Nomor 566 PK/Pdt/2018Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan kontra memori peninjauankembali tanggal 17 Januari 2018 yang menolak permohonan peninjauankembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan tersebut MahkamahAgung berpendapat:Bahwa bukti novum yang diajukan oleh Para Pemohon PeninjauanKembali berupa fotocopy rekening koran yang diberi tanda N1 sampaidengan N61 tidak bersifat menentukan karena dari rekening tersebut dapatdibuktikan bahwa Tergugat masih

memiliki hutang kepada Penggugat/Termohon Peninjauan Kembali sedangkan bukti novum berupa SuratKeputusan Direksi Bank Indonesia tentang Tata Cara Pencabutan ljin Usaha,Pembubaran dan Likuidasi Bank Umum yang diberi tanda N62 walaupuntelah lampau 5 tahun masa pengurusan oleh likuidatur tidak serta mertamenyebabkan hilangnya hak menuntut/menggugat dari Bank Kreditur yangtelah dilikuidasi;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, makapermohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Para PemohonPeninjauan

No. 73 PK/TUN/2007Bahwa pada bukti novum 3 antara lain diperoleh keterangan bahwaSertipikat Hak Milik (sementara) No.235/Grogol Selatan yangditerbitkan pada tanggal 2661973, belum dipetakan pada lembarpeta yang ada di kantor Pertanahan Kotamadya Jakarta Selatan ;Bahwa dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan TataUsaha Negara Jakarta dalam putusan No.71/G.TUN/2005/PTUNJKTtanggal 27 Oktober 2005, halaman 66 dinyatakan bahwa sertipikatditerbitkan tanpa surat ukur dan tidak pula ditetapbkan

TENTANG BUKTI BARU (NOVUM)1.Surat dari Notaris Raharti Sudjardjatii SH Nomor : 13 RS/I/2007,tertanggal 16 Januari 2007, perinal Akta Kuasa (bukti novum 1) ;Bahwa novum tersebut diperoleh/diketemukan pada tanggal 16Januari 2007 oleh Pemohon Peninjauankembali sebagai jawaban atassurat Pemohon Peninjauankembali kepada Notaris RahartiSudjardjati ;Bahwa dari bukti surat tersebut diatas menunjukkan bahwa AktaKuasa tanggal 19 Nopember 1973 No.41, dibuat oleh dan dihadapanRaden Soerojo Wongsowidjojo, SH

Surat Lurah Grogol Selatan mengenai Ketetapan/Fatwa Ahli Warisalmarhum Muhadjar bin Djapar No.96/C/1973, tertanggal 18 Januari2007 (bukti novum 2) ;Bahwa novum tersebut diperoleh/diketemukan pada tanggal 18Januari 2007 oleh Pemohon Peninjauankembali sebagai jawaban atassurat Pemohon Peninjauankembali kepada Lurah Grogol Selatan;Bahwa bukti Fatwa Ahli Waris tersebut diatas sangat bertolakbelakang dengan keterangan atau dalil Tergugat Il/sekarangTermohon Peninjauankembali Il, yang menyatakan bahwa

Muhadjar binDjafar (bukti novum 3) ;Bahwa bukti novum tersebut diperoleh / diketemukan pada tanggal 10Mei 2007, setelah Pemohon Peninjauankembali menerima putusankasasi dan berkeinginan untuk mengajukan permohonanpeninjauankembali.

Sedangkanjelas berdasarkan bukti yang ada, dikuatkan dengan bukti novum PK1,PK2, dan PK3, para ahliwaris Misin bin Marang tersebut telah menjualtanah dimaksud kepada Pemohon Peninjauankembali.

Terlebih lagi, sesuai dengan bukti Novum PK2 yaituberupa putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, MajelisHakim yang memeriksa dan memutus perkara tersebut telah memberikanpertimbangan yang sesuai dengan keterangan terdakwa Gani bin Misin cs,yaitu Terdakwa Gani bin Misin cs menerangkan dan mengakui telah menjualtanah seluas kurang lebih 5950 m2 yang terletak di Kapuk Raya RT.03 / 012yang sekarang RT.O11 / 010 Kelurahan Kapuk, Kecamatan CengkarengJakarta Barat kepada Pemohon Peninjauankembali

dapat ditentukanidentik atau tidak, karena Pembanding tidak konstan ;Dikaitkan dengan bukti PK2, PK3, dan PK4, Murtabak bin Misin telahmengakui penjualan tanah terperkara kepada Pemohon Peninjauankembali ;Bahwa pertimbangan judex juris yang membenarkan keterangan saksi Ganibin Misin, Murtabak bin Misin, Nurhali bin Misin, jelas tidak berdasarhukum;Keterangan..............23Keterangan saksisaksi Gani bin Misin, Murtabak bin Misin, Nuhali binMisin dikaitkan dengan seluruh buktibukti yang ada, dan bukti

novum PK1s/d PK5, jelas sangat bertentangan ;Bahwa sesuai keterangan saksi Edi Muharsipin dikuatkan dengan bukti PK1, Mursahid yang telah mengantar seluruh buktibukti berupa suratperjanjian jual beli yang telah ditandatangani oleh ahliwaris Misin binMarang.

Uraian terhadap Novum P.PK. 1(satu), sampai dengan P.PK.3 (tiga):Halaman 15 dari 29 halaman Putusan Nomor 132 PK/TUN/2013Bahwa dari bukti/Novum P.PK.1. ternyata benar, bahwa Pemohon adalahsebagai ahli waris yang sah dari Kepala Dati Hatala yang bernama PattiRadja Hatala, dimana sejak tahun 1814 Keluarga Hatala ada memiliki 4(empat) potong Tanah Dusun Dati yang terletak dalam PetuananDesa/Negeri Batumerah, masingmasing bernama:1. Tanah Dusun Dati Amalisin2. Tanah Dusun Dati Wasila3.

Tanah Dusun Dati WasihuBahwa dari ke 4 (empat) Tanah Dusun Dati tersebut yang menjadi objeksengketa adalah hanya satu Tanah Dusun Dati yang bernama TanahDusun Dati Wasihu yang bila dilengkapi dengan Bukti Novum P.PK.2 dan 3yang akan diuraikan di bawah ini, serta dilengkapi pula dengan buktibuktisurat dan saksisaksi yang Para Pemohon ajukan pada saat perkara inidiperiksa di depan sidang Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon, dimanaternyata gugatan Termohon Peninjauan Kembali, telah dinyatakan tidakditerima

Pemohon PeninjauanKembali) sampai dengan saat ini;Selain itu adalah tidak benar dari dalil Termohon Peninjauan Kembaliyang mengemukakan bahwa, dengan putusanputusan yaitu bukti P.8. dan P.9,dimana Pemerintah Negeri Batumerah telah mengakui batasbatas dalam buktiP.8 dan P.9 tersebut, hal ini apa bila Pemerintah Negeri Batumerah mengakuisesuai dalil Termohon Peninjauan Kembali tersebut, maka tidak mungkin danatau tidak akan Kepala Pemerintahan/Raja Negeri Batumerah akanmengeluarkan/menerbitkan surat bukti

Novum P.PK.3 (tiga), akan tetapi bahkanKepala Pemerintahan/Raja Negeri Batumerah dapatmengeluarkan/menerbitkan Novum P.PK.3 (tiga) ini;Berdasarkan uraian tentang mulai dari Novum P.PK1 (satu), P.PK.2(dua) sampai dengan Novum P.PK.3 (tiga), setelan dirangkaikan dariNovumNovum tersebut, maka telah dapat disimpulkan, bahwa objek sengketaadalah Tanah Dusun Dati Wasihu kepunyaan dan atau milik sah dari KeluargaHatala yang dikuasai secara turun temurun, sejak tahun 1814 dari MoyangPatti Radja Hatla sampai

Novum P.PK.1,P.PK.2 dan P.PK.3 telah dapat membuktikan bahwa, sejak tahun 1814 sampaisaat ini dikuasai, dimiliki dan dinikmati, mulai dari Kepala Dati Patti Radja Hatalaturun temurun sampai kepada Para Pemohon Peninjauan Kembali.

Nomor 270 PK/Padt/20157.10.Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali merasa sangat keberatan terhadapPertimbangan Mahkamah Agung yang menyatakan:Bahwa Pemohon Kasasi I/Penggugat telah dapat membuktikan bahwaTermohon Kasasi l/Pemohon Kasasi Il/Tergugat telah melakukanwanprestasi yang merugikan Penggugat (vide Putusan MA hal 17);Bahwa berdasarkan laporan akhir pembangunan Taman Lanskap TanjungSelor pada tanggal 25 Februari 2009 terlihat bahwa Termohon belummenyelesaiakan pekerjaan tersebut (vide bukti novum

Nomor 270 PK/Pat/20151112.13.dinas lain sehingga apabila dilaksanakan pun memang tidak akan bisaterealisasi sehingga panitia lelang memang tidak menghendaki adanyaPelelangan Sebelum lahan siap, sehingga dalam bukti novum PK2 sampaidengan bukti novum PK13 tidak ditanda tangani oleh Panitia Lelang;.Bahwa dalam Pasal 3 perjanjian a quo disebutkan dokumen kontrak yangditentukan dibawah ini harus dibaca dan dilaksanakan serta merupakanbagian yang tidak terpisahkan dari kontrak:e Surat perjanjian;e Surat

delapan puluh tiga ribu duaratus rupiah) dan daftar kerugiannya kami rincikan dan lampirkan merupakanbagian yang tidak terpisahkan dari memori PK ini;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembali tersebutMahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Peninjauan Kembali dari ParaPemohon Peninjauan Kembali dapat dibenarkan, karena dalam Putusan JudexFacti (Pengadilan Negeri) terdapat kekhilafan atau kekeliruan yang nyatadengan pertimbangan sebagai berikut:Bahwa berdasarkan Surat Bukti

Novum P1 Sertipikat Hak Milik Nomor141 Tahun 1986, Surat Ukur Nomor 4006/1983., tanah seluas 38.640 m?

(bukti Novum P2) atas nama Ida Bagus Candra sudah menjadi asset Negara;Bahwa dihubungkan pula dengan surat dari BPPN kepada Kepala KantorBPN Kota Kupang Nomor S.160/AANCA/BPPN/0302., tanggal 11 Maret 2002,(surat bukti novum 11) tentang pemblokiran tanah tersebut;Bahwa kedua Sertipikat Hak Milik tersebut telah dijaminkan oleh IdaBagus Chandra kepada Bank Nusa Nasional (sekarang merger dengan BankDanamond) pada bulan Juli 1993 yang sampai saat ini tidak pernah ditebus,sehingga diambil alih oleh BPPN

Bahwa selain didasarkan pada alasan terurai pada butir 5 (lima) di atas,Permohonan Peninjauan Kembali diajukan karena ditemukannya 2 (dua)surat bukti (novum) baru yang bersifat menentukan yang pada waktuperkara ini diperiksa tidak dapat ditemukan, yaitu:a. Surat peringatan (pertama) tertanggal 17 Oktober 2008, yangdiberikan kepada Sdr. Suyitno karena ketidak patuhannya dalammenjalankan prosedur standar sanitasi CIP. (Bukti PK1);b.

(BuktiPK2);Bahwa kedua bukti (novum) baru tersebut membuktikan bahwa terhadappelanggaran yang sama dan sejenis yaitu tidak menjalankan StandardHal. 11 dari 12 hal. Put.

., tanggal 19 Januari 2005. dengan bukti (novum) berupaputusan (perkara pidana) Nomor 748 K/PID/2009 tanggal 20 Mei 2009. Jo.Halaman 24 dari 32 hal. Put. Nomor 1733 kK/Pdt/201610.Nomor 52/PID/2009/PT.DKI., tanggal 24 Februari 2009. Jo. Nomor1850/PID.B/ 2008/PN.JKT.UT., tanggal 17 Desember 2008.

Artinya putusanperkara pidana (pemalsuan KK dan resi KTP) dimaksud telah pernahdijadikan sebagai bukti (novum) oleh Termohon Kasasi/semula Terbanding/Penggugat di dalam perkara pokok (PK perdata);Bahwa sesuai putusan PK Mahkamah Agung RI Nomor 282 PK/PDT/2010.tanggal 25 Mei 2011, Mahkamah Agung didalam putusannya telahmenyatakan menolak permohonan PK (perdata) yang diajukan olehTermohon Kasasi/semula Terbanding/Penggugat asal tersebut denganalasan/pertimbangan sebagai berikut: Bahwa bukti baru berupa

,tanggal 17 Desember 2008, yang nota bene, telah pernah dijadikan bukti(novum) dalam perkara PK (perdata) oleh Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat asal sebagaimana terurai dalam butir 8 dan butir 9 di atas;Bahwa permohonan PK Pidana yang diajukan olen Pemohon Kasasi I, II, III/semula Pembanding I, Il, Il,l /Tergugat , Il, Ill asal tersebut ternyata ditolakMahkamah Agung RI berdasarkan Putusannya Nomor 111 PK/PID/2011tanggal 3 Mei 2012;Bahwa putusan PK (perkara pidana) Mahkamah Agung RI Nomor 111PK

/PID/2011 tanggal 3 Mei 2012 tersebutlah yang ternyata dipergunakan(lagi) oleh PT Inndovica/Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat asaluntuk berperkara sekarang ini sekalipun sudah jelasjelas di dalam putusanperkara PK (perdata) Nomor 282 PK/PDT/2012 tanggal 25 Mei 2011 telahdinyatakan bahwa bukti (novum) berupa putusan pekara (pidana)Mahkamah Agung RI Nomor 748 K/PID/2009 tanggal 20 Mei 2009.

Pemohon Peninjauan Kembali telah diberikan hak untuk mengurusIMB dan izinizin terkait atas bidang tanah obyek sengketa bahkansetelah membeli tanah obyek sengketa, Pemohon PeninjauanKembali secara rutin telah melakukan pembayaran pajak maupuniuran lain atas kedua obyek sengketa;Bahwa berdasarkan bukti novum PPK2 dan PPK3, maka terbuktibahwa Termohon Peninjauan Kembali sejak awal telah sepakatuntuk menjual tanah obyek sengketa kepada Pemohon PeninjauanKembali sehingga memberikan hak kepada Pemohon

Nomor 195 PK/Pdt/2014Bahwa adapun berdasarkan bukti novum PPK 4a s.d. PPK 4b,dan bukti P11 s.d.

Pemohon Peninjauan Kembali sebagai pembeli yang beritikad baikBahwa oleh karena Pemohon Peninjauan Kembali telah melakukanpembayaran atas tanah obyek sengketa sebagaimana dimaksuddalam bukti novum PPK1, selain itu Pemohon Peninjauan Kembalijuga telah melakukan pembayaran atas pajak yang terkait tanahtersebut (PPK4a dan PPK4b serta bukti P11 s.d. P22) dan jual belihal 20 dari 23 hal. Put.

khusus dikuasakan untuk itu, dan berdasarkan pasal 69 huruf b dan cditentukan bahwa, Tenggang waktu pengajuan permohonan pinjauan kembali yangdidasarkan atas alasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 67 adalah 180 hari(seratus delapan puluh) hari untuk : yang disebut pada huruf b sejak ditemukannyasuratsurat bukti, yang hari tanggal dan ditemukannya harus dinyatakan di bawahsumpah dan disahkan oleh pejabat yang berwenang.Bahwa buktibukti baru (Novum) Pemohon Peninjauan Kembali, yang ditandaidengan (Bukti

Novum P.1PK s/d P.13.aPK) yang hari dan tanggal ditemukannyatelah dinyatakan dibawah sumpah oleh Pejabat (Hakim) Pengadilan Negeri DepokHal. 13 dari 36 hal.

Tertanggal 08 Desember 2010 yangmenerangkan pernah menggarap tanah Rosita Silvia dalam Sertifikat No.254tahun 1985 Desa limo, Kecamatan Sawangan, Kabupaten Bogor, sekarangDepok, Jawa Barat dan juga mengetahui batasbatasnya (Novum P.7PK);Surat dari Tim Teknis Pengadaan Tanah Kelurahan Limo yang ditandatangani oleh Udin K. tertanggal 19 Februari 2008 perihal UndanganMusyawarah yang ditujukan kepada Rosita Silvia (Bukti Novum P.8 PK);Hasil Kesepakatan sementara dari pihak yang bertemu antara wargaWismamas

Novum P.8PK)dan Foto Copy Surat hasil kesepakatan sementara yang bertemu antara warga denganWismamas yang disaksikan oleh pihak BPN Kota Depok (Novum P.8aPK) bahwauntuk memenuhi undangan dari Tim Tekhnis Pengadaan tanah Kelurahan LimoKecamatan Sawangan Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi/Penggugat/Terbanding diwakilkan kepada Tuti Suparti untuk menghadiri undangan tersebut danturut menanda tangani hasil pertemuan tersebut yang nyatanya pemilik tanah atasnama Rosita Silvia termasuk juga dalam

novum P.10PK yangisi dari surat kesepakatan tersebut pada intinya menerangkan bahwa tanah atasnama Herman Gosal dan Rosita Silvia tidak termasuk dalam Pembebasan TanahProyek Perumahan Tanah Limo Cinere karena tidak pernah dijual/dialihkan/dilepaskan/dibebaskan kepada siapapun yang termasuk kepada PT.

Hutahaean, sebagaimana Bukti Novum ;.b Demikian juga dalam Salinan/Grosse Pertama berupa Akte BeritaAcara. Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas " PT.Hutahaean" Nomor : 4 tanggal 03 September 2009, menerangkan danmembuktikan bahwa Simon Hutahaean bukan termasuk dalamSusunan kepemilikan para pemegang saham perseroan dan bukan jugatermasuk dalam Susunan Anggota Direksi dan Dewan KomisarisPerseroan PT. Hutahaean Group.

(Bukti Novum Il),Dalam perkara a quo sebagaimana dituduhkan sesuai denganperbuatan tindak pidana mengancam Penggugat yang dilakukan olehSimon Hutahaean telah diproses sesuai hukum yang berlaku dan telahmempunyai kekuatan hukum yang tetap (inkrach) artinya bahwa SimonHutahaean adalah benar anak dari Direktur Utama PT.Hutahaeannamun bukan berarti setiap tindakan dan perbuatan pidana yangdilakukan oleh Simon Hutahaean dan bahkan anaknya yang lainmenjadi serta merta dan otomatis beralih tanggung jawab

Surat Pernyataan dan Keterangan Ahli Waris yang dikeluarkan6.oleh Kepala Desa Keumbang Kupula Geumeuroh;Surat Pernyataan dan Keterangan Ahli Waris tanggal 5 Juli 2018;Bahwa oleh karena bukti novum tersebut tidak disertai denganHalaman 4 dari 6 hal. Put.

Nomor 125 PK/PID.SUS/2017FAKTA FAKTA YANG DIDAPATKAN DARI BUKTI NOVUM :BUKTI NOVUM BERUPA SURAT:BUKTI NOVUM PK.1 :Dari bukti ini didapatkan fakta diantaranya yaitu :> Adanya kerja sama perdagangan beras dan sayur mayur, antara AMORdengan Pemohon PK (RASNAH M. SALEH) dimana kerja sama tersebutberlangsung sejak tahun 2009, dimana Pemohon PK (RASNAH M.

berupapengembalian modal usaha dan bagi hasil, yang Pemohon PK terima sejumlahRp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) ;Kemudian uang tersebut Pemohon PK gunakan untuk membeli rumah, yaitu :> 1 (satu) unit rumah beserta 1 (satu) buah Sertipikat Hak Milik Nomor16.02.05.06.1.02884 An RASNAH beserta Akta Jual Beli dan IMB denganalamat Komplek Perumahan Bukit Damai Sentosa II Blok J.2. dengan hargaRp100.000.000,00 (seratus juta rupiah),yang dibeli dari lbu IVONILOMPOLIU pada tanggal 07 Nopember 2013;BUKTI

NOVUM Bukti PK.1 dikaitkan dengan Bukti PK.3, PK.3.1, PK.3.2:Hal. 25 dari 29 hal.

E. 12, dengan hargaRp160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah), yang dibeli dariUBAIDILLAH pada tanggal 15 April 2014 ;BUKTI NOVUM KETERANGAN SAKSI:1.

sepuluh juta rupiah) menjadi Rp 100.000.000,(seratus juta rupiah) adalah di luar batas kewajaran dan tanpa pertimbanganhukum yang jelas karena kenaikan jumlah nilai mut'ah tersebut sangatfantastik sekali jumlahnya dan tanpa melihat akan kKemampuan PemohonPeninjauan Kembali/Pemohon yang hanya berstatus sebagai PegawaiNegeri Sipil dan tentunya Majelis Hakim Agung juga berstatus sebagaiPegawai Negeri Sipil mengetahui batas kemampuan Pemohon PeninjauanKembali/Pemohon;Bahwa jelas terbukti berdasarkan (Bukti

Novum 2) berupa surat Pernyataantertanggal 27 Mei 1990 yang dibuat dan ditandatangani oleh PemohonHal. 11 dari 15 hal.

mengingat penghasilan PemohonPeninjauan Kembali/Pemohon yang hanya sebagai seorang Pegawai NegeriSipil, sementara itu anakanak Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon dariisteri pertama yang mempunyai hak atas rumah peninggalan almarhumahibunya tidak tinggal di rumah dimaksud dan tinggal bersama neneknya(orang tua Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon) karena anakanakPemohon Peninjauan Kembali/Pemohon dari isteri pertamanya tidakmenyukal Termohon Peninjauan Kembali/Termohon;Bahwa Jelas terbukti berdasarkan (bukti

Novum 3) berupa surat keterangan dariKelurahan Senen No. 32/1.755.9/II/2009 tertanggal 16 Februari 2009 yangmenerangkan bahwa sejak bulan Juli 2005 sampai dengan sekarangPemohon Peninjauan Kembali/Pemohon bertempat tinggal/domisili di rumahorang tua kandung Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon beralamat diJakarta Pusat.

Pasal 95, 96 KUHAP Terdakwa/Terpidana berhakmenuntut ganti kerugian karena ditahan berdasarkan kekeliruan hukumyang diterapkan;Menimbang, bahwa terhadap alasan permohonan PeninjauanKembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana tersebut,Mahkamah Agung berpendapat :Bahwa alasan permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon PeninjauanKembali/Terpidana WUDHY PUJI SHW tidak dapat dibenarkan, denganpertimbangan sebagai berikut :e Terpidana dalam mengajukan permohonan Peninjauan Kembalimengajukan alat bukti

novum berupa bukti PK1 dan bukti PK2 danseorang saksi yang bernama FAISOL SONY AL HASNI sebagai orangyang menemukan bukti novum tersebut;e Novum yang berbentuk kesepakatan antara Terdakwa dengan korbanLIE KIEM KIONG alias COKRO SOEGITO telah pernah diajukan dandipertimbangkan dalam sidang perkara Nomor 130/Pid.B/2016/PN.Yyk(vide hal. 36 putusan perkara a quo), sehingga alat bukti yang diajukanHal. 12 dari 14 Hal.

Sel. tertanggal 12 Oktober1998 (vide bukti PK1), kemudian dikuatkan oleh ; Putusan Pengadilan Tinggi DKI JakartaNo.221/PDT/1999/PT.DKI tanggal 8 Juli 1999 (vide buktiPK2) ; Putusan Mahkamah Agung Ri, No.328 K/Pdt/2000,tertanggal 22 November 2001 (vide bukti PK3) ;Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali/Tergugat Il mendapatkanbukti bukti (Novum) tersebut pada tanggal 7 Juni 2005,kemudian terhadap penemuan bukti baru ini PemohonPeninjauan Kembali/Tergugat Il telah mengucapkan Sumpahdi hadapan~ sidangi tanggal

No.164 PK/Pdt/2006sehingga bukti bukti (Novum) yang dijadikan = alasanalasan dalam permohonan peninjauan kembali ini patutuntuk diterima, dandiajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukanmenurut perundangundangan yang berlaku ;Bahwa berdasarkan bukti putusan putusan tersebut di atas(vide bukti PK1 s/d PK3), ternyata dalam perkara yangdiputuskan Pengadilan Negeri Jakarta SelatanNo.220/Pdt.G/1998/PN.Jak.Sel, tanggal 22 Oktober 1998 joputusan Pengadilan Tinggi DKI JakartaNo.278/Pdt/1999/PT.DKI,

/akta/1976 dapat kami jelaskan bahwa akte tersebut tidak ada padaregister kami sehingga semua penjelasan tentang akta dimaksud tidak dapat kamisampaikan; (bukti novum X dari Pemohon Peninjauan kembali I).2 Untuk Akta Kelahiran atas nama Novita Dewi Nomor 290/4771/Dis/1993 tertanggal 8 Januari 1993 yang tertulis Novita Dewi anak Ke I371anak perempuan dari suami : Johan Soenyoto dengan Trisnawaty sebagaimasukan bagi Majelis Hakim, bahwa disana jelas tertera namaDjohan Soenyoto bukan Djohan Soenjoto

/akta/1976 (bukti novum I dariPemohon Peninjauan Kembali I)Tecantum lahir tanggal 10 tahun 1976 tidak ada bulan.Tercantum Novita Dewi anak perempuan yang sah antara seorangibu bernama Ny. Ciu Hwie Eng dengan seorang ayah Nyo KhingHon bukan Djohan Soenjoto.Kepala catatan sipil yang menandatangani tercatat/tertulis bernamaUmar Santoso. Sedangkan yang sebenarnya pada tahun 1976seharusnya H. M. Juhri dan tahun 1977 Drs.

Pada saat mengajukanpermohonan permohonan duplikat surat ganti nama berdasarkan KeputusanPresidium Kabinet Nomor 127/U/Kep/12/1996 tertanggal 15 February 1968Tertanggal (bukti novum I dari peninjauan kembali 1).Foto copy Surat Perihal Permohonan Duplikat Surat Ganti nama berdasarkanKeputusan Presidium kabinet Nomor 127/U/Kep/12/1996 tertanggal 15February 1968 Nomor Daftar 3166/30/DP/68 atas nama Njo Khing Han diganti nama menjadi Djohan Soenjoto.Bahwa sejak tanggal 15 Februari 1968 almarhum Njo Khing

/akta /1976 (bukti P3 pada penetapan PN.Serang Nomor 211/Pdt.P/2010/PN.Serang) bertolak belakang tertulis Nyo KhingHon Bukan Njo King Han alias Djohan Soenjoto, sehingga cacat hukum.3 Akta Kelahiran Novita Dewi tertanggal 12 Desember 1976 ini menunjukanantara lain :e Akte ini dijadikan dasar mengajukan penetapan Nomor211/Pdt.P/ 2010/PN.Srg (bukti P3) tidak teregister pada49kantor Catatan Sipil Serang berdasarkan surat penjelasanKantor Catatan Sipil Serang tertang 22 Oktober 2013(bukti novum X dari

novum VII dari PemohonPeninjauan Kembali I) tertulis : Nomor: 52/1976.

lain mohon putusan seadiladilnya (ex aequo etbono);Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan tersebut, MahkamahAgung berpendapat:Bahwa alasanalasan peninjauan kembali tersebut tidak dapatdibenarkan, dengan pertimbangan sebagai berikut: Bahwa alasan tentang adanya bukti baru (Novum) berupa Surat TandaTerima ke Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 26 Januari2016 (Novum 1) dan Surat Gugatan Perbuatan Melawan Hukum (Novum2) yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali tersebut bukan termasuksurat bukti

(Novum) yang menentukan untuk perkara a quo; Bahwa alasan tentang adanya kekhilafan Hakim atau kekeliruan nyatasetelah Majelis peninjauan kembali membaca dan mencermati memoripeninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali tanggal 5 April2017 dan kontra memori kasasi dari Termohon Peninjauan Kembalitanggal 22 Juni 2017 dihubungkan dengan isi putusan Judex Juris danJudex Facti tersebut, ternyata tidak terdapat suatu kekhilafan Hakim atauHalaman 4 dari 7 Hal.

No. 56 PK/PID/2010Bahwa alasan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali,adalah adanya bukti baru yaitu bukti Novum berupa Akte Jual Beli 31 Maret2009 dan Sertifikat Hak Milik 1822 luas 92 M?

mengajukan kontra memori peninjauankembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan peninjauan kembali dari PemohonPeninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah membacadan meneliti memori peninjauan kembali tanggal 29 September 2017dihubungkan dengan putusan Judex Juris, tidak ditemukan adanya novumdan suatu kekhilafan hakim dan atau suatu kekeliruan yang nyata denganpertimbangan sebagai berikut: Bahwa bukti

novum PK1 berupa Surat dari PT Ristra Indolab tanggal 28September 2012, perihal Pengakhiran Kejasama Distributor tidak dapatdikualifikasikan sebagai novum oleh karena telah diajukan padapemeriksaan Judex Facti, demikian pula bukti PK2, PK3 dan PK4tentang Pengalihan Distributor dan Vendor, Permasalahan TerminPembayaran dan Pembahasan Schema Pelunasan Produk Ristra (retur)merupakan rentetan persuratan yang telah dijawab dalam Surat tanggal25 Februari 2013 yang diajukan oleh Penggugat dalam persidanganJudex