M E N E T A P K A N:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Perkawinan para Pemohon tanggal 27 Mei 2022 di Kerapatan Gereja Baptis Indonesia, Tokoh Agama Pdt.

RAJO NAN SATI selaku Ketua Kerapatan Adat Nagari (KAN)Teluk Kabung bersamasama dengan SYAFRUDIN, S.SOS. selaku Camat Bungus TelukKabung Kota Padang, EJISRIN, SE selaku Lurah Teluk Kabung Tengah dan H. FIRDAUS K,SE.

Adat Nagari (KAN) tugasnya adalah menjaga keutuhandan Kerapatan Adat Nagari.Bahwa benar menurut PP No. 38 Tahun 2007 tentang pengadaan tanah untukkepentingan umum adalah kewenangan Pemda.

PLN danFatyuddin, SH dari Pemko Padang dengan dihadiri oleh Camat Bungus Teluk Kabung,Lurah Teluk Kabung Tengah, terdakwa selaku Ketua Kerapatan Adat Nagari (KAN)Teluk Kabung, Ninik Mamak, Pemuka Masyarakat dan Pemuda.Karena lokasi pembangunan PLTU tersebut berada di Teluk Sirih dan yang lebih tahupersis siapa pemilik tanah adalah Kerapatan Adat Nagari (KAN), maka Terdakwa selakuKetua Kerapatan Adat Nagari (KAN) Teluk Kabung, atas inisiatif sendiri membentukTim Advokasi berdasarkan Surat Keputusan

Adat Nagari (KAN) Teluk Kabung,Ninik Mamak, Pemuka Masyarakat dan Pemuda.Menimbang, oleh karena lokasi pembangunan PLTU tersebut berada di Teluk Sirih danyang lebih tahu persis siapa pemilik tanah adalah Kerapatan Adat Nagari (KAN), Terdakwaselaku Ketua Kerapatan Adat Nagari (KAN) Teluk Kabung atas inisiatif sendiri, menurutketerangan saksi Suardi Dt.

Indo Lauik membentuk Tim Advokasi dengan diterbitkannyaSurat Keputusan Ketua Kerapatan Adat Nagari Teluk Kabung Nomor : 01/SK/KANTK/IV2007tanggal 20 April 2007, menurut keterangan saksi Suardi Dt. Rj.

(Fotokopi Sesuai Asli);Surat Keputusan Kerapatan Adat Nagari (KAN) Surantih,Nomor : 086/KPTS/KANSRT/III2013 Tentang Hasil PutusanKerapatan Adat Nagari Surantin Mengenai Sengketa TanahUlayat Adat Pusako Tinggi Dibawah Payuang Datuk RajoIndo, tanggal 19 Maret 2013.

(Fotokopi Sesuai Fotokopi);Keputusan Kerapatan Adat Nagari (KAN) Surantin, Nomor :01/KPTS/KAN/SRT/IV/2016 Tentang KepengurusanKerapatan Adat Nagari (KAN) Surantin Periode 2014 2019,tanggal 16 April 2016.

Halaman 43 dari 68 HalamanPutusan Nomor: 5/G/2020/PTUN.PDGBukti P29Bukti P30(Fotokopi Sesuai Fotokop)i);Susunan Acara Pengukuhan Kerapatan Adat Nagari SurantihPeriode 20192024, tanggal 9 Maret 2020. (Fotokopi SesualFotokopi);Surat dari Panitia Pengukuhan Pengurus Kerapatan AdatNagari Surantih Periode 20192024, Nomor04/PPKN/SRT/III/2020, Perihal : Undangan yang ditujukankepada Ketua LKAAM Kab. Pesisir Selatan, tanggal 04 Maret2020.

(Fotokopi sesuai dengan asli);Surat Keputusan Kerapatan Adat Nagari (KAN) SurantihNomor : O86/KPTS/KANSRT/III2013 Tentang HasilPutusan Kerapatan Adat Nagari Surantih MengenaiSengketa Tanah Ulayat Adat Pusako Tinggi DibawahHalaman 45 dari 68 HalamanPutusan Nomor: 5/G/2020/PTUN.PDGBukti T.14Bukti T.I5Bukti T.I6Bukti T.I7Bukti T.I8Bukti T.I9Bukti T.I10Bukti T.l11Payuang Datuak RJ. Indo, tanggal 19 Maret 2013.

Sebagaimana Bukti P4, Bukti T.4, Bukti T.l3 dengan SuratKeputusan Kerapatan Adat Nagari (KAN) Surantin Nomor : 05/KPTS/KANSRT/VI2020 Tentang : Pencabutan Surat Keputusan KAN No. 086/KPTS/KANSRT/III2013, tanggal 27 Juni 2020 sebagaimana Bukti P23 tersebut melalui pengujiansecara perdata.

- Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;- Menetapkan bahwa Pemohon I GERSON (suami) dan Pemohon II MARTHA DASY (istri) telah melangsungkan perkawinan secara agama Kristen pada tanggal 30 Oktober 1999, bertempat di Gereja Kibaid (Gereja Kerapatan Injil Bangsa Indonesia) Jemaat Tanga Padang, Tana Toraja;- Memerintahkan Para Pemohon untuk menyerahkan salinan Penetapan ini kepada Pegawai Pencatat Perkawinan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mamuju Utara untuk

Perubahan Atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan maka Para Pemohon memohonagar perkawinannya tersebut disahkan melalui penetapan Pengadilan:Menimbang, bahwa dari bukti surat dan keterangan saksisaksi yang diajukan oleh ParaPemohon yang saling bersesuaian dan saling menguatkan maka dapat diketahui dan telah menjadifakta hukum bahwa benar Para Pemohon telah melangsungkan perkawinan secara agama Kristenpada tanggal 0 (ktober 1994 bertempat di Gereja Kibaid (Gereja Kerapatan

tersebut dalam daftar yang sedang berjalan;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini sematamata untuk kepentingan ParaPemohon, maka biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;Mengingat ketentuan hukum yang berkaitan dengan permohonan ini;MENETAPKAN, Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya:2, Menetapkan bahwa Pemohon GERSON (suami) dan Pemohon ll MARTHA DASY (istri) telahmelangsungkan perkawinan secara agama Kristen pada tanggal Sl) (ktober (999 bertempat dibereja Kibaid (Gereja Kerapatan

KotoDalam mengenai masalah sengketa tanah, surat tersebut tertanggal 16Februari 2017, yang mana disana meminta Kerapatan Adat Nagariuntuk dapat memfasilitasi masalah tersebut.

Oleh karena perkaranya terlalu rumit Kerapatan Adat Nagari tidaksanggup untuk mencapai kesepakatan yang mana saat itu dariKerapatan Adat Nagari hanya hanya dapat membuat resume daripermasalahan tersebut yang terlampir dalam bukti surat Penggugatyaitu P.10;Bahwa yang dimaksud dengan penggarap dalam surat tersebut adalahRahimah dan tergugat lainnya;Bahwa suku saksi adalah Sikumbang, dan saat itu saksi menjabatsebagai Ketua Kerapatan Adat Nagari di Koto Selayan;Bahwa objek perkara ini terletak di Koto

Dalam yang termasuk dalamdaerah Kerapatan Adat Nagari di Koto Selayan;Bahwa saksi tahu dimana objek perkara tapi saksi tidak tau batasbatasnya;Bahwa saksi tidak tahu siapa Ninik Mamak dari tanah yang jadi objekperkara ini;Bahwa setahu saksi pada tahun 2017 tidak ada orang yang memangkugelar Datuk Kampung Dalam;Bahwa kaitan Penggugat dengan Datuk Kampung Dalam setahu saksiyaitu satu suku yakni Suku Koto;Bahwa yang mengajukan surat ke Ketua Kerapatan Adat Nagari di KotoSelayan saat itu adalah Suku

Koto dari Koto Dalam diantaranyabernama Sutan Rajo Ameh, Datuk Dikoto;Bahwa bukti surat yang dibawa Tergugat saat datang ke KerapatanAdat Nagari diantaranya suratsurat pernyataan yang saksi tidak ingatlagi isi Surat pernyataannya;Halaman 40 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Padt.G/2018/PN BktBahwa sengketa ini tidak bisa diselesaikan di Kerapatan Adat Nagari,karena lingkup perkara terlalu besar, jadi Kerapatan Adat Nagari tidaksanggup untuk menyelesaikan sengketa ini;Bahwa Saksi tidak tahu

Adat NagariKoto Selayan;Bahwa saksi tinggal di Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh;Bahwa saksi bisa tahu tentang permasalahan ini, karena saksibertugas di Kerapatan Adat Nagari Tigo Baleh, dan mengenai perkaraini dahulu pernah masuk surat ke Kerapatan Adat Nagari Tigo Balehdari penghulu suku Koto di Koto Bawah yang meminta suratketerangan untuk mengajukan perkara terdahulu;Bahwa saksi pernah bertemu dengan M.

Panjang Gadang Maharajo Lelo tertanggal 14Mei 2007, selanjutnya diberi tanda bukti P3; Foto copy Akta Perdamaian No. 17 tanggal 29 Desember 2011, selanjutnya diberi tanda bukti P4; Foto copy surat Akta Hibah Nomor 406/2012 tertanggal 17 Oktober 2012, selanjutnya diberi tanda bukti P5; Foto copy Sertipikat Hak Milik Nomor 432 tertanggal 01 Maret 2012, selanjutnya diberi tanda bukti P6; Asli surat undangan Kerapatan Adat Nagari (KAN) Selayo kepada Iqbal Dt.

Majo Sati selaku Wakil manti Adat Suku Kampai, tertanggal 22September 2009, selanjutnya diberi tanda bukti P7; Asli surat undangan Kerapatan Adat Nagari (KAN) Kubung kepada Iqbal Dt. Majo Sati selaku Wakil manti Adat Suku Kampai, tertanggal 14Februari 2011, selanjutnya diberi tanda bukti P8; Asli surat undangan Kerapatan Adat Nagari (KAN) Selayo kepada Iqbal Dt.

GAMUK ; 10Bahwa saksi kenal dengan Para Penggugat dan tidak mempunyaihubungan keluarga;Bahwa saksi sekarang menjabat sebagai anggota Kerapatan Adat Nagari(KAN) Selayo;Bahwa saksi mengetahui yang menjadi permasalahan antara pihakpenggugat dan terguggat adalah mengenai permasalahan sawah sebanyak1 (Satu) piring yang terletak di Bawah Jao Jorong Galanggang TangahNagari Selayo Kec. Kubung Kab.

NARO:12Bahwa saksi kenal dengan Para Penggugat dan Para tergugat serta tidakmempunyai hubungan keluarga;Bahwa saksi menjabat sebagai anggota Kerapatan Adat Nagari (KAN)Selayo;Bahwa saksi tidak mengetahui secara persis apa permasalahan antarapenggugat dan para tergugat, yang saksi dengar mengenai gelar DatukPanjang Gadang Marajo Lelo;Bahwa tergugat II menjabat sebagai manti adat suku Kampai, namun saksitidak tahu sejak kapan;Bahwa sepengetahuan saksi pengangkatan tergugat II sebagai manti adatada

Majo Basa ImamBagindo Malin (tergugat II) tertanggal 19 September 2007;Menimbang, bahwa P7 s/d P10 adalah surat undangan dari Kerapatan Adat Nagari (KAN)yang ditujukan kepada Iqbal Tansin Dt.

Sebagai Tergugat V II .Nama Lengkap : JASRIL JATAR BILA SATIJenis kelamin : Laki lakiUmur : +48 Tahun.Agama : Islam.Warganegara : Indonesia.Pekerjaan : Tani.Alamat : Jorong Baringin Nagari Gantung Ciri Kecamatan KubungKabupaten Solok Sumatera Barat.Dalam Kedudukannya Sebagai Ketua Kerapatan Adat Nagari Gantung Ciri dansebagai Ninik Mamak Suku Bendang Melayu.

ADAT NAGARI GANTUNG CIRI NOMOR: O1/KPSA/KAN/GTCR 2012.KEPENTINGAN PENGGUGATBahwa dikeluarkannya Surat Keputusan Kerapatan Adat Nagari GantungCiri tersebut diatas oleh Para Tergugat I Sampai dengan Tergugat XXV, kepentingan10Penggugat Merasa dirugikan sebab Surat Keputusan Kerapatan Adat NagariGantung Ciri tersebut telah Memutuskan :1 Menolak dakwaan, dalildalil, bukti tertulis dan serta keterangan keterangansaksi dari Arizal atuk Paneh Garang2 Menolak dakwaan, dalildalil, bukti tertulis serta keterangan

Kutar Bgd Nan Gadang, sehingga dalam hal ini ninik mamak i.c TimKomisi Penyelesaian Sengketa Adat tidak dapat digugat ke Pengadilan Negerimengenai permasalahan sako/gelar ini sebagaimana yurisprudensi MahkamahAgung RI Reg No.250 K/Sip/1968 tanggal 18 Maret 1969 yang berbunyi sbb:Perselisihan/persengketaan mengenai gelar seorang penghulu bukanlahwewenang Penghulu, melainkan adalah wewenang Kerapatan Adat Nagarisetempat ;(Yurisprudensi Sumatera Barat, Buku I, Hukum Perdata dan Hukum AcaraPerdata, Kerjasama

Kutar Bgd Nan Gadang, sehingga dalam hal ini ninik mamak i.c TimKomisi Penyelesaian Sengketa Adat tidak dapat digugat mengenai permasalahansako/gelar ini sebagaimana yurisprudensi Mahkamah Agung RI Reg No.250 K/Sip/1968 tanggal 18 Maret 1969 yang berbunyi sbb :Perselisihan/persengketaan mengenai gelar seorang penghulu bukanlahwewenang Penghulu, melainkan adalah wewenang Kerapatan Adat Nagarisetempat ;(Yurisprudensi Sumatera Barat, Buku I, Hukum Perdata dan Hukum AcaraPerdata, Kerjasama PT.SumbarRiau

karena sako merupakan wilayah tugas dari besturr/pemerintahan adat setempat.e Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Reg No. 250 K/Sip/1968 Tanggal 18Maret 1969, yang isinya menyatakan bahwa perselisihan/ persengketaanmengenai gelar seorang penghulu bukanlah wewenang Pengadilan Negeri,melainkan adalah wewenang Kerapatan Adat Nagari setempat.Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan mempelajari suratgugatan Para Penggugat terutama pada posita dan petitum gugatan ternyata yangmenjadi pokok sengketa

M E N G A D I L I:

1. Menyatakan Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan, walaupun terhadapnya telah dipanggil secara sah dan patut;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan bahwa perkawinan antara PENGGUGAT: ENY DINA TALUMEPA dengan TERGUGAT: MARTHEN LUMINTANG yang dilangsungkan di Kerapatan Gereja Protestan Minahasa tanggal 26 Oktober 1985 dan tercatat pada Kantor Kependudukan

Bahwa Penggugat iE dengan TergugatME, telah)smelangsungkan perkawinan di Kerapatan GerejaProtestan Minahasa san tercatat pada KantorKependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kutai Timur dengan Aktaperkawinan Nomor: I atas nama Penggugat danTergugat pada tanggal i:2. Bahwa pada mulanya perkawinan antara Penggugat dan Tergugatberlangsung secara rukun dan harmonis dalam sebuah rumah tangga yangHalaman 1 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 40/Pat.G/2021/PN Sot.bahagia dirumah yang beralamat di JI.

Menyatakan bahwa perkawinan antara PENGGUGAT: dengan TERGUGAT; i yangdilangsungkan di Kerapatan Gereja Protestan Minahasa tangga! Saf dan tercatat pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil KabupatenKutai Timur dengan Akta perkawinan Nomor:putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;3.

Fotokopi Surat Nikah antara I (Tergugat) denganGE (Penggugat) yang diterbitkan oleh Madjelis Geredja Kerapatan GeredjaProtestan Minahasa tanggal 26 Oktober 1985, diberi tanda bukti P 2;3. Fotokopi Kartu. Tanda Penduduk Nomor Induk Kependudukan = (NIK):EE yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan Dan PencatatanSipil Kabupaten Kutai Timur atas nama EE tanggal 19 Maret 2020,diberi tanda bukti P 3;4.

Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 TentangPelaksanaan Undangundang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinanmenyatakan pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkanperkawinannya menurut agamanya dan kepercayaanya itu selain agama Islam,dilakukan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan pada Kantor Catatan Sipilsebagaimana dimaksud dalam berbagai perundangundangan mengenalpencatatan perkawinan;Menimbang, bahwa Penggugat Penggugat (adengan Tergugat ME telah melangsungkan perkawinandi Kerapatan

Menyatakan bahwa perkawinan antara PENGGUGAT: qadengan TERGUGAT: yangdilangsungkan di Kerapatan Gereja Protestan Minahasa tanggal 26 Oktober1985 dan tercatat pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil KabupatenKutai Timur dengan Akta perkawinan Nomor:putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;4.

memeriksa dan mengadilinya, tanpa mendapat ijindengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayakumum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaanuntuk itu dengan tidak perduli aoakah untuk menggunakan kesempatan adanyasuatu syarat atau dipenuhinya suatu tata cara, yang dilakukan oleh terdakwadengan cara sebagai berikut :e Bahwa pada hari selasa tanggal 25 Februari 2014 sekitar jam 23.30 Wibketika terdakwa MASDI Panggilan BARETA sedang duduk disampingkantor Kerapatan

Saksi FREDO SYAFITRA :Bahwa saksi adalah anggota polisi Polres Sawahlunto yangmelakukan penangkapan terhadap Terdakwa terkait denganpenjualan Togel yang dilakukan oleh Terdakwa;Bahwa penangkapan terjadi pada hari Selasa tanggal 25 Februari2014, sekira pukul 23.30 Wib, di samping Kantor Kerapatan AdatNagari (KAN) Kubang di simpang Lapangan Segitiga KelurahanSaringan Kecamatan Barangin Kota Sawahlunto;Bahwa penangkapan tersebut dilakukan oleh saksi bersamasamadengan saksi Wilman Dani;Bahwa Saksi melakukan

Saksi ERIZOL panggilan ERI :Bahwa saksi mengetahui Terdakwa sebagai penjual togel karena saksipernah membeli togel dengan cara mengirim SMS kepada Terdakwa;Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa, tanggal 25 Februari 2014di samping Kantor Kerapatan Adat Nagari (KAN) Kubang disampingLapangan Segitiga Kelurahan Saringan Kecamatan Barangin KotaSawahlunto;Bahwa cara permainan Judi Togel pasangan minimal Rp. 1000,00(seribu rupiah) untuk pemasangan 2 (dua) angka dengan keuntugan Rp.60.000,00 (enam puluh

Saksi Chandra panggilan Minceng:Bahwa saksi mengetahui Terdakwa sebagai penjual togel karena saksipernah membeli togel dengan cara mengirim SMS kepada Terdakwa;Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa, tanggal 25 Februari 2014di samping Kantor Kerapatan Adat Nagari (KAN) Kubang disampingLapangan Segitiga Kelurahan Saringan Kecamatan Barangin KotaSawahlunto;Bahwa cara permainan Judi Togel pasangan minimal Rp. 1000,00(seribu rupiah) untuk pemasangan 2 (dua) angka dengan keuntugan Rp.60.000,00 (enam

tersebut adalah merupakan bukti otentikkarena dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu, dan oleh karena memilikikorelasi yang erat dengan perkara ini maka Majelis menilai bukti surat tersebutdapat dijadikan sebagai alat bukti surat dalam perkara ini;Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keteranganTerdakwa MASDI panggilan BARETA yang pada pokoknya sebagai berikut:e Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 25 Februari 2014sekira pukul 23.30 Wib bertempat di Samping Kantor Kerapatan

Namun Para Tergugat tidakbersedia untuk ditebusi kepadanya;Berhubung usaha perundingan secara kekeluargaan menemui jalanbuntu, maka pada awal bulan Oktober 2012 almarhum orang tua kamiZubir memohon kepada Pengurus Kerapatan Adat Nagari (KAN) TanjungBonai untuk membantu penyelesaian masalah ini.

Atas permohonanalmarhum orang tua kami tersebut, Pengurus Kerapatan Adat Nagari(KAN) Tanjung Bonai sudah tiga kali memanggil kedua belah pihakbermusyawarah dan terakhir pada tanggal 6 November 2012 KerapatanAdat Nagari Tanjung Bonai memanggil almarhum orang tua kami Zubirserta kami dan anakanaknya ikut hadir dalam pertemuan tersebut yaituMuhammad Nur, Erma dan Hj. Zulbaiti serta pihak yang menerimagadaian (Para Tergugat).

Sewaktu penyelesaian permasalahan di Kantor Pengurus Kerapatan Adat(KAN) Tanjung Bonai almarhum orang tua kami Zubir sudah dalamkeadaan sakitsakitan, sehingga setelah selesai acara pertemuan diKantor Pengurus Kerapatan Adat Nagari (KAN) Tanjung Bonai padatanggal 6 Nopember 2012 tersebut, beliau langsung kami bawa kePekanbaru ke rumah anaknya (Hj. Zulbaiti) dan akhirnya pada tanggal 7Januari 2013 orang tua kami Zubir meninggal dunia di Pekanbaru dandikebumikan di Pekanbaru;.

Berhubung almarhum orang tua kami Zubir kami bawa ke Pekanbarudalam keadaan sakitsakitan sementara permasalahan harta pusakanyayang masih tergadai dan sudah dimusyawarahkan di Kerapatan AdatNagari Tanjung Bonai belum selesai, serta almarhum orang tua kamitersebut sesuai dengan ranji keturunannya tidak ada lagi mempunyai ahliwaris yang mungkin dan patuik untuk menerima harta warisannya, makaalmarhum orang tua kami Zubir meminta kepada kami anakanaknyauntuk melanjutkan penyelesaian harta pusakanya

Setelah Bapak Wali Nagari dan Ketua Kerapatan Adat Nagari TanjungBonai memberikan penjelasan kepada kami kedua belah pihak, tentangsampai dimana tugas dan wewenang Pemerintah Nagari mengenaipenyelesaian sengketa Pusako di Nagari, akhirnya Lismawarti danYusmaniar (Tergugat 1 dan 2) meminta waktu selama 10 (sepuluh) hariuntuk bermusyawarah guna mencari kesepakatan di dalam kaumnyatentang keinginan kami dari anakanak almarhum Zubir untuk menebusiharta almarhum Zubir yang tergadai kepada Para Tergugat

Penggugat:
AWALLUDIN
Tergugat:
1.MARTIAS
2.JUSNI
3.DAHLAN
4.JOJON
5.DONA
6.Ketua Kerapatan Adat Nagari Nanggalo
7.Lurah Kelurahan Kampung Olo Nanggalo
8.CAMAT KECAMATAN NANGGALO
9.Badan Pertanahan Nasional

Ketua Kerapatan Adat Nagari Nanggalo, bertempat tinggal diKelurahan Kampung Olo Kecamatan Nangqalo KotaPadang, yang selanjutnya disebut sebagai TergugatD;7.

Kerapatan Adat Nagari (KAN) Nanggalo, yang alamatnyaditujukan di Kelurahan Kampung Olo, Kecamatan Nanggalo KotaPadang;Bahwa Penggugat telah keliru meletakkan Ketua KAN selaku Tergugat,karena Ketua KAN adalah pemegang amanah tertinggi di dalam hokumadat salingka Nagari Nanggalo, dan apa yang dilakukan adalahmerupakan bentuk hasil musyawarah mufakat para penghulu yang adadalam Kerapatan Adat Nagari.

Setiap hasil musyawarah, bentukkesepakatan dan atau keputusan yang ditujukan ke luar adalahmerupakan produk dari lembaga Kerapatan Adat Nagari (KAN),bukanlah produk dari ketua KAN.Penggugat mengetahui bahwa Tergugat D, tidak pernah beralamat dialamat kelurahan Kampung Olo Kecamatan Nanggalo, karena kantorKAN Nanggalo beralamat di Jalan Raya Nanggalo No.1 KelurahanSurau.

Bahwa TergugatD, tidak akan menanggapi tentang dalildalilPenggugat sepanjang yang tidak berkaitan dengan kapasitas TergugatD, selaku Ketua Kerapatan Adat (KAN) Naggalo;Dan begitu juga terhadap dalil PENGGUGAT yang hanya mendasarigugatannya dari asumsiasumsi yang tidak terukur dan tidak berdasarHalaman 19 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Padt.G/2019/PN Pdghokum, tidak akan ditanggapi karena tidak dapat dijadikan fakta hokumdalam perkara ini.3.

Gugatan Penggugat salah keliru/salah alamat;Halaman 23 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Padt.G/2019/PN PdgMenimbang, bahwa tentang Eksepsi kewenangan mengadili yangdiajukan oleh pihak Tergugat D, setelah diteliti maksud dan tujuannya adalahbahwa sebelum perkara diajukan ke Pengadilan, terlebin dahulu diselesaikanoleh Kerapatan Adat Nagari (KAN), menurut Majelis Hakim hal tersebutbukanlah tentang kewenangan mengadili, karena Kerapatan Adat Nagari (KAN)bukanlah lembaga peradilan, melainkan

Bila kedua belah pihak Penggugat dan tergugat tidak menerimakeputusan Kerapatan Adat Nagari Sungai Buluh, maka kamipersilahkan Penggugat dan Tergugat untuk melanjutkan melaluiproses Pengadilan Negeri Parimanan.d. Bahwa selain itu.

pengajuan sertifikat tersebutkemudian Mamak Penggugat (Ishak) dan kaumnya waktu itu mengajukansurat permohonan pengaduan kepada Kerapatan Adat Nagari (KAN)sungai Buluh Kecamatan Batang Anai Kabupaten Padang Pariaman.

Bila kedua belah pihak Penggugat dan tergugat tidakmenerima keputusan Kerapatan Adat Nagari Sungai Buluh, maka kamipersilahkan Penggugat dan Tergugat untuk melanjutkan melalui prosesPengadilan Negeri Pariaman..

Menjawab obserpsi Perdata No. 08/Pdt.G/2017/PN.PMN pada poin 8(delapan) sebagai berikut:8.1 Berdasarkan pengaduan saudara ISHAK Cs tgl 3 Oktober tahun 2012kepada Kerapatan Adat Nagari Sungai Buluh (KAN) tentang tanahnyadikuasai oleh Warni/Suwarni Izam,.

Saudara Penggugat SABARUDDIN tidak pernah mengikuti sidang NinikMamak Kerapatan Adat Nagari Sungai Buluh;Demikian jawaban dar Tergugat B Kerapatan Adat Nagari Sungai Buluh yangdisampaikan kepada Bapak Majelis Hakin yang menyidangkan perkara perdataNo. 08/Pdt.G/2017/PN.PMN untuk dapat mempertimbangkan dan mencarikeadilan dan kebenaran dalam mengambil keputusan. Kami Kerapatan AdatNagari Sungai Buluh sebagai Tergugat B mengucapkan banyak terima kasih;Jawaban Tergugat CDalam Pokok Perkara:1.

Lahir atau Mak Lajieh atau H.Mek Lahir adalah angku atau mamak kandung Penggugat danPenggugat adalah ahli waris yang sah dalam kaumnya;Menyatakan secara hukum perbuatan Tergugat yang menguasai ataumenyerobot tanah objek perkara pertama, kedua, ketiga dan keempatadalah perbuatan melawan hukum dan melawan hak Penggugat:;Menyatakan sah dan kuat secara hukum Putusan Kerapatan Adat Nagari(KAN) Pasar Baru Kecamatan Bayang Pesisir Selatan Nomor 04/Pdt.Adat/2016/KAN/PS.BR;Menghukum Tergugat untuk mengosongkan

Menyatakan sah dan kuat secara hukum Putusan Kerapatan Adat Nagari(KAN) Pasar Baru Kecamatan Bayang Pesisir Selatan Nomor04/Pdt.Adat/2016/KAN/PS.BR;7. Menghukum Tergugat untuk mengosongkan tanah objek perkarapertama, kedua, ketiga dan keempat dari segala hakhaknya atau darisegala hakhak orang lain yang diperoleh dari Tergugat danmenyerahkan secara baikbaik kepada Penggugat, jika ingkar denganbantuan aparat Kepolisian Republik Indonesia atau pihak keamananlainnya;8.

Mek Lahir, diperkuatadanya Putusan/Penetapan Kerapatan Adat Nagari (KAN) Pasar Barutanggal 4 Juni 2016 Nomor 04/Pdt.Adat/2016/KAN/PS.BR, makapenguasaan keempat objek sengketa oleh Tergugat adalah perbuatanmelawan hukum;:Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, makapermohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon PeninjauanKembali SYAMSIR CHAN DATUK PANDUKO SATI (Lk) tersebut harusditolak:Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembalidari Pemohon Peninjauan Kembali ditolak

RAJO BUNGSU, Umur 44 tahun, Suku Sikumbang,Pekerjaan Tani, beralamat di Kampung Pasar Sebelah, Nagari Silaut,Kecamatan Silaut, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat;Kesemuanya adalah Ninik Mamak Nagari Silaut, bertindak untuk diri sendiri danselaku Pengurus Kerapatan Adat Nagari (KAN) Silaut, Kecamatan Silaut,Kabupaten Pesisir Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada YUNISMAN,S.H., Advokat/Pengacara, beralamat Kantor di Komplek Pelangi Indah Blok B4No.2, Kelurahan Korong Gadang

yang berperkara untuk menghadiripersidangan pada suatu hari yang Bapak tentukan dan selanjutnya memberikan putusansebagai berikut :Dalam Provisi: Memerintahkan kepada Tergugat atau pihakpihak lain yang mendapat hakdari padanya untuk menghentikan segala kegiatan pengolahan di atas tanahobjek perkara sampai adanya putusan yang mempunyai kekuatan hukumtetap dalam perkara ini;Dalam Pokok Perkara :1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;2 Menyatakan Penggugat adalah Ninik Mamak dan Pengurus Kerapatan

Panduko Rajo) dalam jabatannya selakuKepala Desa Silaut bersamasama dengan Ketua Kerapatan Adat Nagari (KAN)Silaut yang saat itu dijabat oleh Akhirruddin Dt. Panduko Rajo telahmenandatangani Berita Acara Pemeriksaan batas IPK pada areal HTI yangdikelola Tergugat (PT. Sukses Jaya Wood), maka dengan demikian dalil paraPenggugat pada angka 3 (tiga) dan 4 (empat) halaman 3 (tiga) Surat Gugatanadalah merupakan dalil yang keliru/tidak benar ;Bahwa Tergugat (PT.

Hasan Basri Durin;Bukti P3A : fotocopy Surat Kerapatan Adat Nagari (KAN) Silauttertanggal 16 Desember 2013, yang ditandatangani oleh Ketua danSekretaris KAN Silaut;Bukti P3B : fotocopy Daftar hadir dan Berita Acara musyawarahmufakat masyarakat Silaut tertanggal 29 Nopember 2014;Bukti P3C : fotocopy Surat Kerapatan Adat Nagari (KAN) Silauttertanggal 02 Mei 2014 tentang mohon diberikan duplikat/ salinanLegalitas Tanah lokasi hutan tanaman industri;Halaman 11 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26

/Pdt.G/2014/PN Pnun.Bukti P3D : fotocopy Surat Kerapatan Adat Nagari (KAN) Silauttertanggal 13 Mei 2014 tentang Hutan Tanaman Industri yang beradadi Nagari Silaut;Bukti P3E : fotocopy Surat Kerapatan Adat Nagari (KAN) Silauttertanggal 13 Desember 2014 tentang Penolakan Keberadaan HTI diNagari Silaut;Bukti P4 =: fotocopy Peraturan Daerah Provinsi Sumatera BaratNomor 13 Tahun 1983;Bukti PS~ ~:~ fotocopy Peraturan Daerah Provinsi Sumatera BaratNomor 6 Tahun 2008 ;Bukti P6 : fotocopy Peraturan Gubernur

Bahwa berdasarkan Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah tertanggal 27Juni 1994 yang ditandatangani oleh Kerapatan Adat Nagari (KAN) Tapakis,Mamak Suku Panyalai dan diketahui oleh Camat Wilayah Nan Sabaris sertaSurat Keputusan Kerapatan Adat Nagari (KAN) Tapakis Nomor 56/KANTPK/94 Tentang Persetujuan Penguasaan Tanah Ulayat Nagari tertanggal28 Juni 1994, disertai Surat keterangan nomor 06/P/TPU/1994 tertanggal 29Juni 1994 pada pokoknya menyatakan a.n Isramsir mempunyai / menguasaisebidang tanah yang

Bahwa berdasarkan Surat Kerapatan Surat Pernyataan KepemilikanTanah tertanggal 27 Juni 1994 yang ditandatangani oleh Kerapatan AdatNagari (KAN) Tapakis, Mamak Suku Panyalai dan diketahui oleh CamatWilayah Nan Sabaris serta Surat Keputusan Kerapatan Adat Nagari (KAN)Tapakis Nomor 56/KANTPK/94 Tentang Persetujuan Penguasaan TanahUlayat Nagari tertanggal 28 Juni 1994, disertai Surat Keterangan Nomor73/P/TPU/1994 tertanggal 29 Juni 1994 pada pokoknya menyatakan a.nRisdawati mempunyai / menguasai sebidang

Bahwa berdasarkan Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah tertanggal 27Juni 1994 yang ditandatangani oleh Kerapatan Adat Nagari (KAN) Tapakis,Mamak Suku Panyalai dan diketahui oleh Camat Wilayah Nan Sabaris sertaSurat Keputusan Kerapatan Adat Nagari (KAN) Tapakis Nomor 07/KANTPK/94 Tentang Persetujuan Penguasaan Tanah Ulayat Nagari tertanggalHalaman 51 dari 62 halamanPutusan Nomor : 11/G/2021/PTUN.PDG28 Juni 1994, disertai Surat Keterangan Nomor 19/P/TPU/1994 tertanggal29 Juni 1994 pada pokoknya menyatakan

Bahwa berdasarkan Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah tertanggal 27Juni 1994 yang ditandatangani oleh Kerapatan Adat Nagari (KAN) Tapakis,Mamak Suku Panyalai dan diketahui oleh Camat Wilayah Nan Sabaris sertaSurat Keputusan Kerapatan Adat Nagari (KAN) Tapakis Nomor 07/KANTPK/94 Tentang Persetujuan Penguasaan Tanah Ulayat Nagari tertanggal28 Juni 1994, disertai Surat Keterangan Nomor 51/P/TPU/1994 tertanggal29 Juni 1994 pada pokoknya menyatakan a.n Syaiful mempunyai /menguasai sebidang tanah yang belum

Bahwa berdasarkan Surat Pernyataan Kepemilikan Tanahtertanggal 30 Oktober 1995 yang ditandatangani oleh Kerapatan AdatNagari (KAN) Tapakis, Mamak Suku Panyalai dan diketahul oleh CamatWilayah Nan Sabaris serta Surat Keputusan Kerapatan Adat Nagari (KAN)Tapakis Nomor 07/KANTPK/95 Tentang Persetujuan Penguasaan TanahUlayat Nagari tertanggal 3 November 1995, disertai Surat KeteranganNomor 60/TU/Prona/1995 tertanggal 5 November 1995 pada pokoknyamenyatakan a.n Lasmiarti mempunyai / menguasai sebidang

PANITIA PENYELESAIAN PERKARA PERDATA (P4)KERAPATAN ADAT NAGARI SINTUAK, Kecamatan SintuakToboh Gadang, Kabupaten Padang Pariaman. Selanjutnya disebutsebagai TERGUGATB ;C. KERAPATAN ADAT NAGARI (KAN) SINTUAK, = alamatKenagarian Sintuak, Kecamatan Sintuak Toboh Gadang,Kabupaten Padang Pariaman. Selanjutnya disebut sebagaiTERGUGAT C ;D. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA. CQ. BADANPERTANAHAN NASIONAL PUSAT DI JAKARTA, CQ. KANTORWILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROPINSISUMATERA BARAT, CQ.

A.1, 2 dan 3hibahkan sebahagian kepada Nagari, Kerapatan Adat Nagari, Kantor BalaiPemuda, Sekolah Taman KanakKanak; padahal tanah tersebut adalahmerupakan satukesatuan dengan objek perkara, dan selain itu dalam MengurusSertifikat Hak milik dan menjualnya kepada Tergugat E dan F juga tidak digugatoleh Para Penggugat.e Bahwa segala perbuatan tersebut diatas Para Tergugat A.1, 2 dan 3lakukan telah berdasarkan Hukum dan UndangUndang yang berlaku; maka dariitu Lora Novita (Tergugat F) dan Amin (Tergugat

Bahwa setelah Tergugat A.1, 3 dan 4 sampai dikampung dan jugamengetahui hal itu; maka Tergugat A.1, 3 dan 4 pergi menghadap ke Tergugat B(Panitia Penyelesaian Perkara Perdata) dan Tergugat C (Kerapatan Adat Nagari)Sintuk untuk membatalkan kembali hasil putusan yang dibuat pada tanggal 7 April2008 tersebut.Bahwa dari hasil laporan Tergugat A.1, 3 dan 4 tersebut; makaTergugat B dan Tergugat C juga mempelajarinya secara seksama hasil dariputusan itu;e Bahwa setelah Tergugat B dan Tergugat C mempelajari

Foto copy Surat Keputusan dari Panitia Penyelesaian Perkara Perdata (P4)Kerapatan Adat Nagari Sintuk Kecamatan Sintuk Toboh GadangKabupaten Padang Pariaman Nomor: 01/P4/KAN/STK2009, tertanggal 17Februari 2009, (bukti P.III);Menimbang bahwa buktibukti tersebut telah diberi materai dandiperlihatkan aslinya dipersidangan kecuali bukti P.IIl tidak dapat ditunjukkanaslinya;Menimbang bahwa untuk mendukung dalildalil bantahannya, TergugatA.1,2,3 dan E telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:1.

Foto copy Surat Keputusan dari Panitia Penyelesaian Perkara Perdata (P4)Kerapatan Adat Nagari Sintuk Kecamatan Sintuk Toboh GadangKabupaten Padang Pariaman Nomor : 01/P4/KAN/STK2009, tanggal 17Februari 2009, (bukti T.A.1,2,3 dan E.3);5. Foto copy Surat Penyerahan Tanah, tanggal 23 Februari 2009, (buktiT.A.1,2,3 & E.4);6. Foto copy Surat Penyerahan Tanah, tanggal 23 Februari 2009, (buktiT.A.1,2,3 dan E.5);7.

rupiah yangdipinjam oleh angku/mamak Penggugat Ripin Gindo Sutan kepadaTergugat Ill, namun Tergugat III dan Tergugat IV sampai sekarang tidakmau menerima uang tersebut dan ingin tetap menguasai objek perkaratumpak dua Parak Siriah;Bahwa pada tahun 2018 Penggugat pergi keobjek perkara untukmenemui Para Tergugat dengan tujuan menyelesaikan masalah denganbaik baik, namun tidak mendapat sambutan yang baik dari ParaTergugat;Bahwa pada tanggal 5 Maret 2018 Tergugat menggugat Penggugat dan Penggugat Il ke Kerapatan

Bahwa sesuai dengan Peraturan Daerah Tingkat Sumatera Barat Nomor13 Tahun 1983 tentang Nagari sebagai Kesatuan Masyarakat Hukum AdatDalam Propinsi Daerah Tingkat Sumatera Barat dan KeputusanGubernur Kepala Daerah Tingkat Sumatera Barat Nomor 08 tahun 1984tentang Pedoman Acara Penyelesaian Sengketa Adat di LingkunganKerapatan Adat Nagari dalam Propinsi Daerah Tingkat Sumatera Barat,apabila terjadi sengketa adat tentang sako dan pusako makapenyelesaiannya harus diawali ditingkat Kerapatan adat Nagari

danputusan Kerapatan Adat Nagari dapat dijadikan pedoman oleh Pengadilandalam memutus perkara yang bersangkutan.

Bahwa oleh karena Kerapatan Adat Nagari Koto Sani telah mengambilkeputusan dalam sengketa objek perkara tumpak 1 maka Majelis HakimTingkat Banding memandang keputusan Kerapatan Adat Nagari Koto Sanidijadikan sebagai pertimbangan dalam memutus objek sengketa tumpak 1dan terhadap pertimbangan Majelis Hakim tingkat Pertama pada halaman20 yang memberikan penafsiran terhadap keputusan Kerapatan AdatNagari Koto Sani No.017/PerdataKAN/NKTS2018, Majelis Hakim TingkatBanding tidak sependapat.Menimbang, bahwa

WaysoenPgl lponk halaman 54 (lima puluh empat) sebagai berikut: Pertanyaan Majelis HakimJawaban ahli RickyHamdani Apakah surat keterangan Walinagari, Kerapatan AdatNagari dan pemilik lahan / ulayat itu bukan dokumenuntuk mengangkut kayu tersebut?Suratsurat itu bukandokumen, suratsuradasar untuk permintedokumen.

Karena surat Surat Keterangan WalinagariPanyakalan No.048/WN/PYK/2010 tanggal 1 Desember2010, Surat Kerapatan Adat Kerapatan Adat Nagari (KAN)Kanagarian Supayang dan Surat Pernyataan WalinagariSurikam tersebut merupakan dasar untuk mengurus SuratKeterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH). Dan keteranganahli Ricky Hamdani ini tertuang didalam Berita AcaraSidang Pidana No. 11/Pid.B/2011/PN.SWL atas namaTerdakwa F.K.

I/2007 beserta lampiran dan ringkasannyadihubungkan dengan keterangan ahli bahwa surat keterangan No. 048/WN/PYK/2010 tanggal 1 Desember 2010 yang dikeluarkan oleh WaliNagari Panyakalan dan Surat Kerapatan Adat Nagari (KAN) KanagarianSupayang tertanggal 23 Nopember 2010 yang ditandatangani olehKetua KAN Kanagarian Supayang adalah sah dan dapat digunakanuntuk kepemilikan dan pengangkutan.Bahwa kedua surat keterangan tersebut menurut hukum dipandangsama dengan Surat Keterangan Asal Usul (SKAU) dan

Akan tetapi mengapaMajelis Hakim yang menyidangkan perkara ini malah memutarbalikkan fakta yang didapat dari keterangan ahli dibawahsumpah didepan persidangan dengan mengatakan kalau SuratKeterangan Walinagari Panyakalan No.048/WN/PYK/2010 tanggal 1Desember 2010 dan Surat Kerapatan Adat Kerapatan Adat Nagari(KAN) Kanagarian Supayang tersebut sah?? Mengapa MajelisHakim mengatakan suratsurat tersebut sah sedangkan ahliRicky Hamdani sendiri mengatakan suratsurat tersebut tidaksah??.

P.33/Menhutll/2007 beserta lampiran dan ringkasanpemanfaatan dan pengangkutan yang berasal dari hutan rakyat yangpengangkutannya dilengkapi dengan surat keterangan No. 048/WN/PYK/2010,tanggal 1 Desember 2010 yang di keluarkan oleh Wali Nagari Panyangkalandan Surat Kerapatan Adat Nagari Kanagarian Sipayang, tertanggal 23November 2010 yang ditanda tangani oleh Ketua Karapatan Nagari KanagarianSipayang.Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal huruf (g) Peraturan MenteriKehutanan No.

Bahwa, pada tahun 2000, Tergugat A menggarap tanah ulayat nagari ataspersetujuan ninik mamak nan delapan nagari lunang dan mendapat surat penyerahanatas tanah ulayat yang dikeluarkan pada tahun 2004 langsung dari ninik mamak nandelapan nagari lunang yang diketahui wali nagari lunang dan ikut ditandatanganioleh Kerapatan Adat Nagari;.

Bahwa, dalam gugatan Penggugat mendalilkan bahwa Para Tergugat A telahmelakukan perbuatan melawan hukum karena sudah mengambil areal lahan milikPenggugat yang dikenal dengan HGU No. 8 Tahun 2013, dalil tersebut tidak tepatkarena yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukum adalah merugikan oranglain tanpa sepengetahuan orang tersebut, sedangkan Para Tergugat A tidak pernahmerugikan Penggugat karena Para Tergugat menggarap tanah ulayat nagari lunangdan diketahui oleh wali nagari lunang dan kerapatan

Bahwa, Para Tergugat A dalam menggarap lahan tersebut selain sebagai putra putrinagari lunang, Para Tergugat juga melalui prosedur yakni dengan Adat dilisilimbago dituang, sama halnya dengan yang didalilkan oleh Penggugat, sehinggaPara Tergugat menggarap lahan melalui persyaratan sebagaimana mestinya,sehingga Para Tergugat A mohon kepada Majelis agar gugatan Penggugatdinyatakan ditolak, karena semestinya perkara ini diselesaikan di kerapatan adatnagari lunang;DALAM POKOK PERKARA 1.

Pesisir Selatan, sejak tahun 2002 dengan caramenanam kelapa sawit, bahwa tanah yang Para Tergugat B, C, D dan E kuasaiadalah tanah ulayat Nagari Silaut, dan terhadap penguasaan Para Tergugattersebut telah mendapatkan ijin dari Kerapatan Adat Nagari Silaut, dan tidakterkait sama sekali dengan HGU No. 8 Tahun 2013 yang terletak di Ken.Lunang, Kec. Lunang, Kab.

Bahwa, selanjutnya Penggugat dalam petitumnya meminta agar Para TergugatB, C, D dan E membayar ganti kerugian yang dialami Penggugat masingmasing sebesar Rp. 150.000.000, (seratus lima puluh juta Rupiah);Bahwa, penguasaan tanah Tergugat B, C, D dan E tidak terkait sama sekalidengan HGU No. 8 Tahun 2013 sebagaimana yang dimaksud oleh Penggugatdalam gugatannya, akan tetapi tanah yang Tergugat B, C, D dan E kuasaiadalah tanah ulayat Nagari Silaut setelah mendapat ijin dari Kerapatan AdatNagari Silaut

Kerapatan akar Bakau Merah yang menancap di tanah sekitar35 buah/m2 atau 350.000 buah akar menancap dipermukaan tanahd. Kerapatan tumbuhan mangrove tingkat semai 7500 individu/hae. Kerapatan tumbuhan mangrove tingkat pancang 22000batang/haf.

Kerapatan tumbuhan tingkat pohon 100 batang/ha; Bahwa berdasarkan Peta Citra Satelit (Plaides) resolusi 0,40,5mperiode Maret 2016, menunjukkan bahwa kondisi tutupan lahan di sekitar arealterdakwa menunjukkan terdapat Hutan Mangrove, Belukar dan TanamanCampuran.

Yang menjadi dasarKriteria Baku Kerusakan Mangrove adalah keberadaan tumbuhanmangrove yang termasuk pohon (diameter > 10 cm) dengan jumlah individupohon per hektar, dimana dinyatakan Kondisi Baik (Tergolong Rapat,Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 88/PID.SUSLH/2020/PT PDGapabila kerapatan pohon = 1500 pohon/ha dan atau penutupan = 75 %) danKondisi Baik (Tergolong Sedang, apabila kerapatan pohon antara 21000 200 m dan luas >6.000 m, tetapi sesuai Pasal 34 UndangUndang 32 Tahun 2009 setiap usaha dan/atau