Ditemukan 358566 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : lembata lembar lembah
Penelusuran terkait : Lembaga pembiayaan ekspor Lembaga pembiayaan ekspor indonesia Lembaga pendidikan tanpa ijin Perizinan usaha Berbasis resiko Lembaga oss Pelanggaran hak ekonomi Lembaga penyiaran Pembajakan Direktur jenderal pajak vs lembaga penjamin simpanan; Pihak ketiga yang berkepentingan Permohonan praperadilan Lembaga swadaya masyarakat Gugatan pencabutan hibah orang tua; lembaga keuangan syariah Kepala kantor pertanahan kabupaten aceh tamiang vs yayasan lembaga bantuan hukum indonesia Lembaga bantuan hukum (ylbhi-lbh) banda aceh;
Pengadilan PTTUN JAKARTA TUN Lain lain termasuk Piutang
Register : 05-03-2018 — Putus : 23-04-2018 — Upload : 14-08-2018
Putusan PTTUN JAKARTA Nomor 56/B/2018/PT.TUN.JKT;
Tanggal 23 April 2018 — JEHOVAH RAFA; KETUA LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN REPUBLIK INDONESIA;
122 — 88
  • JEHOVAH RAFA; KETUA LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN REPUBLIK INDONESIA;
    > >oe >S Ssig ayS eeSS Qe> gyay&Se LAW FIRM Ruko City Pride JalartNginden Semolo 42 W26 Blok B 16 Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa No:Sy> 08/JRS/XII/2017 tanggal 08 Desember 201 7)~=s Selanjutnya Pg disebut sebagai < Ss PENGGUGATPE PEMBANDING; Sa& & MELAWAN &KETUA LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN REPUSUKraINDONESIA, berkedudukan di Kantor slembaga oe Perlindungan Saksi Dan Korban (LPSK) ) RFI Jalan Raya: oFGae Bogor Km 24 No. 4749, Klurahan Susukan,Kecamatan Ciracas, Jakarta Tier. 13750;aSs
    Kantor Lembaga Perlindungan3 &Saksi Dan Korbansberalamat di Jalan Raya Bogor Km.: =yr 24 No.4749,.Kelurahan Susukan, Kecamatan Ciracas, > >Jakarta Tir, 13750, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Poe Cis eeNomor: 02/I/LPSK/07/2017 tanggal 7 Agustus 2017, Dany y telah memberikan kuasa dengan hak substitusi Wgpada Ms& Hal 2 dari 10 hal. Put.
Pengadilan PTUN SURABAYA TUN
Register : 27-06-2012 — Putus : 03-10-2012 — Upload : 22-10-2013
Putusan PTUN SURABAYA Nomor 80/G/2012/PTUN.SBY
Tanggal 3 Oktober 2012 — ABDUL AZIS, S.H melawan KEPALA LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II B PASURUAN
106 — 32
  • ABDUL AZIS, S.H melawan KEPALA LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II B PASURUAN
    berakhir maka,tahanan tersebut wajib dikeluarkan dari Lembaga Pemasyarakatan,dicatat ..........dicatat dalam buku register, dan diambil sidik jarinya, serta dibuat Surat KeputusanKepala Lembaga Pemasyarakatan tentang pembebasan tahanan dimaksud (vide Pasal48 Ayat (2) dan Ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 1999 TentangTentang SyaratSyarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Wewenang, Tugas DanTanggungjawab Perawatan Tahanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun1999 Nomor 112, Tambahan Lembaran
    Tanggal 18 Juni 2012 . yang tidakmengeluarkan Penggugat dari tahanan Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Pasuruan,adalah nyatanyata kebijakan yang tidak mengutamakan landasan peraturanperundangundangan yang berlaku, kepatutan dan keadilan.
    Mukhamad Soleh, SH.Mhum. selaku Kuasa Hukum pihak Penggugat tanggal 18Juni 2012, jadi surat tersebut tidak termasuk kategori Surat Keputusan Tata UsahaNegara sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 3 UndangUndang Nomor 5tahun 1986 tetapi Surat Nomor : W.10.E.28.PK.01.01.01 405 tanggal 18 Juni2012 merupakan surat jawaban biasa ;Bahwa Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Pasuruan sebagaipihakTergugat tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan penahanan ataumembebaskan tahanan dari Lembaga pemasyarakatan
    hal tersebut sesuai dengantugas pokok dan fungsi jabatan Kepala Lembaga Pemasyarakatan yang tertuangdalam Keputusan Menteri Kehakiman R.I.
    Mukhammad Soleh,S.H.M.Hum. kepada Kepala Lembaga PemasyarakatanKelas II B Pasuruan Tanggal 18 Juni 2012 ( fotokopisesuai dengan aslinya ) ; Bukti P3.: Surat dari Kepala Kantor WilayahKementerian Hukum dan HAM Jawa Timur Nomor :W.10.E.28.PK.01.01.405 kepada Dr. H.
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Pajak
Register : 12-04-2004 — Putus : 18-08-2004 — Upload : 24-02-2021
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 56/G/2004/PTUN.JKT
Tanggal 18 Agustus 2004 — DUTAPALMA NUSANTARA ; DIREKTUR JENDERAL LEMBAGA KEUANGAN DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
345 — 246
  • DUTAPALMA NUSANTARA ; DIREKTUR JENDERAL LEMBAGA KEUANGAN DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
    Ill, JakartaPusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 1 April 2004,selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT;Mel aw an cxDIREKTUR JENDERAL LEMBAGA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,berkedudukan di Jalan Dr. Wahidin Gedung A, Lt. Ill, Jakarta10710, memberi kuasakepada: 1. Ors. BAMBANG RUSSAMSENO, M.Sc.; MINENTI R. SIANTURI, S.E.; KUKUH DJATMIKO DP, S.E.;HARTONO, SH. ;m wo ON 5. UMAR MARPAUNG, SH.; 6. DIDIK HARIYANTO, SH. ; 7.
Pengadilan PTTUN JAKARTA TUN
Register : 26-07-2017 — Putus : 13-09-2017 — Upload : 07-09-2022
Putusan PTTUN JAKARTA Nomor 190/B/2017/PT.TUN.JKT
Tanggal 13 September 2017 — Pembanding/Tergugat : Perum LEMBAGA PENYELENGGARA PELAYANAN NAVIGASI PENERBANGAN INDONESIA Diwakili Oleh : Perum LEMBAGA PENYELENGGARA PELAYANAN NAVIGASI PENERBANGAN INDONESIA
Terbanding/Penggugat : ARIE DARMANA, S.H.
95 — 15
  • Pembanding/Tergugat : Perum LEMBAGA PENYELENGGARA PELAYANAN NAVIGASI PENERBANGAN INDONESIA Diwakili Oleh : Perum LEMBAGA PENYELENGGARA PELAYANAN NAVIGASI PENERBANGAN INDONESIA
    Terbanding/Penggugat : ARIE DARMANA, S.H.
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Lain lain termasuk Piutang
Register : 16-02-2010 — Putus : 10-06-2010 — Upload : 23-05-2011
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 23/G/2010/PTUN-JKT
Tanggal 10 Juni 2010 — Myra Diarsi, M.A;Ketua Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban (LPSK)
142 — 90
  • Myra Diarsi, M.A;Ketua Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban (LPSK)
    ., Kewarganegaraan Indonesia, PekerjaanAnggota Lembaga Perlindungan Saksi danKorban (LPSK), beralamat di Jl.Pengadegan Barat WV Nomor 2, JakartaSelatan 12770, dalam hal ini memberikuasa kepada1. HERMAWI TASLIM, S.H.
    CATUR AGUS SAPTONO,' S.H. danDIAN AGUSDIANA, S.H. keduanyaKewarganegaraan Indonesia, Advokatpada SAPTONO AGUSDIANA LAW OFFICESberalamat di Komplek Bangun Ciptasarana Blok Emesde D Nomor 34Jalan Kemang Selatan XII, JakartaSelatan, berdasarkan Surat KuasaKhusus tertanggal 19 Mei 2010 ; Selanjutnya disebut sebagai...PENGGUGAT ;LAWANKETUA LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN' (LPSK),berkedudukan di Gedung PerintisKemerdekaan (Gedung Pola) Lt. 1, Jl.Proklamasi 56, Jakarta Pusat 10320,dalam hal ini memberi
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN KIP
Putus : 15-05-2018 — Upload : 17-09-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 354 K/Pdt.Sus-KIP/2018
Tanggal 15 Mei 2018 — PT PERTAMINA (PERSERO), VS LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT PEDULI MUTU PENDIDIKAN NASIONAL
146 — 73 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • PT PERTAMINA (PERSERO), VS LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT PEDULI MUTU PENDIDIKAN NASIONAL
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Kepegawaian
Register : 13-04-2018 — Putus : 21-05-2018 — Upload : 03-09-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 288 K/TUN/2018
Tanggal 21 Mei 2018 — RIKA SUWANA BUDI VS KEPALA LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL (LAPAN);
135 — 77 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • RIKA SUWANA BUDI VS KEPALA LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL (LAPAN);
    PUTUSANNomor 288 K/TUN/2018DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutussebagai berikut dalam perkara:RIKA SUWANA BUDI, kewarganegaraan Indonesia, tempattinggal di Jalan Raya LAPAN Perumahan Komplek LAPANBlok A Nomor 7, Desa Sukamulya, Kecamatan Rumpin,Bogor 16350, Provinsi Jawa Barat, pekerjaan PegawaiNegeri Sipil pada Lembaga Penerbangan dan AntariksaNasional (LAPAN);Pemohon Kasasi;LawanKEPALA LEMBAGA PENERBANGAN
    Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan (Terbanding/T ergugat)Kepala Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasioanl (LAPAN) NomorR/13 Tahun 2016 yang berisi tentang Hukum Disiplin Tingkat SedangBerupa Penundaan Kenaikan Gaji Berkala selama 1 (satu) tahun, yangditerbitkan oleh Tergugat/Terbanding dan telah diterimaPenggugat/Pembanding pada tanggal 7 September 2016;3.
    Mewajibkan kepada Tergugat/Terbanding untuk mencabut SuratKeputusan Kepala Lembaga Penerbangan dan Antariksa NasionalNomor R/13 tahun 2016 tanggal 31 Agustus 2016, tentang HukumanDisiplin Penundaan Kenaikan Gaji Berkala selama 1 (satu) Tahun atasnama Penggugat;4. Mewajibkan kepada Tergugat/Terbanding untuk merehabilitasi harkat danmartabat Penggugat sesuai keadaan semula;Halaman 3 dari 7 halaman. Putusan Nomor 288 K/TUN/20185.
Pengadilan PT TANJUNG KARANG Perdata
Register : 15-03-2018 — Putus : 24-05-2018 — Upload : 17-06-2019
Putusan PT TANJUNG KARANG Nomor 19/PDT/2018/PT TJK
Tanggal 24 Mei 2018 — Pembanding/Tergugat : LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN
Terbanding/Penggugat : TN. BASAIS SUTAMI
43 — 25
  • Pembanding/Tergugat : LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN
    Terbanding/Penggugat : TN. BASAIS SUTAMI
    BPR Tripanca Setiadana (Dalam Likuidasi) yangpada intinya memberitahukan bahwa berdasarkan UndangUndangNomor 24 Tahun 2004 Tentang Lembaga Penjamin Simpanansebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 7 Tahun2009 jo Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 1/PLPS/2011Tentang Likuidasi Bank sebagaimana telah diubah dengan PeraturanLembaga Penjamin Simpanan Nomor : 1/PLPS/2012 untuk mengalihkanhak tagih terhadap kewajiban Basais Sutami (Debitur) cq.
    Bahwa dengan demikian, cukup alasan hukum untuk menyatakansurat PEMBANDING/TERGUGAT tertanggal 8 Maret 2013 dan 13Mei 2013 (bukti P.2 dan P.3) telah lampau waktu, berdasarkan Pasal34 ayat (1) Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan (PLPS) Nomor 1Tahun 2011 tentang Likuidasi Bank.
    Lembaga PenjaminSimpanan bukanlah lembaga perbankan maupunlembaga pembiayaan sehingga tidak memiliki hakuntuk menerapkan bunga ataupun denda kepadadebitur yang banknya dinyatakan telah dilikuidasi danizin usahanya telah dicabut oleh Bank Indonesia. Dalam hal ini LPS bukanlah Kreditur, tetapi hanya pelaksanapelunasan kewajiban Penggugat selaku eks debitur PT.BPR Tripanca Setiadana yang telah ditutup oleh BankIndonesia dan berdasar perhitungan Tim Likuidasi,kewajiban Penggugat kepada PT.
    Bahwa telah dibentuk Tim Likuidasi, dimana berdasarketentuan Pasal 46 Ayat (1) Ketentuan UndangUndangNomor 7 Tahun 2009 Tentang Penetapan PeraturanPemerintah Pengganti UndangUndang Nomor 3 Tahun2008 Tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 24Tahun 2004 Tentang Lembaga Penjamin Simpanan MenjadiUndangUndang, Tim Likuidasi lah yang melaksanakanproses likuidasi, dan Lembaga Penjamin Simpananhanya sebagai Pengawas saja dalam proses likuidasitersebut (Ketentuan Pasal 49 UndangUndang Nomor 7Tahun 2009
    Tentang Penetapan Peraturan PemerintahPengganti UndangUndang Nomor 3 Tahun 2008 TentangPerubahan atas UndangUndang Nomor 24 Tahun 2004Tentang Lembaga Penjamin Simpanan Menjadi UndangUndang).
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perjanjian
Putus : 16-11-2017 — Upload : 04-07-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2427 K/PDT/2017
Tanggal 16 Nopember 2017 — PT BANK MEGA SYARIAH VS DANA PENSIUN LEMBAGA KEUANGAN BUMI PUTERA
140 — 114 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • PT BANK MEGA SYARIAH VS DANA PENSIUN LEMBAGA KEUANGAN BUMI PUTERA
    Rasuna Said Kavling 19 A, Jakarta, diwakilioleh Emmy Haryanti selaku Direktur Utama dan Marjana selakuDirektur, dalam hal ini memberi kuasa kepada: Salman Arief,dan kawankawan, masingmasing Para Karyawan Perseroan,berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Maret 2017;Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding;LawanDANA PENSIUN LEMBAGA KEUANGAN BUMI PUTERA,berkedudukan di Wisma Bumiputera, Jalan Jenderal SudirmanKavling 75 Jakarta Selatan, diwakili oleh Didi Achdijat, selakuPengurus Dana Pensiun Lembaga
    ,dan kawankawan, masingmasing adalah Para KaryawanDana Pensiun Lembaga Keuangan Bumi Putera, berdasarkanSurat Kuasa Khusus tanggal 3 April 2017;Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan;Menimbang, bahwa dari suratsurat tersebut ternyata sekarangTermohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat/Terbanding telah menggugatsekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat/Pembanding di mukapersidangan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada pokoknya
    Bahwa Penggugat adalah Badan Hukum Dana Pensiun Lembaga KetentuanPerundangundangan yang berlaku di Indonesia; Bahwa sebagaimanaketentuan Peraturan Dana Pensiun Lembaga Keuangan Bumiputera videKeputusan Menteri Keuangan RI Nomor KEP775/KM.10/2012 sebagaimanatercantum dalam Berita Negara RI Nomor 20/DP tahun 2012 tambahanBerita Negara RI Nomor 15 tanggal 19 Februari 2012, salah satu kekayaanPenggugat adalah hasil dari investasi;2.
    ;m~ 9 209 D5 7 Penjelasan angka 37 huruf (i) Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006tentang perubahan atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989tentang Peradilan Agama menyebutkan sebagai berikut:"Yang dimaksud dengan "ekonomi syariah adalah perbuatan ataukegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syariah, antaralain meliputi:a. bank syariah;b. lembaga keuangan mikro syariah;Cc. asuransi syariah;reasuransi syariah;reksa dana syariah;obligasi syariah dan surat berharga berjangka menengah syariah;sekuritas
    syariah;s,Q * 2pembiayaan syariah;pegadaian syariah;j.. dana pensiun lembaga keuangan syariah; dank. bisnis syariah.
Pengadilan PN MARTAPURA Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 04-10-2013 — Putus : 04-09-2014 — Upload : 15-09-2014
Putusan PN MARTAPURA Nomor 13/Pdt.G/2014/PN.Mtp
Tanggal 4 September 2014 — - YAYASAN LEMBAGA PERLINDUNGAN KONSUMEN KALIMANTAN (YLPKK) ; - PT. MANDALA MULTI FINANCE Tbk ;
109 — 29
  • - YAYASAN LEMBAGA PERLINDUNGAN KONSUMEN KALIMANTAN (YLPKK) ;- PT. MANDALA MULTI FINANCE Tbk ;
    PUTUSANNomor 13/Pdt.G/2013/PN MtpDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Martapura yang mengadili perkaraperkara perdata padatingkat pertama, telah menjatuhkan PUTUSAN sebagai berikut dalam perkara antara:YAYASAN LEMBAGA PERLINDUNGAN KONSUMEN KALIMANTAN(YLPKK), berkedudukan di Banjarmasin, Kalimantan Selatan, yangdiwakili oleh SEHATNO SAMIADOEN, TUTIK ANIRAHMAWATHI, selaku Pengurus; Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT;3Lawan:PT.
    /Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2013/PN MtpOktober 2013 di bawah Register Perkara Gugatan Nomor: 13/Pdt.G/2013/PN.Mtp, telahmengajukan gugatan dengan dalildalil sebagai berikut:1 Bahwa Lembaga kami yaitu Yayasan Lembaga Perlindungan KonsumenKalimantan (YLPKK) telah menerima pengaduan dari sekelompok konsumenyang namanya tersebut dibawah ini: a YUSTINUS DIDIK EFENDY, Pekerjaan Wiraswasta, alamatBlok Q RT/RW. 007/002, Kel. Pualam Sari, Kec. Binuang,Kab.
    Perlindungan Konsumen Kalimantan (YLPKK),berdasarkan Anggaran Dasar Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen Kalimantan(YLPKK) sebagaimana tertuang di dalam Akta Pendirian Nomor 201 dan PengesahanKementerian Hukum dan HAM Nomor: AHU2588.AH.01.04.Tahun 2013;Hal. 9 dari 32 hal.
    Rasio penegakan patokan ActorSequitur Forum Rei atau forum domisili, bertujuan untukmelindungi tergugat.Bahwa berdasarkan uraian diatas, dengan ini Tergugat mohonkepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara iniuntuk menerima eksepsi dari Tergugat dan menyatakan gugatanPenggugat tidak dapat diterima (NietOntvankelijke verklaard);2 Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen Kalimantan (YLPKK)tidak mempunyai Kapasitas hukum untuk bertindak sebagai kuasa daripenggugat dalam perkara ini (Exceptio
    Hal ini sudah menjadi praktik umum, bukan saja di lembagakeuangan non perbankan tetapi juga di lembaga keuangan perbankan atauperusahaan lain yang jangkauan operasionalnya luas dan melayani ribuanKonsumen.
Pengadilan PN MARTAPURA Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 14-11-2014 — Putus : 12-02-2015 — Upload : 24-02-2015
Putusan PN MARTAPURA Nomor 31/Pdt.G/2014/PN.Mtp
Tanggal 12 Februari 2015 — - YAYASAN LEMBAGA PERLINDUNGAN KONSUMEN KALIMANTAN (YLPKK) ; - PT PRO CAR INTERNATIONAL FINANCE ;
65 — 10
  • - YAYASAN LEMBAGA PERLINDUNGAN KONSUMEN KALIMANTAN (YLPKK) ;- PT PRO CAR INTERNATIONAL FINANCE ;
    PENETAPANNomor 31/ Pdt.G/2014/PN MtpDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Martapura yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertamatelah memberikan PENETAPAN sebagai berikut dalam perkara antara:YAYASAN LEMBAGA PERLINDUNGAN KONSUMEN KALIMANTAN(YLPKK), berkedudukan di Banjarmasin, Kalimantan Selatan, olehSEHATNO SAMIADOEN, TUTIK ANI RAHMAWATI, LAODEHARBUTTAHAR MUKHLIS, RIZKY YUDA PANGESTU, AGUSPANUTAN Hi selaku Pengurus untuk mewakili konsumen atas nama HADINUGROHO
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus Kepailitan
Putus : 15-04-2014 — Upload : 15-01-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 27 PK/Pdt.Sus-Pailit/2014
Tanggal 15 April 2014 — LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN (LPS), DK
129 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN (LPS), DK
Pengadilan PT BENGKULU Perdata
Register : 10-01-2022 — Putus : 27-01-2022 — Upload : 27-01-2022
Putusan PT BENGKULU Nomor 1/PDT/2022/PT BGL
Tanggal 27 Januari 2022 — Pembanding/Tergugat I : AHMAD YANI NASUTION Diwakili Oleh : LEMBAGA BANTUAN HUKUM NARENDRADHIPA
Pembanding/Tergugat II : ERLIZA TRI ANUGRAH Diwakili Oleh : LEMBAGA BANTUAN HUKUM NARENDRADHIPA
Pembanding/Tergugat III : MARYANI NASUTION Diwakili Oleh : LEMBAGA BANTUAN HUKUM NARENDRADHIPA
Pembanding/Tergugat IV : YANSORI Diwakili Oleh : LEMBAGA BANTUAN HUKUM NARENDRADHIPA
Pembanding/Tergugat V : SANDRA WARDANI NASUTION Diwakili Oleh : LEMBAGA BANTUAN HUKUM NARENDRADHIPA
Terbanding/Penggugat
145 — 76
  • Pembanding/Tergugat I : AHMAD YANI NASUTION Diwakili Oleh : LEMBAGA BANTUAN HUKUM NARENDRADHIPA
    Pembanding/Tergugat II : ERLIZA TRI ANUGRAH Diwakili Oleh : LEMBAGA BANTUAN HUKUM NARENDRADHIPA
    Pembanding/Tergugat III : MARYANI NASUTION Diwakili Oleh : LEMBAGA BANTUAN HUKUM NARENDRADHIPA
    Pembanding/Tergugat IV : YANSORI Diwakili Oleh : LEMBAGA BANTUAN HUKUM NARENDRADHIPA
    Pembanding/Tergugat V : SANDRA WARDANI NASUTION Diwakili Oleh : LEMBAGA BANTUAN HUKUM NARENDRADHIPA
    Terbanding/Penggugat
    ., CMAdvokat dan Penasehat Hukum pada Kantor LEMBAGA BANTUAN HUKUMNARENDRAODHIPA yang dalam hal ini memilih alamat dan kedudukan hukumdi Jin.
    Bahwa Penggugat bukanlah seperti lembaga kantor Perbankanyang dapat memberikan somasi tertulis, Penggugat hanyalah pribadiperseorangan yang beritikad baik memberikan pinjaman bagi yangmembutuhkan, lazimnya tidak ada Penggugat melayangkan somasitertulis tetapi hanya mampu melalui media komunikasi seharihari. Bahwa Penggugat pernah membaca literatur di media hukumyang dikemukakan oleh J.H.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Register : 08-08-2014 — Putus : 14-10-2014 — Upload : 30-09-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 69 PK/TUN/2014
Tanggal 14 Oktober 2014 — CERENTI SUBUR VS DIREKTUR JENDERAL LEMBAGA KEUANGAN DEPARTEMEN KEUANGAN RI;
29 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • CERENTI SUBUR VS DIREKTUR JENDERAL LEMBAGA KEUANGAN DEPARTEMEN KEUANGAN RI;
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Perdata
Register : 18-01-2019 — Putus : 17-06-2019 — Upload : 17-09-2019
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 71/Pdt.Sus-KIP/2019/PN JKT.SEL
Tanggal 17 Juni 2019 — PT.BANK MANDIRI PERSERO lawan Lembaga Swadaya Masyarakat Peduli Mutu Pendidikan Nasiona
74 — 33
  • PT.BANK MANDIRI PERSEROlawanLembaga Swadaya Masyarakat Peduli Mutu Pendidikan Nasiona
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Perdata
Register : 10-01-2019 — Putus : 09-04-2019 — Upload : 02-09-2019
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 49/Pdt.Sus-KIP/2019/PN JKT.SEL
Tanggal 9 April 2019 — Lembaga Swadaya Masyarakat Peduli Mutu Pendidikan Nasiona lawan PT.BANK MANDIRI PERSERO
122 — 94
  • Lembaga Swadaya Masyarakat Peduli Mutu Pendidikan NasionalawanPT.BANK MANDIRI PERSERO
Pengadilan PT SEMARANG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 06-03-2014 — Putus : 24-06-2014 — Upload : 03-09-2014
Putusan PT SEMARANG Nomor 110/Pdt/2014/PT SMG
Tanggal 24 Juni 2014 — Lembaga Perlindungan Konsumen (LPK) Nasional Indonesia melawan PT. BPR WELERI MAKMUR
66 — 53
  • Lembaga Perlindungan Konsumen (LPK) Nasional Indonesia melawan PT. BPR WELERI MAKMUR
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 30-03-2015 — Upload : 15-09-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 258 K/Pdt./2015
Tanggal 30 Maret 2015 — LEMBAGA ADAT MENUNUK DESA MENUNUK, dkk. vs PT. RAFI KAMAJAYA, dkk
127 — 288 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • LEMBAGA ADAT MENUNUK DESA MENUNUK, dkk. vs PT. RAFI KAMAJAYA, dkk
    Nomor 258 K/Pat./2015posisinya menjadi hutan adat yang tetap dalam penguasaan lembaga adatsecara turuntemurun sampai sekarang(videbukti P.I.)
    Oleh karena diantara Lembaga adat Desa Menunuk danPemerintahan Desa Menunuk berdasarkan historisnya merupakan satukesatuan yang tidak dapat dipisahkan maka aktifitasnya kedua lembaga inidalam pelayanan masyarakat, dibidang pemerintahan, kemasyarakatan danpelanggaranpelanggaran adat dan hak adat juga saling mengisi dan salingberdampingan. Peran dan fungsi lembaga adat dan Pemerintah Desa tidakdapat dipisahkan karena masyarakat Desa Menunuk juga masyarakat adatMenunuk pula.
    Oleh karena itusegala hak Tergugat tersebut dapat dipenuhi tanpa cacat manakalaPenyerahan Lahan/tanah dari masyarakat/lembaga yang berhak tersebut telahdilaksanakan secara benar sesuai dengan ketentuan perundangundanganyang tanpa cacat pula.
    Subjek gugatan tidak jelas: Penggugat (Lembaga Adat Menunuk Desa Menunuk dan LembagaAdat Menunuk Kecamatan Belimbing) tidak jelas apakah LembagaAdat Dayak ataukah Lembaga Adat Melayu, serta tidak menjelaskanlandasan hukum Penggugat Lembaga Adat Menunuk Desa Menunukdan Lembaga Adat Menunuk Kecamatan Belimbing, mewakiliLembaga Adat, maka secara hukum Penggugat dan Penggugat IItidak berhak mewakili Lembaga Adat Menunuk Desa Menunuk danLembaga Adat Menunuk Kecamatan Belimbing; Penggugat Pemerintahan
    Tidak jelasnya dasar hukum (rechts ground), dimana dalam positagugatan Penggugat tidak menguraikan secara jelas landasan hukumPenggugat Penggugat II mewakili lembaga adat dan lembaga adat apayang diwakilinya, serta dalam posita gugatan tidak menjelaskankedudukan/peranan Penggugat II dan Penggugat Ill, sehingga menjadipihak dalam perkara aquo;d. Tidak jelasnya objek sengketa yaitu: Batasbatas tanah tidak jelas; Letaknya tidak pasti; Ukuran yang disebutkan dalam gugatan tidak pasti;e.
Pengadilan PN MALANG Perdata
Register : 17-07-2013 — Putus : 01-04-2014 — Upload : 11-06-2014
Putusan PN MALANG Nomor 157/Pdt.G/2013/PN.Mlg.
Tanggal 1 April 2014 — Lembaga Perlindungan Konsumen Nasional Indonesia VS PT. Bank Tabungan Negara,Tbk
65 — 18
  • Lembaga Perlindungan Konsumen Nasional Indonesia VS PT. Bank Tabungan Negara,Tbk
    PUTUSANNo.157/Pdt.G/2013/PN.Mlg.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Malang yang memeriksa dan mengadili perkaraperkaraperdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkaraantara :1.Lembaga Perlindungan Konsumen Nasional Indonesia, beralamat diJl.Raya Wapoga 2 Perum Negujil Permai IIBunulrejo Blimbing Malang, dalam hal inidiwakili oleh pengurusnya Lukman HadiWijaya, Nanang Nelson, SH ;Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya Nurhiyah,S.Pd.i
    legal Office Lembaga PerlindunganKonsumen Nasional Indonesia yang beralamatJalan Sultan Agung No.14 Kota Malang,berdasarkan surat kuasa yang terdaftar dikepaniteraan Pengadilan Negeri Malang tanggal26 Februari 2013 ;Selanjutnya, disebut sebagai :PenggugatI ;2.
    No.157/Pdt.G/2013/PN.Mlg,telah mengemukakanhalhal sebagai berikut :1) Bahwa lembaga Penggugat menerima pengaduan masyarakat padatanggal lima belas Juli dua ribu tiga belas (15072013) yang bernamaMurtini Setyawahyuni, alamat JI.
    sebagaimana pasal 46 Ayat 1 huruf ( c ) UUPK yangberbunyi Lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat yangmemenuhi syarat, yaitu yang berbentuk badan hukum atau yayasandalam hal ini LPKNI telah mendapat status badan hukum TDLPK(Tanda Daftar Lembaga Perlindungan Konsumen) Nomor :519/1175/35.311/2009 dari Pemerintah Kota Malang dan StatusLembaga adalah Lembaga Swadaya Masyarakat telah memenuhiyang di persyaratkan Undang undang dan Peraturan Pemerintah danberlaku diseluruh Indonesia. sehingga
    Perlindungan Konsumen NasionalIndonesia, bukti diberi tanda P.I1 ;2.Foto copy Akta No.12 Pernyataan Keputusan Rapat Pendiri Lembaga PerlindunganKonsumen Nasional Indonesia, bukti diberi tanda P.I2 ;3.Foto copy Akta No.25 Pengangkatan Pengurus Lembaga Perlindungan KonsumenNasional Indonesia, bukti diberi tanda P.I3 ;4.Foto copy Tanda Daftar Perlindungan Konsumen No.519/1175/35.73.311/2009, buktidiberi tanda P.I4 ;5.Foto copy Akta Perubahan No.43, bukti diberi tanda P.I 5 ;6.Asli Laporan Kegiatan
Pengadilan PN KUDUS Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 11-02-2013 — Putus : 03-10-2013 — Upload : 25-08-2014
Putusan PN KUDUS Nomor 07/Pdt.G/2013/PN.Kds
Tanggal 3 Oktober 2013 — Perdata - Lembaga Perlindungan Konsumen (LPK) Nasional Indonesia - PT. BPR WELERI MAKMUR
118 — 28
  • Perdata - Lembaga Perlindungan Konsumen (LPK) Nasional Indonesia- PT. BPR WELERI MAKMUR
    KdsDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Kudus yang memeriksa dan mengadili perkaraperkara perdatadalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkaraantara :Lembaga Perlindungan Konsumen (LPK) Nasional Indonesia, Badan Hukumberkedudukan di Kantor Pusat Malang, di JalanRaya Wapoga No. 2 Perum Ngujil, Permai II,Telp. (0341) 492147/7723567 Fax.0341402696 Malang 65123 dengan Kantorperwakilan yang antara lain beralamat di HI.Patiunun No
    Halaman 1 Putusan No. 78/Pdt.G/2011/PN.Kds.Setelah memperhatikan alatalat bukti yang diajukan para pihak yangberperkara ; 22202 2 2222202 222 TENTANG DUDUK PERKARANYA Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatannya tertanggal 31 Januari 2013,yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kudus pada tanggal 11 Februari 2013,dibawah register perkara perdata Nomor : 07/Pdt.G/2013/PN.Kds, telah mengemukakanhalhal sebagai berikut : Adapun dalildalil gugatan adalah sebagai berikut :1)2)3)4)Bahwa lembaga
    ,No. 07 tanggal 22 Januari 2013 tentang Akta Pembukaan Lembaga PerlindunganKonsumen Nasional Indonesia Propinsi Jawa Tengah Kabupaten Jepara ataudisingkat LPKNI Kabupaten Jepara (tertandaP. );2. Bukti P2: Foto copy surat tanda daftar lembaga perlindungan konsumen(TDLPK) Nomor : 519/1175/35.73.311/2009 tanggal 30 Desember 2009 (tertandaP.2);3. Bukti P3: Foto copy surat perintah tugas No. 241446/Sprin/LPKNI/II/2012tanggal 03 Februari 2012 (tertanda P.3);4.
    Bukti P5: Foto copy surat tanda daftar lembaga perlindungan konsumen(TDLPK) Nomor : 510/146/II/2012 tanggal 15 Februari 2012 (tertandaP.5); 222 nnn on nnn nnn nnn nnn6. Bukti P6: Foto copy surat keterangan domisili Nomor : 892/228/2012 tanggal10 September 2012 (tertanda P.6);7.
    Konsumen yang dirugikan atau ahli warisnya ;2. gugatan perwakilan kelompok/ class action ;3. hak gugat Lembaga swadaya Masyarakat dan Organisasi NonPemerintah4. dan gugatan yang diajukan oleh Pemerintah atau instansi yang terkaitdengan pelaku usaha.Menimbang, bahwa dalam posita gugatannya Penggugat menyatakan bahwapengajuan gugatan aquo didasarkan pada hak gugat lembaga swadaya masyarakatsebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 46 ayat (1) huruf (C) UU No. 8 Tahun1999 tentang PerlindunganKonsumen