fakta selama persidangan, bahwapernikahan Penggugat dan Tergugat dilakukan oleh penghulu yang sekaligussebagai wali nikahnya, lantaran terbukti bahwa Penggugat tidak ada wali nasabyang memenuhi syarat sebagai wali nikah karena tidak beragama Islam, makaterhadap hal ini Majelis hakim perlu menyampaikan pertimbangan sebagaiberikut;Menimbang, bahwa oleh karena pernikahan Penggugat dan Tergugatdilaksanakan pada tahun 2014, maka peraturan tentang wali hakim yangberlaku pada saat itu adalah Peraturan Mentri

Meskipun peraturan tersebut sudah tidak berlaku sejakdikeluarkannya Peraturan Mentri Agama Nomor 20 Tahun 2019 TentangPencatatan Pernikahan;Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak ada wali nasab yangmemenuhi syarat sebagai wali nikah karena tidak beragama Islam, maka yangdapat menjadi wali nikah Penggugat adalah wali hakim.

Hal ini berdasarkanketentuan Pasal 2 Ayat 1 Peraturan Mentri Agama Nomor 30 tahun 2005tentang Wali Hakim: Bagi calon mempelai wanita yang akan menikah diHalaman 12 dari 20 halaman Putusan Nomor 24/Pdt.G/2020/PA.Kknwilayah Indonesia atau di luar negeri/di luar wilayah teritorial Indonesia, tidakmempunyai wali nasab yang berhak atau wali nasabnya tidak memenuhi syarat,atau mafqud, atau berhalangan, atau adhal, maka pernikahannyadilangsungkan oleh wali hakim.

Adapun Wali Hakim yang dimaksuddalam Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Mentri Agama Nomor 30 tahun 2005 tentangWali Hakim tersebut adalah Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan (KUA)dalam wilayah kecamatan yang bersangkutan.

Sebagaimana ketentuan Pasal 3Ayat 1 Peraturan Mentri Agama Nomor 30 tahun 2005 tentang Wali Hakim:Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan (KUA) dalam wilayah kecamatanyang bersangkutan ditunjuk menjadi wali hakim untuk menikahkan mempelaiwanita sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) Peraturan ini.;Menimbang, bahwa berdasarkan pada fakta di persidangan, bahwapernikahan Penggugat dan Tergugat dilakukan oleh penghulu yang sekaligussebagai wali nikahnya.

Resor Aceh Selatan;Bahwa saksi Subki, saksi Rian Raka Juang, saksi Khairul Umam anggotaSatresnarkoba Kepolisian Resor Aceh Selatan menanyakan kepada TerdakwaFerry S Arida Bin Asmadi mendapat Narkotika Jenis sabu dengan cara dibelidari saudara Pudin (Belum Tertangkap) dengan harga Rp500.000, 00 (lima ratusribu rupiah);Bahwa Terdakwa Ferry S Arida Bin Asmadi tidak ada memiliki izinmemiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan Bukan Tanaman tidak ada mendapat/memperoleh izin dari mentri

mengambil dan melihat ada 2(dua) Paket Narkotika Jenis sabu yang dibungkus dalam plastik bening didalamsaku celana sebelah kanan selanjutnya saksi Subki, saksi Rian Raka Juang,saksi Khairul Umam anggota Satresnarkoba Kepolisian Resor Aceh Selatanmembawa Terdakwa Ferry S Arida Bin Asmadi beserta Barang bukti Ke KantorKepolisian Resor Aceh Selatan;Bahwa Terdakwa Ferry S Arida Bin Asmadi tidak ada memiliki izinMenyalahgunakan Narkotika Golongan Bagi diri sendiri tidak adamendapat/memperoleh izin dari mentri

KepolisianResor Aceh Selatan;Bahwa Saksi Rian Raka Juang, saksi Khairul Umam anggotaSatresnarkoba Kepolisian Resor Aceh Selatan menanyakan kepadaTerdakwa mendapat Narkotika Jenis sabu dengan cara dibeli darisaudara Pudin (Belum Tertangkap) dengan harga Rp.500.000, (limaratus ribu rupiah);Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin memiliki, menyimpan,Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2021/PN Ttnmenguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan Bukan Tanamantidak ada mendapat/memperoleh izin dari mentri

Rian Raka Juang, saksi Khairul UmamHalaman 19 dari 24 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2021/PN Ttnanggota Satresnarkoba Kepolisian Resor Aceh Selatan menanyakan kepadaTerdakwa Ferry S Arida Bin Asmadi mendapat Narkotika Jenis sabu dengancara dibeli dari saudara Pudin (Belum Tertangkap) dengan harga Rp500.000,00(lima ratus ribu rupiah);Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin memiliki,menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan BukanTanaman tidak ada mendapat/memperoleh izin dari mentri

tersebut tidak disebabkan suatu halanganyang sah selanjutnya persidangan dilaksanakan diluar hadir pihak Termohon;Menimbang, bahwa Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan atasperkara ini dengan menyatakan sidang tertutup untuk umum, denganmembacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksud permohonanPemohon tetap dipertahankan oleh Pemohon, sebagaimana tercantum dalamberita acara perkara ini;Menimbang, bahwa Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil dalam halberperkara ini telah mengajukan Keputusan Mentri

Oleh karenaitu permohonan tersebut dapat diterima karena telah sesuai dengan maksudPasal 66 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;Halaman 6 dari 11, Putusan Nomor 1100/Pdt.G/2018/PA.CbnMenimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebutdiatas maka Majelis Hakim berkesimpulan perkara aquo dapat diterima dandilanjutkan untuk diperiksa;Menimbang, bahwa Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil dalam halberperkara ini telah mengajukan Keputusan Mentri Lingkungan Hidup danKehutanan

Nomor : SK.1/MENLHKSETJEN/PEG.2/RHS/2/2018 dariKementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia tanggal 02Pebruari 2018;Menimbang, bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil dalamperkara gugat talak ini telah mengajukan Surat Keputusan Mentri LingkunganHidup dan Kehutanan Nomor SK.1/MENLHKSETJEN/PEG.2/RHS/2/2018 dariKementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia tanggal 02Pebruari 2018 tentang Pemberian Izin Perceraian dari atasannya, maka haltersebut telah memenuhi ketentuan

Madrasah Aliyah Nimbokrang Nomor : 408704.2.01/30/2011 tanggal 20 Desember 2010 ;2.2 (Dua) lembar Asli Surat Pemberitahuan Pembuatan NomorRekening Satker dari Kanwil Kementrian Agama Provinsi PapuaNomor : KW.26.1/3/KU.00.1/ 0832/2011 tanggal 02 Mei 2011 ;10.11.12.13.14.141 (satu) lembar Asli Surat Pemberitahuan Penolakan dari KomiteMAN Nimbokrang Penggantian Kepala Sekolah MAN Kepala KanwilKementrian Agama Provinsi Papua tanggal 12 September 2011 ;1 (Satu) lembar Foto Copy Surat Keputusan (Skep) Mentri

. 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Keputusan (Skep) KanwilDepatemen Agama Provinsi Papua Nomor : Kw.26.1/2/282/2009tanggal 19 Mei 2009 ; 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Edaran dariKanwil Kementrian Agama Provinsi Papua tentang PengangkatanKepala Madrasah Aliyah Negeri (MAN) Nimbokrang NomorKw.26.3/1/kp.02.3/254/2012 tanggal 04 Juni 2012 ;. 1 (Satu) lembar Foto Copy Surat Pernyataan Melaksanakan TugasNomor : MAN.26.01/KP.07.6/006/2011 tanggal 30 Desember 2011;. 2 (dua) lembar Asli Surat Keputusan Mentri

PUTRA PERKASA NPWP: 02.570.325.7952.000Pembelian Barang Kena Pajak Penerima Jasa Kena Pajak MadrasahAliyah Negeri Nimbokrang NPWP : 00.621.196.5950.000 tanpatanggal bulan Desember 2011 ;3 (tiga) lembar foto copy Suarat Keputusan Mentri Agama RI Nomor :218 tahun 2011 tanggal 22 Desember 2011 tentang PengangkatanPejabat Kuasa Pengguna Anggaran di Lingkugan Kementrian AgamaTahun Anggaran 2012 di tetapkan di Jakarta oleh Menteri Agama RI(SURYA DARMA ALI) :6 (enam) lembar foto copy Surat Keputusan Kuasa

MM) ;1 (satu) lembar Asli Surat Keputusan Mentri Agama RI Nomor :KW.26.1/2/0225/2012 tentang Pengankatan Sdr. Drs. HAMZAH, M.SiNip. 19671231 199203 1 012 sebagai Kepala MAN Nimbokrangterhitung tanggal 01 Maret 2012 di tetapkan di Jayapura padatanggal 28 Februari 2012 oleh An. Mentri Agama Kepala KantorWilayah Kementrian Agama Provinsi Papua (TINDIGE AGUS LOPE,S.PAK. M.Si) ;1 (satu) lembar Foto copySurat Keputusan Mentri Agama RI Nomor :KW.26.1/2/0410/2011 tentang Pengankatan Sdr. Drs.

Mentri Agama Kepala KantorWilayah Kementrian Agama Provinsi Papua (TINDIGE AGUS LOPE,S.PAK. M.Si) ;1 (Satu) lembar Foto copy Surat Keputusan Mentri Agama RI Nomor :KW.26.1/2/0227/2012 tentang Pengankatan Sdr. ABD. RAHIM, S.PdiNip. 19580314 198303 1 002 sebagai Kepala MAN Nimbokrangterhitung tanggal 01 Maret 2012 di tetapkan di Jayapura padatanggal 28 Februari 2012 oleh An. Menteri Agama Kepala KantorWilayah Kementrian Agama Provinsi Papua (TINDIGE AGUS LOPE,S.PAK.

Sebagaimana telah diatur dalam Pasal 1 angka (5)Peraturan Mentri Agama nomor 11 tahun 2007, yang dimaksud Pengadilanadalah Pengadilan Agama atau Mahkamah Syariyah dan Pasal 34 ayat (2)Peraturan Mentri Agama nomor 11 tahun 2007, yaitu Perubahan yangmenyangkut biodata Suami, isteri ataupun wali harus berdasarkankepadaputusan Pengadilan pada wilayah yang bersangkutan;Menimbang, bahwa sesuai Peraturan Mentri Agama nomor 19 tahun2018 Pasal 34 (1) bahwa pencatatan biodata suami, istri dan wali berdasarkanpenetapan

harusberdasarkan Pasal 25 UU nomor 1 tahun 1974;Menimbang, bahwa Majlis Hakim berpedoman pula kepada Pasal 49UU nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah ke UU nomor 3 tahun 2006 dandiubah pula ke UU nomor 50 tahun 2009 yang menerangkan bahwa PeradilanAgama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikanperkara di tingkat pertama antara orangorang yang beragama Islam dalambidang : Perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infag, shadagoh danekonomi syariah;Menimbang, bahwa karena Peraturan Mentri

Sebagaimana telah diatur dalam Pasal 1 angka (5)Peraturan Mentri Agama nomor 11 tahun 2007, yang dimaksud Pengadilanadalah Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah dan Pasal 34 ayat (2)Peraturan Mentri Agama nomor 11 tahun 2007, yaitu Perubahan yangmenyangkut biodata Suami, isteri ataupun wali harus berdasarkankepadaputusan Pengadilan pada wilayah yang bersangkutan;Menimbang, bahwa sesuai Peraturan Mentri Agama nomor 19 tahun2018 Pasal 34 (1) bahwa pencatatan biodata suami, istri dan wali berdasarkanpenetapan

harusberdasarkan Pasal 25 UU nomor 1 tahun 1974;Menimbang, bahwa Majlis Hakim berpedoman pula kepada Pasal 49UU nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah ke UU nomor 3 tahun 2006 dandiubah pula ke UU nomor 50 tahun 2009 yang menerangkan bahwa PeradilanAgama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikanperkara di tingkat pertama antara orangorang yang beragama Islam dalambidang : Perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infag, shadagoh danekonomi syariah;Menimbang, bahwa karena Peraturan Mentri

mempertanggung jawabkan perbuatannya;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelisberkeyakinan unsur pertama ini telah terpenuhi;Ad.2.Unsurtanoa hak atau melawan hukum menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan ; Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak memiliki arti tanpaijin atau tanpa persetujuan dari pihak yang berwenang dimana dalam hal ini yangberwenang memberi izin adalah Mentri

Kesehatan RI dan Badan PengawasanObat dan Makanan berdasarkan Pasal 8 ayat (2) UURI No.35 tahun 2009dimana terdapat batasan jumlah dalam menggunakan narkotika golongan yaituhanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuandan teknologi serta untuk reagnosis serta reagensia labolatorium denganpersetujuan dari Mentri Kesehatan RI;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum menurutLeden Marpaung dalam bukunya yang berjudul Asas Teori Praktek HukumPidana yaitu melawan hukum

UU RI No.35 tahun 2009tentang Narkotika;Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas telah membutikanbahwa Terdakwa dalam mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut dengancara membeli dari saudara Riki (DPO) seharga Rp.30.000,(tiga ratus riburupiah) yang mana shabu tersebut untuk Terdakwa serahkan kembali kepadasaudara Loli (DPO) maka dengan demikian Terdakwa menajdi peratara dalamjual beli Narkotika golongan jenis shabu tersebut tidak memiliki ijin dari pihakyang berwenang terutama dari Mentri

Kesehatan RI sehingga Terdakwa tidakmemiliki hak atas ganja tersebut dan Terdakwa juga dalam menguasai shabutersebut bukan Terdakwa pergunakan untuk kepentingan ilmu kesehatanmaupun ilmu pengetahuan dan teknologi kepentingan pengembangan ilmupengetahuan serta untuk reagnosis serta reagensia labolatorium denganpersetujuan dari Mentri Kesehatan RI;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebutdiatas Majelis Hakim berkesimpulan perobuatan Terdakwa telah telah memenuhisemua unsur dari

Namun terdakwatidak dapat menunjukkan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH);wnnnn Bahwa sesuai dengan Keterangan Ahli yakni DARYADI, SP dari KantorDinas Kehutanan Tingkat Provinsi Bali pada kantor KPH Bali Barat di Gilimanuksebagai Staf UPT.KPH Bali Barat bahwa dari 50 (lima puluh) batang tersebuttidak dapat dikubikasi, yang terdakwa miliki tersebut merupakan hasil hutanbukan kayu yang tertera dalam Peraturan Mentri Kehutanan No : P.35/Menhut11/2007 tentang hasil hutan bukan kayu (HHBK) yang

berasal dari kawasanhutan produksi terbatas palemahan Banjar Blimbingsari, Blok Labak Buah,Wilayah RPH Penginuman sesuai dengan Peraturan Mentri Kehutanan No :P.35/Menhut11/2007 tentang hasil hutan bukan kayu (HHBK);wanna Bahwa perbuatan terdakwa KETUT SLAMET BAHAGIA memiliki hasilhutan bukan kayu tanpa dilengkapi Surat Keterangan Sahnya HAsil Hutan(SKSHH) ,mengakibatkan kerugian Negara mencapai Rp 125.000,(Seratus dua puluh lima ribu rupiah); Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana

penebangan 50 (lima puluh) batang bambu tersebut terdakwa tidakmendapatkan ijin dari pejabat yang berwenang dan tidak memiliki suratketerangan sahnya hasil hutan; wonnn Bahwa sesuai dengan Keterangan Ahli yakni DARYADI, SP dari KantorDinas Kehutanan Tingkat Provinsi Bali pada kantor KPH Bali Barat di Gilimanuksebagai Staf UPT.KPH Bali Barat bahwa dari 50 (lima puluh) batang tersebuttidak dapat dikubikasi, yang terdakwa miliki tersebut merupakan hasil hutanbukan kayu yang tertera dalam Peraturan Mentri

Kehutanan No : P.35/MenhutHalaman 6 dari 17 Putusan Nomor 128/Pid.BLH/2018/PN.Nga11/2007 tentang hasil hutan bukan kayu (HHBK) yang berasal dari kawasanhutan produksi terbatas palemahan Banjar Blimbingsari, Blok Labak Buah,Wilayah RPH Penginuman sesuai dengan Peraturan Mentri Kehutanan No :P.35/Menhut11/2007 tentang hasil hutan bukan kayu (HHBk);wanna Bahwa perbuatan terdakwa KETUT SLAMET BAHAGIA memiliki hasilhutan bukan kayu tanpa dilengkapi Surat Keterangan Sahnya HAsil Hutan(SKSHH) ,mengakibatkan

1.Elkana Br Ginting2.Edi Masmada Ginting3.Beni Adi Putra GintingMelawan1.Dingin Br Sembiring2.Rulih Ginting3.Pemerintah Republik Indonesia Cq Mentri Dalam Negeri Berkedudukan Di Jakarta Cq Gubernur Sumatera Utara Berkedudukan Di Medan Cq Bupati Langkat Berkedudukan Di Stabat Cqcamat Kecamatan Batang Serangan4.Pemerintah Republik Indonesia Cq Mentri Dalam Negeri Berkedudukan Di Jakarta Cq Gubernur Sumatera Utara Berkedudukan Di Medan Cq Bupati Langkat Berkedudukan Di Stabat Cq Camat Kecamatan

Kehutanan bukanlah izin membabi butayang diberikan secara gratis olen Mentri kehutanan akan tetapi menentukansecara limitative kKewajiban kewajiban yang harus dipenuhi oleh Tergugat WOU pene sseseeseeseseneeeceeemeren neem meee eeea.

Bahwa sesuai dengan tenggang waktu yang diberikan oleh keputusantersebut yaitu dalam waktu 1 (satu) tahun sejak diterbitkannya keputusanini, PT.DSI (Tergugat l) belum memperoleh titel Hak berupa HGU sampaiSOKAIAN G j o n= won nnn nn nen nnn nnn nnn nn on ee en men ne ne ee nn nnn ne nee nn naeBahwa oleh karena itu Mentri Kehutanan RI telah memberikan peringatankepada Tegugat sebanyak 2 (dua) kali melalui tegoran secara tertulis (ic.tertanggal 4 Desember 2000 dan 19 April 2004 dan 1 kali melalui media

masapada tahun 2004 sehingga syarat tidak mempunyai kekuatan pembuktian darisurat Keputusan Mentri Kehutanan 17/Kptsll/1998 tanggal 6 Januari 1998sebagaimana disebut dictum kesembilan keputusan tersebut telah terpenuhidan karenanya adalah melawan hukum apabila dipergunakan untukmemperoleh izin izin lainnya yaitu izin izin lainnya dari Dinas dan/atau instansiterkait antara lain : Surat Keputusan dari Bupati Siak Nomor284/HK/KPTS/2006 tanggal 8 Desember 2006 tentang Pemberian Izin Lokasiseluas 8000

dan karenanya perbuatan Terlawan dan Terlawan Il merupakan perbuatan melawan hukum sehingga berdasarkanketentuan pasal 13865 harus mengganti kerugian kepada Penggugat baikmateril maupUN MoOrIl 5 2 $22 no wo nnn nnn nnn nn nee nee nee nn nnnBahwa lebih jauh lagi perouatan Terlawan menggunakan kembali rekayasaizin tersebut dengan cara Terlawan menulis surat kepada Direktur JendralPlanologi Kehutanan Nomor 59/DSI/XI/2009 tanggal 05 Oktober 2009 perihalpermohonan penegasan atas keabsahan Keputusan Mentri

Kehutanan17/KptslI/1998 tanggal 6 Januari 1998, sehingga menggerakkan DirekturJendral Planologi Kehutanan membalas dan membuat surat yang bukanwewenangnya yaitu dengan surat Nomor S.243/KUH3/2010 tanggal 25 April2010 yang pada pokoknya menjelaskan Keputusan Mentri Kehutanan17/KptsII/1998 tanggal 6 Januari 1998 masih tetap berlaku meskipun suratdari tersebut bertentangan dengan Surat Mentri Kehutanan yang secarastructural adalah atasan dari Direktur Jendral Planologi Kehutanan yang jelastelah memberikan

Titik Koordinat S 000646,21 (Lintang Selatan) E 1014516,63 (Bujur Timur)Bahwa dari titik titik koordinat diatas, Setelah diplotkan ke peta :Bahwa berdasarkan TGHK ( Tata Guna Hutan Kesepakatan) Propinsi Riau,titik tittk koordinat tersebut berada pada Kawasan Hutan produksi terbatas Tesso NiloDi Desa Kesuma Kec.Pangkalan Kuras Kab.PelalawanBahwa Berdasarkan Peta Lampiran SK Mentri Kehutanan Nomor : 878 /Menhut1/2014 tanggal 29 September 2014 tentang Peta Kawasan Hutan Propinsi Riaubahwa lahan yang

Titik Koordinat S 000646,21 (Lintang Selatan) E 10145'16,63 (Bujur Timur)Bahwa dari titik titik koordinat diatas, Setelah diplotkan ke peta :Bahwa berdasarkan TGHK ( Tata Guna Hutan Kesepakatan) Propinsi Riau,titik tittk koordinat tersebut berada pada Kawasan Hutan produksi terbatas Tesso NiloDi Desa Kesuma Kec.Pangkalan Kuras Kab.PelalawanBahwa Berdasarkan Peta Lampiran SK Mentri Kehutanan Nomor : 878 /Menhut1/2014 tanggal 29 September 2014 tentang Peta Kawasan Hutan Propinsi Riaubahwa lahan yang

kebun sawit disekitarnya yang dikelola olehterdakwa;Bahwa tidak dibenarkan oleh Undang Undang membakar lahan ataumengelola lahan, karena dalam Zona Rimba dalam Taman Nasional Tesso niloyang merupakan penyangga dari Zona inti, bisa dikelola tapi terbatas hanyadiperbolehkan untuk Pengamanan / Inventarisasi Flora dan Fauna, WisataAlam dan Pembangunan sarana dan prasarana, sehingga tidak dibenarkanuntuk ditanami kelapa Sawit ataupun kegiatan perkebunan lainnya;Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari Mentri

Sebagaimana telah diatur dalam Pasal 1 angka (5)Peraturan Mentri Agama nomor 11 tahun 2007, yang dimaksud Pengadilanadalah Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah dan Pasal 34 ayat (2)Peraturan Mentri Agama nomor 11 tahun 2007, yaitu Perubahan yangmenyangkut biodata Suami, isteri ataupun wali harus berdasarkankepadaputusan Pengadilan pada wilayah yang bersangkutan;Menimbang, bahwa sesuai Peraturan Mentri Agama nomor 19 tahun2018 Pasal 34 (1) bahwa pencatatan biodata suami, istri dan wali berdasarkanpenetapan

harusberdasarkan Pasal 25 UU nomor 1 tahun 1974;Menimbang, bahwa Majlis Hakim berpedoman pula kepada Pasal 49UU nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah ke UU nomor 3 tahun 2006 dandiubah pula ke UU nomor 50 tahun 2009 yang menerangkan bahwa PeradilanAgama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikanperkara di tingkat pertama antara orangorang yang beragama Islam dalambidang : Perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infag, shadagoh danekonomi syariah;Menimbang, bahwa karena Peraturan Mentri

Sebagaimana telah diatur dalam Pasal 1 angka (5)Peraturan Mentri Agama nomor 11 tahun 2007, yang dimaksud Pengadilanadalah Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah dan Pasal 34 ayat (2)Peraturan Mentri Agama nomor 11 tahun 2007, yaitu Perubahan yangmenyangkut biodata Suami, isteri ataupun wali harus berdasarkankepadaputusan Pengadilan pada wilayah yang bersangkutan;Menimbang, bahwa sesuai Peraturan Mentri Agama nomor 19 tahun2018 Pasal 34 (1) bahwa pencatatan biodata suami, istri dan wali berdasarkanpenetapan

harusberdasarkan Pasal 25 UU nomor 1 tahun 1974;Menimbang, bahwa Majlis Hakim berpedoman pula kepada Pasal 49UU nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah ke UU nomor 3 tahun 2006 dandiubah pula ke UU nomor 50 tahun 2009 yang menerangkan bahwa PeradilanAgama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikanperkara di tingkat pertama antara orangorang yang beragama Islam dalambidang : Perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infag, shadaqoh danekonomi syariah;Menimbang, bahwa karena Peraturan Mentri

Sebagaimana telah diatur dalam Pasal 1 angka (5)Peraturan Mentri Agama nomor 11 tahun 2007, yang dimaksud Pengadilanadalah Pengadilan Agama atau Mahkamah Syariyah dan Pasal 34 ayat (2)Peraturan Mentri Agama nomor 11 tahun 2007, yaitu Perubahan yangmenyangkut biodata Suami, isteri ataupun wali harus berdasarkankepadaputusan Pengadilan pada wilayah yang bersangkutan;Menimbang, bahwa sesuai Peraturan Mentri Agama nomor 19 tahun2018 Pasal 34 (1) bahwa pencatatan biodata suami, istri dan wali berdasarkanpenetapan

harusberdasarkan Pasal 25 UU nomor 1 tahun 1974;Menimbang, bahwa Majlis Hakim berpedoman pula kepada Pasal 49UU nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah ke UU nomor 3 tahun 2006 dandiubah pula ke UU nomor 50 tahun 2009 yang menerangkan bahwa PeradilanAgama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikanperkara di tingkat pertama antara orangorang yang beragama Islam dalambidang : Perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infag, shadagoh danekonomi syariah;Menimbang, bahwa karena Peraturan Mentri

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Patria Ningsih binti Syafnil) terhadap Penggugat (Iral Mentri bin Bakri);
4. Membebaskan Penggugat dari membayar biaya perkara dan membebankan

berisi 1 (Satu) platik benit berisi 3 plastik bening lebih kecil masingmasing berisi tembakau Gorila TOTAL berat bruto 2,13 gram dari dalamkantong jaket milik terdakwa yang digantung dalam rumah kontrakan.Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris disimpulkan bahwabarang bukti :Bahan/daun No. 1.2 tersebut diatas adalah benar mengandung FUBAMBAMBFUBINACA : Metil 2(1(4fluorofenil)Metil1Hindazol3 karbonilamino)3metilbutanoat dan terdaftar dalam Golingan Norkotika Nomor urut 88Peraturan Mentri

Serang Kota Serang atau setidaktidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum PengadilanNegeri Serang telah tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, men yimpan,menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan bukan tanaman Nomorurut 88 berdasarkan Peraturan Mentri Kesehatan RI No. 20 tahun 2018 tentangPerubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU No. 35 tahun 2009tentang Narkotika dengan cara sebagai berikut:Setelah Polisi dari Dirres Narkoba Polda Banten mendapat imformasikalau

lebih kecil masingmasing berisi tembakau Gorila TOTAL beratbruto 2,13 gram dari dalam kantong jaket milik terdakwa yang digantung dalamrumah kontrakan;Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris disimpulkanbahwa barang bukti :Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor: 79/Pid.Sus/2019/PN.Srg.Bahan/daun No. 1.2 tersebut diatas adalah benar mengandung FUBAMBAMBFUBINACA : Metil 2(1(4fluorofenil)Metil1Hindazol3 karbonilamino)3metilbutanoat dan terdaftar dalam Golingan Norkotika Nomor urut 88Peraturan Mentri

berisi 1 (satu) platik benit berisi 3plastik bening lebih kecil masingmasing berisi tembakau Gorila TOTAL beratbruto 2,13 gram dari dalam kantong jaket milik terdakwa yang digantung dalamrumah kontrakan;Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris disimpulkanbahwa barang bukti :Bahan/daun No. 1.2 tersebut diatas adalah benar mengan dung FUBAMBAMBFUBINACA : Metil 2(1(4fluorofenil)Metil1Hindazol3 karbonilamino)3metilobutanoat dan terdaftar dalam Golingan Norkotika Nomor urut 88Peraturan Mentri

Balai Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional No. 430AV/X/2018/BALAI LAB NARKOBA tanggal 1 November 2018 yang dibuat danditanda tangani oleh Maimunah, S.Si, M.Si dan Rieska Dwi Widayanti, S.Sl,M.Si dari Balai Laboratorium Narkotika BNN Jakarta bahan/daun tersebutadalah benar mengandung FUBAMBAMBFUBINACA : Metil 2(1(4fluorofenil)Metil1 Hindazol3 karbonil amino)3metiloutanoat dan terdaftarHalaman 15 dari 24 Putusan Nomor: 79/Pid.Sus/2019/PN.Srg.dalam Golongan Norkotika Nomor urut 88 Peraturan Mentri

Pembanding/Tergugat III : KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BUKITTINGGI
Pembanding/Tergugat II : KETUA TIM KONSOLIDASI TANAH
Terbanding/Penggugat : SYAHRIL BOER
Turut Terbanding/Tergugat I : PEMERINTAH RI Cq MENTRI DALAM NEGERI Cq GUBERNUR SUMATERA BARAT Cq WALIKOTA BUKITTINGGI

Lab :1188/NNEF/III/2020 tanggal 11 Maret 2020 yang dibuat dan ditandatanganioleh HASURA MULYANI, Amd dan DKK , dan dari hasil pemeriksaan 1 (Satu)paket plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0845 Gram yangdiberi Kode BB 2660/2020/NNF, 1 (satu) botol plastik berisi Urine yang diberikode BB 2661/2020/NNF dapat disimpulkan adalah benar mengandungMetamfetamina dan Metamfetamina terdaftar dalam Golongan 1 Nomor UrutLampiran 61 Peraturan Mentri Kesehatan RI Nomor 5 tahun 2020 tentangperubahan

Lab :1188/NNEF/III/2020 tanggal 11 Maret 2020 yang dibuat dan ditandatanganioleh HASURA MULYANI, Amd dan DKK , dan dari hasil pemeriksaan 1 (satu)paket plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0845 Gram yangdiberi Kode BB 2660/2020/NNF, 1 (satu) botol plastik berisi Urine yang diberikode BB 2661/2020/NNF dapat disimpulkan adalah benar mengandungMetamfetamina dan Metamfetamina terdaftar dalam Golongan 1 Nomor UrutLampiran 61 Peraturan Mentri Kesehatan RI Nomor 5 tahun 2020 tentangperubahan

BINTI ALI MAID yang di beri nomorbarang bukti 2661/2020/NNF adalah benar mengandung METAMFETAMINAsebagaimana terdaftar dalam Golongan 1 nomor urut 61 lampiran PeraturanMentri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2020 tentangperubahan Penggolongan Narkotika di dalam lampiran UU RI Nomor 35Tahun 2009 tentang Narkotika;Bahwa saksi menerangkan kalau terdakwa dalam menjual narkotika jenisshabu kepada saksi LA MADI ALIAS AWE BIN LA IMBA tidak disertai ijindari pihak yang berwenang dalam hal ini Mentri

No. 86/Pid.sus/2020/PN.Bau13urine milik FRANSISCA ALI MAID ALIAS SISIL BINTI ALI MAID yang di berinomor barang bukti 2661/2020/NNF adalah benar mengandungMETAMFETAMINA sebagaimana terdaftar dalam Golongan 1 nomor urut 61lampiran Peraturan Mentri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2020tentang perubahan Penggolongan Narkotika di dalam lampiran UU RI Nomor35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;Menimbang, bahwa di depan persidangan telah diajukan dandiperlinatkan barang bukti berupa : 1 (Satu) paket

BAT tersebut sebagiannya yaitukurang lebih seluas 40 Ha atau setidaktidaknya sekitar itu adalah termasukkawasan Taman Nasional yaitu Taman Nasional Kerinci Sebelat (TNKS) yangditunjuk berdasarkan Keputusan Mentri Kehutanan No.: 192/Kptsl/1996tanggal 01 Mei 1996 tentang perubahan Fungsi dan Penunjukkan dari HutanLindung menjadi Taman Nasional Kerinci Sebelat (TNKS) dan kemudianditetapkan sebagai Taman Nasional berdasarkan Putusan Menteri Kehutanandan Perkebunan Nomor =: 901/Kpts I/1999 tentang Penetapan

No.1755 K/Pid.Sus/2009ditunjuk berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan No.: 192/KptsI/1996tanggal 01 Mei 1996 tentang perubahan Fungsi dan Penunjukkan dari HutanLindung menjadi Taman Nasional Kerinci Sebelat (TNKS) dan kemudianditetapkan sebagai Taman Nasional berdasarkan Putusan Mentri Kehutanandan Perkebunan Nomor : 901/Kpis 11/1999 tentang Penetapan KawasanTaman Nasional Kerinci Sebelat yang terletak didaerah Tingkat SumateraBarat, Jambi, Sumatera Selatan dan Bengkulu seluas 1.375.349.867 Ha.Sedangkan

BAT tersebut sebagiannya yaitukurang lebih seluas 40 Ha atau setidaktidaknya sekitar itu adalah termasukkawasan Taman Nasional yaitu Taman Nasional Kerinci Sebelat (TNKS) yangditunjuk berdasarkan Keputusan Mentri Kehutanan No.: 192/Kptsl/1996tanggal 01 Mei 1996 tentang perubahan Fungsi dan Penunjukkan dari HutanLindung menjadi Taman Nasional Kerinci Sebelat (TNKS) dan kemudianditetapkan sebagai Taman Nasional berdasarkan Putusan Mentri Kehutanandan Perkebunan Nomor : 901/Kpts 1/1999 tentang Penetapan

BAT tersebut sebagiannya yaitukurang lebih seluas 40 Ha atau setidaktidaknya sekitar itu adalah termasukkawasan Taman Nasional yaitu Taman Nasional Kerinci Sebelat (TNKS) yangditunjuk berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan No.: 192/Kptsl/1996tanggal 01 Mei 1996 tentang perubahan Fungsi dan Penunjukkan dari HutanLindung menjadi Taman Nasional Kerinci Sebelat (TNKS) dan kemudianditetapkan sebagai Taman Nasionaf berdasarkan Putusan Mentri Kehutanandan Perkebunan Nomor : 901/Kpts 1/1999 tentang Penetapan

Inhu yangberdasarkan penetapan surat keputusan mentri kehutanan nomor : 6407 / kptsii/2002 tanggal 21 juni 2002 tentang penetapan kelompok hutan taman nasionalbukit tiga puluh seluas 144.223 (seratus empat puluh empat ribu dua ratus duapuluh tiga hektar) yang terletak di kabupaten indragiri hulu, Kabupaten indragiri hilir,propinsi riau dan kabupaten tanjung jabung, kabupaten bungo tebo, propinsi jambisebagai taman nasional dengan nama taman nasional bukit tiga puluh.Bahwa pohon yang ditebang oleh

Peraturan mentri perdagangan RI nomor 12 / M.DAG/PER/3/2012 tentangpenetapan harga patokan hasil hutan untuk menghitung provisi sumber dayahutan tanggal 6 Maret 2012.Yang mana pohon jenis Meranti dikelompokan dalam kelompok kayu merantidengan total kerugian negara sebesar Rp 3.201.641, (tiga juta dua ratus satu ribuenam ratus empat puluh satu rupiah).Bahwa terdakwa tidak ada memiliki izin dari pinak yang berwenang dengansengaja melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan.Perbuatan terdakwa SUWITONO

Inhu yangberdasarkan penetapan surat keputusan mentri kehutanan nomor : 6407 / kptsii/2002 tanggal 21 juni 2002 tentang penetapan kelompok hutan taman nasionalbukit tiga puluh seluas 144.223 (seratus empat puluh empat ribu dua ratus duapuluh tiga hektar) yang terletak di kabupaten indragiri hulu, kabupaten indragiri hilir,propinsi riau dan kabupaten tanjung jabung, kabupaten bungo tebo, propinsi jambisebagai taman nasional dengan nama taman nasional bukit tiga puluh.Halaman 7 dari 26 halaman Perkara

Inhu berdasarkanPENETAPAN SURAT KEPUTUSAN MENTRI KEHUTANAN Nomor : 6407 /KptsI/2002 tanggal 21 Juni 2002 Tentang PENETAPAN KELOMPOKHUTAN TAMAN NASIONAL BUKIT TIGA PULUH SELUAS 144.223(SERATUS EMPAT PULUH EMPAT RIBU DUA RATUS DUA PULUH TIGAHEKTAR) YANG TERLETAK DI KABUPATEN' INDRAGIRI HULU,KABUPATEN INDRAGIRI HILIR, PROPINS!

Penggunaan kawasan hutan secara tidak sah adalah kegiatanterorganisasi yang dilakukan dalam kawasan hutan untuk perkebunanatau pertambangan tanpa izin mentri.