Ditemukan 136579 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : pelaksaan pelaksanaan pemaksaan
Penelusuran terkait : Pelaksana verifikasi Penelusuran teknis impor guia Keputusan tim seleksi akhir lsm pelaksana program pidra Pelaksana tugas bupati biak numfor vs dr. eddy leunardus rumbarar; “kepala desa ikut serta sebagai pelaksana kampanye pemilu “; Muhammad sholeh S.h vs kepala bnpb selaku ketua pelaksana gugus tugas percepatan penanganan covid-19; Rosa sabina j. aliandoe Dkk vs kepala unit pelaksana pelayanan terpadu satu pintu kota administrasi jakarta utara; Pt. mitra pembangunan sultra vs kelompok kerja (pokja) b.3.5 balai pelaksana pemilihan jasa konstruksi wilayah sulawesi tenggara tahun anggaran 2022;; 1. mangatas togi butarbutar. 2. bevin butarbutar. 3. mangadar butarbutar vs 1. kepala kantor pertanahan kabupaten toba samosir. 2. badan pelaksana otorita toba; Samsudiredja sunadim vs i. kepala kantor pertanahan kabupaten bandung selaku ketua pelaksana pengadaan tanah. Ii. ppk pengadaan tanah jalan tol cileunyi - sumedang - dawuan i dan soreang - pasir koja;
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus PHI
Putus : 19-12-2011 — Upload : 16-09-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 778 K/Pdt.Sus/2011
Tanggal 19 Desember 2011 — BADAN PELAKSANA HARIAN BADAN PENYELENGGARA (BPH-BP) UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH KUPANG vs ZAINUDIN M. DJAHA
108 — 43 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : PIMPINAN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH KUPANG dan BADAN PELAKSANA HARIAN BADAN PENYELENGGARA (BPH-BP) UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH KUPANG tersebut ;
    BADAN PELAKSANA HARIAN BADAN PENYELENGGARA (BPH-BP) UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH KUPANG vs ZAINUDIN M. DJAHA
    Ahmad Dahlan No.17, Kota Kupang ;2 BADAN PELAKSANA HARIAN BADAN PENYELENGGARA (BPHBP) UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH KUPANG, beralamat di JIn.K.H. Ahmad Dahlan No.17, Kota Kupang ;Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Christian Kameo, SH.,Advokat/ Penasehat Hukum, beralamat di RT. 04 RW.04 Desa BaumataBarat, Kecamatan Taebenu, Kabupaten Kupang berdasarkan SuratKuasa Khusus No: 10/PDT/PHI/III/2011 tanggal 29 Maret 2011 ;Pemohon Kasasi I, IJ dahulu Tergugat, I, II ;melawan:ZAINUDIN M.
    diubah dengan UndangUndang No. 5 Tahun 2004 danperubahan kedua dengan UndangUndang No. 3 Tahun 2009 juncto Surat EdaranMahkamah Agung No. 6 Tahun 1994, karena Christian Kaineo selaku kuasa tidakdisertai surat kuasa yang sah;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwaputusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atauundangundang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi :Pimpinan Universitas Muhammadiyah Kupang dan Badan Pelaksana
Pengadilan PN Andoolo Perdata
Register : 03-11-2021 — Putus : 25-01-2022 — Upload : 14-05-2024
Putusan PN Andoolo Nomor 17/Pdt.G/2021/PN Adl
Tanggal 25 Januari 2022 — PLN unit pelaksana proyek pembangkit dan jaringan
24 — 0
  • PLN unit pelaksana proyek pembangkit dan jaringan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus PHI
Putus : 05-02-2013 — Upload : 17-09-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 41 PK/Pdt.Sus2011
Tanggal 5 Februari 2013 — BPM NU (BADAN PELAKSANA PENDIDIKAN MA’ARIF NAHDHATUL ULAMA) ; SRI WIDODO, S.Pd, dkk
15 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: BPM NU (BADAN PELAKSANA PENDIDIKAN MAARIF NAHDHATUL ULAMA) tersebut;
    BPM NU (BADAN PELAKSANA PENDIDIKAN MAARIF NAHDHATUL ULAMA) ; SRI WIDODO, S.Pd, dkk
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Perijinan
Putus : 23-02-2015 — Upload : 30-11-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 553 K/TUN/2014
Tanggal 23 Februari 2015 — KEPALA BALAI BESAR PELAKSANAAN JALAN NASIONAL VI MAKASSAR, SNVT PELAKSANA JALAN NASIONAL METROPOLITAN MAKASSAR, DK VS PT. DUTA NIAGA JUMANTARA,
64 — 26 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • KEPALA BALAI BESAR PELAKSANAAN JALAN NASIONAL VIMAKASSAR, SNVT PELAKSANA JALAN NASIONALMETROPOLITAN MAKASSAR, DK VS PT. DUTA NIAGA JUMANTARA,
    KEPALA BALAI BESAR PELAKSANAAN JALAN NASIONAL VIMAKASSAR, SNVT PELAKSANA ~ JALAN NASIONALMETROPOLITAN MAKASSAR, berkedudukan di Jalan Abdullah Dg.Sirua No. 5 Kota Makassar, dalam hal ini diwakili oleh Ir. RachmanDjamil, M.Si., selaku Kepala Satuan Kerja Pelaksanaan JalanNasional Metropolitan Makassar, selanjutnya memberi kuasa kepadaIr. Rachmat Fadjar, Asisten Pelaksanaan dan Pengawasan SNVTPJN Metropolitan Makassar, beralamat di Jalan Abdullah Dg.
    Surat Peringatan Ill Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, Satuan PolisiPamong Praja No. 730/271/VIII/Sat.PP tanggal 5 Juli 2013 yangditerbitkan oleh Tergugat Il, diterima oleh Penggugat pada tanggal 8 Juli2013;sehingga sesuai dengan ketentuan UndangUndang Nomor 5 Tahun1986 masih dalam tenggang waktu untuk diajukan gugatan ini;Bahwa dengan dikeluarkannya surat oleh Tergugat yaitu Surat Balai BesarPelaksanaan Jalan Nasional VI Makassar, SNVT Pelaksana Jalan NasionalMetropolitan Makassar, Kepala Satuan
    Menyatakan batal Surat Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional VIMakassar SNVT Pelaksana Jalan Nasional Metropolitan Makassar, KepalaSatuan Kerja Nomor : JM.01.03/PUNMETRO/307/2013 tanggal 30 Mei 2013yang diterbitkan oleh Tergugat ;3. Menyatakan batal Surat Peringatan II Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan,Satuan Polisi Pamong Praja Nomor : 730/271/VIII/Sat.PP., tanggal 5 Juli2013 yang diterbitkan oleh Tergugat Il;4.
    Mewajibkan Tergugat mencabut Surat Balai Besar Pelaksanaan JalanNasional VI Makassar SNVT Pelaksana Jalan Nasional MetropolitanMakassar, Kepala Satuan Kerja Nomor : UM.01.03/PUN.METRO/307/2013tanggal 30 Mei 2013;5. Mewajibkan Tergugat II mencabut Surat Peringatan II Pemerintah ProvinsiSulawesi Selatan, Satuan Polisi Pamong Praja Nomor : 730/271/VIII/Sat.PP.,tanggal 5 Juli 2013;6.
    Putusan Nomor 553 K/TUN/2014koordinasi antara Kepala Balai Besar/Balai Pelaksanaan Jalan Nasional VIMakassar SNVT Pelaksana Jalan Nasional dan Provinsi MetropolitanMakassar, dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, serta DinasDinas terkait. Jadi, dan, dengan demikian, syarat Final nyapun tidakterpenuhi.
Pengadilan PN BALE BANDUNG Perdata
Register : 03-12-2018 — Putus : 15-01-2019 — Upload : 18-01-2019
Putusan PN BALE BANDUNG Nomor 238/Pdt.G/2018/PN Blb
Tanggal 15 Januari 2019 — ., M.Si Ketua Panitia Pelaksana Pengadaan Tanah Kab. Bandung
61 — 1
  • ., M.Si Ketua Panitia Pelaksana Pengadaan Tanah Kab. Bandung
Pengadilan PN Dataran Hunimoa Perdata
Register : 05-11-2021 — Putus : 28-07-2022 — Upload : 05-10-2022
Putusan PN Dataran Hunimoa Nomor 2/Pdt.G/2021/PN Dth
Tanggal 28 Juli 2022 — Penggugat:
SADIA SETYAWATI RUMOEY
Tergugat:
1.Kementerian PUPR Cq. balai Pelaksana Jalan dan Jembatan Nasional Wilayah Maluku
2.Kontraktor Pelaksana PT. Azriel Perkasa
Turut Tergugat:
Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur Cq. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
87 — 19
  • Penggugat:
    SADIA SETYAWATI RUMOEY
    Tergugat:
    1.Kementerian PUPR Cq. balai Pelaksana Jalan dan Jembatan Nasional Wilayah Maluku
    2.Kontraktor Pelaksana PT. Azriel Perkasa
    Turut Tergugat:
    Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur Cq. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Pengadilan PN KENDARI Perdata
Putus : 17-01-2018 — Upload : 11-12-2018
Putusan PN KENDARI Nomor 27/Pdt.G/2017/PN.Kdi
Tanggal 17 Januari 2018 — Unit Pelaksana Proyek Pembangkit Dan Jaringan Sultra
124 — 44
  • Unit Pelaksana Proyek Pembangkit Dan Jaringan Sultra
    Unit Pelaksana ProyekPembangkit Dan Jaringan Sultra, yang beralamat diJalan SaoSao No. 252 Kota Kendari;Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT;Pengadilan Negeri tersebut;Setelah membaca berkas perkara beserta suratsurat yang bersangkutan;Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;TENTANG DUDUK PERKARAMenimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatan tanggal 19 April2017 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri KendariHalaman 1 dari 67 Putusan Nomor : 27/Pdt.G/2017/PN.
    Konawe, denganberupa, Jati Lokal, Jati Putin, Kelapa, Cengkeh dan berbagai jenistanaman/tumbuhan lainnya;Bahwa pada sekitar bulan Meret Tahun 2016, diatas lahan yang dikuasaipenggugat yang diatasnya terdapat tanaman tumbuh sebagaimana tersebutpada point 1 diatas, akan dilalui proyek jaringan listrik berupa Saluran UdaraTegangan Tinggi (SUTT) Dan Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi(SUTET) yang di kelola oleh tergugat selaku Pelaksana Proyek PembangkitDan Jaringan Sultra, dan atas adanya rencana kegiatan
    Unit Pelaksana Proyek Pembangkit Dan Jaringan Sultra(tergugat) yang juga dikuatkan dengan adanya Surat Keterangan Lahan dantanaman Tumbuh yang diketahui oleh Kepala Desa Tirawuta Tanggal 20Maret 2016 terdapat beberapa jenis tanaman milik penggugat berupa :> Jati Lokal sebanyak 700 pohon dengan kategori kecil;> Jati Putih sebanyak 160 pohon dengan kategori kecil;> Kelapa sebanyak 260 pohon dengan kategori kecil;> Cengkeh sebanyak 100 pohon dengan kategori kecil;> Kapuk sebanyak 30 pohon dengan kategori
    Kadie Memerintahkanmenghukum Tergugat dan atau siapa saja yang mendapat hakdan Tergugat untuk segera menghentkan kegiatan pada proyek janngan listikberupa Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) dan Saluran Udara TeganganEkstra Tinggi (SUTET) yang dikelola oleh Tergugat selaku Pelaksana Proyekkhususnya yang meliniasi arealwlayah tanahlahan yang dikuasai Penggugatberukuran + 20 Meter x 220 Meter yang terletak di Desa Tiravuta Kec.Pondidaha Kab.
    PLN Unit Pelaksana ProyekPembangkit dan Jaringan Sultra yang merupakan TERGUGAT d/K, mengajukangugatan kepada :Nama : DJABLIS;NIK : 7402041003570001;Tempat/Tgl Lahir : Lahunggumbi, 10 Maret 1957;Alamat : Tirawuta RI/RW 005/003 Desa TirawutaKecamatan Pondidaha Kabupaten KonaweProvinsi Sulawesi Tenggara;Halaman 22 dari 67 Putusan Nomor : 27/Pdt.G/2017/PN.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 16-08-2017 — Upload : 27-12-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2076 K/Pdt/2017
Tanggal 16 Agustus 2017 — KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI SULAWESI UTARA SELAKU KETUA PELAKSANA PENGADAAN TANAH PEMBANGUNAN JALAN TOL MANADO-BITUNG, 2. PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN PENGADAAN TANAH PEMBANGUNAN JALAN TOL MANADO-BITUNG PADA BALAI PELAKSANA JALAN NASIONAL XI VS FREDRIK AUGUST WALEWANGKO INARAY
90 — 45 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI SULAWESI UTARA SELAKU KETUA PELAKSANA PENGADAAN TANAH PEMBANGUNAN JALAN TOL MANADO-BITUNG, 2. PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN PENGADAAN TANAH PEMBANGUNAN JALAN TOL MANADO-BITUNG PADA BALAI PELAKSANA JALAN NASIONAL XI VS FREDRIK AUGUST WALEWANGKO INARAY
    PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN PENGADAAN TANAHPEMBANGUNAN JALAN TOL MANADOBITUNG PADABALAI PELAKSANA JALAN NASIONAL XI, Weynni PaulceDavidson Mawey, ST., beralamat di Desa Suwaan KecamatanKalawat Kabupaten Minahasa Utara Provinsi Sulawesi Utara;Pemohon Kasasi I, II dahulu Termohon I, Il:LawanFREDRIK AUGUST WALEWANGKO INARAY, bertempat tinggaldi Desa Tumaluntung Jaga Il, Kecamatan Kauditan, KabupatenMinahasa Utara, Provinsi Sulawesi Utara, dalam hal ini memberikuasa kepada Stevie Da Costa, S.H., Pengacara
    Nomor 2076 K/Pdt/2017Wiryadi, Satuan Tugas Iventarisasi Pelaksana Pengadaan TanahPembangunan Jalan Tol ManadoBitung serta Panitia Pengadaan TanahPemerintah Kabupaten Minahasa Utara untuk Pembangunan Jalan TolManado Bitung telah melakukan sosialisasi kKemasyarakat mengenalpembayaran ganti rugi milik tanahtanah dari masyarakat yang salah satunyaadalah tanahtanah kebun dari Penggugat; Posita gugatan poin 6 (enam) halaman 4 (empat) sebagaimana dibawah ini:Bahwa sehubungan dengan objek sengketa yang akan
    (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan Rp970.000,00(sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah) (Hengky Liklik Watil, Cs).Posita gugatan poin 9 (sembilan) halam 8 (delapan) sebagaimana dibawah ini:Bahwa penetapan ganti rugi tanah sengketa secara sepihak oleh Tergugat tanpa persetujuan Penggugat adalah merupakan perbuatan melawan hukumyang sangat merugikan Penggugat;Dirubah/diperbaiki menjadi:Bahwa penetapan ganti rugi tanah sengketa secara sepihak oleh para ParaTergugat dan Penilai Pertanahan dan Pelaksana
    Nomor 2076 K/Pdt/2017Menetapkan, penetapan ganti rugi tanah sengketa secara sepihak olehPara Tergugat dan Penilai Pertanahan dan Pelaksana Pengadaan tanahPembangunan Jalan Tol ManadoBitung oleh KJJP SIH Wiryadi danRekan tanpa persetujuan Penggugat adalah merupakan perbuatanmelawan hukum yang sangat mrugikan Penggugat; Poin 4 (empat) halaman 9 (sembilan) sebagaimana dibawah ini:Menetapkan penghitungan ganti rugi tanah kebun milik Penggugat yangdilakukan oleh Tergugat secara sepihak tanpa persetujuan
    KEPALAKANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSISULAWESI UTARA SELAKU KETUA PELAKSANA PENGADAAN TANAHPEMBANGUNAN JALAN TOL MANADOBITUNG, 2. PEJABAT PEMBUATKOMITMEN PENGADAAN TANAH PEMBANGUNAN' JALAN TOLMANADOBITUNG PADA BALAI PELAKSANA JALAN NASIONAL XIHalaman 31 dari 33 hal. Put. Nomor 2076 K/Pdt/2017tersebut:2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Airmadidi Nomor 131/Pdt.G/2016/PNArm. tanggal 2 Maret 2017;MENGADILI SENDIRI: Menolak keberatan Pemohon Keberatan untuk seluruhnya:3.
Pengadilan PTTUN MEDAN TUN Kepegawaian
Register : 25-04-2017 — Putus : 13-06-2017 — Upload : 22-08-2022
Putusan PTTUN MEDAN Nomor 76/B/2017/PT.TUN.MDN
Tanggal 13 Juni 2017 — Pembanding/Tergugat : Pelaksana Tugas Bupati Bener Meriah Diwakili Oleh : Mahfudhah, SH.,MH.
Terbanding/Penggugat : Tuan Drs. Musran Apt.,M.Kes
180 — 6
  • Pembanding/Tergugat : Pelaksana Tugas Bupati Bener Meriah Diwakili Oleh : Mahfudhah, SH.,MH.
    Terbanding/Penggugat : Tuan Drs. Musran Apt.,M.Kes
Pengadilan PTTUN SURABAYA TUN Tender
Register : 07-09-2021 — Putus : 12-10-2021 — Upload : 10-11-2021
Putusan PTTUN SURABAYA Nomor 200/B/2021/PT.TUN.SBY
Tanggal 12 Oktober 2021 — PEMBANGUNAN MAKMUR SANTOSO vs KELOMPOK KERJA (POKJA) PEMILIHAN 14B UNIT PELAKSANA TEKNIS PENGADAAN BARANG / JASA (UPTBJ) WILAYAH JAWA TIMUR
157 — 77
  • PEMBANGUNAN MAKMUR SANTOSO vs KELOMPOK KERJA (POKJA) PEMILIHAN 14B UNIT PELAKSANA TEKNIS PENGADAAN BARANG / JASA (UPTBJ) WILAYAH JAWA TIMUR
    SahrurRomadhona, S.H.keduanya kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat,berkantor pada kantor hukum MA & Partner Law Office, beralamatdi komplek ruko ketampon Jalan Ketampon Nomor 91 Surabaya.Domisili Elektronik (email): amuknalar@yahoo.com;Selanjutnya disebut sebagai PEMBANDING/PENGGUGAT ;MELAWANKELOMPOK KERJA (POKJA) PEMILIHAN 14B UNIT PELAKSANA TEKNISPENGADAAN BARANG / JASA (UPTBJ) WILAYAH JAWATIMUR, tempat kedudukan di Jalan Bukit Darmo Raya Nomor 1Surabaya.
Pengadilan PTTUN MEDAN TUN
Register : 26-12-2018 — Putus : 21-02-2019 — Upload : 21-03-2019
Putusan PTTUN MEDAN Nomor 264/B/2018/PTTUN.MDN
Tanggal 21 Februari 2019 — KELOMPOK KERJA (POKJA) ULP SUMATERA BARAT SATKER PELAKSANA JALAN NASIONAL WILAYAH II PROPINSI SUMATERA BARAT VS PT. CIPTA CAKRAWALA TEKNIK
73 — 35
  • KELOMPOK KERJA (POKJA) ULP SUMATERA BARAT SATKER PELAKSANA JALAN NASIONAL WILAYAH II PROPINSI SUMATERA BARAT VS PT. CIPTA CAKRAWALA TEKNIK
    Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;2: Menyatakan batal Surat Keputusan Kelompok Kerja (POKJA)ULP Sumatera Barat Satuan Kerja Pelaksana Jalan NasionalWilayah Il Provinsi Sumatera Barat Nomor TTP/PKT01/PULP/PJNII/PPK2.4/SBR/II/2018 Perihal: Penetapan Pemenang,Nama Paket Preservasi Rutin Jalan Kambang Tapan, Tapan Bts Jambi/PN tanggal 23 Februari 2018, nama pemenang:CITRA MUDA NOER BERSAUDARA;3.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus Perlindungan Konsumen
Putus : 09-06-2020 — Upload : 22-09-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 564 K/Pdt.Sus-BPSK/2020
Tanggal 9 Juni 2020 — EMIL HAFIZ VS PT PLN (PERSERO) UNIT INDUK WILAYAH SUMATERA BARAT UNIT PELAKSANA PELAYANAN PELANGGAN PADANG UNIT LAYANAN PELANGGAN BELANTI
493 — 221 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • EMIL HAFIZ VS PT PLN (PERSERO) UNIT INDUK WILAYAH SUMATERA BARAT UNIT PELAKSANA PELAYANAN PELANGGAN PADANG UNIT LAYANAN PELANGGAN BELANTI
    ., dan kawankawan, Para Advokatpada Kantor Rumah Bantuan Hukum, beralamat di JalanBandar Purus Nomor 52, Padang, berdasarkan Surat KuasaKhusus tanggal 14 November 2019;Pemohon Kasasi;LawanPT PLN (PERSERO) UNIT INDUK WILAYAH SUMATERABARAT UNIT PELAKSANA PELAYANAN PELANGGANPADANG UNIT LAYANAN PELANGGAN BELANTI, yangdiwakili oleh, Manager PT PLN (Persero) Unit Induk WilayahSumatera Barat Unit Pelaksana Pelayanan PelanggangPadang, Jeffri Husni, berkedudukan di Jalan Khatib SulaimanNomor 44, Ulak Karang
Pengadilan PT JAKARTA Perdata
Register : 12-06-2023 — Putus : 20-07-2023 — Upload : 20-07-2023
Putusan PT JAKARTA Nomor 380/PDT/2023/PT DKI
Tanggal 20 Juli 2023 — TERRA GLOBAL VESTAL BATURAJA
Terbanding/Tergugat I : Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia
Terbanding/Tergugat II : SATUAN KERJA KHUSUS PELAKSANA KEGIATAN USAHA HULU MINYAK DAN GAS BUMI dh. BADAN PELAKSANA KEGIATAN USAHA HULU MINYAK DAN GAS BUMI
15 — 11
  • TERRA GLOBAL VESTAL BATURAJA
    Terbanding/Tergugat I : Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia
    Terbanding/Tergugat II : SATUAN KERJA KHUSUS PELAKSANA KEGIATAN USAHA HULU MINYAK DAN GAS BUMI dh. BADAN PELAKSANA KEGIATAN USAHA HULU MINYAK DAN GAS BUMI
Pengadilan PN MARISA Perdata
Register : 25-04-2019 — Putus : 24-07-2019 — Upload : 21-07-2021
Putusan PN MARISA Nomor 8/Pdt.G/2019/PN MAR
Tanggal 24 Juli 2019 — Penggugat:
SUGIMAN
Tergugat:
KETUA PELAKSANA PENGADAAN TANAH PROVINSI GORONTALO Di GORONTALO
Turut Tergugat:
MASTUR , SUKEMI
111 — 27
  • Penggugat:
    SUGIMAN
    Tergugat:
    KETUA PELAKSANA PENGADAAN TANAH PROVINSI GORONTALO Di GORONTALO
    Turut Tergugat:
    MASTUR , SUKEMI
    PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq KEPALA BADAN PERTANAHANNASIONAL DI JAKARTA Cq KEPALA KANTOR WILAYAH BADANPERTANAHAN NASIONAL PROPINSI GORONTALO DI GORONTALO CqKETUA PELAKSANA PENGADAAN TANAH PROPINSI GORONTALO ODIGORONTALO ;Selanjutnya disebut SCDaQAl ............ceeceeeeeeseeeeeeeees TERGUGAT ;2.
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN
Register : 21-03-2023 — Putus : 30-08-2023 — Upload : 07-06-2024
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 107/G/2023/PTUN.JKT
Tanggal 30 Agustus 2023 — Krisnaidi
Tergugat:
Ketua Badan Pelaksana Badan Wakaf Indonesia
Intervensi:
Yayasan Sunan Kalijaga Kadilangu
44 — 0
  • Krisnaidi
    Tergugat:
    Ketua Badan Pelaksana Badan Wakaf Indonesia
    Intervensi:
    Yayasan Sunan Kalijaga Kadilangu
Pengadilan PTTUN MEDAN TUN
Register : 28-10-2019 — Putus : 11-12-2019 — Upload : 27-09-2021
Putusan PTTUN MEDAN Nomor 235/B/2019/PT.TUN.MDN
Tanggal 11 Desember 2019 —
Terbanding/Tergugat : Ketua Panitia Pelaksana Pemilihan Kepala Desa Fajar Baru Tingkat Desa
42 — 30

  • Terbanding/Tergugat : Ketua Panitia Pelaksana Pemilihan Kepala Desa Fajar Baru Tingkat Desa
    Badaruddin Gg Kenanga No.24 Langkapura Bandar Lampung, berdasarkanSurat Kuasa Khusus Nomor : 050/SK/LBHSLBL/V1/2019, tertanggal 18 juni 2019;Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT/PEMBANDING;MELAWANKETUA PANITIA PELAKSANA PEMILIHAN KEPALA DESA FAJAR BARU;Berkedudukan Di Desa Fajar Baru Kecamatan Jati Agung Kabupaten LampungSelatan;Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada:1. YELLI BASUKI, S.H. M.Si.;2. ANSORI, S.H.,M.H.;Halamanldari 9halaman,Putusan No. 235/B/2019/PT.TUNMDNFORMUL02/PROKSI01/KIM3.
Pengadilan PTUN BANDAR LAMPUNG TUN
Register : 18-06-2019 — Putus : 05-09-2019 — Upload : 05-11-2019
Putusan PTUN BANDAR LAMPUNG Nomor 5/G/2019/PTUN.BL
Tanggal 5 September 2019 —
Tergugat:
Ketua Panitia Pelaksana Pemilihan Kepala Desa Fajar Baru Tingkat Desa
182 — 55

  • Tergugat:
    Ketua Panitia Pelaksana Pemilihan Kepala Desa Fajar Baru Tingkat Desa
    KHMR/V/2019 tanggal 18 Mei 2019 kepadaPanitia Pelaksana Pemilihan Kepala Desa Fajar Baru Kecamatan JatiAgung Lampung Selatan. Panitia Pelaksana Pemilihan Kepala Desa FajarPutusan Perkara No.5/G/2019/PTUN.BL. Hal.9Baru Tingkat Desa sudah menyampaikan Tanggapan Somasi Nomor :004/PANPILKADESFB/V/2019 tanggal 16 Mei 2019;.
    Tindakan/perbuatan panitia pelaksana telah melampaui batas waktuyang sudah ditetapkan, sesuai Pengumuman yang ditempel pada papanpengumuman Kantor Desa Fajar baru tanggal 1 April 2019 ini berartiseharusnya Panitia Pelaksana tidak menerima berkas tersebut.
    Hal.1314.Pilkades yang sudah ditetapkan Panitia Pelaksana dan calon kepala desatersebut dapat didiskualifikasi atau gugur sebagai calon kepala desa, danklien kami berkeberatan dan menolak terhadap tindakan, perbuatan PanitiaPelakSanda;2 22 nnonane nnn nnn nnn nnn nnn cn nnn nnn nnn nnnBahwa Pelaksanaan tes pembobotan dan tes tertulis sesuai denganundangan Ketua Panitia Pelaksana akan dilaksanakan tanggal 24 April2019 sekitar jam 10.00 WIB, kemudian dibatalkan, Faktanya salah satucalon atas nama M
    Hal.1724.25.pilkades, justru panitia pelaksana tingkat desa menunjukkan kesalahan,pelanggaran terhadap ketentuan hukum tentang pemilinan kepala desadengan dalildalil yang membuktikan proses Pemilihan Kepala Desa iniadanya indikasi pihak Panitia Pelaksana Pemilihan Kepala Desa Fajar Barutidak independen dan memihak terhadap Calon Kepala Desa yang ikutseleksi Sesuai dengan tahapan pilkades, sehingga atas tindakan/perbuatanyang dilakukan panitia pelaksana secara jelas merugikan klien kami Hi.Adnan Malik
    Panitia Pelaksana seharusnyamemahami aturan hukum yang berlaku terhadap proses pemilinhan ini, karenapanitia pelaksana dapat melakukan perpanjangan waktu apabila calon yangmendaftar hanya 1 (satu) orang sampai dengan batas waktu yang sudahditetapkan, hal ini bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlakudengan Pasal 24 Ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri RepublikIndonesia Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilinan Kepala Desa; 2).
Pengadilan PN KARAWANG Perdata
Register : 10-01-2020 — Putus : 24-03-2020 — Upload : 02-04-2020
Putusan PN KARAWANG Nomor 2/Pdt.G/2020/PN Kwg
Tanggal 24 Maret 2020 — WENDA BHAKTI B, MSI, DKK LAWAN BPN KARAWANG cq Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah Jalan Tol Jakarta Cikampek II Sisi selatan, DKK
185 — 77
  • WENDA BHAKTI B, MSI, DKKLAWANBPN KARAWANG cq Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah Jalan Tol Jakarta Cikampek II Sisi selatan, DKK
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN
Register : 11-03-2019 — Putus : 05-09-2019 — Upload : 10-09-2019
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 38/G/2019/PTUN.JKT
Tanggal 5 September 2019 — Silalahi, SH
Tergugat:
Kepala Unit Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat
87 — 46
  • Silalahi, SH
    Tergugat:
    Kepala Unit Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat
    KEPALA UNIT PELAKSANA PELAYANAN TERPADU SATU PINTUKECAMATAN KEBON JERUK JAKARTA BARAT., berkedudukan di JalanKembangan Raya, Jakarta Barat. Dengan ini memberi KuasaKhusus kepada :1. Zeri Ronazy, S.H., M.M., PEM.2. Hilmy Rosyida, S.H., M.M.3. H. Yayan Mulyana, S.H.4. Rudi Yunus A, S.H., C.N.5. Junaedi, S.H.6. Dana Firlianthi, S.H.
    Dan 10hari kemudian, Penggugat mengecek kepada yang dituju, Penggugat telahmemperoleh pengarahan bahwa yang menerbitkan IMB (objek sengketa)adalah Kepala Unit Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu KecamatanKebon Jeruk, Jakarta Barat. Dan pada tanggal 8 Februari 2019 Penggugattelah bertemu bersama Staff Teknis inkasu Bapak Alfi sambil menyodorkansurat dari Kepala Unit Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu KotaAdministrasi Jakarta Barat.
    Tercermin pada surat Kepala Unit Pelaksana PelayananTerpadu Satu Pintu Kota Administrasi Jakarta Barat No. 601/1.785.51tanggal 7 Februari 2019 melalui Unit PTSP Kecamatan Kebon Jeruk.Hal. 17 dari 81 Hal. Putusan Nomor : 38/G/2019/PTUNJKT.10.
    Menolak permohonan penundaan atas pelaksanaan Keputusan KepalaUnit Pelaksana Pelayanan Terpadu satu pintu Kecamatan Kebon JerukKota Administrasi Jakarta Barat No. 294/C.37c/31.73.05/1.785.51/2018,tanggal 19 September 2018, tentang Izin mendirikan bangunan (IMB) kelasC di JI.
    Bukti T.ll Intv 4 : Tabel Perhitungan Intensitas Bangunan dari KepalaUnit Pelaksana PTSP Kecamatan Kebon JerukHal. 64 dari 81 Hal. Putusan Nomor : 38/G/2019/PTUNJKT.5. Bukti T.ll Intv 56. Bukti T.ll Intv 67. Bukti T.ll Intv 78. Bukti T.ll Intv 89. Bukti T.ll Intv 910.
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Lain lain termasuk Piutang
Register : 24-05-2018 — Putus : 08-10-2018 — Upload : 07-01-2019
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 127/G/2018/PTUN-JKT
Tanggal 8 Oktober 2018 — PERDAGANGAN PEMBANGUNAN PERUMAHAN DAN PERKEBUNAN TENANG DJAJA : KEPALA UNIT PELAKSANA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KECAMATAN TAMANSARI KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT
66 — 75
  • PERDAGANGAN PEMBANGUNAN PERUMAHAN DAN PERKEBUNAN TENANG DJAJA : KEPALA UNIT PELAKSANA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KECAMATAN TAMANSARI KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT
    Bahwa dalam rangka pengamanan aset sebagaimana diatur Peraturan Pasal42 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan BarangMilik Daerah dimaksud, maka Kepala Unit Pelaksana Pelayanan Terpadu SatuPintu Kecamatan Tamansari mengambil kebijakan untuk melakukanpembatalan terhadap Ketetapan Rencana Kota (KRK) Nomor 0042/GSB/JB/TS/IV/15 tanggal 16 April 2015 berdasarkan Pasal 66 UndangUndang Nomor30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;.
    Bahwa terbentuknya Kantor Unit Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu PintuKecamatan Tamansari d.h.
    Satuan Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu PintuKecamatan Tamansari pada tahun 2015 berdasarkan Peraturan GubernurProvinsi DKI Jakarta Nomor 55 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata KerjaBadan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sehingga penerbitan KetetapanRencana Kota (KRK) Nomor 1107/GSB/JB/TS/IX/14 dan Ketetapan RencanaKota (KRK) Nomor 138/GSB/JB//JB/I/2003 atas nama Pemerintah ProvinsiDKI Jakarta belum menjadi kKewenangan Tergugat oleh karena diterbitkansebelum Kantor Unit Pelaksana Pelayanan Terpadu
    Bukti T 17: Surat Kepala Unit Pelaksana PTSP Kecamatan Taman Sari KotaAdministrasi Jakarta Barat, Nomor : 053/1.711.1 tanggal 28Februari 2018, Perihnal Pembatalan KRK Nomor : 0042/GSB/JB/TS/IV/15, tanggal 16 April 2915 ; (fotokopi sesuai denganaslinya) ;18. Bukti T 18: Laporan informasi pengiriman Expedisi JNE No. Resi 015010023327218, dikirim tanggal 6 Maret 2018 ; (fotokopi sesuai denganaslinya) ;19. BuktiT 19: Lembar Pengantar No.
    Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kecamatan yang selanjutnyadisebut Satlak Kecamatan adalah Satuan Pelaksana PTSP di Kecamatan Pasal 5:Jenis serta kewenangan pelayanan dan penandatanganan perizinan dan nonperizinan sebagaimana tercantum dalam Lampiaran Peraturan Gubernur ini, Pada Lampiran Peraturan Gubernur No. 57 Tahun 2014 pada Poin E. tentangPenataan Ruang ditentukan kewenangan untuk menerbitkan Ketetapan RencanaKota adalah sebagai berikut:1.