Nomor 98 B/Pdt.SusArbt/2020dan Termohon dalam tenggang waktu sebagaimana ditetapkan dalam UUNomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif PenyelesaianSengketa;:Bahwa terhadap Putusan Badan Arbitrase Nasional Nomor 41072/VII/ARBBANI/2018, tanggal 4 Februari 2019 tersebut, Pemohon telahmengajukan gugatan pembatalan di depan persidangan PengadilanNegeri Jakarta Selatan dan mohon agar memberikan putusan sebagaiberikut:1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;2.

Menghukum Para Termohon untuk membayar seluruh biayabiaya yangtimbul dalam perkara ini;Atau,Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadiladilnya(ex aequo et bono).Bahwa terhadap gugatan pembatalan tersebut di atas, Termohon IImengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut: Bahwa pembatalan harus dinyatakan tidak dapat diterima karena tidakmemenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 72 ayat (3)UndangUndang Arbitrase;Bahwa, terhadap gugatan pembatalan tersebut Pengadilan

Oleh karenaitu maka sesuai dengan ketentuan Pasal 23 butir a UndangUndang Nomor Tahun1974 tentang Perkawinan, sangatlah beralasan hukum apabila Para Penggugatmengajukan gugatan pembatalan perkawinan atas perkara tersebut;Sehingga dengan demikian sangatlah beralasan hukum apabila Para Pemohonmohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia untuk menyatakan batal perkawinanTjie, Sandi Wahyudi dengan Christy Andrea Chandra (dhi Tergugat I), sebagaimanayang telah tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 271

langsungterhadap perkawinan yang tidak sah antara Almarhum Tjie Sandi Wahyudi denganCristy Andrea Chandrat (dhi Termohon Kasasi I/semula Terbanding I/Tergugat I),sebagaimana yang telah tercatat dalam kutipan Akta Perkawinan Catatan SipilNomor 271/ PPA/1997., tertanggal 19 Juni 1997 berdasarkan akta nikah dariGereja Bethel Indonesia;Oleh karena itu maka secara yuridis cukup beralasan hukum dan berkualitas sertacukup berkapasitas sebagai pihak (legitima persona standi in judicio) untukmengajukan gugatan

pembatalan perkawinan yang tidak sah antara Almarhum TjieSandi Wahyudi dengan Cristy Andrea Chandrat (dhi Termohon Kasasi I/semulaTerbanding I/Tergugat I), sebagaimana yang telah tercatat dalam kutipan AktaPerkawinan Catatan Sipil Nomor 271/PPA/1997., tertanggal 19 Juni 1997berdasarkan akta nikah dari Gereja Bethel Indonesia;Sehingga dengan demikian atas fakta hukum tersebut sangatlah beralasan hukumapabila Judex Juris menolak pertimbangan hukum Judex Facti dalam paragraf ke 2halaman ke 5 yang telah

mengambil alih pertimbangan hukum hakim tingkatpertama, satu dan lain hal karena pertimbangan Judex Facti tersebut secara yuridistelah salah dan keliru dalam menerapkan Pasal 23 huruf a UndangUndang Nomor1 Tahun 1973 tentang Perkawinan;Bahwa berdasarkan Pasal 23 huruf a UndangUndang Nomor Tahun 1973 tentangPerkawinan, Pemohon Kasasi mempunyai kapasitas dan berkualitas untukmengajukan gugatan pembatalan perkawinan yang tidak sah antara Almarhum TjieSandi Wahyudi dengan Cristy Andrea Chandrat (dhi

Suami Tergugat I, maka tidak berwenang untukmengajukan gugatan pembatalan perkawinan, dengan demikian pertimbangan JudexFacti yang menyatakan gugatan tidak dapat diterima sudah tepat dan benar;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata Putusan JudexFacti/Pengadilan Tinggi Jakarta dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukumdan/atau undangundang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon KasasiTJIE TJAUW TJUEN tersebut harus ditolak;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan

pembatalan perkawinanini seolaholah tidak tau sama sekati tentang perbuatan yang dilakukanoleh Tergugat I;9 Bahwa terlepas dari pada itu semua yang pasti saat ini laporan TergugatII tentang Penelantaran orang yang di bawah tanggungan dalam lingkupRumah tangga yang dilakukan Tergugat I telah mulai di sidangkan diPengadilan Negeri Medan.

Tahun 2008 juga tidak berhasil;Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalahPenggugat mengajukan gugatan Pembatalan Nikah Tergugat I dengan Tergugat II yangdilaksanakan tanggal 14 Pebruari 2014 di Kecamatan Medan Area, Kota Medan denganalasan Tergugat I telah memalsukan identitasnya dengan mengaku masih jejaka danhalaman 11 dari 16 halaman Putusan Nomor 1330/Pdt.G/2015/PA.Mdnperkawinan Tergugat I dan Tergugat II tanpa izin Pengadilan dan tanpa sepengetahuanPenggugat selaku

Pembatalan Nikahyang diajukan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 9 UndangUndang No.1halaman 13 dari 16 halaman Putusan Nomor 1330/Pdt.G/2015/PA.MdnTahun 1974 yang menyatakan: Seorang yang masih terikat tali perkawinan denganorang lain tidak dapat kawin lagi, kecuali dalam hal yang tersebut pada Pasal 3 ayat (2)dan Pasal (4) undangundang ini;Menimbang, bahwa demikian juga dengan perkawinan Tergugat I denganTergugat II terbukti dilangsungkan tanpa izin Pengadilan Agama sebagaimanaketentuan Pasal

3 ayat (2) dan Pasal (4) UndangUndang No.1 Tahun 1974 dengandemikian telah memenuhi ketentuan Pasal 71 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, yangmenyatakan: Seorang suami melakukan poligami tanpa izin Pengadilan Agama, makagugatan Penggugat cukup beralasan dan berdasarkan hukum, karenanya harusdikabulkan;Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Pembatalan Nikah yang diajukanPenggugat didasarkan atas alasan bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat I, olehkarena itu keberatan Penggugat selaku istri terhadap

pernikahan Tergugat I denganTergugat II sangat beralasan, dan sesuai dengan Pasal 3 ayat (2) dan Pasal (4) undangundang nomor tahun 1974 Jo. pasal 7 ayat (2) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentangKompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;Menimbang, bahwa oleh gugatan Pembatalan Nikah telah dikabulkan makaAkta Nikah Nomor XXX tanggal 14 Pebruari 2014 yang dikeluarkan oleh KantorUrusan Agama Kecamatan Medan Area, Kota Medan tidak mempunyai kekuatanhukum;Menimbang, bahwa

Pembatalan ObjekSengketa Tersebut ke Pengadilan Tata Usaha Negara Bandungsebagaimana ketentuan dalam UndangUndang Nomor 9 Tahun 2004Pasal 53 angka 1 yaitu:Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikanoleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatantertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agarKeputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batalatau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/ataudirehabilitasi

Bahwa gugatan Penggugat telah lewat waktu (kadaluarsa) lewat 90 harisebagaimana yang telah ditentukan dalam Pasal 55 terbukti bahwa pada26 November 2013 telah mengajukan Gugatan Pembatalan Nikah kePengadilan Agama Cibinong yang teregister dalam Nomor perkara2400/Pdt.G/2013/PA.CBN tertanggal 27 November 2013 sebagaimanadisebutkan pada lembar pertama Kutipan Putusan Nomor 2400/Pdt.G/Halaman 8 dari 15 halaman.

Bahwa gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas adalah karenaPenggugat telah mengajukan gugatan Pembatalan Akta Nikahseharusnya Penggugat mengajukan gugatan perceraian karena talak danatau gugatan perceraian dengan alasan karena adanya perbuatan hukumperkawinan antara Penggugat dan Tergugat Il Intervensi yangdilangsungkan di Hotel Jayakarta, Jalan Dago Bandung Jawa Barat padatanggal 20 Februari 2011 yang dihadiri para undangan dan penghulu dansetelah perkawinan dilaksanakan antara Penggugat dan Tergugat

Int7), adanya foto perkawinan (Bukti T.II.Int6),adanya gugatan pembatalan nikah dan salinan putusannya (Bukti T.II.

Yakraman Yagus, SH.)maupun Termohon Kasasi melakukan Gugatan Pembatalan Akta NikahNomor 137/66/II/2011, tanggal 20 Februari 2011 yang dikeluarkan oleh KUAJasinga Bogor di Pengadilan Agama Cibinong tanggal 26 November 2013dengan Register Nomor 2400/Pdt.G/2013/PA.CBN namun Gugatan tersebutmenyatakan Pengadilan Agama Cibinong tidak berwenang mengadiliperkara tersebut sehingga dengan adanya Gugatan Pembatalan Akta Nikahtersebut maka Pihak Penggugat selaku Termohon Kasasi saat itu telahmengakui serta

Putusan Nomor 185/Pdt.G/2019/PA.SmgPengadilan Agama tersebut;Telah mempelajari suratsurat yang berkaitan dengan perkara ini;Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di muka persidangan;DUDUK PERKARABahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 14 Januari 2019telah mengajukan gugatan Pembatalan Akta Hibah yang telah didaftar diKepaniteraan Pengadilan Agama Semarang dengan Nomor185/Pdt.G/2019/PA.Smg, tanggal 15 Januari 2019, dengan dalildalil sebagaiberikut :1.

Bahwa alasan PENGGUGAT mengajukan gugatan pembatalan AktaHal. 2 dari 8 Hal. Putusan Nomor 185/Pdt.G/2019/PA.SmgHibah ini adalah, karena TERGUGAT setelah menerima hibah dariPENGGUGAT, sikap TERGUGAT justru berubah menjadi arogan.TERGUGAT tidak lagi menghormati PENGGUGAT sebagai ibunya, bahkanTERGUGAT pada tahun 2016 sebelum bulan puasa kabur dari rumah tanpapamit dan tidak diketahui keberadaannya.

Bahwa karena PENGGUGAT kesulitan untuk mendapatkankembali OBJEK SENGKETA secara kekeluargaan, maka Penggugatakhirnya mengajukan gugatan pembatalan Akta Hibah ini;Berdasarkan halhal tersebut di atas, maka PENGGUGAT mohon kepada yangTerhormat Ketua Pengadilan Agama Semarang berkenan memutus danmenetapkan sebagai hukum sebagai berikut:1. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;2.

SALINAN PUTUSANNomor : 1862/Pdt.G/2009/PA.Jr.BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIMDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPENGADILAN AGAMA JEMBER :Telah memeriksa dan mengadili pada tingkat pertama gugatan pembatalan perkawinan(fasid nikah), dan telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagaimanatersebut dibawah ini; Dalam perkara yang diajukan oleh :Penggugat;Melawan :1 Tergugat I;2 Tergugat IP;Untuk selanjutnya Tergugat I dan Tergugat II, secara bersamasama disebutPara Tergugat;Pengadilan Agama

tersebut;Telah membaca suratsurat dalam berkas perkara ini;Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksinya dipersidangan;TENTANG DUDUK PERKARANYA :Menimbang, bahwa Penggugat dengan suratnya tertanggal 11 Mei 2009 telahmengajukan gugatan pembatalan perkawinan (Fasid Nikah) yang didaftarkan sebagaiperkara di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jember tanggal 11 Mei 2009 dibawahregister Nomor: 1862/Pdt.G/2009/ PA.Jr, kemudian dilengkapi dengan keteranganketerangannya di depan siding, pada pokoknya Penggugat

diatas ;Menimbang, bahwa majelis telah memberikan saran dan nasehatnasehat kepadaPenggugat akan tetapi tidak berhasil dan Penggugat tetap berteguh pada gugatannya;Mernimbang, bahwa Tergugat tidak hadir dalam persidangan, walaupunkepadanya telah dipanggil patut, sehingga pemeriksaan tetap dilanjutkan tanpa hadirnyaTergugat dan berdasarkan Pasal 125 HIR Pengadilan dapat membnerikan putusan secaraverstek;Menimbang, bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam perkara guatan iniadalah Penggugat mengajukan gugatan

Pembatalan Perkawinan (FasidNikah) denganalasan bahwa perkawinan Para Tergugat dilakukan pada saat Tergugat I masih dalamikatan perkawinan dengan seorang wanita ; hal tersebut dapat terjadi karena Tergugat Itelah memalsukan identitas dirinya dengan mengaku dihadapan pejabat/Pencatat Nikahbahwa Tergugat I berstatus masih jejaka, serta mengaku penduduk desa Petung Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember, sehingga Pencatatan perkawinan ParaPenggugat dilaksanakan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bangsalsari

,dan untukitu telah mengadakan persetujuan sebagai berikut:Bahwa pihak pertama adalah merupakan Penggugat dalam perkara Nomor4681/Pdt.G/2019/PA.Cbn tentang gugatan Pembatalan Hibah di PengadilanAgama Cibinong sekaligus merupakan kakak kandung dari pihak kedua;Bahwa pihak kedua adalah merupakan Tergugat dalam perkara Nomor4681/Pdt.G/2019/PA.Cbn tentang gugatan Pembatalan Hibah di PengadilanAgama Cibinong sekaligus merupakan adik kandung dari pihak pertama;Bahwa dengan didasari itikad baik, pihak pertama

Pihak yang ditarik sebagai Tergugat tidak lengkap (Plurium litisconsortium) Bahwa gugatan Penggugat didalam pembatalan nikah yangdimohonkan Penggugat sudah lengkap pihakpihaknya yang harusditarik sebagai Tergugat di dalam gugatan Penggugat sesuai denganPasal 23 Undangundang RI No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinandan Pasal 73 Kompilasi Hukum Islam (KHI); Bahwa didalam gugatan pembatalan nikah tidak perlu ditarikNurhayati Saragih istri Tergugat 1!)

binti Abdul Rahman sebagaiTergugat walaupun Nurhayati Saragih binti Abdul Rahman yangkeberatan atas perkawinan Tergugat dengan Tergugat II, akan tetapiPenggugatlah yang berwenang mengajukan pembatalan nikah karenasebagai pejabat atau kepala KUA yang berkepentingan hukum untukitu; Bahwa disamping itu perkara pembatalan nikah adalah perkarayang menyangkut legalitas hukum dan bukan perkara waris sehinggatidak perlu istri pertama Tergugat diatrik sebagai pihak;Bahwa dengan demikian sudah sepatutnya gugatan

pembatalan nikahyang diajukan oleh Penggugat untuk dikabulkan dan menolak eksepsiTergugat Il;2.

Guagtan Penggugat kabur (Exceptio obsclur libel) Bahwa Penggugat mempunyai kepentingan hukum (Legalstanding) untuk mengajukan permohonan pembatalan nikah Tergugat dan Tergugat II, dikarenakan Penggugat adalah Pejabat yangHalaman 8 dari 23 halamanPutusan Nomor XXXX/Pdt.G/2018/PA.Mdnmenjabat Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan MedanKota; Bahwa Penggugat mengajukan gugatan pembatalan nikahterhadap pernikahan Tergugat dengan Tergugat II telah sesuaidengan UndangUndang Perkawinan Nomor 1 Tahun

Fotokopi Surat Surat Gugatan Pembatalan Nikah yang dibuat danditandatangani Kuasa Penggugat tanggal 5 September 2018 yangditujukan kepada Ketua Pengadilan Agama Medan, telah dinazageling dandicap pos, aslinya telah diperlihatkan di persidangan, setelah dicocokkandengan aslinya ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya ditandatanganioleh Ketua Majelis dan diberi kode T.II.2 ;Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yangpada pokoknya tetap dengan gugatan dan mohon untuk diputus denganmengabulkan

No. 203 K/Pdt.Sus/2010memiliki alur bergelombang (6) padapermukaannya yang berfungsi sebagaipenguat daun pintu lipat (1) dan daun pintulipat (2) tersebut;Bahwa gugatan para Penggugat ini didasarkan pada ketentuan Pasal 91 ayat(1) huruf a dan Pasal 91 ayat (2) UndangUndang No. 14 Tahun 2001 tentangPaten (selanjutnya disebut "UndangUndang Paten") yang menyebutkan :Pasal 91(1) Gugatan pembatalan Paten dapat dilakukan apabila :Paten tersebut menurut ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2,Pasal

6, atau Pasal 7 seharusnya tidak diberikan;(2) Gugatan pembatalan karena alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)huruf a diajukan oleh Pihak ketiga kepada Pemegang Paten melaluiPengadilan Niaga.Alasanalasan hukum dari gugatan pembatalan paten ini adalah sebagai berikut:PENGGUGAT ADALAH PIHAK KETIGA.1.

ID : 0010724 D;Judul Desain : Kanal Pintu Besi LipatTanggal Penerimaan Permohonan Desain Industri : 02 Januari 2007;Klaim yang dilindungi : Bentuk dan konfigurasi sebagaimana tampakdalam uraian desain industry gambar 15 ;Bahwa atas keenam sertifikat Desain Industri tersebut di atas, kemudianPara Penggugat mengajukan gugatan pembatalan Desain Industri milikTergugat dengan No.

Registrasi No. 05/Desain Industri/2008/PN.Niaga.Jkt.Pst dan No. 21/Desain Industri/2008/PN.Niaga.Jkt.Pst;Bahwa Gugatan pembatalan Desain Industri atas keenam sertifikat DesainIndustri a quo atas nama Tergugat telah memperoleh putusan yang telahberkekuatan hukum tetap yang pada pokoknya membatalkan keenamsertifikat desain industry a quo atas nama Tergugat, yaitu :1. Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat No. 05/Desain Industri/2008/PN.Niaga Jkt. Pst.2.

peralatan daun pintu lipat di Pengadilan Niaga pada PengadilanNegeri Jakarta Pusat yang terdaftar di bawah No .45/PATEN/2009/PN.NIAGA .JKT.PST ;Bahwa para Penggugat mengajukan gugatan pembatalan pendaftaran patendalam perkara ini di bawah No.45/PATEN/2009/PN.NIAGA.JKT.PST.tersebut adalah untuk mengaburkan tindak pidana yang diduga telahdilakukan oleh para Penggugat yang dilaporkan oleh Tergugat berdasarkanLaporan Polisi No.Pol : LP/2654/B/VII/2009/Res.

Rasuna Said Kav. 67,Jakarta;Para Termohon Kasasi dahulu Penggugat dan Tergugat II;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan;Menimbang, bahwa dari suratsurat tersebut ternyata bahwa sekarang PemohonKasasi dahulu sebagai Tergugat I telah mengajukan gugatan terhadap Para TermohonKasasi dahulu sebagai Penggugat dan Tergugat II di depan persidangan PengadilanNiaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pada pokoknya sebagai berikut:Obyek gugatan pembatalan merek ini adalah merek Zirconio

atas namaTergugat I yang terdaftar pada Tergugat II dengan Nomor Pendaftaran IDM000382562pada kelas 19, tanggal pendaftaran 29 Januari 2013, yang merupakan perpanjangan dariNomor Pendaftaran 535294 yang terdaftar pada tanggal 10 April 2003;Gugatan pembatalan ini diajukan karena merek milik Tergugat I tersebutmelanggar ketentuan hukum karena diajukan dengan tidak beritikad baik dimana merektersebut tidak memiliki daya pembeda dan mempunyai persamaan pada pokoknya ataukeseluruhannya dengan merek terkenal

pembatalan merekZirconio milik Tergugat I oleh Penggugat ke Pengadilan Niaga Pada PengadilanNegeri Jakarta Pusat baru dilakukan pada tanggal 13 Desember 2013 di PengadilanNiaga Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, itu berarti Gugatan Penggugat tersebutdi atas sudah kadaluarsa karena sudah melebihi tenggang waktu lebih dari 5 tahunsejak tanggal pendaftaran, dengan demikian pengajuan gugatan pembatalan terhadapmerek Zirconio + Lukisan Daftar Nomor IDM000382562 atas nama Tergugat I sudahbertentangan

pembatalan merek dan gugatan perbuatanmelawan hukum serta gugatan ganti rugi dan putusan provisi yang terkait denganketentuan hukum dibidang merek, karena gugatan tentang Perbuatan melawanHukum berujung pada ganti kerugian diatur dalam aturan tersendiri yang berbedadengan aturan yang mengatur tentang gugatan pembatalan merek demikian pulaaturan tentang putusan provisi sehingga secara hukum gugatangugatan sedemikiantidak dapat digabungkan secara bersamasama untuk diperiksa dan diputuskansebagaimana

dilakukan Penggugat tersebut di atas;Tergugat IT:Gugatan Penggugat kadaluarsa:1 Bahwa apabila dicermati ketentuan Pasal 69 ayat 1 UndangUndang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, dimana secarategas pasal tersebut memberikan persyaratan dasar untuk dapatmengajukan gugatan pembatalan terhadap merekmerek yangtelah terdaftar di dalam Daftar Umum Merek.

ParePenggugat mengajukan gugatan pembatalan perkawinan adalah selaindengan alasan Tergugat II dipaksa karena dijodohkan dan telah diketahuioleh Para Penggugat sebelum pernikahan, keluarga tidak menyetujul,juga menjadikan alasan bahwa Tergugat II tidak melayani kebutuhansuami.

Paresetelah itu masih tetap hidup sebagai suami isteri, dan tidak dapatmenggunakan haknya untuk mengajukan permohonan pembatalan,maka haknya gugur.Bahwa berdasarkan uraian diatas jelas bahwa alasan Penggugat danPenggugat II mengajukan gugatan pembatalan perkawinan adalah alasan yangkeliru dan tidak sesuai fakta.

Bahwa menanggapi dalil gugatan Para Penggugat pada poin 4dan 5, adalah dalil yang tidak masuk akal apalagi untuk menjadi alasanmengajukan gugatan pembatalan perkawinan. Apapun alasannya kalaumemang keluarga Penggugat tidak setuju sebelum pernikahan, kenapaPenggugat dan keluarganya berani mengambil resiko denganmembiarkan melanjutkan proses sampai pada jenjang pernikahan?.

Menolak gugatan pembatalan perkawinan secara keseluruhan;2. Menetapkan bahwa Perkawinan antara Penggugat II (PENGGUGAT 2)dengan Tergugat II (Tergugat II) yang tercatat pada Buku Kutipan AktaNikah No : 233/06/VIII/2019 tertanggal 05 Agustus 2019 yang diterbitkanoleh KUA Kec. XxxXxXXXX XXXXX XXXX XXXXXXXX adalah SAH;3.

Pembatalan Perkawinan tersebut.Hal. 23 dari 57 Hal.

HARIE KARYA MANDIRI, akan tetapi sampai dengandiajukannya gugatan pembatalan ini Tergugat' tidak pernahmenunjukkan/memperlihatkan dokumendokumen sebagaipengembang/developer berpengalaman seperti, Surat Kuasa, AktaPendirian PT. HARIE KARYA MANDIRI dan dokomen sebagai anggotaserta pengurus Asosiasi Perumahan Seluruh Indonesia, atau surat lain yangmenerangkan Tergugat adalah bertindak untuk dan atas nama PT.

Mig10.1112.selanjutnya sampai dengan gugatan pembatalan ini diajukan Tergugattidak dapat dihubungi.

Memutuskan, menyatakan Surat Perjanjian Jual Beli Tanah tanggal 3Desember 2012, dibatalakan karena gugatan pembatalan dengan segalaakibat hukumnya;3. Memutuskan, menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebin dahulu,meskipun ada upaya hukum Verzet, banding atau kasasi.4. Membebankan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sesuai denganperaturan perundangundangn;5.

HARIE KARYA MANDIRI, akantetapi sampai dengan diajukannya gugatan pembatalan ini Tergugat tidakpernah menunjukkan/memperlihatkan dokumendokumen sebagaipengembang/developer berpengalaman seperti, Surat Kuasa, AktaPendirian PT.

HARIE KARYA MANDIRI,akan tetapi sampai dengan diajukannya gugatan pembatalan ini Tergugattidak pernah menunjukkan/memperlihatkan dokumendokumen sebagaipengembang/developer berpengalaman seperti, Surat Kuasa, Akta PendirianPT. HARIE KARYA MANDIRI dan dokomen sebagai anggota serta pengurusAsosiasi Perumahan Seluruh Indonesia, atau surat lain yang menerangkanTergugat adalah bertindak untuk dan atas nama PT.

Oleh karena itu, kamimohon kepada Majelis Hakim yangTerhormat untuk menyatakanbahwa gugatan Para Penggugattidak dapat diterima; Il.UNTUK MENGADILI GUGATAN PEMBATALAN PUTUSAN ARBITRASEINTERNASIONALPENGADILAN INDONESIA SECARA ABSOLUT TIDAK BERWENANG Kami mohon Majelis Hakim Yang Terhormat untuk menyatakan bahwa PengadilanNegeri Jakarta Pusat secara absolut tidak berwenang untuk mengadili gugatanpembatalan Putusan Arbitrase Internasional berdasarkan peraturan 2007 SingaporeInternational Arbitration

pembatalan Putusan ArbitraseInternasional yang diajukan oleh Penggugat";Hal. 10 dari 26 hal Put.

Para Penggugat menyebut gugatan a quo sebagai gugatan pembatalan PutusanArbitrase Internasional. Hal ini kami kutip antara lain sebagai berikut:e Judul gugatan Para Penggugat:"Gugatan Pembatalan Putusan Arbitrase Internasional tertanggal 1 September2010 Nomor 028/2009 ...";e Halaman 2 posita gugatan:"Para Penggugat dengan ini hendak mengajukan Gugatan Pembatalan PutusanArbitrase Internasional tertanggal 1 September 2010 Nomor 028/2009.. ."

Lebih jauh, Para Tergugat pada penjelasan bagian II Eksepsi Kompetensi Absolut diatas telah membuktikan bahwa dalam hukum Indonesia tidak ada dasar untukmengajukan gugatan pembatalan putusan arbitrase internasional;5. Berdasarkan dasar hukum dan uraian di atas, terbukti bahwa gugatan ParaPenggugat adalah kabur (obscuur libel) karena tidak jelas dasar hukumnya;Gugatan Para Penggugat adalah obscuur libel karena objek/pokok permasalahanGugatan Para Penggugat tidak jelas;Hal. 15 dari 26 hal.

Putusan Nomor 288 B/Pdt.SusArbt/2014Para Penggugat dalam halaman 2 gugatan mendalilkan bahwa objek/pokokpermasalahan gugatan a quo adalah pembatalan Putusan Arbitrase Internasional.Hal ini kami kutip sebagai berikut:"Para Penggugat dengan ini hendak mengajukan Gugatan Pembatalan PutusanArbitrase Internasional tertanggal 1 September 2010 Nomor 028/2009 ..."

Bahwa perlu menjadi perhatian Majelis Hakim, merek fa nora, milikPenggugat sebagaimana dimaksud dalam poin 2 di atas, saat inisedang diajukan pembatalannya olehTergugat berdasarkan gugatanpembatalan merek yang didaftarkan pada Pengadilan Niaga padaPengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan Nomor: 66/Pdt.SusMerek/2018/PN.Niaga.Jkt.Pst pada tanggal 19 Desember 2018(Gugatan Pembatalan Merek Perkara Nomor 66);3.

Pembatalan Merek PerkaraNomor 66);Bahwa Gugatan Pembatalan Merek Perkara Nomor 66 tersebutdiajukan Tergugat, warga negara Taiwan (Republik Tiongkok), selakupemilik merek terkenal HOT STAR, Las. dan variasinya denganHal. 30 dari 76 Hal.

Gugatan Pembatalan Merek Perkara Nomor 66 atas merek OwSeta milik Penggugat yang sedang diajukan oleh Tergugat yangpada saat pengajuan Jawaban pada perkara a quo, perkara tersebutHal. 31 dari 76 Hal. Nomor 46/Pdt. SusMerek/2018/PN Niaga Jkt. Pst.masih berlangsung pemeriksaannya di Pengadilan, sebagaimanatelah diuraikan pada bagian A di atas; danb.

BuktiP3 Kemasan Ayam Goreng Merek HOT STARMenimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan saksi yang padaperkara ini;Menimbang, bahwa dipersidangan Tergugat mengajukan bukti suratyang bermeterai cukup dan diberi tanda T1 sampai dengan T64, yaitu : TT1 Tanda Terima Pendaftaran Gugatan Pembatalan Merek Nomor 66/Pdt.SusMerek/2018/PN.Niaga.Jkt.Pst. tertanggal 19 Desember 2018Surat Gugatan Pembatalan Merek som milik Penggugat tertanggal 19Desember 2018 (GugatanPembatalanMerek 19 Desember 2018)TT3 Perubahan

Pembatalan Merek Nomor 66/Pdt.SusMerek/2018/PN.Niaga.Jkt.Pst. tertanggal 19 Desember 2018; Tr2 Surat Gugatan Pembatalan Merek milik Penggugat tertanggal 19Desember 2018 (Gugatan Pembatalan Merek 19 Desember 2018); TT3 Perubahan Gugatan Pembatalan Merek 19 Desember 2018, tertanggal 24Januari 2019; TT4 IDM000328069 pada situs resmiDirektorat Jenderal Kekayaan Intelektual:; https://pdkiindonesia.dgip.go.id/index.php/merek/ZGV4cXdOYjJRYZYrTnZ1IWWJjWVh1Zz09?

pembatalan ini, sebagai berikut:Tentang Dasar Hukum Gugatan1.

Bahwa Gugatan a quo diajukan berdasarkan Pasal 76 ayat (1) dan (3) UUMerek dan Indikasi Geografis:Pasal 76 ayat (1)Gugatan pembatalan Merek terdaftar dapat diajukan oleh pihak yangberkepentingan berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalamPasal 20 dan/atau Pasal 21.Pasal 76 ayat (3)Gugatan pembatalan diajukan kepada Pengadilan Niaga terhadap pemilikMerek terdaftar.2.

Bahwa menurut Pasal 76 ayat (1) UU Merek dan Indikasi Geografis, yangberbunyi: Gugatan pembatalan Merek terdaftar dapat diajukan oleh pihakyang berkepentingan berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalamPasal 20 dan/atau Pasal 21.

Gugatan Pembatalan Merek yang Diajukan Penggugat TelahDaluarsa (Lewat Waktu)16.17.Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dailildalilPenggugat dalam Gugatan perkara a quo di mana Penggugat telahmengajukan Gugatan Pembatalan Pendaftaran Merek Dagangdisebabkan berdasarkan ketentuan Pasal 77 ayat (2) UndangUndang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek danIndikasiGeografis (UU Merek) yang pada pokoknya menyatakan bahwatidak ada batas waktu untuk mengajukan Gugatan PembatalanPendaftaran Merek yang diajukan

Uraian:Bukti P3 dan P4 membuktikan bahwa Tergugat adalah pemilik merekmerekterdaftar * W yang merupakan objek gugatan pembatalan a quo. Sr aDeeP5 NxPendaftaran Merek .

Oleh karena itu, sudahsewajarnya apabila Penggugat mencari perlindungan hukum dan kepastian hukumdengan mengajukan gugatan pembatalan pendaftaran merek atas merekMAXIFEEL di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;11 Selanjutnya, yang menjadi dasar dan alasan hukum Penggugat dalammengajukan gugatan pembatalan pendaftaran merek "MAXIFEEL atas namaTergugat I (Sertifikat Merek MAXIFEEL Nomor IDM000139401) (vide BuktiP9), adalah ketentuan Pasal 68 ayat (1) UndangUndang Nomor 15/2001 yangmenyatakan

bahwa suatu gugatan pembatalan pendaftaran merek dapat diajukanoleh pihak yang berkepentingan berdasarkan alasan sebagaimana dimaksuddalam ketentuan Pasal 4, Pasal 5 huruf a, dan Pasal 6 ayat (1) huruf a UndangUndang Nomor 15/2001, masingmasing sebagai berikut:Pasal 4 UndangUndang Nomor 15/2001:Merek tidak dapat didaftar atas dasar Permohonan yang diajukan oleh Pemohonyang beriktikad tidak baik;Pasal 5 UndangUndang Nomor 15/2001:Merek tidak dapat didaftar apabila Merek tersebut mengandung salah

Oleh karena itu sudah sepatutnya Tergugat II tidak dijadikanpihak dalam gugatan pembatalan merek a quo;Gugatan Penggugat kabur (obscuur libel):Bahwa gugatan Penggugat kabur karena mencampurkan gugatan pelanggaranhak merek dengan gugatan pembatalan merek. Penggugat dalam provisi angka 1meminta Pengadilan untuk memerintahkan Tergugat I dan Tergugat I untukmenghentikan semua perbuatan yang berkaitan dengan merek MAXIFEELsampai ada putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

Raya KayuTinggi RT. 003 RWW. 003 No. 70 Kelurahan Cakung Timur KecamatanCakung Kota Jakarta Timur, Phone : (021) 4610235. selanjutnya disebutsebagai TURUT TERGUGAT;Pengadilan Agama tersebut diatas ;Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;Telah memperhatikan bukti lainnya ;TENTANG PERKARANYABahwa para Penggugat dengan surat Gugatan Pembatalan Wakaftertanggal 04 Desember 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan PengadilanAgama Jakarta Timur pada tanggal 04 Desember 2017 dalam register perkaradibawah

Bahwa, atas gugatan pembatalan wakaf yang Para Penggugat ajukan inikarenanya Para Penggugat bersedia membayar segala biaya perkarayang timbul dalam perkara ini menurut ketentuan yang berlaku.Berdasarkan uraian di atas telah cukup alasan bagi Para Penggugat baikmenurut Hukum Islam maupun menurut perundangundangan yang berlakuuntuk mengajukan GUGATAN PEMBATALAN WAKAF terhadap Tergugat, danoleh karenanya Penggugat mohon dengan hormat kepada Bapak KetuaPengadilan Agama Jakarta Timur untuk menetapkan

Bahwa didalam Pasal 68 ayat (1) UU Merek Nomor 15 Tahun 2001menyatakan sebagai berikut Gugatan Pembatalan Pendaftaran Merek dapatdiajukan oleh Pihak yang berkepentingan berdasarkan alasan sebagaimanadimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5, atau Pasal 6;.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain kami mohon putusan yang seadiladilnya (ex aequo et bono);Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukaneksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:Penggugat tidak mempunyai kapasitas dan kepentingan hukum untukmengajukan gugatan (discualificatoire exceptie);1Bahwa Penggugat tidak mempunyai kepentingan hukum dalammengajukan gugatan a quo;Bahwa pada Pasal 68 ayat (1) Gugatan pembatalan pendaftaran Merekdapat diajukan oleh pihak yang berkepentingan

Pembatalan Merek MicroFiber, sedangkan Penggugat tidak mempunyai Pendaftaran MerekMicro Fiber, sehingga seharusnya untuk mengajukan gugatan a quoPenggugat harus terlebin dahulu mengajukan permohonan kepadaDirektorat Merek, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, hal iniHalaman 5 dari 12 hal.

Gugatan Penggugat daluarsa (melampaui jangka waktu yang ditetapkanUndangUndang Merek);1.Bahwa pada Pasal 69 ayat (1) Gugatan Pembatalan hanya dapatdiajukan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak Pendaftaran Merek;.

Gugatan Penggugat Kabur (Obscuur Libel);1Bahwa pada Pasal 68 ayat (1) Gugatan pembatalan pendaftaran Merekdapat diajukan oleh pihak yang berkepentingan berdasarkan alasansebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5, atau Pasal 6;.

terkenal di Indonesia dan di dunia, hal tersebutdibuktikan dengan telah terdaftarnya merekmerek MALING Penggugat hampirdi seluruh dunia ;Bahwa selain itu, merek Penggugat sudah sangat terkenal diantarakonsumen, sehingga pemakaian merek yang mempunyai persamaan padapokoknya sebagai ditentukan dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b UU No.15 Tahun2001 oleh pihak lain, dapat menimbulkan keraguan di antara konsumen tentangmutu dan asal barang ;Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 68 ayat (1) UU No. 15 Tahun 2001,Gugatan

pembatalan pendaftaran Merek dapat diajukan oleh pihak yangberkepentingan berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4,Pasal 5 atau Pasal 6 ;Bahwa sesuai dengan ketentuan sebagai diatur dalam Pasal 69 ayat (2)UU No. 15 Tahun 2001 tentang Merek, gugatan pembatalan dapat diajukantanpa batas waktu apabila Merek yang bersangkutan bertentangan denganmoralitas agama, kesusilaan atau ketertiban umum.

Pasal 80 UU No. 15 Tahun2001 tentang Merek, pihakpihak berkeberatan dan memiliki relevansihukum dapat mengajukan gugatan pembatalan atas merekmerek yangtelah terdaftar di dalam Daftar Umum Merek melalui Pengadilan NegeriNiaga setelah terlebih dahulu secara formal memenuhi persyaratanpersyaratan untuk mengajukan gugatan ;Akan tetapi walaupun undangundang di bidang merek memberikankesempatan tersebut secara terbuka kepada para pihak yangberkeberatan dengan terdaftarnya suatu merek di dalam Daftar UmumMerek

Ketentuan Pasal 69 ayat (1) UU No. 15 Tahun 2001 tentang Merektersebut bertujuan untuk memberikan kepastian hukum terhadapketentuan Pasal 3 UU No. 15 Tahun 2001 tentang Merek, karena apabilabatasan waktu untuk mengajukan gugatan pembatalan tidak diatur, makatidak dimungkinkan merekmerek yang sudah terdaftar dalam DaftarUmum Merek dapat digugat sewaktuwaktu khususnya terhadap pemilikmerek Nasional sehingga kondisi tersebut dapat menimbulkan situasiyang tidak kondusif di dalam membangun perekonomian

Gugatan Penggugat Kabur dan dalam sub ehalaman 26 mengemukakan: "Bahwa dari jawaban Tergugatpada poin 5 secara tersurat maupun tersirat telah diakuibahwa objek gugatan pembatalan merek oleh Penggugatsekarang adalah merek MALING daftar nomor488221, No. 531393, 531394, 531395, 531396, 531397,531398, 532601, IDM000042587 dan !IDM000042588".Bahwa dari pertimbangan ini jelas bahwa gugatan PenggugatHal. 13 dari 16 hal. Put.

Penetapan ahi waris yang dimaksud adalah penetapansecara declaratoir yang menetapkan posisi hukum bahwa para Tergugat adalahahli waris dari Mad Sayun Alias Mad Sukardi Bin Wangsa Sentana, dan haltersebut telah dibuktikan secara sempurna oleh Para Tergugat pada sidangPenetapan Ahli Waris yang diajukan oleh Para Tergugat sebagai Para Pemohondengan register perkara nomor 0362/Pdt.P/2019/PA.Clp;Bahwa gugatan Pembatalan Penetapan Ahli Waris adalah bukan kewenangandari Pengadilan Agama, tetapi merupakan

Terlebin Para Penggugat telahkeliru melakukan upaya hukum terhadap Penetapan Ahli Waris yang telahdiperoleh Para Tergugat dengan mengajukan gugatan Pembatalan Penetapanahli Waris tersebut karena ada upaya hukum lain yang dapat digunakan olehPara Penggugat yang dianjurkan dan tidak menyalahi secara aturan hukumyang berlaku;3. Eksepsi Gugatan Para Penggugat Obscuur Libel (tidak jelas dan kabur).3.1.

Bahwa dalil posita no. 14, adalah bertentangan dengan hukum acara,karena pembatalan putusan Pengadilan Agama Cilacap bukan merupakankewenangan Pengadilan Agama Cilacap, dan upaya hukum yang harusditempuh oleh Pihak yang dirugikan atas penetapan ahli waris bukandengan gugatan pembatalan seperti yang dilakukan oleh Para Penggugat,Halaman 11 dari 48 halamanPutusan Nomor 2276/Padt.G/2020/PA.Clpterlebin dengan formula Gugatan yang cacat hukum dan bertentangandengan hukum serta didasari oleh ceritacerita

Pembatalan penetapan ahli waris.a.

Bahwa dalam Gugatan para Penggugat sudah jelas di tulis padaPerihal Gugatan yaitu Gugatan Pembatalan Penetapan Ahli warisbukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum.Dengan demikian kami menyimpulkan bahwa mengenaikompetensi relative yang dimaksud oleh Para Tergugat, paraTergugat telah salah/keliru memahami maksud dan tujuan petitumpara Penggugat tersebut.Bahwa kami menolak eksepsi yang diajukan Termohon yangmenyatakan gugatan pembatalan penetapan ahli waris PemohonObscurl Libel:a. 3.1 dan 3.2 kami bantah