• Menyatakan ParaTerdakwa Ruhmi Maharami binti Maskur Hakim danTerdakwa II Multazem bin Mahmud, bersalahtelah melakukan TindakPidana Khalwat (mesum) sebagaimana diatur dan diancam Pidanadalam Pasal 22 ayat (1) jo Pasal 4 Qanun Provinsi NAD Nomor 14 tahun2003 sesuai Surat Dakwaan JPU ;.

  (dua ribu rupiah);Memperhatikan Pledooi dari Penasehat Hukum Terdakwa yangdisampaikan secara tertulis dipersidangan yang pada pokoknya sebagaiberikut:1.Menyatakan terdakwa Ruhmi Maharami binti Maskur Hakim danTerdakwa Il Multazem bin Mahmud tidak terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Khalwat/Mesumsebagaimana diatur dalam Pasal 22 ayat (1) jo Pasal 4 Qanun No 14Tahun 2003 sebagaimana dakwaan dan tuntutan Jaksa PenuntutUmum ;.

  Dan JPU mendalikan dakwaannya melanggar Pasal 22 ayat (2)jo Pasal 5 Qanun Provinsi NAD No. 14 tahun 2003 Tentang Khalwat(Mesum) ; Begitu pula bunyinya dengan dakwaan subsidair ;Menimbang, bahwa atas dakwaan jaksa penuntut umum tersebut, ParaTerdakwa menyatakan telah mengerti isi dakwaan dimaksud sertamembenarkan dan tidak keberatan atasnya;Menimbang, bahwa untuk menguatkan dakwaannya Penuntut Umumdipersidangan telah menghadirkan saksisaksi sebagai berikut :1.

  Dilarang Melakukan khalwat/mesumYang dimaksud dilarang melakukan khalwat/mesum adalah setiap orangatau individu dilarang melakukan tindak pidana khalwat yaitu perbuatanbersunyisunyi antara dua orang mukallaf atau lebih yang berlainan jenisyang bukan muhrim atau tanpa ikatan perkawinan sebagaimana bunyi Pasal1 ayat (2) Qanun Nomor 14 Tahun 2003 Tentang Khalwat (mesum);Menimbang, bahwa terhadap unsureunsur tersebut Majelis Hakimmempertimbangkan sebagai berikut :1.

  sendiritentang dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum kalau sekiranya ParaTerdakwa telah melakukan Perbuatan Tindak Pidana Khalwat.Menimbang, bahwa Penuntut Umum mendalilkan dakwaan bersertadengan tuntutannya kepada dalil bahwa Para Terdakwa telah melakukanPerbuatan Tindak Pidana Khalwat/mesum dan mendalilkan tuntutannya kepadaPasal 5 Qanun Nomor 14 Tahun 2003 Tentang Khalwat jo Pasal 4 QanunNomor 14 Tahun 2003 Tentang Khalwat, pada hal jika dikaitkan antara Pasal 5dengan Pasal 1 Qanun Provinsi

• Putusan Nomor 2/JN/2022/MS.Acehharam.Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalampasal 20 Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat Jo. pasal 6ayat (1) Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.Tuntutan:Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dengan surat tuntutannyaNomor Reg.

  Kasem, terbukti secara sah danmenyakinkan bersalah melakukan tindak pidana perbuatan Maisir (penjualchip dan pemain Chip Higgs Domino) sebagaimana yang didakwakanmelanggar Pasal 20 Qanun Provinsi Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentangHukum Jinayat Jo. Pasal 6 ayat (1) Qanun Propinsi Aceh Nomor 6 Tahun2014 tentang Hukum Jinayat;2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan Uqubat Cambuk di depanumum sebanyak 40 (empat puluh) kali dikurangi selama Terdakwa ditahanyaitu 1 (Satu) kali cambuk.3.

  Masykur Panitera Mahkamah Syariyah Sigli pada hari Senin tanggal 20Desember 2021 dengan Akta Banding Nomor 50/JN/2021/MS.Sgi yaitu pada harike 6 (enam) setelah putusan dibacakan, permohonan banding tersebut telahdiberitahukan secara sah kepada Terdakwa pada tanggal 21 Desember 2021,dengan demikian permohonan banding tersebut telah sesuai dengan ketentuanPasal 225 ayat (2) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum AcaraJinayat, karena telah diajukan dalam tenggang waktu banding;Menimbang, bahwa

  Putusan Nomor 2/JN/2022/MS.Acehdi Kepaniteraan Mahkamah Syariyah Sigli pada tanggal yang sama, hal manapengajuan memori banding tersebut masih dalam tenggang waktu sebagaimanadiatur dalam Pasal 225 ayat (6) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentangHukum Acara Jinayat, yaitu hari ke 4 (empat) setelah dinyatakan banding,memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terdakwapada tanggal 24 Desember 2021, dengan demikian telah sesuai pula denganketentuan Pasal 225 ayat (7) Qanun Aceh

  Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum AcaraJinayat yang menyatakan bahwa Terdakwa yang dikenakan Uqubat dibebanimembayar biaya perkara, maka Mahkamah Syariyah Aceh berpendapat kepadaTerdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding yangjumlahnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;Mengingat ketentuan UndangUndang Nomor 11 Tahun 2006 tentangPemerintahan Aceh, Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum AcaraJinayat dan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat

• Menyatakan terdakwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan jarimah khalwat sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 23 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayah;2.

  Keterangan mana diberikan oleh terdakwadalam keadaan bebas tanpa adanya arahan, paksaan maupun tekanan dari pihakmana pun (vide Pasal 28 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum J inayatjo Pasal 187 Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum AcaraJ inayat);Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukantuntutan atas diri terdakwa, yang pada pokoknya sebagai berikut:1.

  Menyatakan terdakwa Terdakwa terbukti secara sah menurut hukummelakukan jarimah khalwat sebagaimana diatur dan diancam pidana dalamPasal 23 ayat (1) Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang hukum J inayahsebagaimana Dakwaan K eduaJ aksa Penuntut Umum;2.

  Melakukan J arimah KhalwatMenimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkanunsurunsur dari Pasal 23 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tersebut diatas, sebagai berikut:Ad. 1.

  Aceh Nomor 7 Tahun 2013 jo Pasal73 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014);Menimbang, bahwa cukup beralasan pula untuk tetap menahan terdakwadalam tahanan dan baru dikeluarkan dari tahanan setelah membayar uqubat denda(vide Pasal 194 Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara J inayat),dan apabila terdakwa tidak juga membayar uqubat denda tersebut maka terdakwaharus menjalani uqubat pengganti berupa uqubat penjara sampai uqubat penggantitersebut berakhir;Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan

  Menyatakan terdakwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkanbersalah melakukan jarimah khalwat sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam Pasal 23 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang HukumJ inayah;2.

• Pasal 23 ayat (1) Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 13 Tahun 2003 tentang Maisir;2. Menghukum Terdakwa Abdul Rahman alias Man Bengkel bin Ibrahim dengan uqubat cambuk di depan umum sebanyak 8 (delapan) kali;3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari uqubat yang dijatuhkan;4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;5.

  Pasal 23 ayat (1) Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 13 Tahun 2003tentang maisir (perjudian) atau dalam dakwaan Subsidair telah melanggar ketentuanPasal 6 ayat (1) jo. Pasal 23 ayat (2) Qanun Provinsi Nanggroe Aceh DarussalamNomor 13 Tahun 2003 tentang maisir (perjudian);Memperhatikan tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum tanggal 03 Desember2015 No.Reg.Perk. PDM187/KSIMP/Euh.2/10.15 yang pada pokoknya menuntutsupaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara int memutuskan:1.

  Pasal 23 Ayat (1) Qanun Provinsi Nanggroe AcehDarussalam No. 13 Tahun 2003 jo. Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHPidana, yangmengandung unsur delik sebagai berikut:1. Setiap orang;Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang adalah semua orangyang beragama Islam dan berada di wilayah Provinsi Aceh yang merupakan subjekhukum serta dapat dipertanggungjawabkan atas semua perbuatannya.

  berada dalam tahanan sebagaimana ketentuan Pasal 194ayat (3) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat;Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupauang sejumlah Rp. 29.000, (enam puluh delapan ribu rupiah) berdasarkan ketentuan Pasal25 Qanun Nomor 13 Tahun 2003, terhadap barang bukti tersebut dirampas untukNegara dalam hal ini daerah melalui kas Baital Mal Kabupaten Aceh Tamiang,sedangkan I(satu) unit Hand Phone Nokia type 16162 warna hitam yang berisikanpesan

  Maka jauhilah perbuatanperbuatan itu agar kamumendapat keberuntungan.Mengingat ketentuan Undangundang Nomor 44 Tahun 1999, UndangundangNomor 18 Tahun 2001, Undangundang Nomor 11 Tahun 2006, Qanun Provinsi NADNomor 13 tahun 2003 serta Peraturan Perundangundangan lainnya yang berkaitandengan perkara ini;MENGADILI1.

  Pasal 23 ayat (1) Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 13Tahun 2003 tentang Maisir;2. Menghukum Terdakwa Abdul Rahman alias Man Bengkel bin Ibrahim denganuqubat cambuk di depan umum sebanyak 8 (delapan) kali;3. Menetapkan masa penahanan yang telah diyalani oleh Terdakwa dikurangkanseluruhnya dari uqubat yang diatuhkan;4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;5.

• Menyatakan terdakwa I RIDHO AKBAR Bin (Alm) RADEN SYAFRIZAL dan terdakwa II MASRUL IWAN FAUZI Bin NGATIJO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah secara bersama-sama dan bersekutu melakukan Jarimah (tindak pidana) Khamar (minuman keras) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 16 ayat (2) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat Jo. Pasal 16 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat;

  2.

  Menyatakan terdakwa I Ridho Akbar bin Raden Syafrizal bersamasama denganterdakwa II Masrul Iwan Fauzi bin Ngatijo terbukti secara sah dan meyakinkanbersalah melakukan jarimah khamar sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam melanggar Pasal 16 ayat (2) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentangPutusan Mahkamah Syariyah KualasimpangNomor 24/JN/2017/MS.KSGHalaman 2 dari 17Hukum Jinayat Jo. Pasal 6 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 TentangHukum Jinayat, sebagaimana dalam Dakwaan kami;2.

  tentang perjudian (maisir) yang didakwakan Penuntut Umum,sehingga kepada Terdakwa dapat dipersalahkan dan dipertanggung jawabkan atasperbuatan yang telah dilakukannya;Menimbang, bahwa dari dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah didakwamelanggar Pasal 16 ayat (2) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum JinayatJo.

  Dengan sengaja;Menimbang, bahwa di wilayah Provinsi Aceh telah ada hukum yangmengatur dan menyatakan bahwa perbuatan perjudian (maisir) dilarang ataudinyatakan haram, yang telah diatur dalam Pasal 16 ayat (2) Qanun Aceh Nomor 6Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat Jo.

  Maka jauhilah perbuatanperbuatan itu agar kamumendapat keberuntungan.Mengingat ketentuan Undangundang Nomor 44 Tahun 1999, UndangundangNomor 18 Tahun 2001, Undangundang Nomor 11 Tahun 2006, Qanun Aceh Nomor 7Tahun 2013 dan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 serta Peraturan Perundangundanganlainnya yang berkaitan dengan perkara ini;MENGADILI1.

  Menyatakan Terdakwa I (Ridho Akbar bin Raden Syafrizal) dan Terdakwa II(Masrul Iwan Fauzi bin Ngatijo), telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalahsecara bersamasama dan bersekutu melakukan Jarimah (tindak pidana) Khamar(minuman keras) sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat (2) Qanun Aceh Nomor 6Tahun 2014 jo. Pasal 6 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang HukumJinayat;2.

• Yatim) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan jarimah pemerkosaan terhadap anak sebagaimana dakwaan kesatu Pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat;

• Menjatuhkan uqubat kepada terdakwa Abdul Manaf bin M.

  Pasal 5 Qanun Aceh Nomor 6Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat;Menimbang, bahwa para saksi yang telah diajukan oleh PenuntutUmum, telah memenuhi ketentuan Pasal 182 ayat (1), (2), (8), (4), (7), (8)dan (9), Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat,dan pernyataan Terdakwa yang menyatakan tidak keberatan denganHal. 16 dari 28 hal.

  ., tanggal 22 Mei 2019, sesuai dengan ketentuanPasal 182 ayat (1) dan (2) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang HukumAcara Jinayat, maka barang bukti tersebut dapat dijadikan sebagai alat buktiyang sah menurut hukum;Menimbang, bahwa pengakuan Terdakwa di depan sidang atasinisiatif sendiri tentang perbuatan yang dia lakukan atau dia ketahui atau diaalami sendiri, telah memenuhi ketentuan Pasal 187 Ayat (1) Qanun AcehNomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat, maka pengakuanTerdakwa dapat digunakan

  Unsur Melakukan Jarimah PemerkosaanMenimbang, bahwa sesuai Pasal 1 Angka 16 Qanun Aceh Nomor 6tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, jarimah adalah perbuatan yangdilarang oleh Syariat Islam, yang dalam Qanun ini diancam denganugubat hudud dan/atau tazir, di mana unsur esensi/pokok dari ketentuanpasal tersebut adalah larangan yakni melarang seseorang untukmelakukan, menyelenggarakan dan atau memberikan fasilitas bagi oranglain untuk melakukan perbuatan yang dilarang Syariat Islam;Menimbang, bahwa pengertian

  Putusan Non; (iiyang melakukan perbuatan serupa yaitu dengan sengaja melakukan jarimahpemerkosaan apalagi terhadap anakanak;Menimbang, bahwa untuk kepentingan pelaksanaan Uqubat tetap,sesuai dengan Pasal 21 Ayat (6) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentangHukum Acara Jinayat, maka Terdakwa diperintahkan agar tetap ditahan;Menimbang, bahwa sesuai pasal 52 Ayat (1) Qanun Syariat IslamPropinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 7 tahun 2013 tentang HukumAcara Jinayat, maka barang bukti berupa: 1 (satu) unit

  Provinsi Aceh Nomor 7 Tahun 2013 dan Qanun Aceh Nomor 6Tahun 2014, serta Peraturan Perundangundangan lainnya yang berkaitandengan perkara ini;1.MENGADILIMenyatakan Terdakwa (TERDAKWA) telah terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan perbuatan jarimah pemerkosaanterhadap anak sebagaimana dakwaan kesatu Pasal 50 Qanun AcehNomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat;Menjatuhkan uqubat kepada terdakwa TERDAKWA dengan uqubattazir penjara selama 150 (serratus lima puluh) bulan, dikurangkan selamaterdakwa

• Membatalkan Putusan Mahkamah Syariyah Langsa Nomor 31/JN/2021/MS.Lgs tanggal 30 Desember 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Jumadil Ula 1443 Hijriyah;

Mengadili Sendiri:

1. Menyatakan Terdakwa , telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan jarimah Menyediakan Fasilitas Zina sebagaimana diatur dalam Pasal 33 ayat (3) Jo Pasal 6 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat;

   Kemudian terdakwabersama saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXKXKXXXX, SAKSI XXXXXXXXXXXXXXXXbersama dengan barang bukti bawa menuju Mapolres Langsa untukpenyidikan lebih lanjut.Perbuatan tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal33 ayat (3) Jo Pasal 6 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 TentangHukum Jinayat.KeduaBahwa, ia terdakwa bersamasama dengan saksi xxxXxxXxxx XXXXXXXXXXXXXXXXXxX (Dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari Mingggu tanggal03 Oktober 2021 sekira pukul 19.00 Wib, atau

   Kemudian terdakwa bersama saksiXXKXKXKXKKXKXKXKXKXKKKKKKKKXKKKX, SAKSI XXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXbersama dengan barang bukti bawa menuju Mapolres Langsa untukpenyidikan lebih lanjut.Perbuatan tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalamPasal 25 ayat (2) Jo Pasal 6 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014Tentang Hukum Jinayat.AtauKetigaBahwa, ia terdakwa bersamasama dengan saksi xXxXxxXXxXXXXXXXXXXX(Dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari Mingggu tanggal 03 Oktober2021 sekira pukul

   terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalahmelakukan tindak pidana turut serta, membantu atau) menyuruhmelakukan Jarimah, yang dengan sengaja menyediakan fasilitas ataumempromosikan jarimah zina sebagaimana dalam dakwaan Kesatumelanggar Pasal 33 ayat (3) Jo Pasal 6 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 6Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat.Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan uqubat tazir penjaraselama 70 (tujuh puluh) bulan dikurangi selama terdakwa berada didalamtahanan sementara dengan perintah

   Permohonan banding manamasih dalam tenggang waktu banding, sebagaimana diatur dalam ketentuanPasal 225 ayat (2) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum AcaraJinayat dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepadaTerdakwa pada tanggal 10 Januari 2022;Menimbang, bahwa Pembanding telah menyerahkan memori bandingyang diterima Panitera Mahkamah Syariyah Langsa pada tanggal 7 Januari2022, yakni dalam tenggang waktu sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal225 ayat (6) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun

   Aceh Nomor 7 Tahun 2013 TentangHukum Acara Jinayat dan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang HukumJinayat, serta semua peraturan perundangundangan yang berkaitan denganperkara ini;MENGADILIe Menerima permohonan banding Pembanding/Jaksa Penuntut Umum.

• .), sebagaimana dakwaan alternatif kedua, yang diatur dalam pasal 49 Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.

• Membebaskan Terdakwa . dari segala tuntutan hukum.
• Memerintahkan agar Terdakwa . untuk dikeluarkan dari tahanan seketika itu juga.
• Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya.

  Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalahdengan sengaja melakukan Jarimah Pemerkosaan terhadap orangyang memiliki hubungan mahram dengannya sebagaimana diatur dandi ancam uqubat dalam Pasal 49 Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentangHukum Jinayat dalam Dakwaan Altenatif Kedua.2. Menjatuhkan Pidana penjara selama 200 (dua ratus) bulan dikurangselama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwatetap ditahan.3.

  Dakwaanpertama, Terdakwa didakwa telah melakukan jarimah Pemerkosaanterhadap Anak sebagaimana ketentuan Pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6Tahun 2014, Dakwaan kedua, Terdakwa didakwa dengan sengaja telahmelakukan jariman Pemerkosaan terhadap orang yang memiliki hubunganmahram dengannya sebagaimana ketentuan Pasal 49 Qanun Aceh Nomor6 Tahun 2014, dakwaan ketiga, Terdakwa didakwa dengan sengajamelakukan jarimah Pelecehan Seksual terhadap Anak sebagaimanaketentuan Pasal 47 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014.

  Aceh Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat,maka Terdakwa harus diputus bebas;Menimbang, bahwa Terdakwa telah diputus bebas, makaberdasarkan Pasal 191 ayat (4) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentangHukum Acara Jinayat, Terdakwa yang saat ini sedang dalam tahanandiperintahkan untuk dibebaskan seketika itu juga;Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah dibebaskan daridakwaan Jaksa Penuntut Umum, maka berdasarkan Pasal 99 ayat (1)Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat,Terdakwaharus

  JN/2021/MS.AcehMahkamah Syariyah Jantho Nomor 22/JN/2020/MS.Jth tanggal 30 Maret2021 Miladiyah bertepatan tanggal 16 Syaban 1442 Hijriyah, tidak dapatdipertahankan dan harus dibatalkan dengan mengadili sendiri yangbunyinya sebagaimana tertuang dalam amar putusan ini;Mengingat ketentuan UndangUndang Nomor 11 Tahun 2006tentang Pemerintahan Aceh dan Pasal 214 ayat (1), Pasal 225 ayat (2,3dan ayat 6) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum AcaraJinayat dan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum

  Menyatakan Terdakwa ..... tidak terbukti Secara sah dan meyakinkanbersalah melakukan jarimah pemerkosaan terhadap orang yangmemiliki hubungan mahram dengannya (...... ), sebagaimanadakwaan alternatif kedua, yang diatur dalam pasal 49 Qanun AcehNomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.2. Membebaskan Terdakwa ....... dari segala tuntutan hukum.3. Memerintahkan agar Terdakwa ....... untuk dikeluarkan dari tahananseketika itu juga.4.

• 1. M E N G A D I L I

  2. Menyatakan terdakwa Irwan Susanto bin Sugiono terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "Jarimah Pelecehan Seksual" sebagaimana diatur dan diancam 'Uqubat Ta'zir dalam Pasal 46 Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.

  oleh Jaksa Penuntut Umum yaitu melanggar ketentuan Pasal 50dan Pasal 46 Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat;Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Jaksa PenuntutUmum dengan dakwaan alternatif, maka Majelis Hakim akan langsungmemilin alternatif kedua yakni melanggar Pasal 46 Qanun Aceh Nomor 6tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, sesuai dengan fakta persidangan sertatuntutan penuntut umum, yang unsurunsurnya sebagai berikut;1.

  Unsur dengan sengaja;Menimbang, bahwa dalam Qanun int tidak =memberiketerangan/penjelasan apa yang dimaksud dengan kata sengaja. Namundalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kata sengaja berarti dimaksudkan(direncanakan), memang diniatkan begitu.

  Oleh karena itu MajelisHakim berpendapat bahwa Terdakwa harus dinyatakan bersalah atasperbuatannya tersebut sehingga ia harus dijatuhi hukuman sebagaimanayang ditentukan dalam Pasal 46 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentangHukum Jinayat;Him 11 dari 15 him Putusan Nomor aMenimbang, bahwa karena Terdakwa mampu bertanggung jawab atasperbuatannya tersebut, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah dan harusdijatuhi uqubat;Menimbang, bahwa sesuai dengan tuntuan Jaksa Penuntut UmumNo.Reg.Perkara: PDM02/MBO

  /01/20118, tanggal 24 Mei 2018 bahwaTerdakwa dituntut dengan hukuman penjara;Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim, sesuai dengan Pasal 73ayat (3) Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat yaituDalam hal ugubat dalam qanun lain sebagaimana dimaksud pada ayat 1bersifat alternatif antara penjara, denda atau cambuk, yang dijadikanpegangan adalah cambuk;Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam menetapkan Uqubat dalamperkara ini juga mengacu kepada UndangUndang Perlindungan Anak Nomor23 Tahun 2002

  Aceh Nomor 7tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat dan Qanun Aceh Nomor 6 tahun2014 tentang Hukum Jinayat serta peraturan perundangundangan lainnyayang berkaitan dengan perkara ini:MENGADILI1.

• AcehTamiang secara khusus' yangselama ini menjadi PengurusMPU, baik ditingkatKabupaten maupun ditingkatKecamatan yang lahirberdasarkan aturanperundang undangansebelumnya yakni UndangUndang No.44 Tahun 1999tentang PenyelenggaraanProvinsi Daerah IstimewaAceh, Undang Undang' No.18Tahun 2001 tentang OtonomiKhusus bagi Provinsi DaerahIstimewa Aceh sebagaiProvinsi Nanggroe AcehDarussalam dan PeraturanDaerah No.3 Tahun 2000tentang Tata Kerja MajelisPermusyawaratan UlamaProvinsi Daerah IstimewaAceh, serta Qanun

  Kaffah (pada semua lini mulai daridunia pendidikan, ekonomi, pembangunan,politik, sosial budaya dan sebagainya) ;Melihat peran tersebut, maka Sumber DayaManusia Personil MPU juga lebih tinggi jikadibandingkan dengan tingkat SDM yang diperlukansebagai Pengurus MUI dalam paradigma organisasisebelumnya mengingat perannya tidak seberatsetelah diubah menjadi MPU berdasarkan amanatundang undang ;MPU dalam perannya diharapkan mampumengimbangi tugastugas Pemerintah Daerah danDPRD dalam rangka penyusunan Qanun

  No.82 P/HUM/2009undangan yang ada saat itu ;Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU)Kabupaten Aceh Tamiang telah dibentuk denganmempedomani : Qanun Kabupaten Aceh Tamiang No.3Tahun 2003 tentang : Susunan Organisasi TataKerja Majelis Permusyawaratan Ulama KabupatenAceh Tamiang yang lahir akibat aturanperundang undangan' yang sah.

  Qanun Aceh No.09Tahun 2003tentang HubunganTata Kerja MPUdengan Eksekutif,Legislatif,Yudikatif danLembaga lainnyaQanun iniberisikan dansekaligus menjadidasar aturanProtokoler MPUterhadapkelembagaan resmilainnya di Acehdan juga diKabupaten Kota ;. Qanun KabupatenAceh Tamiang No.3Tahun 2003tentang SusunanOrganisasi TataKerja MajelisPermusyawaratanUlama (MPU)Kabupaten AcehTamiang, QanunNo.3 iniberisikan bentukOrganisasi MPU,Put.

  Qanun di AcehNo.2 Tahun 2009tentang MajelisPermusyawaratanUlama (MPU),Qanun inilah yangmenjadi aturantekhnispembentukanKelembagaan MPUsetelahpemberlakuanUndang UndangNo.11 Tahun 2006di atas, Qanuninilah yangPut.

• Robet Manalu telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan jarimah pemerkosaan terhadap orang yang memiliki mahram dengannya sebagaimana diatur dalam Pasal 49 Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat;Menghukum Terdakwa Sutiman Manalu bin Alm.

  Bahwa akibat perbuatan terdakwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Luar Visum EtRepertum Saksi Anak mengalami luka robek pada selaput dara di semua arah danluka tersebut terjadi akibat Trauma Benda Tumpul.Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal49 Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentag Qanun Jinayah.ATAUKEDUA :Bahwa Terdakwa SUTIMAN MANALU Bin Alm.

  Bahwa akibat perbuatan terdakwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Luar Visum EtRepertum Saksi Anak mengalami luka robek pada selaput dara di semua arah danluka tersebut terjadi akibat Trauma Benda Tumpul.Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal50 Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang Qanun JinayahBahwa terhadap surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum sebagaimanatersebut di atas, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Terdakwamenyatakan tidak mengajukan keberatan/eksepsi meskipun

  ROBET MANALUterbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidanaDengan Sengaja Melakukan Jarimah Pemerkosaan Terhadap Orangyang Memiliki Hubungan Mahram dengannya sebagaimana yang diaturdan diancam pidana dalam Pasal 49 Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014tentang Qanun Jinayat sebagaimana dakwaan Pertama penuntut umum;2.

  Pasal 5 Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentangHukum Acara Jinayat jo.

  Provinsi Nanggroe Aceh DarussalamNomor 10 Tahun 2002 tentang Peradilan Syariat Islam, Qanun Aceh Nomor 7Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat, Pasal 47 Qanun Aceh Nomor 6Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat, dan peraturan perundangundangan yangberlaku serta ketentuan syara yang berkaitan dengan perkara ini.MENGADILI1.

• Keterangan mana diberikan oleh terdakwadalam keadaan bebas tanpa adanya arahan, paksaan maupun tekanan dari pihakmana pun (vide Pasal 28 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayatjo Pasal 187 Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat);Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukantuntutan atas diri terdakwa, yang pada pokoknya sebagai berikut:1.

  Menyatakan terdakwa Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidanajarimah khalwat sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 23 Ayat(1) Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang hukum Jinayah dalam Surat DakwaanAlternatif Kedua Jaksa Penuntut Umum;2.

  Melakukan Jarimah KhalwatMenimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkanunsurunsur dari Pasal 23 ayat (4) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tersebut diatas, sebagai berikut:Ad. 1.

  Aceh Nomor 7 Tahun 2013 jo Pasal73 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014);Menimbang, bahwa cukup beralasan pula untuk tetap menahan terdakwadalam tahanan dan baru dikeluarkan dari tahanan setelah membayar uqubat denda(vide Pasal 194 Qanun Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat), danapabila terdakwa tidak juga membayar uqubat denda tersebut maka terdakwa harusmenjalani uqubat pengganti berupa uqubat penjara sampai uqubat penggantitersebut berakhir;Hal. 16 dari 19Putusan Nomor 6/JN/2017/MS.SabMenimbang

  Menyatakan terdakwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkanbersalah melakukan jarimah khalwat sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam Pasal 23 ayat (1) Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang hukum Jinayah;2.

• 1. Menyatakan terdakwa Bayu Ashari Bin Saiful Azhari terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah dengan sengaja melakukan jarimah zina sebagaimana dalam dakwaan primair melanggar Pasal 33 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat;
  2. Menjatuhkan uqubat Hudud terhadap diri Terdakwa Bayu Ashari Bin Saiful Azhari dengan uqubat cambuk di depan umum sebanyak 100 (seratus) kali cambuk;

     Menyatakan terdakwa TERDAKWA terbukti secara sah dan meyakinkanbersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja melakukan jarimahzina, sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 33 Ayat (1)Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat sesuaiDakwaan Primair Penuntut Umum..

     Aceh Nomor 6 Tahun 2014tentang Hukum Jinayat; Subsidiair melanggar Pasal 25 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014tentang Hukum Jinayat; Lebih Subsidiair melanggar Pasal 23 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun2014 tentang Hukum JinayatMenimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara subsideritas,maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan PrimairPenuntut Umum, yaitu diatur dan diancam uqubat sebagaimana dalam Pasal33 Ayat (1) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat

     Unsur melakukan jarimah Zina;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan jarimah sebagaimanadijelaskan di dalam pasal 1 angka ke 16 Qanun Aceh nomor 6 tahun 2014tentang Hukum Jinayat, adalah perbuatan yang dilarang oleh Syariat Islamyang diancam dengan uqubat hudud atau tazir.Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 1 angka 26 Qanun AcehNomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, yang dimaksud dengan zinaadalah persetubuhan antara seorang lakilaki atau lebin dengan seorangperempuan atau lebih tanpa ikatan

     Pen.No. 6/JN/2021/MS.Sab Bahwa Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Syariat Islam yangsedang ditegakkan di Provinsi Aceh dan tidak mendukung programPemerintah Aceh menegakkan Qanun Aceh khususnya Qanun AcehNomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat; Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Alquran dan Alhadits yangmenjadi pegangan hidup dalam masyarakat Aceh; Perbuatan Terdakwa sangat meresahkan masyarakat dan dapatberakibat negatif terhadap masyarakat dan generasi muda;Keadaan yang meringankan: Bahwa

     ayat (1) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013tentang Hukum Acara Jinayat serta seluruh peraturan perundangundanganserta ketentuan Syari yang berkaitan dengan perkara ini;MENGADILI1.

• Pasal 1 angka 22 Qanun Aceh Nomor 6Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan telah mengerti akan isi danmaksud dakwaan Penuntut Umum tersebut dan Terdakwa menyatakan tidakmengajukan keberatannya (eksepsi) atas dakwaan tersebut;Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalildalil apa yangdikemukakan Penuntut Umum dalam surat dakwaannya, Penuntut Umumtelah menghadapkan saksisaksi yang telah memberikan keterangan di bawahsumpah di depan persidangan sebagaiberikut:Saksi :Halaman 3

  yang ke luar jika benar makamendapat imbalan/keuntungan berlipat;Menimbang bahwa dari faktafakta tersebut, Majelis Hakim terlebihdahulu akan mempertimbangkan dakwaan primeir yaitu unsurunsur yangdikehendaki oleh pelanggaran dari Pasal 18 Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014yaitu :e Unsur setiap orang;e Unsur melakukan maisir (judi) dengan taruhan paling banyak 2 gramemas;Unsur setiap orang:Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orangberdasarkan Pasal 5 huruf (a) Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014

  Oleh karena itu unsur dari Setiap orang berdasarkan penjelasan Pasal 5huruf (a) Qanun Aceh Darussalam Nomor 6 tahun 2014 telah terpenuhi.Disamping itu, telah didapat pula fakta bahwa Terdakwa beragama Islam danpada saat Terdakwa di tangkap, dalam keadaan sehat jiwa dan raga, dalamsidang Terdakwa bertindak normal dan mengakui bahwa perbuatan yangdilakukannya itu tanpa ada paksaan dari fihak manapun.

  OlehKarena itu, Unsur melakukan maisir (judi) dengan taruhan paling banyak 2gram emas telah terpenuhi ;Menimbang, bahwa oleh karena selurun unsurunsur dalam dakwaankesatu telah terpenuhi, maka dakwaan telah terbukti secara sah danmeyakinkan melanggar Pasal 18 Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 olehkarenanya Terdakwa harus dijatuhi hukuman;Menimbang, bahwa ancaman hukum dalam Pasal 18 Qanun Aceh Nomor6 Tahun 2014 adalah dengan Uqubat Tazir, Majelis Hakim berpendapat bahwaugubat yang dijatunkan dalam perkara

  ini adalah Uqubat Cambuk;Menimbang bahwa Majelis menjatuhkan hukuman atas Terdakwa, akandipertimbangkan hal hal yang memberatkan maupun yang meringankan.Hahal yang memberatkan; Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan ajaran Islam dan peraturandalam hal ini Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 Pasal 18;Halaman 8 dari 11 halaman Putusan Nomor 23/JN/2016/Ms.Bna.

• Yusuf (Terdakwa I) dan Aiyub Bin Hasan (Terdakwa II), telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Jarimah (tindak pidana) Maisir (perjudian) sebagaimana diatur dalam Pasal 20 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat;

• Menghukum para Terdakwa yang masing-masing bernama Amiruddin Bin M.

  PDM223/Eku.1/09/2019 tanggal 24 September 2019 yang padaintinya menyatakan bahwa perbuatan para Terdakwa dalam dakwaan pertamatelah melanggar ketentuan Pasal 18 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentangHukum Jinayat atau dalam dakwaan kedua telah melanggar ketentuan PasalPasal 20 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat;Memperhatikan tuntutan pidana Penuntut Umum tanggal 24 Oktober2019 No. Reg.

  Kedua terdakwatidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk melakukan jarimah maisir Perbuatan terdakwa melanggar Pasal 18 Qanun Aceh Nomor 6 tahun2014 tetang Hukum Jinayat;Atau: Bahwa para terdakwa Amiruddin Bin M. Yusuf dan Atyub Bin Hasan,pada hari Jumat tanggal 10.00 WIB atau waktu lain di tahun 2019 bertempatdi Pasar Kota Panton Labu Kec. Tanah Jambo Aye Kab.

  Provinsi Nanggroe Aceh DarussalamNomor 10 Tahun 2002 tentang Peradilan Syariat Islam, jo Pasal 5 Qanun AcehNomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat jo.

  Aceh Nomor 6 tahun 2014tetang Hukum Jinayat, dakwaan Kedua perbuatan terdakwa melanggar Pasal20 Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tetang Hukum Jinayat;Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara alternatif, makaMajelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan KesatuPenuntut Umum;Menimbang, bahwa dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum yaituperbuatan Terdakwa melanggar Pasal 18 Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014tentang Hukum Jinayat yang mengandung unsurunsur sebagai berikut :Setiap Orang yang

  Yusuf) dan Terdakwa II (Aiyub Bin Hasan) dengan uqubat cambuk di depanumum sebanyak 12 (dua belas) kali;Menimbang, bahwa para Terdakwa selama pemeriksaan telah menjalanitahanan, maka sesuai ketentuan Pasal 23 ayat (2) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun2013 tentang Hukum Acara Jinayat, lamanya masa penangkapan dan/ataupenahanan dikurangkan seluruhnya dari Ugubat yang dijatuhkan, kecualiUqubat Hudud, dan menurut ketentuan Pasal 23 ayat (3) Qanun tersebutpengurangan Uqubat untuk penahanan paling lama 30 (tiga

• 1. Menyatakan Anak Miftahul Jannah Binti Ahmad Yani terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Jarimah Ikhtilath sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum, yaitu melanggar ketentuan Pasal 25 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat;
  2. Menjatuhkan uqubat terhadap Anak Miftahul Jannah Binti Ahmad Yani oleh karena itu dengan pidana Pembinaan di dalam Lembaga yaitu di Lembaga Loka Rehabilitasi Sosial

  Pasal 25 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 6tahun 2014 tentang Hukum Jinayat Jo. UU No. 11 tahun 2012 tentang SistemHal 14 dari 22 hal.

  26 jo.Pasal33 ayat (1)Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014tentang Hukum Jinayat yangmengandung unsurunsur sebagai berikut:1.

  Unsur Melakukan JarimahZinaMenimbang, bahwa pengertian zina yang dimaksud dalam pasal 1 butirke 26 Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 adalah persetubuhan antaraHal 15 dari 22 hal.

  Pasal 1butir 24 Qanun AcehNomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat Jo. UU No. 11 tahun 2012 tentangSistem Peradilan Pidana Anak (SPPA), maka Hakim akan mempertimbangkandakwaan kedua Jaksa Penuntut Umum;Menimbang, bahwa dakwaan kedua Jaksa Penuntut Umum yaituperbuatan Anak melanggar Pasal 33 ayat (1) Qanun Aceh nomor 6 tahun 2014tentang Hukum Jinayat yang mengandung unsurunsur sebagai berikut:1.

  Pasal 25 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang HukumJinayat.