Ditemukan 264 data
Terbanding/Penggugat : CV. SHAKA
74 — 40
(sebagai Penggugat)melawan tuan james Sulaiman selaku diri pribadi (Sebagai Tergugat);Halaman 25 dari 47 Putusan Nomor 73/PDT/2019/PT SMRd.
Iswan Noor, S.H.
Terdakwa:
ISDIAN EKA, S.Sos., M.Si Bin ISMAIL BIDONG alm
113 — 37
Sertifikat bulanan MC 02 Bulan Juni 2014 yang berisi tentang BeritaAcara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : 602.1/234/BAPP/BMHalaman 19 dari 236 Putusan Nomor 22/Pid.SusTPK/2020/PN SmrD.33/BANPROV/DPUKB/V/2014 pada hari Senin tanggal 30 Juni2014 yang menerangkan bahwa progres pekerjaan fisik proyekSimpang Jalan Bukit Harapan 2 Kecamatan Bongan yang dibuat olehPT.
adalah saksi ADI WIJAYA (Kuasa Direktur PT.Bunga Arafat), saksi menjelaskan tidak pernah ada tim tenaga teknisyang bekerja di lapangan sesuai dengan yang tertera didalam SuratPerjanjian kontrak Buku II nomor : 602.1/02/BMD.33/BANPROV/DPUKB/V/2014 tanggal 12 Mei 2014;Bahwa saksi menjelaskan berdasarkan Surat Perjanjian kontrak Buku nomor : 602.1/02/BMD.33/BANPROV/DPUKB/V/2014 tanggal 12Mei 2014 dan Risalah Kontrak Buku I nomor nomor : 602.1/02/BMHalaman 54 dari 236 Putusan Nomor 22/Pid.SusTPK/2020/PN SmrD
RATAM, STselaku PPK membuat surat nomor: 602.1/PPK/BMHalaman 84 dari 236 Putusan Nomor 22/Pid.SusTPK/2020/PN SmrD.33/DPUKB/X/2014 tanggal 29 Oktober 2014tentang Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO)yang ditujukan kepada Panitia PHO.Pada tanggal 30 Oktober 2014, sdr.
Bunga Arafat telah mencapai termin 89,67% MC inisatu paket dengan Back Up data MC.01 bulan Oktober 2014 danLaporan Harian Mingguan MC.01 Bulan Oktober 2014Sertifikat bulanan MC 06 Bulan Oktober 2014 yang berisi tentangBerita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : 602.1/207A/BAPP/BMHalaman 170 dari 236 Putusan Nomor 22/Pid.SusTPK/2020/PN SmrD.33/BANPROV/DPUKB/V/2014 pada hari Jumat tanggal 31Oktober 2014 yang menerangkan bahwa progres pekerjaan fisikproyek Simpang Jalan Bukit Harapan 2 Kecamatan Bongan
Terbanding/Tergugat I : PT. BANK UOB INDONESIA, TBK cq PT. BANK UOB INDONESIA, TBK DIVISI RETAIL CREDIT MANAGEMENT
Terbanding/Tergugat II : KANTOR PERTANAHAN KOTA BALIKPAPAN
Terbanding/Tergugat III : OTORITAS JASA KEUANGAN
74 — 37
Dengan demikian sangat jelas terjadi pertentangankedudukan YLPKK sebagai Oraganisasi Lembaga PerlindunganKonsumen Swadaya Masyarakat dan sebagai pihak yangmenjalankan kuasa litigasi di pengadilan.Halaman 28 dari 49 Putusan No.130/PDT/2020/PT SMRd. Bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat tersebut tidak relevandengan perkara yang sedang diajukan, maka dalildalil Penggugattersebut harus dinyatakan ditolak dan dikesampingkan;8.
AMIRUDDIN
Tergugat:
PT. Krakas Jaya Mandiri
94 — 23
Dengan pemberitahuan kurang dari 7 (tujuh) hari sebelumpelaksanaan mogok kerja;dan/atauHalaman 38 dari 51 Putusan Nomor 38/Padt.SusPHI/2019/PN Smrd.
142 — 36
PERJANJIAN KERJA PKWT/KONTRAK Nomor : 003/HRPKS/IV/2015, dibuat di Balikpapan pada tanggal 21 April 2015dengan jabatan sebagai JUNIOR INSPECTOR, Upah PokokRp. 2.450.000, (dua juta empat ratus lima puluh ribu rupiah)dengan masa perpanjangan kontrak dibuat 1 (satu) tahun daritanggal 21 April 2015 s.d 21 April 2016 dan KONTRAK tersebutadalah dibuat dengan kata SEPAKAT serta di tanda tanganioleh kedua belah pihak yaitu Penggugat dan Tergugat II.Halaman 15 dari 55 Putusan Nomor 58/Pdt.SusPHI/2017/PN Smrd
159 — 94
Tutik Ani Rahmawati (Divisi Pengaduan YLPKk);Halaman 21 dari 53 Putusan Nomor 24/Pat.G/2017/PN Smrd. Sri Fitriah (Pimpinan YLPKK Samarinda);e. Sigit Subiyanto (Divisi Pengawas YLPKK Samarinda);f. Helmi Maulana (Sekretaris YLPKK Samarinda);g.
49 — 12
Sehubungan dengan UUHT tidak dengantegas menyebut bentuk hukum peraturan pelaksanaaneksekusi sebagaimana ditentukan dalam Pasal 26 UUHT, makabentuk hukum peraturan pelaksanaan eksekusi adalahPERATURAN PEMERINTAH.halaman 18 dari62 halaman Putusan Nomor 118/Pdt.G/2017/PN Smrd) Akibat hukum yang ditimbulkan oleh pelaksanaan eksekusiberdasarkan ketentuan UUHT: Bahwa in casu, eksekusi obyek hak tanggungan dilaksanakanberdasarkan Pasal 6 UUHT.
121 — 37
dalamrekening tersebut yang diajukan oleh ahli waris pada tangga 12 Maret 2015,tetapi dari pihak Tergugat secara tidak sah dan melawan hukum menolakdengan alasan bahwa selain terdapat permohonan pencairan dariPenggugat, juga ada klaim dan atau permohonan pencairan dari Tergugat Ildan Tergugat Ill yang diajukan dalam satu paket yang mengatasnamakanKongregasi Keuskupan Agung Samarinda/Kongregasi MissinariorumSanctae Familiae (MSF);Halaman 44 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 66/Padt.G/2015/PN Smrd
155 — 25
Kemudian Penggugat mendaftarkan perselisihan PHK padatanggal 10 Januari 2018 (dalam duduk perkara angka 15 dalamgugatan) yang di mediasi oleh Mediator Dinas Tenaga KerjaKabupaten Kutai Timur pada tanggal 23 Januari 2018 (dalamduduk perkara angka 16 dalam gugatan) ;Halaman 38 dari 65 Putusan Nomor 7/Pdt.SusPHI/2018/PN Smrd. Kemudian selanjutnya Penggugat melakukan gugatan PHK kePengadilan Hubungan Industrial pada tanggal 12 Maret 2018;e.
Pembanding/Penggugat V : Raskami tarigan Diwakili Oleh : Rizky Rismawan
Pembanding/Penggugat III : H Syahruddin SPD I Diwakili Oleh : Rizky Rismawan
Pembanding/Penggugat I : Samlan Diwakili Oleh : Rizky Rismawan
Pembanding/Penggugat IV : Sukarlan Diwakili Oleh : Rizky Rismawan
Terbanding/Tergugat II : Kantor Badan Pertanahan Nasional
Terbanding/Tergugat I : Kumala Jaya selaku anak dan kuasa ahli waris dari Alm.Supardi
99 — 24
M.740 tanggal 29/12/1988 atas nama Syahruddin (i.cPENGGUGAT III) ;Halaman 4 dari 60 Putusan Nomor 45/PDT/2018/PT SMRd. SHM No. M. 1762 tanggal 24/11/1994 atas nama Sukarlan (i.cPENGGUGAT IV) ;e. SHM No. M. 5187 tanggal 22/12/2008 atas nama Ir. Raskami Tarigan(i.c PENGGUGAT V) ;3.
1.Hj. JURMIAH Binti MARWAN
2.FATHUL MARDENY Bin H.IMIS ARDI
3.AGUS SOPIAN Bin H.IMIS ARDI
4.SALAMAH Binti H.IMIS ARDI
5.ACHMAD NABAWI Bin H.IMIS ARDI
6.HENDRA IRAWAN Bin H.IMIS ARDI
7.RATNA JUWITA Binti H.IMIS ARDI
Tergugat:
1.PT. AGUS BERSAUDARA PRIMA
2.HAN
3.LOREN
4.WAZIR
5.MANGATAS SIMANJUNTAK
6.KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA SAMARINDA
108 — 41
Dynamis sesuai arsip di KecamatanSungai Kunjang;hal 15 dari 58 hal Putusan No.178/Pdt.G/2017/PN Smrd.
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : ENANG SUTARDI, S.H., M.Hum.
133 — 66
Pasal 18, ayat (3): Pejabat yang menanda tangani dan/ataumengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yangmenjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggungjawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul daripenggunaan surat bukti dimaksud.Halaman 26 dari 56 Putusan Nomor 6/PID.TPK/2019/PT SMRd.
RIDHAYANI NATSIR, SH
Terdakwa:
TRI SUPRAMAYANTI Binti MUHAMMAD DJAPRI DUHU
89 — 17
PIKET MENYUSUN PAKAIAN ANAK yang bertugas menyusunpakaian anak di lokernya masingmasing,Halaman 43 dari 56 Putusan Nomor 357/Pid.B//2020/PN Smrd. PIKET MEMANDIKAN ANAK yang bertugas memandikan anakpada siang hari dan sore hari,e. PIKET MEMAKAIKAN BAJU ANAK yang bertugas memakaikanbaju anak setelah selesai mandi,f.
RICKY RANGKUTI, SH., M.Kn
Terdakwa:
ASRUL, S.Pd Bin SAMMANG
100 — 22
Perumusan bahan pembinaan, bimbingan, pengendaliandan pengaturan teknis dalam bidang bina kelembagaandan usaha koperasi.Halaman 39 dari 119 Putusan Nomor 31/Pid.SusTPK/2020/PN Smrd. Perumusan bahan pembinaan, bimbingan, pengendaliandan pengaturan teknis dalam bidang bina SDM Koperasi.e. Monitoring evaliasi dan pelaporan penyelenggaraanurusan di bidang koperasi.f.
UndangUndang/Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang;Halaman 92 dari 119 Putusan Nomor 31/Pid.SusTPK/2020/PN Smrd. Peraturan Pemerintah;e. Peraturan Presiden;f. Peraturan Daerah Provinsi; dang.
Terbanding/Tergugat I : PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA Cq. Bupati Kutai Kartanegara
Terbanding/Tergugat II : DINAS KESEHATAN KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
Terbanding/Tergugat III : PUSKESMAS SUNGAI MERIAM KECAMATAN ANGGANA
Terbanding/Tergugat IV : KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
Terbanding/Tergugat V : KANTOR KECAMATAN ANGGANA
Terbanding/Tergugat VI : KANTOR DESA SUNGAI MARIAM KEC. ANGGANA
82 — 42
Kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara :Halaman 30 dari 67 Putusan Nomor 151/PDT/2020/PT SMRd. Berwenang mengadili Perkara berupa Gugatan danPermohonan;e. Berwenang Mengadili perbuatan Melanggar Hukum olehPemerintah, yaitu Perbuatan Melanggar Hukum yangdilakukan oleh Pemegang kekuasaan pemerintahan(Badan dan/ atau Pejabat pemerintahan) yang biasadisebut dengan onrechtmatige overheidsdaad (OOD).f.
PT. NALA PALMA CADUDASA
Tergugat:
1.FIRMA
2.APRAN.
3.ALI HUSNI
4.HAMDANI
5.SERANI
6.EDEW
314 — 32
Dua Puluh Juta Delapan Ratus SepuluhRibu Tujuh Ratus Enam Puluh Delapan Rupiah);TERGUGAT Ill (ALI HUSNI) sebesar Rp. 64.557.417, (enampuluh empat juta lima ratus lima puluh tujuh ribu empat ratus tujuhbelas rupiah) berdasarkan lampiran anjuran Nomor : 560/248/HIJtanggal 19 Februari 2019 ditambah Terhitung Mulai Tanggal (TMT)sejak bulan Juli 2018 dengan hingga sekarang Maret 2020 atauselama 21 (dua puluh satu) bulan dikalikan UMK Kutim sebesarHalaman 42 dari 58 Putusan Nomor 101/Pdt.SusPHI/2019/PN Smrd
Terbanding/Tergugat I : Cq. Komandan Detasemen Zeni Bangunan I VI Samarinda
Terbanding/Tergugat II : Walikota Samarinda
Terbanding/Tergugat III : Kepala Kantor Pertanahan Kota Samarinda
Terbanding/Tergugat IV : Kepala Dinas Cipta Karya dan Tata Kota Pemerintah Kota Samarinda
Terbanding/Tergugat V : Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Samarinda
69 — 44
Adanya kesalahan dari pihak pelaku ;Halaman 37 dari 65 Putusan Nomor 89/PDT/2020/PT SMRd. Adanya kerugian bagi korban ; dane. Adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian.3.9 Maka oleh karena itu) Pihak Penggugat telan gagal dalammenunjukkan keterkaitan Pihak Tergugat II dalam Perkara ini sehinggapatut untuk ikut digugat bersama sama dengan Pihak Tergugatlainnya.4.
Terbanding/Penuntut Umum : Ita Wahyuning Lestari, SH.
1023 — 1695
Manajemen kapal berupa mengatur barang dari awal tempatpenerimaan sampai ke tempat tujuan;Hal. 37 dari 61 Putusan No.88/PID/2019/PT/SMRd. Dalam hal pengecekan alatalat keselamatan dan memastikan bahwakapal layak laut adalah tugas dan kewajiban nahkoda namun dalamhal penyediaan alatalat keselamatan berlayar merupakan kewajibanpemilik kapal;Bahwa Kapal MV. EVER JUDGER mulai melakukan pengisian/loadingbatubara di PT.
Papil Pakalis
Tergugat:
1.PT. GRAHA PRIMA ENERGI
2.BPJS KETENAGA KERJAAN CABANG SAMARINDA
171 — 36
Cacat sebagian anatomis;Halaman 63 dari 68 Putusan Nomor 2/Pdt.SusPHI/2018/PN Smrd. Cacat sebagian fungsi; ataue. meninggal dunia.(5), Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sekaligus merupakanpengajuan manfaat JKK kepada BPJS Ketenagakerjaan denganmelampirkan persyaratan yang meliputi:a. Kartu Peserta BPJS Ketenagakerjaan;b. Kartu Tanda Penduduk;c. Surat keterangan dokter yang memeriksa/merawat dan/ ataudokter penasehat;d. Kuitansi biaya pengangkutan;e.
Terbanding/Tergugat I : PT. BANK MANDIRI persero Tbk
Terbanding/Tergugat II : DR TONNY RAKHMAT SOEGHARTONO
Terbanding/Tergugat III : ÃÂ KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG BALIKPAPAN
Terbanding/Tergugat IV : BADAN PERTANAHAN NASIONAL KOTA BALIKPAPAN
115 — 109
THAUFANI ZIORI, SH (Advokat dan Divisi Hukum YLPKk);Halaman 12 dari 62 Putusan Nomor: 177/PDT/2020/PT SMRd. CAHAYA SIANTURI (Kepala Divisi Pengaduan YLPKK Prop.