Direktori Putusan

Pencarian

Panduan

Putusan 1411946

Peraturan 199

Rumusan kamar 33

Rumusan rakernas 20

Restatement 9

Yurisprudensi 2

Putusan Penting 58

Kompilasi Kaidah Hukum 42

Tingkat Proses

Pertama 1331474

Banding 38701

Kasasi 33161

Peninjauan Kembali 8610

Tahun Putusan

Register	Putus	Upload
2019 191367 2020 167910 2018 148267 2017 142833 2016 141092 2021 110695 2015 104954 2014 83281 2013 72534 2012 56189 2011 44333 2010 20882 2022 13235 2009 12911 2008 7790 2007 6155 2006 2148 2005 1738 2023 290 2004 244 2024 161 1970 137 2003 60 2001 22 201 17 2002 16 213 8 205 7 206 6 1014 6 216 5 1998 5 215 4 1015 4 2000 4 203 3 1993 3 1995 3 104 2 107 2 204 2 209 2 214 2 1012 2 1900 2 105 1 106 1 207 1 208 1 210 1 211 1 217 1 1013 1 1017 1 1025 1 1953 1 1974 1 1988 1 1989 1 1990 1 1991 1 1992 1 1994 1 1996 1 1997 1 1999 1	2019 208001 2020 169728 2017 158667 2016 149030 2018 146294 2021 116876 2015 108850 2014 91016 2013 77864 2012 58373 2011 45948 2010 19828 2022 17245 2009 13173 2008 8896 2007 6205 2006 2201 2005 1631 2023 337 2024 230 2004 197 1970 151 2003 54 201 35 2002 30 2001 19 2000 11 2105 11 207 8 203 7 1999 7 204 6 215 6 2107 5 205 4 1900 4 213 3 1014 3 1995 3 1998 3 206 2 209 2 214 2 217 2 1012 2 1917 2 1991 2 1992 2 1993 2 1996 2 1997 2 2103 2 2104 2 15 1 104 1 106 1 202 1 211 1 212 1 1013 1 1015 1 1911 1 1915 1 1918 1 1972 1 1975 1 1976 1 1979 1 1986 1 1987 1 1989 1 1990 1 1994 1 2027 1 3014 1 3015 1 3017 1 3020 1	2019 408104 2020 198185 2021 124752 2015 110749 2014 110553 2017 92968 2016 92919 2018 82194 2013 75665 2012 61186 2011 32694 2022 18897 2010 1465 2008 458 2009 445 2023 339 2024 308 2007 65

Ditemukan 1412209 data

Urut Berdasarkan

Mungkin maksud Anda adalah : usaha utama utara ulayat udara

Penelusuran terkait : Upaya hukum Upaya praperadilan; penyitaan Upaya administratif Sengketa administrasi Pt. purnawira dharma upaya Kompetensi pengadilan tinggi tun; upaya administratif; Hari kerja Tenggang waktu upaya hukum Ketentuan pembatasan upaya hukum kasasi; kasasi; Berwenang mengadili Tingkat pertama Perceraian; upaya damai perceraian; mediasi perkara perceraian; Amar putusan Kepailitan/pkpu tidak ada upaya hukum

Pengadilan PN MATARAM Pidana Umum

Register : 31-05-2021 — Putus : 31-05-2021 — Upload : 01-06-2021

Putusan PN MATARAM Nomor 125/Pid.C/2021/PN Mtr

Tanggal 31 Mei 2021 — Penyidik Atas Kuasa PU:
TOTOK SURYO SAPUTRO, SH.,MH.
Terdakwa:
M. ARAPAH S
18 — 8

PUTUSAN
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Menetapkan Terdakwa yang identitas tersebut diatas, terbukti melanggar UU no 15 tahun 2020 tentang penerapan disiplin penegakan hukum protokol kesehatan sebagai upaya pencegahan dan pengendalian virus disease 2019 tidak menggunakan masker dan terdakwa dikenakan denda sebesar Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah)
Telah melakukan tindak pidana ringan penerapan disiplin penegakan hukum protokolkesehatan sebagai upaya pencegahan dan pengendalian virus disease 2019 tidakmenggunakan maskerPeraturan Bupati Lombok Utara Nomor 15 Tahun 2020PUTUSAN DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA Menetapkan Terdakwa yang identitas tersebut diatas, terbukti melanggar UU no 15 tahun2020 tentang penerapan disiplin penegakan hukum protokol kesehatan sebagai upayapencegahan dan pengendalian virus disease 2019 tidak menggunakan

Pengadilan PN MATARAM Pidana Umum

Register : 09-08-2021 — Putus : 09-08-2021 — Upload : 10-08-2021

Putusan PN MATARAM Nomor 224/Pid.C/2021/PN Mtr

Tanggal 9 Agustus 2021 — Penyidik Atas Kuasa PU:
ZULVA KARTASASMITA
Terdakwa:
WISNU
16 — 12

PUTUSAN
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Menetapkan Terdakwa yang identitas tersebut diatas, terbukti melanggar UU no 15 tahun 2020 tentang penerapan disiplin penegakan hukum protokol kesehatan sebagai upaya pencegahan dan pengendalian virus disease 2019 tidak menggunakan masker dan terdakwa dikenakan denda sebesar Rp.19.000,- (sembilan belas ribu rupiah)
,M.H. sebagai Hakim TunggalYulina Adrianty,SH. sebagai Panitera PenggantiZulva Kartasasmita sebagai Penyidik pada Polisi Pamong PrajaLombok Utaraatas Kuasa Penuntut Umum ;Selanjutnya penyidik dari menerangkan tindak pidana ringan yangdilakukan oleh pelanggar yang pada pokoknya bahwa pelanggar telah melanggarPerda Lombok Utara No. 15 tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan PenerapanHukum Protokol kesehatan sebagai upaya pencegahan dan pengendalianCorona Virus Disease 2019 dan di persidangan telah
Agustus 2021 ; Berita Acara Pemeriksaan yang pada pokoknya bahwa pelanggar telahmelanggar Perda Lombok Utara No. 15 tahun 2020 tentang PenerapanDisiplin dan Penerapan Hukum Protokol kesehatan sebagai upayapencegahan dan pengendalian Corona Virus Disease 2019 ;Menimbang, bahwa setelah mendengar keterangan pelanggar ;Menimbang, bahwa pelanggar diajukan kepersidangan dengandakwaan melanggar Perda Lombok Utara No. 15 tahun 2020 tentang PenerapanDisiplin dan Penerapan Hukum Protokol kesehatan sebagai upaya
Corona Virus Disease 2019Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksisaksi, keteranganpelanggar serta surat bukti yang diajukan dipersidangan, telah terjadi rangkaianperistiwa tersebut :Menimbang bahwa berdasarkan uraianuraian tersebut diatas, Pengadilanberkesimpulan bahwa pelanggar telah terbukti secara sah dan meyakinkanmelakukan tindak pidana sebagaimana melanggar melanggar Perda KabupatenLombok Utara No. 15 tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan PenerapanHukum Protokol kesehatan sebagai upaya

Pengadilan PTUN JAYAPURA TUN

Register : 16-08-2022 — Putus : 06-01-2023 — Upload : 25-01-2023

Putusan PTUN JAYAPURA Nomor 17/G/2022/PTUN.JPR

Tanggal 6 Januari 2023 — Penggugat:
YOYON FAHRI NISFU
Tergugat:
BUPATI KAIMANA
263 — 117

EKSEPSI:

Menerima Eksepsi Tergugat mengenai Penggugat tidak Melalui Upaya Administratif.

III. POKOK PERKARA:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard);

2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 400.000,- (Empat ratus ribu Rupiah).

Pengadilan PTUN PONTIANAK TUN Pertanahan

Putus : 13-01-2021 — Upload : 10-06-2021

Putusan PTUN PONTIANAK Nomor 21/G/2020/PTUN.PTK

Tanggal 13 Januari 2021 — KUSNADI SASMITA MELAWAN 1. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PONTIANAK, 2. MAHDI, S.H.
220 — 113

MENGADILI:DALAM EKSEPSI:- Menyatakan eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tentang Kewenangan Mengadili (Kompetensi Absolut) tidak diterima;- Menerima eksepsi Tergugat II Intervensi tentang upaya administrasi yang ditempuh oleh Penggugat telah lewat waktu;DALAM POKOK SENGKETA:1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini sebesar Rp. 295.000,- (Dua Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Rupiah);
dilakukan oleh saudariOnay setelah Penggugat mendapatkan salinan putusan pada sekitarbulan April 2020 dari Pengadilan Negeri Pontianak Nomor1/Pid.B/2020/PN PTK tertanggal 18 Maret 2020;Bahwa mengingat Penggugat merupakan pihak yang mempunyaikepentingan hukum atas diterbitkannya objek sengketa tersebut,maka secara hukum perhitungan tenggang waktu pengajuan gugatansengketa TUN pada Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianakdihitung sejak kepentingan Penggugat dirugikan, yakni setelahPenggugat mengajukan upaya
Kemudian atas jawaban tersebut pada tanggal 06 Agustus2020 Penggugat mengajukan upaya banding adminstratif kepadaKepala Kantor Wilayah ATR/BPN Provinsi Kalimantan Barat, akantetapi Upaya Banding Administrasi yang dilakukan oleh PenggugatPutusan Nomor: 21/G/2020/PTUN.PTKHalaman 6 dari 46 halamanhingga gugatan perkara a quo diajukan belum mendapat jawabansehingga berdasarkan Pasal 78 ayat (5) UU RI No. 30 Tahun 2014secara hukum keberatan Penggugat dianggap dikabulkan.
Makauntuk memperoleh kepastian hukum Penggugat mengajukan gugatanpada Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak terhitung sejak 10(sepuluh) hari kerja dari upaya banding admintratif yang dilakukanoleh Penggugat tidak ada tanggapan, sehingga gugatan Penggugatsecara formil gugatan penggugat sudah memenuhi ketentuan dalamPasal 55 UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang PeradilanTata Usaha Negara;""IV.
(Tergugat Il Intervensi in casu) atau setidaktidaknyasejak tanggal 25 April 2018, berdasarkan Surat Keterangan PendaftaranTanah Nomor : 395/2018, yang diterbitkan oleh Tergugat atas permohonanPenggugat (vide bukti P6) ;Menimbang, bahwa dari uraian ketentuan hukum yang mengaturmekanisme penyelesaian upaya administratif dinubungkan dengan uraianfaktafakta hukum sebagaimana telah diuraikan di atas, maka Majelis Hakimberpendapat bahwa keberatan yang diajukan oleh Penggugat terhadapSertipikat Pengganti
1986sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2004Putusan Nomor: 21/G/2020/PTUN.PTKHalaman 44 dari 46 halamandan UndangUndang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan KeduaAtas UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata UsahaNegara beserta peraturan perundangan lain yang terkait dengan sengketaMENGADILLI: Menyatakan eksepsi Tergugat dan Tergugat Il Intervensi tentangKewenangan Mengadili (Kompetensi Absolut) tidak diterima; Menerima eksepsi Tergugat Il Intervensi tentang upaya

Pengadilan PTUN JAKARTA TUN

Register : 30-07-2019 — Putus : 10-12-2019 — Upload : 10-12-2019

Putusan PTUN JAKARTA Nomor 157/G/2019/PTUN.JKT

Tanggal 10 Desember 2019 — Penggugat:
EKO DAHANA DJAJAKARTA,S.Sos
Tergugat:
SEKRETARIS JENDERAL KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA (KOMNAS HAM)
264 — 152

Mengadili:
Eksepsi:
- Menerima eksepsi Tergugat tentang upaya administratif telah kadaluarsa;
Pokok Perkara:
1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini sebesar Rp. 279.000,- (Dua ratus tujuh puluh Sembilan ribu rupiah);
administrasi yang dilakukan Penggugat sesuai denganPasal 129 UU No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara,menyatakan:(1) Sengketa Pegawai ASN diselesaikan melalui upaya administratif;(2) Sengketa Pegawai ASN diselesaikan melalui upaya administratif;(3) Upaya administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri darikeberatan dan banding administratif;(4) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan secaratertulis kepada atasan pejabat yang berwenang menghukum denganmemuat alasan
Upaya Administratif yang "Salah Tujuan Berakibat pada Tidak SahnyaPengajuan Gugatan Aquo:a. Bahwa pada butir 21 positanya di halaman 9 Surat Gugatan,Penggugat mendalilkan telah menempuh upaya administratif denganmengirimkan Surat Keberatan kepada Presiden yang menurutPenggugat sebagai atasan Tergugat;b.
Upaya administratif yang Daluarsa berakibat pada tidak sahnya pengajuangugatan;3. Surat gugatan daluarsa;Halaman 80 dari 88 Perkara Nomor 157/G/2019/PTUNJKT4. Upaya administratif yang salah tujuan berakibat pada tidak sahnyapengajuan gugatan;5. Surat kuasa tidak sah yang berakibat pada tidak sahnya pengajuan gugatan;6. Upaya administratif yang diajukan bukan oleh seseorang berakibat padatidak sahnya pengajuan gugatan;7.
puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratifditerima oleh Warga Masyarakat atau diumumkan oleh Badandan/atau Pejabat Administrasi pemerintahan yang menanganipenyelesaian upaya administratif.(2) Dst...Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 dan Pasal 3 dapat diartikan bahwauntuk mengajukan gugatan ke Pengadilan TUN, maka warga masyarakatdiwajibkan untuk melakukan upaya administratif terlebih dahulu sesuai denganmekanisme yang telah ditentukan secara khusus dalam peraturan perundangundangan, jika
Pasal 2 Perma No. 6 Tahun 2018sehingga eksepsi Terguggat sepanjang menyangkut upaya administratif yang telahkedaluarsa haruslah dinyatakan diterima;Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi mengenai upaya administratifkedaluarsa diterima, maka terhadap materi eksepsi selebihnya tidak relevan lagiuntuk dipertimbangkan;Pokok Perkara:Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi mengenai upaya administratifkedaluarsa diterima, maka terhadap pokok sengketa tidak relevan lagi untukdipertimbangkan sehingga gugatan yang

Pengadilan PTUN MATARAM TUN

Register : 03-05-2021 — Putus : 29-07-2021 — Upload : 02-08-2021

Putusan PTUN MATARAM Nomor 14/G/2021/PTUN.MTR

Tanggal 29 Juli 2021 — Penggugat:
1.HAERUN H. ISMAIL
2.JUNAIDIN H JAMALUDIN
3.ANAS YASIN
Tergugat:
Kepala Desa Jambu
260 — 167

DALAM EKSEPSI

- Menerima Eksepsi Tergugat mengenai Para Penggugat Tidak Melakukan Upaya Administratif;

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak diterima;

2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini sejumlah Rp.240.000,- (dua ratus empat puluh ribu rupiah);
UPAYA ADMINISTRASI (KEBERATAN)Bahwa sebelum gugatan ini diajukan oleh Para Penggugat di Pengadilan TataUsaha Negara Mataram terlebih dahulu diajukan upaya admistrasi (Keberatandan Banding Keberatan) dikirim melalui Expedisi JNE Dompu, adapun keberatandiajukan tanggal 08 April 2021 kepada Kepala Desa Jambu lewat 10 (sepuluh)hari kerja tidak ada tanggapan, selanjutnya Penggugat mengajukan bandingadministrasi (banding keberatan) tanggal 20 April 2021 kepada Bupati Cq.Camat Pajo, Namun sampai saat ini
Penggugat dalam mengajukan gugatan perkara a quo, tidakdidahului dengan Upaya Keberatan administrasi, padahal diketahui, PengadilanTata Usaha Negara baru berwenang memeriksa dan menyelesaikan sengketaTata Usaha Negara jika seluruh upaya administratif yang bersangkutan telahdigunakan, sebagaimana norma yang ditentukan dalam UndangUndang No. 30Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, dalam pasal 75,76,77 dan 78Jo.
Pasal 2 ayat 1 dan 2 Peraturan Mahkamah Agung RI No. 6 Tahun 2018Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan setelahmenempuh Upaya Administratif.Bahwa adanya ketentuan tersebut diatas bersifat wajib (mandatory) dan berlakuterhadap semua sengketa TUN. Artinya, penyelesaian setiap sengketa TUNharus terlebih dahulu menempuh upaya administratif yang terdiri dari upayakeberatan dan banding administratif tidak bisa langsung (direct) ke PengadilanTata Usaha Negara.
1 yaitu :Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikansengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administrativeBahwa dengan demikian oleh karena dalam perkara ini pihak penggugat telahsecara jelas tidak pernah melakukan upaya administratif setelah diterbitkannyaobyek sengketa oleh pihak tergugat maka para penggugat tidak memilikikepentingan hukum yang kuat untuk menggugat obyek sengketa, dan olehkarenanya terhadap gugatan para penggugat yang demikian tersebut
pelaksanaan upaya administrastifdiatur dalam ketentuan Pasal 2 dan 3 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan SetelahMenempuh Upaya Administrastif yaitu :Pasal 2(1) Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus, dan menyelesaikansengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif.(2) Pengadilan memeriksa, memutus, dan menyelesaikan gugatan sengketaadministrasi pemerintahan menurut ketentuan hukum acara yang

Pengadilan PN ARGA MAKMUR Pidana Umum

Register : 05-01-2021 — Putus : 03-03-2021 — Upload : 07-08-2021

Putusan PN ARGA MAKMUR Nomor 4/Pid.B/2021/PN Agm

Tanggal 3 Maret 2021 — Penuntut Umum:
ASIAN KARNEDI, SH.
Terdakwa:
HAJI SUPRIYANTO Bin AKSA JAYA
79 — 0

Purnawira Dharma Upaya di DesaTabaKelintangKecamatanBatiknauKabupaten Bengkulu Utara;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu PT Purnawira Darma Upaya (PDU)melalui Sdr. SUGIANTO SADEWO Bin SAHALUDIN;

Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlahRp2.500,00 (DuaRibuLima Ratus Rupiah);

Pengadilan PTUN MANADO TUN

Register : 11-04-2022 — Putus : 21-07-2022 — Upload : 24-08-2022

Putusan PTUN MANADO Nomor 16/G/2022/PTUN.Mdo

Tanggal 21 Juli 2022 — Penggugat:
cipto lundeto
Tergugat:
BUPATI BOLAANG MONGONDOW
Intervensi:
MUKHTAR DUGIAN
205 — 87

MENGADILI
DALAM EKSEPSI
- Menerima Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi Mengenai Upaya Administratif
DALAM POKOK SENGKETA
1. Menyatakan gugatan Penggugat Tidak Diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 507,200 (lima ratus tujuh ribu dua ratus rupiah);

Pengadilan PN MATARAM Pidana Umum

Register : 09-08-2021 — Putus : 09-08-2021 — Upload : 10-08-2021

Putusan PN MATARAM Nomor 217/Pid.C/2021/PN Mtr

Tanggal 9 Agustus 2021 — Penyidik Atas Kuasa PU:
ZULVA KARTASASMITA
Terdakwa:
AHYAR
17 — 15

PUTUSAN
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Menetapkan Terdakwa yang identitas tersebut diatas, terbukti melanggar UU no 15 tahun 2020 tentang penerapan disiplin penegakan hukum protokol kesehatan sebagai upaya pencegahan dan pengendalian virus disease 2019 tidak menggunakan masker dan terdakwa dikenakan denda sebesar Rp.19.000,- (sembilan belas ribu rupiah)
., sebagai HakimTunggalSugeng Irfandi, SH. sebagai PaniteraPenggantiZulva Kartasasmita sebagai Penyidik pada Polisi Pamong PrajaLombok Utaraatas Kuasa PenuntutUmum ;Selanjutnya penyidik dari menerangkan tindak pidana ringan yangdilakukan oleh pelanggar yang pada pokoknya bahwa pelanggar telahmelanggar Perda Lombok Utara No. 15 tahun 2020 tentang Penerapan Disiplindan Penerapan Hukum Protokol kesehatan sebagai upaya pencegahan danpengendalian Corona Virus Disease 2019 dan di persidangan telah puladidengar
di SayangSayang, umur 24 tahun, agama Islam, PekerjaanSwasta, Jenis kelamin lakilaki,kewarganegaraan Indonesia, alamatSayangSayang Kabupaten Lombok Barat ;Pelanggar tidak ditahanPengadilan Negeri tersebut;Telah membaca : Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Mataram No217/Pid.C/2021/PN MTR tertanggal 09 Agustus 2021 ; Berita Acara Pemeriksaan yang pada pokoknya bahwa pelanggartelah melanggar Perda Lombok Utara No. 15 tahun 2020 tentangPenerapan Disiplin dan Penerapan Hukum Protokol kesehatansebagai upaya
Corona Virus Disease 2019Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksisaksi, keteranganpelanggar serta surat bukti yang diajukan dipersidangan, telah terjadirangkaian peristiwa tersebut :Menimbang bahwa berdasarkan uraianuraian tersebut diatas,Pengadilan berkesimpulan bahwa pelanggar telah terbukti secara sah danmeyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana melanggar melanggarPerda Kabupaten Lombok Utara No. 15 tahun 2020 tentang Penerapan Disiplindan Penerapan Hukum Protokol kesehatan sebagai upaya
sebelum Pengadilan menjatuhkan pidana kepadapelanggar terlebih dahulu akan dipertimbangkan halhal yang memberatkandan halhal yang meringankan dari perbuatan pelanggar tersebut :Halhal yang memberatkan : Perbuatan pelanggar tidak mentaati peraturan yang telah diterapkan ;Halhal yang meringankan : pelanggar bersikap sopan dipersidangan ; pelanggar belum pernah dihukumMemperhatikan Perda Kabupaten Lombok Utara No. 15 tahun 2020tentang Penerapan Disiplin dan Penerapan Hukum Protokol kesehatansebagai upaya

Pengadilan PN MATARAM Pidana Umum

Register : 31-05-2021 — Putus : 31-05-2021 — Upload : 01-06-2021

Putusan PN MATARAM Nomor 120/Pid.C/2021/PN Mtr

Tanggal 31 Mei 2021 — Penyidik Atas Kuasa PU:
TOTOK SURYO SAPUTRO, SH.,MH.
Terdakwa:
SITI WAHIDAH
18 — 11

PUTUSAN
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Menetapkan Terdakwa yang identitas tersebut diatas, terbukti melanggar UU no 15 tahun 2020 tentang penerapan disiplin penegakan hukum protokol kesehatan sebagai upaya pencegahan dan pengendalian virus disease 2019 tidak menggunakan masker dan terdakwa dikenakan denda sebesar Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah)
Telah melakukan tindak pidana ringan penerapan disiplin penegakan hukum protokolkesehatan sebagai upaya pencegahan dan pengendalian virus disease 2019 tidakmenggunakan maskerPeraturan Bupati Lombok Utara Nomor 15 Tahun 2020PUTUSAN DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA Menetapkan Terdakwa yang identitas tersebut diatas, terbukti melanggar UU no 15 tahun2020 tentang penerapan disiplin penegakan hukum protokol kesehatan sebagai upayapencegahan dan pengendalian virus disease 2019 tidak menggunakan

Pengadilan PTUN TANJUNG PINANG TUN Pertanahan

Register : 08-08-2022 — Putus : 03-01-2023 — Upload : 04-01-2023

Putusan PTUN TANJUNG PINANG Nomor 13/G/2022/PTUN.TPI

Tanggal 3 Januari 2023 — Penggugat: Dra. Connie Tergugat: Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bintan Intervensi: Citra Dewi Lizar
242 — 43

M E N G A D I L I :DALAM EKSEPSI : Menerima eksepsi Tergugat II Intervensi tentang Pengajuan Gugatan dan Upaya Administratif Penggugat Telah Lewat Waktu;DALAM POKOK SENGKETA : Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima (niet ontvankelijke verklaard); Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini sejumlah Rp. 557.500,00 (Lima Ratus Lima Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Rupiah);

Pengadilan PN MATARAM Pidana Umum

Register : 31-05-2021 — Putus : 31-05-2021 — Upload : 01-06-2021

Putusan PN MATARAM Nomor 133/Pid.C/2021/PN Mtr

Tanggal 31 Mei 2021 — Penyidik Atas Kuasa PU:
TOTOK SURYO SAPUTRO, SH.,MH.
Terdakwa:
AISYAH
26 — 9

PUTUSAN
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Menetapkan Terdakwa yang identitas tersebut diatas, terbukti melanggar UU no 15 tahun 2020 tentang penerapan disiplin penegakan hukum protokol kesehatan sebagai upaya pencegahan dan pengendalian virus disease 2019 tidak menggunakan masker dan terdakwa dikenakan denda sebesar Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah)
Telah melakukan tindak pidana ringan penerapan disiplin penegakan hukum protokolkesehatan sebagai upaya pencegahan dan pengendalian virus disease 2019 tidakmenggunakan maskerPeraturan Bupati Lombok Utara Nomor 15 Tahun 2020PUTUSAN DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA Menetapkan Terdakwa yang identitas tersebut diatas, terbukti melanggar UU no 15 tahun2020 tentang penerapan disiplin penegakan hukum protokol kesehatan sebagai upayapencegahan dan pengendalian virus disease 2019 tidak menggunakan

Pengadilan PN MATARAM Pidana Umum

Register : 31-05-2021 — Putus : 31-05-2021 — Upload : 01-06-2021

Putusan PN MATARAM Nomor 126/Pid.C/2021/PN Mtr

Tanggal 31 Mei 2021 — Penyidik Atas Kuasa PU:
TOTOK SURYO SAPUTRO, SH.,MH.
Terdakwa:
MISDA
20 — 11

PUTUSAN
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Menetapkan Terdakwa yang identitas tersebut diatas, terbukti melanggar UU no 15 tahun 2020 tentang penerapan disiplin penegakan hukum protokol kesehatan sebagai upaya pencegahan dan pengendalian virus disease 2019 tidak menggunakan masker dan terdakwa dikenakan denda sebesar Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah)
Telah melakukan tindak pidana ringan penerapan disiplin penegakan hukum protokolkesehatan sebagai upaya pencegahan dan pengendalian virus disease 2019 tidakmenggunakan maskerPeraturan Bupati Lombok Utara Nomor 15 Tahun 2020PUTUSAN DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA Menetapkan Terdakwa yang identitas tersebut diatas, terbukti melanggar UU no 15 tahun2020 tentang penerapan disiplin penegakan hukum protokol kesehatan sebagai upayapencegahan dan pengendalian virus disease 2019 tidak menggunakan

Pengadilan PTUN BANDUNG TUN

Register : 10-10-2022 — Putus : 08-02-2023 — Upload : 08-02-2023

Putusan PTUN BANDUNG Nomor 113/G/2022/PTUN.BDG

Tanggal 8 Februari 2023 — Penggugat:
Dr. Nurlaela Kumala Dewi, S.T., M.T
Tergugat:
PLT REKTOR UNIVERSITAS LOGISTIK DAN BISNIS INTERNASIONAL
262 — 106

M E N G A D I L I
DALAM EKSEPSI
- Menyatakan eksepsi Tergugat tentang Tenggang waktu dan Upaya Administratif diterima ;
DALAM POKOK SENGKETA;

1. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak diterima seluruhnya ;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.490.000,00 (empat ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Pengadilan PN MATARAM Pidana Umum

Register : 25-03-2021 — Putus : 25-03-2021 — Upload : 26-03-2021

Putusan PN MATARAM Nomor 24/Pid.C/2021/PN Mtr

Tanggal 25 Maret 2021 — Penyidik Atas Kuasa PU:
TOTOK SURYO SAPUTRO, SH.,MH.
Terdakwa:
MASINAH
32 — 17

PUTUSAN
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Menetapkan Terdakwa yang identitas tersebut diatas, terbukti melanggar UU no 15 tahun 2020 tentang penerapan disiplin penegakan hukum protokol kesehatan sebagai upaya pencegahan dan pengendalian virus disease 2019 tidak menggunakan masker dan terdakwa dikenakan denda sebesar Rp.19.000,- (empat ribu rupiah) dan biaya perkara Rp.1.000, (seribu rupiah);

Pengadilan PN MATARAM Pidana Umum

Register : 25-03-2021 — Putus : 25-03-2021 — Upload : 26-03-2021

Putusan PN MATARAM Nomor 25/Pid.C/2021/PN Mtr

Tanggal 25 Maret 2021 — Penyidik Atas Kuasa PU:
TOTOK SURYO SAPUTRO, SH.,MH.
Terdakwa:
RIFKI
22 — 12

PUTUSAN
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Menetapkan Terdakwa yang identitas tersebut diatas, terbukti melanggar UU no 15 tahun 2020 tentang penerapan disiplin penegakan hukum protokol kesehatan sebagai upaya pencegahan dan pengendalian virus disease 2019 tidak menggunakan masker dan terdakwa dikenakan denda sebesar Rp.19.000,- (empat ribu rupiah) dan biaya perkara Rp.1.000, (seribu rupiah);

Pengadilan PN MATARAM Pidana Umum

Register : 27-05-2021 — Putus : 27-05-2021 — Upload : 31-05-2021

Putusan PN MATARAM Nomor 114/Pid.C/2021/PN Mtr

Tanggal 27 Mei 2021 — Penyidik Atas Kuasa PU:
TOTOK SURYO SAPUTRO, SH.,MH.
Terdakwa:
SAHIRIN
21 — 8

PUTUSAN
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Menetapkan Terdakwa yang identitas tersebut diatas, terbukti melanggar UU no 15 tahun 2020 tentang penerapan disiplin penegakan hukum protokol kesehatan sebagai upaya pencegahan dan pengendalian virus disease 2019 tidak menggunakan masker dan terdakwa dikenakan denda sebesar Rp.19.000,- (empat ribu rupiah) dan biaya perkara Rp.1.000, (seribu rupiah);

Pengadilan PN TUBAN Perdata

Register : 19-05-2020 — Putus : 10-09-2020 — Upload : 02-11-2020

Putusan PN TUBAN Nomor 14/Pdt.G/2020/PN Tbn

Tanggal 10 September 2020 — Penggugat melawan Tergugat
143 — 43

Surat Ukur No.275/Latsari/2002 tanggal 27 Agustus 2002 dengan luas 1.735 M2 atas nama Lie King Liong 24 Juli 1962 yang beralih Hak Mewaris kepada Ibu Lie Goat Bool dan beralih Hak Hibah kepada Lie King Lam kepada Para Penggugat tanpa syarat apapun dengan secara sukarela;
Menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum Verzet, Banding, Kasasi atau upaya hukum lainnya dari Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V;

Pengadilan PN MATARAM Pidana Umum

Register : 05-08-2021 — Putus : 05-08-2021 — Upload : 09-08-2021

Putusan PN MATARAM Nomor 207/Pid.C/2021/PN Mtr

Tanggal 5 Agustus 2021 — Penyidik Atas Kuasa PU:
ZULVA KARTASASMITA
Terdakwa:
GUS HAMID
17 — 5

PUTUSAN
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Menetapkan Terdakwa yang identitas tersebut diatas, terbukti melanggar UU no 15 tahun 2020 tentang penerapan disiplin penegakan hukum protokol kesehatan sebagai upaya pencegahan dan pengendalian virus disease 2019 tidak menggunakan masker dan terdakwa dikenakan denda sebesar Rp.19.000,- (sembilan belas ribu rupiah)
SH sebagai Panitera PenggantiZULVA KARTASASMITA sebagai Penyidik pada atas Kuasa Penuntut Umum ;Selanjutnya penyidik dari menerangkan tindak pidana ringan yangdilakukan oleh pelanggar yang pada pokoknya bahwa pelanggar telah melanggarPerda Lombok Utara No. 15 tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan PenerapanHukum Protokol kesehatan sebagai upaya pencegahan dan pengendalian CoronaVirus Disease 2019 dan di persidangan telah pula didengar keterangan pelanggaryang pada pokoknya pelanggar tidak mempergunakan
Agustus 2021 ; Berita Acara Pemeriksaan yang pada pokoknya bahwa pelanggar telahmelanggar Perda Lombok Utara No. 15 tahun 2020 tentang PenerapanDisiplin dan Penerapan Hukum Protokol kesehatan sebagai upayapencegahan dan pengendalian Corona Virus Disease 2019 ;Menimbang, bahwa setelah mendengar keterangan pelanggar :Menimbang, bahwa pelanggar diajukan kepersidangan dengandakwaan melanggar Perda Lombok Utara No. 15 tahun 2020 tentang PenerapanDisiplin dan Penerapan Hukum Protokol kesehatan sebagai upaya
Corona Virus Disease 2019Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksisaksi, keteranganpelanggar serta surat bukti yang diajukan dipersidangan, telah terjadi rangkaianperistiwa tersebut :Menimbang bahwa berdasarkan uraianuraian tersebut diatas, Pengadilanberkesimpulan bahwa pelanggar telah terbukti secara sah dan meyakinkanmelakukan tindak pidana sebagaimana melanggar melanggar Perda KabupatenLombok Utara No. 15 tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan PenerapanHukum Protokol kesehatan sebagai upaya

Pengadilan PN MATARAM Pidana Umum

Register : 05-08-2021 — Putus : 05-08-2021 — Upload : 09-08-2021

Putusan PN MATARAM Nomor 209/Pid.C/2021/PN Mtr

Tanggal 5 Agustus 2021 — Penyidik Atas Kuasa PU:
ZULVA KARTASASMITA
Terdakwa:
RAMDAN
25 — 17

PUTUSAN
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Menetapkan Terdakwa yang identitas tersebut diatas, terbukti melanggar UU no 15 tahun 2020 tentang penerapan disiplin penegakan hukum protokol kesehatan sebagai upaya pencegahan dan pengendalian virus disease 2019 tidak menggunakan masker dan terdakwa dikenakan denda sebesar Rp.19.000,- (sembilan belas ribu rupiah)
SH sebagai Panitera PenggantiZULVA KARTASASMITA sebagai Penyidik pada atas Kuasa Penuntut Umum :;Selanjutnya penyidik dari menerangkan tindak pidana ringan yangdilakukan oleh pelanggar yang pada pokoknya bahwa pelanggar telah melanggarPerda Lombok Utara No. 15 tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan PenerapanHukum Protokol kesehatan sebagai upaya pencegahan dan pengendalian CoronaVirus Disease 2019 dan di persidangan telah pula didengar keterangan pelanggaryang pada pokoknya pelanggar tidak mempergunakan
Agustus 2021 ; Berita Acara Pemeriksaan yang pada pokoknya bahwa pelanggar telahmelanggar Perda Lombok Utara No. 15 tahun 2020 tentang PenerapanDisiplin dan Penerapan Hukum Protokol kesehatan sebagai upayapencegahan dan pengendalian Corona Virus Disease 2019 ;Menimbang, bahwa setelah mendengar keterangan pelanggar ;Menimbang, bahwa pelanggar diajukan kepersidangan dengandakwaan melanggar Perda Lombok Utara No. 15 tahun 2020 tentang PenerapanDisiplin dan Penerapan Hukum Protokol kesehatan sebagai upaya
Corona Virus Disease 2019Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksisaksi, keteranganpelanggar serta surat bukti yang diajukan dipersidangan, telah terjadi rangkaianperistiwa tersebut :Menimbang bahwa berdasarkan uraianuraian tersebut diatas, Pengadilanberkesimpulan bahwa pelanggar telah terbukti secara sah dan meyakinkanmelakukan tindak pidana sebagaimana melanggar melanggar Perda KabupatenLombok Utara No. 15 tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan PenerapanHukum Protokol kesehatan sebagai upaya

Pencarian

Panduan

Amar

Tingkat Proses

Tahun Putusan

Klasifikasi

PUTUSAN

Tahun Penerbitan

Pengadilan 918

Ditemukan 1412209 data

MS BIREUEN Nomor 501/Pdt.G/2024/MS.Bir

MS BIREUEN Nomor 496/Pdt.G/2024/MS.Bir

MS BIREUEN Nomor 461/Pdt.G/2024/MS.Bir