ketupatdi Lembaga Pemasyarakatan (LP) Gorontalo menemui kenalan Terdakwa,kenalan Terdakwa tersebut memberitahukan bahwa saksi korban dan temantemannya pernah datang ke LP dan menemui napinapi lain danmemberitahukan meminta agar apabila atas nama Terdakwa masuk(dipenjara) di LP ini, maka Terdakwa tersebut Ssupaya "dihajar Sampai sakit" ;Hal ini menunjukkan bahwa perkara ini sengaja direkayasa sebelumnyadan ini menunjukkan adanya praktekpraktek kriminalisasi hukum.Apabila hal ini dibiarkan akan menjadi "preseden

of social engineering), maka pembenaran terhadap pernikahandi bawah tangan yang dengan sengaja melanggar undangundang denganmengesahkannya melalui itsbat nikah dapat menjadi sebuah preseden buruk bagimasyarakat yang berakibat lembaga pencatatan perkawinan yang bertujuanmenciptakan ketertiban administrasi dalam masyarakat justru dipermainkan danmasyarakat akan dengan mudah menikah di bawah tangan;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, makapengesahan perkawinan para pemohon yang

Jikapermohonan para Pemohon untuk di sahkan pernikahannya dikabulkan, makahal tersebut akan menimbulkan preseden buruk di masyarakat danmenciptakan ketidakpastian hukum.

2011 ;Bahwa selanjutnya Mediator telah mengeluarkan Risalah PenyelesaianPerselisihan Hubungan Industrial tanggal 5 Februari 2011 ;Bahwa dengan tidak tercapainya kesepakatan penyelesaian perselisihanhubungan industrial pada tahap Bipartit dan Mediasi maka prosespenyelesaian perselisihan hubungan industrial antara Penggugat danTergugat dilanjutkan ke tingkat Pengadilan Hubungan Industrial padaPengadilan Negeri Kelas IA Jayapura berdasarkan Pasal 14 ayat (1) UU2/2004 ;Bahwa untuk tidak menimbulkan preseden

Bukti P11), dimana semua pekerjatermasuk Termohon Kasasi tanpa terkecuali bertanggung jawab danberkewajiban untuk mematuhi dan melaksanakan kebijakan atas prosedurdan praktek Kesehatan, Keselamatan Kerja (K3) di lingkungan Perusahaanataupun ketika sedang menggunakan kendaraan milik Perusahaan.Mengingat insiden a quo dikategorikan sebagai pelanggaran ataskeselamatan kerja dan bertentangan dengan Kebijakan KeselamatanPemohon Kasasi maka untuk tidak menimbulkan preseden buruk dan/ataucontoh yang tidak

20092011 yang mana telahdisusun dan disepakati bersama oleh para pekerja yang diwakilioleh PUK SPKEP SPSI dan Pengusaha (Pemohon Kasasi) yanguntuk perkara a quo telah diatur dalam Pasal 45 PKB 20092011.Bahwa dengan adanya kebiasaan dan kesepakatan sebagaimanadiatur dalam PKB 20092011 dan PHI 20092011, sehinggaapabila setiap pelanggaran kerja tidak ditindak sesuai denganperaturan yang telah dibuat dan disepakati bersama, maka akanmenimbulkan ketidakadilan bagi para pekerja yang lain dan akanmenjadi preseden

Industrial PTFreeport Indonesia Edisi VI Tahun 20092011 (BPHI 20092011) yangfaktanya telah disusun dan disepakati bersama oleh para Pekerja yangdiwakili oleh PUK SPKEP SPSI dan Pengusaha (Pemohon Kasasi).Bahwa dengan adanya kebiasaan sebagaimana diatur dalam PKB 20092011 dan PHI 20092011, sehingga jika setiap pelanggaran kerja yangterjadi tidak ditindak sesuai dengan peraturan yang telah dibuat dandisepakati bersama, maka akan menimbulkan ketidakadilan bagi parapekerja yang lain dan akan menjadi preseden

anakanak tidak peduli dengan nasihat Tergugat, karenaHalaman 4 dari 18 halaman Putusan Nomor 421/Pdt.G/2019/PA.PykPenggugat membela anak ketika Tergugat mesihati anak, Tergugatdibiarkan memasak sendiri;Bahwa posita gugatan Penggugat poin 7 hanya Tergugat yang berusahauntuk damai sedangkan keluarga Penggugat tidak berusaha untukmendamaikan Penggugat dan Tergugat, dan Tergugat keberatan untukbercerai dengan Penggugat karena mengingat anakanak, yang belumberkeluarga, Tergugat khawatir akan menjadi preseden

bisa melihat mana yangterbaik buat Penggugat dan Tergugat karena itu saya menyerahkankepada Penggugat dan Tergugat mana yang akan membuat keduanyabahagia;Bahwa saya yakin Tergugat menyayangi kami sebagai anaknya, namunTergugat harus tahu kami terluka dengan sikap Tergugat selama iniTergugat harus berusaha merubah sikap jangan lagi marahmarahkepada Penggugat dan kami anakanak, dan begitu juga Penggugatjanganlah egois, berusaha untuk saling menghargai lagi agar rumahtangga ini rukun dan damai dan preseden

mempelajari permohonan Pemohon,mendengar keterangan anak Pemohon, orang tua serta memeriksabuktibukti di persidangan, Hakim tidak menemukan alasan Pemohon untukmenikahkan anaknya sebagai alasan sangat mendesak;Menimbang, bahwa penetapan/putusan Pengadilan berfungsisebagai alat rekayasa sosial (tool of social engineering) maka Pengadilantidak dapat membiarkan anak yang belum mencapai usia perkawinan lalumeninggalkan bangku sekolah untuk melenggang ke gerbang perkawinan,sebab yang demikian dapat menjadi preseden

Hukum sendiri dibentuk untukmemberikan ketertiban dan keamanan dalam masyarakat untuk melindungi hakhakwarga masyarakat baik secara individu maupun kelompok ;Bahwa pemidanaan tidak hanya ditujukan untuk memberikan pembinaan kepadapelaku tindak pidana akan tetapi lebih tepat kepada memberikan suatu efek jerakepada pelaku tindak pidana agar supaya mengurangi angka kriminalitas dalammasyarakat serta tidak memberikan preseden buruk bagi lembagalembaga hukum,selain itu bertujuan kepada adanya sesuatu

of social engineering), makapembenaran terhadap pernikahan di bawah tangan yang dengan sengajamelanggar undangundang dengan mengesahkannya melalui itsbat nikah dapatmenjadi sebuah preseden buruk bagi masyarakat yang berakibat lembagapencatatan perkawinan yang bertujuan menciptakan ketertiban administrasidalam masyarakat justru dipermainkan.

Menyatakan putus hubungan kerja antara Pemohon Kasasi denganTermohon Kasasi/dahulu Penggugat karena telah melakukanpelanggaran/kesalahan yang dapat berpotensi merugikan perusahaan/sebagai preseden buruk di perusahaan Pemohon kasasi dahuluTergugat apabila menolak perintah atasan atau Pimpinan Perusahaanbersalah tetapi tidak di SP dan tidak di PHK (pemutusan hubungan kerja)sekurang kurangnya itu masuk kategori pelanggaran disiplin kerja;3.

an ti ipetimbangkan dal alan Papen Salay Keberat tan karena data tersebut tidakawe pada saat proses pemeriksaan C fin angka arenes: Mt an 3 dan 4);dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 5 Desember 2013, oleh HakimKetup dengan, dibednkalsy, aah eee CaP pre AeenSs Reba Abad gish dhschanbasekantidak dihagin oleh RamohandPpqiPsdilan Pajak. telah ada preseden beberapa Putusan Pengadilan Pajak, yaitu:

dengan demikian,majelis hakim berpendapat bahwaalasan ketiadaan pencatatan pernikahan para pemohon tersebut mengandungunsur pelanggaran terhadap undangundang perkawinan dan peraturan terkait,karenanya bertentangan dengan hukum;Menimbang, bahwa jika dipandang dari fungsi putusan Pengadilansebagai alat rekayasa social (tool of social engineering), maka pembenaranterhadap pernikahan di bawah tangan yang dengan sengaja melanggarundangundang dengan mengesahkannya melalui itsbat nikah dapat menjadisebuah preseden

Bahwa apabila perbuatan seperti yang telah dilakukan oleh paraterdakwa tersebut di hukum dengan hukuman yang terlampau ringan makaakan menjadikan preseden buruk bagi penegakan hukum di Indonesia.Berdasarkan halhal tersebut diatas, Penuntut Umum mohon supayaPengadilan Tinggi Surabaya menerima permohonan Banding dan memeriksaserta mengadili perkara atas nama terdakwa DARNO dan terdakwa II DIANPURNOMO serta memutuskan sesuai dengan Surat Tuntutan yang telahkami bacakan di depan persidangan pada Pengadilan

Namun Majelis HakimPemeriksa Perkara a quo tidak cermat serta mengabaikan faktatersebut, maka akan menjadi preseden buruk dalam kehidupanmasyarakat Indonesia karena bisa jadi nanti akan banyak fitnah yangmuncul di masyarakat;ll. TERDAKWA #BUKAN MERUPAKAN ORANG YANGMELAKUKAN PENGERUSAKAN BERDASARKAN FAKTA YANGTERUNGKAP DALAM PERSIDANGAN1. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pemeriksa a@ guo yangmenyatakan jika Terdakwa adalah orang yang melakukan pengerusakanpagar seng milik PT.

pernah mengajukan permohonan izin poligami kepengadilan agama, namun Pemohon tetap melangsungkan pernikahandengan Pemohon Il, karenanya sikap Para Pemohon tersebut tidak dapatdibenarkan oleh hukum karena telah ternyata mengandung kesengajaanatau setidaktidaknya kecenderungan melawan undangundang sehinggatidak dapat diberikan perlindungan hukum;Menimbang, bahwa dari pertimbanganpertimbangan tersebut di muka,permohonan Para Pemohon telah ternyata tidak beralasan hukum,karenanya agar tidak menimbulkan preseden

Dari Kesemuanya inilahsumber kesalahan fatal sehingga dikatakan judex facti telah melakukanpenerapan hukum yang keliru atau salah, karena itu patut diluruskan agarsupaya tidak menjadi preseden buruk dalam penegakan hukum ke depan.Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan tersebut MahkamahAgung berpendapat:Hal. 5 dari 7 hal.Put.No. 2220 K/Pdt/2005Bahwa alasanalasan tersebut tidak dapat dibenarkan karena putusanPengadilan Tinggi sudah tepat yaitu tidak salah menerapkan atau melanggarhukum yang berlaku

Bahwa berdasarkan buktibukti dan fakta, jelas terhadap perkara a quo belumpernah melalui tahap perundingan Bipartit dan apabila Putusana quo tetap dipertahankan maka akan menjadi preseden buruk didalamPeradilan Hubungan Industrial karena telah bertentangan dengan UU No. 2Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.B. Gugatan Termohon Kasasi Tidak Jelas/Kabur (Obscuur Libel).6.

Ketenagakerjaantidak ada kewajiban hukum apapun bagi Pemohon Kasasi untuk membayarkompensasi pengakhiran hubungan kerja dikarenakan bukan Pemohon Kasasi yangmemutuskan hubungan kerja melainkan Termohon KasasiIah secara sepihakmemutuskanhubungan kerja dengan mendasarkan PHK pada Pasal 164 ayat (3) UU No. 13Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, padahal terbukti secara hukum bahwaPemohon Kasasi tidak pernah mendasarkan pasal tersebut untuk memutuskanhubungan kerja dengan Termohon Kasasi.Guna menghindari terjadinya preseden

Bahwa menurut Oditur selaku penuntut umum di persidanganPengadilan Militer I12 Surabaya, demi tidak terulangnya perbuatantersebut dan supaya tidak menjadi preseden buruk bagi pembinaanprajurit TNI dan TNI AL khususnya, maka dimohonkan agar putusanpidana yang dijatunkan kepada diri terdakwa tidaklah berupa pidanabersyarat.Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, serta demi kebenaran dankeadilan, Oditur mohon kepada Majelis Pengadilan Militer Tinggi IllSurabaya untuk meninjau kembali atau membatalkan

diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimanatercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengankesalahan TerdakvaBahwa berdasarkan dengan tanggapan Kami atas keberatanOditur Militer yang pertama, kami mohon kepada Majelis Hakim tingkatbanding, mohon dapatnya keberatan Oditur Militer tersebutdiabaikan/ditolak.KEBERATAN IlBahva menurut hemat Oditur selaku penuntut umum di persidanganPengadilan Militer Ill12 Surabaya, demi tidak terulangnya perbuatantersebut dan supaya tidak menjadi preseden

of social engineering), maka pembenaranterhadap pernikahan di bawah tangan yang dengan sengaja melanggarundangundang dengan mengesahkannya melalui itsbat nikah dapat menjadisebuah preseden buruk bagi masyarakat yang berakibat lembaga pencatatanperkawinan yang bertujuan menciptakan ketertiban administrasi dalammasyarakat justru dipermainkan dan masyarakat akan dengan mudah menikahdi bawah tangan tanpa peduli terpenuhi tidaknya syaratsyarat pernikahannyamenurut hukum yang berlaku;Menimbang, bahwa berdasarkan

No. 966/Pdt.G/2020/PA.Sbsmengindahkan segala hukum, undangundang, peraturan serta dasar danfalsafah negara yang sah;Menimbang, bahwa dari pertimbanganpertimbangan tersebut di muka,permohonan Pemohon telah ternyata tidak beralasan hukum, karenanyaagar tidak menimbulkan preseden yang buruk di tengah masyarakat tentanglembaga itsbat nikah di pengadilan agama dan agar masyarakat lebihberhatihati dan/atau tidak mengabaikan aturan yang telah ditetapkanundangundang, permohonan Pemohon sebagaimana diterangkannya

Dalam sistem Hukum EropaKontinental tidak menganut Asas Preseden atau The Binding Force ofPreceden. Asas Preseden ini dianut oleh sistem peradilan AngloSaxon (Common Law System);Bahwa menurut pendapat Prof. Dr. Satjipto Rahardjo dalam buku"IImu Hukum", halaman 113, menyatakan :"Preseden ini merupakan satu lembaga yang lebih dikenal dalamsistem hukum AngloSaxon atau common law system.

Fauzan dalambukunya yang berjudul "KaidahKaidah Hukum Yurisprudensi"sebagaimana dikutip oleh Ali Salmande,S.H. dalam artikelnya yangberjudul "Perbedaan Sifat Mengikat Antara Preseden DenganYurisprudensi yang dimuat dalam HukumOnline.com menyatakan:dalam sistem common law mengakui bahwa putusan pengadilanadalah hukum. Dan hakim disebut sebagai pencipta hukum (judgemade law). Jika terdapat pertentangan antara undangundang denganyurisprudensi, maka yurisprudensi yang dimenangkan.

Sungguh tidaknyambung;Bahwa tujuan Pemohon Kasasi mengajukan eksepsi prematur tersebutadalah agar ketentuan undangundang dipatuhi, agar jangan sampaikelalaian mediator yang meloloskan penyelesaian perkara a quo sampaike tahapan Mediasi diamini dan diteruskan oleh Judex Facti, sebabapabila kebiasaan tersebut dibiarkan, maka bukan tidak mungkin akanmenjadi preseden buruk yang dapat dicontoh oleh pihakpihak yangberselisin dengan mengabaikan perintah undangundang yangmewajibkan dilaluinya tahapan penyelesaian

Jikalau hal ini dibiarkan, maka tidak tertutupkemungkinan akan menjadi preseden yang buruk bagi penegakanhukum di Indonesia. Oleh karenanya, sesuai ketentuan Pasal 102 Ayat(2) UU PPHI tersebut di atas, sudah selayak dan sepatutnya putusanJudex Facti tersebut harus dibatalkan;Keberatan Ketiga: Putusan Judex Facti Tidak Membuat DasarPertimbangan Hukum Tentang Bagaimana PemohonKasasi Yang Baru Berdiri Pada Tahun 2005 DihukumHal. 24 dari 37 Hal. Put.

Di sinilah letak kekeliruan fatal yangdilakukan oleh Judex Facti, yang apabila tidak segera diperbaiki akanmenjadi preseden yang dapat merusak sendisendi kebenaran dankeadilan di negeri Indonesia tercinta ini;Keberatan Keempat: Butir 4 Amar Putusan Judex Facti Tidak Sesuai1.Dengan Dasar Pertimbangan Hukum Putusan.Bahwa masih berkaitan dengan keberatan sebelumnya, dalampertimbangan hukum Judex Facti pada paragraf terakhir halaman 48putusan tersebut, pada rincian tentang jumlah kompensasi yangdiwajibkan

Oleh karenanyaagar tidak merugikan, dan agar tidak menjadi preseden buruk dalammemahami maksud Pasal 58 UndangUndang Ketenagakerjaan,putusan Judex Facti yang memuat pertimbangan hukum yang kelirutersebut harus dibatalkan;Keberatan Keenam: Judex Facti Dalam Pertimbangan Hukumnya TidakDapat Menjelaskan Hubungan Hukum Yang AdaAntara Pemohon Kasasi Dengan PT Bersaudara danPT Global Nindia Prorescue Sebagai Dasar HukumDalam Membebankan Masa Kerja Termohon KasasiSelama Bekerja di PT Bersaudara dan PT GlobalNindia