tidak bersedia dan melalui suratnya kepadaPenggugat dengan Nomor 07/SPSB/TISGT/2011 tertanggal 13 Juli 2011 (BuktiP9) menyampaikan baru akan siap pada bulan September setelah Hari Raya IdulFitri;9 Bahwa Para Tergugat sesuai dengan surat SP KEP dan SBSI dengan Nomor 11/SPSB/TISGT/2011 tertanggal 13 September 2011 (Bukti P10) telah dipilih atauditentukan masuk dalam bagian Anggota Tim Perunding dari unsur SP KEP, untukHal. 3 dari 38 hal.

No. 138 K/Pdt.SusPHI/201310111213itu maka dari awal Para Tergugat telah terlibat dalam proses atau tahapanpembahasan sebagaimana diterangkan pada butir (7) di atas;Bahwa sebelum pembahasan tata tertib perundingan pembaharuan Perjanjian KerjaBersama timbul suatu kondisi dimana PUK SBSI dan SPKEP bersikukuh memintaagar susunan tim perundingnya terdiri atas 13 orang sebagaimana tercantum dalamsurat SP KEP dan SBSI dengan Nomor 11/SPSB/TISGT/2011 tertanggal 13September 2011 (vide Bukti P10), Penggugat

untuk itu melalui salah satu butir suratNomor 692/515001/3.3.1/TX/2011 (Bukti P11) menerangkan atau memberitahukanbahwa permintaan SBSI dan SPKEP terkait dengan jumlah anggota tim perundingtersebut bertentangan dengan ketentuan Pasal 20 Keputusan Menteri Tenaga Kerjadan Transmigrasi RI Nomor : KEP48/MEN/TV/2004 tentang Tata Cara Pembuatandan Pengesahan Peraturan Perusahaan serta Pembuatan dan Pendaftaran PerjanjianKerja Bersama.

(Bukti P 14) dan juga tim SP1415KEP dan SBSI meminta uang saku sebesar Rp.2 juta per orang yang bukan bagiandari tata tertib perundingan pembaharuan PKB 20112013;Bahwa setelah pertemuan nonformal tersebut sebagaimana di sebutkan dalam butir13 di atas tim SPKEP dan SBSI tidak bersedia lagi untuk membicarakan ataupunbertemu untuk membahas hal yang belum disepakati tersebut dan kemudianmenyerahkan surat pemberitahuan mogok dengan Nomor 16/SPSB/TISGT/2011yang di tandatangani antara lain oleh Tergugat

ThiessContractors Indonesia, sesuai dengan surat SP KEP dan SBSI dengan Nomor: 11/SPSB/TISGT/2011 tertanggal 13 September 2011 yang dalam hal ini bertindak untukdan atas nama organisasi Serikat Buruh/Serikat Pekerja pada PT. Thiess ContractorsIndonesia.Bahwa para Penggugat Rekonvensi merupakan pengurus pada Pimpinan Unit Kerjaserikat Pekerja Kimia, Energi, Pertambangan, Minyak, Gas Bumi dan Umum (PUK SPHal. 19 dari 38 hal. Put. No. 138 K/Pdt.SusPHI/20132020KEP) PT.

dan SBSI, lalu setelah saksiSYARIFUDDIN, saksi INDRA PURBA dan saksi DICKY WAHYUDI sampaidi Desa Tanjung Gunung tidak ada 2 (dua) kelompok SPSI dan SBSI yangbentrok, kKemudian saksi SYARIFUDDIN, saksi INDRA PURBA dan saksiDICKY WAHYUDI menerima indormasi dari warga masyarakat DesaTanjung Gunung bahwasannya Kelompok SPSI berkumpul di rumahMEJUAHJUAH GINTING (Ketua Pemuda Pancasila) Kec.Sei BingaiKab.Langkat, lalu sesampainya saksi SYARIFUDDIN, saksi INDRA PURBAdan saksi DICKY WAHYUDI di rumah Ketua

SYAFRUDDIN: di persidangan dibawah sumpah menerangkan padapokoknya sebagai berikut:e Bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 September 2013 sekira 18.30 Wib diDesa Raja Tengah Kecamatan Kuala Kabupaten Langkat saksi melakukanpenangkapan terhadap terdakwa karena kedapatan membawa senjatae Bahwa awalnya saksi setelah mendapat informasi dari masyarakat, saksiberangkat menuju Desa Tanjung Gunung untuk mengecek tentang adanyabentrokan antara 2 (dua) kelompok SPSI dan SBSI, akan tetapi setelahsampai di Tanjung

menerangkan padapokoknya Sebagall Ber KU tses ne nnncesnssnenaessanseeemeeaneeRneenSRRE RRRe Bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 September 2013 sekira 18.30 Wib diDesa Raja Tengah Kecamatan Kuala Kabupaten Langkat saksi bersamadengan saksi SYAFRUDDIN melakukan penangkapan terhadap terdakwakarena kedapatan membawa senjata tajam;Bahwa awalnya saksi setelah mendapat informasi dari masyarakat, saksiberangkat menuju Desa Tanjung Gunung untuk mengecek tentang adanyabentrokan antara 2 (dua) kelompok SPSI dan SBSI

WAHYUDI: di persidangan dibawah sumpah menerangkan padapokoknya sebagai berikut:Bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 September 2013 sekira 18.30 Wib diDesa Raja Tengah Kecamatan Kuala Kabupaten Langkat saksi bersamadengan saksi INDRA PURBA dan saksi SYAFRUDDIN melakukanpenangkapan terhadap terdakwa karena kedapatan membawa senjataBahwa awalnya saksi setelah mendapat informasi dari masyarakat, saksiberangkat menuju Desa Tanjung Gunung untuk mengecek tentang adanyabentrokan antara 2 (dua) kelompok SPSI dan SBSI

dan SBSI yang bentrok, kKemudian saksi SYARIFUDDIN,saksi INDRA PURBA dan saksi DICKY WAHYUDI menerima indormasidari warga masyarakat Desa Tanjung Gunung bahwasannya KelompokSPSI berkumpul di rumah MEJUAHJUAH GINTING (Ketua PemudaPancasila) Kec.Sei Bingai Kab.Langkat,Bahwa sesampainya saksi SYARIFUDDIN, saksi INDRA PURBA dansaksi DICKY WAHYUDI di rumah Ketua Pemuda Pancasila (MEJUAHJUAH GINTING) kemudian para saksi memeriksa badan terdakwa yangsedang duduk di kursi rumah Ketua Pemuda Pancasila dan

pertimbangan hukum Yudex Factie dalam putusannya pada halaman 8alinea empat adalah tidak cermat dan melanggar Undang Undang No.2 Tahun 2004itu sendiri, sebab yang menjadi inti materi eksepsi/keberatan Tergugat/PemohonKasasi tersebut adalah tentang tidak berkwalitas hukumnya kuasa Penggugat dalammewakili di Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) ;Bahwa, tidak berkualitas hukumnya kuasa Penggugat dalam mewakili diPengadilan oleh karena Penggugat Prinsipal bukan sebagai anggota/pengurusDPC F KAMIPARHO SBSI

Kabupaten Pasuruan oleh karena tidak terbentuknyaPK SBSI di lingkungan PT TUNAS FURNITURE INDONESIA.

Komisariat, serta tidak mempunyai nomor bukti pencatatan ;Bahwa sesuai dengan ketentua Pasal 13 Undang Undang No. 21 Tahun 2000dinyatakan bahwa keanggotaan serikat pekerja/serikat buruh diatur dalamanggaran dasar dan anggaran rumah tangganya, hal ini berarti bahwa PTTUNAS FURNITURE INDONESIA yang merupakan perusahaan furniture tidaktermasuk dalam lingkup keanggotaan Federasi Serikat Buruh Makanan, Minuman,Pariwisata, Hotel dan Tembakau sehingga tidak ada kewenangan sedikitpun dari DPCF KAMPIPARHO SBSI

landasan hukum sama sekali ;Pertimbangan hukum putusan a quo/Yudex Factie halaman 12 alinea keduaadalah merupakan pertimbangan yang sama sekali tidak cermat dan tidak tepat karenasalah dalam penerapan hukumnya ;Pertimbangan hukum putusan Yudex Factie dikatakan tidak cermat dan tidaktepat, karena dalam pertimbangan hukum dimaksud langsung memvonis tanpamenimbang dengan cermat isi dan kandungan sebenarnya dalam T1 dan T2 ;Bahwa T1 menjelaskan tentang pemberian kuasa dari Penggugat ke DPC FKAMIPARHO SBSI

Jadi di sini terdapat kerancuandari Majelis Hakim yang lalai mempertimbangkan bahwa kalau memang benarAlmarhum Basori adalah anggota DPC F KAMIPARHO SBSI tentu akan bersurat ke PTTUNAS FURNITURE INDONESIA dan bukan ke PT KARYA PRIMA SENTOSA ;Dengan demikian telah terbukti, bahwa pertimbangan Yudex Factie di atasadalah tidak cermat dan tidak tepat dalam menerapkan hukumnya, oleh karenanyatidak bisa lagi dipertahankan, bahkan harus dibatalkan, sehingga sesuai denganketentuan Pasal 30 ayat 1 huruf b

sebagai berikut:Kusdianto masa kerja 8 tahun lebih;Prayoga masa kerja 5 tahun lebih;Retno Zulkarnaen masa kerja 6 tahun lebih;Yuli Evianto masa kerja 7 tahun lebih;Budi Waluyo masa kerja 2 tahun lebih;Adhi Arfianto masa kerja 3 tahun lebih;Bahwa masa kerja tersebut telah dapat dibuktikan dan diakui olehTergugat di depan Mediator Hubungan Industrial DisnakertransdukPropinsi Jawa Tengah dan diperkuat dengan bukti keterangan dariPT.Jamsostek Cabang Magelang;Bahwa Penggugat adalah anggota DPC FHUKATAN SBSI

KabupatenTemanggung yang terdaftar sebagai anggota di Pengurus Komisariat(PK) FHUKATAN SBSI PT.TKPI Temanggung;Bahwa Penggugat selama bekerja kepada Tergugat, bekerja denganbaik dan penuh loyalitas terhadap perusahaan;Bahwa para Penggugat di PHK oleh Tergugat terhitung sejak tanggal28 Februari 2011;Bahwa upah Penggugat bulan Januari dan Februari 2011 yangdiberikan oleh Tergugat adalah upah sesuai dengan UMK 2010 danperbuatan Tergugat tersebut jelasjelas melanggar UU No.13 Tahun2003;Bahwa Tergugat

Bahwa para Penggugat menjadi anggota di PengurusKomisariat (PK) FHUKATAN SBSI PT.TKPI Temanggungsetelah tidak bekerja di tempat Tergugat;d.

Federasi Serikat Pekerja/ Buruhdapat mewakili anggotanya apabila PUK Serikat Pekerja/Buruh di Perusahaan tersebut merupakan anggotanyadan Pekerja/ Buruh merupakan anggota dari SerikatPekerja/ Buruh, sehingga yang punya legal standingdalam mewakili Pekerja/ Buruh adalah PUK SerikatPekerja/ Buruh, dengan demikian Pengurus DPCFHUKATAN SBSIKabupaten Temanggung tidak dapat mewakili PemberiKuasa karena Pengurus DPC FHUKATAN SBSIKabupaten Temanggung tidak mendapat kuasa limpahandari PUK Pengurus HUKATAN SBSI

;Penggugat adalah ketua SBSI tingkat perusahaan;Halaman 3 dari 30Putusan PH!

Mdn Penggugat dan sejumlah buruh menuntut Gaji di bawah UMK yangdilakukan Tergugat; Penggugat dan sejumlah buruh menuntut hakhak normatif lainnyakepada Tergugat; Penggugat dan sejumlah buruh melaporkan Tergugat ke pengawas/pegawail penyidik negeri sipil Dinas Tenaga kerja atas dugaantindak pidana;Selain itu juga,Tindakan Tergugat bukan hanya kepada penggugat tetapijuga kepada sejumlah pengurus/anggota SBSI CV.Fountain;Atas tindakantindakan Tergugat secara sepihak tersebut (tanpadirundingkan terlebin

Mdn tidak mencantumkan keberatan Penggugat tentang penurunanjabatan Penggugat dari Jabatan CDP menjadi Checker Material; tidak mencantumkan keberatan Penggugat tentang pemindahanlokasi kerja Penggugat dari Fountain Brastagi ke Fountain HayamWuruk; tidak mencantumkan keberatan Penggugat tentang tindakan tindakan Tergugat kepada Penggugat setelah Penggugat dan kawankawan membentuk SBSI tingkat perusahaan Tergugat dan menjadiketua SBSI tingkat perusahaan Tergugat; menganjurkan Tergugat membayar gaji

MdnMenimbang, bahwa atas upah Penggugat tersebut, Majelis Hakim akanmemeriksa terlebih dahulu penyebab terjadinya demosi yang menyebabkanditurunkannya upah Penggugat tersebut;Menimbang, bahwa Penggugat berdalil penyebab dari tindakan demosiyang dilakukan Tergugat adalah karena terbentuknya serikat pekerja SerikatBuruh Sejahtera Indonesia (SBSI) unit CV. Fountain pada Februari 2017,dimana pembentukan ini berdampak pada beberapa pekerja CV.

Fountain.Ada yang mendapatkan pemutusan hubungan kerja (PHK), ada yang dimutasidan Penggugat sendiri menerima surat keputusan demosi dari Tergugat;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Penggugat yangbernama Fuhrert Simamora selaku Ketua SBSI Kota Medan, ada 10 (sepuluh)orang karyawan Fountain yang datang kepada Saksi untuk membentuk SBSIunit CV.

., Advokat/Tim Advokasi DPC SBSI 1992Kota Cimahi, beralamat di Jalan H. BarosH.

Surat Pengunduran Diri tanggal 15 September 2014;Bahwa pada tanggal 24 September 2014 Jam 10:30 WIB, Ketua DPCSBSI 1992 Cimahi Bapak Asep Jamaludin hadir di PT Sukanda Djayaditerima dengan baik oleh Ibu Rivelli Sianturi, memperkenalkan pengurusPK SBSI 1992 PT Sukanda Djaya;Pihak DPC SBSI 1992, mengajukan agenda acara tambahan untukmelakukan Audensi secara umum terhadap karyawan PT Sukanda Djaya,permohonan berikut masih belum bisa dikabulkan perusahaan, karenaakan dijadwalkan dilain waktu;Bahwa pada

30 September 2014, terjadi pertemuan dengan 13karyawan yang akan habis kontrak per tanggal 1 Oktober 2014 di fasilitasioleh Ketua PK SBSI 92 saudara Bejo Susanto, dimana karyawan memintauntuk tetap dipekerjakan lagi oleh perusahaan.

Disnakertransos Kota Cimahitentang pengaduan atas Perjanjian Bersama antara PK SBSI 1992PT Sukanda Djaya dengan Pihak PT Sukanda Djaya.

Bagi Karyawan yang tidak bersediabekerja kembali, silahkan menempuh jalur hukum sesuai undangundangyang berlaku;Bahwa Jam 13:30 Masa pendemo membubarkan diri, dan merekamengarahkan semua karyawan ke Sekretariat DPC SBSI 92, sehinggakaryawan tidak bekerja dan operasional perusahaan tidak berjalan.Bahwa tanggal 10 Oktober 2014, PK SBSI 92 melakukan demo di gedungDPRD;Bahwa tanggal 10 Oktober 2014, Perusahan tetap melakukan himbauankepada karyawan untuk kembali bekerja dengan menghubungi secaratelepon

Putusan No.153/B/2018/PTTUN JKT.or Ce~ =a ss aSs Ss waXS sse 3s 3P & vy wvAea Nasional Tahun 2016 SBSI No. 1Q92GISKIDEPer SBSI/IV/2016 tanggal 17 April 2016) Dalam hal iniay memberikan kuasa kepada: Netty Saragih, S.H.

Serba Guna, beralamat di LingkunganVill Pulau Sicanang Belawan Bahagia Medan, dalam hal inimemberi kuasa kepada Ponijo, dan kawankawan PengurusDPC F LOMENIK SBSI Kota Medan, berkantor di JIn. CemaraGg. Jeruk No. 19 P. Brayan Darat II Kec.

No.605 K/PDT.SUS/2009Bahwa bermula kejadian saat Penggugat dan temantemannyabergabung menjadi anggota Federasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia padatanggal 08 September 2007 ;Bahwa hasil pemilinan Pengurus secara Syah Penggugat terpilin sebagaiKetua Pengurus Serikat Buruh Sejahtera Indonesia di tingkat Perusahaan dandisyahkan oleh Dewan Pengurus Cabang Federasi Logam, Mesin danElektronik Serikat Buruh Sejahtera Indonesia dengan SK Nomor : 090/SK/FLOMENIK/SBSI/IX/2007 ;Bahwa tertanggal 14 September

FLOMENIK SBSI) PT. Serba Guna, dimana Serikat Buruh tingkat perusahaantersebut sama sekali tidak ada hubungan dengan pekerjaan yang diproduksiPT. Serba Guna ic. Tergugat asal / Pemohon Kasasi, yaitu khususmemproduksi Pakan Ternak / Ikan, berdasarkan Kegiatan Usaha PokokKLUI 51220 Perdagangan Besar Bahan Baku Makanan Ternak yangdikeluarkan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten DeliSerdang tanggal 18 Maret 2008 No.

F LOMENIK SBSI) PT. Serba Guna,yang tidak sesuai dengan bidang Tergugat asal / Permohonan Kasasi / PT.Serba Guna sebagaimana tersebut di atas, yang berarti Serikat Pekerja yangdidirikan Penggugat asal / Termohon Kasasi, dkk bertujuan tidak murni untukmembela kepentingan pekerja dalam bidang pakan ternak / ikan. Adapuntentang keberadaan Serikat Pekerja tingkat perusahaan yag didalilkan olehPenggugat asal baru diketahui oleh PT. Serba Guna ic.

FLOMENIK SBSI PT. Serba Guna (terlampir bukti tambahan bertanda TK2),yang berarti keberadaan PK. F LOMENIK SBSI PT.

Sdr.Timotius.S Maykemudian menjelaskan kepada PARA PENGGUGAT bahwa DirekturUtama PT.Henrison Iriana bersama PUK Serikat Pekerja Seluruh Indonesia(SPSD dan PUK Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (SBSI) telah membuatSurat Keputusan Bersama Nomor : 002/SKBHIPUK/III/12 pada tanggal 1Maret 2012 tentang Uang Pisah Khusus yang akan berlaku bagi seluruhanggota SPSI dan SBSI yang alpa (tidak masuk kerja) dua (2) hari sampailima (5) hari tidak berturutturut dalam satu bulan.1112131415Bahwa PARA PENGGUGAT sangat

Henrison Iriana), maka saksi bersama temanteman langsungmelaporkan hal ini kepada Disnakertrans Kabupaten Sorong.e Bahwa setahu saksi setelah saksi bersama Para Penggugat dan temantemanmengetahui tidak ada respon dari SBSI dan SPSI pada PT.

Henrison Iriana dengan PUKSPSI dan PUK SBSI PT.

Namun Tergugat tetap menolak isi Anjurandari Mediator tersebut dengan alasan Surat Keputusan Bersama Nomor 002/SKBHIPUK/II/2012 tanggal Maret 2012 merupakan kesepakatan seluruh pekerja melaluiwadah organisasinya (dalam hal ini SPSI dan SBSI pada Unit Kerja PT. HenrisonIriana) dengan pengusaha (PT.

Henrison Iriana bersamasama dengan Ketua SPSIdan Ketua SBSI Unit Kerja PT.

Damai Indah Golf, Tbk perihal : Permohonanperundingan bipartit permasalahan anggota PK Nikeuba SBSI PT. DamaiIndah Golf, Tok BSD Course.

Bahwa menurut informasi PK Nikeuba SBSI PT. DIG, Tbk bahwa patutdiduga telah terjadi pelanggaran hakhak ketenagakerjaan yangdilakukan oleh PT. Damai Indah Golf, Tbk seperti : pemberangusanHalaman 18 dari 42 hal. Put.

Selain melakukanPHK secara sepihak terhadap Penggugat, perusahaan Tergugat jugadiduga kuat melakukan pemberangusan Serikat Buruh (union busting)kepada anggota serikat PK Nikeuba SBSI PT. Damai Indah Golf, Tbktermasuk indikasi perlakuan intimidasi terhadap Penggugat yang jugasebagai salah satu anggota serikat PK Nikeuba SBSI PT.DIG;Bahwa dugaan kuat Penggugat tidak dilanjutkan hubungan kerjanyadengan perusahaan Tergugat karena keikutsertaan Penggugat sebagaianggota serikat PK Nikeuba SBSI PT.

SBSI DKI Jakarta) ;Bahwa karyawan Tergugat PT.

Damai IndahGolf, Tok. yang dicatatkan pada Dinas Sosial, Ketenagakerjaan danTransmigrasi Kota Tangerang Selatan, oleh karena itu jelas bahwaNIKEUBA dan HUKATAN ~ SBSI tidak memiliki unit kerja diperusahaan Tergugat, sehingga jelas dan tidak perlu dibuktikan lagibahwa Penggugat pada waktu masih bekerja pada Tergugat, adalahbukan anggota Serikat Pekerja/Serikat Buruh NIKEUBA SBSImaupun HUKATAN SBSI atau apapun namanya ;Bahwa berdasarkan Pasal 87 UndangUndang Nomor 2 Tahun 2004tentang Penyelesaian Perselisihan

beserta temanteman hanyaberada dalam lingkungan perusahaaan yang dipagar oleh pintu pagaryang tinggi yang terbuat dari besi sehingga saksi tidak melihat danmengetahui siapasiapa saja yang ikut untuk berunjuk rasa pada saatitu, namun setelah pengunjuk rasa berbuat anarkis, lalu saksibersembunyi dibalik pos security yang berada dekat tembok pagar ;Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor : 2073/Pid.Sus/201 4/PNLbpBahwa saksi tidak kenal dengan para pendemo, tetapi para pendemosaat itu mengenakan baju seragam SBSI

(Serikat Buruh SejahteraIndonesia) berwarna merah, putin dan hitam (kombinasi) yang saksiketahui itu dari SBSI, tetapi tidak mengetahui SBSI mana, dan saksitidak mengetahui berapa orang jumlahnya pelaku pengrusakan yangada pada saat itu ;Bahwa yang saksi ketahui ada beberapa orang mantan karyawanperusahaan PT.

Lacquercraft Industry Indonesia dengan SBSI sehinggaterpancing dengan pelaku yang berunjuk rasa ikut melemparkan bendabenda kedalam perusahaan ;Bahwa para pendemo menggunakan alat berupa batu, potongan kayudan gelas air mineral, serta mendorong dengan menggunakan tanganmasingmasing ;Bahwa saksi tidak bisa memastikan siapasiapa yang membawa batu,siapa yang membawa kayu, karena para pendemo dari luar sedangkankami didalam dan menghindari lembaparan tersebut, dan berada di PosSecurity, sedangkan pagar

Tanjung Morawa Kab.Deli Serdang ;Bahwa saksi melihat dan mengetahui sekelompok orang yangmengatas namakan NIKEUBA SBSI di PT. Lacquercraft IndustryIndonesia untuk melakukan aksi unjuk rasa menuntut pekerja kontrakyang habis kontrak dipekerjakan kembali ;Bahwa pada saat terjadinya demo tersebut telah terjadi pengrusakanterhadap barang milik perusahaan ;Bahwa pengrusakan tersebut terjadi pada Selasa tanggal 12 Agustus2014 sekira pukul 11.30 WIB di PT.

Lacquercraft Industry Indonesia bermaksudhendak makan siang keluar perusahaan, tibatiba saksisaksi melihatsekelompok orang yang mengatas namakan NIKEUBA SBSI Kabupaten DeliSerdang datang di PT. Lacquercraft Industry Indonesia dengan mengenderaisepeda motor melakukan aksi unjuk rasa menuntut pekerja kontrak yang habiskontrak dipekerjakan kembali ;Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa bersama dengan temantemanTerdakwa melakukan unjuk rasa secara damai untuk menuntut hakhaknormatif karyawan PT.

NusaHalmahera Minerals dengan PUK SPSI/SBSI PT. NusaHalmahera Minerals tahun 20142016 dan Standart prosedurkerja di PT. Nusa Halmahera Minerals, perbuatan Tergugat(Sdr. Sadak J. Hi. Rakib) tersebut dikategorikan sebagaipelanggaran berat;e Bahwa saya membuat Penetapan Perhitungan Pembayaran hakhak kepada Tergugat (Sdr. Sadak J. Hi. Rakib) berdasarkanpasal 62 ayat (2) Perjanjian Kerja Bersama (PKB) yangdibuat oleh manajemen PT. Nusa Halmahera Minerals denganPUK SPSI/SBSI PT.

NHM yaitu SPSI dan SBSI, dimana PKB tersebut setiap2(dua) tahun direvisi;e Bahwa hasil investigasi terkait dengan masalah yangdialami oleh Tergugat tidak pernah disampaikan kepadasaya selaku Ketua SBSI;e Bahwa apabila seseorang karyawan akan dilakukaninvestigasi maka mekanismenya pihak perusahaan akanmemberitahukan dan merundingkan dengan SPSI/SBST;e Bahwa saya tidak tahu tentang papan peringatan yangdipasang dipintu keluar Security check yang bertulisanantara lain kendaraan anda adalah tanggung

Saksi RUSLAN KADIR :~Bahwa saya menjabat sebagai Wakil Ketua SerikatBuruhSejahtera Indonesia (SBSI) di PT. Nusa HalmaheraMinerals (PT.NHM) sejak tanggal 30 Maret 2011 untukperiode kepengurusan tahun 2011 2014;Bahwa fungsi dari Serikat Buruh Sejahtera Indonesia(SBSI) di PT.

NHM karena tJlaporan pihakperusahaan ke SBSI;Bahwa isi Jlaporan pihak perusahaan PT. NHM bahwa adatemuan batu Or diatas kendaraan berat (IT) yangdikendarai oleh Tergugat (Sdr. Sadak J. Hi. Rakib)sekitar pukul 05.00 pagi sewaktu dilakukan pengecekan dipintu keluar security check;Bahwa reaksi Tergugat (Sdr. Sadak J. Hi.

NHM yaituSPSI dan SBSI, dimana PKB tersebut setiap 2(dua) tahundirevisi;Bahwa hasil investigasi terkait dengan masalah yangdialami oleh Tergugat tidak pernah disampaikan kepadasaya selaku Ketua SBSI;e Bahwa apabila seseorang karyawan akan dilakukaninvestigasi maka mekanismenya pihak perusahaan = akanmemberitahukan dan merundingkan dengan SPSI/SBSI;e Bahwa saya tidak tahu tentang papan peringatan yangdipasang dipintu keluar Security check yang bertulisanantara lain kendaraan anda adalah tanggung jawab

LADANDU , LISAM LARESA,SE ( Pengurus Kordinator WilayahKonfederasi Serikat Buruh Sejatra Indonesia ( Korwil KSBSI) Sulawesi Tengah, DPCNIKEUBA SBSI Kota Palu dan LBH Konfederasi SBSI pada Kantor Korwil KSBSI Prop.Sulteng Jalan Sriwijaya No.25 Palu berdasarkan surat kuasa Khusus tanggal 28Februari 2015 selanjutnya disebut sebgai Para PENGGUGAT;LawanPT.PALU JAYA UTAMA Yang beralamat Kantor di Jalan Trans Sulawesi Nomor 228Palu Kelurahan Mamboro, Kecamatan palu utara KotaPalu; , diwakili oleh Kasanya

Bahwa PARA PENGGUGAT , tertanggal 12 Agustus 2013, mengirim suratnomer ; 078/eks/DPC/Fkui sbsi/DKI/8.2013, Perihal ;Jawaban Anjuran SukuDinas Tenaga Kerja & Tranmigrasi Kotamadya Jakarta Utara, yang intinyamenerima atas anjuran tersebut;10.Pasal 136 ayat (1) UU No. 13 Tahun 2003 menyatakan : Penyelesaian perselisihan hubungan industrial wajib dilaksanakan olehpengusaha dan pekerja/buruh atau serikat buruh/serikat pekerja secaramusyawarah untuk mufakat"; Bahwa pemutusan hubungan kerja yangdilakukan

Mitra Karunia Samudera ; Mianto, Uken Sukendar dan WinnerRicardo Pasaribu: 5 P5 : Fotokopi sesuai dengan aslinya SURAT KEPUTUSAN DPN FKUI SBSIDPC FKUI SBSI DKI JAKARTA Jakarta, Tanggal 19 Desember2011; Putusan 150/PHI.G/2013/PN.JKT.PST. hal 14 Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Pencatatan dan Nomor BuktiPencatatan SP/SB DPC FKUI SBS! DKI Jakarta.

Nomor BuktiPencatatan : 1096/III/S/VII/2013 Tanggal Pencatatan 10 juli2013; Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Pemberitahuan PencatatanSP/SB FKUI SBSI PK FKUI SBSI PT .Mitra Karunia Samudera,tertanggal; 22 maret 2013; Fotokopi sesuai dengan aslinya Tanda Bukti Pencatatan PK FKUISBSI PT.

Undangan Bipartite ke2 No. :045/Eks/FKUI SBSI/DPCDKI/05.13 Tanggal, 14 Mei2013; 14Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Mediasi DPC FKUI SBS!

Carsan, menerangkanbahwa saksi adalah Ketua Pengurus Komisariat Federasi Konstruksi Umum danInformasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (PK FKUI SBSI) PT. Mitra KaruniaSamudra, saksi bekerja pada Tergugat sebagai Operator Forklift, saksi lebih dulubekerja pada Tergugat dibandingkan dengan Para Penggugat. Para Penggugatadalah Mekanik dan Asisten Mekanik Forklift.

Bahwa Penggugat adalah anggota FSB Garteks SBSI Tangerang Rayayang berafiliasi dengan Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI); P13. Bahwa Penggugat bekerja di bagian Produksi dengan menerima upahsebesar: Moch.

2004, makaPerjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) menjadi Perjanjian Kerja WaktuTidak Tertentu (PKWTT);Bahwa oleh karena Penggugat tidak mengakui hubungan kerja antaraPenggugat dengan Tergugat adalah buruh berstatus PKWTT, makaberdasarkan hak demi kepastian hukum pihak Penggugat mengirimkansurat pengaduan ke Pemerintah Daerah Kabupaten Tangerang melaluiDinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi khususnya dibidang pengawasanuntuk melakukan pemeriksaan di perusahaan Tergugat dengan Nomor059/dpc/fsbgarteks/SBSI

Syahroni), namun tidak ada titik temu sehingga dilanjutkan pada tingkatMediasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Tangerang; P6Bahwa Penggugat telah mengajukan surat kepada Kepala Dinas TenagaKerja dan Transmigrasi Kabupaten Tangerang dengan Nomor 03/pktmi/fsbgarteks/sbsi/Tng/III/2016 perihal: Mohon Mediasi, tertanggal surat 18Maret 2016, tanda terima Dinas tanggal 21 Maret 2016; P7Bahwa Mediator Hubungan Industrial Dinas Tenaga Kerja dan TransmigrasiKabupaten Tangerang telah mengeluarkan

TangerangPenggugat juga telah menyampaikan surat yang ditujukan kepada Tergugatdengan Nomor Surat 017/pktmi/fsbgarteks/sbsi/Tng/VIII/2016 tertanggal 1Agustus 2016; P10Bahwa oleh karena Tergugat menolak anjuran Mediator Hubungan IndustrialDinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Tangerang dan tidakmelaksanakan anjuran tersebut maka Para Penggugat mengajukan gugatanAtas Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) kepada Tergugatmelalui Pengadilan Hubungan Industrial sesuai dengan ketentuan Pasal

Penggugat Tidak Mempunyai Kedudukan Sebagai Penggugat (EksepsiDiskualificatoin);Bahwa Penggugat dalam mengajukan gugatan, sebagaimana dalamgugatannya telah menyatakan bahwa Penggugat adalah anggota FsbGarteks SBSI CV Triona Multi Industri, padahal pada Data Keanggotaan FsbGarteks SBSI CV Triona Multi Industri yang Tergugat terima dari pengurusFsb Garteks SBSI pada bulan Agustus 2016 Penggugat tidak terdaftarsebagai anggotanya, sehingga Nampak jelas sekali Kuasa Penggugatmemaksakan untuk memasukkan

., dan kawankawan, Para Pengurus DPP FHukatan SBSI, DPC FHukatanSBSI Kab. Gresik dan PK. PT Siantar Jaya Ekatama, beralamatdi kantor DPC F Hukatan SBSI Gresik, yang terdahulu PerumTaman Menganti Emas Blok, 15 Menganti Gresik sekarang JalanRaya Bringkang Ruko Nomor 01 Perum Taman Menganti EmasKec. Menganti, Kab.

Bahwa selama proses di perselisihan, di tingkat bipartit dan tripartit adaAnggota dan Kepengurusan PK FHukatan SBSI PT Siantar Jaya Ekatamayang dirumahkan dan dari Tergugat tidak pernah memberikan Upah denganketerangan namanama sebagai berikut: No Nama Mulai diliburkan Jabatan Suendi 05 Juni 2014 Wk. Ketua PK. FHUKATAN SBSI PTSiantar Jaya Ekatama Sukoco 03 Juli 2014 Bendahara PK. FHUKATAN SBSI PTSiantar Jaya Ekatama Achmad 13 Juli 2014 Wk. Sekretaris PK.

FSetyawan HUKATAN SBSI PTSiantar Jaya Ekatama Widanarko 13 Juli 2014 Wk. Ketua PK. FHUKATAN SBSI PTSiantar Jaya Ekatama Sigit Permono 09 Juli 2014 Sekretaris PK. FHUKATAN SBSI PT Halaman 13 dari 33 hal. Put.

Dengandemikian dalildalil Penggugat sebagaimana gugatan Penggugat angka 1adalah dalil yang bersifat onduidelijk;Adanya Fakta Pihak Lain Di luar Pihak Yang Bersengketa Di DalamGugatan Ini Diajukan Sebagai Dasar Fakta / Dalil Gugatan Penggugat;Bahwa Pengurus Komisariat FHukatan SBSI PT SiantarjayaEkatama adalah bukan merupakan pihak yang bersengketa di dalamperselisihan kepentingan ini, namun Para Penggugat juga mengajukanfakta adanya pihak lain yang tidak turut;Tergugat di dalam gugatan ini untuk

yang bersengketa di dalamgugatan ini dan fakta hukum yang bukan merupakan objek perselisinankepentingan ini;Adanya fakta di dalam gugatan Penggugat dengan mengajukan dasarfakta pihak lain di luar pihakpihak yang bersengketa di dalam perselisinankepentingan ini serta adanya fakta hukum lain di luar perselisinankepentingan ini, yaitu fakta pengingkaran perjanjian bersama yang dibuatoleh Tergugat dengan pihak lain yang bukan merupakan pihak di dalamperselisihan ini yaitu Pengurus Komisariat FHukatan SBSI

HRDHal. 2 dari 13 hal.Put.Nomor 627 K/Pdt.SusPHI/2015Penggugat malah disuruh mengundurkan diri saja dengan alasan bahwaPenggugat sudah dipanggil kerja sebanyak 2 (dua) kali tetapi tidakdatang;10.Bahwa pada tanggal 10 Juni 2014 Penggugat datang lagi kePerusahaan tetapi dilarang masuk oleh HRD dan disuruh pulang karenatelah dianggap mengundurkan diri;11.Bahwa atas pemutusan hubungan kerja yang sepihak terhadapPenggugat tersebut, maka Penggugat selaku anggota Serikat BuruhSejahtera Indonesia 1992 (SBSI

1992) mengadukan hal ini kepada DinasSosial dan Tenaga Kerja Kota Medan melalui DPC SBSI 1992 KotaMedan, tetapi dalam 3 (tiga) kali perundingan di Dinas sosial dan TenagaKerja Kota Medan kedua belah pihak tidak menemui kesepakatansehingga Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Medan mengeluarkansurat Anjuran Nomor : 567/2455/DSTKM/2014, tanggal 23 September2014, yang dalam surat Anjuran tersebut disebutkan:Agar Pimpinan perusahaan PT.

sembilan juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu rupiah)Demikian dianjurkan untuk diketahui pihak diminta untuk memberikanjawaban dalam batas wakiu 10 hari setelah menerima anjuran ini namunbilamana salah satu pihak menolak anjuran ini, maka dapat melanjutkanpermasalahan ini ke Pengadilan hubungan industrial c/q Pengadilan NegeriMedan;12.Bahwa atas anjuran yang dikeluarkan oleh Dinas Sosial dan tenaga KerjaKota Medan Tergugat tidak ada meresponnya, sehingga Penggugat melaluiLembaga Bantuan Hukum DPD SBSI

Bahwa kuasa Penggugat Inperson (I.c.Evi Haryanto alias David) yakniSugiarty, S.H., Komalasari, SH dan Fifi Wijaya, S.E., S.H., selakuLembaga Bantuan Hukum Dan HAM pada Serikat Buruh SejahteraIndonesia 1992 (LBH SBSI 1992) Sumatera Utara, menerima KuasaHal. 6 dari 13 hal.Put.Nomor 627 K/Pdt.SusPHI/2015dari inperson pekerja (I.c.Evi Haryanto alias David) untuk mengajukangugatan dalam perkara a quo berdasarkan Surat Kuasa Khusustanggal 28 Oktober 2014;2.

Bahwa Surat Keputusan Nomor 010.SK.IX.2014 tentang LBH danHAM DPD SBSI 1992 Propinsi Sumatera Utara, terbentuk danditetapkan di Jakarta tanggal 25 Desember 2014, sehinggamembuktikan pada saat menerima kuasa dari Penggugat Inpersonberdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Oktober 2014, belumterbentuk LBH dan HAM DPD SBSI 1992 Propinsi Sumatera Utara;3. Bahwa dengan demikian terbukti Surat Kuasa Khusus tertanggal 24Oktober 2014 yang digunakan oleh Kuasa Penggugat Sugiharty, S.H.

Medan Deli,Medan Sumatra Utara, dalam hal ini diwakilikuasanya Sugiharty, SH, Adijon JB Sitanggang,dan Habibul Hasan, masingmasing adalah DewanPengurus Cabang Serikat Buruh Sejahtera 1992(DPC SBSI 1992) Kota Medan, yang berkantor diJalan Mangaan Ill Psr. Il LinkXVII, Gg. SlametNawi Kel. Mabar Kec.

Penggugat sendiri tidak tahu ;Bahwa Penggugat selama ini adalah anggota SBSI 1992 di PT. Growth Asiamaka sebagai anggota adalah wajar meminta perlindungan dari organisanyatersebut, selanjutnya melalui Pengurus Komisariat (PK) SBSI 1992 PT.

GrowthAsia meminta kepada Tergugat secara lisan agar menerima Penggugat bekerjakembali tetapi Tergugat tetap bertahan tidak akan menerima Penggugatbekerja dan Tergugat bersedia membayar pesangon Penggugat sebesar 1(satu) kali ketentuan Pasal 156 UU Nomor: 13 Tahun 2003 tentang KetenagaKerjaan ;10.Bahwa Penggugat menolaknya, karena Pemutusan Hubungan Kerja tersebut11.adalah sepihak dan mendesak Pengurus Komisariat (PK) SBSI 1992melakukan bipartite Kembali, selanjutnya Pengurus Komisariat (PK) SBSI

Bahwa karena tidak ada penyelesaian pada tingkat bipartite selanjutnya melaluiDPC SBSI 1992 Kota Medan mengajukan pengaduan kepada Dinas Sosial danTenaga Kerja Kota Medan terkait masalah Pemutusan Hubungan KerjaPengggugat tersebut ;13.Bahwa karena tidak ada juga titik temu dalam persidangan mediasi, makamediator Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Medan mengeluarkan SuratAnjuran Nomor : 567/765/DSTKM/2013, tanggal 09 April 2013, yang isinyasebagai berikut :e Dianjurkan kepada Pengusaha PT.

Bukti P1 Foto copy Kartu Tanda Anggota (KTA) DPC SBSI 1992 KotaMedan a/n Donal Hutagalung ;2. Bukti P2 Foto copy Pengurus Komisariat (PK) SBSI 1992 PT. GrwothAsia kepada Fajar Suhendra (Owner PT. Grwoth Asia) tentang permohonankenaikan upah 2018 ;143.

No. 38/G/2015/PHISby.Bahwa dengan adanya perselisihan pemutusan hubungan kerja antaraPenggugat dan Tergugat maka Penggugat melalui KORWIL SerikatBuruh Sejahtera Indonesia (SBSI) Jawa Timur mencatatkanperselisihan PHK tersebut ke Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya danpegawai mediator Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya memanggilTergugat untuk mengadakan sidang mediasi akan tetapi Tergugatmaupun kuasanya tidak pernah hadir sebagaimana surat undangan ke Nomor : 560/6120/436.6.12/2014 tertanggal 14 Nopember

Fotocopy Surat Koordinator Wilayah Serikat Buruh SejahteraIndonesia (KORWIL SBSI) Jawa Timur Nomor : AB.039/KORWILSBSI/Ex/IX/2014 tertanggal 10 September 2014 perihal : Klarifikasidan Permohonan Berunding, yang selanjutnya diberi tanda Bukti P1;2. Fotocopy Surat Koordinator Wilayah Serikat Buruh SejahteraIndonesia (KORWIL SBSI) Jawa Timur Nomor : AB.041/KORWILSBSI/Ex/IX/2014 tertanggal 18 September 2014 perihal : Klarifikasidan Permohonan Berunding ke2, yang selanjutnya diberi tanda Bukti1414.

Fotocopy SuratKoordinator Wilayah Serikat Buruh SejahteraIndonesia (KORWIL SBSI) Jawa Timur Nomor : AB.044/KORWILSBSI/Ex/X/2014 tertanggal 1 Oktober 2014 tentang pencatatanperselisihan hubungan industrial ke Dinas Tenaga Kerja KotaSurabaya dan Tanda Terima dari Dinas Tenaga Kerja Kota Surabayatertanggal 2 Oktober 2014, yang selanjutnya diberi tanda Bukti P3;. Fotocopy Surat Dinas560/61 20/436.6.12/2014Panggilan , yang. Fotocopy Surat Dinas560/6284/436.6.12/2014Panggilan Il,.

No. 38/G/2015/PHISby.wonne= Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat Penggugat yang diberitanda P1 yakni Surat Koordinator Wilayah Serikat Buruh Sejahtera Indonesia(KORWIL SBSI) Jawa Timur Nomor : AB.039/KORWILSBSI/Ex/IX/2014tertanggal 10 September 2014 perihal : Klarifikasi dan PermohonanBerunding menerangkan permohonan berunding dari kuasa pekerja untukPHK sepihak atas nama Arief Sam sesuai UndangUndang Ketenagakerjaan;nonn= Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat Penggugat yang diberitanda P2

yakni Surat Koordinator Wilayah Serikat Buruh Sejahtera Indonesia(KORWIL SBSI) Jawa Timur Nomor : AB.041/KORWILSBSI/Ex/IX/2014tertanggal 18 September 2014 perihal : Klarifikasi dan PermohonanBerunding ke2 menerangkan permohonan berunding ke II dari kuasa pekerjauntuk PHK sepihak atas nama Arief Sam sesuai UndangUndangKetenagakerjaan; n nn nnnnn nn nnn nnn ne nomen nnn ne nnn conc nnnnananwonnn= Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat Penggugat yang diberitanda P3 yakni Surat Koordinator Wilayah

Tergugat marahmarah mengancam Penggugat untuk dipecat.Bahwa pada tanggal 15 September 2011 mandur Tergugat memanggil Penggugatdan memberitahu Penggugat bahwa mulai tanggal 15 September 2011 Penggugatdiskorsing dengan waktu dan batas yang tidak ditentukan.Bahwa hingga beberapa hari Penggugat menunggu kapan bekerja kembali malahsebaliknya, pada tanggal 20 September 2011 Tergugat mengeluarkan surat Nomor : 22/ADKNC/IX/2011 perihal pemberitahuan PHK sepihak terhadap Penggugat.Bahwa Penggugat melalui DPC SBSI

Bahwa Penerima Kuasa Terman Waruwu, Ketua Dewan Pimpinan Cabang SerikatBuruh Sejahtera Indonesia 1992 (DPC SBSI 1992), Kabupaten Pelalawan tidakberwenang untuk mewakili Penggugat, karena Penggugat adalah anggotaKehutanan, Perkayuan & Pertanian Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (Hukatan SBSI) sampai saat ini.2.

Bahwa organisasi buruh yang ada di perusahaan Tergugat adalah Kehutanan,Perkayuan & Pertanian Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (Hukatan SBSI) danSPPPSPSI, sedangkan keberadaan Serikat Buruh Sejahtera Indonesia 1992 (DPCSBSI 1992) di perusahaan Tergugat tidak pernah ada, dan organisasi buruhtersebut tidak pernah memberitahukan keberadaannya kepada pihak managemenperusahaan selaku mitra.Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial padaPengadilan Negeri Pekanbaru telah mengambil putusan