GOTONG ROYONG JAYA
2.DISNAKER KAB SERDANG BEDAGAI
3.BUPATI KABUPATEN SERDANG BEDAGAI
4.PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN DINAS TENAGA KERJA PROVINSI SUMATERA UTARA
5.KEPALA DINAS TENAGA KERJA PROVINSI SUMATERA UTARA

Bahwa Penggugat kembali menolakrencana mutasi tersebut dan mengatakan akan mengadukan kasus inikepada Disnaker setempat jika terus mengintervensi Penggugat.

Bahwa pihak Tergugat tidakhadir dan tidak memberikan konfirmasi apapun pada hari tersebut baikkepada pihak Disnaker maupun ternadap Penggugat.

Bahwa baik Penggugatmaupun Tergugat telah hadir sebanyak 3 kali pada perundingan mediasiyang diselenggarakan oleh pihak disnaker pada tanggal 7 Februari 2020,14 Februari 2020, dan 21 Februari 2020.

Tergugat melakukan intervensi terhadap mediator Disnaker Sleman.d.

adanya indikasi intervensi dari Tergugat ke mediatorkarena isi Surat Anjuran Disnaker hanyalah menguntungkan Tergugat.Adalah dalil yang secara nyata mengadaada.

;Bahwa atas hasil Mediasi Disnaker Kabupaten Bekasi telah mengeluarkanAnjuran dengan Nomor Surat 567/1888 Disnaker.4, tertanggal 20 Mei 2016yang isinya sebagai berikut:"MENGANJURKAN" Agar pimpinan perusahaan PT Mikie Oleo Nabati Industri memanggil danmempekerjakan kembali Sdr. Desta Triyanto, Sdr. Hendro Prasetiyo danSdr.

Kabupaten Bekasi,kemudian Para Penggugat Desta Triyanto, Hendro Prasetiyo dan AchmadFaozi pada tanggal 25 Mei 2016 datang ke lokasi perusahaan Tergugat danditerima oleh pihak security dan bertemu dengan pihak HRD Manager (Bpk.Agus Jauhari) untuk menyampaikan kesediaannya bekerja kembalisebagaimana Anjuran Disnaker Kota Bekasi, namun ditolak dan ParaPenggugat diminta untuk pulang dan meninggalkan lokasi perusahaanTergugat;Bahwa atas Anjuran Disnaker Kabupaten Bekasi selanjutnya ParaPenggugat melalui

AgusJauhari) untuk menyampaikan kesediaannya bekerja kembali sebagaimanaAnjuran Disnaker Kota Bekasi, namun ditolak dan Para Penggugat dimintauntuk pulang dan meninggalkan lokasi perusahaan Tergugat;Bunyi perbaikannya:Bahwa atas Anjuran yang dikeluarkan oleh Disnaker Kota Bekasi, kemudianPara Penggugat Desta Triyanto, Hendro Prasetiyo dan Achmad Faozi Aulia Akypada tanggal 25 Mei 2016 datang ke lokasi perusahaan Tergugat dan diterimaoleh pihak security, kemudian bertemu dengan pihak HRD Manager (

AgusJauhari) untuk menyampaikan kesediaannya bekerja kembali sebagaimanaAnjuran Disnaker Kota Bekasi, namun maksud kesediaan Penggugat untukbekerja kembali tersebut ditolak dan Para Penggugat diminta untuk pergimeninggalkan lokasi perusahaan Tergugat;Bunyi poin 15Bunyi sebelumnya:Bahwa atas Anjuran Disnaker Kabupaten Bekasi, selanjutnya Para Penggugatmelalui PUK SP RTMM SPSI PT Mikie Oleo Nabati Industri telah memberijawaban atas Anjuran Mediator sesuai Surat Nomor: 43/SP RTMM SPSIMONI/Bks/V/'16,

Nomor 1340 K/Padt.SusPHI/2017Anjuran Mediator sesuai Surat Nomor 43/SP RTMM SPSI MONI/Bks/V/'16,tertanggal 24 Mei 2016 yang isinya menerima sepenuhnya isi Anjuran;Bunyi poin 16Bunyi sebelumnya:Bahwa atas Anjuran Disnaker Kabupaten Bekasi selanjutnya Tergugat padatanggal 6 Juni 2016 memberi jawaban atas Anjuran Mediator menolak isiAnjuran;Bunyi perbaikannya:Bahwa atas Anjuran Disnaker Kota Bekasi selanjutnya Tergugat memberijawaban atas Anjuran Mediator yang isinya menolak isi Anjuran;Bunyi poin 19Bunyi

Jadi,terkait dengan hal ini tidak sematamata karena TERGUGAT tidakmempunyai itikad baik dalam menyelesaikan masalah denganPENGGUGAT, alasannya adalah sebagaimana yang telah ditulis dalamSurat Keberatan Untuk Melanjutkan Mediasi yang TERGUGATkirimkankepada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Administrasi Jakarta Selatan (Disnaker), antara lain secara rinci kami jabarkan sebagai berikut;(Bukti T1, T2, T3)a.

Bahwa PENGGUGAT menyampaikan di depan pejabat Disnaker seolaholah TERGUGAT tidak mau uang yang telah ditransfer kepadaPENGGUGAT dikembalikan kepada TERGUGAT, ini adalah kebohonganyang nyata, yang benar adalah saat PENGGUGAT meminta nomorrekening dan pihak keuangan menyampaikan agar melalui prosesadministrasi misalnya membuat permohonan tertulis karena rekeningadalah hal yang sangat rahasia, tidak sembarang bisa diakses harusjelas prosedur dan pertanggungjawabannya.

Sesudah disampaikandidepan pejabat Disnaker maka disarankan oleh pejabat Disnakertersebut jika ingin mengembalikan, maka teknis diatur sebaikbaiknya jikaingin menunggu hasil mediasi tripatrit lebih dahulu. Kemudian pihakTERGUGAT menulis surat No 053/KoordHR/MAJU/IV/2018 perihalteknis pengembalian uang hak pesangon dari PENGGUGAT kepadaTERGUGAT. (Bukti T6).

Fotocopy Surat Nomor 053/KoordHR/MAJU/IV/2018, diberi tanda T 1;i Nl Bukti transfer dari Tergugat kepada Penggugat, diberi tanda T 2:lyaN eatocopy Pengumuman Pendataan Ulang Karyawan, diberi tanda T 3:aT ner Lidbopy Surat Nomor 23/B/SP/IV/2018 yang ditujukan untuk Disnaker,: ji, p tiber tanda T 5;Ws Bs Fotocopy Tanda terima nomor 1282 oleh Disnaker surat keberatanoe melanjutkan mediasi tertanggal 25 06 2018, diberi tanda T 6:7.

Fotocopy Surat Nomor 26/B/SP/VI/2018 yang ditujukan untuk Disnaker,diberi tanda T 7;8. Fotokopi Surat Nomor 28/B/SP/IX/2018 yang ditujukan untuk Disnaker,diberi tanda T 8;9. Fotokopi Surat Pemutusan Hubungan Kerja Nomor040/Dir.Opr/MAJU/III/2018, diberi tanda T 9;10. Fotokopi Surat dari Penggugat tertanggal 5 April 2018, diberi tanda T 10; Halaman 23 dari 38 Putusan Nomor 268/Pdt.SusPHI.G/2018/PN.JKT.PST11. Fotokopi Surat Anjuran dari Disnaker Nomor 3765./1.835.3, diberi tanda T 11;12.

Agar kedua belah pihak baik Pengusaha maupun Pekerja harustetap melaksanakan Hak dan Kewajibannya Pasal 155 ayat (2).Bahwa dengan adanya anjuran dari Kepala Dinas KetenagakerjaanPemerintah Kota Tangerang No. 567.2/ 6994.Disnaker/2008, tanggal 17Desember 2008, tersebut Penggugat menerima dan telah mengirimkansurat tertanggal 30 Desember 2008 tembusan kepada Kepala DinasKetenagakerjaan Kota Tangerang;Bahwa sesuai Pasal 155 ayat (2) Undangundang No. 13 Tahun 2003Tergugat wajib membayar hakhak Penggugat

alasanyang mendesak untuk melakukan Pemutusan Hubungan Kerja terhadapTergugat Rekonvensi;Bahwa demikian juga Tergugat Rekonvensi telah dilaporkan PenggugatRekonvensi kepada Kepolisian Metro Bandara SoekarnoHattasehubungan dengan dugaan perbuatan Tergugat Rekonvensimenghilangkan dokumen asli suratsurat milik Penggugat Rekonvensiberupa dokumen Perusahaan Pengurusan Jasa Kepabeanan;Bahwa hasil mediasi dari Dinas Ketenagakerjaan Pemerintah KotaTangerang telah mengeluarkan Anjuran Nomor : 567.2/6994/Disnaker

Agar kedua belah pihak baik Pengusaha maupun pekerja harustetap melaksanakan hak dan kewajibannya Pasal 155 ayat (2);Bahwa Penggugat Rekonvensi sebenarnya kurang setuju terhadapanjuran Dinas Ketenagakerjaan pemerintah Kota Tangerang Nomor:567.2/6994 Disnaker/2008 tertanggal 17 Desember 2008, karena disatuHal 11 dari 23 hal. Put.

Namun secara mendadak dansepihak pada tanggal 22 Mei 2009 Tergugat Rekonvensi via telephonedan membatalkan pertemuan padahal Penggugat Rekonvensi sudahberada di Mal Arta Gading Kelapa Gading dan siap mengadakanpertemuan dengan Tergugat Rekonvensi;Tindakan Tergugat Rekonvensi yang membatalkan secara sepihakpertemuan tersebut jelasjelas menunjukkan apabila TergugatRekonvensi sudah tidak mempunyai itikad baik untuk menyelesaikansebagaimana Anjuran Disnaker Kotamadya Tangerang Nomor 567.2/6994/Disnaker

Bahwa berdasarkan anjuran dari Kepala Dinas KetenagakerjaanPemerintah Kota Tangerang No. 567.2/6994 Disnaker/2008, tanggal 17Desember 2008, yang isinya sebagai berikut :Hal 16 dari 23 hal. Put. No. 221 K/PDT.SUS/2010a. Hubungan Kerja Sdr. Sahabuddin Saini dengan Perusahaan PT.Kintetsu World Express Indonesia masih berlanjut.b. Agar perusahaan PT. Kintetsu. World Express Indonesiamemberikan surat peringatan ke Ill (tiga) kepada Sdr. SahabuddinSainic.

kota Bandung, hingga pada tanggal 3 Februarikeluar Surat Tanda Bukti Pencatatan Nomor 250/317 Disnaker dengan Nomor BuktiPencatatan: 250/SPM D'batoe Boutique Hotel/CTT.3 Disnaker/2012 tanggal 3Februari 2012. susunan kepengurusan SPM D'Batoe periode 20122014, ketua10.terpilih Endi Rahmadi, Sekretaris Nandar Arifin dan ditetapkan beserta AD/ARTserta penetapan keanggotaan di FSPM.

Maka pengurus SPM punmendatangi HRD untuk berunding dan disepakati HRD mewakili management.Telah diadakan perundingan namun Perundingan Tidak menemukan titik temu.Bahwa pada tanggal yang sama 8 Februari 2012, SPM D'Batoe melayangkan suratyang ditujukan kepada Kepala Disnaker Kota Bandung Ibu Hibarni Andam Dewiperihal pelaporan kegagalan perundingan dan permohonan pengawasan dalamrencana mogok kerja di hotel d Batoe Boutique hotel Bandung.Bahwa pada tanggal 9 Februari 2012 pukul 08.00 WIB, dilakukan

Perundingan disaksikan team Disnaker kota Bandung dankepolisian Cicendo. Hasil perundingan: Pemenuhan Hak Normatif dilakukan bertahape Status PKWT dilakukan sesuai UU Nomor 13/2003 & KepmenakerNomor 100 Tahun 2004e Tidak ada PHK pasca mogoke HRD dibina duluSurat Perjanjian Bersama ditanda tangani oleh Pengusaha/Pemilik/ Direkturd'Batoe Boutique hotel Bpk. Tedi Setiawan dan perwakilan pekerja Ketua SPMD'Batoe Hotel sdr Endi Rahmadi, turut tanda tangan pula saksi dari DisnakerBpk.

Alasan tidak sepakat Tidak sesuat UU KTK Nomor 13 Tahun 2003 &Permen 100 Tahun 2004;Bahwa pada tanggal 5 Juni 2012 Disnaker Kota Bandung mengeluarkan suratanjuran yang dikirimkan kepada pihak pimpinan perusahaan DBatoe hotel, KetuaLBH LIPA dan ketua SPM, yang isinya pihak pengusaha dbatoe memanggil parapekerja sdr.

Bahwa selain faktafakta tersebut diatas, Tergugat ternyata juga telah nyatanyatalalai membayarkan upah beserta hakhak lainnya yang biasa diterimakan kepadaPenggugat setiap bulannya sejak diterbitkannya surat anjuran Disnaker 5 Juni 2012.25. Bahwa Jumlah uang yang tidak diterima tersebut adalah sebagai berikut : No. Nama /Upah Upah Bulan = Cuti yang uangkan THR 2012 Extra Off/ /Uang Jumlah(dalamyang belum Lembur Service rupiah)dibayarkan1.

No.866 K/Pdt.Sus/0813.14.15.16.17.18.Penggugat dan membicarakan Surat Tugas yang diminta para Penggugatkepada para Tergugat ;Bahwa, upaya pihak Disnaker untuk membicarakan permasalahan secaramusyawarah tersebut di atas oleh para Terugat tidak ditanggapi bahkanpada hari Selasa, tanggal 12 Juni 2007, para Tergugat selain melarang paraPenggugat masuk kerja, para Tergugat juga menyatakan bahwa paraPenggugattelah mengundurkan diri ;Bahwa, tindakan para Tergugat melarang para Penggugat masuk kerjaadalah

No.866 K/Pdt.Sus/0819.20.21.naker, pihak Disneker telah menindaklanjuti dengan melakukanpemanggilan terhadap para Tergugat dan para Tergugat memenuhipanggilan Disnaker dengan kehadiran para Tergugat pada pertemuantanggal 4 Juli 2007 untuk melakukan musyawarah dengan para Penggugatyang dipimpin pihak Disnaker, akan tetapi musyawarah tersebut belummendapatkan kata sepakat antara para Penggugat dengan para Tergugat ;Bahwa, sehubungan belum adanya kata sepakat antara Peggugat denganpara Tergugat pada

. pertemuan pada tanggal 4 Juli 2007, telah disepakatioleh para Penggugat maupun para Tergugat untuk melakukan musyawarahkembali akan tetapi upaya Disnaker untuk menyelesaikan permasalahanpara Penggugat dengan para Tergugat melalui mediasi ini tidak mencapaititik temu, maka Disnaker mengeluarkan anjuran sebagaimana dalamAnjuran Mediator Hubungan Indistrial No.117/PHK.IX.2007 Tgl. 10September 2007 antara P.T.

No.866 K/Pdt.Sus/08Mediator Hubungan Industrial pada Disnaker mengeluarkan Anjuran denganN0.117/PHK.IX.2007 tanggal 10 September 2007 antara P.T. IndoglovesJaya/P.T.

Laimbock Prima Indonesia dengan LASTRI dkk (sembilan orang),karenanya beralasan dan berdasarkan hukum para Tergugat haruslahdihukum secara tanggung renteng membayar upah selama para Penggugatdilarang bekerja yaitu bulan Juni, Juli dan Agustus dan uang pesangonkepada para Penggugat sebagaimana anjuran Mediator HubunganIndustrial pada Disnaker, masingmasing sebesar : Penggugat!

Fotocopi Nota penjelasan dari Disnaker Karawang No.566/6255/BPKK(Bukti P2);3. Fotocopi Nota penjelasan dari Disnaker Karawang No.566/5287/BPKK(Bukti P3);4. Fotocopi Undangan Bipartite dan Risalah Bipartite No.021/B/SPAFSPK KSN PT. FSI/VII/2014 (Bukti P4) ;5. Fotocopi Surat dari PT. Fuji Spring Indonesia No.020/HRDGA/IX/2014(Bukti P5) ;6. Fotocopi Anjuran dari Disnaker Karawang No.567/7998/HIS (BuktiP6) ;7. Fotocopi Risalah Penyelesaian Hubungan Industrial dari DisnakerKarawang (Bukti P7) ;8.

Wasum (Bukti P10) ;11.Fotocopi Nota Penjelasan dari Disnaker Karawang No.566/8748//BPKK (Bukti P11) ;12.Fotocopi Foto penghalanghalangan oleh Security dan HRD (BuktiP12);13.Fotocopi Nota Peringatan Il dari Dinas Tenaga Kerja danTransmigrasi Kabupaten Karawang tanggal 20 Agustus 2014 (buktiP13);14.Fotocopi Risalah Perundingan Terkait Perubahan Status dari PKWTmenjadi PKWTT tanggal 15 Agustus 2014 (bukti P14);Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalildalil Jawabannyakuasa Tergugat telah mengajukan bukti

Kabupaten Karawang yang isinya bahwa kedua belahpihak harus melaksanakan hak dan kewajibannya pekerja bekerjaperusahaan membayar upahnya sebelum ada putusan tetap dariPengadilan dan perusahaan tidak membayar upah proses selamaPHK ini sedangkan Penggugat sudah berupaya untuk bekerja kembaliselalu datang keperusahaan untuk bekerja dan Tergugat tidakmembayar sejak mulai diputus ;Bahwa ada Nota penjelasan terkait permasalahan PHK ini dan kitacatatkan lewat Disnaker ;Bahwsa saksi tahu Bukti P11 dan Bukti

tidak ada tanggapan dari Disnaker artinyaDisnaker mengetahui ada PKWT dan itu disahkan dan ditanda tanganiDisnaker ;e Bahwa gaji Penggugat tahun 2014 perbulannya Rp.2.800.000,sekian ;e Bahwa selama Penggugat bekerja hakhaknya semua diberikan olehperusahaan sesuai dengan masa kontrak yang ada sesuai denganketentuan di PKWT dan sesuai dengan masa kerja yang berlaku dansampai berakhir kerja tidak ada gaji yang tertunggak ;32Bahwa alasan utama pihak perusahaan masa kontrak Penggugattidak diperpanjang

dipatuhi dandijalankan isi Nota tersebut itu sifatnya Nota, perlu saksi katakan itukita sudah koordinasikan dengan pihak terkait dengan Disnaker ;Bahwa Penggugat pernah melalui serikat pekerja menanyakan danmengundang saksi untuk berunding terkait statusnya ;33Bahwa kesepakatan perundingan tersebut karena memintanyamenjadi karyawan tetap sedangkan kita sesuai dengan aturan yangkita sepakati yang ditanda tangani diatas meterai sudah cukup jelasdan didalam pasal 1 ayat 2 juga menjelaskan dalam PKWT

Surabaya) perihal untuk PermohonanPencacatan Perselisihan Hubungan Industrial dengan Tergugat ke DinasTenaga Kerja Kota Surabaya.Manakala, hasil Perundingan Tripartit oleh Mediator Hubungan IndustrialDinas Tenaga Kerja Kota Surabaya (Disnaker Surabaya) telahmengeluarkan anjuran kepada Penggugat dan Tergugat, yang intinyamenerangkan :Agar pihak perusahaan (PT.

Antonius Raharjo) untuk masuk bekerja kembali dengan jabatansesuai keputusan pihak perusahaanBahwa, atas hasil Perundingan Tripartit tersebut Pihak Tergugat melaluiSurat tertulis kepada Mediator Hubungan Industrial Dinas Tenaga KerjaKota Surabaya (Disnaker Surabaya) yang intinya menolak anjuranMediator Hubungan Industrial Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya(Disnaker Surabaya).

Antonius Raharjo) untuk masuk bekerja kembalidengan jabatan sesuai keputusan pihak perusahaan.Bahwa, Pihak Tergugat melalui Surat tertulis kepada Mediator HubunganIndustrial Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya (Disnaker Surabaya) yangintinya menolak anjuran Mediator Hubungan Industrial Dinas TenagaHal.8 dari 34 hal Put No. 80/Pdt.SusPHI/2018/PN Sby.15.16.17.Kerja Kota Surabaya (Disnaker Surabaya), yang mana Penggugat barumengetahui diberitahukan oleh Mediator Hubungan Industrial DinasTenaga Kerja Kota

Surabaya (Disnaker Surabaya) tertanggal 9 Mei 2018Bahwa berdasarkan penjelasan tersebut diatas Pihak Tergugat hendakmelakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) secara sepihak dengantujuan agar Penggugat tidak menuntut Uang Pesangon, serta UangPenggantian Hakhak lain hal tersebut jelasjelas telah melanggarketentuan Pasal 151 ayat (3) Jo.

Kerja Kota Surabaya (DisnakerKota Surabaya) kepada Antonius Slamet Raharjo (Penggugat) dan PT.Bersih Bijak Sejahtera (Tergugat), yang diberi tanda bukti P10;Foto copy, surat dokumen undangan terkait perundingan bipartite Il(pertama) tertanggal 30 Januari 2018 dengan nomor560/1275/436.7.8/2018 dari Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya(Disnaker Kota Surabaya) kepada Antonius Slamet Raharjo (Penggugat)dan PT.

, namun Disnaker tetapmeminta buruh dibayar sesuai UMK sebagaimana permintaan buruh, akan tetapi karenaperusahaan tidak mampu lalu perusahaan membayarnya sesuai kemampuan, sehingga atashal tersebut Direksi PT.

) Kabupaten Pasuruan, Dinas Tenaga Kerja(Disnaker) di daerah lain tidak keberatan dengan cara pembayaran seperti yang dilakukan diunit Patal Grati;Bahwa PT.

Tahun 2009;Bahwa setahu saksi Membayar artinya harus dilunasi dan caranya boleh dilakukan secarabertahap/dicicil;Bahwa tidak dibenarkan perjanjian kesepakatan bersama tentang upah pekerja tersebutbertentangan dengan Pasal 91 ayat (1)(2) U.U.No.13 Tahun 2003 Pasal 91 ayat (1)(2)Undangundang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;23Bahwa pernah ada pemeriksaan dari Disnaker Kabupaten Pasuruan dan Unit Patal Gratijuga pernah menerima surat Nota Pemeriksaan dari Disnaker Kabupaten Pasuruan jugapernah

ISN. diperkarakan pidana oleh Disnaker dansaya tidak tahu sampai tahap apa perkara pidananya di Kepolisian;Atas keterangan saksi ke2 dari pihak penggugat tersebut, para pihak menyatakan akanmenanggapi dalam kesimpulan akhir.Saksi ke3 : Ir.

ISN. telah menjawabmelalui surat yang isinya sanggup membayar menunggu cash flow, namun pelapor tetaptidak mau menunggu cash flow;Bahwa selanjutnya Disnaker melakukan penyidikan setelah ada surat peringatan terakhirdari saksi kepada PT.ISN dan pelapor menolak surat jawaban management PT.

kompensasi yang ditawarkan oleh Tergugattidak sebanding, maka hal ini kemudian beberapa kali dibicarakan olehPenggugat dan Tergugat (sekitar selama dibulan MaretApril 2010), tetapiTergugat tetap pada pendiriannya hanya akan memberikan uang kompensasisebesar yang yang telah disebutkan di atas, sehingga tidak menemukankesepakatan;7 Bahwa oleh karena tidak menemukan kata sepakat, maka Penggugat akhirnyamencatatkan Perselisihan Hubungan Industrial tersebut ke Dinas Sosial danTenaga Kerja Kota Pontianak (Disnaker

Kota Pontianak) yang beralamat diJalan Sultan Abdurrachman Nomor 140, pada tanggal 23 Juli 2013;8 Bahwa menindak lanjuti pencatatan Perselisihan Hubungan Industrial tersebut,Disnaker Kota Pontianak telah melakukan klarifikasi dengan memanggilPenggugat dan Tergugat ke Kantor Disnaker Kota Pontianak dan kemudianbeberapa kali melakukan sidang mediasi;9 Bahwa atas pencatatan Perselisiahan Hubungan Industrial tersebut, padatanggal 29 Oktober 2013 Disnaker Kota Pontianak berpendapat hubungankerja Penggugat

sebesarRp. 29.950.978,00 (dua puluh sembilan juta sembilan ratus lima puluh ribusembilan ratus tujuh puluh delapan rupiah);10111213141516Bahwa karena putusnya hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat telahdisahkan, maka atas anjuran tersebut Penggugat dengan tegas menyatakanmenerima dengan pertimbangan tak ingin persoalan ini berlarutlarut danPenggugat dapat mentoleransi selisih antara tuntutan dengan anjuran;Bahwa atas anjuran tersebut, ternyata Tergugat juga tidak memberikanjawaban kepada Disnaker

Kota Pontianak, yang artinya Tergugat menolakanjuran Disnaker Kota Pontianak;Bahwa karena Perselisihan Hubungan Industrial tersebut, telah dilakukanupaya Bipartiet dan Triepartiet sebagaimana diatur dalam UndangUndangPenyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, namun tidak tercapaikesepakatan maka Penggugat mencari keadilan melalui Pengadilan;Bahwa adapun yang menjadi hak Penggugat yang diajukan adalah sesuaidengan aturan perundanganundangan yang berlaku sebesar sebagaimanadisebutkan pada posita

No. 822 K/Pdt.Sus/2010dilaksanakan ketiga Penggugat selama inibukan dikategorikan sebagaikaryawan pada perusahaan Tergugat ;Bahwa setelah melalui proses mediasi di Instansi Disnaker, terhadapKeterangan dan Pendapat, serta Anjuran dari Mediator ;1) Ketiga Penggugat menolak pada kalimat yang menyatakan bahwa ketigaPenggugat tidak bersedia untuk melanjutkan hubungan kerja, maka pihakperusahaan PT.

No. 822 K/Pdt.Sus/2010JUMLAH = Rp.36.306.358,00Perumahan dan kesehatan15% x Rp.36.306.358,00 = Rp. 5.445.953,70Uang cuti tahunan = (Rp.1.650.289,00/25) x12 =Rp. 792.138,70JUMLAH = Rp.42.544.450,00Total hak atas nama ketiga Penggugat =Rp 29.099.646,00 + Rp 31.261.980,00 + Rp 42.544.450,40 =Rp 102.906.076,00(seratus dua juta sembilan ratus enam ribu tujuh puluh enam Rupiah) ;2) Ketiga Penggugat menerima anjuran Mediator Disnaker KabupatenBintan bahwasanya agar Tergugat mengajukan Surat Permohonan IzinPemutusan

Perintahpengosongan melalui Kuasa Hukum Tergugat No:08/HP/ER&A/IV/2009tertanggal 28 April 2009 atas nama EDY RUSTANDI, SH,MH dan RAJAAZMAN, SH ;Bahwa Tergugat tidak mengindahkan Surat dari Disnaker BidangPengawasan Ketenagakerjaan Nomor: 561/TKIV/022 tanggal 24 Januari 2001yang intinya tidak dibenarkan Perjanjian Kerja dengan sistem bagi hasil yangbenar adalah dengan upah Bulanan, Harian atau Borongan ;Bahwa Penggugat masingmasing dari ketiganya berhak mendapatkanupah selama tidak diperbolehkan bekerja

Surat Disnaker Bintan No. 561/TKIV/022. Tanggal 24 Januari2007 yang ditujukan kepada PT. Pulau Bintan Djaya bahwa karyawanPerusahaan menggunakan sistem kerja, a.) bulanan, b.) harian, c.)borongan, tidak ada sistem bagi hasil.. Dalam hal putusanputusan3.1.Termohon Kasasi tidak mencermati UndangUndang No.13 Tahun2003 pada Pasal 52 ayat (1). d. pekerjaan yang diperjanjikan tidakHal. 7 dari 12 hal. Put.

Surat Disnaker Kabupaten Bintan No : 561/TKIV/022 Tanggal 24 Januari 2007. Bahwa status karyawan diPerusahaan menggunakan sistem kerja a.) bulanan, b.) harian, c.)borongan, tidak ada sistem bagi hasil. Karena PT. Pulau Bintan Djayabukan jenis usaha jasa Transport. Seperti Taxi Blue Bird yang ada diJakarta yang bebas mencari penumpang ;3.2.

Saksi tidak memperhatikan yang disampaikan Terdakwa, saat saksimasuk sudah banyak orang sekitar 30 atau 50 orang, dan Saksi masukmemastikan agar tidak terjadi anarkhi, kenyataan ada rekanrekan ada yangmenghamburkan berkasberkas, yang Saksi lakukan coratcoret dengan katakataDisnaker bajingan, disini bukan Disnaker tapi sarang Vampir, Saksi lakukankarena jengkel kerja di Japfe Confeed sudah 19 tahun tidak jelas statusnyakemudian tanya ke Disnaker kurang respon,Bahwa karena ramairamai Saksi berani

itu kita tunggu tidak kunjung adanota,lalu tanggal 20022012 kita laporkan ke Disnaker Propinsi lalu tanggal 27ada sidak dari Disnaker Propinsi ke Japfaa Comfeed setelah itu Pak.Rum secaralisan bahwa hubungan kerja adalah hubungan kerja borongan menjadi karyawantetap,lalu saat ditanya P.Rum bilang tanggal 2032012 dari Disnaker Propinsiakan mengeluarkan nota pemeriksaan atau penmgawasan setelah kita tungguselama 1 minggu tidak kunjung dikeluarkansetelah kita evaluasi kemudiantanggal 8032012 ada kesepakatan

selalu bilang jangan anarkis;Bahwa selain Terdakwa yang orasi Doni dari Kantor Cabang FSPMI Sidoarjo,yang dipakai orasi betul barang bukti Maga Phon;Bahwa Terdakwa orasi yang dibawa Mega Phone da gambar Garoda Pancasila ,yang dikatakan Ini Disnaker tempat untuk mengadu untuk menyelesaikan buruhkita jangan anarkis;Bahwa lalu tindakan Saksi juga bilang jangan anarkis,snamun temanteman dariserikat lain tidak mengindahkan, dari serikat lain yaitu PT.

SOESILO, Kitab UndangUndang Hukum Pidana sertaKomentarKomentarnya Lengakap Pasal demi Pasal, Politea Bogor, CetakanUlang tahun 1996, halaman 136137);Menimbang, bahwa fakta yang didapatkan di persidangan bahwa Terdakwadalam melakukan orasi dengan menggunakan Mega phone (pengeras suara) yangsemula di ruang Loby, kemudian dilanjutkan keruang Pengawasan, kemudian keruang Satker, kemudian kembali ke ruang Pengawasan yang merupakan ruanganpelayanan publik Disnaker Kab.

SOESILO, Kitab UndangUndang Hukum Pidana serta KomentarKomentarnya Lengakap Pasal demi Pasal, Politea Bogor, Cetakan Ulang tahun1996, halaman 225226);Menimbang, bahwa faktafakta yang didapatkan di persidanga yaitu bahwaTerdakwa dalam melakukan orasi dengan menggunakan Mega phone (pengerassuara) yang semula di ruang Loby, kemudian dilanjutkan keruang Pengawasan,kemudian ke ruang Satker, kemudian kembali ke ruang Pengawasan yangmerupakan ruangan pelayanan publik Disnaker Kab.

Sobari Haryanto menyatakan"MENERIMA" Anjuran Nomor 567/640/Disnaker, tertanggal 26Februari 2018 tersebut. Dan selanjutnya Sdr. Sobari Haryanto siapuntuk dipekerjakan sejak disampaikannya surat jawaban anjuran inipada tanggal 10 Maret 2018".

Oleh karena itu gunamenyelesaikan permasalahan, Mediator telah mengeluarkan suratanjuran tertulis dengan nomor surat No. 567/640/Disnaker tanggal 26Februari 2018.Bahwa TERGUGAT REKONVENSI melakukan tindakan melanggarhukum, pada tanggal 10 JULI 2017 pada saat bekerja sift 2PENGGUGAT REKONVENSI diperintahkan untuk pulang dan tidakbekerja. Dan selanjutnya, PENGGUGAT REKONVENSI mengajukansurat permohonan untuk dipekerjakan kembali sebagai berikut :a.

Tertanggal 07 Agustus 2017;T5 : Risalah Perundingan Bipartit tanggal 14 November 2017;T6 : Anjuran dari Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Bekasi Nomor567/640/Disnaker tanggal 26 Februari 2018;7. T7 : Jawaban atas Anjuran dari Tergugat (SOBARI HARYANTO)tanggal 10 Maret 2018;T8 : Risalah Permohonan Mediasi tanggal 11 April 2018;T9 : Slip Gaji Upah Terakhir bulan Juli 2017, Juni 2017 dan April2017;10.

tanggal 26 Februari 2018 sebagaimana bukti T6;Menimbang, bahwa Mediator Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bekasi telahmengeluarkan Anjuran No. 567/640/Disnaker tertanggal 29 Februari 2018 yangpada pokoknya menganjurkan :Halaman 28 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 109/Pdt.SusPHI/2018/PN.

A&P IndustryIndonesia Periode 2017 2019, yang menyatakan : Merusak dengan sengaja / karena kecerobohannya milik perusahaan.Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 berupa Peraturan Perusahaan PT.A&P Industry Indonesia Periode 2017 2019, bukti T14 berupa Keputusan KepalaDinas Tenaga Kerja Kabupaten Bekasi Nomor : 568/Kep.202/PP/Disnaker /VIII/2017tentang pengesahan Peraturan Perusahaan PT.

Bahwa atas permohonan mediasi sebagaimana dimaksud poin (6),Pemerintah Kabupaten Bandung melalui Mediator Disnaker KabupatenBandung setelah mendengarkan keterangan dari Penggugat dan Tergugat,mediator Disnaker Kabupaten Bandung mengeluarkan Anjuran per tanggal26 Februari 2015 Nomor 567/468HIPK/2015, sebagai berikut:Menganjurkan:1.

Nomor 120 K/Pdt.SusPHI/20168.10.11.12.diatas sebagai penyelesaian Perselisihan hubungan Industrial;Bahwa atas anjuran yang dikeluarkan oleh Disnaker Kabupaten BandungTergugat tidak memberikan jawaban atau menolak dan tidak menjalankansebagaimana isi anjuran tersebut Tergugat tidak bersedia membayar uang hakPensiun Penggugat sesuai ketentuan Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003;Bahwa atas anjuran yang dikeluarkan oleh Disnaker Kabupaten BandungPenggugat menerima dan siap melaksanakan isi anjuran tersebut

;Bahwa oleh karena Tergugat menolak dan tidak melaksanakan anjuranMediator Hubungan Industrial Disnaker Kabupaten Bandung tersebut, makaPenggugat mengajukan gugatan Tentang Penyelesaian Hak Pensiun melaluiPengadilan hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri KL.!

Surabaya, diantaranya buktiT5 (surat Disnaker Kota Surabaya No. 560/1505/ 436.6.12/2010), buktiT6 (Surat anjuran Disnaker Kota Surabaya No. 9/PHI/II/2010, tertanggalHal. 20 dari 30 hal.

No. 978 K/Pdt.Sus/201011 Februari 2010), bukti T7 (Surat anjuran Disnaker Kota Surabaya No.17/PHKI/III/2010, tertanggal 05 Maret 2010), yang mana Disnaker KotaSurabaya merupakan satusatunya Lembaga Negara di bidangketenagakerjaan yang selama ini melakukan pengawasan, pembinaanakan terlaksananya undangundang ketenagakerjaan sebagaimanadiatur dalam Pasal 102 UU No. 13 Tahun 2003 serta mengetahui danmengawasi permasalahan perselisihan kepentingan dan PHK antaraPemohon Kasasi (dahulu Tergugat) dengan

Termohon Kasasi (dahuluPenggugat), sehingga Disnaker Kota Surabaya dalam permasalahan inimengeluarkan anjuran, yang isinya :1.

Bukti T5, tentang surat Disnaker Kota Surabaya No. 560/1505/436.6.12/2010 ;Hal. 21 dari 30 hal. Put. No. 978 K/Pdt.Sus/20106. Bukti T6, tentang surat anjuran Disnaker Kota Surabaya No.9/PHI/II/2010, tertanggal 11 Februari 2010 ;7. Bukti T7, tentang surat anjuran Disnaker Kota Surabaya No.17/PHKI/III/2010, tertanggal 05 Maret 2010 ;8.

sehingga Disnaker Kota Surabaya menganjurkan padaTermohon Kasasi (dahulu Penggugat) untuk melakukanperundingan bipartitterlebih dahulu ;Hal. 26 dari 30 hal.

Karawang ;15.4 Bahwa selanjutnya Disnaker Kab. Karawang telah melakukanpemanggilan melalui surat dengan nomor 567/3416 HIPKtertanggal 18 Juni 2019, agar kepada para pihak untuk dapat hadirpada hari Kamis tanggal 20 Juni 2019;15.5 Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2019 kedua belah pihakmenghadiri Panggilan dari Kantor Disnaker Kab. Karawang dandalam mediasi tersebut kedua belah pihak belum mencapaikesepakatan;15.6 Bahwa selanjutnya Disnaker Kab.

No. 139/Pdt.SusPHI/2020/PN.Bdg15.715.815.9Bahwa pada hari Kamis 27 Juni 2019, kedua belah pihak hadirdalam Mediasi Tersebut diatas dan dalam mediasi tersebut tidakada kesepakatan, dan untuk selanjutnya Mediator Disnaker Kab.Karawang akan menerbitkan Anjuran tertulis;Bahwa selanjutnya Mediator Disnaker Kab. Karawang telahmenerbitkan Anjuran tertulis melalui surat dengan nomor567/5695/ HIPK tertanggal 23 September 2019, yang telahmenganjurkan sebagai berikut :Menganjurkan1.

Karawang, Tergugat tidak memberikan jawabanatas anjuran tertulis Mediator Disnaker Kab. Karawang dimaksud.Hal. 18 dari 33 Put. No. 139/Pdt.SusPHI/2020/PN.Bdg16.17.Yang artinya Tergugat menyatakan menolak anjuran tertulisMediator Disnaker Kab.

P 28 : Surat Disnaker Kab. Karawang Nomor 567/3416 HIPK tertanggal18 Juni 2019;31. P 29 : Daftar hadir Mediasi tanggal 20 Juni 2019;32. P 30 : Surat Disnaker Kab. Karawang Nomor 567/3528 HIPK tertanggal25 Juni 2019;33. P 31: Daftar hadir mediasi tanggal 27 Juni 2019;34. P 32 : Anjuran Disnakertrans Kab. Karawang Nomor 567/5695/HIPKtertanggal 23 September 2019;35. P 33 : Surat PP GSPB Nomor 001/AdvPP GSPB/X/2019 tertanggal 8Oktober 2019;36.

P 34 : Surat Para Penggugat kepada Tergugat tertanggal 8 Oktober 2019dalam hal adanya anjuran dari Disnaker Kab Karawang;37. P 35: Risalanh Mediasi Nomor 567/7347/HIPK tertanggal 28 Nopember2019;38.

Lukas bahwa masalah ini kitaselesaikan di Disnaker dan tanggapan Bpk. Lukas malah berkata terserahkemauanmu aku ikuti. Akhirnya saya laporan ke Disnaker untuk mengajukanPermohonan Gugatan PHK sepihak. Namun pihak Pegawai DisnakerHal. 6 dari 17 hal. Put. Nomor 180/VZTPHI/2016/PN Sbymenyarankan untuk mengajak berunding dengan Pihak Pengusaha secarapribadi terlebin dahulu, akhirnya saya lakukan dengan mengundang PihakPengusaha untuk menyelesaian secara pribadi.

Setelah tidak menemukantitik temu, saya kembali lagi Ke Kantor Disnaker menyerahkan masalah inidan Pihak Disnaker melakukan undangan 3 x juga tidak dihiraukan. Lalusaya diberikan Surat Anjuran untuk dibawa ke Pengadilan HubunganIndustrial untuk mengajukan gugatan sidang. Dan setelah dokumen /berkasberkas saya diterima. Pihak Pengadilan mengeluarkan SuratPanggilan 3 x kepada Pimpinan Perusahaan, namun lagilagi tidakdihiraukan oleh Pihak Perusahaan.

WEKLININDONESIA yang namanya ikut kebawabawa padahal itu hanya mungkinsalah ketik/salah persepsi dari Pihak Disnaker, soalnya dari awal sayamengajukan gugatan ke Disnaker tidak pakai PT. WETKLIN INDONESIAmelainkan hanya nama WETKLIN saya. Intinya saya disini menggugatPerusahaan WETKLIN yang beralamat di Water Place Residence Takon BlokC29 Kel. Babatan, Kec. Wiyung Kota Surabaya Telp. 0317393511/Pimpinan Fredy Subhyakto (Bpk.

WETKLIN INDONESIA yang berada di Tangerang, sehingga menurutTerlawan Penyita jika terjadi kesalahan mungkin hanyalah salahketik/salah persepsi dari pihak disnaker saja, karena Tergugat Penyitaadalah benarbenar karyawan Wetklin yang berada di Kota Surabayatersebut, maka dari itu Terlawan Penyita memohon kepada MajelisHakim untuk tetap mengabulkan gugatan semula dari Terlawan Penyita /Hal. 12 dari 17 hal. Put.

Bahwa perhitungan hakhak Para Penggugat sesuai Pasal 164 ayat (8) UU No.13/2003 sesuai ANJURAN dari DISNAKER Kota Makassar sesuai surat No.560.568/732/Disnaker/V1/2014 adalah :.

SK 001/DIR/APT/IV/2014,adalah tidak sah oleh karena belum mendapatkan penetapan dariPengadilan Hubungan Industrial.Menyatakan bahwa hubungan kerja antara Para Penggugat dan Tergugatputus sejak dibacakan putusan dalam perkara ini.Menghukum Tergugat untuk segera membayar hakhak Para Penggugatsesuai dengan anjuran Disnaker Kota Makassar, dengan perincian sepertiberikut ini :1.

Menghukum Tergugat untuk membayar upah proses terhitung sejakdiajukannya permohonan Bipartit pada Disnaker Kota Makassar, dimulaibulan Mei tahun 2014, yang setiap bulan sebesar Rp. 1.000.000, (satu jutarupiah) sampai dibacakannya putusan dalam perkara ini.8. Menyatakan bahwa sita jaminan atas sebuah kantor milik Tergugat yangterletak di JI. Yos Sudarso Komp.

Menghukum Tergugat untuk segera membayar hakhak Para Penggugatsesuai dengan anjuran Disnaker Kota Makassar, dengan perincian sepertiberikut ini :1.

pelanggaran tersebut, Penggugat telah menjatuhkansanksi skorsing berdasarkan surat Penggugat tertanggal 15 Juni 2010 yangberlaku sampai dengan pemberitahuan lebih lanjut;Bahwa perselisihan hubungan industrial antara Penggugat dan Tergugattelah melalui proses bipartit yang dilakukan oleh Penggugat dan Tergugat;Bahwa setelah tidak tercapainya kesepakatan dalam masa bipartit,perselisihan hubungan industrial antara Penggugat dan Tergugat telahdimediasikan di Dinas Tenaga Kerja Pemerintah Kota Cilegon (Disnaker

),Disnaker telah mengeluarkan Surat Anjuran No. 560/2583/Hubin tanggal 4Oktober 2010 dimana Disnaker menganjurkan agar Penggugat memproseskasus dengan Tergugat ke pihak kepolisian dan menunggu penetapan daripengadilan;Bahwa berdasarkan UndangUndang No.2 Tahun 2004 tentangPenyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, sebagaimana diubah (UndangUndang No. 2/2004), rekomendasi yang diterbitkan oleh mediator tidakmengikat Penggugat maupun Tergugat;Bahwa Penggugat telah menolak surat rekomendasi tersebut

danmenyatakan bahwa seharusnya Disnaker dapat memberikan rekomendasimengenai status Tergugat tanpa harus melalui proses pihak kepolisian danpengadilan, serta surat anjuran yang dikeluarkan oleh Disnaker digabungkandengan perkara Penggugat yang lain yang tidak berkaitan dengan Tergugat;Bahwa berdasarkan Pasal 61(2) (8) Perjanjian Kerja Bersama Penggugatdikatakan bahwa:Dalam hal mendesak yang mengakibatkan tidak memungkinkanhubungan kerja dilanjutkan, maka Perusahaan Penggugat dapatmenempuh upaya

permasalahan Surat Skorsing yang dikeluarkan olehPenggugat;Bahwa hingga gugatan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) ini didaftarkanke Pengadilan Hubungan Industrial oleh Penggugat belum pernah dilakukanbipartite dan dimediasikan oleh Dinas Tenaga Kerja Kota Cilegon;Bahwa gugatan yang diajukan Penggugat tidak sempurna, tidak jelas dankabur, karena tidak menjelaskan secara jelas dan rinci yang menjadi dasar daripada materi/posita gugatan Penggugat ini diajukan apakah gugatan ini diajukanberkaitan dengan Anjuran Disnaker