Menyatakan batal Berita Acara Rapat Pleno KPU Kabupaten Purwakartatentang Penutupan Pendaftaran Pencalonan Bupati dan Wakil BupatiPurwakarta Tahun 2018 Nomor 03/PL.03.2BA/3214/KPUKab/I/2018yang dibuat pada hari Kamis, tanggal 11, bulan Januari, tahun 2018;3.

Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Berita Acara Rapat Pleno KPUKabupaten Purwakarta tentang Penutupan Pendaftaran PencalonanBupati dan Wakil Bupati Purwakarta Tahun 2018 Nomor 03/PL.03.2BA/3214/KPUKab/l/2018 yang dibuat pada hari Kamis, tanggal 11,bulan Januari, tahun 2018;4. Memerintahkan Tergugat untuk menerbitkan Keputusan tentangPenetapan Para Penggugat sebagai Pasangan Calon Peserta PemilihanBupati dan Wakil Bupati;5.

Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukaneksepsi bahwa objek gugatan in casu Berita Acara Rapat Pleno TergugatNomor 03/PL/03/2BA/3214/KPUKab/I/2018 tertanggal 11 Januari 2018tentang Penutupan Pendaftaran Pencalonan Bupati dan Wakil BupatiPurwakarta Tahun 2018 bukan merupakan keputusan tata usaha negara(Beschikking);Menimbang, bahwa gugatan tersebut dinyatakan tidak diterima olehPengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dengan

Menyatakan batal Berita Acara Rapat Pleno KPU Kabupaten Purwakartatentang Penutupan Pendaftaran Pencalonan Bupati dan Wakil BupatiPurwakarta Tahun 2018 Nomor 03/PL.03.2BA/3214/KPUKab/I/2018yang dibuat pada hari Kamis tanggal 11 bulan Januari tahun 2018;3.

Pasal 153 dan Pasal 154 UndangUndang Nomor10 Tahun 2016, serta Pasal 1 angka 12 Peraturan Mahkamah AgungNomor 11 Tahun 2016, objek sengketa tata usaha negara pemilihantelah ditentukan secara khusus dan limitatif, yaitu Keputusan KPUProvinsi/KIP Aceh atau KPU Kabupaten/Kota atau KIP Kabupaten/Kotatentang Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Calon WakilGubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati atau Calon Walikota danCalon Wakil Walikota, sedangkan objek sengketa a quo adalah BeritaAcara Rapat Pleno

No.33 PK/KPUD/2008Bahwa Rapat Pleno dimaksud jelasjelas melanggar asas Pilkadasebagaimana dimaksud dalam ketentuan yang dibuat oleh termohon sendiridalam pasal 2 Peraturan KPUD Lampung Utara Nomor 20/SK.KPU.LU/VII/2008tanggal 24 Juli 2008 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan PemungutanSuara dan Perhitungan Suara Pemilihaan Umum Kepala Daerah dan WakilKepala Daerah di tempat Pemungutan Suara dan Berita Acara Pleno KPUDNomor 270/339/KPUD.KAB.LU/VIII/2008 tanggal 26 Agustus 2008 tentangPemberian tanda

Selanjutnya dalam ayat (3) dijelaskan bahwa apabila Ketuaberhalangan hadir, Rapat Pleno dipimpin oleh seorang anggota berdasarkanaklamasi.

No.33 PK/KPUD/2008penyimpangan yang terdapat dari tindakan KPUD Lampung Utara tersebut,tentulah tindakan tersebut tidak dapat dibenarkan dan dari segi hukum tidakbisa dipertanggungjawabkan dan dengan demikian Rapat Pleno KPUDLampung Utara berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Nomor 270/347/KPUKAB.LU/IX/2008 tanggal 6 September 2008 adalah cacat hukum atau tidaksah ;Bahwa dasar hukum penerbitan Berita Acara Pleno KPU KabupatenLampung Utara Nomor : 270/3846/KPU.KAB/LU/IX/2008 dan Berita AcaraPleno KPU

Dengan demikian dan oleh karenanva maka Rapat Pleno KPUDLampung Utara berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Nomor 270/347/KPUKAB.LU/IX/2008 tanggal 6 September 2008 adalah sah dan mengikat ;Hal. 35 dari 60 hal. Put.

Pemohon PeninjauanKembali dalam Suatu Rapat Pleno yang dihadiri olen seluruh anggotaPemohon Peninjauan Kembali.

1/PL.03.2Pu/3313/KPUKab/I/2018 dari KomisiPemilihan Umum Kabupaten Karanganyar tersebut tentang pelaksanaanpendaftaran dan ketentuan pendaftaran bagi Pasangan Calon PemilihanBupati dan Wakil Bupati Karanganyar Tahun 2018;Bahwa dalam suratnya tersebut diatas pendaftaran untuk Calon Bupati danWakil Bupati akan dimulai pada hari senin tanggal 8 Januari 2018 sampaihari rabu tanggal 10 Januari 2018;Bahwa kemudian pada tanggal 12 Pebruari 2018 Komisi Pemilihan UmumKabupaten Karanganyar melalui rapat pleno

Adapun pokok masalahpelaporan adalah pembagian sembako yang dilakukan oleh relawanLaskar Pelangi di Dusun Gemah, Desa Berjo Rt/Rw. 03/06, KecamatanNgargoyoso, Kabupaten Karanganyar kepada kaum lansia; Bahwa terhadap laporan yang sudah diregister, Pada Hari Jumat, 6 April2018 Pukul 17.00 WIB Panitia Pengawas Pemilihan (Panwas) KabupatenKaranganyar mengadakan rapat Pleno Kajian Awal Laporan di SekretariatPanwaslu Kab. Karanganyar JI. Kertapati No. 1 BadranAsri, Cangakan,Karanganyar.

Dalam Rapat Pleno memutuskan bahwa Laporan denganregister Nomor. 002/Pilbup/14.17/IV/2018, memenuhi unsur DugaanPelanggaran Tindak Pidana Pemilihan pasal 187 A jo Pasal 73 ayat (4) UUNo. 10 Tahun 2016; Bahwa setelah dilaksanakan Rapat Pleno oleh Panitia PengawasPemilinan (Panwas) Kabupaten Karanganyar kemudian Panitia PengawasPemilinan (Panwas) Kabupaten Karanganyar pada hari Sabtu, 7 April2018 menggelar rapat koordinasi gelar perkara bersama SentraPenegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu) Kabupaten

Adapun pokok masalahpelaporan adalah pembagian sembako yang dilakukan oleh relawanLaskar Pelangi di Dusun Gemah, Desa Berjo Rt/Rw. 03/06, KecamatanNgargoyoso, Kabupaten Karanganyar kepada kaum lansia; Bahwa terhadap laporan yang sudah diregister, Pada Hari Jumat 6 April2018 Pukul 17.00 WIB Panitia Pengawas Pemilihan (Panwas) KabupatenKaranganyar mengadakan rapat Pleno Kajian Awal Laporan di SekretariatHalaman 25 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 43/Pat.G/2018/PN.KrgPanwaslu Kab.

Dalam Rapat Pleno memutuskan bahwa Laporan denganregister Nomor 002/Pilbup/14.17/IV/2018, memenuhi unsur DugaanPelanggaran Tindak Pidana Pemilihan pasal 187 A jo Pasal 73 ayat (4) UUNo. 10 Tahun 2016;Bahwa setelah dilaksanakan Rapat Pleno oleh Panitia PengawasPemilinan (Panwas) Kabupaten Karanganyar, kemudian PanitiaPengawas Pemilihan (Panwas) Kabupaten Karanganyar pada hari Sabtu,7 April 2018 menggelar rapat koordinasi gelar perkara bersama SentraPenegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu) Kabupaten

Simaremare,MA, Drs.Kansi Saragih dan CarolinePintauli Purba melaksanakan rapat pleno untuk membahas penggunaan danatersebut dan dalam rapat pleno tersebut disepakati dan ditetapkan bahwa Danabantuan dari APBD kota Pematangsiantar tahun 2004 dipergunakan untuk:1. Tunjangan Kesejahteraan Anggota KPU, Sekretaris KPU dan KelancaranPelaksanaan Tugas2. Barang Cetakan dan Photo copy3.

Simaremare,MA, Drs.Kansi Saragih dan Caroline24Pintauli Purba melaksanakan rapat pleno untuk membahas penggunaan danatersebut dan dalam rapat pleno tersebut disepakati dan ditetapbkan bahwa Danabantuan dari APBD kota Pematangsiantar tahun 2004 dipergunakan untuk:1.

Poltak HSimaremare, MA), berdasarkan hasil Rapat Pleno dan sekaligus menjadidasar saksi untuk membagikan.5.

;Bahwa benar yang hadir dalam Rapat Pleno KPU adalah ; KomisionerKPU (Ketua, anggota), sekretaris, Kasubbag dan Bendahara, dengan hasilNotulen Rapat biasanya oleh Nersintauli Manik,SH ;8.

Menyatakan barang bukti berupa :1.10.11.12.13.14.Berita Acara Penggunaan Bantuan Dana dari APBD Kota PematangSiantar Tahun 2003 untuk KPU Kota Pematang Siantar.Daftar Hadir Rapat Pleno Anggota KPU Kota P.

(vide alat bukti T4):Bahwa dalam Rapat Pleno KPU tersebut, ada satu komisioner yangbernama Didik Ariyanto, SH.

lagi yang berkaitan dengan perkara a quo,sedangkan waktu untuk menyelenggarakan Rapat Pleno tersebut sangatmemungkinkan, yaitu masih ada waktu kurang lebih 22 (dua puluh dua) haridari Rapat Pleno KPU Kabupaten Grobogan tentang Calon Tetap AnggotaDPRD Kabupaten Grobogan pada Pemilu Tahun 2014;Bahwa hal tersebut membuktikan KPU Kabupaten Grobogan merupakanKPU yang tidak progresif dalam menyingkapi permasalahan hukum yangberkaitan dengan pencalonan anggota DPRD Kabupaten Grobogan;Bahwa dengan adanya

Pasal 30 tersebut membuktikan, bahwa segala keputusanKPU Kabupaten Grobogan dinyatakan sah dan berkekuatan hukum apabiladiambil melalui rapat pleno;Halaman 30 dari 36 halaman.

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan merupakankeputusan yang harus berdasarkan kepada Rapat Pleno;c. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan sejak tanggal 17 Juni2013 s/d 19 Agustus 2013 tidak atau belum pernah melakukanpembahasan dalam Rapat Pleno tentang pengunduran diri danpencabutan pengunduran diri Pemohon Kasasi/Penggugat sebagaiAnggota DPRD Kabupaten Grobogan;Halaman 34 dari 36 halaman. Putusan Nomor 16 K/TUN/2014d.

Berita Acara Rapat Pleno KPU Kabupaten Grobogan Nomor 01/BA/VIII/2013 tertanggal 1 Agustus 2013 merupakan hasil diskusi beberapaKomisioner KPU Kabupaten Grobogan pada tanggal 20 Agustus 2013,yang kemudian oleh oknumoknum Komisioner direkayasa dijadikanBerita Acara rapat Pleno tanggal 1 Agustus 2013, yang berakibat padapencoretan Pemohon Kasasi/Penggugat dari Daftar Calon TetapAnggota DPRD Kabupaten Grobogan pada Pemilu Tahun 2014;e.

Mengabulkan gugatan Penggugat I, Penggugat III, Penggugat VIII, Penggugat IX dan Penggugat X ;-----------------------------------------------------------------------------------------------------

I-KPU/VIII/2018, khusus Kabupaten Mamberamo Tengah untuk sepanjang atas nama WIN WILLIAMS WANIMBO, NEPSON KOGOYA, MEIR YIKWA, YOPI BERENDAM dan NIUS YIKWA ;--------------

OBJEK GUGATAN :22 222 nena nnn nnn necesBahwa yang menjadi Objek Sengketa dalam Gugatan ini adalah: Berita Acara Tim Seleksi Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum KotaJayapura, Kabupaten Jayapura, Memberamo Tengah, Memberamo Raya,Dogiyai dan Waropen Periode 20182023,Nomor 07/BA/TIMSEL IKPU/ VIII/2018 tanggal 27 Agustus 2018 tentang Pleno Penetapan Hasil tes Kesehatandan Wawancara, sepanjang Lampiran Berita Acara Nomor07/BA/TIMSEL IKPU/VIII/2018, knusus Kabupaten Mamberamo Tengah;B.

Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Berita Acara Tim Seleksi CalonAnggota Komisi Pemilihan Umum Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura,Memberamo Tengah, Memberamo Raya, Dogiyai dan Waropen Periode20182023, Nomor 07/BA/TIMSEL IKPU/VIII/2018 tanggal 27 Agustus2018 tentang Pleno Penetapan Hasil tes Kesehatan dan Wawancara,sepanjang Lampiran Berita Acara Nomor 07/BA/TIMSEL IKPU/VIII/2018,khusus Kabupaten Mamberamo Tengah)4.

DALAM EKSEPSI:0 nono econo ne nc en nn cnn nc ncnncn cnc nccncncncnsGugatan Keliru dan Kurang Pihak :0020 22000"Bahwa gugatan Para Penggugat mengenai Objek Gugatan terkait BeritaAcara Tim Seleksi Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Jayapura,Halaman 27 dari 80 Putusan No. 28/G/2018/PTUN.JPRKabupaten Jayapura, Memberamo Tengah, Memberamo Raya, Dogiyai danWaropen Periode 20182023, Nomor 07/BA/TIMSEL IKPU/VIII/2018 tanggal27 Agustus 2018 tentang Pleno Penetapan Hasil tes Kesehatan danWawancara,

Menyatakan SAH dan BERLAKU SECARA HUKUM terkait Berita AcaraTim Seleksi Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Jayapura,Kabupaten Jayapura, Memberamo Tengah, Memberamo Raya, DogiyalHalaman 35 dari 80 Putusan No. 28/G/2018/PTUN.JPRdan Waropen Periode 20182023, Nomor 07/BA/TIMSEL IKPU/VIII/2018tanggal 27 Agustus 2018 tentang Pleno Penetapan Hasil tes Kesehatandan Wawancara, sepanjang Lampiran Berita Acara Nomor07/BA/TIMSEL IKPU/VIII/2018, khusus Kabupaten Memberamo Tengah;4.

Menyatakan Sah dan Berlaku Berita Acara Tim Seleksi Calon AnggotaKomisi Pemilihan Umum Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura,Memberamo Tengah, Memberamo Raya, Dogiay, dan Waropen Periode20182023 Nomor 07/BA/TIMSEL IKPU/VIII/2018 Tanggal 27 AgustusHalaman 39 dari 80 Putusan No. 28/G/2018/PTUN.JPR2018 Tentang Pleno Penetapan Hasil Tes Kesehatan dan Wawancara,sepanjang Lampiran Berita Acara Nomor 07/BA/TIMSEL IKPU/VIII/2018Khusus Kabupaten Mamberamo Tengah; 4.

Menyatakan sah dan berkekuatan hukum Rapat Pleno Ill di BalroomHotel Indonesia Kempinski Jakarta Pusat tanggal 21 Agustus 2015,dengan perolehan suara dan jumlah peserta sebagai berikut:4.1. kertas suara seluruhnya berjumlah 800 surat suara,4.2 perolehan suara Johnson W.

Sutjipto sebanyak 386 suara,4.3 perolehan suara Carmelita Hartoto sebanyak 363 suara,4.4 suara tidak sah sebanyak 5 suara,4.5 sisa suara tidak terpakai sebanyak 46 suara,4.6 jumlah peserta Pleno Ill adalah sebanyak 754 peserta yang hadir;5.

Ill di BallroomHotel Indonesia Kempinski Jakarta Pusat tanggal 2021 Agustus 2015dengan peroleh suara dan jumlah peserta sebagai berikut: kertas suara seluruhnya berjumlah 800 surat suara, perolehan suara Johnson W.Sutjipto sebanyak 386 suara, perolehan suara Carmelita Hartato sebanyak 363 suara, guara tidak sah sebanyak 5 (lima) suara, sisa suara tidak terpakai sebanyak 46 suara, jumlah peserta Pleno Ill adalah sebanyak 754 peserta yang hadir;Menyatakan sah dan berkekuatan hukum surat keputusan

Jumlah peserta Pleno Ill adalah sebanyak 754 peserta yang hadir;5.

Menyatakan perbuatan Tergugat menghentikan Rapat Pleno Ill padaRUA INSA ke XVI tanpa didasari musyawarah antar pimpinan sidanglainnya, serta tidak melalui kesepakatan peserta RUA ke XVI kemudianmeninggalkan forum persidangan merupakan perbuatan melawanhukum;8. Menyatakan perbuatan Tergugat bersamasama Tergugat Ill yangmengatasnamakan Panitia Pemilinan Ketua Umum INSARUA XIV tidaksah dan merupakan perbuatan melawan hukum;9.

mendapatkan 997 (sembilan ratus sembilan puluh tujuh)suara.Selanjutnya, pada hari Selasa tanggal 22 April 2014 sekitar pukul03.00 Wib s/d pukul 05.00 Wib dilakukan perhitungan suara olehKomisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Lampung Barat yangdilanjutkan dengan rapat pleno sampai dengan pukul 07.00 Wib yangbertempat di Aula Pemda Kabupaten Lampung Barat.

Bin MAD YUZAR hanyamendapatkan 73 (tujuh puluh tiga) suara dan ternyata suaratersebut telah dicuri dan dimasukkan ke calon legislatif nomor urut 5(lima) atas nama KHAIRUL MUKHTAR, SE. dari Partai PAN dimanasuara yang diperoleh atas nama KHAIRUL MUKHTAR, SE. tersebutmenjadi 2066 (dua ribu enam puluh enam) suara berdasarkanhasil rapat pleno Komisi Pemilihan Umum (KPU) KabupatenLampung Barat namun setelah dilakukan pengecekan kembali padarapat pleno Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Lampungternyata

hanya mendapatkan 997 (sembilan ratus sembilan puluhtujuh) suara.Selanjutnya, pada hari Selasa tanggal 22 April 2014 sekitar pukul03.00 Wib s/d pukul 05.00 Wib dilakukan perhitungan suara olehKomisi Pemilihaan Umum (KPU) Kabupaten Lampung Barat yangdilanjutkan dengan rapat pleno sampai dengan pukul 07.00 Wib yangbertempat di Aula Pemda Kabupaten Lampung Barat.

Bin MAD YUZAR hanyamendapatkan 73 (tujuh puluh tiga) suara dan ternyata suaratersebut telah dicuri dan dimasukkan ke calon legislatif nomor urut 5(lima) atas nama KHAIRUL MUKHTAR, SE. dari Partai PAN dimanasuara yang diperoleh atas nama KHAIRUL MUKHTAR, SE. tersebutmenjadi 2066 (dua ribu enam puluh enam) suara berdasarkanhasil rapat pleno Komisi Pemilihan Umum (KPU) KabupatenLampung Barat namun setelah dilakukan pengecekan kembali padarapat pleno Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Lampung33ternyata

TPS V tidak ada suaraSehingga keseluruhan perolehan suara Calon anggota DPRDKabupaten/ Kota atas nama BERNHARD DAMANIK, SE 18 Suara.e Bahwa setelah Terdakwa menerima Dokumen Model C1, dankotak suara dari ke 5 (Lima) TPS tersebut, selanjutnya Terdakwabersama anggota PPS melakukan pleno Rekapitulasi perhitungansuara dari kelima TPS dimaksud, yang dilaksanakan pada hariKamis tanggal 10 April 2014 sekira pukul 15.00 Wib sampaidengan Hari Jumat tanggal 11 April 2014 sekira pukul 02.00 Wibdi Kantor PPS

Pemungutan Suara ke Dokumen ModelD1.e Bahwa pada saat dilakukan Rapat Pleno RekapitulasiPenghitungan Suara yang dilakukan di Kantor PPS tersebutperolehan suara untuk bakal calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota dari Partai Nasdem atas nama BERNHARD DAMANIK, SEadalah 18 Suara.e Bahwa kemudian, setelah selesai dilakukan Pleno RekapitulasiPerhitungan Suara di PPS Terdakwa dan Anggota PPS mengecekkembali, dimana untuk tugas Formulir / Dokumen D1 calonanggota DPR dikerjakan oleh SAUT SUNARDI LUBIS, untukmengecek

Pemungutan Suara ke Dokumen ModelD1.Bahwa pada saat dilakukan Rapat Pleno RekapitulasiPenghitungan Suara yang dilakukan di Kantor PPS tersebutperolehan suara untuk bakal calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota dari Partai Nasdem atas nama BERNHARD DAMANIK, SEadalah 18 Suara.Bahwa kemudian, setelah selesai dilakukan Pleno RekapitulasiPerhitungan Suara di PPS Terdakwa dan Anggota PPS mengecekkembali, dimana untuk tugas Formulir / Dokumen D1 calonanggota DPR dikerjakan oleh SAUT SUNARDI LUBIS, untukmengecek

Pemungutan Suara ke Dokumen ModelD1.Bahwa pada saat dilakukan Rapat Pleno RekapitulasiPenghitungan Suara yang dilakukan di Kantor PPS tersebutperolehan suara untuk bakal calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota dari Partai Nasdem atas nama BERNHARD DAMANIK, SEadalah 18 Suara.Putusan No. 01/Pid.S/2014/PN Sim.

dari hasil Pleno perhitungan perolehan suara yangdilakukan PPS pada hari Kamis tanggal 10 April 2014 di KantorKelurahan Panei Tongah kecamatan Panei KabupatanSimalungun jumlah perolehan suara yang diperoleh untuk calonLegislatif DPRD Kabupaten Simalungun atas nama BernhardDamanik, SE dari Partai Nasdem nomor urut 7 sesuai dengandokumen formulir C.1 dari semua TPS Kelurahan Panei Tongahtersebut adalah sebanyak 18 (delapan belas) suara ;Bahwa setelah selesai dilaksanakan Pleno pada hari Kamistanggal

Bahwa, TERGUGAT pada tanggal 8 Agustus 2015 dalam berita acara ModelBA.1 yaitu hasil penelitian jumlah minimal dukungan dan pesebaran perbaikanpasangan calon perseorangan dalam pemilihan bupati dan wakil bupati lomboktengah tahun 2015, yang diterima oleh PENGGUGAT pada tanggal 26Agustus 2015 bersamaan dengan Objek Gugatan yaitu Berita Acara Rapat Pleno Nomor: 47/BA/VIII/2015 Tentang Penetapan Pasangan Calon PesertaPemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Lombok Tengah Tahun 2015 ;7.

Bahwa, atas dasar laporan PENGGUGAT, ditangapi oleh Panitia PengawasPemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lombok Tengah dengandikeluarkanya Surat No. 68/Panwas Pilbub/LTH/IX/2015, Perihal : BalasanSurata Permohonan hasil pleno dan pemberitahuan tentang status laporan yantelah dipublikasikan, tanggal 10 September 2015 yang berkaitan dengan BeritaAcara Rapat Pleno Nomor : 07/BAPleno/ VIU/2015; oe10.Bahwa Pasal 1 angka (9) UNDANGUNDANG REPUBLIK INDONESIANOMOR 51 TAHUN 2009 TENTANG PERUBAHAN KEDUA

TATA USAHA NEGARA SURABAYA, makaPENGGUGAT mohon dapatnya PENGADILAN TINGGI TATA USAHANEGARA SURABAYA mewajibkan TERGUGAT untuk mencabutKEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOKTENGAH Berita Acara Rapat Pleno Nomor: 47/BA/VIII/2015 TentangPenetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil BupatiLombok Tengah Tahun 2015 (OBYEK GUGATAN, dalam hal ini) ; 13.

Bahwa oleh karena KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUMKABUPATEN LOMBOK TENGAH Berita Acara Rapat Pleno Nomor: 47/BA/VIU/2015 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Bupatidan Wakil Bupati Lombok Tengah Tahun 2015 (OBYEK GUGATAN, dalamhal ini) haruslah dicabut, maka PENGGUGAT mohon dapatnya PENGADILANTINGGI TATA USAHA NEGARA SURABAYA mewajibkan TERGUGATuntuk menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara baru yang isinya menerimaPENGGUGAT Drs. KURNIAWAN ARMIN. MM dan H.

Menyatakan batal atau tidak sah Berita Acara Rapat Pleno KOMISIPEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TENGAH Nomor: 47/BA/VIU/2015 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Bupatidan Wakil Bupati Lombok Tengah Tahun 2015; 3. Mewajibkan TERGUGAT untuk mencabut Berita Acara Rapat Pleno KOMISIPEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TENGAH Nomor: 47/BA/VIII/2015 Nomor: 47/BA/VIII/2015 Tentang Penetapan Pasangan Calon PesertaPemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Lombok Tengah Tahun2015; 4.

peringatantertulis pertama dan selanjutnya sekurangkurangnya 7 (tujuh) hari;(3) Apabila dalam waktu 15 (lima belas) hari setelah peringatan terakhir tidakdiperhatikan, maka yang bersangkutan dapat diberhentikan sementaraselama 3 (tiga) bulan;(4) Bilamana dalam jangka waktu pemberhentian sementara yangbersangkutan tidak melakukan klarifikasi dan kembali kepada Partai,maka status kenggotaannya gugur dengan sendirinya;(5) Surat Pemberhentian sebagai anggota diterbitkan oleh dan ataskeputusan Rapat Pleno

Nomor 189 K/Padt.SusPar.Pol/2017(6) Dalam hal seorang anggota yang menjabat suatu jabatan tertentu didalam Partai, maka keputusan pemberhentian sementara ataupemberhentian ditetapkan oleh Dewan Pengurus Partai yang setingkat diatasnya berdasarkan usulan Dewan Pengurus Partai dimana ia terdaftarsebagai anggota, setelah melakukan Rapat Pleno;(7) Anggota yang diberhentikan sementara atau diberhentikan dapatmembela diri dengan mengajukan permintaan peninjauan kembali ataskeputusan tersebut kepada forum

permusyawaratan tertinggi dilingkungannya dan/atau Dewan Pengurus Partai yang lebih tinggi.Selanjutnya Rapat Pleno Dewan Pengurus Partai dapat mengambilputusan atas permintaan itu;12.Bahwa oleh karena tindakan dan perbuatan Para Tergugat yangmenerbitkan objek sengketa, bertentangan dengan UndangUndang danAnggaran Dasar serta Anggaran Rumah Tangga Partai Kebangkitan Bangsamerupakan perbuatan melawan hukum dan oleh karenanya harus dibatalkandemi hukum;13.Bahwa keputusan pemberhentian Penggugat merupakan

Hal ini tidak pernahdilakukan oleh Para Tergugat, karena pemberhentian Penggugat padatanggal 21 Juli 2014 tidak diketahui oleh jajaran Pengurus DPC PKBLabuhanbatu Utara, kecuali hanya dibuat berdua oleh Para Tergugat (i.cKetua dan Sekretaris DPC PKB Kabupaten Labuhanbatu Utara);14.Bahwa Pengurus DPC PKB Kabupaten Labuhanbatu Utara tidak pernahmelakukan rapat pleno dan pengurus lain tidak pernah diajak rapat untukmembahas pemberhentian Penggugat pada tanggal 18 Juli 2014 sebagaidasar mengeluarkan

Keputusan (i.c .objek sengketa) Pemecatan Penggugat,terbukti Para Tergugat tidak membuat daftar hadir peserta pleno dan halhalyang berkembang dalam pleno tersebut;15.Bahwa Penggugat telah melakukan pengecekan terhadap jadwal danpeserta rapat Pleno yang memang tidak pernah ada diagendakan, sehinggaapabila memang pada akhirnya ada muncul absensi rapat Pleno jelas haltersebut palsu dan tidak sesuai dengan mekanisme AD/ART PartaiKebangkitan Bangsa;Halaman 5 dari 16 hal.

No.303 K/Pid/2011padahal dalam kenyataannya rapat pleno tersebut diatas tidak pernah diadakan;Bahwa sebagai bukti seolaholah telah diadakannyarapat pleno tersebut, kemudian Terdakwamemerintahkan kepada saksi SAJI SUMARTA untukmembuat Daftar Hadir Peserta Rapat Pleno DPC PKBKabupaten Tanggamus;Bahwa kemudian Terdakwa memerintahkan kepadapengurus harian DPC PKB lainnya, yaitu di antaranyaadalah : saksi WILDAN FIRDAUS, SE bin HASBUNAMUKHTAR, saksi SUDARNO, ST bin NGADENAN, saksiBUYUNG M.S.

dalamkenyataannya rapat pleno' tersebut tidak ~~ pernahdiadakan;Bahwa kemudian Terdakwa memerintahkan kepadapengurus harian DPC PKB lainnya, yaitu di antaranyaadalah : saksi WILDAN FIRDAUS, SE bin HASBUNAMUKHTAR, saksi SUDARNO, ST bin NGADENAN, saksiBUYUNG M.S.

Mastuah ;Asli 1 (satu) lembar Berita Acara Rapat Pleno KPUKabupaten Tanggamus Nomor270/172/BA/KPU.TGM/VII/2009 tertanggal 22 Juli 2009tentang klarifikasi KUP Kabupaten Tanggamus denganpengurus DPC PKB mengenai penggantian calon terpilihanggota DPRD Kabupaten Tanggamus;Hal. 17 dari 33 hal. Put.

Berita Acara yang padapokoknya isinya menerangkan mengenaipemberhentian keanggotaan partal AHMADJAINUDIN dari partai PKB adalah merupakansurat palsu karena menerangkan keadaan yangtidak benar (palsu) yaitu) : tidak pernah adaRapat Pleno yang bertempat di Sekretariat DPCPKB Kabupaten Tanggamus pada tanggal 10 Mei2009;.

No.303K/Pid/20113.apabila rapat pleno harus dihadiri hanya olehdewan tanfidz dan dewan syuro, maka quorumtelah terpenuhi, sementara di sisi lainapabila rapat pleno harus dihadiri oleh dewantanfidz dan dewan syuro maka quorum. tidakterpenuhi (vide putusan hal. 35), kamiberpendapat tidaklah perlu ditafsirkan apakahsurat/berita acara berikut Daftar Hadir Rapattersebut telah memenuhi quorum ~~ sehinggamemberikan pengaruh atau tidak, melainkancukup dengan adanya fakta yang takterbantahkan bahwa benar

Hal ini diaturdalam Angaran Rumah Tangga (ART) Partai NasDem Pasal 10 Ayat (2)ART Partai NasDem yang berbunyi Pembelaan diri atas sanksipemberhentian sementara dan atau selamanya sebagai pimpinan danatau anggota yang dilakukan oleh Dewan Pimpinan Pusat Partai dapatdiajukan kepada Rapat Pleno Dewan Pimpinan Pusat Partai.

Sampaidengan proses pemeriksaan perkara a quo di Pengadilan NegeriSemarang, Penggugat sama sekali tidak pernah mengajukanmekanisme pembelaan diri/keberatan di Internal Partai NasDem kepadaRapat Pleno Dewan Pimpinan Pusat Partai NasDem;Bahwa kemudian, apabila proses Mekanisme Pembelaan Diri dalamRapat Pleno Dewan Pimpinan Pusat Partai NasDem telah dilakukan danPenggugat masih berkeberatan maka selanjutnya diselesaikan melaluimekanisme Mahkamah Partai sebagaimana diatur dalam Pasal 25 ayat(1), Ayat

Bahwa karena Penggugat belum pernah melakukan upayaupaya baikdalam bentuk Mekanisme Pembelaan Diri kepada Rapat Pleno DewanHal. 14 dari 29 hal. Put.

;Bahwa Rapat Pleno DPP Partai NasDem dengan acara KkKlarifikasiatas permohonan PAW Pemohon Kasasi telah melibatkan unsurMahkamah Partai yang mana seharusnya Mahkamah Partai adalahBadan yang berdiri sendiri (independen) dan terpisah dari Rapat Plenodalam menyelesaikan perselisinan Partai Politik;Bahwa Pemohon Kasasi hadir dalam undangan Rapat Pleno DPP PartaiNasDem pada tanggal 13 April 2016, namun faktanya yang terjadi dalamRapat tersebut bukannya klarifikasi namun oleh pimpinan Rapat PlenoPemohon

Bahwa Mahkamah Partai fungsinya adalah Badan yang berdirisendiri atau independen yang bertugas menyelesaikan segalakonflik dan mengkoreksi segala putusan yang berkaitan denganRapat Pleno pemecatan Anggota Partai;f. Bahwa proses penyelesaian perselisihan pada Mahkamah Partaiyang dilakukan oleh Anggota Partai terhadap putusan PAW yangdiambil oleh Rapat Pleno tidak boleh diproses sebelummempunyai kekuatan hukum tetap;g.

pergantian Ketua dan di jawaboleh Terdakwa kamu yang bilang tidak ada yang sanggup menjadiKetua PPK dan di jawab oleh saudari Dewi Jayanti, S.lp. ya sudahkalian rapat pleno pergantian ketua kalau kalian tidak setuju saksisebagai ketua , lalu saksi jawab bukan tidak ada yang menyanggupipada saat kita kumpul itu tetapi kita belum bisa memutuskan karena tidakada Ibu Jumbuana ;Bahwa terjadi perkelahian antara Terdakwa dengan saudari DewiJayanti, S.lp. pada saat saudari Dewi Jayanti,S.lp mau memukul

bermula ada kegiatan sosialisasipemilinan calon Kepala Daerah Kabupaten Sumbawa Barat ; Bahwa selesai kegiatan sosialisasi tersebut Terdakwa mendatangisaudari Dewi Jayanti, S.lp, lalu terjadi cekcok antara Terdakwa dengansaudari Dewi Jayanti, S.lp masalah foto ; Bahwa yang diperdebatkan pada saat itu adalah masalah Terdakwabilang sama saudari Dewi Jayanti, S.lp masalah pergantian ketua PPK,kemudian saudari Dewi Jayanti, S.lp. menjawab kalau kalian tidaksetuju Saksi sebagai ketua PPK kalian rapat pleno

pergantian Ketua dandi jawab oleh Terdakwa kamu yang bilang tidak ada yang sanggupmenjadi Ketua PPK dan di jawan oleh saudari Dewi Jayanti, S.lp. yasudah kalian rapat pleno pergantian ketua kalau kalian tidak setuju saksiHalaman 7 dari 24 Putusan Nomor 52/Pid.B/2021/PN Sbwsebagai ketua , lalu saudari Dita Dwi Endahswari jawab bukan tidakada yang menyanggupi pada saat kita kumpul itu tetapi kita belum bisamemutuskan karena tidak ada Ibu Jumbuana ; Bahwa terjadi perkelahian dan saling tunjuk antara

bermula ada kegiatan sosialisasipemilinan calon Kepala Daerah Kabupaten Sumbawa Barat ;Bahwa selesai kegiatan sosialisasi tersebut Terdakwa mendatangisaudari Dewi Jayanti, S.lp, lalu terjadi cekcok antara Terdakwa dengansaudari Dewi Jayanti, S.lp masalah foto ;Bahwa yang diperdebatkan pada saat itu adalah masalah Terdakwabilang sama saudari Dewi Jayanti, S.lp masalah pergantian ketua PPK,kemudian saudari Dewi Jayanti, S.lp. menjawab kalau kalian tidaksetuju Saksi sebagai ketua PPK kalian rapat pleno

pergantian Ketua dandi jawab oleh Terdakwa kamu yang bilang tidak ada yang sanggupmenjadi Ketua PPK dan di jawan oleh saudari Dewi Jayanti, S.lp. yasudah kalian rapat pleno pergantian ketua kalau kalian tidak setuju saksisebagai ketua , lalu di jawab oleh saudari Dita Dwi Endahswari bukantidak ada yang menyanggupi pada saat kita kumpul itu tetapi kita belumbisa memutuskan karena tidak ada Ibu Jumbuana ;Bahwa Terdakwa dan saudari Dewi Jayanti, S.ip Sama sama salingpukul;Bahwa Terdakwa dan saudari

DAFTAR HADIR RAPAT PLENO DPC PKB LEBAK, tanggal 20 April2011 (bukti P.7);6.5.

BERITA ACARA RAPAT PLENO, Nomor : 11/DPC03/A.1/1V/2011tanggal 20 April 2011 (bukti P.8);7 Bahwa Surat Peringatan I sampai III (bukti P.4, P.5 dan P.6) tersebut tidakpernah disampaikan oleh Tergugat I kepada Penggugat, dan Penggugattidak pernah menerima atau mengetahui adanya surat peringatan tersebut;8 Bahwa ternyata DAFTAR HADIR RAPAT PLENO tertanggal 20 April2011 (bukti P.7) tersebut bukanlah Daftar Hadir Rapat PlenoPemberhentian Penggugat dari Partai Kebangkitan Bangsa, dan BERITAACARA RAPAT PLENO

pada tanggal 20 April 2011 sebagaimana Berita AcaraRapat Pleno Nomor 11/DPC03/A.1/IV/2011 untuk mengambil keputusan jenishukuman yang pantas diberikan kepada Penggugat sebagai anggota PKB dankeputusan rapat pleno secara bulat (tanpa dissenting opinion) telah memutuskanserta menyetujui pencopotan Penggugat dari keanggotaan PKB;4 Bahwa karena Penggugat sebagai anggota DPRD Propinsi Banten yang mewakiliPKB, maka Para Tergugat mengajukan permohonan persetujuan pergantian antarwaktu (PAW) tersebut kepada

Mengenai Gugatan Kabur.1Bahwa gugatan Penggugat adalah jelas dan tentang benderang yaitu mengenaiterbitnya Surat Keputusan Nomor 065/DPW03JA.1/IV/2011 tertanggal 25April 2011 tentang Penetapan Pemberhentian Penggugat dari PartaiKebangkitan Bangsa, dimana Surat Keputusan tersebut diterbitkan atas dasarsurat permohonan dari Tergugat I yang dilampiri buktibukti Surat PeringatanI, II dan II, Daftar Hadir Rapat Pleno dan Berita Acara Rapat Pleno, yangsemuanya adalah fiktif;Bahwa Tergugat I dan Tergugat

Bahwa akan tetapi Rapat Plenotersebut tidak pernah dilaksanakan, dan Daftar Hadir Rapat Pleno tertanggal 20April 2011 tersebut bukanlah Daftar Hadir Rapat Pleno akan tetapi Daftar HadirRapat lain;Bahwa pada umumnya dalildalil jawaban para Tergugat menyimpang dari pokokperkara.

Dalam pelaksanaan pleno penghitungan suara untuk 12(dua belas) kecamatan tersebut banyak terjadi interupsi dari saksiparpol terkait adanya perbedaan jumlah suara untuk partai tertentu dancaleg tertentu sehingga terdakwa meminta mengsingkronkan datayang dimiliki saksi parpol berdasarkan formulir DA 1 dari tingkatkecamatan (PPK) dengan data yang dimiliki atau dipegang olehPanwaslu Kota Batam, setelah semua saksisaksi sepakat denganhasil pleno yang ditetapkan selanjutnya terdakwa menayakan kepadapara

tanpamengindahkan intrupsi.Bahwa Pada saat rapat pleno tanggal 28 April 2014 sekira pukul10.00 Wib tersebut terdakwa selaku Ketua KPU Kota Batam tidak adadilakukan rekapitulasi penghitungan suara Pemilu Legislatif melainkanHal. 9 dari 42 hal.

KPU Kota Batam tanggal 28April 2014 yang sesuai aslinya yang berisi :e 1 (satu) rangkap copy formulir model DB1 DPR hasil plenoKPU Kota Batam tanggal 28 April 2014 yang sesuai aslinya;e 1 (satu) lembar copy formulir model DB1 DPD hasil pleno KPUKota Batam tanggal 28 April 2014 yang sesuai aslinya;Hal. 27 dari 42 hal.

No. 154/PID.SUS/2014/PTRe 1 (satu) rangkap copy formulir model DB1 DPRD Propinsi hasilpleno KPU Kota Batam tanggal 28 April 2014 yang sesuaiaslinya;e 1 (satu) rangkap copy formulir model DB1 DPRD Kabupaten/Kota hasil pleno KPU Kota Batam tanggal 28 April 2014 yangsesuai aslinya.Tetap terlampir dalam berkas perkara;. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000, (lima ribu rupiah)..

KPU KotaBatam tanggal 28 April 2014 yang sesuai aslinya yang berisi :e 1 (satu) rangkap copy formulir model DB1 DPR hasilpleno KPU Kota Batam tanggal 28 April 2014 yang sesuaiaslinya;e 1 (satu) lembar copy formulir model DB1 DPD hasil plenoKPU Kota Batam tanggal 28 April 2014 yang sesuaiaslinya;e 1 (satu) rangkap copy formulir model DB1 DPRD Propinsihasil pleno KPU Kota Batam tanggal 28 April 2014 yangsesuai aslinya;e 1 (satu) rangkap copy formulir model DB1 DPRDKabupaten/Kota hasil pleno KPU Kota

Atasrekapitulasi di TPS Kelurahan Cilangkap Kecamatan Tapos KotaDepok setalah saksi dipanggil oleh pihak kepolisian ;Bahwa saksi pernah hadir dalam rapat Pleno yang dilaksanakan padahari Jumat tanggal 18 April 2014 sekira pukul 18.00 wib di KantorSekertariat PPS Cilangkap Kel. Cilangkap Kecamatan Tapos KotaDepok;Bahwa sidang Pleno tersebut dihadiri olen Ketua PPS beserta duaorang anggotanya, sekertaris PPS dan saksisaksi Partai Politik;Bahwa pada sidang Pleno tersebut Terdakwa Drs.

Atmayasa besertaanggotanya yang melakukan rekapitulisasi (penghitungan jumlahsuara);Bahwa pada saat sidang Pleno tersebut saksi sempat melakukanpengecekan data perolehan suara pada model C1 dari 20 TPS dengandata perolehan suara yang ada Model D1, dan saksi pada itu sempatprotes karena ketidak cocokan tersebut ;Bahwa pada akhir sidang pleno, saksi dan saksisaksi Partai Politiklain menyetujui dan tidak keberatan atashasil dari sidang Plenotersebut dan menandatangani hasil sidang pleno tersebut;keterangan

Sukmara perannya mengontrol pelaksanan rapat pleno dankadang kadang keluar dari ruangan rapat pleno;e Bahwa yang terdakwa bacakan di Model C1 sesuai namun setelah diprint out masuk ke Model D1 berbeda karena ada permintaan darisaksi partai PDIP yang sdr. Agustian als. lan untuk merubah hasilsuara tersebut;e Bahwa sdr.

karena adanya kelebihan/perbedaan suara tersebut dan mengancam tidak akan menandatangiberita acara model D1 setelah sidang pleno;Bahwa dengan adanya keberatan tersebut, saksi Drs.

Atmayasamengatakan bahwa ini akan saya sesuaikan lagi;Bahwa benar setelah sidang Pleno selesai, Terdakwa bersama saksiDrs.

TPS V tidak ada suaraSehingga keseluruhan perolehan suara Calon anggota DPRD Kabupaten/Kota atas nama BERNHARD DAMANIK, SE 18 Suara.Bahwa setelah Terdakwa menerima Dokumen Model C1, dan kotaksuara dari ke 5 (Lima) TPS tersebut, selanjutnya Terdakwa bersamaanggota PPS melakukan pleno Rekapitulasi perhitungan suara darikelima TPS dimaksud, yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal10 April 2014 sekira pukul 15.00 Wib sampai dengan Hari Jumattanggal 11 April 2014 sekira pukul 02.00 Wib di Kantor PPS/

KantorKelurahan Panei Tongah.Putusan Nomor : 345/PID/2014/PT.MDNHalaman 6 dari 34Bahwa pada saat dilakukan pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara,masingmasing Ketua KPPS membacakan hasil Perhitungan Suaramasingmasing bakal calon Anggota Legislatif yang telah dituangkandalam Dokumen Model C1, dimana saat itu Terdakwa selaku PPSmembagi tugas dimana tugas Terdakwa merapikan dan menyusunFormulir untuk Perhitungan dan Rekapitulasi Suara, tugas ASRULNASIB sebagai Penulis Hasil Rekapitulasi dari 5 (Lima

) TPS, tugasSAUT SUNARDI LUBIS mencatat hasil perolehan PemungutanSuara ke Dokumen Model D1.Bahwa pada saat dilakukan Rapat Pleno Rekapitulasi PenghitunganSuara yang dilakukan di Kantor PPS tersebut perolehan suara untukbakal calon Anggota DPRD Kabupaten/ Kota dari Partai Nasdematas nama BERNHARD DAMANIK, SE adalah 18 Suara.Bahwa kemudian, setelah selesai dilakukan Pleno RekapitulasiPerhitungan Suara di PPS Terdakwa dan Anggota PPS mengecekkembali, dimana untuk tugas Formulir / Dokumen D1 calon anggotaDPR

PemungutanSuara ke Dokumen Model D1.Bahwa pada saat dilakukan Rapat Pleno Rekapitulasi PenghitunganSuara yang dilakukan di Kantor PPS tersebut perolehan suara untukPutusan Nomor : 345/PID/2014/PT.MDNHalaman 13 dari 34bakal calon Anggota DPRD Kabupaten/ Kota dari Partai Nasdematas nama BERNHARD DAMANIK, SE adalah 18 Suara.Bahwa kemudian, setelah selesai dilakukan Pleno RekapitulasiPerhitungan Suara di PPS Terdakwa dan Anggota PPS mengecekkembali, dimana untuk tugas Formulir / Dokumen D1 calon anggotaDPR

Perolehan SuaraPemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin Barat Tahun2010 di Tingkat Kabupaten, yang selanjutnya ditetapkan denganKeputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotawaringin BaratNomor : 62/KptsKPU020.435792/2010 tanggal 12 Juni 2010 tentangPenetapan Hasil Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati dan WakilBupati Dalam Pemilihnan Umum Bupati dan Wakil Bupati KotawaringinBarat Tahun 2010 ; Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 12 Juni 2010, KPU KabupatenKotawaringin Barat melaksanakan Rapat Pleno

KetuaBahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotawaringin Barat telahmenyampaikan Surat Nomor : 486/KPUKab020.435792/X1/2010tanggal 1 Desember 2010 perihal : Mohon Perlindungan Hukum kepadaKetua Mahkamah Agung RI dan Surat Nomor : 487/KPUKab020.435792/X1/2010 perihal Mohon Perlindungan Hukum tanggal 1Desember 2010 kepada Ketua Komisi Yudisial RI ; Bahwa Komisi Pemilihnan Umum Kabupaten Kotawaringin Barat,mengadakan rapat pleno pada hari Kamis tanggal 2 Desember 2010yang dituangkan dalam Barita Acara

Bahwa Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah,mengadakan Rapat Pleno Penetapan Pasangan Calon Terpilih yangtertuang dalam Berita Acara Nomor : 19/BA/KPUProv020/IV/2011tanggal 23 Maret 2011 yang selanjutnya ditetapkan dalam KeputusanKomisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah Nomor : 20/KptsProv/IV/2011 tanggal 8 April 2011 tentang Penetapan Pasangan CalonDr. H.

Ujang Iskandar, ST.M.Si dan Bambang Purwanto, S.ST sebagaiBupati dan Wakil Bupati Terpilin dalam Pemilu Kepala Daerah dan WakilKepala Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat :Bahwa Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengahmengadakan Rapat Pleno pada hari Kamis tanggal 12 Mei 2011 danmengeluarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi KalimantanTengah Nomor : 21/Kpts Prov020/2011 tanggal 12 Mei 2011 tentangPerpanjangan Pemberhentian Sementara Anggota Komisi PemilihanUmumKabupaten Kotawaringin

Bahwa Komisi PemilihanUmum Provinsi Kalimantan Tengahmengadakan Rapat Pleno pada hari Rabu tanggal 1 Juni 2011 danmengeluarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi KalimantanTengah Nomor : 22/Kpts Prov020/2011 tanggal 1 Juni 2011 tentangPemberhentian Tetap Anggota Komisi Pemilihan Umum KabupatenKotawaringin Barat. Vil. Keputusan Tergugat Berdasar Kepada Proses Yang BertentanganDengan Peraturan dan PerundangUndangan Sehingga Merugikan ParaPenggugat.1.

Cilangkap Kecamatan Tapos KotaDepok;Bahwa sidang Pleno tersebut dihadiri olen Ketua PPS beserta duaorang anggotanya, sekertaris PPS dan saksisaksi Partai Politik;Bahwa dalam sidang pleno tersebut yang hanya diperkenankan masukdalam ruangan adalah Ketua PPS beserta dua orang anggotanya,sekertaris PPS dan saksisaksi Partai Politik, sedangkan yang laintidak diperkenankan masuk;Bahwa pada sidang Pleno tersebut Terdakwa Drs.

Atmayasa besertaanggotanya yang melakukan rekapitulisasi (penghitungan jumlahsuara);Bahwa pada saat sidang Pleno tersebut saksi sempat melakukanpengecekan data perolehan suara pada model C1 dari 20 TPS dengandata perolehan suara yang ada Model D1, dan saksi pada itu sempatprotes karena ketidak cocokan tersebut ;Bahwa setelah terjadi keributan karena ada masalah ketidak cocokanjumlah suara, lalu sidang Pleno diberhentikan sebentar, setelah dibukakembali, sidang dilaksanakan secara tertutup;Bahwa pada

akhir sidang pleno, saksi dan saksisaksi Partai Politiklain menyetujui dan tidak keberatan atas hasil dari sidang Plenotersebut dan menandatangani hasil sidang pleno tersebut;keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan menyatakantidak keberatan ;Saksi 1V AHMAD ARIF SE.

rekapitulasipenghitungan hasil perolehan suara partai dan calon anggota legislatif,yang disaksikan oleh para saksi partai peserta pemilu;e Bahwa jadwalnya tahapan dimulai tanggal 10 April 2014 namun karenasampai tanggal 10 April 2014 ada TPS yang belum menyerahkan BeritaAcara dan pengembalian kotak suara maka rapat pleno rekapitulasiperolehan suara dimulai tanggal 11 April 2014 sampai dengan tanggal 18April 2014, yang melaksanakan rapat pleno adalah terdakwa sebagaiHalaman 3/dari6 6Perkara Nomor

Sukmara perannya mengontrol pelaksanan rapat pleno dan kadang kadang keluar dari ruangan rapat pleno;Bahwa yang terdakwa bacakan di Model C1 sesuai namun setelah di printout masuk ke Model D1 berbeda karena ada permintaan dari saksi partaiPDIP yang sdr. Agustian als. lan untuk merubah hasil suara tersebut;Bahwa sdr.