No. 103 K/Pid/2010menyuruh mempergunakannya oleh orang lain, seolaholah surat itu asli dantidak dipalsukan yang dapat menimbulkan suatu kerugian, perbuatan tersebutdilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :Bahwa mulanya pada hari Senin tanggal 11 Mei 2009, anggota KIPKota Sabang mengadakan Rapat Pleno tentang evaluasi DPT Kota Sabangdalam rangka menyambut PILPRES 2009, namun kemudian rapat tersebutberubah menjadi Rapat Pleno tentang pergantian Ketua KIP Kota Sabanguntuk menggantikan saksi

MM. yang saat itu masih menjabatKetua KIP Kota Sabang;Bahwa setelah Rapat Pleno selesai, sekretaris KIP Kota Sabang yaitusaksi Drs. MARHABAN membuatkan Berita Acara tentang hasil rapat tersebutyaitu Berita Acara Nomor : 270/341/V/2009, tanggal 11 Mei 2009 tentangPenggantian Ketua Komisi Independen Pemilihan Kota Sabang dari saksiAbd. Hamid, SE. MM. kepada saksi Seniwati, SH. yang selanjutnya BeritaAcara tersebut ditandatangani oleh anggota KIP Kota Sabang yaitu Terdakwa,saksi Seniwati, SH.

No. 103 K/Pid/2010Bahwa mulanya pada hari Senin tanggal 11 Mei 2009, anggota KIPKota Sabang mengadakan Rapat Pleno tentang evaluasi DPT Kota Sabangdalam rangka menyambut PILPRES 2009, namun kemudian rapat tersebutberubah menjadi Rapat Pleno tentang pergantian Ketua KIP Kota Sabanguntuk menggantikan saksi Abd. Hamid, SE. MM. yang saat itu masih menjabatKetua KIP Kota Sabang;Bahwa setelah Rapat Pleno selesai, sekretaris KIP Kota Sabang yaitusaksi Drs.

LAB : 2875/DTF/VIV2009 tanggal 23 Juli 2009, sertaketerangan tTerdakwa sendiri yang di dalam persidanganmembenarkan dirinya memalsukan tanda tangan yang terdapat dalamberita acara hasil rapat pleno KIP No. 270/34,1/2009 tanggal 11 Mei2009 dengan cara meniru tanda tangan saksi korban ABD. HAMID,SE., MM. yang dibubuhkan pada nama saksi ABD.

., MM.yang ada tertera dalam hasil rapat pleno tersebut maka buktibuktitersebut menyimpulkan fakta yuridis, bahwa sesungguhnya Terdakwabenar telah secara aktif melakukan perbuatan memalsukan surat yaituberita acara hasil rapat pleno KIP, yang meskipun isi berita acara itusecara materiil (Substansi) benar menyatakan tentang adanya rapatpleno dan hasil rapat pleno tersebut namun secara formil jelas palsukarena tanda tangan saksi ABD.

YETTY OKTARINA, SP.M.Si kembali melaksanakan Rapat Pleno Keduabertempat dikantor KPU kota Palembang, dikuatkan dengan adanya BeritaAcara Rapat Pleno Nomor : 123 / pk.01 BA/ 1671 / KPUKot/IV/2019, tanggal21 April 2019, yang ditandatangani oleh Para Terdakwa, menyepakati secaramusyawarah dan mufakat halhal sebagai berikut :a.

YETTYOKTARINA, SP.M.Si kembali mengadakanRapat Pleno bertempat dikantor KPUkota Palembang, dikuatkan dengan adanya Berita Acara Rapat Pleno Nomor :132 / pk.01 BA / 1671 / KPUKot/IV/2019, tanggal 25 April 2019, yangditandatangani oleh Para Terdakwa, menyepakati secara musyawarah danmufakat halhal sebagai berikut :a.

YETTY OKTARINA, SP.M.Si kemballimelaksanakan Rapat Pleno Kedua bertempat dikantor KPU kota Palembang,dikuatkan dengan adanya Berita Acara Rapat Pleno Nomor : 123 / pk.01 BA/1671 / KPUKot/IV/2019, tanggal 21 April 2019, yang ditandatangani oleh ParaTerdakwa, menyepakati secara musyawarah dan mufakat halhal sebagaiberikut :a.

Asli Berita Acara Rpat pleno nomor : 124 / pk.01 BA/ 1671 / KPUKot/IV/2019,tanggal 21 April 2019.Asli risalah rapat pleno tentang tindak lanjut usulan pelaksanaanpemungutan suara lanjutan, hari minggu tanggal 21 April 2019, pukul16.30 WIB diruang rapat KPU Kota Palembang, yang ditanda tanganioleh pimpinan rapat an. H. EFTIYANI, S.H. dan perisalah rapat an.

TPS V tidak ada suaraSehingga keseluruhan perolehan suara Calon anggota DPRDKabupaten/ Kota atas nama BERNHARD DAMANIK, SE 18 Suara.e Bahwa setelah Terdakwa menerima Dokumen Model C1, dankotak suara dari ke 5 (Lima) TPS tersebut, selanjutnya Terdakwabersama anggota PPS melakukan pleno Rekapitulasi perhitungansuara dari kelima TPS dimaksud, yang dilaksanakan pada hariKamis tanggal 10 April 2014 sekira pukul 15.00 Wib sampaidengan Hari Jumat tanggal 11 April 2014 sekira pukul 02.00 Wibdi Kantor PPS

Pemungutan Suara ke Dokumen ModelD1.e Bahwa pada saat dilakukan Rapat Pleno RekapitulasiPenghitungan Suara yang dilakukan di Kantor PPS tersebutperolehan suara untuk bakal calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota dari Partai Nasdem atas nama BERNHARD DAMANIK, SEadalah 18 Suara.e Bahwa kemudian, setelah selesai dilakukan Pleno RekapitulasiPerhitungan Suara di PPS Terdakwa dan Anggota PPS mengecekkembali, dimana untuk tugas Formulir / Dokumen D1 calonanggota DPR dikerjakan oleh SAUT SUNARDI LUBIS, untukmengecek

Pemungutan Suara ke Dokumen ModelD1.Bahwa pada saat dilakukan Rapat Pleno RekapitulasiPenghitungan Suara yang dilakukan di Kantor PPS tersebutperolehan suara untuk bakal calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota dari Partai Nasdem atas nama BERNHARD DAMANIK, SEadalah 18 Suara.Bahwa kemudian, setelah selesai dilakukan Pleno RekapitulasiPerhitungan Suara di PPS Terdakwa dan Anggota PPS mengecekkembali, dimana untuk tugas Formulir / Dokumen D1 calonanggota DPR dikerjakan oleh SAUT SUNARDI LUBIS, untukmengecek

Pemungutan Suara ke Dokumen ModelD1.Bahwa pada saat dilakukan Rapat Pleno RekapitulasiPenghitungan Suara yang dilakukan di Kantor PPS tersebutperolehan suara untuk bakal calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota dari Partai Nasdem atas nama BERNHARD DAMANIK, SEadalah 18 Suara.Putusan No. 01/Pid.S/2014/PN Sim.

dari hasil Pleno perhitungan perolehan suara yangdilakukan PPS pada hari Kamis tanggal 10 April 2014 di KantorKelurahan Panei Tongah kecamatan Panei KabupatanSimalungun jumlah perolehan suara yang diperoleh untuk calonLegislatif DPRD Kabupaten Simalungun atas nama BernhardDamanik, SE dari Partai Nasdem nomor urut 7 sesuai dengandokumen formulir C.1 dari semua TPS Kelurahan Panei Tongahtersebut adalah sebanyak 18 (delapan belas) suara ;Bahwa setelah selesai dilaksanakan Pleno pada hari Kamistanggal

mendapatkan 997 (sembilan ratus sembilan puluh tujuh)suara.Selanjutnya, pada hari Selasa tanggal 22 April 2014 sekitar pukul03.00 Wib s/d pukul 05.00 Wib dilakukan perhitungan suara olehKomisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Lampung Barat yangdilanjutkan dengan rapat pleno sampai dengan pukul 07.00 Wib yangbertempat di Aula Pemda Kabupaten Lampung Barat.

Bin MAD YUZAR hanyamendapatkan 73 (tujuh puluh tiga) suara dan ternyata suaratersebut telah dicuri dan dimasukkan ke calon legislatif nomor urut 5(lima) atas nama KHAIRUL MUKHTAR, SE. dari Partai PAN dimanasuara yang diperoleh atas nama KHAIRUL MUKHTAR, SE. tersebutmenjadi 2066 (dua ribu enam puluh enam) suara berdasarkanhasil rapat pleno Komisi Pemilihan Umum (KPU) KabupatenLampung Barat namun setelah dilakukan pengecekan kembali padarapat pleno Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Lampungternyata

hanya mendapatkan 997 (sembilan ratus sembilan puluhtujuh) suara.Selanjutnya, pada hari Selasa tanggal 22 April 2014 sekitar pukul03.00 Wib s/d pukul 05.00 Wib dilakukan perhitungan suara olehKomisi Pemilihaan Umum (KPU) Kabupaten Lampung Barat yangdilanjutkan dengan rapat pleno sampai dengan pukul 07.00 Wib yangbertempat di Aula Pemda Kabupaten Lampung Barat.

Bin MAD YUZAR hanyamendapatkan 73 (tujuh puluh tiga) suara dan ternyata suaratersebut telah dicuri dan dimasukkan ke calon legislatif nomor urut 5(lima) atas nama KHAIRUL MUKHTAR, SE. dari Partai PAN dimanasuara yang diperoleh atas nama KHAIRUL MUKHTAR, SE. tersebutmenjadi 2066 (dua ribu enam puluh enam) suara berdasarkanhasil rapat pleno Komisi Pemilihan Umum (KPU) KabupatenLampung Barat namun setelah dilakukan pengecekan kembali padarapat pleno Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Lampung33ternyata

(vide alat bukti T4):Bahwa dalam Rapat Pleno KPU tersebut, ada satu komisioner yangbernama Didik Ariyanto, SH.

lagi yang berkaitan dengan perkara a quo,sedangkan waktu untuk menyelenggarakan Rapat Pleno tersebut sangatmemungkinkan, yaitu masih ada waktu kurang lebih 22 (dua puluh dua) haridari Rapat Pleno KPU Kabupaten Grobogan tentang Calon Tetap AnggotaDPRD Kabupaten Grobogan pada Pemilu Tahun 2014;Bahwa hal tersebut membuktikan KPU Kabupaten Grobogan merupakanKPU yang tidak progresif dalam menyingkapi permasalahan hukum yangberkaitan dengan pencalonan anggota DPRD Kabupaten Grobogan;Bahwa dengan adanya

Pasal 30 tersebut membuktikan, bahwa segala keputusanKPU Kabupaten Grobogan dinyatakan sah dan berkekuatan hukum apabiladiambil melalui rapat pleno;Halaman 30 dari 36 halaman.

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan merupakankeputusan yang harus berdasarkan kepada Rapat Pleno;c. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan sejak tanggal 17 Juni2013 s/d 19 Agustus 2013 tidak atau belum pernah melakukanpembahasan dalam Rapat Pleno tentang pengunduran diri danpencabutan pengunduran diri Pemohon Kasasi/Penggugat sebagaiAnggota DPRD Kabupaten Grobogan;Halaman 34 dari 36 halaman. Putusan Nomor 16 K/TUN/2014d.

Berita Acara Rapat Pleno KPU Kabupaten Grobogan Nomor 01/BA/VIII/2013 tertanggal 1 Agustus 2013 merupakan hasil diskusi beberapaKomisioner KPU Kabupaten Grobogan pada tanggal 20 Agustus 2013,yang kemudian oleh oknumoknum Komisioner direkayasa dijadikanBerita Acara rapat Pleno tanggal 1 Agustus 2013, yang berakibat padapencoretan Pemohon Kasasi/Penggugat dari Daftar Calon TetapAnggota DPRD Kabupaten Grobogan pada Pemilu Tahun 2014;e.

Menyatakan batal Berita Acara Rapat Pleno KPU Kabupaten Purwakartatentang Penutupan Pendaftaran Pencalonan Bupati dan Wakil BupatiPurwakarta Tahun 2018 Nomor 03/PL.03.2BA/3214/KPUKab/I/2018yang dibuat pada hari Kamis, tanggal 11, bulan Januari, tahun 2018;3.

Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Berita Acara Rapat Pleno KPUKabupaten Purwakarta tentang Penutupan Pendaftaran PencalonanBupati dan Wakil Bupati Purwakarta Tahun 2018 Nomor 03/PL.03.2BA/3214/KPUKab/l/2018 yang dibuat pada hari Kamis, tanggal 11,bulan Januari, tahun 2018;4. Memerintahkan Tergugat untuk menerbitkan Keputusan tentangPenetapan Para Penggugat sebagai Pasangan Calon Peserta PemilihanBupati dan Wakil Bupati;5.

Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukaneksepsi bahwa objek gugatan in casu Berita Acara Rapat Pleno TergugatNomor 03/PL/03/2BA/3214/KPUKab/I/2018 tertanggal 11 Januari 2018tentang Penutupan Pendaftaran Pencalonan Bupati dan Wakil BupatiPurwakarta Tahun 2018 bukan merupakan keputusan tata usaha negara(Beschikking);Menimbang, bahwa gugatan tersebut dinyatakan tidak diterima olehPengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dengan

Menyatakan batal Berita Acara Rapat Pleno KPU Kabupaten Purwakartatentang Penutupan Pendaftaran Pencalonan Bupati dan Wakil BupatiPurwakarta Tahun 2018 Nomor 03/PL.03.2BA/3214/KPUKab/I/2018yang dibuat pada hari Kamis tanggal 11 bulan Januari tahun 2018;3.

Pasal 153 dan Pasal 154 UndangUndang Nomor10 Tahun 2016, serta Pasal 1 angka 12 Peraturan Mahkamah AgungNomor 11 Tahun 2016, objek sengketa tata usaha negara pemilihantelah ditentukan secara khusus dan limitatif, yaitu Keputusan KPUProvinsi/KIP Aceh atau KPU Kabupaten/Kota atau KIP Kabupaten/Kotatentang Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Calon WakilGubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati atau Calon Walikota danCalon Wakil Walikota, sedangkan objek sengketa a quo adalah BeritaAcara Rapat Pleno

Perkara nomor: 02/BA-Pleno/APKE/BWS Kab.

Bahwa, TERGUGAT pada tanggal 8 Agustus 2015 dalam berita acara ModelBA.1 yaitu hasil penelitian jumlah minimal dukungan dan pesebaran perbaikanpasangan calon perseorangan dalam pemilihan bupati dan wakil bupati lomboktengah tahun 2015, yang diterima oleh PENGGUGAT pada tanggal 26Agustus 2015 bersamaan dengan Objek Gugatan yaitu Berita Acara Rapat Pleno Nomor: 47/BA/VIII/2015 Tentang Penetapan Pasangan Calon PesertaPemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Lombok Tengah Tahun 2015 ;7.

Bahwa, atas dasar laporan PENGGUGAT, ditangapi oleh Panitia PengawasPemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lombok Tengah dengandikeluarkanya Surat No. 68/Panwas Pilbub/LTH/IX/2015, Perihal : BalasanSurata Permohonan hasil pleno dan pemberitahuan tentang status laporan yantelah dipublikasikan, tanggal 10 September 2015 yang berkaitan dengan BeritaAcara Rapat Pleno Nomor : 07/BAPleno/ VIU/2015; oe10.Bahwa Pasal 1 angka (9) UNDANGUNDANG REPUBLIK INDONESIANOMOR 51 TAHUN 2009 TENTANG PERUBAHAN KEDUA

TATA USAHA NEGARA SURABAYA, makaPENGGUGAT mohon dapatnya PENGADILAN TINGGI TATA USAHANEGARA SURABAYA mewajibkan TERGUGAT untuk mencabutKEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOKTENGAH Berita Acara Rapat Pleno Nomor: 47/BA/VIII/2015 TentangPenetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil BupatiLombok Tengah Tahun 2015 (OBYEK GUGATAN, dalam hal ini) ; 13.

Bahwa oleh karena KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUMKABUPATEN LOMBOK TENGAH Berita Acara Rapat Pleno Nomor: 47/BA/VIU/2015 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Bupatidan Wakil Bupati Lombok Tengah Tahun 2015 (OBYEK GUGATAN, dalamhal ini) haruslah dicabut, maka PENGGUGAT mohon dapatnya PENGADILANTINGGI TATA USAHA NEGARA SURABAYA mewajibkan TERGUGATuntuk menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara baru yang isinya menerimaPENGGUGAT Drs. KURNIAWAN ARMIN. MM dan H.

Menyatakan batal atau tidak sah Berita Acara Rapat Pleno KOMISIPEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TENGAH Nomor: 47/BA/VIU/2015 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Bupatidan Wakil Bupati Lombok Tengah Tahun 2015; 3. Mewajibkan TERGUGAT untuk mencabut Berita Acara Rapat Pleno KOMISIPEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TENGAH Nomor: 47/BA/VIII/2015 Nomor: 47/BA/VIII/2015 Tentang Penetapan Pasangan Calon PesertaPemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Lombok Tengah Tahun2015; 4.

No.33 PK/KPUD/2008Bahwa Rapat Pleno dimaksud jelasjelas melanggar asas Pilkadasebagaimana dimaksud dalam ketentuan yang dibuat oleh termohon sendiridalam pasal 2 Peraturan KPUD Lampung Utara Nomor 20/SK.KPU.LU/VII/2008tanggal 24 Juli 2008 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan PemungutanSuara dan Perhitungan Suara Pemilihaan Umum Kepala Daerah dan WakilKepala Daerah di tempat Pemungutan Suara dan Berita Acara Pleno KPUDNomor 270/339/KPUD.KAB.LU/VIII/2008 tanggal 26 Agustus 2008 tentangPemberian tanda

Selanjutnya dalam ayat (3) dijelaskan bahwa apabila Ketuaberhalangan hadir, Rapat Pleno dipimpin oleh seorang anggota berdasarkanaklamasi.

No.33 PK/KPUD/2008penyimpangan yang terdapat dari tindakan KPUD Lampung Utara tersebut,tentulah tindakan tersebut tidak dapat dibenarkan dan dari segi hukum tidakbisa dipertanggungjawabkan dan dengan demikian Rapat Pleno KPUDLampung Utara berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Nomor 270/347/KPUKAB.LU/IX/2008 tanggal 6 September 2008 adalah cacat hukum atau tidaksah ;Bahwa dasar hukum penerbitan Berita Acara Pleno KPU KabupatenLampung Utara Nomor : 270/3846/KPU.KAB/LU/IX/2008 dan Berita AcaraPleno KPU

Dengan demikian dan oleh karenanva maka Rapat Pleno KPUDLampung Utara berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Nomor 270/347/KPUKAB.LU/IX/2008 tanggal 6 September 2008 adalah sah dan mengikat ;Hal. 35 dari 60 hal. Put.

Pemohon PeninjauanKembali dalam Suatu Rapat Pleno yang dihadiri olen seluruh anggotaPemohon Peninjauan Kembali.

Meskipun ternyata Rapat Pleno tidak memenuhi kuorum namunrapat tetap juga dilaksanakan oleh Tergugat , maka menurut AnggaranDasar/Anggaran Rumah Tangga Partai Amanat Nasional hasil rapat tanggal 26Desember 2003 tentang memberlakukan sistem suara terbanyak juga tidak sahdan tidak mempunyai kekuatan hukum ;Bahwa secara yuridis substansi rapat yang diprakarsai oleh Tergugat adalah tidak sah dan tidak dibenarkan oleh hukum, karena menyimpang dariHal. 2 dari 16 hal. Put.

dan Surat Kesepakatan tanggal 29 Desember 2003 berikut dengan SuratPengunduran Diri masingmasing Caleg kepada KPU Daerah Kota Payakumbuhuntuk menetapkan Caleg Terpilin berdasarkan "Suara Terbanyak", namundemikian KPUD Kota Payakumbuh tetap konsekuen dengan peraturanperundangundangan yang berlaku dan tidak sedikitpbun menggubris suratsuratyang diajukan oleh Tergugat I, hal ini dibuktikan dengan ditetapkannyaPenggugat sebagai Calon Anggota DPRD Kota Payakumbuh Terpilin yangditetapbkan dalam Rapat Pleno

Menyatakan keputusan dalam rapat pleno DPD PAN Kota Payakumbuhtanggal 26 Desember 2003 maupun rapat pleno lainnya tentangpenetapan Calon Legislatif yang mendapat suara kurang dari BilanganPembagi Pemilih (BPP) ditentukan berdasarkan suara terbanyak untukdapat duduk sebagai anggota DPRD Kota Payakumbuh yang diprakarsaioleh Tergugat adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum ;Menyatakan Kesepakatan/Perjanjian bersama anggota legislatif DewanPerwakilan Rakyat Daerah Kota Payakumbuh dan PAN

Menyatakan keputusan dalam rapat pleno DPD PAN Kota Payakumbuhtanggal 26 Desember 2003 maupun rapat pleno lainnya khusus tentangpenetapan calon legislatif yang mendapat suara kurang dari BilanganPembagi Pemilik (BPP) ditentukan berdasarkan suara terbanyak untukdapat duduk sebagai anggota DPRD Kota Payakumbuh adalah tidakmempunyai kekuatan hukum ;3.

No. 2261 K/Pdt/2007menyatakan Keputusan Rapat Pleno DPD PAN Kota Payakumbuh tanggal 26Desember 2003 tentang penetapan calon legislatif yang mendapat suarakurang dari Bilangan Pembagi Pemilih (BPP) ditentukan berdasarkan suaraterbanyak untuk dapat duduk sebagai anggota DPRD Kota Payakumbuh tidakmempunyai kekuatan hukum benarbenar sangat keliru sekali, karenaTermohon Kasasi sendiri telah mengakui dengan tegas keberadaan dari hasilrapat pleno tanggal 26 Desember 2003 tersebut ;Kesalahan atau pelanggaran

Bahwa pada tanggal 28 Desember 2018 TERGUGAT mengadakan Rapat Pleno, namun didalam Rapat tersebut tidak di hadirioleh Ketua Majelis Wali Amanat / TERGUGAT sehingga rapat di tundadan dilanjutkan pada tanggal 7 Januari 2019.14. Bahwa tanggal 7 Januari 2019 TERGUGAT mengadakan RapatPleno dengan hasil rapat ; 1.

Pleno MWA pada dasarnya tetap merujuk padaperaturan MWA no 3 Tahun 2017 tentang TataCara Pemilihan Rektor, yang oleh karenanya tetapberpegang/ mengakui hasil keputusan Pleno MWAtahap penyaringan calon rektor yang telahmenghasilkan 3 orang calon rektor dari 8 orangbakal calon rektor. 2. Proses pemilinan rektor dilanjutkan dengan 3 calonrektor yang telah ada dengan memberikesempatan berbagai pihak untuk menyampaikanmasukan dan pengaduan dari masyarakat maupunpemerintah.3.

Pleno MWA akan melakukan pemilihan rektor dari3 calon rektor. 7. Dalam hal jumlah calon rektor yang mengikutitahap pemilihan rektor berjumlah kurang dari 3orang, maka pleno MWA akan memilih bakal calonrektor yang telah dinyatakan lolos tahappenjaringan. 8. Pleno MWA akan menyempurnakan peraturanmwa terkait teknis tata cara pengambilankeputusan. 9. Pleno MWA menetapkan Prof. Ida sebagai wakilketua MWA, Sdr.

Menyatakan Keputusan Rapat Pleno Majelis Wali Amanat UniversitasPadjadjaran tanggal 13 April 2019 telah cacat hukum dan oleh karena itutidak sah menurut hukum dan tidak mengikat.4. Memerintahkan kepada Para Tergugat secara Tanggung Renteng untukmengganti kerugian materiil Rp. 32.000.000., (tiga puluh dua jutarupiah).dan immateriil Rp. Rp. 2.000.000.000, (dua milyar rupiah).5.

Bahkan berdasarkan surat panggilan sidangPengadilan Tata Usaha Negara dengan No.Perkara : 77/G/2019/PTUN Bdg,tanggal 30 Juli 2019, tanggal 8 Agustus 2019 dan tanggal 26 Agustus 2019menunjukan telah dimulainya proses gugatan di PTUN Bandung denganobjek gugatan yang sama yaitu Risalah Rapat Pleno MWA yang berdasarkansurat keputusan TERGUGAT II.10.

tentang Penetapan dan pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Lebong Utara Kabupaten Lebong untuk Pemilihan tahun 2019 Bentuk Foto Kopian;

- 1(satu) buku panduan PPK dengan bagian Depan dominan bewarna putih dan warna bagian belakang dominan bewarna Coklat dengan tulisan pada bagian depan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan;

- 1 satu) lembar Berita Acara Rapat Pleno

di PPK Lebong Utara dalam Pemilihan Umumtahun 2019 dilaksanakan di Pendopo Kantor Camat Lebong Utara dandimulai pada hari Minggu tanggal 21 April 2019 Pukul 09:00 WIB danselesai hari Jumat tanggal 26 April 2019 sekitar pukul 04:00 WIB denganjumlah Desa di Kecamatan Lebong Utara sebanyak 10 Desa dan 2Kelurahan dan jumlah TPS sebanyak 57 TPS;Bahwa pada rapat pleno di tingkat PPK Lebong Utara terdapat Saksi Parpolyang menghadiri sejumlah 13 Parpol yaitu saksi Partai PKB, PBB, PSI,GOLKAR, NASDEM, DEMOKRAT

Tuti Lisnawatisaksi dari DPD Riri Damayanti, saksi DPD Sultan Najamudin, dan saksi dariDPD Hermen Malik.Bahwa PPK Lebong Utara berjumlah 5 orang yaitu MAYA FITRIA SARIselaku ketua PPK dan membidangi Divisi Logistik serta Keuangan,sedangkan pada saat Rapat Pleno bertugas sebagai Pimpinan rapat,sementra Saksi REDO EFENDI membidangi Divisi Data, pada saat RapatPleno bertugas sebagai operator dan mengeprint semua salinan DAA1 danDA1 semua jenis pemilinan.

Sedangkan terdakwa III RISMAN YANUARDOmembidangi Divisi Hukum dan Pengawasan, pada saat Rapat plenobertugas sebagai operator, terdakwa Il RAHMAT KHOLIKI membidangiDivisi SDM, pada saat Rapat pleno membantu mengangkat kotak danmenyiapkan DAA1 Plano dan Terdakwa CECEP SYARIF HIDAYATmembidangi Divisi Teknis Penyelenggara, pada saat rapat Pleno membantumengangkat kotak dan menyiapkan DAA1 Plano.Bahwa rekapitulasi hasil perhitungan suara tingkat Kecamatan LebongUtara di mulai pada tanggal 21 April 2019

hingga tanggal 25 April 2019.Bahwa hasil rapat pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suaradi Kecamatan Lebong Utara tercatat sebanyak 57 (lima puluh tujuh) TPS,yang dicatat ke dalam formulir Model DAA1.PlanoPPWP, ModelDAA1.PlanoDPR, Model DAA1.PlanoDPD, Model DAA1.PlanoDPRDProvinsi, dan Model DAA1.PlanoDPRD Kabupaten (DAA1.Plano semuajenis Pemilu).

Sedangkan hasil rapat pleno RekapitulasiHasil Penghitungan Perolehan Suara dalam 1 (satu) wilayah kecamatansebanyak 12 Desa/Kelurahan dicatat ke dalam Formulir Model DA1.PlanoPPWP, Model DA1.PlanoDPR, Model DA1.PlanoDPD, Model DA1.PlanoDPRD Provinsi, dan Model DA1.PlanoDPRD Kabupaten (DA1.Planosemua jenis Pemilu), selanjutnya catatan pada DA1.Plano semua jenisPemilu tersebut disalin ke dalam formulir Model DA1PPWP, Model DA1DPR, Model DA1DPD, Model DA1DPRD Provinsi, dan Model DA1DPRDKabupaten (DA1

No.303 K/Pid/2011padahal dalam kenyataannya rapat pleno tersebut diatas tidak pernah diadakan;Bahwa sebagai bukti seolaholah telah diadakannyarapat pleno tersebut, kemudian Terdakwamemerintahkan kepada saksi SAJI SUMARTA untukmembuat Daftar Hadir Peserta Rapat Pleno DPC PKBKabupaten Tanggamus;Bahwa kemudian Terdakwa memerintahkan kepadapengurus harian DPC PKB lainnya, yaitu di antaranyaadalah : saksi WILDAN FIRDAUS, SE bin HASBUNAMUKHTAR, saksi SUDARNO, ST bin NGADENAN, saksiBUYUNG M.S.

dalamkenyataannya rapat pleno' tersebut tidak ~~ pernahdiadakan;Bahwa kemudian Terdakwa memerintahkan kepadapengurus harian DPC PKB lainnya, yaitu di antaranyaadalah : saksi WILDAN FIRDAUS, SE bin HASBUNAMUKHTAR, saksi SUDARNO, ST bin NGADENAN, saksiBUYUNG M.S.

Mastuah ;Asli 1 (satu) lembar Berita Acara Rapat Pleno KPUKabupaten Tanggamus Nomor270/172/BA/KPU.TGM/VII/2009 tertanggal 22 Juli 2009tentang klarifikasi KUP Kabupaten Tanggamus denganpengurus DPC PKB mengenai penggantian calon terpilihanggota DPRD Kabupaten Tanggamus;Hal. 17 dari 33 hal. Put.

Berita Acara yang padapokoknya isinya menerangkan mengenaipemberhentian keanggotaan partal AHMADJAINUDIN dari partai PKB adalah merupakansurat palsu karena menerangkan keadaan yangtidak benar (palsu) yaitu) : tidak pernah adaRapat Pleno yang bertempat di Sekretariat DPCPKB Kabupaten Tanggamus pada tanggal 10 Mei2009;.

No.303K/Pid/20113.apabila rapat pleno harus dihadiri hanya olehdewan tanfidz dan dewan syuro, maka quorumtelah terpenuhi, sementara di sisi lainapabila rapat pleno harus dihadiri oleh dewantanfidz dan dewan syuro maka quorum. tidakterpenuhi (vide putusan hal. 35), kamiberpendapat tidaklah perlu ditafsirkan apakahsurat/berita acara berikut Daftar Hadir Rapattersebut telah memenuhi quorum ~~ sehinggamemberikan pengaruh atau tidak, melainkancukup dengan adanya fakta yang takterbantahkan bahwa benar

DAFTAR HADIR RAPAT PLENO DPC PKB LEBAK, tanggal 20 April2011 (bukti P.7);6.5.

BERITA ACARA RAPAT PLENO, Nomor : 11/DPC03/A.1/1V/2011tanggal 20 April 2011 (bukti P.8);7 Bahwa Surat Peringatan I sampai III (bukti P.4, P.5 dan P.6) tersebut tidakpernah disampaikan oleh Tergugat I kepada Penggugat, dan Penggugattidak pernah menerima atau mengetahui adanya surat peringatan tersebut;8 Bahwa ternyata DAFTAR HADIR RAPAT PLENO tertanggal 20 April2011 (bukti P.7) tersebut bukanlah Daftar Hadir Rapat PlenoPemberhentian Penggugat dari Partai Kebangkitan Bangsa, dan BERITAACARA RAPAT PLENO

pada tanggal 20 April 2011 sebagaimana Berita AcaraRapat Pleno Nomor 11/DPC03/A.1/IV/2011 untuk mengambil keputusan jenishukuman yang pantas diberikan kepada Penggugat sebagai anggota PKB dankeputusan rapat pleno secara bulat (tanpa dissenting opinion) telah memutuskanserta menyetujui pencopotan Penggugat dari keanggotaan PKB;4 Bahwa karena Penggugat sebagai anggota DPRD Propinsi Banten yang mewakiliPKB, maka Para Tergugat mengajukan permohonan persetujuan pergantian antarwaktu (PAW) tersebut kepada

Mengenai Gugatan Kabur.1Bahwa gugatan Penggugat adalah jelas dan tentang benderang yaitu mengenaiterbitnya Surat Keputusan Nomor 065/DPW03JA.1/IV/2011 tertanggal 25April 2011 tentang Penetapan Pemberhentian Penggugat dari PartaiKebangkitan Bangsa, dimana Surat Keputusan tersebut diterbitkan atas dasarsurat permohonan dari Tergugat I yang dilampiri buktibukti Surat PeringatanI, II dan II, Daftar Hadir Rapat Pleno dan Berita Acara Rapat Pleno, yangsemuanya adalah fiktif;Bahwa Tergugat I dan Tergugat

Bahwa akan tetapi Rapat Plenotersebut tidak pernah dilaksanakan, dan Daftar Hadir Rapat Pleno tertanggal 20April 2011 tersebut bukanlah Daftar Hadir Rapat Pleno akan tetapi Daftar HadirRapat lain;Bahwa pada umumnya dalildalil jawaban para Tergugat menyimpang dari pokokperkara.

Atasrekapitulasi di TPS Kelurahan Cilangkap Kecamatan Tapos KotaDepok setalah saksi dipanggil oleh pihak kepolisian ;Bahwa saksi pernah hadir dalam rapat Pleno yang dilaksanakan padahari Jumat tanggal 18 April 2014 sekira pukul 18.00 wib di KantorSekertariat PPS Cilangkap Kel. Cilangkap Kecamatan Tapos KotaDepok;Bahwa sidang Pleno tersebut dihadiri olen Ketua PPS beserta duaorang anggotanya, sekertaris PPS dan saksisaksi Partai Politik;Bahwa pada sidang Pleno tersebut Terdakwa Drs.

Atmayasa besertaanggotanya yang melakukan rekapitulisasi (penghitungan jumlahsuara);Bahwa pada saat sidang Pleno tersebut saksi sempat melakukanpengecekan data perolehan suara pada model C1 dari 20 TPS dengandata perolehan suara yang ada Model D1, dan saksi pada itu sempatprotes karena ketidak cocokan tersebut ;Bahwa pada akhir sidang pleno, saksi dan saksisaksi Partai Politiklain menyetujui dan tidak keberatan atashasil dari sidang Plenotersebut dan menandatangani hasil sidang pleno tersebut;keterangan

Sukmara perannya mengontrol pelaksanan rapat pleno dankadang kadang keluar dari ruangan rapat pleno;e Bahwa yang terdakwa bacakan di Model C1 sesuai namun setelah diprint out masuk ke Model D1 berbeda karena ada permintaan darisaksi partai PDIP yang sdr. Agustian als. lan untuk merubah hasilsuara tersebut;e Bahwa sdr.

karena adanya kelebihan/perbedaan suara tersebut dan mengancam tidak akan menandatangiberita acara model D1 setelah sidang pleno;Bahwa dengan adanya keberatan tersebut, saksi Drs.

Atmayasamengatakan bahwa ini akan saya sesuaikan lagi;Bahwa benar setelah sidang Pleno selesai, Terdakwa bersama saksiDrs.

Menyatakan sah dan berkekuatan hukum Rapat Pleno Ill di BalroomHotel Indonesia Kempinski Jakarta Pusat tanggal 21 Agustus 2015,dengan perolehan suara dan jumlah peserta sebagai berikut:4.1. kertas suara seluruhnya berjumlah 800 surat suara,4.2 perolehan suara Johnson W.

Sutjipto sebanyak 386 suara,4.3 perolehan suara Carmelita Hartoto sebanyak 363 suara,4.4 suara tidak sah sebanyak 5 suara,4.5 sisa suara tidak terpakai sebanyak 46 suara,4.6 jumlah peserta Pleno Ill adalah sebanyak 754 peserta yang hadir;5.

Ill di BallroomHotel Indonesia Kempinski Jakarta Pusat tanggal 2021 Agustus 2015dengan peroleh suara dan jumlah peserta sebagai berikut: kertas suara seluruhnya berjumlah 800 surat suara, perolehan suara Johnson W.Sutjipto sebanyak 386 suara, perolehan suara Carmelita Hartato sebanyak 363 suara, guara tidak sah sebanyak 5 (lima) suara, sisa suara tidak terpakai sebanyak 46 suara, jumlah peserta Pleno Ill adalah sebanyak 754 peserta yang hadir;Menyatakan sah dan berkekuatan hukum surat keputusan

Jumlah peserta Pleno Ill adalah sebanyak 754 peserta yang hadir;5.

Menyatakan perbuatan Tergugat menghentikan Rapat Pleno Ill padaRUA INSA ke XVI tanpa didasari musyawarah antar pimpinan sidanglainnya, serta tidak melalui kesepakatan peserta RUA ke XVI kemudianmeninggalkan forum persidangan merupakan perbuatan melawanhukum;8. Menyatakan perbuatan Tergugat bersamasama Tergugat Ill yangmengatasnamakan Panitia Pemilinan Ketua Umum INSARUA XIV tidaksah dan merupakan perbuatan melawan hukum;9.

Perolehan SuaraPemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin Barat Tahun2010 di Tingkat Kabupaten, yang selanjutnya ditetapkan denganKeputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotawaringin BaratNomor : 62/KptsKPU020.435792/2010 tanggal 12 Juni 2010 tentangPenetapan Hasil Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati dan WakilBupati Dalam Pemilihnan Umum Bupati dan Wakil Bupati KotawaringinBarat Tahun 2010 ; Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 12 Juni 2010, KPU KabupatenKotawaringin Barat melaksanakan Rapat Pleno

KetuaBahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotawaringin Barat telahmenyampaikan Surat Nomor : 486/KPUKab020.435792/X1/2010tanggal 1 Desember 2010 perihal : Mohon Perlindungan Hukum kepadaKetua Mahkamah Agung RI dan Surat Nomor : 487/KPUKab020.435792/X1/2010 perihal Mohon Perlindungan Hukum tanggal 1Desember 2010 kepada Ketua Komisi Yudisial RI ; Bahwa Komisi Pemilihnan Umum Kabupaten Kotawaringin Barat,mengadakan rapat pleno pada hari Kamis tanggal 2 Desember 2010yang dituangkan dalam Barita Acara

Bahwa Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah,mengadakan Rapat Pleno Penetapan Pasangan Calon Terpilih yangtertuang dalam Berita Acara Nomor : 19/BA/KPUProv020/IV/2011tanggal 23 Maret 2011 yang selanjutnya ditetapkan dalam KeputusanKomisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah Nomor : 20/KptsProv/IV/2011 tanggal 8 April 2011 tentang Penetapan Pasangan CalonDr. H.

Ujang Iskandar, ST.M.Si dan Bambang Purwanto, S.ST sebagaiBupati dan Wakil Bupati Terpilin dalam Pemilu Kepala Daerah dan WakilKepala Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat :Bahwa Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengahmengadakan Rapat Pleno pada hari Kamis tanggal 12 Mei 2011 danmengeluarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi KalimantanTengah Nomor : 21/Kpts Prov020/2011 tanggal 12 Mei 2011 tentangPerpanjangan Pemberhentian Sementara Anggota Komisi PemilihanUmumKabupaten Kotawaringin

Bahwa Komisi PemilihanUmum Provinsi Kalimantan Tengahmengadakan Rapat Pleno pada hari Rabu tanggal 1 Juni 2011 danmengeluarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi KalimantanTengah Nomor : 22/Kpts Prov020/2011 tanggal 1 Juni 2011 tentangPemberhentian Tetap Anggota Komisi Pemilihan Umum KabupatenKotawaringin Barat. Vil. Keputusan Tergugat Berdasar Kepada Proses Yang BertentanganDengan Peraturan dan PerundangUndangan Sehingga Merugikan ParaPenggugat.1.

;e Bahwa pada hari senin tanggal 28 April 2014, Saksi bersama dengan 2Orang Teman Saksi yaitu Johanis Lalopua dan Marlon Talla Als.Marlonmenghadiri rapat pleno tingkat PPK di Aula Kecamatan Leihitu Desae Bahwa sesampainya disana rapat pleno telah berlangsung dan disanajuga kami (Saksi bersama teman Saksi) mendapatkan informasi kalaubanyak orang bebas masuk, karena rapat pleno telah berlangsung makaSaksi bersama dengan 2 Orang Teman Saksi tersebut pergi menujuTulehu untuk menghadiri Acara Pemakaman

Jimmy dan Johanis Lalopua ke AulaKantor Kecamatan Leihitu untuk menghadiri rapat pleno tingkat PPKKecamatan Leihitu sesampainya disana rapat pleno telah berlangsungdan disana juga kami mendapatkan informasi kalau banyak orang bebasmasuk, karena rapat pleno telah berlangsung maka Saksi bersama SaksiKorban Jimmy G. Sitanala, S.Th Als. Jimmy beberapa teman kembalimenuju Tulehu untuk menghadiri Acara Pemakaman Raja Tulehu. ;Bahwa setelah itu Saksi bersama Saksi Korban Jimmy G. Sitanala, S.ThAls.

;Bahwa rapat pleno rekapitulasi hasil perhitungan suara pemilihan umumAnggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten / Kota tingkatKecamatan Leihitu dilaksanakan pada hari senin 28 April 2014 di AulaKantor Kecamatan Leihitu di Desa Hila yang membahas data rekapitulasidari PPS ke PPK. ;Bahwa pada saat rapat pleno tersebut yang membaca data rekapitulasiyaitu Saharban Mony Als. Buang berdasarkan perintah dari Ketua PPKKecamatan Leihitu Salim Malawat, SH Als.

;e Bahwa rapat pleno rekapitulasi hasil perhitungan suara pemilihan umumAnggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten / Kota tingkatkecamatan Leihitu dilaksanakan pada hari senin 28 April 2014 di AulaKantor Kecamatan Leihitu di Desa Hila yang membahas data rekapitulasidari PPS ke PPK. ; 2222222 2 222 ne nne enone nnne Bahwa pada saat rapat pleno tersebut yang membaca data rekapitulasiyaitu Saharban Mony als.

;Bahwa rapat pleno rekapitulasi hasil perhitungan suara pemilihan umumAnggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten / Kota tingkatKecamatan Leihitu dilaksanakan pada hari Senin 28 April 2014 di AulaKantor Kecamatan Leihitu di Desa Hila yang membahas data rekapitulasidari PPS ke PPK. 5 22222202222 2 noone nnn n ence cenneBahwa pada saat rapat pleno tersebut yang membaca data rekapitulasiyaitu Saharban Mony Als.

Mengabulkan gugatan Penggugat I, Penggugat III, Penggugat VIII, Penggugat IX dan Penggugat X ;-----------------------------------------------------------------------------------------------------

I-KPU/VIII/2018, khusus Kabupaten Mamberamo Tengah untuk sepanjang atas nama WIN WILLIAMS WANIMBO, NEPSON KOGOYA, MEIR YIKWA, YOPI BERENDAM dan NIUS YIKWA ;--------------

OBJEK GUGATAN :22 222 nena nnn nnn necesBahwa yang menjadi Objek Sengketa dalam Gugatan ini adalah: Berita Acara Tim Seleksi Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum KotaJayapura, Kabupaten Jayapura, Memberamo Tengah, Memberamo Raya,Dogiyai dan Waropen Periode 20182023,Nomor 07/BA/TIMSEL IKPU/ VIII/2018 tanggal 27 Agustus 2018 tentang Pleno Penetapan Hasil tes Kesehatandan Wawancara, sepanjang Lampiran Berita Acara Nomor07/BA/TIMSEL IKPU/VIII/2018, knusus Kabupaten Mamberamo Tengah;B.

Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Berita Acara Tim Seleksi CalonAnggota Komisi Pemilihan Umum Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura,Memberamo Tengah, Memberamo Raya, Dogiyai dan Waropen Periode20182023, Nomor 07/BA/TIMSEL IKPU/VIII/2018 tanggal 27 Agustus2018 tentang Pleno Penetapan Hasil tes Kesehatan dan Wawancara,sepanjang Lampiran Berita Acara Nomor 07/BA/TIMSEL IKPU/VIII/2018,khusus Kabupaten Mamberamo Tengah)4.

DALAM EKSEPSI:0 nono econo ne nc en nn cnn nc ncnncn cnc nccncncncnsGugatan Keliru dan Kurang Pihak :0020 22000"Bahwa gugatan Para Penggugat mengenai Objek Gugatan terkait BeritaAcara Tim Seleksi Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Jayapura,Halaman 27 dari 80 Putusan No. 28/G/2018/PTUN.JPRKabupaten Jayapura, Memberamo Tengah, Memberamo Raya, Dogiyai danWaropen Periode 20182023, Nomor 07/BA/TIMSEL IKPU/VIII/2018 tanggal27 Agustus 2018 tentang Pleno Penetapan Hasil tes Kesehatan danWawancara,

Menyatakan SAH dan BERLAKU SECARA HUKUM terkait Berita AcaraTim Seleksi Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Jayapura,Kabupaten Jayapura, Memberamo Tengah, Memberamo Raya, DogiyalHalaman 35 dari 80 Putusan No. 28/G/2018/PTUN.JPRdan Waropen Periode 20182023, Nomor 07/BA/TIMSEL IKPU/VIII/2018tanggal 27 Agustus 2018 tentang Pleno Penetapan Hasil tes Kesehatandan Wawancara, sepanjang Lampiran Berita Acara Nomor07/BA/TIMSEL IKPU/VIII/2018, khusus Kabupaten Memberamo Tengah;4.

Menyatakan Sah dan Berlaku Berita Acara Tim Seleksi Calon AnggotaKomisi Pemilihan Umum Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura,Memberamo Tengah, Memberamo Raya, Dogiay, dan Waropen Periode20182023 Nomor 07/BA/TIMSEL IKPU/VIII/2018 Tanggal 27 AgustusHalaman 39 dari 80 Putusan No. 28/G/2018/PTUN.JPR2018 Tentang Pleno Penetapan Hasil Tes Kesehatan dan Wawancara,sepanjang Lampiran Berita Acara Nomor 07/BA/TIMSEL IKPU/VIII/2018Khusus Kabupaten Mamberamo Tengah; 4.

Bahwaberdasarkan Surat tertanggal 6 Juli 2018, yang dibuat olehTergugat dengan No. 48/DPC.02/Al/ VII/2018, Hal Rapat Pleno DPC PKBKota Sibolga Penggugat menerima Surat tentang Pemberhentian dirinyaSebagai Anggota Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang dikeluarkan olehTergugat secara sepihak tanpa terlebih dahulu memberikan SuratPeringatan kepada Penggugat adalah perbuatan yang bertentangandengan hukum;10.

Bahwa pada tanggal 6 Juli 2018 Tergugat membuat Berita AcaraHasil Rapat Pleno Partai Kebangkitan Bangsa Kota Sibolga PropinsiSumatera Utara Nomor: 50/DPC.02/AI/VII/2018; adalah cacat hukum danbertentangan dengan AD/ART Partai Kebangkitan Bangsa dan UU PartaiPolitik No. 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik sepatutnya dan sewajarnyadibatalkan karena sudah melampaui batas kewenangan dari Tergugat ;11.

kepada forum permusyawaratan tertinggi diligkungan dan/atau Dewan Pengurus Partai yang lebih tinggi.Selanjutnya Rapat Pleno Dewan Pengurus Partai dapat mengambilputusan atas permintaan itu;12.

Bahwa Tergugat telah melakukan mekanisme yang salah karenasecara sepihak memberhentikan Penggugat dengan menerbitkan Surattertanggal 6 Juli 2018, No.48/DPC.O02/Al/VII/2018 pada Rapat Pleno DPCPKB Kota Sibolga tanpa melihat Tata Cara Pemberhentian Anggota dalamAnggran Dasar dan Anggran Rumah Tangga Partai Politik;Halaman 4 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Padt.G/2019/PN Sbg14.

Surat Pemberhentian sebagai anggota diterbitkan oleh dan ataskeputusan Rapat Pleno Dewan Pengurus Partai dimana ia terdaftar sebagaianggota;6. Dalam hal seorang anggota yang menjabat suatu jabatan tertentu dalampartai, maka keputusan pemberhentian sementara atau pemberhentianditetapbkan oleh Dewan Pengurus Partai setingkat diatasnya berdasarkanusulan Dewan Pengurus Partai dimana terdaftar sebagai anggota, setelahmelakukan rapat pleno;7.