danPeraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2020tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri RepublikIndonesia Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa, dihubungkandengan Bukti T4, Pasal 1 angka 16 Peraturan Daerah Kabupaten TanggamusNomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah KabupatenTanggamus Nomor 5 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan,Halaman 4 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 4/Padt.G.S/2021/PN KotPengangkatan/Pelantikan

dan Pemberhentian Kepala Pekon,sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten TanggamusNomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah KabupatenTanggamus Nomor 5 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan,Pengangkatan/Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Pekon, dan diubah lagidengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 17 Tahun 2019Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2015Tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan/Pelantikan dan PemberhentianKepala Pekon

dan PemberhentianKepala Pekon, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati TanggamusNomor 16 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati TanggamusNomor 69 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan DaerahKabupaten Tanggamus Nomor 5 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan,Pengangkatan/Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Pekon, diubah lagidengan Peraturan Bupati Tanggamus Nomor 66 Tahun 2020 tentangPerubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Tanggamus Nomor 69 Tahun 2019tentang

, Pengangkatan/Pelantikan DanPemberhentian Kepala Pekon, Pasal 1 angka 3, Jo.

Pasal 61 Peraturan DaerahKabupaten Tanggamus Nomor 5 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan,Pengangkatan/Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Pekon, sebagaimanatelah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 7 Tahun2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor5 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan/Pelantikan danPemberhentian Kepala Pekon, dan diubah lagi dengan Peraturan DaerahKabupaten Tanggamus Nomor17 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua AtasPeraturan

Ketua Panitia Pemilihan mengumumkan hasilpemilinan calon yang berhak dipilin dan menyatakan sahnyapemilinan calon terpilin (vide pasal 27 ayat (1),(2),(3) dan (4)Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 39 Tahun 2009Tentang Tata Cara Pemilihan dan Pelantikan Kepala Desa).

Calon22Kepala Desa yang dinyatakan terpilin adalah calon yangmendapatkan dukungan suara terbanyak (vide Pasal 28 Ayat (4)Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 39 Tahun 2009Tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan dan Pelantikan KepalaDesa) sedangkan Penggugat mendapatkan dukungan suara tersikit.3.

Foto copy39 Tahun 2009 tentang Tata cara Pencalonan, Pemilinandan Pelantikan Kepala Desa, selanjutnya disebutPeraturan Bupati Batu Bara Nomor : 11 Tahun 2011tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Batu BaraNomor : 45 Tahun 2009 tentang Petunjuk TeknisPelaksanaan Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan ,pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa dalam DaerahKabupaten Batu Bara, selanjutnya disebutSRR HELIN NRRIRNORRINRRIRISR HOE GENE HaE HERERO Bukti P 7 ;Surat Pemberitahuan / panggilan pemilinan Kepala

Ketua Panitia Pemilihan mengumumkan hasil pemilihancalon yang berhak dipilin dan menyatakan sahnya pemilihan calonterpilin (vide pasal 27 ayat (1),(2),(3) dan (4) Peraturan DaerahKabupaten Batu Bara Nomor 39 Tahun 2009 Tentang Tata CaraPemilinan dan Pelantikan Kepala Desa).

Calon Kepala Desa yangdinyatakan terpilin adalah calon yang mendapatkan dukungan suaraterbanyak (vide Pasal 28 Ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten BatuBara Nomor 39 Tahun 2009 Tentang Tata Cara Pencalonan,Pemilihan dan Pelantikan Kepala Desa) sedangkan Penggugatmendapatkan dukungan suara tersikit.3.

DASAR HUKUM PEMILIHAN KEPALA DESAKABUPATEN MAGELANG ;1) Bahwa landasan Hukum pelaksanaan pemilihanKepala Desa Sumberejo Kecamatan NgablakKabupaten Magelang adalah : UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah PP No. 72 Tahun 2004 Tentang Desa; Perda No. 12 tahun 2006 Tentang Tata caraPemilihan Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Perda No. 13 Tahun 2006 BPD; Peraturan Bupati No. 2 tahun 2007 tentangPetunjuk Pelaksanaan Pemilihan dan PelantikanKepala Desa sebagaimana telah diubah denganperaturan Bupati

No. 25 Tahun 2013 tentangPerubahan atas Peraturan Bupati No. 2 tahunHalaman 8 dari 83 hal Putusan No. 010/G/2014/PTUN.Smg.2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemilihandan Pelantikan Kepala Desa;2) Bahwa dalam pelaksanaan PILKADES dibentuk TimPemantau PILKADES yang terdiri dari : Tim Pemantau Kabupaten: Tim Pemantau Kecamatan;3) Bahwa susunan Tim Pemantau Kecamatan terdiri Camat Sebagai Ketua; Sekretaris Kecamatan sebagai Sekretaris; Kapolsek, dan Danramil, Kasi Kecamatan yangmembidangi dan unsur lainnya

2013;Pemungutan Suara (Pasal 20 25 Perda No. 12Tahun 2006 dan Pasal 32 41 Perbup No. 2Tahun 2007 sebagai mana telah diubah denganPerbup No. 25 Tahun 20135Penghitungan suara (Pasal 26 27 Perda No.12 Tahun 2006 dan Pasal 42 47 Perbup No. 2Tahun 2007 sebagaimana telah diubah denganPerbup No. 25 Tahun 20135Penetapan Calon Kepala Desa terpilin denganKeputusan BPD (Pasal 33 Perda No. 12 TahunBPD Mengusulkan pengesahan Kepala Desaterpilin kepada Bupati (Pasal 33 Perda No. 12Tahun 2006) ;Pengesahan dan Pelantikan

Kepala Desa (Berita DaerahKabupaten Magelang Tahun 2007 Nomor 2) sebagaimana telah diubahdengan Peraturan Bupati Magelang Nomor 2 Tahun 2007 tentangPetunjuk Pelaksanaan Pemilihnan dan pelantikan Kepala Desa (BeritaDaerah Kabupaten Magelang Tahun 2013 Nomor 25); Bahwa dengan demikian, terbukti gugatan Para Penggugatsangat beralasan secara hukum, dan oleh karenanya, Para Penggugatmohon agar Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang menyatakanbatal atau tidak sah Surat Keputusan yang diterbitkan Bupati

Hasil musyawarah menyepakati bahwa mendasarkanpada ketentuan Pasal 42 ayat (2) Peraturan Bupati MagelangNomor 2 Tahun 2007 tentang Petunjuk PelaksanaanPemilihan dan Pelantikan Kepala Desa sebagaimana telahdiubah terakhir dengan Peraturan Bupati Magelang Nomor 25Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan BupatiMagelang Nomor 2 Tahun 2007 tentang PetunjukPelaksanaan Pemilihan dan Pelantikan Kepala Desa,disebutkan bahwa Penghitungan suara dilaksanakan apabilajumlah pemilih yang menggunakan hak pilihnya

Surat Pernyataan Pelantikan Nomor : 821.2/1717/444.031/2001, tanggal 6 April 2001 an. Moh.Amir;19. Surat Pernyataan Menduduki Jabatan Nomor : 821.2/1926/444.031/2001, tanggal 6 April 2001 an. Moh.Amir;20. Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas Nomor : 821.2/11822/444.031/2001, tanggal 6 April 2001 an. Moh.Amir;21. Petikan Putusan Bupati Sumenep Nomor : 821.2/31/444.031/2001, tanggal 5 April 2001 an. Moh. Zuhdi;22.

Surat Pernyataan Pelantikan Nomor : 821.2/1693/444.031/2001, tanggal 6 April 2001 an. Drs. Ach. Buchari;27. Surat Pernyataan Menduduki Jabatan Nomor : 821.2/1902444.031/2001, tanggal 6 April 2001 an. Drs. Ach. Buchari;28. Petikan Putusan Bupati Sumenep Nomor : 821.2/31/444.031/2001, tanggal 5 April 2001 Tentang Pengangkatan Dalam Jabatan an. Musyaffak;29. Surat Pernyataan Pelantikan Nomor : 821.2/1672/444.031/2001, tanggal 6 April 2001 an. Musyaffak;30.

Abdul Haris;49.Surat Pernyataan Pelantikan Nomor : 821.2/1692/444.031/2001, tanggal 6 April 2001 an. Drs. Ach. Bucharir;50.Surat Pernyataan Menduduki Jabatan Nomor : 821.2/1901/444.031/2001, tanggal 6 April 2001 an. Drs. Ach. Bucharir;51.Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas Nomor : 821.2/1797/444.031/2001, tanggal 6 April 2001 an. Drs.

Halima;65.Surat Pernyataan Pelantikan Nomor : 821.2/1709/444.031/2001, tanggal 6 April 2001 an. Halima;66.Surat Pernyataan Menuduki Jabatan Nomor : 821.2/1918/444.031/2001, tanggal 6 April 2001 an. Halima;67.Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas Nomor : 821.2/1814/444.031/2001, tanggal 6 April 2001 an Halima;68.Petikan Putusan Bupati Sumenep Nomor : 821.2/31/444.031/2001, tanggal 5 April 2001 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan An.

Sujono,BA;77.Copy Surat Pernyataan Pelantikan Nomor : 821.2/256/435.203/2008 tanggal 9 Mei 2008 An. Drs. Sujono,Ba;78.Copy Surat Pernyataan Menduduki Jabatan Nomor : 821.2/257/435.203/2008, tanggal 9 Mei 2008 An. Sujono,BA; Pernyataan melaksanakan Tugas Nomor : 821.2/285/435.203/2008, tanggal 9 Mei 2008 An.

Moh.Amir;Surat Pernyataan Pelantikan Nomor : 821.2/1717/444.031/2001, tanggal 6 April 2001 an.Moh.Amir;Surat Pernyataan Menduduki Jabatan Nomor : 821.2/1926/444.031/2001, tanggal 6 April 2001an. Moh.Amir;Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas Nomor : 821.2/11822/444.031/2001, tanggal 6 April 2001an. Moh.Amir;Petikan Putusan Bupati Sumenep Nomor : 821.2/31/444.031/2001, tanggal 5 April 2001 an.Moh. Zuhdi;Surat Pernyataan Pelantikan Nomor : 821.2/1688/444.031/2001, tanggal 5 April 2001 an.

Buchari;Surat Pernyataan Pelantikan Nomor : 821.2/1693/444.031/2001, tanggal 6 April 2001 an. Drs.Ach. Buchari;Surat Pernyataan Menduduki Jabatan Nomor: 821.2/1902444.031/2001, tanggal 6 April 2001 an.Drs. Ach. Buchari;Petikan Putusan Bupati Sumenep Nomor : 821.2/31/444.031/2001, tanggal 5 April 2001 TentangPengangkatan Dalam Jabatan an.

Abdul Haris;Surat Pernyataan Pelantikan Nomor : 821.2/1692/444.031/2001, tanggal 6 April 2001 an. Drs.Ach. Bucharir;Surat Pernyataan Menduduki Jabatan Nomor : 821.2/1901/444.031/2001, tanggal 6 April 2001an. Drs. Ach. Bucharir;Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas Nomor : 821.2/1797/444.031/2001, tanggal 6 April 2001an. Drs.

Sujono,BA;Copy Surat Pernyataan Pelantikan Nomor : 821.2/256/435.203/2008 tanggal 9 Mei 2008 An.Drs. Sujono,Ba;Copy Surat Pernyataan Menduduki Jabatan Nomor : 821.2/257/435.203/2008, tanggal 9 Mei2008 An. Sujono,BA; Pernyataan melaksanakan Tugas Nomor : 821.2/285/435.203/2008,tanggal 9 Mei 2008 An.

Sujono,BA;77.Copy Surat Pernyataan Pelantikan Nomor : 821.2/256/435.203/2008 tanggal 9 Mei 2008 An.Drs. Sujono,Ba;78.Copy Surat Pernyataan Menduduki Jabatan Nomor : 821.2/257/435.203/2008, tanggal 9 Mei2008 An. Sujono,BA; Pernyataan melaksanakan Tugas Nomor : 821.2/285/435.203/2008,tanggal 9 Mei 2008 An.

dan Perberhentian Kepala Desasebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten BaritoTimur Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan DaerahKabupaten Barito Timur Nomor 6 Tahun 2015 tentang Tata CaraPemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (LembaranDaerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2017 Nomor 33, TambahanLembaran Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 30) dan PeraturanBupati Barito Timur Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pedoman Pencalonan,Pemilinan, Pengangkatan, Pelantikan

SehinggaKepala Sekolah SMPN2 Gunung Bintang Awai di Desa Ugang Sayukembali membuat Surat Keterangan/Pernyataan dengan tulisantangan;Akibat belum jelasnya keabsahan surat keterangan penggantijazah/STTB An.EMILIA sebagai Kepala Desa Dayu terpilih, padamediasi yang dilakukan pada tanggal 15 Juli 2017 Panitia PemilihanTingkat Kabupaten menangguhkan Surat Keputusan Penetapan danmenunda pelantikan sampai An.

EMILIA karena menunda pelantikan dirinya tanpa alasanyang sah dan meyakinkan;7. bahwa TERGUGAT dalam hal ini tidak melihat adanya hubungan yangnyata PENGGUGAT dengan kepentingannya dirugikan dengandikeluarkan Keputusan Bupati Barito Timur Nomor 283 Tahun 2017Hal 30 dari 75 Hal. Put.

No. 31/G/2017/PTUN.PLK9.10.bahwa karena sudah tidak adanya alasan yang sah dan meyakinkantersebut TERGUGAT harus melaksanakan amanat dari PeraturanDaerah Kabupaten Barito Timur Nomor 6 Tahun 2015 tentang Tata CaraPemilihan, Pelantikan dan Perberhentian Kepala Desa sebagaimanatelah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 1Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten BaritoTimur Nomor 6 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan, Pelantikan danPemberhentian Kepala Desa

(Fotocopy sesuai dengan fotocopynya );: Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 6Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan, Pelantikan danPemberhentian Kepala Desa (Fotocopy sesuai denganfotocopynya) ;: Peraturan Bupati Barito Timur Nomor 2 Tahun 2017tentang Pedoman Pencalonan, Pemilihan,Pengangkatan, Pelantikan, dan Pemberhentian KepalaDesa di Kabupaten Barito Timur (Fotocopy sesuaidengan fotocopynya) ;: Surat Badan Permusyawarah Desa Dayu KecamatanKarusen Janang Nomor 13/BPDDY/VII/2017 tanggal

Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 8 Tahun 2015tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan,Pelantikan, dan Pemberhentian Petinggi sebagaimana diubahdengan Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 16 Tahun2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah KabupatenJepara Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pencalonan,Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan, dan PemberhentianPetinggi (Selanjutnya disebut Perda Pencalonan, Pemilihan,Pengangkatan, Pelantikan, dan Pemberhentian Petinggi); dan;b.

Peraturan Bupati Jepara Nomor 22 Tahun 2016 tentang PedomanTata Cara Pemilihan dan Pelantikan Petinggi sebagaimanadiubah dengan Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2018 tentangPeraturan Bupati Jepara Nomor 22 Tahun 2016 tentang PedomanTata Cara Pemilihan dan Pelantikan Petinggi (Selanjutnya disebutPeraturan Bupati Tata Cara Pemilihan dan Pelantikan Petinggi);(1. DUALANI EKSEP IS geen cere eeonee nieces emeeneneecemeninoeerennoeeeeinnA.

Hal ini karenaberdasarkan ketentuan Pasal 72 ayat (2) Peraturan Bupatimengenai Tata Cara Pemilihan dan Pelantikan Petinggi,penyelenggara test tertulis adalah Panitia khusus yang dibentukHalaman 29 dari 62 halaman Putusan Nomor : 139/G/2018/PTUN.SMGoleh Bupati, bukan Tergugat.

Bahwa mengenai adanya persyaratan yang ditetapkan, baik olehUndangUndang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, PerdaPencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan, danPemberhentian Petinggi, maupun Peraturan Bupati Tata CaraPemilihan dan Pelantikan Petinggi hal ini merupakan open legalpolicy (kebijakan hukum terbuka) dari pembentuk peraturanperundangundangan 722922222 222 4.

Bahwa Penggugat telah keliru dalam memahami PeraturanBupati Tata Cara Pemilihan dan Pelantikan Petinggi. Penggugatnampak tidak membaca keselurunan ketentuan di dalamperaturan bupati dimaksud sebagai satu kesatuan yang tidakdapat dipisahkan;5.

TERGUGAT tidak menjalankan prosedur sebagaimana yang diaturdalam Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 182 Tahun 2007Tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihnan, dan Pelantikan KepalaDesa pasal 28 ayat (1) Pengangkatan calon terpilih ditetapkandengan Keputusan BPD paling lama 2 (dua) hari setelahditerimanya laporan dari Panitia Pemilihan dan disampaikankepada Bupati melalui Camat dengan dilampiri berkaspersyaratan calon terpilih, untuk memperoleh pengesahan.

Bahwa Surat Keputusan TERGUGAT tersebut baru diketahuiPENGGUGAT pada tanggal 16 Mei 2013 saat pelantikan Kepala DesaBantian Periode 2013 2018 di Desa Kabuau Kecematan Parenggeansehingga Gugatan PENGGUGAT ini masih dalam tenggang waktu yangtelah ditentukan dalam pasal 55 Undang Undang No.5 Tahun 1986.Maka berdasarkan segala apa yang telah terurai diatas, Pengadilan TataUsaha Negara Palangkaraya berkenan memeriksa perkara ini danmemutuskan halhal sebagai berikut : 1.

Pasal 62 ayat (1) yang berbunyi Pelantikan Kepala Desa Tetapdilaksanakan dalam hal adanya kecurangankecurangan,pemalsuan ijazah, umur dan dokumen lainnya sebagaimanadimaksud pada Pasal 59 ayat (8) sepanjang belum dapatdibuktikan melalui Pengadilanb.

Pasal 62 ayat (1) yang berbunyi pelantikan Kepala Desa tetapdilaksanakan dalam hal adanya kecurangankecurangan, pemalsuanijazah, umur dan dokumen lainnya sebagaimana dimaksud pada pasal59 ayat (3) sepanjang belum dapat dibuktikan melalui Pengadilan; b.

Pasal 62 ayat (2) yang berbunyi apabila setelah pelantikan terdapatkecurangankecurangan, pemalsuan ijazah, umur dan dokumenlainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dibuktikanberdasarkan keputusan pengadilan, maka Bupati atas usul BPDmelalui ..........Hal. 23 dari 47 hal. Putusan 15/G/2013/PTUN.PLKmelalui Camat menghentikan yang bersangkutan serta mengangkatPejabat Kepala Desa; 3.

No.1256 K/PID/2015hukum Pengadilan Negeri Kefamenanu, dengan terangterangan dan dengantenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang,yangdilakukan dengan caracara sebagai berikut: Bahwa pada hari Rabu tanggal 7 September 2011, sekitar pukul 10.00WITA Terdakwa AGUSTINUS HALE, S.IP alias AGUS datang ke GedungBale Biinmafo di Kelurahan Benpasi, Kecamatan Kota Kefamenanu,Kabupaten Timor Tengah Utara dengan maksud untuk menghadiri acarapengambilan sumpah dan pelantikan pejabat struktural

ilegal, tidak akan ada pelantikan disini, gedung ini akan kamitutup, keluar... keluar... ; Bahwa selanjutnya Terdakwa AGUSTINUS HALE, S.IP alias AGUSmengangkat kursi plastik berwarna coklat merek Napoli yang berada di sisiHal. 2 dari 26 hal.

No.1256 K/PID/2015MARSELUS AFOAN, S.Sos, HENDRIKUS MAKUN dan MIKAEL NAIFserta beberapa orang yang berstatus Pegawai Negeri Sipil dan wargamasyarakat yang tergabung dalam GARDA TTU masuk ke dalam GedungBale Biinmafo melalui pintu bagian depan, lalu LODOFIKUS MARSELUSAFOAN, S.Sos dan PETRUS DAMIANUS AFAENFAH bersamasamameneriakkan katakata Anjing, babi, keluar... keluar..., tidak akan adamutasi, tidak ada yang melantik, Bupati dan Wakil Bupati ilegal semuanya,ini pelantikan ilegal, tidak akan ada pelantikan

Terdakwa bukananggota dan bukan simpatisan GARDA tetapi sebagai seorang PNSyang saat itu datang ke Gedung Bale Biinmaffo untuk menyaksikanacara pengambilan sumpah dan pelantikan pejabat eselon Il, III dan IVlingkup Pemerintah Kabupaten TTU ;Fakta dalam persidangan juga menunjukkan bahwa pada saatkejadian, Terdakwa tidak pernah bersamasama dengan temantemanTerdakwa lainnya (Terdakwa dalam perkara tersendiri/displitsing),Hal. 9 dari 26 hal. Put.

tutup, keluarkeluar,tidak pernahsecara bersamasama melakukan perbuatan yang menimbulkan rasatakut kepada semua PNS yang sedang berada di dalam ruangan, dantidak pernah pula secara bersamasama melakukan pengrusakan barang(peralatan pelantikan) yang kemudian menimbulkan kerugian hingganencapai Rp5.415.000,00 (lima juta empat ratus lima belas ribu rupiah);3.

Pasal 3 ayat(1), ayat (2), Pasal 5, Pasal 11 ayat (1), Pasal 12 ayat (2) dan Pasal 16 ayat (2)Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor: 47 Tahun 2006 TentangTata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa ;10.Bahwa atas permasalahan ini Penggugat bersama tokoh masyarakat dan PejabatKepala Desa Tetenggolasa pernah meminta kepada DPRD Kabupaten KonaweSelatan khususnya Komisi yang membidangi Politik dan Pemerintahan diKabupaten Konawe Selatan untuk dilakukan Hearing

Kepala Desa in casu Kepala Desa Tetenggolasa dalam lingkupKabupaten Konawe Selatan telah diatur dalam Pasal 29 Peraturan Daerah KabupatenKonawe Selatan Nomor 47 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan,Pelantikan Dan Pemberhentian Kepala Desa yang dinyatakan : 7.

Kepada calon terpilin Kepala Desa pada saat pelantikan diberikan KeputusanBupati tentang pengesahanMenimbang, bahwa apabila dikaitkan dengan ketentuan Pasal 29 PeraturanDaerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 47 Tahun 2006 Tentang Tata CaraPencalonan, Pemilihan, Pelantikan Dan Pemberhentian Kepala Desa, maka Tergugatdalam hal ini Bupati Konawe Selatan merupakan Pejabat Tata Usaha Negara yangberwenang menerbitkan objek sengketa a quo karena telah memperoleh wewenangsecara atributif dimana sumber wewenang

aitributif tersebut diperoleh dari Pemerintahandi tingkat Daerah sebagaimana diatur pada Pasal 29 Peraturan Daerah KabupatenKonawe Selatan Nomor 47 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan,Pelantikan Dan Pemberhentian Kepala Desa ; Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menilai apakah penerbitanobjek sengketa a quo bertentangan dengan ketentuanketentuan dalam peraturanperundangundangan yang bersifat prosedural/formal ?

WitantoMenimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 24 Peraturan Daerah KabupatenKonawe Selatan Nomor 47 tahun 2006 Tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan,Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa dinyatakan bahwa :1. Calon kepala desa yang terpilin adalah calon yang mendapatkan dukungansuara terbanyak2.

Belanja Persiapan Pelantikan dan Pelantikan Anggota DPRD(6) Belanja Persiapan Pelantikan dan Pelantikan Anggota DPRD Rp. 250.000.000.(Kegiatan RapatRapat Kelengkapan Dewan)Jumlah Rp. 894.340.000.

Bahwa selanjutnya alokasi anggaran dalam Penjabaran APBD PerubahanSKPD Sekretariat DPRD Kabupaten Buru Selatan Tahun 2009 untukBelanja Persiapan Pelantikan dan Pelantikan Anggota DPRD sebesarRp.250.000.000,00 ( dua ratus lima puluh juta rupiah ), yang sebelumnyadalam APBD Induk belum dianggarkan dan dalam laporan pertanggungjawaban keuangan yang ditandatangani oleh Terdakwa Drs.

Abubakar Masbait yang dibuat oleh saksi Ventje NLesnussa untuk belanja Persiapan Pelantikan dan Pelantikan AnggotaDPRD sebanyak 13 (tiga belas) kwitansi sebesar Rp. 250.000.000 ,00 (duaratus lima puluh juta rupiah),terdapat 4 (empat) kwitansi senilai Rp.86.750.000,00 (delapan puluh enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah),yang pelaksanaannya tidak benar atau tidak sesuai dengan kenyataan yangsesungguhnyayaitu :1.

Nomor 1165 K/Pid.Sus/2015 Bahwa selanjutnya alokasi anggaran dalam Penjabaran APBD PerubahanSKPD Sekretariat DPRD Kabupaten Buru Selatan Tahun 2009 untukBelanja Persiapan Pelantikan dan Pelantikan Anggota DPRD sebesarRp.250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah), yang sebelumnyadalam APBD Induk belum dianggarkan dan dalam laporan pertanggungjawaban keuangan yang ditandatangani oleh Terdakwa Drs.

Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan PerangkatDesa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (4), Kepala Desamengambil sumpah/janji dan melantik Perangkat Desa.Bahwa Tergugat telah mengeluarkan Surat Nomor005/22/424.303.2.06/2020 Tanggal 6 Nopember 2020 PerihalUndangan, dengan acara Pelantikan Perangkat Desa Ngerong, namunternyata Undangan tersebut tidak jadi dilaksanakan tanpa ada alasanyang jelas.Memperhatikan bahwa dalam Undangan tersebut disebutkan bahwapelantikan dilaksanakan tanggal 9

Menetapkan KETIGA : Masa Kerja Panitia adalahterhitung sejak pembentukan sampai dengan. pelantikan danpengambilan sumpah/janji Perangkat Desa terpilih.

Peraturan DesaNgerong Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Pedoman Tata Cara Pencalonan,Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Perangkat Desa;. Bahwa, Pada Hari Selasa Tanggal 18 Agustus 2020, Pemerintah Desamengadakan Musyawarah Desa mengadakan Pembentukan PanitiaPenjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa Ngerong Tahun 2020;.

Bahwa Upaya Administratif dengan melakukan banding kepada Camatdan Bupati tidak tepat, karena Camat hanya mengeluarkan rekomendasiapa yang sudah ditetapkan oleh Kepala Desa Ngerong berdasarkanPeraturan Bupati Pasuruan Nomor 27 Tahun 2017 Tentang PedomanTata Cara Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan PemberhentianPerangkat Desa.

di Balai Desa Ngerong.34.Bahwa, Kepala Desa Ngerong setelah pelantikan Perangkat DesaNgerong pada Hari Kamis Tanggal 12 Nopember 2020 menyerahkanKeputusan Kepala Desa Ngerong Nomor141.31/25/SK/424.303.2.06/2020 Tentang Pengangkatan PerangkatDesa Ngerong Kecamatan Gempol Kabupaten Pasuruan atas namaImam Ghozali sebagai Kepala Wilayah Dusun Putat kepada TergugatIntervensi;35.

Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 2 Tahun 2010 tentangTata Cara Pencalonan, Pemilihan Pengangkatan, Pelantikan danPemberhentian Perangkat Desa :.

Bahwa selanjutnya Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 10Tahun 2003 tentang Tata Cara Pencalonan Pemilihan, dan atauPengangkatan Perangkat Desa diganti dengan Peraturan DaerahKabupaten Magelang Nomor 2 Tahun 2010 tentang Tata CaraPencalonan, Pemilihan Pengangkatan, Pelantikan dan PemberhentianPerangkat Desa, yang mana dalam Pasal 43 ayat (1) menyebutkan bahwa: Sekretaris Desa yang tidak berstatus Pegawai Negeri Sipil, Kepalaurusan atau Kepala Dusun yang diangkat berdasarkan Peraturan DaerahTingkat

Il kabupaten Magelang Nomor 19 Tahun 1981 tentangpersyaratan, Tata Cara Pengangkatan Sekretaris Desa, Kepala Urusanserta Kepala Dusun di Wilayah Kabupaten Tingkat Il Magelang tetapmelaksanakan tugas hingga berakhir masa jabatannya selama 24 tahunatau telah mencapai usia 60 (enam puluh) tahun, disini Penggugat tetappatuh dan tunduk pada Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 2Tahun 2010 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan Pengangkatan,Pelantikan dan Pemberhentian Perangkat Desa, sehingga artinya

Pasal 119 : Semua ketentuan peraturan perundangundanganyang berkaitan secara langsung dengan Desa wajibmendasarkan dan menyesuaikan pengaturannya denganketentuan UndangUndang ini, sebagaimana diketahui Tergugatdalam menerbitkan obyek sengketa mendasarkan PadaPeraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 2 Tahun 2010tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan Pengangkatan,Pelantikan dan Pemberhentian Perangkat Desa, padahalPeraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 2 Tahun 2010tentang Tata Cara Pencalonan,

Pemilihan Pengangkatan,Pelantikan dan Pemberhentian Perangkat Desa banyak yangbertentangan dengan UndangUndang Nomor 6 Tahun 2014Tentang Desa, diantaranya dalam Peraturan Daerah KabupatenMagelang Nomor 2 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pencalonan,Pemilihan Pengangkatan, Pelantikan dan PemberhentianPerangkat Desa, dalam Pasal 34 menyebutkan :Ayat (1) masa jabatan Kepala urusan , Kepala Seksi, paling lama 20(duapuluh) tahun sejak tanggal penetapan pengangkatan atau telah mencapaiusia 60 (enam puluh)

Bupati Temanggung Nomor 53 Tahun 2019 tentangPerubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 116Tahun 2017 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan,Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa yakni pada Pasal 18ayat 5 (Daftar Pemilin Tetap yang sudah ditetapkan tidak dapatdiubah).

,dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana telahbeberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan DaerahKabupaten Temanggung Nomor 8 Tahun 2019 tentangPerubahan Kedua Atas Peraturan Daerah KabupatenTemanggung Nomor 12 Tahun 2015 tentang Tata CaraHIm.23 dari 77 halaman Putusan Nomor : 30/G/2020/PTUN Smg.Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan, dan PemberhentianKepala Desa dan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 116Tahun 2017 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan,Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimanatelah

beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan BupatiTemanggung Nomor 53 Tahun 2019 tentang PerubahanKedua Atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 116 Tahun2017 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan,dan Pemberhentian Kepala Desa sebagai berikut:1.

Bahwa benar proses pelaksanaan Pilkades di Desa Selopampangberpedoman atau berdasar pada Peraturan Daerah KabupatenTemanggung Nomor 12 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pencalonan,Pemilihnan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desasebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PeraturanDaerah Kabupaten Temanggung Nomor 8 Tahun 2019 tentangPerubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten TemanggungNomor 12 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan,Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala

Desa dan Peraturan BupatiTemanggung Nomor 116 Tahun 2017 tentang Tata CaraPencalonan, Pemilihan, Pelantikan, dan Pemberhentian KepalaDesa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir denganPeraturan Bupati Temanggung Nomor 53 Tahun 2019 tentangPerubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 116Tahun 2017 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan,dan Pemberhentian Kepala Desa;4.

, dan pemberhentian perangkat desasebagaimana telah diubah dengan peraturan daerah Kabupaten Purworejonomor 25 tahun 2016 tentang perubahan atas peraturan daerah KabupatenPurworejo nomor 6 tahun 2016 tentang tata cara pencalonan,pengangkatan, pelantikan, dan pemberhentian perangkat desa.Bahwa pada tanggal 25 November 2017 Penggugat mengajukan berkaslamaran lowongan perangkat desa di Desa Tlepokwetan KecamatanGrabag Kabupaten Purworejo, diterima oleh Tergugat II dan dinyatakanterdaftar sebagai peserta

tahun 2016 tentang tata cara pencalonan,pengangkatan, pelantikan, dan pemberhentian perangkat desa.9.

Menyatakan mengetahui Tergugat sebagai anggota Seksi Olahragadan Seni Budaya karang Taruna Taruna Bhakti Lestari periode20002006T11: Copi Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 6 Tahun 2016tentang Tata Cara Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan danPemberhentian Perangkat Desa.

denganPeraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 25 Tahun 2016 tentangPerubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 6 Tahun2016 tentang Tata Cara Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan danPemberhentian Perangkat Desa.

danPemberhentian Perangkat Desa, Peraturan Daerah Kabupaten PurworejoNomor 25 tahun 2016 Tentang Perubahan atas Peraturan DaerahKabupaten Purworejo Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Tata CaraPencalonan,Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Perangkat Desa, PeraturanBupati Purworejo Nomor 7 Tahun 2017 tentang Peraturan PelaksanaanPeraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 6 Tahun 2016 tentang TataCara Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan PemberhentianHalaman 28 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor

Berdasarkan Pasal 8 Ayat (1) Perda Kota Ambon Nomor 13Tahun 2008 Tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan,Pengangkatan Dan Pelantikan Serta Pemberhentian Rajadijelaskan Bahwa Panitia Pemilinan Raja Dibentuk Oleh BadanSaniri Lengkap. Akan tetapi dalam hal pembentukan PanitiaPencalonan dan Pemilihan Raja Negeri Latuhalat, tidakterjadinya proses pemilihan tibatiba pelantikan oleh Tergugatterhadap Saudara Audy Salhuteru;b.

Berdasarkan Pasal 8 ayat (2) Perda Kota Ambon Nomor 13tahun 2008 Tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan,Pengangkatan Dan Pelantikan Serta Pemberhentian RajaDijelaskan Bahwa Panitia sebagaimana dimaksud dalam ayat(1) terdiri atas:a. Panitia Pemilihan, dan;b.

Dengan demikian Pelantikan yang tidak sesuai denganmekanisme pemilinan adalah cacat hukum;4.

Bahwa Sekretaris Kota Ambon tetap padapendiriannya sekalipun ada tanggapan dari salah satu AnggotaKomisi DPRD Kota Ambon Wenly Thenu, yang menyatakan bahwaPelantikan ditunda sampai ada penyelesaian yang tidak merugikansalah satu calon sesuai Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2008;13.Bahwa penyampaian Surat Keputusan Saniri Negeri Latuhalattanggal 14 Januari 2013 sampai dengan tanggal 30 Januari 2014kurang lebih 1 (satu) tahun baru pelantikan Raja Negeri Latuhalat.Namun pelantikan Raja Negeri Latuhalat

Bahwa dalil yang disampaikan oleh PENGGUGAT pada poin3 (tiga)merupakan dalil yang sangat tidak benar, dan hanya mengadangadakarena tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya, dikatakan olehTERGUGAT Il INTERVENSI karena Proses Pemilihan TERGUGAT IlINTERVENSI sebagai Raja Latuhalat telah memenuhi persyaratansebagaimana diatur dalam peraturan perundangundangan yaitu PeraturanDaerah (PERDA) Kota Ambon Nomor 13 Tahun 2008 Tentang CaraPencalonan, Pemilihan, Pengangkatan Dan Pelantikan sertaPemberhentian

Kota Kefamenanu,KabupatenTimor Tengah Utara dengan maksud untuk ikut menghadiriacarapengambilan sumpahdan pelantikan pejabat struktural eselonI,IIl dan WN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Utara;Bahwa bersamaan dengan itu datang pula ke tempat tersebut,sekelompok orang yang mengatasnamakan Gerakan Rakyat PeduliDemokrasi dan Keadilan TTU (GARDA TTU) dengan menggunakan 1(satu) unit kendaraan truk yang kemudian parkir di pelatarandepangedung Bale Biinmafo untuk selanjutnya menyampaikan

Halaman 3 dari 17gedung bale Biinmafo melalui pintu. masuk bagian depan, laluterdakwa LODOFIKUS MARSELUS AFOAN, S.Sos dan PETRUSDAMIANUS AFAENFAH bersamasama meneriakkan katakataanjing, babi, Keluar keluar, tidak akanada mutasi, tidak ada yangmelantik, Bupati dan Wakil Bupati ilegal semuanya, ini pelantikanilegal, tidak akan ada pelantikan disini, gedung ini akan kami tutup,keluarkeluar.

Kota Kefamenanu, KabupatenTimor Tengah Utara dengan maksud untuk ikut menghadiri acarapengambilan sumpah dan pelantikan pejabat struktural eselon Ill, Illdan WV di lingkungan Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Utara;Putusan Nomor : 31/PID/2015/PT.KPG.

Halaman 8 dari 171(satu)batang kayu yang ada pada bagian atasnya terikat benderaBahwa dengan adanya perbuatan yang dilakukan oleh terdakwaLODOFIKUS MARSELUS AFOAN bersamasama dengan PETRUSDAMIANUS AFAENPAH, AGUSTINUS HALE, HENDRIKUS MAKUNdan MIKHAEL NAIF (yangpenuntutannya dilakukan secara terpisah)mengakibatkan rasa takut terhadap diri para Pegawai Negeri Sipilyang akan dilantik dandiambil sumpahnya dalam kegiatanpengambilan sumpah dan pelantikan pejabat struktural eselon Il, Illdan IV di Kabupaten

Halaman 13 dari 17yang dilaksanakan di gedung Balai Biinmafo Kelurahan BenpasiKecamatan Kota Kefamenanu, Kabupaten TTU dengan caramengeluarkan katakata yang tidak pantas diucapkan oleh seorangPegawai Negeri Sipil dengan berteriak yaitu mengatakan, Anjing,babi keluarkeluar, tidak akan ada mutasi, tidak ada yangmelantik, Bupati dan Wakil Bupati illegal semuanya, inipelantikan illegal, tidak akan ada pelantikan disini, gedung inikami tutup, keluarkeluar, dan setelah itu Terdakwa dengantemantemannya

Jika kewajibantersebut tidak dipenuhi, yang bersangkutan dijatuhi sanksi, sehingganorma a quo patutlah dimaknai sebagai formil dari pengangkatan PNSdengan harus melakukan pelantikan dan pengangkatan sumpahj/janjikepada Tuhan Yang Maha Esa, jika hal tersebut tidak dilakukan makaPNS yang akan diangkat tidak mempunyai kekuatan dan status hukumsebagai pejabat pengawas dan tidak merupakan bagian dariKeputusan a quoBahwa pada tanggal 26 Desember 2019 dalam upacara pengambilandan pelantikan sumpah/janji

Adapun Berita Acara Pengucapan Sumpah/JanjiJabatan Pelantikan Pejabat Eselon Illa dan Eselon lV.a diHalaman 21 dari 53 halaman. Putusan Nomor 32/G/2020/PTUN.

(Fotokopi dari fotokopi);Badan Pegawai Negara Tata Cara Pelantikan Dan PengambilanSumpah/Janji Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas,Jabatan Fungsional, dan Jabatan Pimpinan Tinggi.

JKT.disampaikan tentang adanya pelantikan sudah terpenuhi dengan hadirnyaPenggugat.

dapat dilakukan sepanjang Penggugat telah menerima dan telah pulahadir di dalam pelantikan tersebut tidak bertentangan dengan peraturanperundangundangan yang ada dan terhadap dalil gugatan diatas haruslahdinyatakan ditolak.

DALAM POKOK PERKARA :-----------------------------------------------------------

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian;----------------------------
2. Menyatakan batal Surat Kepala Desa Mlatiharjo Kecamatan Gajah Kabupaten Demak Nomor : 001/SP/V/2018 Perihal : Jawaban Permohonan Pelantikan tertanggal 19 Mei 2018;--------------------------------
3. Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Kepala Desa Mlatiharjo Kecamatan Gajah

Kabupaten Demak Nomor : 001/SP/V/2018 Perihal : Jawaban Permohonan Pelantikan tertanggal 19 Mei 2018;-------

Rachwini ;Petikan Putusan Bupati Sumenep Nomor : 821.2/31/444.031/2001, tanggal 5 April 2001 tentang Pengangkatan dalam Jabatan An.Moh.Amir ;Surat Pernyataan Pelantikan Nomor : 821.2/1717/444.031/2001, tanggal 6 April 2001 An. Moh.Amir ;Surat Pernyataan Menduduki Jabatan Nomor : 821.2/1926/444.031/2001, tanggal 6 April 2001 An. Moh.Amir ;Surat Penyataan Melaksanakan Tugas Nomor : 821.2/1822/444.031/2001, tanggal 6 April 2001 An.

Moh.Amir ;Petikan Putusan Bupati Sumenep Nomor : 821.2/31/444.031/2001, tanggal 5 April 2001 tentang Pengangkatan dalam Jabatan An.Moh.Zuhdi ;Surat Pernyataan Pelantikan Nomor : 821.2/1688/444.031/2001, tanggal 6 April 2001 An. Moh.Zuhdi ;Surat Pernyataan Menduduki Jabatan Nomor : 821.2/1897/444.031/2001, tanggal 6 April 2001 An. Moh.Zuhdi ;Surat Penyataan Melaksanakan Tugas Nomor : 821.2/1793/444.031/2001, tanggal 6 April 2001 An.

Moh.Zuhdi ;Petikan Putusan Bupati Sumenep Nomor : 821.2/31/444.031/2001, tanggal 5 April 2001 tentang Pengangkatan dalam Jabatan An.Drs.Ach.Buchari ;Surat Pernyataan Pelantikan Nomor : 821.2/1693/444.031/2001, tanggal 6 April 2001 An. Drs.Ach.Buchari ;Surat Pernyataan Menduduki Jabatan Nomor : 821.2/1902/444.031/2001, tanggal 6 April 2001 An.

t Pernyataan Pelantikan Nomor : 821.2/1733/444.031/2001, tanggal 6 April 2001 An. Supariyadi ;Surat Pernyataan Menduduki Jabatan Nomor : 821.2/1942/444.031/2001, tanggal 6 April 2001 An. Supariyadi ;Surat Penyataan Melaksanakan Tugas Nomor : 821.2/1838/444.031/2001, tanggal 6 April 2001 An.

Istiqomah ;Petikan Putusan Bupati Sumenep Nomor : 821.2/31/444.031/2001, tanggal 5 April 2001 tentang Pengangkatan dalam Jabatan An.Halima ;Surat Pernyataan Pelantikan Nomor : 821.2/1709/444.031/2001, tanggal 6 April 2001 An. Halima ;Surat Pernyataan Menduduki Jabatan Nomor : 821.2/1918/444.031/2001, tanggal 6 April 2001 An. Halima ;Surat Penyataan Melaksanakan Tugas Nomor : 821.2/1814/444.031/2001, tanggal 6 April 2001 An.

Moh.Zuhdi ;Petikan Putusan Bupati SumenepNomor : 821.2/31/444.031/2001, tanggal 5 April 2001 tentang Pengangkatan dalam JabatanAn.Drs.Ach.Buchari ;Surat Pernyataan Pelantikan Nomor : 821.2/1693/444.031/2001, tanggal 6 April2001 An. Drs.Ach.Buchari ;Surat Pernyataan Menduduki Jabatan Nomor : 821.2/1902/444.03 1/2001,tanggal 6 April 2001 An.

Musyaffak ;Petikan Putusan Bupati Sumenep Nomor821.2/31/444.031/2001, tanggal 5 April 2001 tentang Pengangkatan dalam Jabatan An.LiesMegawati ;Surat Pernyataan Pelantikan Nomor : 821.2/1681/444.031/2001, tanggal 6April 2001 An. Lies Megawati;Surat Pernyataan Menduduki Jabatan Nomor :821.2/1890/444.031/2001, tanggal 6 April 2001 An.

Rachwini ;Petikan Putusan Bupati Sumenep Nomor821.2/31/444.031/2001, tanggal 5 April 2001 tentang Pengangkatan dalam JabatanAn.Moh.Amir ;Surat Pernyataan Pelantikan Nomor : 821.2/1717/444.031/2001,tanggal 6 April 2001 An. Moh.Amir ;Surat Pernyataan Menduduki Jabatan Nomor :821.2/1926/444.031/2001, tanggal 6 April 2001 An.

t Pernyataan Pelantikan Nomor :821.2/1733/444.031/2001, tanggal 6 April 2001 An. Supariyadi ;Surat PernyataanMenduduki Jabatan Nomor : 821.2/1942/444.031/2001, tanggal 6 April 2001 An.Supariyadi ;Surat Penyataan Melaksanakan Tugas Nomor : 821.2/1838/444.031/2001,tanggal 6 April 2001 An. Supariyadi ;Petikan Putusan Bupati Sumenep Nomor :821.2/31/444.031/2001, tanggal 5 April 2001 tentang Pengangkatan dalam JabatanAn.Mugianingsih ;Surat Pernyataan Pelantikan Nomor : 821.2/1501/444.031/2001, t!

Mugianilgsih ;Petikan Putusan Bupati Sumenep Nomor821.2/31/444.031/2001, tanggal 5 April 2001 tentang Pengangkatan dalam JabatanAn.Istipomah ;Surat Pernyataan Pelantikan Nomor : 821.2/1673/444.031/2001,tanggal 6 April 2001 An. Istiqomah ;Surat Pernyataan Menduduki Jabatan Nomor :821.2/1882/444.031/2001, tanggal 6 April 2001 An.

ABDUL HALIM, KecamatanMajalengka, Kabupaten Majalengka dalam rangka pelantikan ketua PMIlMajalengka atas nama IWAN IRWANTO di tempat tersebut juga adaterdakwa 2. IWAN SULISTIAWAN Bin SUPRIYADI yang juga turutmenghadiri pelantikan ketua pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII)tersebut, selanjutnya terdakwa 1.

YOGI NANDANG RUHIYAT Bin YUSUPmasuk kedalam gedung dengan membawa tas kain warna hitam berisikansatu buah botol warna putih yang berisi bensin dan telah ditutup dengankain warna putih, pada saat acara pelantikan sedang berlangsung laluterdakwa 1.

ABDUL HALIM, Kecamatan Majalengka,Kabupaten Majalengka dalam rangka pelantikan ketua PMII Majalengka atasnama IWAN IRWANTO di tempat tersebut juga ada terdakwa 2.

FAUZI melakukan orasi yangintinya agar acara pelantikan Pengurus PMII Cabang Majalengkatersebut dibubarkan ; 2 220m none n nnn ne nnn nenaAtas keterangan saksi tersebut, para terdakwa tidak mengajukan keberatan;5. Saksi ANDI SUHANDI BIN JUMANTAe Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan karena adanyapengrusakan di luar dan di dalam gedung KNPI Majalengka JL.

tersebut, namun saat pelemparan tersebut terjadi, paraterdakwa berada di dalam gedung tempat acara tersebutberlanQSUng ; n+ onan nnn nnn nnn nnn nnn ne nnn nnn cnn ne nneeBahwa setelah peristiwa tersebut terjadi, suasana menjadi ricuh danterdakwa IWAN SULISTIAWAN mengambil micropon lalu berteriakagar pelantikan tidak dilanjutkan.