Ditemukan 326 data
169 — 87
Tanggal 22 April 2008 terhadap sebidang tanah dan bangunan bersertfikatHak Milik No.2255 Pondok Pinang atas nama Sally Singgih yang erletak di Jalan Alam Asri VI No.4Sektor VI Blok TH Kav.15 Pondok Indah Jakarta Selatan, disamping itu dalam positanya Penggugatselain menguraikan dalilidalil ntang Perouatan Melawan Hukum juga mencampur adukan denganperkara/bantahan dengan menguiip pasal 117 KUH Perdata yang pada pokoknya bahwa Penggugatbukan pihak dalam perkara Putusan Mahkamah Agung RI No.2926/K/Pdt
14 — 7
Te ntang dispensasi kawin bagi Saida binti BaharuddinMenimbang, bahwa Saida binti baharuddin, dengan diwakili oleh kakakkandungnya, telah mengajukan permohonan dispensasi kawin di PengadilanAgama Donggala yang diperiksa dan diadili oleh Majelis Hakim yang samadengan Majelis Hakim pemeriksa perkara ini.
19 — 13
Penggugat untuk memiuktikan dalil gugatannya; Menimbang, bahwa namun demikian dalam praktek peradilan Agama, khusus perkara perceraian sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 39 ayat(2) UndangUndang No.1 Tahun 1974 tentang Prkawinan bahwa perceraiandibolehkan jika telah cukup alasan untuk befcerai, alasanalasan yangdimaksud mengacu kepada alasanalasan yang telah diatur dalam peraturanperundangan (vide Pasal 19 Peraturan Pemerintah No, 9 Tahun 1975 tentangPelaksanaan UndangUndang No.1 Tahun 1974 t ntang
11 — 0
tujuan perkawinan untukmembentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmahsudah tidak dapat diwujudkan;Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, telah dilakukan upaya untukmenyelesaikan permasalahan rumah tangga baik antara Penggugatdengan Tergugat maupun melibatkan Keluarga masingmasing pihak,namun pada akhirnya Tergugat tidak bisa menunjukkan perubahan sikap,tidak memberikan perhatian kepada anak dan PENGGUGAt, tidak jujurdalam hal keuangan serta tidak memberikan nafkah lahir dan bathin;ntang
53 — 9
Hamidi;e Bahwa benar terdakwa pernah mengambil sedikit ganja tersebut untuk dihisapmenggunakan rokok 153;Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindakpidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsurunsur dari tindakpidana yang didakwakan kepadanya ;Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kemuka persidangan dengan dakwaan yangdisusun secara alternatif yaitu:e Kesatu : Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika ;e ataue K : 131 N hun 2 ntang
17 — 1
SALINAN PENETAPANNomor : 001 1/Pdt.P/2008/PA..StgBISMILLAHIR RAHMANIR RAHIIMDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Sintang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalamtingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan Penetapan dalamperkaranya ; 29222222222 22 oon nnn nnnPEMOHON, umur 42 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMP, pekerjaan Swasta ,bertempat tinggal di ntang Kabupaten Sintang , yangselanjutnya disebut, sebagai PEMOHON I;TERMOHON, umur 28 tahun, Agama
74 — 23
No. 0479/Pdt.G/2015/PA.LwkScanned by CamScanner i imbang, ja Men ng, bahwa dari faktafakta yang telah terurai di atas, alasanPen gugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memenuhi maksud pasal 39agyat (2) Undangre ire ee ee peeundang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yangjisebutkan bahwaUntuk melakukan Perceraian harus ada cukup alasan,ahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suamiae prfe, juncto pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 19752 ntang Pelaksanaan
10 — 0
Te ntang nafkah anakHalaman 14 dari 16 hlm.
83 — 7
tertulis dan hanya memohon putusan kepadaMajelis Hakim;Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalamberita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggaptermuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal halyang diajukan lagi dan mohon putusan; TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan gugat ng padaberhak, bahkan para Tergugat juga meneatas tanah obyek sengketa;ntang
15 — 1
hal tersebut sesuai dengan Surat Keterangan TidakMemeriksa Berkas Perkara (Inzage) Nomor 1437/Pdt.G/2016/PA.Bdw.tanggal 12 September 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh PaniteraPengadilan Agama Bondowoso;Bahwa, Terbanding Il/Pembanding II tidak melakukan pemeriksaanberkas perkara banding, hal tersebut sesuai dengan Surat Keterangan TidakMemeriksa Berkas Perkara (Inzage) Nomor 1437/Pdt.G/201 6/PA.Bdw.taA gal 12 September 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera gadilanAgama Bondowoso;ntang
196 — 52 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa oleh karena itu, sudah sepatutnya Memori Peninjauan Kembaliini diterima oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia;ntang Pokok Sengketa Pengajuan Permohonan Peninjauan KembaliBahwa yang menjadi pokok sengketa dalam permohonan PeninjauanKembali ini adalah :Sengketa Sanksi Administrasi berupa Denda Pasal 14 ayat (4) KUPsebesar Rp308.026.282,00 yang tidak disetujui oleh TermohonPeninjauan Kembali (semula Penggugat).Tentang Pembahasan Pokok ngk Permohonan PeninjauanKembaliBahwa setelah Pemohon Peninjauan
9 — 5
Putusan No.638/Pdt.G/2019/PA.PalmedangkanTergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasisNtuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun jiubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1g@ntang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapatternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah,maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkantanpa hadirnya Tergugat;Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir,dan gugatan Penggugat mempunyai
64 — 29
Putusan No. 064/Pdt.G/2016/MSAcehdemikian penggugat/terlawan tidak dapat menguatkan dakwaannya bahwaobjek sengketa berupa tanah tambak di Desa Buangan, Kemukiman KutaSimpang, Kecamatan Meurah Dua, adalah harta bersama, demikian pula tanahseluas 390 m2 di Desa Meunasah Bie, Kemukiman Kuta Reu ntang, KecamatanMeurah Dua, tidak dapat membuktikan bahwa objek sengketa tersebut masihada sewaktu terjadi perceraian antara tergugat/pelawan danpenggugat/terlawan, hal ini sebagaimana telah diuraikan selengkapnya
25 — 4
af0 ItrchfcsO iinsrsid5001968charrsid6046369 a quo rtlchfcs1 af0 ltrchfcsOinsrsid5001968charrsid6384125 adalah pada konsiderans point a dan b, sedangkan point cdan d merupakan tindak lanjut dari point a dan b; rtlchfcs1 af0O ltrchfcsO insrsid1 127742tabpar rtlchfcs1 af0 ItrchfcsO insrsid5001968charrsid6384125 Menimbang, bahwamenurut Majelis Hakim dibentuknya Peraturan Pem rtlchfcs1 af0 ltrchfcsOinsrsid5001968 erintah Nomor : 72 Tahun 2005 Te rtlchfcs1 af0 ItrchfcsOinsrsid5001968charrsid6384125 ntang
Sedangkan berdasarkan bukti yangdiserahkan di persidangan, terdapat 5 (lima) usulan pemberhentian dari Camat Rawa JituTimurkepada Tergugat terhadap 5 (lima) Kepala Kampung meskipun dengan nomor surat yangsama, namun memiliki akibat hukum yang berbedabeda sebagaimana diamanatkan dalamPeraturan Pem rtlchfcs1 af0 ltrchfcsO insrsid5001968erintah Nomor : 72 Tahun 2005 Te rtlchfcs1 af0 ItrchfcsO insrsid5001968charrsid6384125 ntang Desa jo Peraturan Daerah Kabupaten TulangBawang Nomor : 20 Tahun 2006 Tentang
afO ltrchfcsO insrsid1 127742tabpar rtlchfcs1 af0 ItrchfcsO insrsid5001968charrsid6384125 Menimbang, bahwaberdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berkesimpulan, Tergugat dalam menerbitkanobyek sengketa tidak prosedural dan melanggar peraturan perundangundangan yang berlakuyaitu Peraturan Pem rtlchfcs1 af0 ItrchfcsO insrsid5001968erintah Nomor : 72 Tahun 2005 Te rtlchfcs1 af0 ltrchfcsO insrsid5001968charrsid6384125 ntang Desa jo Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang
67 — 23
Pen nK Pengadilan Negeri Atam ntang Penunjukkan Majelis Hakimdan Panitera yang mengadili perkara ini;2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Atambua tentang penetapan hari sidang:3. Berkas perkara atas nama Terdakwa beserta seluruh lampirannya:Telah mendengar ketengan saksisaksi dan keterangan para Terdakwa dalam perkaraHal. 2, dari 22. hal.
58 — 31
lengkap dan turut dipertimbangkan dalam putusanini serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan;Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindakpidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsurunsur dari tindakpidana yang didakwakan kepadanya;Menimbang, bahwa para terdakwa diajukan kemuka persidangan dengan dakwaanyang disusun secara alternatif yaitu:e Kesatu ; Pasal 112 ayat (1) UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika ;ataue K : Pasal 12 1) huruf N hun 2 ntang
12 — 4
Pasal 9UndangUndang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasandalam Rumah Tangga, karenanya harus segera dihentikan;Menimbang bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebutdi atas maka Majelis Hakim berpendapat dalildalil perceraian Penggugattelah terbukti dan telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yanghalaman 16 dari 19 halaman, Putusan Nomor 0086/Pdt.G/2016/PA.Bgl. ntang Perkawinan jo. Pasa! 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9ahun 1975 jo.
13 — 6
Taher;Menimbang, bahwa sebagaimana diuraikan di atas bahwa PengadilanAg ama berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkarapenetapan tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, Ssesuai denganma ksud penjelasan pasal 49 huruf (b) Undangundang Nomor 3 tahun 2006te ntang perubahan atas Undangundang Nomor 7 tahun 1989 tentang11Peradilan Agama.
71 — 23
Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Hakim TingkatPertama maka Majelis Hakim Tingkat Banding, menguatkan putusan PearVvNegeri Pekanbaru Nomor: 547/Pid.SUS/2017/PN Pbr, tanggal oe erpidana maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya, p dalam kedua2017 ; YMenimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan nen) an dijatuhitingkat peradilan;Memperhatikan, ketentuan Pasal 114 sa) Pasal 132 Ayat (1)UndangUndang Republik Indonesia Nomor 5 tal 2009, tentang Narkotika,dan UndangUndang Nomor 8 Tahun 1 ntang
92 — 40 — Berkekuatan Hukum Tetap
bahwa berdasarkan pertimbangan datas, maka permohonanpeninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan KembaliPERUSAHAAN DAERAH ANEKA USAHA KABUPATEN KOLAKA tersebutharus ditolak;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dariPemohon Peninjauan Kembali ditolak dan Pemohon Peninjauan Kembali adadipinak yang kalah , maka Pemohon Peninjauan Kembali harus dinukum untukmembayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 20G@ntang