Menyatakan terdakwa SUKRI ALS ANTO ALS BAPAK NURUL BIN LAKOLLE telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan,atau turut serta melakukan perbuatan Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum; Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan Menggerakan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya ;2.

Menyatakan Terdakwa SUKRI Als ANTO Als BAPAK NURULBin LAKOLLE bersalah melakukan tindak pidana mereka yangmelakukan yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukanperbuatan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atauorang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsuatau martabat palsu dengan tipu muslihat, ataupun rangkasiankebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkanbarang sesuatu. kepadanya , atau supaya memberi utangmaupun menghapuskan piutang yang dirumuskan pada Pasal378

Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secaramelawan hukum; Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu,dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan ; Menggerakanorang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supayamemberi hutang maupun menghapus piutang ;3. sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut sertamelakukan.Putusan No. 68/Pid.B/2016/PN.MsbHal. 25 dari 3626Ad. 1.

Menyatakan terdakwa SUKRI ALS ANTO ALS BAPAK NURUL BINLAKOLLE telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukantindak pidana "Mereka yang melakukan, yang menyuruhmelakukan,atau turut serta melakukan perbuatan Dengan maksuduntuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawanhukum; Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengantipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan Menggerakan oranglain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya ;2.

Mewajibkan Tergugat untuk merehabilitasi, mengembalikan harkat, martabat, hak dan kedudukan Penggugat seperti semula; -----------------------5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 219.500 (dua ratus sembilan belas ribu lima ratus rupiah); --

Kepala Desa Guwokajen Kecamatan Sawit KabupatenBoyolali, tanggal 2 September 2015yang di terbitkan olehPJ Bupati Boyolal;Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Tata Usaha Negarayaitu Keputusan Bupati Boyolali Nomor 141/ 387 Tahun 2015 TentangPemberhentian Tidak Dengan Hormat Saudara Budi Raharjo, ST dariJabatanya Sebagai Kepala Desa Guwokajen Kecamatan Sawit KabupatenBoyolali, tanggal 2 September 2015yang di terbitkan olehPJ Bupati Boyolalh;Mewajibkan Tergugat untuk mengembalikan harkat, martabat

Mewajibkan Tergugat untuk merehabilitasii mengembalikan harkat,martabat, hak dan kedudukan Penggugat seperti semula; 5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkaraini sebesar Rp. 219.500 (dua ratus sembilan belas ribu lima ratus rupiah); Demikian diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim PengadilanTata Usaha Negara Semarang pada hari Jumat, Tanggal 26 Februari 2016, olehKami DYAH WIDIASTUTI, SH., MH., sebagai Hakim Ketua Majelis,ARDOYO WARDHANA, SH.

Mewajibkan kepada Terbanding / Tergugat untuk memulihkan harkat dan martabat Pembanding / Penggugat kepada keadaan semula sesuai Peraturan Perundang- undangan ;5. Menghukum Terbanding / Tergugat membayar biaya perkara yang untuk tingkat banding sebesar Rp250.000,00 (Dua ratus lima puluh ribu Rupiah);

Mewajibkan kepada Tergugat untuk merehabilitasi kedudukan, harkat dan martabat Penggugat seperti semula sebagai Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Pemerintah Daerah Kota Ambon atau dalamjabatan yang setara;5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini sebesar Rp. 405.000,- (empat ratus lima ribu rupiah);

Mewajibkan Tergugat untuk mengembalikan Penggugat dalam harkat, martabat, jabatan serta kedudukan sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Sosial Provinsi Maluku;5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini sebesar Rp.289.000,- (dua ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah);

Mewajibkan Tergugat untuk mengembalikan Penggugat dalam harkat,martabat, jabatan serta kedudukan sebagai Pegawai Negeri Sipil, padaDinas Sosial Propinsi Maluku.5.

berpendapatbahwa Tergugat dalam penerbitan objek sengketa a quo tidak sesuai denganketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku dan juga bertentangandengan asasasas umum pemerintahan yang baik (AUPB) serta tidak sesuaidengan syarat sahnya keputusan sebagaimana dimaksud dalam ketentuanPasal 52 UndangUndang Nomor: 30 Tahun 2014 tentang AdministrasiPemerintahan, maka tuntutan Penggugat agar surat keputusan yang menjadiobjek sengketa dinyatakan batal dan dicabut serta mengembalikan Penggugatdalam harkat, martabat

Mewajibkan Tergugat untuk mengembalikan Penggugat dalam harkat,martabat, jabatan serta kedudukan sebagai Pegawai Negeri Sipil pada DinasSosial Provinsi Maluku;5.

Mewajibkan kepada Tergugat (Bupati Kabupaten Mamuju) untuk merehabilitasi serta mengembalikan kedudukan dan harkat martabat Para Penggugat (Benyamin Sopamena dan Andy Indrama) pada kedudukan semula sebagai Direktur Utama dan Direktur Operasional Badan Usaha Milik Daerah/Perusda Kabupaten Mamuju;5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.72.000, (tujuh puluh dua ribu rupiah)

Oleh karenanya, menurut hukum KTUNObyek Sengketa aquo berikut Lampirannya terbuktitelah memenuhi ketentuan Pasal 53 ayat 2 huruf b25UndangUndang Peratun, sehingga menurut hukumharuslah dinyatakan batal atau tidak sah, olehkarenanya pula nama,kedudukan ... ke halaman 16kedudukan, dan harkat martabat dari Penggugat danPenggugat II harus direhabilitasi atau dikembalikankepada kedudukan semula ;lll.

khususnya asas kepastianhukum, oleh karenanya secara hukum patut bagi MajelisHakim untuk menyatakan batal obyek sengketa a quo (videbuktiMenimbang, ... ke halaman 51Menimbang bahwa oleh karena Obyek sengketa aquo (vide bukti P2=T1) dinyatakan batal, maka beralasanhukum pula bagi Majelis Hakim untuk mewajibkan Tergugatuntuk mencabut obyek sngketa aMenimbang, bahwa dengan demikian terhadappetitum Penggugat yang menuntut' Tergugat untukmelakukan rehabilitasi atau memulihkan nama, kedudukandan harkat martabat

Mewajibkan kepada Tergugat untuk merehabilitasi kedudukan, harkat dan martabat Penggugat seperti semula;5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini sebesar Rp.365.000,00 (Tiga Ratus Enam Puluh Lima Ribu Rupiah);

Mewajibkan kepada Tergugat untuk merehabilitasi kKedudukan, harkatdan martabat Penggugat seperti semula;5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbuldalam sengketa ini sebesar Rp.365.000,00 (Tiga Ratus Enam PuluhLima Ribu Rupiah);Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim PengadilanTata Usaha Negara Ambon pada hari Kamis, tanggal 5 Desember 2019, olehKami SANNY PATTIPEILOHY, S.H.,M.H.,sebagai Hakim Ketua Majelis,WARISMAN S. SIMANJUNTAK, S.H.

Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah pemeliharaan anak sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan yang dibayarkan paling lambat tanggal 10 pada bulan yang bersangkutan sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri ( usia 21 tahun) atau telah kawin;

Menghukum Tergugat untuk menyerahkan anak Penggugat dengan Tergugat atau siapa saja yang menguasainya kepada Penggugat melalui upaya sukarela atau melalui upaya lain dengan memperhatikan harkat dan martabat

Menyatakan Terdakwa Eghar Danur Widianto, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana MELAKUKAN PERBUATAN SEKSUAL SECARA FISIK YANG DITUJUKAN TERHADAP TUBUH, KEINGINAN SEKSUAL, DAN/ATAU ORGAN REPRODUKSI DENGAN MAKSUD MERENDAHKAN HARKAT DAN MARTABAT SESEORANG BERDASARKAN SEKSUALITAS DAN ATAU KESUSILAANNYA;2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Eghar Danur Widianto tersebut, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;3.

tanggal 29 Desember 2018 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan;

Perbuatannya tidak menurunkan harkat dan martabat dari PNS;b. Mempunyai prestasi kerja yang baik; c. Tidak mempengaruhi lingkungan kerja setelah diaktifkankembali; dan tersedia lowongan jabatan;(b) PNS yang dipidana dengan pidana penjara kurang dari 2 (dua)tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah memilikikekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana tidakdengan berencana, tidak diberhentikan sebagai PNS apabilatersedia lowongan jabatan; 10.

Perbuatannya tidak menurunkan harkat dan martabat dariPNS; = b. Mempunyai prestasi kerja yang baik;c.

Tidak mempengaruhi lingkungan kerja setelah diaktifkankembali; dan tersedia lowongan jabatan ; Dihukum penjara karena Membuat Surat Palsu Secara BersamaSama bukan melakukan kejahatan jabatan atau tindak pidanakejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan;Dihukum penjara pidana kurang dari 2 (dua) tahun jauh sebelumUndangUndang ASN berlaku; Tindak pidana yang dilakukan Penggugat tidak dengan berencana;Dalam putusan pidana tidak dinyatakan Perbuatan Penggugattelah menurunkan harkat dan martabat dari

Mewajibkan Tergugat untuk mencabut SURAT KEPUTUSAN BUPATIMANGGARAI NOMOR: HK/461/2018, TANGGAL 29 DESEMBER 2018TENTANG PEMBERHENTIAN KARENA MELAKUKAN TINDAKHalaman 20 dari 57 Halaman Putusan No. 2/G/2019/PTUNKPGPIDANA KEJAHATAN JABATAN ATAU TINDAK PIDANA KEJAHATANYANG ADA HUBUNGANNYA DENGAN JABATAN)Mewajibkan Tergugat untuk merehabilitasi dan atau mengembalikanharkat, martabat dan Kedudukan PENGGUGAT pada keadaan semulasebagai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Manggarai;

Mewajibkan Tergugat untuk merehabilitasi dan/atau mengembalikan harkat,martabat serta kedudukan Penggugat pada keadaan semula sebagai PegawaiNegeri Sipil Pemerintah Kabupaten Manggarai sesuai ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku;5.

Pemberhentian Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil Karena Tindak Pidana Tanggal 04 Januari 2021 atas nama Suryansah Usmarianto;

Mewajibkan kepada Tergugat untuk merehabilitasi dan mengembalikan,kedudukan, harkat dan martabat Penggugat seperti semula sebagai PegawalNegeri Sipil;5. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalamperkara ini;ATAU;Apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohonputusan yang yang seadiladilnya (ex aquo et bono);Bahwa, Tergugat mengajukan jawaban tertulis pada tanggal 27 April 2021,pada pokoknya:DALAM POKOK PERKARA1.

Perbuatan Penggugat tidak mendukung program pemerintah yang sedanggencargencarnya memberantas peredaran dan penyalahgunaan narkotika,apalagi peredaran narkotika pada saat ini tidak lagi pada tingkatmengkhawatirkan melainkan sudah berbahaya bagi kelangsungan kehidupanberbangsa dan bernegara terutama bagi generasigenarasi muda yangsangat diharapkan menjadi penerus bangsa.Perbuatan Penggugat juga telah merusak harkat dan martabat PegawaiNegeri Sipil pada umumnya, seluruh Pegawai Negeri Sipil di lingkunganKementerian

mempedomani kode etikPegawai Pemasyarakatan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Hukum danHak Asasi Manusia Nomor M.HH.16.KP.05.02 Tahun 2011 Tentang Kode EtikPegawai Pemasyarakatan Pasal 5 huruf c (angka 1) yaitu taat dan disiplin padaaturan organisasi, yang meliputi tidak melakukan perbuatan melanggar hukumHalaman 45 dari 48 halaman, Putusan Nomor: 81G/2021/PTUNJKT.seperti berudi, mengonsumsi narkoba dan minuman beralkohol, dan tidakmelakukan perbuatan tercela yang dapat menurunkan harkat dan martabat

UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986;Menimbang bahwa oleh karena itu, maka petitum Penggugat yang padapokoknya mohon agar Pengadilan menyatakan batal atau tidak sah objek sengketadan perintah kepada Tergugat untuk mencabut objek sengketa dan merehabilitasidan mengembalikan, kKedudukan, harkat dan martabat Penggugat seperti semulasebagai Pegawai Negeri Sipil adalah beralasan hukum dan harus dikabulkan;Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 100, Pasal 107 UndangUndangNomor 5 Tahun 1986 jo.

Mewajibkan kepada Tergugat untuk merehabilitasi dan mengembalikan,kedudukan, harkat dan martabat Penggugat seperti semula sebagai PegawaiNegeri Sipil;5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara inisebesar Rp. 314.000, (Tiga Ratus Empat Belas Ribu Rupiah).Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis HakimPengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada Hari Jumat, tanggal 9 Juli 2021 olehkami Dr.

Mewajibkan Tergugat untuk mengembalikan harkat, martabat dan kedudukan Penggugat pada keadaan semula berdasarkan Surat Keputusan Bupati Dompu Nomor 814.3/113/BKD/2015, tanggal 21 September 2015, tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil atas nama Supartini, S.IP;5. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya pemeriksaan sengketa ini sejumlah Rp. 259.000,- (Dua ratus lima puluh sembilan ribu rupiah);

suatu keputusan;Menimbang, bahwa fakta mengenai Penggugat dahulunya merupakantenaga honorer yang telah bertahuntahun mengabdi di Pemerintah KabupatenDompu, yang kemudian telah menempuh proses pemberkasan dan validasi,telah menempuh seleksi/test Calon Pegawai Negeri Sipil, telah mengikuti dandinyatakan lulus Pendidikan dan Pelatihan Pra Jabatan, serta telah pulamendapatkan Surat Keputusan pengangkatan sebagai Calon Pegawai NegeriSipil, tentu telah berakibat pada ditempatkannya Penggugat dalam harkat,martabat

(vide Bukti P4, Bukti P5 = Bukti T9, Bukti P6 = Bukti T10, BuktiP8 = Bukti T15, Bukti P9 = Bukti T18, Bukti P10 = Bukti T20, Bukti P16,Bukti P22, Bukti T7, Bukti T8, dan Bukti T26);Menimbang, bahwa harkat, martabat dan penghidupan Penggugatsebagaimana haknya sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil telah diterima dandinikmati dalam rentang waktu' sejak diterbitkannya Surat Keputusanpengangkatan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil sampai denganditerbitkannya obyek sengketa.

sebuahambiguitas baik dalam tataran teknis kepegawaian, yakni berkenaan denganTMT pengangkatan CPNS maupun SPMT dari Penggugat, maupun tataran Putusan Nomor 103/G/2017/PTUN.MTR Halaman 77yuridis, yaitu mengenai keputusan mana yang dinyatakan sah dan berlakusetelah pembatalan obyek sengketa, apabila diterbitkan surat keputusanpengangkatan CPNS yang baru;Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan hukum tersebut, makaMajelis Hakim menilai telah cukup dibatalkannya obyek sengketa, yangmengembalikan harkat, martabat

Mewajibkan Tergugat untuk mengembalikan harkat, martabat dankedudukan Penggugat pada keadaan semula berdasarkan Surat KeputusanBupati Dompu Nomor 814.3/113/BKD/2015, tanggal 21 September 2015,tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil atas nama Supartini,S.IP; Putusan Nomor 103/G/2017/PTUN.MTR Halaman 795. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;6.

Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan Tanggal 25 Februari 2019;

Bahwa oleh karena Tergugat telah diperintahkan untuk mencabutatau membatalkan Keputusan Tergugat a quo, maka patut danberalasan kiranya menurut hukum apabila "Tergugat diperintahkanuntuk merehabilitasi kKedudukan, harkat dan martabat Penggugatpadakedudukan atau jabatan semula sebagai Pegawai Negeri Sipil";PETITUM:1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;2.

Mewajibkan Tergugat untuk mengembalikan dan merehabilitasipenggugat pada harkat,martabat dan kedudukan atau jabatannya semulasebagai Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bungosesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku;.

dinyatakanbatal;Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dapat membuktikan dalilgugatannya, maka sepatutnya gugatan penggugat dinyatakan dikabulkan danmewajibkan Tergugat untuk mencabut objek sengketa a quo;Menimbang, bahwa terhadap' petitum Penggugat mengenairehabilitasi, menurut Majelis Hakim oleh karena gugatan Penggugat dikabulkandan objek sengketa a quo dinyatakan batal serta mewajibkan untuk mencabutobjek sengketa a quo, maka cukup beralasan hukum untuk mewajibkanTergugat untuk merehabilitasi harkat dan martabat

Mewajibkan Tergugat untuk mengembalikan dan merehabilitasiPenggugat pada harkat, martabat dan kedudukan atau jabatannyasemula sebagai Pegawai Negeri Sipil di lingkungan PemerintahKabupaten Bungo sesuai dengan peraturan perundangundangan yangberlaku;5.

Abdul Munir, S.Pd.I;

Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Mewajibkan kepada Tergugat untuk merehabilitasi hak-hak dan kedudukan harkat dan martabat Penggugat seperti semula ;5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.374.000,- ( Tiga ratus tujuh puluh empat ribu rupiah)

Mewajibakan..........Mewajibkan kepada Tergugat untuk merehabilitasi hakhakdan kedudukan harkat dan martabat Penggugat sepertisemula ;Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkarasebesar Rp.374.000, ( Tiga ratus tujuh puluh empat riburupiah)Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyaratan Majelis HakimPengadilan Tata Usaha Negara Medan pada hari Senin tanggal 15 April572013 oleh kami EFFENDI,S.H sebagai Hakim Ketua Majelis, ARDOYOWARDHANA,S.H dan NASRIFAL,S.H.

diterbitkan oleh Walikota Kupang Nomor : BKPPD.821.29/746.h/D/VII/2022 tanggal 4 Juli 2022 tentang Pemberhentian dari Jabatan Fungsional Pengelola Barang/Jasa atas nama Muhammad Affandi Mochdar, S.KM;

Mewajibkan kepada Tergugat untuk merehabilitasi kedudukan, harkat dan martabat Penggugat seperti semula sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Kecamatan Teluk Ambon Pemerintah Kota Ambon; -----------5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini sebesar Rp. 347.000,- (tiga ratus empat puluh tujuh ribu rupiah). ---------------------------------------------------------------------------------------

olehTergugat sebelum kemudian menerbitkan objek sengketa, sehinggamenerbitkan suatu keputusan hukum yang berakibat hukum bagiseseorang yang tidak mengikuti seluruh ketentuan hukum yangmenjadi keharusan hukum dalam rangka melaksanakan tugas dankewajibannya sebagai pejabat yang berwenang, maka keputusantersebut haruslah dinyatakan bertentangan dengan ketentuan yangberlaku dan akibat dari itu. batalnya keputusan tersebut danmengembalikan hakhak si penerima keputusan dalam kedudukan,jabatan, harkat dan martabat

Gugatan jugasangat bertentangan dengan Pasal 248 ayat (10 dan ayat (2)Halaman 24 dari 61 Halaman PUTUSAN Nomor 18/G/2019/PTUN ABN38.39.Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang ManagemenPegawai Negeri Sipil menyatakan : (1) PNS yang dipidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun ataulebin berdasarkan putusan pengadilan yang telah memilikikekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana tidakdengan berencana, tidak diberhentikan sebagai PNS apabila : a. perbuatannya tidak menurunkan harkat dan martabat

Memulihkan harkat, martabat dan kemampuan Terdakwa Terdakwa dalam keadaan semula; 5. Menyatakan barang bukti berupa :- 2 lembar kwitansi kwitansi tertanggal 13 dan 19 Januari 2010 pemilik saksi Sariah binti Tarkian; - 2 lembar kwitansi tertanggal 16 Januari 2010 dan 18 Febuari 2010 pemilik saksi Kusnadi Bin Suhari dan 3 lembar kwitansi tertanggal 15,27 januari 2010 dan tanggal 13 maret 2010 pemilik saksi Rusjan Bin H.Muktadi terlampir dikemblikan kepada pemiliknya. 6.

Memerintahkan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk sesegera mungkinmerehabilitasi nama baik, harkat dan martabat Terdakwa ke dalamkedudukan semula, setelah putusan ini diucapkan;4. Menetapkan untuk saksi Kusnadi dan saksi Sariah agar di jadikantersangka karena patut disangka telah melanggar pasal 242 KUHP ayat(2) tentang keterangan atau sumpah palsu yang dapat diancam hukumanpidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun; 5.

Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secaramelawan hukum, memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipumuslihat atau rangkaian kebohongan.3. Membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang, ataumenghapuskan piutang ;4. Bersamasama melakukan, menyuruh lakukan atau turut serta melakukan; Ad.1.

Unsur Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lainsecara melawan hukum, memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipumuslihat atau rangkaian kebohonganPutusan No.7/Pid.B/2013/PN.Bbs Page 4344Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur subjektif yang melekat padasikap batin para terdakwa dalam melakukan perbuatannya ;Menimbang, bahwa Unsur Dengan maksud tidak berbeda artinya dengantujuan (doel) atau kesalahan sebagai maksud (Opzet als oogmerk) atau kesengajaandalam arti sempit

Memulihkan harkat, martabat dan kemampuan Terdakwa Terdakwa dalamkeadaan semula; 5.

Mewajibkan kepada Tergugat untuk mengembalikan atau merehabilitasi kedudukan, harkat dan martabat Penggugat sebagai Kepala Wilayah Dao Desa Pendem Kecamatan Janapria seperti semula;