Direktori Putusan

Pencarian

Panduan

Putusan 75682

Peraturan 70

Restatement 1

Rumusan kamar 1

Putusan Penting 4

Kompilasi Kaidah Hukum 3

Tingkat Proses

Pertama 63685

Banding 6781

Kasasi 4523

Peninjauan Kembali 693

Tahun Putusan

Register	Putus	Upload
2019 9478 2020 8224 2018 7006 2021 6460 2017 6078 2016 5879 2015 4289 2014 3818 2013 3214 2012 2260 2011 941 2022 490 2010 376 2009 156 2023 112 2008 57 2024 47 2007 27 2006 19 2005 13 1970 7 2004 6 2003 4 105 1 203 1 206 1 2001 1 2002 1	2019 10170 2017 8321 2020 8224 2016 8029 2021 7026 2015 7011 2018 6750 2014 6362 2013 4922 2012 3501 2011 1899 2022 815 2010 795 2009 412 2008 174 2023 109 2007 85 2006 70 2024 68 2005 39 2004 27 1970 9 2003 5 2002 4 201 2 203 1 204 1 207 1 213 1 214 1 1975 1 2026 1 3013 1	2019 13126 2021 9000 2020 8572 2017 8459 2014 7830 2016 7226 2015 7097 2018 5080 2013 4191 2012 1936 2011 1509 2022 1095 2010 242 2023 121 2024 83 2009 70 2008 36 2007 9

Ditemukan 75754 data

Urut Berdasarkan

Mungkin maksud Anda adalah : marhaban martabak martobat murtabat martaban martabet

Penelusuran terkait : Kejahatan terhadap martabat presiden dan wakil presiden Penipuan Melawan hukum Memakai nama palsu atau martabat palsu Melawan hukum dengan memakai nama palsu Atau martabat palsu Dengan tipu muslihat ataupun serangkaian kata bohong âdengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu Dengan tipu muslihat Ataupun rangkaian kebohongan Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya Atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang yang dilakukan secara bersama-samaâ

Pengadilan PTUN SEMARANG TUN Lain lain termasuk Piutang

Register : 03-05-2017 — Putus : 19-09-2017 — Upload : 30-11-2017

Putusan PTUN SEMARANG Nomor 033/G/2017/PTUN.Smg.

Tanggal 19 September 2017 — ANANG MARYADI Melawan KEPALA DESA SEMONDO
122 — 58

Memerintahkan Tergugat mengembalikan kedudukan, harkat dan martabat serta hak Penggugat seperti semula;---------------------------------------------------5. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;-------------------------------6. Menghukum Tergugat dan untuk membayar biaya perkara dalam sengketa ini sebesar Rp. 448.000,- (empat ratus empat puluh delapan ribu rupiah).------------------------------------------------------------------------------------------

Pengadilan PTUN SEMARANG TUN Kepegawaian

Register : 02-06-2008 — Putus : 25-09-2008 — Upload : 21-12-2011

Putusan PTUN SEMARANG Nomor 25/G/2008/PTUN.Smg.

Tanggal 25 September 2008 — SUTARDJO, S.E Melawan BUPATI KEBUMEN
63 — 25

Mewajibkan kepada Tergugat untuk merehabilitasi harkat dan martabat Penggugat kepada kedudukan semula;----------------------5. Menolak gugatan Penggugat untuk sebagian lainnya;----------------6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.169.000,00 (seratus enam puluh sembilan ribu rupiah);---------

Pengadilan PTUN BANDUNG TUN

Register : 27-12-2018 — Putus : 02-04-2019 — Upload : 04-04-2019

Putusan PTUN BANDUNG Nomor 131/G/2018/PTUN.BDG

Tanggal 2 April 2019 — Penggugat:
SUMARTA
Tergugat:
Kuwu Balerante
69 — 42

SUMARTA sebagai Perangkat Desa Balerante, Kecamatan Palimanan, Kabupaten Cirebon;--------------------------------------------
Memerintahkan kepada Tergugat untuk merehabilitasi Penggugat terhadap harkat dan martabat Penggugat sebagai warga negara yang berkedudukan sebagai perangkat desa dalam jabatan Kepala Seksi Pemerintahan dan Pembinaan Kemasyarakatan Desa Balerante Kecamatan Palimanan Kabupaten Cirebon sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;----------------------
Memerintahkan kepada Tergugat untuk merehabilitasi Penggugat terhadapharkat dan martabat Penggugat sebagai warga negara yang berkedudukansebagai perangkat desa dalam jabatan Kepala Seksi Pemerintahan danHalaman 47 dari 49 Putusan Nomor: 131/G/2018/PTUN.BDGPembinaan Kemasyarakatan Desa Balerante Kecamatan PalimananKabupaten Cirebon sesuai ketentuan peraturan perundangundangan yangberlaku; 5.

Pengadilan PTUN BANDAR LAMPUNG TUN

Register : 14-03-2023 — Putus : 23-06-2023 — Upload : 23-06-2023

Putusan PTUN BANDAR LAMPUNG Nomor 11/G/2023/PTUN.BL

Tanggal 23 Juni 2023 — Penggugat:
RIO ALIF WIRATAMA
Tergugat:
Kepala Kepolisian Daerah Lampung
199 — 0

Atas Nama Rio Alif Wiratama Pangkat Bripda NRP 99100397 Jabatan Bamin Urren Subbagrenmin Biddokkes Polda Lampung;
Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Lampung Nomor: Kep/810/XI/2022 Tanggal 22 November 2022 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas Polri Atas Nama Rio Alif Wiratama Pangkat Bripda NRP 99100397 Jabatan Bamin Urren Subbagrenmin Biddokkes Polda Lampung;
Mewajibkan kepada Tergugat untuk memulihkan kembali harkat dan martabat

Pengadilan PTUN BANDUNG TUN

Register : 22-10-2018 — Putus : 12-02-2019 — Upload : 18-04-2019

Putusan PTUN BANDUNG Nomor 100/G/2018/PTUN.BDG

Tanggal 12 Februari 2019 — Penggugat:
M U S T A R A M
Tergugat:
Kuwu Balerante, Kecamatan Palimanan, Kabupaten Cirebon
77 — 157

MUSTARAM sebagai Perangkat Desa Balerante, Kecamatan Palimanan, Kabupaten Cirebon;
Memerintahkan kepada Tergugat untuk merehabilitasi Penggugat terhadap harkat dan martabat Penggugat sebagai warga negara yang berkedudukan sebagai perangkat desa dalam jabatan Kepala Urusan Keuangan Desa Balerante Kecamatan Palimanan Kabupaten Cirebon sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 199.000,- (seratus sembilan
Memerintahkan kepada Tergugat untuk merehabilitasi Penggugat terhadapharkat dan martabat Penggugat sebagai warga negara yang berkedudukansebagai perangkat desa dalam jabatan Kepala Urusan Keuangan DesaBalerante Kecamatan Palimanan Kabupaten Cirebon sesuai ketentuanperaturan perundangundangan yang berlaku; .

Pengadilan PTTUN SURABAYA TUN Kepegawaian

Register : 18-10-2016 — Putus : 08-12-2016 — Upload : 01-03-2017

Putusan PTTUN SURABAYA Nomor 250 / B / 2016 / PT.TUN.SBY

Tanggal 8 Desember 2016 — DARMAJI vs KEPALA DESA BANARAN KULON
67 — 28

Mewajibkan Tergugat untuk merehabilitasi kemampuan, kedudukan, harkat dan martabat Penggugat/Pembanding seperti sebelum diterbitkannya Keputusan Kepala Desa Banaran Kulon Nomor 140/07/K/411.502.20/2015 tanggal 01 Juni 2015 ; --------------------------------5. Menghukum Tergugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ; ----------------------------------

Pengadilan PN KEPANJEN Pidana Umum

Register : 27-10-2020 — Putus : 07-01-2021 — Upload : 04-08-2021

Putusan PN KEPANJEN Nomor 691/Pid.B/2020/PN Kpn

Tanggal 7 Januari 2021 — Penuntut Umum:
KRISTRIAWAN S, SH
Terdakwa:
1.ISTIONO
2.BUHORI
3.ROHMAD
13 — 7

Rohmad dari dakwaan Penuntut Umum tersebut serta memulihkan hak-hak Para Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabat mereka.;
Memerintahkan agar para Terdakwa dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;
Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna merah dalam keadaan robek pada bagian pundak kanan dan samping kanan, yang disita dari Saksi Sulistiono
Membebankan biaya perkara ini kepada negara.
Buhori dan Terdakwa Ill.Halaman 25 dari 26 Putusan No 691/Pid.B/2020/PNKpnRohmad dari dakwaan Penuntut Umum tersebut serta memulihkan hakhakPara Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabat mereka.;3. Memerintahkan agar para Terdakwa dibebaskan dari tahanan segera setelahputusan ini diucapkan;4. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warnamerah dalam keadaan robek pada bagian pundak kanan dan samping kanan,yang disita dari Saksi Sulistiono5.

Pengadilan PTUN MAKASSAR TUN Kepegawaian

Register : 29-07-2011 — Putus : 08-12-2011 — Upload : 18-04-2012

Putusan PTUN MAKASSAR Nomor 43/G.TUN/2011/P.TUN.Mks.

Tanggal 8 Desember 2011 — Drs. H. ANDI MUTTAMAR MATTOTORANG VS GUBERNUR SULAWESI SELATAN
88 — 42

Memerintahkan Tergugat (Gubernur Sulawesi Selatan) untuk mengembalikan harkat, martabat, kedudukan Penggugat pada keadaan semula sebagai Ketua DPRD Kabupaten Bulukumba; ----------------------------------------------------------5. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Tergugat sebesar Rp.317.000,- (Tiga Ratus Tujuh Belas Ribu Rupiah);-----------------------------------
Andi Mattotorang yang digantikan olehSdr.Andi Hamzah Pangki, SPi,;Memerintahkan Tergugat (Gubernur Sulawesi Selatan) untuk mengembalikan harkat,martabat, kedudukan Penggugat pada keadaan semula sebagai Ketua DPRD KabupatenBulukumba;Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Tergugat ;Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawabannya dipersidangan tanggal 22 September 2011, yang isinya menerangkan pada pokoknya sebagai berikut ; I DALAMEKSEPSI :1 Bahwa Tergugat

Pengadilan PTUN MATARAM TUN

Register : 01-03-2022 — Putus : 01-08-2022 — Upload : 02-08-2022

Putusan PTUN MATARAM Nomor 11/G/2022/PTUN.MTR

Tanggal 1 Agustus 2022 — Penggugat:
HASANUDDIN
Tergugat:
Kepala Desa Pendem
164 — 74

Mewajibkan kepada Tergugat untuk mengembalikan atau merehabilitasi kedudukan, harkat dan martabat Penggugat sebagai Kepala Wilayah Dao Desa Pendem Kecamatan Janapria seperti semula;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 295.000,- (dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Pengadilan PN BREBES Pidana Umum Kejahatan terhadap keamanan negara

Register : 09-01-2013 — Putus : 01-04-2013 — Upload : 20-05-2013

Putusan PN BREBES Nomor 7/Pid.B/2013/PN.Bbs

Tanggal 1 April 2013 — - EDI YULIANTO Bin SUWARSO - SUWIRNO al WIRNO Bin WASTAM
49 — 14

Memulihkan harkat, martabat dan kemampuan Terdakwa Terdakwa dalam keadaan semula; 5. Menyatakan barang bukti berupa :- 2 lembar kwitansi kwitansi tertanggal 13 dan 19 Januari 2010 pemilik saksi Sariah binti Tarkian; - 2 lembar kwitansi tertanggal 16 Januari 2010 dan 18 Febuari 2010 pemilik saksi Kusnadi Bin Suhari dan 3 lembar kwitansi tertanggal 15,27 januari 2010 dan tanggal 13 maret 2010 pemilik saksi Rusjan Bin H.Muktadi terlampir dikemblikan kepada pemiliknya. 6.
Memerintahkan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk sesegera mungkinmerehabilitasi nama baik, harkat dan martabat Terdakwa ke dalamkedudukan semula, setelah putusan ini diucapkan;4. Menetapkan untuk saksi Kusnadi dan saksi Sariah agar di jadikantersangka karena patut disangka telah melanggar pasal 242 KUHP ayat(2) tentang keterangan atau sumpah palsu yang dapat diancam hukumanpidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun; 5.
Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secaramelawan hukum, memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipumuslihat atau rangkaian kebohongan.3. Membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang, ataumenghapuskan piutang ;4. Bersamasama melakukan, menyuruh lakukan atau turut serta melakukan; Ad.1.
Unsur Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lainsecara melawan hukum, memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipumuslihat atau rangkaian kebohonganPutusan No.7/Pid.B/2013/PN.Bbs Page 4344Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur subjektif yang melekat padasikap batin para terdakwa dalam melakukan perbuatannya ;Menimbang, bahwa Unsur Dengan maksud tidak berbeda artinya dengantujuan (doel) atau kesalahan sebagai maksud (Opzet als oogmerk) atau kesengajaandalam arti sempit
Memulihkan harkat, martabat dan kemampuan Terdakwa Terdakwa dalamkeadaan semula; 5.

Pengadilan PTUN PALEMBANG TUN

Register : 26-07-2021 — Putus : 18-10-2021 — Upload : 18-10-2021

Putusan PTUN PALEMBANG Nomor 57/G/2021/PTUN.PLG

Tanggal 18 Oktober 2021 — Penggugat:
ZAID KAMAL. S.Pd.,M.Si
Tergugat:
BUPATI MUSI RAWAS UTARA
254 — 0

;
Mewajibkan Tergugat mengembalikan Harkat, martabat, status, dan kedudukan semula sebagai Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia;
Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 298.000,- (dua ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah);

Pengadilan PTUN KUPANG TUN

Register : 10-01-2019 — Putus : 16-05-2019 — Upload : 19-09-2019

Putusan PTUN KUPANG Nomor 2/G/2019/PTUN.KPG

Tanggal 16 Mei 2019 — Penggugat:
ABEL JEHUDU BEPONG, ST
Tergugat:
BUPATI MANGGARAI
106 — 55

tanggal 29 Desember 2018 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan;
Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Bupati Manggarai Nomor: HK/461/2018, tanggal 29 Desember 2018 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan;
Mewajibkan Tergugat untuk merehabilitasi dan/atau mengembalikan harkat, martabat
Perbuatannya tidak menurunkan harkat dan martabat dari PNS;b. Mempunyai prestasi kerja yang baik; c. Tidak mempengaruhi lingkungan kerja setelah diaktifkankembali; dan tersedia lowongan jabatan;(b) PNS yang dipidana dengan pidana penjara kurang dari 2 (dua)tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah memilikikekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana tidakdengan berencana, tidak diberhentikan sebagai PNS apabilatersedia lowongan jabatan; 10.
Perbuatannya tidak menurunkan harkat dan martabat dariPNS; = b. Mempunyai prestasi kerja yang baik;c.
Tidak mempengaruhi lingkungan kerja setelah diaktifkankembali; dan tersedia lowongan jabatan ; Dihukum penjara karena Membuat Surat Palsu Secara BersamaSama bukan melakukan kejahatan jabatan atau tindak pidanakejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan;Dihukum penjara pidana kurang dari 2 (dua) tahun jauh sebelumUndangUndang ASN berlaku; Tindak pidana yang dilakukan Penggugat tidak dengan berencana;Dalam putusan pidana tidak dinyatakan Perbuatan Penggugattelah menurunkan harkat dan martabat dari
Mewajibkan Tergugat untuk mencabut SURAT KEPUTUSAN BUPATIMANGGARAI NOMOR: HK/461/2018, TANGGAL 29 DESEMBER 2018TENTANG PEMBERHENTIAN KARENA MELAKUKAN TINDAKHalaman 20 dari 57 Halaman Putusan No. 2/G/2019/PTUNKPGPIDANA KEJAHATAN JABATAN ATAU TINDAK PIDANA KEJAHATANYANG ADA HUBUNGANNYA DENGAN JABATAN)Mewajibkan Tergugat untuk merehabilitasi dan atau mengembalikanharkat, martabat dan Kedudukan PENGGUGAT pada keadaan semulasebagai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Manggarai;
Mewajibkan Tergugat untuk merehabilitasi dan/atau mengembalikan harkat,martabat serta kedudukan Penggugat pada keadaan semula sebagai PegawaiNegeri Sipil Pemerintah Kabupaten Manggarai sesuai ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku;5.

Pengadilan PTUN JAKARTA TUN

Register : 01-04-2021 — Putus : 13-07-2021 — Upload : 22-07-2021

Putusan PTUN JAKARTA Nomor 81/G/2021/PTUN.JKT

Tanggal 13 Juli 2021 — Penggugat:
SURYANSAH USMARIANTO
Tergugat:
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
471 — 369

Pemberhentian Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil Karena Tindak Pidana Tanggal 04 Januari 2021 atas nama Suryansah Usmarianto;
Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor : M.HH-01.KP.07.03 Tahun 2021 tentang Pemberhentian Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil Karena Tindak Pidana Tanggal 04 Januari 2021 atas nama Suryansah Usmarianto;
Mewajibkan kepada Tergugat untuk merehabilitasi dan mengembalikan, kedudukan, harkat dan martabat
Mewajibkan kepada Tergugat untuk merehabilitasi dan mengembalikan,kedudukan, harkat dan martabat Penggugat seperti semula sebagai PegawalNegeri Sipil;5. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalamperkara ini;ATAU;Apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohonputusan yang yang seadiladilnya (ex aquo et bono);Bahwa, Tergugat mengajukan jawaban tertulis pada tanggal 27 April 2021,pada pokoknya:DALAM POKOK PERKARA1.
Perbuatan Penggugat tidak mendukung program pemerintah yang sedanggencargencarnya memberantas peredaran dan penyalahgunaan narkotika,apalagi peredaran narkotika pada saat ini tidak lagi pada tingkatmengkhawatirkan melainkan sudah berbahaya bagi kelangsungan kehidupanberbangsa dan bernegara terutama bagi generasigenarasi muda yangsangat diharapkan menjadi penerus bangsa.Perbuatan Penggugat juga telah merusak harkat dan martabat PegawaiNegeri Sipil pada umumnya, seluruh Pegawai Negeri Sipil di lingkunganKementerian
mempedomani kode etikPegawai Pemasyarakatan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Hukum danHak Asasi Manusia Nomor M.HH.16.KP.05.02 Tahun 2011 Tentang Kode EtikPegawai Pemasyarakatan Pasal 5 huruf c (angka 1) yaitu taat dan disiplin padaaturan organisasi, yang meliputi tidak melakukan perbuatan melanggar hukumHalaman 45 dari 48 halaman, Putusan Nomor: 81G/2021/PTUNJKT.seperti berudi, mengonsumsi narkoba dan minuman beralkohol, dan tidakmelakukan perbuatan tercela yang dapat menurunkan harkat dan martabat
UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986;Menimbang bahwa oleh karena itu, maka petitum Penggugat yang padapokoknya mohon agar Pengadilan menyatakan batal atau tidak sah objek sengketadan perintah kepada Tergugat untuk mencabut objek sengketa dan merehabilitasidan mengembalikan, kKedudukan, harkat dan martabat Penggugat seperti semulasebagai Pegawai Negeri Sipil adalah beralasan hukum dan harus dikabulkan;Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 100, Pasal 107 UndangUndangNomor 5 Tahun 1986 jo.
Mewajibkan kepada Tergugat untuk merehabilitasi dan mengembalikan,kedudukan, harkat dan martabat Penggugat seperti semula sebagai PegawaiNegeri Sipil;5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara inisebesar Rp. 314.000, (Tiga Ratus Empat Belas Ribu Rupiah).Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis HakimPengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada Hari Jumat, tanggal 9 Juli 2021 olehkami Dr.

Pengadilan PTUN MAKASSAR TUN Pendidikan

Register : 18-02-2015 — Putus : 22-06-2015 — Upload : 03-07-2015

Putusan PTUN MAKASSAR Nomor 9/G/2015/PTUN.Mks

Tanggal 22 Juni 2015 — dr. Adiany Adil - untuk selanjutnya disebut sebagai Penggugat ; M e l a w a n : REKTOR UNIVERSITAS HASANUDDIN - Untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat
302 — 1315

Mewajibkan kepada Tergugat untuk mengembalikan harkat, martabat dan kedudukan seperti semula ;--------------------------------------------------------------------------------------------5. Mewajibkan kepada Tergugat untuk membayar ganti rugi sebesar Rp. 5.000.000,-(lima juta rupiah) ;-----------------------------------------------------------------------------------------6.

Pengadilan PN TUAL Pidana Umum Pencurian

Register : 25-04-2014 — Putus : 03-07-2014 — Upload : 04-09-2014

Putusan PN TUAL Nomor 106/Pid.B/2014/PN.TUL

Tanggal 3 Juli 2014 — ALOISIUS MATURAN Alias ALO Alias ALBA
130 — 72

Memulihkan dan merehabilitasi hak dan martabat terdakwa tersebut dalam segala kedudukan, harkat dan martabatnya;7. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) unit sepeda motor Revo merk Honda warna hitam, 1 (satu) buah STNK motor dan 1 (satu) unit kap-kap motor, dikembalikan kepada pemiliknya yakni Mahmud Fauzi Almadihi;8. Membebankan biaya perkara kepada Negara;
Memulihkan dan merehabilitasi hak dan martabat terdakwatersebut dalam segala kedudukan, harkat dan martabatnya;7. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) unit sepeda motorRevo merk Honda warna hitam, 1 (satu) buah STNK motor dan 1(satu) unit kapkap motor, dikembalikan kepada pemiliknyayakni Mahmud Fauzi Almadihi;8.

Pengadilan PN KEPANJEN Pidana Umum

Register : 17-03-2023 — Putus : 03-08-2023 — Upload : 11-09-2023

Putusan PN KEPANJEN Nomor 103/Pid.B/2023/PN Kpn

Tanggal 3 Agustus 2023 — Penuntut Umum:
Yuda Tangguh Prawira Alasta, S.H.
Terdakwa:
Urfin Fatoriq als. Ulfin bin Muhammad Riyanto
80 — 63

Ulfin bin Muhammad Riyanto telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh ,keinginan seksual,dan/atau organ reproduksi dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang ;
Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Urfin Fatoriq als.

Pengadilan PTUN KUPANG TUN

Register : 25-09-2019 — Putus : 18-02-2020 — Upload : 22-06-2020

Putusan PTUN KUPANG Nomor 97/G/2019/PTUN.KPG

Tanggal 18 Februari 2020 — Penggugat melawan Tergugat
164 — 42

Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
Menyatakan batal Keputusan Walikota Kupang Nomor: BKPPD.821/ 922/D/V/2019, tanggal 31 Mei 2019, tentang Pemberhentian/Pengangkatan Pengawas Sekolah Dilingkungan Pemerintah Kota Kupang;
Tergugat untuk mencabut Keputusan Walikota Kupang Nomor: BKPPD.821/922/D/V/2019, tanggal 31 Mei 2019, tentang Pemberhentian/Pengangkatan Pengawas Sekolah Dilingkungan Pemerintah Kota Kupang;
Mewajibkan Tergugat untuk mengembalikan harkat, martabat

Pengadilan PTUN KUPANG TUN

Register : 16-08-2022 — Putus : 10-02-2023 — Upload : 20-03-2023

Putusan PTUN KUPANG Nomor 53/G/2022/PTUN.KPG

Tanggal 10 Februari 2023 — Penggugat:
MUHAMMAD AFFANDI MOCHDAR, S.KM
Tergugat:
WALIKOTA KUPANG
163 — 15

diterbitkan oleh Walikota Kupang Nomor : BKPPD.821.29/746.h/D/VII/2022 tanggal 4 Juli 2022 tentang Pemberhentian dari Jabatan Fungsional Pengelola Barang/Jasa atas nama Muhammad Affandi Mochdar, S.KM;
Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara Nomor : BKPPD.821.29/746.h/D/VII/2022 tanggal 4 Juli 2022 tentang Pemberhentian dari Jabatan Fungsional Pengelola Barang/Jasa atas nama Muhammad Affandi Mochdar, S.KM;
Mewajibkan Tergugat merehabilitasi kedudukan, harkat dan martabat

Pengadilan PTUN AMBON TUN Kepegawaian

Register : 14-08-2019 — Putus : 19-12-2019 — Upload : 03-01-2020

Putusan PTUN AMBON Nomor 18/G/2019/PTUN.ABN

Tanggal 19 Desember 2019 — HENNY DEETJE NANLOHY, S.E., Kewarganegaraan Indonesia., Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Bertempat Tinggal di Desa Tawiri., Kecamatan Teluk Ambon., Kota Ambon, Provinsi Maluku; ----------------------------------------------------- Dalam hal ini memberikan Kuasa Khusus kepada: --------------------------------------- 1) HENRY S. LUSIKOOY, S.H., M.H. ; ---------------------------------------------------- 2) SEMUEL RIRY, S.H., M.H. ; -------------------------------------------------------------- Keduanya berkewarganegaraan Indonesia., Pekerjaan Advokat pada Kantor Pengacara/Law Office 95 (Siwalima)., Beralamat di Jalan Lorong Danau Limboto Batu Gantung., Ganemo., RT.003., RW.02., Kelurahan Kudamati., Kecamatan Nusaniwe., Kota Ambon, Provinsi Maluku; ---------------------------------- Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 21/SK/LO-95/VIII/2019., Tanggal 5 Agustus 2019; ------------------------------------------------------------------------------------- Selanjutnya disebut sebagai ....................................................... PENGGUGAT; M E L A W A N WALIKOTA AMBON., Berkedudukan di Jalan Sultan Hairun No.1., Kota Ambon., Provinsi Maluku., dalam hal ini memberi kuasa berdasar Surat Kuasa Khusus, Nomor 183/6704/SETKOT, Tanggal 22 Agustus 2019, masing-masing atas nama: -------------------------------------------------------------------------------- 1. Nama : S. SLARMANAT, S.H. M.H. ; ----------------------------------------- N I P : 19650405 199403 1 010 ; ----------------------------------------------- Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Kota Ambon ; ---------- Jabatan : Kepala bagian Hukum Sekretariat Kota Ambon ; ----------------- 2. Nama L. M. MANUPUTTY, S.H.; ---------------------------------------------- N I P : 19840923 201001 1 011 ; ---------------------------------------------- Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Kota Ambon ; ---------- Jabatan : Kepala Sub Bagian Fasilitasi Telaahan Kebijakan, Advokasi Hukum dan HAM Sekretariat Kota Ambon ; ------------------------ 3. Nama M. LUHULIMA, S.H.; ----------------------------------------------------- N I P : 19790523 221001 2 014 ; ---------------------------------------------- Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Kota Ambon ; ---------- Jabatan : Staf Sub Bagian Fasilitasi Telaahan Kebijakan, Advokasi Hukum dan HAM Sekretariat Kota Ambon ; ------------------------ 4. Nama TATY H. RAHARENG, S.H.; ------------------------------------------ N I P : 19811107 200701 2 012 ; ---------------------------------------------- Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Kota Ambon ; ---------- Jabatan : Staf Sub Bagian Fasilitasi Telaahan Kebijakan, Advokasi Hukum dan HAM Sekretariat Kota Ambon ; ----------------------- 5. Nama M. IRWAN SYAH, S.H.; ------------------------------------------------- N I P : 19901115 201903 1 016 ; ---------------------------------------------- Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Kota Ambon ; ---------- Jabatan Staf Sub Bagian Fasilitasi Telaahan Kebijakan, Advokasi Hukum dan HAM Sekretariat Kota Ambon ; ----------------------- 6. Nama CANDRO AITONAM, S.H.; -------------------------------------------- N I P 19950525 201903 1 012 ; ---------------------------------------------- Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Kota Ambon ; ---------- Jabatan Staf Sub Bagian Fasilitasi Telaahan Kebijakan, Advokasi Hukum dan HAM Sekretariat Kota Ambon ; ------------------------ Semuanya beralamat di Kantor Pemerintah Kota Ambon, Jalan Sultan Hairun Nomor 1, Ambon, Provinsi Maluku; ----------------------------------------------------------- Selanjutnya disebut sebagai ........................................................... TERGUGAT ;
288 — 87

Mewajibkan kepada Tergugat untuk merehabilitasi kedudukan, harkat dan martabat Penggugat seperti semula sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Kecamatan Teluk Ambon Pemerintah Kota Ambon; -----------5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini sebesar Rp. 347.000,- (tiga ratus empat puluh tujuh ribu rupiah). ---------------------------------------------------------------------------------------
olehTergugat sebelum kemudian menerbitkan objek sengketa, sehinggamenerbitkan suatu keputusan hukum yang berakibat hukum bagiseseorang yang tidak mengikuti seluruh ketentuan hukum yangmenjadi keharusan hukum dalam rangka melaksanakan tugas dankewajibannya sebagai pejabat yang berwenang, maka keputusantersebut haruslah dinyatakan bertentangan dengan ketentuan yangberlaku dan akibat dari itu. batalnya keputusan tersebut danmengembalikan hakhak si penerima keputusan dalam kedudukan,jabatan, harkat dan martabat
Gugatan jugasangat bertentangan dengan Pasal 248 ayat (10 dan ayat (2)Halaman 24 dari 61 Halaman PUTUSAN Nomor 18/G/2019/PTUN ABN38.39.Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang ManagemenPegawai Negeri Sipil menyatakan : (1) PNS yang dipidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun ataulebin berdasarkan putusan pengadilan yang telah memilikikekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana tidakdengan berencana, tidak diberhentikan sebagai PNS apabila : a. perbuatannya tidak menurunkan harkat dan martabat

Pengadilan PTUN JAMBI TUN Kepegawaian

Register : 14-11-2018 — Putus : 16-01-2019 — Upload : 22-01-2019

Putusan PTUN JAMBI Nomor 42/G/2018/PTUN.JBI

Tanggal 16 Januari 2019 — MUH. ASYHADI vs BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR
131 — 59

Mewajibkan kepada Tergugat untuk merehabilitasi nama baik atau memulihkan harkat dan martabat Penggugat kembali serta mengembalikan Penggugat seperti semula sebagai Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur sesuai dengan Peraturan Perundang Undangan yang berlaku;5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.220.000,- (Dua Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah );
Tergugat telah menghilangkan hakhak Penggugat sebagaiPegawai Negeri Sipil ;Halaman 5 dari 40 Halaman Putusan Nomor : 42/G/2018/PTUN.JBI2.Penggugat tidak bisa bekerja lagi, kehilangan penghasilan,kehilangan martabat dan kehormatan dimata keluarga dantetangga, juga mengakibatkkan anakanak dan isteri Penggugatmenjadi kehilangan nafkah yang selama ini didapatkan dariPenggugat sebagai tulang punggung keluarga ;V.
Nip : 19810702200701 10;Mewajibkan kepada Tergugat untuk merehabilitasi nama baik ataumemulinkan harkat dan martabat Penggugat kembali sertamengembalikan Penggugat seperti semula sebagai Pegawai NegeriSipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timursesuai dengan Peraturan Perundang Undangan yang berlaku;Menghukum Terugugat untuk membayar semua biaya yang timbuldalam perkara ini;Halaman 11 dari 40 Halaman Putusan Nomor : 42/G/2018/PTUN.JBIMenimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, pihak
NIP : 19810702200701 1006;Mewajibkan kepada Tergugat untuk merehabilitasi nama baik ataumemulihkan harkat dan martabat Penggugat kembali sertamengembalikan Penggugat seperti semula sebagai Pegawai Negeri Sipildi Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur sesuaidengan Peraturan Perundang Undangan yang berlaku;Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlahRp.220.000, (Dua Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah );Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis HakimPengadilan Tata

Pencarian

Panduan

Amar

Tingkat Proses

Tahun Putusan

Klasifikasi

PUTUSAN

Tahun Penerbitan

Pengadilan 890

Ditemukan 75754 data

PA KETAPANG Nomor 1/Pdt.G/2023/PA.Ktp

PA KETAPANG Nomor 1/Pdt.G/2023/PA.Ktp

PA BALIKPAPAN Nomor 279/Pdt.P/2024/PA.Bpp