keterangan Hak Milik adat No. 85/KDB/1981 tanggal 30 Desember 1981 yang dijadikan dasar penerbitanSertifikat No. 564 tanggal 15 Januari 1988 (bukti P.1) dipalsukan ;Bahwa berdasarkan halhal tersebut di

Surat Keputusan Kepala Desa Belayan No. 3/640607/KDB/IX/2017Tentang Pembentukan Tim Pengelola Kegiatan Desa BelayanKecamatan Malinau Utara Tahun Anggaran 2017 tanggal 30September 2017;366. Daftar penerima upah tukang WC BPU Desa Belayan KecamatanMalinau Utara Dari bulan Agustus 2017 S.d Desember 2017 tanggal 5Desember 2017;367. Kwitansi upah tukang no. 147 tanggal 5 Desember 2017;368.

Surat Keputusan Kepala Desa Belayan No. 3/640607/KDB/IX/2017Tentang Pembentukan Tim Pengelola Kegiatan Desa BelayanKecamatan Malinau Utara Tahun Anggaran 2017 tanggal 30September 2017;550. Daftar penerima upah tukang WC BPU Desa Belayan KecamatanMalinau Utara Dari bulan Agustus 2017 S.d Desember 2017 tanggal 5Desember 2017;551. Kwitansi upah tukang no. 147 tanggal 5 Desember 2017;552.

Surat Keputusan Kepala Desa Belayan No. 3/640607/KDB/IX/2017Tentang Pembentukan Tim Pengelola Kegiatan Desa BelayanKecamatan Malinau Utara Tahun Anggaran 2017 tanggal 30September 2017;918. Daftar penerima upah tukang WC BPU Desa Belayan KecamatanMalinau Utara Dari bulan Agustus 2017 S.d Desember 2017 tanggal 5Desember 2017;919. Kwitansi upah tukang no. 147 tanggal 5 Desember 2017;920.

Surat Keputusan Kepala Desa Belayan No. 3/640607/KDB/IX/2017Tentang Pembentukan Tim Pengelola Kegiatan Desa BelayanKecamatan Malinau Utara Tahun Anggaran 2017 tanggal 30September 2017;1286. Daftar penerima upah tukang WC BPU Desa Belayan KecamatanMalinau Utara Dari bulan Agustus 2017 S.d Desember 2017 tanggal 5Desember 2017;1287. Kwitansi upah tukang no. 147 tanggal 5 Desember 2017;1288.

Surat Keputusan Kepala Desa Belayan No. 3/640607/KDB/IX/2017Tentang Pembentukan Tim Pengelola Kegiatan Desa BelayanKecamatan Malinau Utara Tahun Anggaran 2017 tanggal 30September 2017;1470. Daftar penerima upah tukang WC BPU Desa Belayan KecamatanMalinau Utara Dari bulan Agustus 2017 S.d Desember 2017 tanggal 5Desember 2017;1471. Kwitansi upah tukang no. 147 tanggal 5 Desember 2017;1472.

Bahwa sebagaimana putusan Pengadilan Negeri Kotabaru Nomor:09/Pdt.G/2004/PN.Ktb, Tanggal 5 Oktober 2004 yang inti putusannyamenyatakan: Menyatakan Penggugat (TERLAWAN EKSEKUSI I) sebagaipemilik yang sah atas tanah sesuai dengan Surat Keterangan Hak MilikAtas Sebidang Tanah Perwatasan No. 21/KDB/1984 tertanggal 28 April1984 Jo. Gambar Situasai (GS) No. 590/PT/1985;3.

Bahwa sebagaimana putusan Pengadilan Negeri KotabaruNomor: 09/Pdt.G/2004/PN.Ktb, Tanggal O5 Oktober 2004 intiputusannya menyatakan:Penggugat (TERLAWAN EKSEKUSI I) sebagai pemilik yang sahatas tanah sesuai dengan Surat Keterangan Hak Milik AtasSebidang Tanah Perwatasan No. 21/KDB/1984 tertanggal 28 April1984 Jo. Gambar Situasai (GS) No. 590/PT/1985;3.

Menyatakan Penggugat sebagai pemilik yang sah atas tanahsesuai dengan Surat Keterangan Hak Milik Atas Sebidang TanahPerwatasan No. 21/KDB/1984 tertanggal 28 April 1984 Jo.Gambar Situasai (GS) No. 590/PT/1985;5. Menyatakan Surat Keterangan Hak Milik Atas Sebidang TanahPerwatasan No. 21/KDB/1984 tertanggal 28 April 1984 Jo.Gambar Situasai (GS) No. 590/PT/1985 adalah sah danmempunyai hukum tetap;6.

Bahwa terjadi penyimpangan Hukum yang dilakukan olehPELAWAN EKSEKUSI, hal mana Proses Jual beli antara PELAWANEKSEKUSI dengan TERLAWAN EKSEUSI II terjadi pada tanggal 8Pebruari 2012 (Sebagaimana akta jual beli Nomor 161/2012), halmana saat itu tanah yang di klaim oleh PELAWAN EKSEKUSIadalah milik TERLAWAN EKSEKUSI sebagaimana SuratKeterangan Hak Milik Atas Sebidang Tanah Perwatasan No.21/KDB/1984 tertanggal 28 April 1984 Jo.

Menyatakan Penggugat sebagai pemilik yang sah atas tanah sesualdengan Surat Keterangan Hak Milik Atas Sebisang Tanah PerwatasanNmor : 21/KDB/1984 tertanggal 28 April 1984 Jo. Gambar Situasi (GS)Nomor : 590/PT/1985;5. Menyatakan Surat Keterangan Hak Milik Atas Sebidang TanahPerwatasan Nomor : 21/KDB/1984 tertanggal 28 April 1984 Jo. GambarSituasi (GS) Nomor : 590/PT/1985 sah dan mempunyai kekuatan hukum;6.

Surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah (SPPFBT) Atas nama kepemilikan JASPAR, reg no : II/KDB/11/2007.
Surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah (SPPFBT) Atas nama kepemilikan JASPAR, reg no : 53/KDB/11/2008, tanggal 20 Oktober 2008.
Surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah (SPPFBT) Atas nama kepemilikan UMAR, reg no : 32 ML/KDB/11/2008, tanggal 28 November 2008.

Surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah (SPPFBT) Atas nama kepemilikan UMAR, reg no : 33ML/KDB/11/2008.

Agar tetap terlampir dalam Berkas Perkara.

Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima Ribu Rupiah);

Surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah (SPPFBT) Atas namakepemilikan JASPAR, reg no: II/KDB/11/2007.Halaman 3 dari 39 Putusan Pidana Nomor 282/Pid.B/2017/PN Kgn Surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah (SPPFBT) Atas namakepemilikan JASPAR, reg no : 53/KDB/11/2008, tanggal 20 Oktober 2008. Surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah (SPPFBT) Atas namakepemilikan UMAR, reg no : 32 ML/KDB/11/2008, tanggal 28 November2008.

Surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah (SPPFBT) Atas namakepemilikan UMAR, reg no : 33ML/KDB/11/2008.Agar tetap terlampir dalam Berkas Perkara.4.

Surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah (SPPFBT) Atas namakepemilikan JASPAR, reg no: II/KDB/11/2007. Surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah (SPPFBT) Atas namakepemilikan JASPAR, reg no : 53/KDB/11/2008, tanggal 20 Oktober 2008. Surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah (SPPFBT) Atas namakepemilikan UMAR, reg no : 32 ML/KDB/11/2008, tanggal 28 November2008.

Surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah (SPPFBT) Atas namakepemilikan UMAR, reg no : 32 ML/KDB/11/2008, tanggal 28 November2008.

Surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah (SPPFBT) Atasnama kepemilikan JASPAR, reg no: II/KDB/11/2007.b. Surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah (SPPFBT) Atasnama kepemilikan JASPAR, reg no : 53/KDB/11/2008, tanggal 20Oktober 2008.c. Surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah (SPPFBT) Atasnama kepemilikan UMAR, reg no : 32 ML/KDB/11/2008, tanggal 28November 2008.d.

Anasan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah mempergunakan jalan selain untuk peruntukan jalan umum tanpa izin dari Bupati ;