FAHMI DARMAWANSYAHBahwa FAHMI DARMAWANSYAH sejak bulan Juni 2017 menjadi wargabinaan (narapidana) di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Klas 1Sukamiskin Bandung yang menjalani hukuman penjara selama 2 (dua)tahun 8 (delapan) bulan berdasarkan putusan Pengadilan Tindak PidanaKorupsi pada Pengadilan Negari Jakarta Pusat dalam kasus tindak pidanakorupsi pemberian suap kepada pejabat Badan Keamanan Laut(BAKAMLA);7. ANDRI RAHMATBahwa FAHMI DARMAWANSYAH merupakan napi/warga binaan kasustipikor;8.

Yohan Yap alias Yohan berdasarkan Surat Perintah PenyidikanNomor:Sprin .Dik22/01/05/2014 tanggal 08 Mei 2014;Bahwa berdasarkan surat perintah penyidikan Nomor:Sprin.Dik22/01/05/2014tanggal 08 Mei 2014 menyebutkan pemberian suap dilakukan oleh FX YohanYap alias Yohan Dan KawanKawan dan dalam resume berkas perkara a.n.tersangka FX Yohan Yap alias Yohan dijabarkan oleh penyidik yaitu pemberiansuap dilakukan FX Yohan Yap alias Yohan bersamasama dengan KweeCahyadi Kumala alias Swie Teng yaitu Terdakwa

mungkin komisaris tidak terlibat;Bahwa Komisaris bisa bertanggung jawab kalau seakanakan diadirecting mindnya ada di situ, dianggap tahu dia apa yang dikerjakanHalaman 166 dari 350 halaman Putusan 81/Pid.sus/TPK/2018/PN Jkt Pstdireksi itu, padahal itu kan suatu hal yang melanggar hukum punya, suatuhal yang tercela;Bahwa benar Komisaris menerima laporan, dia secara internal secarabusiness judgement betul (menerima laporan);Bahwa kalau misalnya Komisaris Utamanya dia tidak tahu menahu soalitu (adanya pemberian

suap oleh direksi untuk memenangkan suatutender proyek), dia nggak bisa dimintai tanggung jawab;Bahwa (terkait suatu direksi telah dijadikan suatu tersangka/ terdakwadalam perbuatan pidana yang mewakili perusahaannya, dalam putusanitu. dibebankan kerugian dan uang penggantinya itu) kepadaperusahaannya lalu ada dakwaan terhadap korporasi, apakah bisa uangpenggantinya diputus lagi kepada korporasi yang menjadi tersangka/terdakwa), tidak bisa dua kali, iya (nebis in idem);Bahwa dalam Pasal 2 UndangUndang

Kalausudah diputus maka pemberian suap tidak berpengaruh lagiterhadap putusan, karena putusannya sudah dijatuhkan. Oleh379karena itu syarat untuk mempengaruhi putusan adalahpemberian tersebut harus dilakukan sebelum perkaradiputuskan.e Kedua , diketahui atau patut diduga oleh hakim bahwa sipemberi ada hubungan dan kepentingan terhadap perkarayang sedang ditangani dan hendak diputus oleh hakimtersebut.

setidaktidaknyapada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum PengadilanTindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, telah melakukanperbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatanyang berdiri sendirisendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, telahmenerima gratifikasi berupa uang sejumlah Rp2.750.000.000,00 (dua miliartujuh ratus lima puluh juta rupiah) atau setidaktidaknya sekitar jumlah tersebut,sebagai pegawai negeri atau penyelenggara Negara dianggap pemberian

suap,apabila berhubungan dengan jabatan dan yang berlawanan dengan kewajibanatau tugasnya, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan caracara sebagaiberikut:Hal. 1 dari 433 hal Putusan Nomor 14 PK/PID.SUS/2016Pada tanggal 11 Januari 2006 Terdakwa DHANA WIDYATMIKA telahmenerima uang dari saksi Herly Isdiharsono yang diterimanya melalui saksiLiana Apriani dan saksi Veemy Solichin dengan cara setoran tunai diRekening Bank Mandiri Cabang Jakarta Nindya Karya Jalan MT.

setidaktidaknyapada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum PengadilanTindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, telah melakukanperbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatanyang berdiri sendirisendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, telahmenerima gratifikasi berupa uang sejumlah Rp2.750.000.000,00 (dua miliartujuh ratus lima puluh juta rupiah) atau setidaktidaknya sekitar jumlah tersebut,sebagai pegawai negeri atau penyelenggara Negara dianggap pemberian

suap,apabila berhubungan dengan jabatan dan yang berlawanan dengan kewajibanatau tugasnya, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan caracara sebagaiberikut:Hal. 1 dari 433 hal Putusan Nomor 14 PK/PID.SUS/2016Pada tanggal 11 Januari 2006 Terdakwa DHANA WIDYATMIKA telahmenerima uang dari saksi Herly Isdiharsono yang diterimanya melalui saksiLiana Apriani dan saksi Veemy Solichin dengan cara setoran tunai diRekening Bank Mandiri Cabang Jakarta Nindya Karya Jalan MT.

Putusan Majelis Hakimyang telah menyatakan terbukti adanya peristiwa pidana terhadappemberian rumah di Jalan Kenanga Raya Nomor 87 Tanjungsari, MedanSelayang, Kota Medan adalah merupakan pemberian suap dari Saksi SalehAbdul Malik kepada Terdakwa Sutan Bhateogana tanpa disertai denganperampasan terhadap objek in casu adalah merupakan suatu penerapanhukum tidak sebagaimana mestinya, karena sifat putusan Hakimseharusnya menjadi dasar bagi Jaksa Penuntut Umum untuk melakukaneksekusi dalam perkara in

suatu tempat lain yang masih termasukdalam daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan NegeriPontianak berwenang memeriksa dan mengadili berdasarkan pasal 3 angka 9 KeputusanKetua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 022 / KMA / SK / II / 2011tanggal 7 Pebruari 2011, sebagai orang yang telah melakukan atau turut sertamelakukan beberapa perbuatan yang masingmasing harus dipandang sebagaiperbuatan tersendirisendiri yaitu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negaradianggap pemberian

suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yangberlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, dan dilakukan oleh terdakwa dengancara sebagai berikut :e Bahwa terdakwa diangkat sebagai Kepala Seksi Kepabeanan dan CukaiKPPBC Entikong Prop.

Logikanya ialah kalau perkara sudah diputus maka sudah tidak pentinglagi dan pemberian suap tidak berpengaruh lagi terhadap putusan, karena putusan sudahdijatuhkan. Syarat untuk mempengaruhi putusan yakni pemberian hadiah atau janji harusdilakukan sebelum perkara itu diputuskan. Kedua, diketahui atau patut diduga oleh hakimbahwa si pemberi ada hubungan dan kepentingan terhadap perkara yang sedang ditanganidan hendak diputus oleh hakim tersebut.

PKWT saksi hanya formalitas saja;Bahwa ketika bertemu dengan FITRADJAJA PURNAMA di Surabaya, saksitidak membahas tentang perijinan Meikarta;Bahwa NENENG HASANAH YASIN tidak pernah menagih kekurangan IMBkepada BILLY SINDORO;Bahwa Lippo Group bukan badan merupakan badan hukum atau entitashukum;Bahwa hubungan saksi dengan Meikarta adalah karena semua orang lippoharus mempromosikan Meikarta;Bahwa saksi tidak merasa menyesali perbuatan karena apa yang didakwakantidak sesuai;saksi pernah dihukum terkait pemberian

suap KPPUAtas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.54.

Logikanya ialah kalausudah diputus tidak penting dan pemberian suap tidakberpengaruh lagi terhadap putusan, karena putusan sudahdijatuhkan. Syarat untuk mempengaruhi putusan yakni pemberianhadiah atau janji harus dilakukan sebelum perkara itu diputuskan.2. Kedua, diketahui atau patut diduga oleh Hakim bahwa si pemberiada hubungan dan kepentingan terhadap perkara yang sedangditangani dan hendak diputus oleh Hakim tersebut.

Kalau misalnya dia menerima pemberian, suap namanyaatau memotong pembayaran, peras namanya. Jadi ada hubungan sebabakibat antara perbuatan memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatukorporasi dengan kerugian keuangan negara; Bahwa Rumusan deliknya penyalahgunaan kewenangan saranakarena jabatan, ataupun kedudukan kalau iuran PNBP tadi tidak adahubungannya dengan jabatannya, tidak hubungannya dengankewenangannya bagaimana dia bisa bertanggung jawab.

dengan FITRADJAJA PURNAMA di Surabaya, Terdakwatidak membahas tentang perijinan Meikarta; Bahwa NENENG HASANAH YASIN tidak pernah menagih kekurangan IMBkepada BILLY SINDORO; Bahwa Lippo Group bukan badan merupakan badan hukum atau entitas hukum; Bahwa hubungan Terdakwa dengan Meikarta adalah karena semua orang lippoharus mempromosikan Meikarta; Bahwa maksudnya adalah promosi; Bahwa Terdakwa tidak merasa menyesali perbuatan karena apa yangdidakwakan tidak sesuai; Terdakwa pernah dihukum terkait pemberian

suap KPPU Bahwa kepada Terdakwa diperlihatkan barang bukti dan atas barang buktitersebut Terdakwa membenarkan, yaitu : NO URAIAN BARANG BUKTI 1 (satu) lembar print out outlook email atas nama BILLY SINDOROis (Siloam Hospitals). 4 (empat) lembar asli Perjanjian Kerja Waktu Tertentu No.:166 085/PKWTLK/I/2015, Pihak Pertama PT Lippo Karawaci Tok.

Tindak pidana korupsimenerima gratifikasi dalam Pasal 12B dirumuskan sebagai berikut:(1) Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negaradianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya danyang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, dengan ketentuansebagai berikut:a. yang nilainya Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau lebih,pembuktian bahwa gratifikasi tersebut bukan merupakan suapdilakukan oleh penerima gratifikasi;b. yang nilainya kurang dari Rp 10.000.000,00

baik berupa uang ataupun barang dari pihak lain,sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentangDisiplin Pegawai Negeri Sipil dalam Pasal 4 angka 8 dan Terdakwa sebagaiPenyelenggara Negara juga terikat dengan ketentuan UndangUndang Nomor 28 Tahun1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi,dan Nepotisme dalam Pasal 5 angka 4 dan Pasal 5 angka6;Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur Kepada Pegawai Negeri atauPenyelenggara Negara dianggap pemberian

suap apabila berhubungan denganjabatannya dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya telah terpenuhiMenimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 12 B UndangUndangNomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimanatelah diubah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan AtasUndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsitelah terpenuhi, maka haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkanmelakukan tindak pidana

. = =sUCCSDLULUC(KO MO =~ Sdua ratus delapan milyar enam ratus dua puluh lima juta delapan ratussembilan belas ribu lima ratus lima puluh empat rupiah dua puluh dua sen).Putusan Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Nomor14/PID/TPK/2009/PT.DKI tanggal 6 Februari 2009 atas nama Ir.Burhanuddin Abdullah MA (Gubernur Bank Indonesia, kasus penggunaanDana YPPI untuk pemberian suap) yang salah satu amarnya memutuskan :Memerintahkan perampasan terhadap harta kekayaan yang diperoleh darihasil tindak pidana

penyelenggara negara.Bahwa Ahli menerangkan untuk Pasal 5 ayat 1 huruf a dan huruf bpasangannya adalah Pasal 5 ayat 2.Bahwa Ahli menerangkan Pasal 5 ayat 2 dengan Pasal 12 huruf a danhuruf b adalah sama persis atau rumusan deliknya sama.Halaman 800 dari 1305 Putusan Nomor 27/Pid.SusTPK/2021/PN Jkt PstOo Bahwa Ahli menerangkan terhadap pelaku suap aktif dan pelaku suappasif dapat dikenakan apabila ada kesamaan kehendak.o Bahwa Ahli menerangkan apabila perbuatan suap sudah dianggapselesai apabila pemberian

suap memberikan hadiah atau janji agarpenerima suap melakukan sesuatu Ssesuai kewenangan yang adapada penerima suap.

Tersangka dan Terdakwa bukan untuk penyidikmaupun penuntut umum ataupun pengadilan ;Bahwa terkait Pasal 11 dan Pasal 12 c dalam UUTipikor menurut ahli menerima adalah penguasaansecara fisik dan penguasaan secara yuridis, apabilaseseorang mengirim/ mentransfer uang ke dalamrekening seseorang, meski secara fisik belum terimanamun secara yuridis telah terpenuhi, dikaitkan denganpasal tersebut maka harus dikuasai secara fisikterhadap hadiahnya ;Bahwa menurut ahli dalam Pasal 12 a, b dan c dapatdilakukan pemberian

suap baik sebelum maupunsesudah dilakukan yang bertentangan dengankewajibannya;Bahwa menurut ahli Pasal 12 c, berhubungan dengankewenangan berbuat atau tidak berbuat, apabila tidakterkait maka tidak terpenuhi unsurunsur pasaltersebut ;Bahwa menurut ahli yang dapat dikualifikasi sebagaianji, adalah merupakan bentuk pemberian atauhadiah juga namun belum dilaksanakan, sehingga eratkaitannya dengan apa yang harus dilakukan oleh sipenerima janji, penerimaan janji terkait denganpenerima dan bukan pada