Bahwa pada tangal 28 April 2016 di Jakarta, DEWAN PIMPINAN PUSAT(DPP) PARTAI NASDEM, telah menerbitkan surat Keputusan Nomor:011 /Tahun 2016 Tentang Pengganti Antar waktu Saudara Irsan YuliadiAudi Anggota DPRD Kabupaten Ogan Komering Ulu Provinsi SumateraSelatan, yang menjadi dasar yaitu Surat dari DEWAN PIMPINANWILAYAH (DPW) PARTAI NASDEM PROVINSI SUMATERA SELATAN,Nomor: 108/DPWNasDem/SS/I/2015, tanggal 11 Januari 2016 tentangusulan pemberhentian anggota Partai NasDem, karena adanya surat dariDEWAN

No.10/G/2018/PTUNPLGUndangUndang Nomor: 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, sebagaiKGET ELIE mm mmm mmm a a rere Pasal 32, menyatakan: 202220022 202(1) Perselisihan Partai Palitik diselesaikan oleh internal Partai politiksebagaimana diatur didalam AD dan ART. (2) Penyelesaian perselihan internal Partai Politik sebagaimanadimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suatu Mahkamah Partaiatau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik. (3) Susunan Mahkmah Partai........

pelanggaranpelanggaran terhadap diri Penggugat, yaitu sesuai penjelasan pasal 32UndangUndang Nomor: 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan AtasUndangUndang Nomor: 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik; dalambentuk: Pelanggaran terhadap hak anggota Partai politik, Pemecatantanpa alasan yang jelas; penyalahgunaan kewenangan, keberatanterhadap keputusan partai politik, yang dilakukan oleh DPP PartaiNasDem, DPW Partai NasDem Provinsi Sumatera Selatan dan DPDPartai NasDem Kabupaten Ogan Komering Ulu. 8.

No.10/G/2018/PTUNPLG10.11.Perwakilan Rakyat Daerah, menyatakan Dalam hal anggota partai politikdiberhentikan oleh partai politiknya dan yang bersangkutan mengajukankeberatan melalui pengadilan, pemberhentiannya sah setelah adanyaputusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

sebagai berikut bahwa Penggugat bisa menjadianggota DPRD Kabupaten Ogan Komering Ulu dikarenakan penggugatmenjadi anggota partai (Partai NasDem) seandainya Penggugat bukananggota dari partai politik sudah pasti tidak bisa menjadi anggota DPRDOKU, melainkan anggota DPD (sesuai UU).

DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI KASIH DEMOKRASI INDONESIA, yang berkedudukan di Jl. Tanah Abang VI No.60 I Jakarta Pusat, yang dalam hal ini diwakili oleh STEFANUS ROY RENING, SH. selaku Ketua Umum berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh Pasal 18 ayat (1) huruf g ART, guna bertindak untuk dan atas nama partai keluar yang terdaftar pada Kementerian Hukum dan HAM melalui Keputusan Menteri Hukum dan HAM No.

M.HH-45.AHA.11.01 tahun 2008 tanggal 3 April 2008 tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga Dan Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Kasih Demokrasi Indonesia Periode 2007-2012 melalui Akta Notaris EVIANI NATALIA, SH. No.05 tanggal 19 Maret 2008, yang dalam hal ini memberikan Kuasa kepada :1. Raymond Pardede, SH.2. Danggur Konradus, SH.MH.3. Hasyim Nahumarury, SH.4. Valentinus Jandut, SH.5. Davy Helkiah, SH.

MARIA ANNA S, SH., baik dalam berkedudukannya sebagai Wakil Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal DPP Partai Kasih Demokrasi Indonesia Periode 2007-2012, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia (HAM) RI No.

M.HH-45.11.01 Tahun 2008 tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Kasih Demokrasi Indonesia Periode 2007-2012, dan Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor : M.HH-78.11.01 Tahun 2008 tentang Pengesahan Perubahan Lambang, serta Pengangkatan Ny.

MARIA ANNA S, SH. sebagai Sekretaris Jenderal Partai Kasih Demokrasi Indonesia, maupun mewakili Dewan Pimpinan Pusat Partai Kasih Demokrasi Indonesia (DPP PKD Indonesia) Periode 2010-2015, hasil Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munas Lub) PKD Indonesia di Denpasar Bali, yang beralamat dan berkedudukan di Jl. Panglima Polim I No.32, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, yang dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya MIKAEL MARUT, SH., NASRUN LAHAMANG, SH. dan SIMEON PETRUS, SH.

Ketua DPP Partai KasihDemokrasi Indonesia Michael H.

Ellyas Nyoman,Kepengurusan DPP Partai Kasih Demokrasi Indonesia dengan KetuaDPP Partai Pjs. Ketua DPP Partai Kasih Demokrasi IndonesiaMichael H. Lumanauw dan Sekretaris Jenderal Ny.

Karena itu, terhadap sdr.Stefanus Roy Rening, SH.MH haruslah berlaku ketentuan Pasal 26 ayat(1) UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik.Pasal 26 UU Partai Politik :I Anggota partai Politik yang telah berhenti atau diberhentikan dari2kepengurusan dan/atau keanggotaan Partai Politiknya tidak dapat membentukkepengurusan dan/atau Partai Politik yang sama.Dalam hal dibentuk kepengurusan dan/atau Partai Politik yang samasebagaimana dimaksud pada ayat (1), keberadaannya tidak diakui olehundangundang

Padahal menurut pendapat RapatPleno, seorang Ketua Umum dalam Partai Politik merupakan jabatanstrategis dalam menjalankan roda organisasi Partai, dan karenanya harusmenjadi teladan dalam menjalankan semua aturan dalam AD/ARTmaupun Peraturan Partai.

Pasal 15ayat (1) UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik.

Bahwa karena surat Pengurus harian Dewan PimpinanCabang Partai Persatuan Pembangunan,surat pengurusharian Dewan Pengurus Harian Partai PersatuanPembangunan Provinsi Jawa Timur dan surat keputusanDewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunandinyatakan cacat hukum dan harus dibatalkan, maka suratDewan Pimpiinan Cabang Partai Persatuan PembangunanKota Pasuruan No: 102/Eks/M32/X/2012.

internal partai yang disebut Mahkamah Partai yangmempunyai tugas dan wewenang untuk menerima, menyidangkan,serta memutus perkaraperkara/kasus konflik internal partai yangdiajukan oleh anggota/ pengurus partai PPP diseluruh Indonesia.14.

Bahwa untuk memberikan kepastian hukum terhadap masyarakatluas terkait perselisihan partai politik, maka terhadap UU No.2/Tahun 2008 tentang Partai Politik khusus mengenai upayapenyelesaian perselisihan partai politik Pasal 32 dan 33 telahdilakukan perubahan, dan dengan telah diundangkannya UU No.2Tahun 2011 maka domain atau yurisdiksi perselisihan partai politiksecara tegas merupakan wewenang penuh partai secara internal,in casu= adalah wewenang Mahkamah Partai PersatuanPembangunan.

Bahwa oleh karena objectum litis perkara a quo adalah Perselisihan Partai Politik maka berdasarkan pasal 32ayat (1) dan ayat (2) UndangUndang No. 2 Tahun 2011tentang Partai Politik, maka yang berwenang untukmenyelesaikan perkara a quo adalah Mahkamah Partai Politikatau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik;38DALAM POKOK PERKARA1.

partai politik di selesaikan oleh internal partaipolitik sebagaimana di atur di dalam AD dan ART;Ayat (2) : Penyelesaian perselisihan internal partai politiksebagaimana di maksud pada ayat(1) dilakukan oleh suatuMahkamah Partai Politik atau sebutan lain yang dibentukoleh partai politik.Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Pasuruan berwenangmengadili perkara sengketa/perselisihan dalam partai politik danprosedur ini bisa ditempuh setelah penyelesaian internal partai politik51tidak bisa menyelesaikan

Serta ayat (3)Partai Politik wajib membuat laporan keuangan untuk keperluan auditdana yang meliputi:a. Laporan realisasi anggaran partai politik;b. Laporan neraca;c.

Jendral DPP Partai Politik atau sebutanlainnya;.

susunankepengurusan DPC Partai Politik Kabupaten/Kota yang dilegalisir olehketua Umum dan Sekretaris Jenderal DPP Partai Politik atau sebutanlainnya;.

Laporan realiasasi anggaran partai politik,b. Laporan neraca, c.

Rekapitulasi realisasi penerimaan dan belanja bantuankeuangan partai politik dan rincian realisasi belanja bantuankeuangan partai politik dan rincian realisasi belanja danabantuan keuangan partai politik perkegiatanb.

Kebangkitan Bangsa (selanjutnya disebut PKB) adalah PartaiPolitik sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang Nomor 2 Tahun 2008tentang Partai Politik;Bahwa gugatan ini adalah gugatan perbuatan melawan hukum yang bersumberdari perselisihan partai politik sebagaimana dimaksud oleh Pasal 32 dan Pasal33 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik;Bahwa prosedur penyelesaian perselisihan partai politik sebagaimana bunyiPasal 32 ayat 1, 2 dan ayat 3 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentangPartai

Perselisihan partai politik diselesaikan dengan cara musyawarah untukmufakat;2. Dalam hal musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1)tidak tercapai, penyelesaian perselisihan Partai Politik ditempuh melaluipengadilan atau di luar pengadilan;3.

Andy Muawiyah Ramli Sunrawa, M.Pd, sebagai SekretarisDewan Syura Dewan Pengurus Pusat Partai Kebangkitan Bangsa(DPP PKB) masa khidmad 20082013, (Tergugat IV);Sehingga dengan demikian bertentangan dengan Pasal 22 ayat (3)jJuncto Pasal 23 ayat (2) juncto Pasal 40 ayat (1) huruf c AnggaranRumah Tangga (ART) PKB juncto Peraturan Partai Nomor 0534/DPPO2/III/A.I/I/2002 Tentang Tata Cara Pengisian Lowongan JabatanAntar Waktu Partai Kebangkitan Bangsa;13.

adalah nyatanyata perbuatan yangbertentangan dengan AD/ART serta Peraturan Partai PKB;Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) ART PKB disebutkan bahwapemberhentian sementara personalia Dewan Pengurus Partai hanya dapatdilakukan melalui rapat pleno Dewan Pengurus Partai berdasarkan alasanalasan yang kuat secara organisatoris dan tidak bertentangan dengan AD,ART, putusan forumforum permusyawaratan partai dan Peraturan Partai;Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Partai PKB Nomor0534

berdasarkan ketentuan Pasal 3 BAB II Peraturan Partai Nomor0534/DP P02/111/A.1/I/2002 tentang Tata Cara Pengisian LowonganJabatan Antar Waktu Partai Kebangkitan Bangsa, disebutkan bahwapersonalia Dewan Pengurus Partai bisa diberhentikan karena:a.

HILMI AMINUDIN,baik secara pribadi maupun sebagai KetuaMajelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera (PKS)2. DR. SALIM ASEGAF ALJUFRIE, baik secara pribadi maupunsebagai Ketua Majelis Dewan Syariah Partai Keadilan Sejahtera(PKS) Periode 200020053. DR. SURAHMAN HIDAYAT, MA., baik secara pribadi maupunsebagai Ketua Majelis Dewan Syariah Partai Keadilan Sejahtera(PKS) Periode 200520104. IR. H.

FAHRI HAMZAH, baik secara pribadi maupun sebagai WakilSekjen Dewan Pimpinan Partai Keadilan Sejahtera (PKS)Periode 2000 20058. AHL! WARIS Alm. KH. RAHMAT ABDULLAH Alm. KH.RAHMAT ABDULLAH, baik secara pribadi maupun sebagai KetuaMajelis Syuro Pusat Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Periode2000 20059. H.M. ANIS MATTA, baik secara pribadi maupun sebagai SekjenDewan Pimpinan Partai Keadilan sejahtera (PKS) Periode 2000200510.

Oleh karena itu, yang menjadi landasan hukum yang mengaturtentang perselisihan partai Politik dari peraturan perundangundangan yang adaadalah UndangUndang No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik.

Bahwa, perselisihan Partai Politik diselesaikan oleh internal PartaiPolitik sebagaimana diatur di dalam AD dan ART;2.2. Bahwa, penyelesaian perselisihan internal Partai Politiksebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suatu mahkamahPartai Politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik;Dai Susunan Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain sebagaimanadimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Pimpinan Partai Politikkepada Kemeniterian;3.

Bahwa, selain itu, ternyata DPP PKS tidak pernah menyampaikan susunanmahkamah Partai Politik (Mahkamah Syariah/Dewan Syariah Pusat PKS)dan salinan Surat Keputusan DPP PKS Nomor: 115/SKEP/DPPPKS/143kepada Kementerian Hukum dan HAM sebagaimana dimaksud dalamUndangUndang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik Pasal 32 ayat(3) Susunan mahkamah Partai Politik atau sebutan lain sebagaimanadimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Pimpinan Partai Politik kepadaHal. 33 dari 41 hal. Put.

2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, dengan alasankarena:1.

Berdasarkan ketentuan Pasal 32, yang berbunyi :(1) Perselisinan Partai Politik diselesaikan oleh internal Partai Politiksebagaimana diatur di dalam AD dan ART;(2) Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimanadimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suatu mahkamah PartaiPolitik atau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik;(3) Susunan mahkamah Partai Politik atau sebutan lain sebagaimanadimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Pimpinan Partai Politikkepada Kementerian;(4) Penyelesaian

Bahwa dalil Penggugat dalam halaman 5, 6, 7, dan 8 pada angka 11, 12,13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, dan 24, menurut pandanganTergugat adalah masalah internal antara Penggugat dengan Partai PolitikPenggugat yang bersangkutan sehingga mekanisme penyelesaiannyamenjadi urusan pihak Penggugat sendiri, sedangkan Tergugat tidakmempunyai kapasitas mencampuri halhal yang menjadi urusan internalPenggugat dengan Partai Politik Penggugat (ic. Partai Demokrasi IndonesiaPerjuangan);6.

Bahwa berdasarkan ketentuan undangundang tersebut di atas, makasengketa masalah hukum perselisihan Partai Politik harus diselesaikan olehinternal Partai Politik yang bersangkutan, dan apabila tidak tercapaipenyelesaiannya dilakukan melalui pengadilan negeri sebagaimana yangdiatur secara khusus dalam ketentuan UndangUndang Republik IndonesiaNomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas UndangUndang RepublikIndonesia Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, bukannya melaluipengadilan tata usaha negara

(fotokopi sesuai denganaslinya) Lampiran : Surat Keputusan Dewan PimpinanPusat Partai Demokrasi Indonesia PerjuanganNomor : 408/KPTS/DPP/IX/2014, tertanggal 21 September2014 tentang Pemberhentian Honing Sanny dariKeanggotaan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan;Surat Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi IndonesiaPerjuangan Nomor : 2497/EX/DPP/V/2015, tertanggal 5Januari 2015 Perihal : Pergantian Antar Waktu AnggotaDPR RI Periode 20142019 a.n Honing Sanny.

Hal ini sesuai dengan Berita Acara Rapat Pleno KPUDKabupaten Wajo Nomor: 440/PLBA/02/7313/KPUKab/X/2018Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DewanPerwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Wajo padaPemilihan Umum Tahun 2019;Bahwa perolehan suara masingmasing partai politik untuk pengisian keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat DaerahKabupaten Wajo Daerah Pemilihan Wajo 5 (lima), sebagaiberikut: Tabel 1NomorUrut Nama Partai revorenanPartai1 Partai Kebangkitan Bangsa 3.604Z Gerakan Indonesia

Raya 3.9423 PDI Perjuangan 3.9304 Partai Golongan Karya 4.8515 Partai Nasdem 2.4256 Partai Gerakan Perubahan 143IndonesiaPartai Kedailan Sejahtera 3.6989 Partai Persatuan Indonesia 1.37710 Partai Persatuan Pembangunan 4.75811 Partai Solidaritas Indonesia 8612 Partai Amanat Nasional 5.20913 Partai Hati Nurani Rakyat 6.707(Hanura)14 Partai Demokrat 3.60519 Partai Bulan Bintang 315 Bahwa suara terbanyak partai politik sebagaimana tabel di atasmenunjukkan posisi Partai Hanura berada pada urutan ke1(

Mks.nya disebut DCT Anggota DPR, DCT Anggota DPRDProvinsi dan DCT Anggota DPRD Kabupaten/Kota adalahdaftar calon tetap yang memuat nomor urut Partai Politik,nama Partai Politik, tanda gambar Partai Politik, nomor urutcalon, pas foto calon, nama lengkap calon, jenis kelamin dankabupaten/kota atau kecamatan tempat tinggal calon;Berdasarkan uraian pada poin 1 dan 2 di atas, menimbulkanpertanyaan di satu sisi dalil Gugatan Penggugat mempersoalkan tentang KTUN objek Gugatan in casu, sementara disisi yang

Pasal1 angka 20 PKPU No. 11 Tahun 2017 Tentang Pendaftaran,Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta PemilinanUmum Anggota DPR dan DPRD yang menyatakan:Peserta Pemilu adalah partai politik untuk Pemilu anggotaDPR, anggota DPRD provinsi, anggota DPRD kabupaten/kota, perseorangan untuk Pemilu anggota DPD, dan pasangan calon yang diusulkan oleh partai politik atau gabunganpartai politik untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden;jo.

Pasal 1 angka 20 PKPU No. 11 Tahun 201 /7:Partai Politik Peserta Pemilu adalah partai politik yang telahmemenuhi persyaratan sebagai Peserta Pemilu anggotaDPR, anggota DPRD provinsi, dan anggota DPRD kabu paten/kota.

Politik, gabungan Partai Politik, atauperseorangan.Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, CalonBupati dan Calon Wakil Bupati, dan CalonWalikota dan Calon Wakil Walikota sebagaimanadimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harusmemenuhi persyaratan sebagaimana dimaksuddalam Pasal 7.Pendaftaran pasangan Calon Gubernur dan CalonWakil Gubernur oleh Partai Politik ditandatanganioleh ketua Partai Politik dan sekretaris PartaiPolitik tingkat Provinsi disertai Surat KeputusanPengurus Partai Politik tingkat

Pusat tentangPersetujuan atas calon yang diusulkan olehPengurus Partai Politik tingkat Provinsi.Dalam hal pendaftaran pasangan calonsebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidakdilaksanakan oleh pimpinan Partai Politik tingkatProvinsi, pendaftaran pasangan calon yang telahdisetujui Partai Politik tingkat Pusat, dapatdilaksanakan oleh pimpinan Partai Politik tingkatPusat.(5) Pedaftaran ...(5)(Sa)(6)FDBeyAnAePRESIDENREPUBLIK INDONESIA17Pendaftaran pasangan Calon Bupati dan CalonWakil Bupati serta pasangan

Calon Walikota danCalon Wakil Walikota oleh Partai Politikditandatangani oleh ketua Partai Politik dansekretaris Partai Politik tingkat Kabupaten/Kotadisertai Surat Keputusan Pengurus Partai Politiktingkat Pusat tentang Persetujuan atas calon yangdiusulkan oleh Pengurus Partai Politik tingkatProvinsi.Dalam hal pendaftaran pasangan calonsebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidakdilaksanakan oleh pimpinan Partai Politik tingkatKabupaten/Kota, pendaftaran pasangan calonyang telah disetujui Partai Politik

tingkat Pusat,dapat dilaksanakan oleh pimpinan Partai Politiktingkat Pusat.Pendaftaran pasangan Calon Gubernur dan CalonWakil Gubernur, pasangan Calon Bupati danCalon Wakil Bupati, serta pasangan CalonWalikota dan Calon Wakil Walikota oleh gabunganPartai Politik ditandatangani oleh para ketuaPartai Politik dan para sekretaris Partai Politik ditingkat Provinsi atau para ketua Partai Politik danpara sekretaris Partai Politik di tingkatKabupaten/Kota disertai Surat Keputusanmasingmasing Pengurus Partai

Politik tingkatPusat tentang Persetujuan atas calon yangdiusulkan oleh Pengurus Partai Politik tingkatProvinsi dan/atau Pengurus Partai Politik tingkatKabupaten / Kota.15.

Bondowoso, dimana dalam pembangunan tersebut denganmenggunakan bahan bahan bangunan dan besi yang didatangkan dari Surabaya denganmenggunakan truk trailer ;Bahwa, besi besi tersebut selanjutnya oleh Pelaksana PT Firman Ardi yakniPITONO, SE ditempatkan di halaman Posko Partai Gerindra Desa Besuk ,Kec.Klabang, Kab.

Untuk itu warga disuruhmengambil besi tersebut di Posko Partai Gerindra yang ada di Desa BesukKecamatan Klabang Kabupaten Bondowoso; Bahwa setelah saksi dan warga sampai di Posko partai Gerindra di DesaBesuk, kemudian PAK ANGGA langsung menunjukkan letak besi yang akandisumbangkan, yaitu letaknya ada di dalam dapur di belakang poskoGerindra tersebut.

Saksi AHMAD TOHAIRULLAH dibawah sumpah pada pokoknyamenerangkan sebagai berikut: Bahwa sekitar bulan Nopember 2013 sekira pukul 22.00 wib saksi bersamasama dengan Terdakwa, SAMSUL dan HERU disuruh oleh PAK ANGGAuntuk memindahkan besibesi yang ada di halaman posko partai Gerindrake dalam dapur dekat posko partai Gerindra; Bahwa besibesi tersebut adalah milik dari PITONO selaku pemborongbangunan, yang mana besibesi tersebut akan dipergunakan untukmembangun gudang milik pertanian yang ada di Desa Besuk

Saksi SAMSUL ARIFIN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkansebagai berikut: Bahwa sekitar bulan Nopember 2013 sekira pukul 22.00 wib saksi bersamasama dengan Terdakwa, HAIRUL dan HERU disuruh oleh PAK ANGGAuntuk memindahkan besibesi yang ada di halaman posko partai Gerindrake dalam dapur dekat posko partai Gerindra; Bahwa besibesi tersebut adalah milik dari PITONO selaku pemborongbangunan, yang mana besibesi tersebut akan dipergunakan untukmembangun gudang milik pertanian yang ada di Desa Besuk

Setelah itu Terdakwa bersamasamadengan HERU, SAMSUL dan HAIRUL memindahkan besibesi tersebut darihalaman posko partai Gerindra ke dalam dapur, yang mana setelahmemindahkan besibesi tersebut Terdakwa, HERU, SAMSUL dan HAIRULmasingmasing diberi uang Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) oleh PAKANGGA;Bahwa Terdakwa adalah orang yang ditugasi oleh saksi koroban PITONO untukmenjaga keamanan besibesi yang ditaruh di halaman posko partai Gerindra diDesa Besuk Kecamatan Klabang Kabupaten Bondowoso;Bahwa

Kedua Surat Keputusan tersebut merupakan suatu Produk Partai Politik,dalam hal ini Partai Persatuan Nasional (PPN) yang menginginkan adanya Penggantian AntarWaktu (PAW) dari anggota partainya kepada anggota partainya yang lain dengan maksud agarketerwakilan partai di DPRK Singkil tetap ada.

tersebut sudah tidak ada lagiBahwa oleh karena Partai Persatuan Daerah (PPD) ataupun Partai Persatuan Nasional (PPN)bukan partai peserta Pemilu 2014, maka dengan sendirinya Surat Pernyataan Tergugat I tanggal111213 Mei 2013 (Form Model BB.5) tidak berlaku, tidak mengikat dan tidak mempunyai kekuatanhukum setelah adanya Putusan MK No. 39/PUUXI/2013 Tertanggal 31 Juli 2013 tersebut.

Kedua Surat Keputusan tersebut merupakan suatu Produk Partai Politik,dalam hal ini Partai Persatuan Nasional (PPN) yang menginginkan adanya Penggantian AntarWaktu (PAW) dari anggota partainya kepada anggota partainya yang lain.

Bahwa Tergugat II membantah dalil posita gugatan Penggugat point 6, 7, 8, 9.dan point 11, danmenanggapinya sebagai berikut :Bahwa sebagaimana dalil posita gugatan Penggugat point 1 dan 2, Tergugat I merupakanAnggota DPRK Aceh Singkil Periode 2009 2014 yang berasal dari Partai Persatuan Daerahbukan dari Partai Persatuan Nasional.Bahwa Partai Persatuan Daerah dibentuk tanggal 18 November 2002, sedangkan PartaiPersatuan nasional dibentuk tanggal 29 November 2011.

internalpartai yang dikeluarkan oleh Partai Persatuan Nasional tidak sah dan dan tidak memilikikekuatan hukum.

Partai Politik;.

(1) dilakukan oleh suatu Mahkamah PartaiPolitik atau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik;(3) Susunan Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain sebagaimanadimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Pimpinan Partai Politikkepada Kementerian;(4) Penyelesaian perselisinan internal Partai Politik sebagaimanadimaksud pada ayat (2) harus diselesaikan paling lambat 60 (enampuluh) hari;(5) Putusan Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain bersifat finaldan mengikat secara internal dalam hal perselisihan

oleh Pengurus Partai Politik danganmenyalahgunakan kewenangan;Bahwa pada Angka 7 dan 8 dalam Pakta Integritas Partai Demokrat,menyatakan sebagai berikut:13.1.

Partai Demokrat, Mahkamah DPP Partai Demokrat, KetuaBPOKK DPP Partai Demokrat, Direktur Eksekutif DPP PartaiDemokrat, Ketua DPC Partai Demokrat Banyuasin, dan Pemohon,yang pada intinya meminta petunjuk kepada DPP Partai Demokratmengenai kelanjutan proses Penggantian Antar Waktu atas namaPenggugat mengingat proses yang dimaksud telah dilaksanakanpada tingkat DPC PD Banyuasin dan proses administrasiPenggantian Antar Waktu a.n.

Demokrat yang mengusulkan penggantian antar waktuPenggugat dengan Anggota Partai yang lain sebagai akibat daripemberhentian Penggugat dari keanggotaan Partai Demokrat, yangmerupakan perselisinan Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal32 ayat (1) UndangUndang Parpol; Bahwa oleh karenanya Peradilan Tata Usaha Negara tidak berwenang untukmemeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa a quo oleh karenaperselisihan Partai Politik diselesaikan oleh Mahkamah Partai yangkemudian apabila penyelesaian

Diberhentikan sebagai anggota partai politik sesuai denganketentuan peraturan perundangundangan; ataui.

Penyelesaianperselisinan internal Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1)Halaman 11 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2018/PN Mligdilakukan oleh suatu Mahkamah Partai Politik atau sebuatan lain yangdibentuk oleh Partai Politik.25. Bahwa mekanisme penyelesaian Sengketa Partai Politik tersebutmenurut Para Tergugat telah diselesaikan melalui proses yaitu:a.

Tugas dan Mekanisme Kerja Mahkamah Partai dalam Pasal2 ayat (4) menyebutkan : Keputusan Mahkamah Partai bersifat final danmengikat.

oleh suatu mahkamahPartai Politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik.

Politik yakni SuratTergugat III tanggal 11 Januari 2017 Nomor PAN/O4/A/I/2017, sehingga jelasmerupakan suatu tindakan hukum pimpinan partai politik dan merupakanlingkup perselisinan partai politik sebagaimana dimaksud dalam ketentuanpenjelasan Pasal 32 ayat (1) UndangUndang Nomor 2 Tahun 2008sebagaimana telah dirubah dengan UndangUndang Nomor 2 Tahun 2011tentang Partai Politik, yang seharusnya terlebin dahulu diselesaikan secarainternal olen suatu mahkamah partai politik bukan Pengadilan Negeri,

Caleg Partai Gerindra Nomor urut 1 Daerah Pemilihan (Dapil) 2 Cianjur, dikembalikan kepada saksi Andri Suryadinata, SE5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Caleg Partai Gerindra Nomor urut 1Daerah Pemilihan (Dapil) 2 Cianjur.Dikembalikan kepada saksi ANDRI SURYA, SE;5.

yang mengikuti kontestasi pemilihan umum yang telahditetapkan KPU RI yaitu 16 partai politik nasional sebagai peserta pemilu.Partai yang memenuhi persyaratan adalah.

Partai Kebangkitan Bangsa. Partai Gerakan Indonesia RayaPartai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Partai Golongan Karya. Partai Nasdem7~ 02 Q00d0Gerakan Perubahan Indonesia. Partai Berkaryaa> . Partai Keadilan Sejahtera. Partai Persatuan Pembangunanj. Partai Solidaritas Indinesiak. Partai Amanan Nasional. Partai Hati Nurani Rakyatm.Partai Demokratn. Partai Bulan Bintango.

Partai Keadilan dan Persatuan IndonesiaBahwa KPU Kab Cianjur telah menerima berkas administrasi partai politiksejak bulan Oktober 2017 dan untuk pendaftaran atau pencalonan anggotaDPRD Kabupaten Cianjur dibagi menjadi 5 daerah pemilihan yaitua. Daerah pemilinan Cianjur 1 yaitu kecamatan Cianjur, Warungkondang,Cilaku dan Gekbrongb. Daerah pemilihan Cianjur 2 yaiu kecamatan cuegenang, pacet, cipanas,sukaresmi dan cikalongkulonHalaman 16 dari 29 Putusan Nomor 28/Pid.B/2019/PN Cjr. (Pemilu)c.

Binti Alm Maman Suparmansebagai ketua tim advokasi partai gerindra Kab Cianjur mendapat kabaratas pengerusakan spanduk tersebut kemudian saksi Nyonya N WikeuRahmawati, S.H.

/KIPKabupaten/Kota melakukan Verifikasi Faktual terhadap Partai Politikyang lulus Penelitian Administrasi.

dasar hukum Partai Rakyat tidak loloske Faktual sudah dianulir dan dicabut oleh KPU RI.

keadilan saja, sudah sangat jelas Peraturan KPU Nomor 6Tahun 2018 tidak adil dalam hal:1)Tidak diakuinya 7 Partai Politik (PIKA, Partai Idaman, PartaiRakyat, PPPI, Partai Republik, Partai Bhineka, dan Parsindo)yang tidak memenuhi syarat Penelitian Administrasi.

Tidak adasatupun norma di dalam Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2018yang mengakui entitas 7 Partai Politik yang sudahmendaftarkan diri dan ikut Penelitian Administrasi di KPU RI.Hal ini bisa dibuktikan dengan tidak ada satupun pasal yangmemberikan kepastian hukum terhadap status 7 Partai Politiktersebut;4 partai politik baru seperti Perindo, PSI, Partai Garuda, danPartai Berkarya telah menjalani verifikasi faktual yang lebihberat dan lebih ketat sebagaimana dimaksud di dalamPeraturan KPU Nomor 11 Tahun

Sampai kapanpun tidakada keadilan dimana Partai Politik lama tidak diverifikasiFaktual berdasarkan Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2018,berbeda dengan 4 Partai Politik baru tersebut telah menjalaniVerifikasi Faktual berdasarkan Peraturan KPU Nomor 11Tahun 2017.

BjwUmum Daerah Kabupaten Nagekeo tersebut juga sudah sesuai dengan hasilperhitungan PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN (PDIP) sehinggasaat itu Saksi selaku saksi yang diutus oleh PARTAI DEMOKRASI INDONESIAPERJUANGAN (PDIP) menandatangani Berita Acara Rekapitulasi Hasilperhitungan perolehan suara Partai Politik dan calon anggota DPR,DPRDPropinsi, DPRD Kabupaten/kota serta Calon DPD dalam Pemilu tahun 2014 ;Bahwa setahu Saksi tidak pernah ada rapat penyelesaian sengketa partai baikoleh DPC PDIP

, bahwa Pasal 92 Anggaran Dasar Partai Demokrasi IndonesiaPerjuangan Masa Bakti 20152020 menyebutkan :(1) Perselisihan yang timbul dalam internal Partai diselesaikan melalui MahkamahPartai;(2) Mahkamah Partai menyelesaikan perselisihan yang berkaitan dengan:a. kepengurusan ;pelanggaran terhadap hak anggota Partai ;pemberhentian keanggotaan atau pemecatan tanpa alasan yang jelas ;penyalahgunaan kewenangan ;pertanggungjawaban keuangan ;+ Oa 9 8keberatan terhadap keputusan Partai ;(3) Perselisihan yang

diajukan ke Mahkamah Partai harus melalui tahapanmusyawarah terlebih dahulu antara para pihak yang berselisih ;(4) Putusan Mahkamah Partai terkait perselisihan yang berkenaan dengankepengurusan bersifat final dan mengikat ;(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme penyelesaian perselisihan internalpartai diatur dalam Peraturan Partai ;Menimbang, bahwa Pasal 13 Anggaran Rumah Tangga Partai DemokrasiIndonesia Perjuangan Masa Bakti 20152020 menyebutkan :1) Anggota Partai yang dikenakan sanksi pemberhentian

Bjwsecara tertulis kepada DEWAN PIMPINAN PUSAT Partai melalui DPCPartai dan/atau DPD Partai ;2) DPC Partai dan/atau DPD Partai melakukan evaluasi terhadap permohonanrehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan merekomendasikankepada DEWAN PIMPINAN PUSAT Partai ;3) DEWAN PIMPINAN PUSAT Partai memutuskan hasil evaluasi DPC Partaidan/atau DPD Partai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk diajukandan diagendakan pada sidang komisi atau sub komisi dalam Kongres yangmembahas rehabilitasi anggota

Undangundang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, maka sebelumPenggugat mengajukan Gugatan ke Pengadilan Negeri Bajawa, seharusnyaPenggugat lebih dulu menempuh upaya penyelesaian perselisihan di internal PartaiDemokrasi Indonesia Perjuangan melalui Mahkamah Partai ;Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat belum menempuh upayapenyelesaian perselisihan di internal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan melaluiMahkamah Partai sebagaimana diamanatkan Pasal 32 ayat (1) dan (2) dan Pasal 33ayat (1)

Demokrat suara Partai Demokrat diwilayah Kecamatan Tanjung, Kab.

Brebes yang dihadiri oleh Perwakilan PartaiPolitik yaitu khusus perolehan Partai Demokrat adalah sebanyak 1.524 suara,sehingga tidak ada penggelembungan atau penambahan suara Partai Demokrat ;Hal. 29 dari 44 hal. Put.