tergugat tidak mengajukan bukti apa pun;Bahwa terakhir, penggugat mengajukan simpulan yang pada pokoknyaadalah penggugat tetap berkeinginan untuk bercerai dari tergugat, demikian jugatergugat mengajukan simpulan yang pada pokoknya adalah tergugatmenyerahkan pada putusan Majelis Hakim;Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala hal ihwalyang terjadi di persidangan sebagaimana yang termuat dalam berita acara sidangperkara ini dianggap telah termasuk dalam putusan ini;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang

Keberatan Nomor: KEP746/WPJ.24/2012 tanggal 02 Mei 2012, sehingga ataskeputusan Terbanding tersebut Pemohon Banding mengajukan banding ke PengadilanPajak melalui surat Nomor: 697/MPMPPPPh2908/VIII/2012 tanggal 01 Agustus 2012;bahwa atas sengketa PPh Badan tahun 2008 dimaksud telah diperiksa dan diputus olehMajelis I Pengadilan Pajak dengan Putusan Nomor: Put49458/PP/M.I/15/2013 yang telahdiucapkan tanggal 16 Desember 2013, dengan amar putusan Menambah pajak yangharus dibayar oleh Pemohon Banding dengan simpulan

subjek hukum pelaku tindak pidanadalam perkara ini adalah terdakwa Agus Tian als Baiti Bin Iskandar (alm) yangHalaman 7 Putusan Perkara Nomor 468/Pid.B/2019/PN.Btaselama pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan alasan pemaaf maupunalasan pembenaran pada diri terdakwa.Menimbang bahwa berdasar hasil keterangan saksi Endang Bin Joni, saksiRahman als Man Bin Joni, saksi Edi Kurniawan Bin Jauhari dan saksi Dona BinUsin yang disampaikan dipersidangan dan keterangan terdakwa, Penuntut Umummemperoleh simpulan

OKUTimur terdakwa Agus Tian als Baiti Bin Iskandar (alm) telah melakukan tindakpidana penganiayaan terhadap saksi korban Rahman als Man Bin Joni dikarenakansaksi korban menegur terdakwa.Menimbang bahwa berdasar hasil keterangan saksi Rahman als Man BinJoni, saksi Edi Kurniawan Bin Jauhari dan saksi Dona Bin Usin yang disampaikandipersidangan dan keterangan terdakwa Agus Tian als Baiti Bin Iskandar (alm),Penuntut Umum memperoleh simpulan faktafakta sebagai berikut : Bahwa benar saksi diperiksa sehubungan

Walaupun tanpa hak pada umumnya merupakan bagian dari melawanhukum namun sebagaimana simpulan angka 1 (satu) di atas yangdimaksud tanpa hak dalam kaitannya dengan UndangUndang Nomor 35Tahun 2009 adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari Menteri yang berartielemen tanpa hak dalam unsur ini bersifat melawan hukum formilsedangkan elemen melawan hukum dapat berarti melawan hukum formildan melawan hukum materiil;Berdasarkan 2 (dua) simpulan di atas maka kata atau yang terletak diantara frasa tanpa hak

afwijzigheid van alle materiele wederrechtelijkheid), dengan melihataspek filosofis dan aspek sosiologis, antara lain aspek psikologis dan aspeksosial ekonomis terdakwa dan lain sebagainya sehingga diharapkan Putusantersebut dapat memenuhi 3 (tiga) dimensi keadilan, yaitu mendekati keadilansosial (Social justice) dan keadilan nurani (moral justice) yang tidak hanyamementingkan keadilan undangundang (/egal justice) belaka;Menimbang, bahwa bertolak dari pokokpokok pemikiran di atas makadapat diperoleh simpulan

ekspor yang dilaporkan oleh PemohonBanding dengan nilai ekspor sesuai Pemberitahuan Ekspor Barang sebesar Rp.7.860.823.725,00tersebut adalah penjualan lokal yang harus dikenakan PPN 10%, namun Terbanding tidak dapatmembuktikan bahwa penjualan tersebut dilakukan kepada siapa;bahwa sesuai Penjelasan Pasal 29 Ayat (2) Undangundang Nomor 6 Tahun 1983 tentang KetentuanUmum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undangundang Nomor 16Tahun 2000 dalam Penjelasannya disebutkan :Pendapat dan simpulan

Keberatan Nomor: KEP746/WPJ.24/2012 tanggal 02 Mei 2012, sehinggaatas keputusan Terbanding tersebut Pemohon Banding mengajukan banding kePengadilan Pajak melalui surat Nomor: 697/MPMPPPPh2908/VIII/2012 tanggal01 Agustus 2012;bahwa atas sengketa PPh Badan tahun 2008 dimaksud telah diperiksa dan diputusoleh Majelis Pengadilan Pajak dengan Putusan Nomor: Put49458/PP/M.1/15/2013yang telah diucapkan tanggal 16 Desember 2013, dengan amar putusan Wenambahpajak yang harus dibayar oleh Pemohon Banding dengan simpulan

Sehingga, antara pemohon dantermohon sudah berpisah tempat tinggal sejak April 2018 hingga sekarangPutusan No. 1414/Pdt.G/2019/PA kal.6sudah 1 tahun 2 bulan lamanya, dan selama itu antara pemohon dantermohon sudah tidak pernah berkomunikasi sebagaimana layaknya suamiistri yang baik;Bahwa terhadap keterangan saksisaksi tersebut, pbemohon dan termohontelah membenarkannya dan selanjutnya pemohon menyatakan sudahmencukupkan buktibuktinya;Bahwa terakhir, pbemohon mengajukan simpulan yang pada pokoknyaadalah

Demikianjuga, termohon mengajukan simpulan yang pada pokoknya adalah termohonbersedia dicerai oleh pemohon.

SAKSI Il, uJagalan RMojokerto; kesempatan untuk mengajukan buBahwa selanjutnya Pemohon dan Termohon menyampaikan simpulan yangpokoknya mohon putusan;Him. 5 dari 13 hlm.

rumah tanpa sepengetahuan Pemohon;e Bahwa, Pemohon dan Termohon masih tinggal serumah, namun sudah pisahranjang sejak Januari 2011dan selama itu tidak pernah kumpul bersama lagisampai sekarang;Menimbang, bahwa atas bukti surat maupun keterangan saksisaksi tersebut,Pemohon membanarkan, sedangkan Termohon mengakui keluar tanpa seizinPemohon, tetapi karena memang antara Pemohon dan Termohon sudah pisah ranjang.Selanjutnya, keduanya tidak mengajukan bukti apapun di persidangan;Menimbang, bahwa dalam simpulan

, Pemohon tetap pada pendiriannya untukmenceraikan Termohon, sedangkan Termohon dalam simpulan menyerahkankebijakan pada Majelis Hakim.Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini ditunjuk kepadahalhal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara ini.TENTANG HUKUMNYAMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknyasebagaimana terurai di atas;Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon danTermohon datang sendiri menghadap di persidangan

Keberatan Nomor: KEP746/WPJ.24/2012tanggal 02 Mei 2012, sehingga atas keputusan Terbanding tersebut PemohonBanding mengajukan banding ke Pengadilan Pajak melalui surat Nomor: 697/MPMPPPPh2908/VIII/2012 tanggal 01 Agustus 2012.bahwa atas sengketa PPh Badan tahun 2008 dimaksud telah diperiksa dandiputus oleh Majelis I Pengadilan Pajak dengan Putusan Nomor: Put49458/PP/M.1/15/2013 yang telah diucapkan tanggal 16 Desember 2013, denganamar putusan Menambah pajak yang harus dibayar oleh PemohonBanding dengan simpulan

Walaupun tanpa hak pada umumnya merupakan bagian dari melawanhukum namun sebagaimana simpulan angka 1 (satu) di atas yangdimaksud tanpa hak dalam kaitannya dengan UndangUndang Nomor 35Tahun 2009 adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari Menteri yang berartielemen tanopa hak dalam unsur ini bersifat melawan hukum formilsedangkan elemen melawan hukum dapat berarti melawan hukum formildan melawan hukum materiil;Berdasarkan 2 (dua) simpulan di atas maka kata atau yang terletak diantara frasa tanpa

afwijzigheid van alle materiele wederrechtelijkheid), dengan melihataspek filosofis dan aspek sosiologis, antara lain aspek psikologis dan aspeksosial ekonomis terdakwa dan lain sebagainya sehingga diharapkan Putusantersebut dapat memenuhi 3 (tiga) dimensi keadilan, yaitu mendekati keadilansosial (Social justice) dan keadilan nurani (moral justice) yang tidak hanyamementingkan keadilan undangundang (/egal justice) belaka;Menimbang, bahwa bertolak dari pokokpokok pemikiran di atas makadapat diperoleh simpulan

Putusan No. 0539/Pdt.G/2019/PA.Mr. pada okmya sebagai atdan dikaruniai 2 orang selama 10 te bahwa saksi sudah menasihati Penggugat, namun tidak berhasil;Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan simpulan yang pokoknyatetap untuk mengajukan gugatan perceraian dan mohon putusan;Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk halhalsebagaimana diuraikan dalam berita acara persidangan perkara ini yangmerupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan

Walaupun tanpa hak pada umumnya merupakan bagian dari melawanhukum namun sebagaimana simpulan angka 1 (satu) di atas yangdimaksud tanpa hak dalam kaitannya dengan UndangUndang Nomor 35Tahun 2009 adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari Menteri yang berartielemen tanpa hak dalam unsur ini bersifat melawan hukum formilsedangkan elemen melawan hukum dapat berarti melawan hukum formildan melawan hukum materiil;Berdasarkan 2 (dua) simpulan di atas maka kata atau yang terletak diantara frasa tanpa hak

melihataspek filosofis dan aspek sosiologis, antara lain aspek psikologis dan aspekHalaman 13 dari 20 Putusan Nomor 435/Pid.Sus/2020/PN Bilsosial ekonomis terdakwa dan lain sebagainya sehingga diharapkan Putusantersebut dapat memenuhi 3 (tiga) dimensi keadilan, yaitu mendekati keadilansosial (Social justice) dan keadilan nurani (moral justice) yang tidak hanyamementingkan keadilan undangundang (/egal justice) belaka;Menimbang, bahwa bertolak dari pokokpokok pemikiran di atas makadapat diperoleh simpulan

Selanjutnya, keduanyatidak mengajukan bukti apapun lagi di persidangan;Menimbang, bahwa dalam simpulan, Pemohon tetap pada pendiriannyauntuk menceraikan Termohon, dan jika permohonan Pemohon dikabulkan Pemohonmenyatakan kesanggupannya untuk membayar iddah sebesar Rp 6.000.000, (enamjuta rupiah) dan memberi mutah berupa cicin seberat 3 gram 23 karat kepadaPemohon, sedangkan Termohon dalam simpulan tidak keberatan diceraikanPemohon.Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini ditunjuk halhal

Pasal 36 ayat (1) danayat (38), Pasal 39 ayat (2) UU No. 35 tahun 2009 tentangNarkotika).Dari pembuktian di atas maka dapat diperoleh simpulan sebagaiberikut di bawah int:1. Tanpa hak pada umumnya merupakan bagian dari melawanhukum yaitu) setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis26(peraturan perundang undangan) dan atau asas asas hukum umumdari hukum tidak tertulis.

Walaupun tanpa hak pada umumnya merupakan bagian darimelawan hukum namun sebagaimana simpulan angka 1 di atasyang dimaksud tanpa hak dalam kaitannya dengan UU No. 35Tahun 2009 adalah tanpa izin dan atau persetujuan dariMenteri yang berarti elemen tanpa hak dalam unsur inibersifat melawan hukum formil sedangkan elemen melawanhukum dapat berarti melawan hukum formil dan melawan hukummatertil.

Berdasarkan 2 (dua) simpulan di atas maka kataatau yang terletak di antara frasa tanpa hak dan melawanhukum bersifat alternatif dalam pengertian 2 (dua) frasatersebut berdiri sendiri (bestand deel), yaitu) apabila salahsatu. elemen terpenuhi maka unsur ke2 (dua) terpenuhi pula.Sementara itu, untuk menentukan apakah unsur "tanpa hak ataumelawan hukum "dapat terpenuhi atau tidak maka terlebihdahulu akan dikemukakan pokok pokok pikiran sebagai berikutPasal 6 ayat (2) UU No. 48 Tahun 2009 tentang KekuasaanKehakiman

melawan hukum (afwijzigheid van alle materielewederrechtelijkheid), dengan melihat aspek filosofis danaspek sosiologis, antara lain aspek psikologis dan aspeksosial ekonomis terdakwa dan lain sebagainya sehinggadiharapkan Putusan tersebut dapat memenuhi 3 (tiga) dimensikeadilan, yaitu) mendekati keadilan sosial (social justice)dan keadilan nurani (moral justice) yang tidak hanyamementingkan keadilan undangundang (legal justice) belaka.Bertolak dari pokokpokok pemikiran di atas maka dapatdiperoleh simpulan

Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sering berselisin danbertengkar, disebabkan Tergugat sering menjalin cinta dengan perempuanlain;Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat berpisan tempattinggal selama 1 tahun 6 bulan, dan selama itu, Penggugat dan Tergugatsudah tidak pernah saling berhubungan, lahir maupun batin hinggasekarang;Bahwa, selaku keluarga atau orang dekat, saksi telah berusahamendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;Bahwa, kemudian Penggugat mengajukan simpulan

Bahwa saksi mengetahuibahwa penggugat dan tergugat telah berpisahtempat tinggal kurang lebih sudah 2 tahun yang lalu, yaitu penggugatpergi ke Hongkong untuk bekerja sebagai TKW;Bahwa terhadap keterangan saksisaksi tersebut, tergugat telahmembenarkannya, dan selanjutnya menyatakan sudah mencukupkan buktibuktinya;Putusan No. 1378/Pdt.G/2019/PA Kdl.7Bahwa terakhir, penggugat mengajukan simpulan yang pada pokoknyaadalah penggugat tetap pada dalildalil gugatannya, yaitu penggugat tetapberkeinginan untuk

Demikian pula, tergugat telah mengajukan simpulan yang padapokoknya adalah tergugat tetap pada dalildalil bantahannya, tetapi tergugattidak keberatan dan setuju untuk bercerai dari penggugat, selanjutnya tergugatmohon putusan;Bahwa untuk mempersingkat uraian putusasn ini, maka segala hal ihwalyang terjadi di persidangan sebagaimana yang termuat dalam berita acara sidangperkara ini dianggap telah termasuk dalam putusan ini;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalahsebagaimana

dikaruniai seorang anakyang sekarang ikut Termohon; bahwa Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan danpertengkaran disebabkan Termohon kumpulkumpul bersama temanteman lakilaki yang sedang minum minuman keras; bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah lebih dari 1tahun; bahwa Pemohon bekerja sebagai nelayan; bahwa pihak keluarga sudah mendamaikan Pemohon dan Termohon agarmenyelesaikan masalah tersebut dengan baik dan rukun lagi, namuntidak berhasil;Bahwa Pemohon telah menyampaikan simpulan

Putusan No. 1153/Pdt.G/2018/PA.Pas.rekonvensi sebagian sebagaimana dalam replik/tanggapan atas rekonvensi,dan Termohon telah menyampaikan simpulan yang intinya tidak keberatanasalkan tuntutan Termohon tersebut dipenuhi;Bahwa selanjutnya Pemohon dan Termohon mohon putusan seadiladilnya;Bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini ditunjuk halhalsebagaimana diuraikan dalam berita acara persidangan perkara ini yangmerupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;PERTIMBANGAN HUKUMDalam KonvensiMenimbang

Pasal 36 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 39 ayat (2) UU No. 35tahun 2009 tentang Narkotika).Dari pembahasan di atas maka dapat diperoleh simpulan sebagaiberikut di bawah ini :Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2019/PN Pbm1. Tanpa hak pada umumnya merupakan bagian dari melawanhukum yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis(peraturan perundangundangan) dan atau asasasas hukum umumdari hukum tidak tertulis.

Walaupun tanpa hak pada umumnya merupakan bagian darimelawan hukum namun sebagaimana simpulan angka 1 di atas yangdimaksud tanpa hak dalam kaitannya dengan UU No. 35 Tahun 2009adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari Menteri yang berartielemen tanpa hak dalam unsur ini bersifat melawan hukum formilsedangkan elemen melawan hukum dapat berarti melawan hukumformil dan melawan hukum materiil.Berdasarkan 2 (dua) simpulan di atas maka kata atau yang terletakdi antara frasa tanpa hak dan melawan hukum

aliranuangnya.bahwa berdasarkan hal tersebut majelis berkesimpulan bahwa koreksiterbanding terkait dengan pembayaran royalti Pemohon Banding sebesarRp5.653.685.638,00 dan koreksi positif objek PPh Pasal 26 atas devidensebesar Rp5.896.779.114,00 (Koreksi positif deviden sebesar koreksi biayaroyalti yang ditreatment sebagai deviden) tidak dapat dipertahankan hal inimerujuk kepada Penjelasan Pasal 29 ayat (2), UndangUndang No 16 Tahun1983 tentang KUP sttd UndangUndang no.28 tahun 2007 di sebutkan:"Pendapat dan Simpulan