Notaris / PPATKabupaten Sragen;Bahwa semenjak terjadinya jual beli tanah sawahtersebut, tanah sawah telah diserahkan olehTergugat kepada Penggugat ; Bahwa staat tanah sawah tersebut sampai sekarangmasih atas nama Tergugat karena belum dilakukanpemecahan hak milik antara Penggugat dan Tergugat ;Halaman 10 dari 11 hal. PUT.

point ke 1 karena di Kelurahan pintu Sona Jalan dr.Hadrianus Sinaga tidak ada ditemukan GOLAT SIMBOLON yang adaadalah tanah perkampungan Huta Pallimuta milik alm.AmarTANGGUL/PETRUS NAIBAHO adalah sebagai Tunggani/pemilik HutaPallimutan Kelurahan Pintu Sona Kecamatan pangururan kabupatensamosir berdasarkan surat kutiban dari BOEKOE RADJA BIOESLANDSHAP PINTOE SONA No. 132 dengan Nama kampungPALLIMOETAN dan Nama Radja AMAR TANGGUL Marga NAIBAHOWIENS BESLUIT REST CONTR, DATUN EN NUMMER 1708 No. 781,STAAT

Bahwa nenek moyang Pelawan dan turut Terlawan dan II adalahketurunan Pihak boru dari alm.Amar TANGGUL/PETRUS NAIBAHOadalah sebagai Tunggane/pemilik Huta Pallimutan Kelurahan Pintu SonaKecamatan pangururan kabupaten samosir berdasarkan surat kutibandari BOEKOE RADJA BIOES LANDSHAP PINTOE SONA No. 132dengan Nama kampung PALLIMOETAN dan Nama Radja AMARTANGGUL Marga NAIBAHO WIENS BESLUIT REST CONTR, DATUNEN NUMMER 1708 No. 781, STAAT ONDER: 123 REGISTER Lig : VII320 oleh PANITERA PENGADILAN NEGRI BALIGE

Hadrianus Sinaga tidakada ditemukan GOLAT SIMBOLON yang ada adalah tanah perkampunganHuta Pallimuta milik alm.Amar TANGGUL/PETRUS NAIBAHO adalahsebagai Tunggani/pemilik Huta Pallimutan Kelurahan Pintu) SonaKecamatan pangururan kabupaten samosir berdasarkan surat kutiban dariBOEKOE RADJA BIOES LANDSHAP PINTOE SONA No. 132 denganNama kampung PALLIMOETAN dan Nama Radja AMAR TANGGUL MargaNAIBAHO WIENS BESLUIT REST CONTR, DATUN EN NUMMER 1708No. 781, STAAT ONDER: 123 REGISTER Lig : VII320 oleh PANITERAPENGADILAN

SIMBOLON.Bahwa sesuai dengan Bukti T1 s/d Bukti T10 telah terbukti tanahperkampungan Huta Pallimutan adalah milik alm.Amar TANGGUL/PETRUSNAIBAHO sebagai Tunggani/pemilik Huta Pallimutan Kelurahan Pintu SonaKecamatan pangururan kabupaten samosir berdasarkan surat kutiban dariBOEKOE RADJA BIOES LANDSHAP PINTOE SONA No. 132 denganNama kampung PALLIMOETAN dan Nama Radja AMAR TANGGUL MargaHalaman 39 dari 49 Halaman Putusan Nomor 582/Pdt/2021/PT MDN10.NAIBAHO WIENS BESLUIT REST CONTR, DATUN EN NUMMER 1708No. 781, STAAT

sesuai dengan keterangan saksi Arapan Sinaga di Persidangantelah terbukti nenek moyang Pembandingdan turut Terbandingl dan Iladalah keturunan Pihak boru dari alm.Amar TANGGUL/PETRUS NAIBAHOadalah sebagai Tunggane/pemilik Huta Pallimutan Kelurahan Pintu SonaKecamatan pangururan kabupaten samosir berdasarkan surat kutiban dariBOEKOE RADJA BIOES LANDSHAP PINTOE SONA No. 132 denganNama kampung PALLIMOETAN dan Nama Radja AMAR TANGGUL MargaNAIBAHO WIENS BESLUIT REST CONTR, DATUN EN NUMMER 1708No. 781, STAAT

., 2 (Dua) Bendel Buku Stock barang Toko sepatu Stars original Warujayeng terdiri Bendel 1 staat Toko 91322 Stars Warujayeng Per 01/03/22 s/d 15/03/22, Bendel II staat Toko 91322 Stars Warujayeng Per 01/04/22 s/d 12/04/22,1 ( satu ) Bendel buku RPP ( Rekapitulasi Perhitungan Persediaan ) berikut RPK ( Rekapitulasi Perhitungan Keuangan Toko Sepatu Stars Warujayeng, 1 ( Satu ) bendel buku Kekurangan Aset perusahaan toko Stars Warujayeng, periode 01/03/2022 s/d 19/03/2022, sejumlah

kasasi tersebut secara formal dapat diterima;Menimbang, bahwa alasanalasan kasasi yang diajukan oleh PemohonKasasi/Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut:Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang telah melakukankekeliruan dalam memeriksa dan mengadili perkara atas nama TerdakwaYOSEP AMAREKO TOKAN, SE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 351 Ayat(1) KUHAP yaitu :@Bahwa UndangUndang Dasar 1945 sebagai Konstitusi Negara ini, telahmenentukan secara tegas, bahwa Negara Indonesia adalah Negara Hukum(Recht Staat

Penggugat, sertatelah diterima oleh Tergugat di hadapan TRIRAHAJU HARTINAH, SH.M.Kn selaku PPAT KabupatenSragen dan jual beli tersebut dilakukan tidakmerugikan Pihak pihak dan = atau pihak lain ;Pasal 5: Bahwa tanah sawah tersebut sejak terjadinya jualbeli, oleh Tergugat telah diserahkan kepada PenggugatPasalPasalPasalhalaman,dan Penggugat telah menerima dan menguasainya36: Bahwa segala akibat hukum = atas terjadinyatransaksi jual beli tanah sawah tersebut, khususnyayang menyangkut tentang pemecahan staat

PUTUSANNomor : 696/Pdt.G/2013/PA Bpp.DEMI staat BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Balikpapan dalam persidangan Majelis Hakim untukmemeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkanputusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak yang diajukan oleh :PEMOHON, 47 tahun, Agama Islam, Pekerjaan wiraswasta, beralamat di KotaBalikapapan, dalam hal ini telah menguasakan kepada WAKHIDAKHMAD, S.H.

/2019/PN PdgMenimbang, bahwa telah ada penetapan ganti pemohonNo.06/Pdt.P/2019/PN Pdg tanngal 15 Januari 2019 yang dikelurkan olehPengadilan Negeri Padang ;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dihubungkan denganketerangan Saksisaksi serta buktibukti surat maka Pengadilan menilai bahwaPemohon telah dapat membuktikan seluruh dalildalil permohonannya sehinggapatut dan beralasan hukum untuk dikabulkan ;Menimbang, bahwa oleh karena Indonesia adalah negara yang berdasarkanatas hukum (recht staat

ELY WIJAYA ;Menimbang, bahwa telah ada penetapan ganti pemohonNo.06/Pdt.P/2019/PN Pdg tanngal 15 Januari 2019 yang dikelurkan olehPengadilan Negeri Padang ;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dihubungkan denganketerangan Saksisaksi serta buktibukti surat maka Pengadilan menilai bahwaPemohon telah dapat membuktikan seluruh dalildalil permohonannya sehinggapatut dan beralasan hukum untuk dikabulkan ;Menimbang, bahwa oleh karena Indonesia adalah negara yang berdasarkanatas hukum (recht staat

juga oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh DARIANTOSARAGIH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dan dihadiri oleh Pemohon ;PANITERA PENGGANTI, HAKIM,dto dtoDARIANTOSARAGIH VERA YETTI.M, SHPerincian Biaya Perkara : BiayaPendaftaran Permohonan...............0:0:00+ Rp. 30.000, Biaya RedakSl ..............ccceeceeeeseeeeeeeeeeseeteeneees Rp. 5.000,Bye MUNG astcs one ws sscen cats rs exrcenaoon raenanewnnewaeen Rp. 6.000,BV EUACING eco es sez ace ee se atsmracsav ememstee os staat

::ceee Ro. 30.000, Biaya RedakSl ...............cccceeeeeeceeeeeeeeeeeeeeeeeees Rp. 5.000,Bye MUNG astcs one ws sscen cats rs exrcenaoon raenanewnnewaeen Rp. 6.000,BV EUACING eco es sez ace ee se atsmracsav ememstee os staat Ro. 36.700.JUIMIAN oo ecccceceeceeeceeccceeeeceseeesseeseseeanaseeinenes Ro. 77.700,

::ceee Ro. 30.000, Biaya RedakSl ...............cceceeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeees Rp. 5.000, BiayaMateral 0.0.00... ceeeeeeeseeeeeeeeeeeeeees Rp. 6.000,BV EUACING eco es sez ace ee se atsmracsav ememstee os staat Rp. 36.700.SNMIOIADT scrascensive one ses woes oa eet stromans nemrmanoeemenees emmmemte Ro. 77.700,

Bahwa Sertifikat tanah sawah tersebut sampaisekarang masih atas nama Tergugat, karena karenabelum dilakukan pemecahan staat hak milik antaraTergugat dan Penggugat;4. Bahwa Penggugat telah berusaha berulang kalimenghubungi Tergugat untuk melaksanakan pemecahanstaat hak milik tanah sawah tersebut, akan tetapitidak berhasil;5. .Bahwa bedasarkan Pasal 55 PP.

Bahwa dalam suatu Negara Hukum Republik Indonesia (Rechts Staat), hakHalaman 5 dari 19 hal. Put.

Bahwa dalam suatu Negara Hukum Republik Indonesia (Rechts Staat), hakhak privat setiap warga negara (Subjektive Privat Rechts) haruslahmendapat perlindungan dari segala tindakan melawan hukum yangdilakukan pihak lain (in casu Tergugat), oleh karenanya Penggugat selakuHalaman 12 dari 19 hal. Put.

Abu alMa'ali Mahmud bin Ahmad AlMarghinani (wafat tahun 616 H),dalam kitabnya AlMuhith alBurhani fi alFiqh alNu'mani:CIS Lalg 2. ghly staat CISSIy Caml rsludl daryl G aaledly Bgl Saige! joeyBi Agey Of day OB deg) BIG OF wll Gye asrg diel le Je Shey sly 13) :aiyguadcal dag CAS gs ail oy Atle OF Ages ly CS ylg CIS! tte Gulu d Oly axrg)AYg Lage cyl dy cae all oo) cle dng) CS yr all oy dobldg carl!

M.HumPerincian Biaya Perkara : BiayaPendaftaran Permohonan..........c:cee Ro. 30.000, Biaya RedakSl ...............cceceeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeees Rp. 5.000, BiayaMateral ...........cceceeeeseeeeeeeeeeeeeees Rp. 6.000,BV EUACING eco es sez ace ee se atsmracsav ememstee os staat Ro. 36.700.NUIT ssccasceniva ss snes asc ona ent eetoanonan cememenaennenes memennne Ro. 77.700,

Jimbung atas namaJoyo Ikromo, sebagaimana dalil gugatan para Penggugat dalamposita angka 3, karena sebelum berlakunya UUPA maka yang berlakuketentuan yang mengatur masalah tanah di daerah KasunananSurakarta Hadiningrat adalah ketentuan Risblaad Surakarta, sehinggapada waktu itu tidak ada seorangoun mempunyai hak milik, jadi hanyaPemegang Hak Sanggan, senyatanya sejak dahulu Mangun DimedjoPemegang Hak Sanggan terhadap tanah sengketa / 1 bidangpekarangan dan 1 staat tanah sawah tersebut, jadi bukan

TISNO selain meninggalkan ahliwaris anak (4 orang anak), juga meninggalkan harta peninggalanyaitu berupa : 1 bidang tanah pekarangan dan 1 staat ( 2 patok )tanah sawah, sebagaimana telah tercantum dalam buku Letter Cnomor : 921, Ds. Jimbung atas nama : MANGUN DIMEDJO al.TISNO, dan tercatat dalam Tanda Pendaftaran Sementara TanahMilik Indonesia Nama : MANGUN DIMEDJO al. TISNO, NomorC: 921 Ds. Jimbung ; harta peninggalan mana terletak di Ds.Jimbung, Kec. Kalikotes, Kab.

::ceee Ro. 30.000, Biaya RedakSl ..............ccceceeeeeeeeeeeeeeeestetseeees Rp. 5.000,Bye MUNG astcs one ws sscen cats rs exrcenaoon raenanewnnewaeen Rp. 6.000,BV EUACING eco es sez ace ee se atsmracsav ememstee os staat Rp. 36.700.JUIMIAN oo ecccceceeceeeceeccceeeeceseeesseeseseeanaseeinenes Ro. 77.700,Untuk turunan resmiDiberikan untuk dan atas permintaan PemohonPANITERA/SEKRETARISPENGADILAN NEGERILUBUK PAKAMdtoLHAM PURBA, SH.NIP. 19600206 198310 1002.

tidaksah dan seterusnya ;Bahwa berdasarkan diktum tersebut Pemohon Kasasi menyatakanbahwa Majelis Hakim Pengadilan tingkat perkara yang mengadili perkaraini jelasjelas tidak berwenang dan telah melampaui wewenangnyadimana dalam diktum putusan pengadilan tingkat pertama tersebutmenyatakan dengan tegas bahwa SPPT (Surat Pemberitahuan PajakTerhutang) dan PBB (Pajak Bumi dan Bangunan) tidak sah padahalSPPT dan PBB tersebut merupakan produk atau merupakanhasilkebijakan dari Pejabat Administrasi Negara (staat

No. 2020 K/Pdt/2007tegas sebagaimana poin 2 dan 3 dimana Majelis Hakim menyatakan jual bellitersebut sah dengan pertimbangan akta jual beli tersebut sah karena aktajua beli tersebut ditandatangani oleh Camat Mattirobulu, padahal kita ketahuibahwa camat adalah pejabat administrasi Negara jadi segala kebijakannyaadalah otomatis merupakan produk atau merupakan hasil kebijakan dariPejabat Administrasi Negara (staat administrative bestuur) jadi dengandemikian pengadilan tingkat pertama sama sekali tidak

Toemirah sehingga tidakberhak mewarisi tanah pekarangan sengketa, karena dahuluhanya dipinjam staat namanya saja dalam SHM No.8 bersamaOng Gien Sieng alias Ona Wijaya (Tergugat I) karena padawaktu itu bekerja sebagai karyawan di CV.Tri Tunggal;.

Toemirah dahulu dipergunakan kegiatan CV.Tri Tunggal memproduksi textile;se Menyatakan menurut hukum bahwa penyantuman nama OngSiong Soei dalam SHM No.8 tanah pekarangan posita 3gugatan rekonvensi adalah tidak berkekuatan hukumdengan segala akibat hukumnya karena pencantuman namatersebut hanya sebatas staat tidak termasuk hakmemiliki tanah pekarangan; Menyatakan menurut hukum bahwa hanya anak anakkandung yang dilahirkan dalam perkawinan = almarhumsuami istri Ong Kie Kiem alias Sie Kie Kiem denganNy

Toemirah sehingga tidakberhak mewarisi tanah pekarangan sengketa, karena dahuluhanya dipinjam staat namanya saja dalam SHM No.8 bersamaOng Gien Sieng alias Ona Wijaya (Tergugat I) karena padawaktu itu bekerja sebagai karyawan di CV.Tri Tunggal;5.

Rumah negeri tersebut diperuntukkan bagi PegawaiNegeri atau Pegawai Badan Usaha Milik Negara, seperti Pegawai Staat Spoor enTramwegen (S.S) yang merupakan Badan Usaha berdasarkan Indiesche Bedrijven Wet(I.B.W) sejak tahun 1939 ;Bahwa S.S diberi kuasa oleh Directeur B.O.W. menunjuk penghuni untukmenempati rumah negeri tersebut berdasarkan Pasal 6 ayat (2) Burgerlijke WoningRegeling 1934 (B.W.R), Keputusan Gouverneur General Van Nederlansche Indietanggal 20 Maret 1934 No. 24, Stbl.