yang terletak di Perumahan Bumi SawanganIndah, Blok C3, Nomor 11, Pengasinan, Sawangan, Depok, kepada ParaPenggugat dalam akta jual beli di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanahyang berwenang atau memberikan izin kepada Penggugat untukmelaksanakan jual beli tanah dan bangunan kepada diri sendiri ataukepada pihak lain dan memberikan izin kepada Penggugat untukmengurus balik nama sertifikat hak atas tanah;Menghukum Tergugat membayar kerugiankerugian yang dialami olehPenggugat secara tunai dan sekaligus

yang terletak di Perumahan BumiSawangan Indah, Blok C3, Nomor 11, Pengasinan, Sawangan, Depok,kepada Para Penggugat/Para Pembanding dalam akta jual beli dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah yang berwenang ataumemberikan izin kepada Penggugat I/Pembanding untuk melaksanakanjual beli tanah dan bangunan kepada diri sendiri atau kepada pihak laindan memberikan izin kepada Penggugat I/Pembanding untuk mengurusbalik nama sertifikat hak atas tanah;Halaman 7 dari 12 hal. Put.

Hal ini Ssesuai dengan dalil gugatanPenggugat Terbanding bahwa permasalahan timbul karena Tergugat II TurutTerbanding tidak mengurus penerbitan sertifikat hak atas tanah obyeksengketa, meskipun Tergugat II Turut Terbanding telah diberikan kuasa untukmengurus penerbitan sertifikat hak atas tanah obyek sengketa.

Hal ini diakui sendiri oleh PenggugatTerbanding bahwa Tergugat II Turut Terbanding adalah kuasanya untukmengurus sertifikat hak atas tanah obyek sengketa, sebagaimana daligugatan Penggugat Pembanding point 7.

Hal ini diakui dengan tegas dalam gugatan Penggugat Terbanding.Sedangkan pembayaran tahap ketiga disyaratkan pada penerbitan Surat Ukurdan Sertifikat Hak atas tanah obyek gugatan.

Sedangkanpembayaran tahap ketiga dilaksanakan oleh Tergugat Pembanding dilakukansetelah sertifikat hak atas tanah obyek sengketa terbit. Hal ini diakui pula olehPenggugat Terbanding dalam gugatannya.

Antam Persero Tbk No.747/0411/PNS/2013 perihal klarifikasi LokasiSertifikat yang menyatakan tidak dapat memenuhi ganti rugi pembebasanlahan Hak Atas Tanah Masyarakat Hakatutobu.Bahwa terhadap keabsahan sertifikat Hak Milik Para penggugat, BadanPertanahan Nasional Kabupaten Kolaka telah mengeluarkan surat Nomr:200/IIV2013 tanggal 21032013 yang menerangkan bahwa Penerbitan kedua puluh tujuh Sertifikat Hak atas tanah tersebut diproses melalui kegiatanPRONA TA 2008 dan telah sesuai dengan prosedur yang

berlaku danSetelah kami lakukan pengecekan fisik di lapangan pada hari KamisTanggal 21022013, sertifikat hak atas tanah tersebut yang terserap dalamareal IUP PT ANTAM (Persero) Tok UBPN Sultra dengan kode wilayahWSPM 014 Tahun 2010 dapat digambarkan sebagai berikut:a. 23 Sertifikat............Hal. 4 dari 11 hal Put No. 09/Pdt.G/2016/PN Kkaa.23 Sertifikat terserap dalam IUP 100%b.3.Sertifikat sebagian terserap dan sebagaian tidak terserapc.1 sertifikat tidak terserap 100%); No.

PPJB No. 10, PPJB No. 11 dan PPJB No. 12 tanggal 1 Desember 2005 tersebut, untuk proses membalik nama dan mengurus penerbitan Sertifikat Hak atas Tanah Obyek Perkara atas nama Penggugat;- Menghukum Tergugat V untuk memproses balik nama dan penerbitan Sertifikat Hak atas Tanah Obyek Perkara atas nama Penggugat;- Menghukum Tergugat VI untuk memberikan Surat Keterangan yang diperlukan oleh Penggugat untuk proses balik nama dan penerbitan Sertifikat Hak atas nama Penggugat;- Menyatakan putusan ini

Penggugat harus dilindungimenurut hukum (Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 52 K/sip/1975 tanggal 23September 1975) sehingga dengan demikian petitum nomor 2 dan 3 dapat dikabulkan ;Menimbang bahwa oleh karena Penggugat adalah Pembeli yang beritikat baikmaka diperintahkan kepada Tergugat I, II, II, V dan Tergugat VI untuk membantuPenggugat dalam melaksanakan PPAJB No. 8, PPAJB No. 9, PPAJB No.10, PPAJBNo.11, PPAJB No. 12 tanggal 1 Desember 2005 untuk memproses membalik nama danmengurus penerbitan Sertifikat

Hak Atas Tanah Obyek Sengketa atas nama Penggugatsehingga petitum 4 juga dapat dikabulkan ;Menimbang bahwa oleh karena Penggugat telah melakukan Pengikatan Jual Belidengan itikat baik terhadap obyek sengketa tetapi belum bisa membalik namakanobyek sengketa ke atas nama Penggugat maka diperintahkan kepada Tergugat VI untukmemberian surat keterangan yang diperlukan untuk proses balik nama dan jugadiperintahkan kepada Tergugat V untuk memproses balik nama dan menerbitkanSertifikat Hak atas nama Penggugat

Kehilangan keuntungan yangdiharapkan dari sewa menyewa rumah tidak ada kaitannya denganketerlambatan serah terima sertifikat hak atas tanah.9.Bahwa tidak dapat disewakannya rumah obyek PPJB sebagai akibatdari terlambatnya penyerahan tanah dan bangunan dariPembanding kepada Terbanding sesungguhnya telah diatur dalamPerjanjian Pengikatan Jual Beli antara Pembanding denganTerbanding yang dalam hal ini disebut sebagai dendaketerlambatan.

Bahwa pertimbangan hukum tersebut keliru dan atau salahmenerapkan hukum sebab kalaupun penyerahan sertifikat tanahdan bangunan dipandang terlambat, keterlambatan tersebutadalah tergolong keadaan memaksa (force majeure) relatif karenaHalaman 12 dari 21 halaman Putusan No.239/PDT/2017/PT.MKSpemecahan dan penerbitan sertifikat hak atas tanah merupakankewenangan Badan Pertanahan Nasional in casu Kantor PertanahanKota Makassar.3.

Ketentuan ini logis karena pemecahan danpenerbitan sertifikat hak atas tanah merupakan kewenangan BadanPertanahan Nasional in casu~ Kantor Pertanahan KotaMakassSar; Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding juga mengajukantambahan memori banding tertanggal 16 Agustus 2017 yang padapokoknya menguraikan sebagaiberikut: Bahwa menyambung alasan banding yang telah kami kemukakan dalamMemori Banding tertanggal 14 Agustus 2017 khususnya mengenai alasanbanding pada bagian Keberatan Kedua point 11 dan 12 bahwa

Pejabat Pembuat Akta Tanah) menurut ketentuanhukum termasuk alat bukti kepemilikan hak baru, dimana aktaauthentik tersebut memuat pemberian hak oleh pemegang hak milikkepada penerima hak yang bersangkutan;Sertifikat merupakan pengaturan Negara untuk menentukan modelsertifikat hak atas tanah melalui penetapan atau keputusan yangbersifat konstitutif;Dari ketentuan di atas, jelas dalam pertimbangan hukumnya, JudexFacti telah meniadakan dan mengacaukan ketentuan pertanahan,dengan berpendapat, bahwa sertifikat

hak atas tanah yang tertulis atasnama suami Pemohon Kasasi (Yohanes Awang Setiawan) bukan buktikepemilikan hak atas tanah.

Pratikno Gautama.Artinya, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen, Malang telahmeniadakan ketentuan hukum dan mengacaukan asas dan ketentuanhukum pertanahan tentang hak atas tanah;Judex Facti telah meniadakan peran Negara dalam menentukan buktihak atas tanah melalui sertifikat hak atas tanah. Melainkan membuatpendapat baru bahwa bukti peralihan hak dan bukti kepemilikan atastanah cukup dengan kwitansi dan transfer uang.

Padahalsemua orang yang mengerti hukum pertanahan memahami, setelahadanya akta PPAT, barulah bisa diterbitkan sertifikat hak atas tanah;Halaman 16 dari 23 hal. Put. Nomor 322 K/Pdt/2016A.4.

Artinya, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen, Malangmasih mengakui hak atas tanah Yohanes Awang Setiawan yangtercantum dalam sertifikat hak atas tanah;Bahwa apabila dibaca dengan cermat pertimbangan hukum MajelisHakim Pengadilan Negeri Kepanjen, Malang, nampak jelas dalampertimbangannya dengan sengaja tidak mencantumkan YohanesAwang Setiawan sebagai pemilik hak atas tanah sebagaimana yangtertuang dalam Sertifikat Hak Milik.

hak atas tanah yang terbit berdasarkan Akta Jual Belitanggal 21 September 1994 Nomor 1402/PPAT/ CI/ 1994/1403/PPAT/CI/1994, 1404/PPAT/CI/1 994 dan berdasarkan transaksi jual beli tanah asal milik Mundang/AlsihKohir Nomor 1340/18 seluas kurang lebih 300 tumbak (dalam kwitansi) dan menurutLetter C tercatat 3.590 m?

adalah tidak sah dan tanpa hak,maka kepada Tergugat I, Tergugat II maupun Tergugat III dan atau orang lain yangmendapatkan hak dari padanya harus dihukum untuk menyerahkan secara fisik ataskeempat bidang tanah tersebut kepada dan untuk kepentingan Penggugat dalam keadaankosong dan tanpa beban apapun;Bahwa agar gugatan Penggugat tidak menjadi siasia ditambah dengan adanyakekhawatiran bahwa Para Tergugat akan mengalihkan hak atau menjaminkan obyeksengketa kepada pihak lain dengan mengingat bahwa sertifikat

hak atas tanah tersebutada di tangan pihak Tergugat III dan atau orang lain yang mendapatkan hak daripadanya, ataupun menghilangkan harta kekayaannya yang menurut hukum merupakanjaminan atas segala kewajiban hukumnya maka cukup beralasan bagi Pengadilan untukterlebih dahulu menetapkan dan selanjutnya meletakkan sita jaminan terhadap: Obyek sengketa berupa 4 (empat) bidang darat yang terletak di Provinsi Jawa Barat,Kabupaten Bandung, Kecamatan Cileunyi, Desa Cinunuk, setempat dikenal denganBlok Koang

di Blok Koang, Desa Cinunuk, Kecamatan Cileunyi, Kabupaten Bandungatau menyatakannya sebagai tidak sah atau batal demi hukum dengan segala akibathukumnya;Menyatakan bahwa sertifikat hak atas tanah yang terbit berdasarkan Akta Jual Belitanggal 21 September 1994 Nomor 1402/PPAT/CI/1994, 1403/PPAT/CI/1994,1404/PPAT/CI/1994 dan berdasarkan transaksi jual beli tanah asal milik Mundang/Alsih Kohir Nomor 1340/18 seluas kurang Iebih 300 tumbak (dalam kwitansi) danmenurut Letter C tercatat 3.590 m* di Blok

di Blok Koang, Desa Cinunuk, KecamatanCileunyi, Kabupaten Bandung antara Tergugat I dan II (Penjual) dengan Tergugat II(Pembelli);Menyatakan bahwa sertifikat hak atas tanah yang terbit berdasarkan Akta Jual Belitanggal 21 September 1994 Nomor 1402/PPAT/CI/1994, 1403/PPAT/ CI/1994,1404/PPAT/CI/1994 dan berdasarkan transaksi jual beli tanah asal milik Mundang/Alsih Kohir Nomor 1340/18 seluas kurang lebih 300 tumbak (dalam kwitansi) danmenurut Letter C tercatat 3.590 m* di Blok Koang, Desa Cinunuk,

Apakah benar antara Tergugat dan Penggugat II telah terjadi jual beli tanah,serta jual beli antara Penggugat II dengan Penggugat I, yang diikuti denganpenyerahan sertifikat hak atas tanah, serta telah dilakukan balik nama dari atas nama Tergugat menjadi atas nama Penggugat II, yang dilanjutkan dari ataS nama Penggugat II menjadi atas nama Penggugat ?;2. Tentang eksistensi adanya perbuatan Wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat?

Pengadilan Negeri Bontang Kelas II dalam register perkaraNomor 25/Pdt.G/2020/PN Bon, melawan Judin D Simanjuntak (Tergugat 1), H.Muhammad Alwi (Tergugat Il), Kantor Pertanahan Kota Bontang (TurutTergugat), dan telah dilakukan pencabutan terhadap gugatan tersebuttertanggal 5 Oktober 2020;Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar antara Tergugat dan Penggugat II telah terjadi jual beli tanah, serta jual bellantara Penggugat II dengan Penggugat , yang diikuti dengan penyerahan sertifikat

hak atas tanah, serta telah dilakukan balik nama dari atas nama Tergugat menjadi atas nama Penggugat Il, yang dilanjutkan dari atas nama Penggugat II menjadi atas nama Penggugat I?

hak atas tanah dari Tergugat kepada Penggugat II, serta dilanjutkan dengan jual beli antara Penggugat II dengan Penggugat pada tanggal 27 April 2020 berupa sebidang tanah obyek sengketa tersebut, yang diikuti dengan penyerahan sertifikat hak atas tanah dari Penggugat II kepada Penggugat I, namun ternyata Tergugat tidak melaksanakan kewajibannyapada saat akan melakukan balik nama ke Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Bontang (Turut Tergugat) dari atas nama Tergugat menjadi atas nama Penggugat

hak atas tanah dari Tergugat kepada Penggugat II, serta dilanjutkan dengan jual beli antara Penggugat II dengan Penggugat pada tanggal 27 April 2020 berupa sebidang tanah obyek sengketa tersebut, yang diikuti dengan penyerahan sertifikat hak atas tanah dari Penggugat II kepada Penggugat I, serta sehubungan dengan masalah wanprestasi yang dilakukan olehTergugat sehubungan dengan belum dilaksanakannya proses balik nama dariTergugat kepada Penggugat II, selanjutnya dari Penggugat II kepada Penggugat

Seluruh pembatalan sertifikat hak atas tanah yangdilaksanakan berdasarkan putusan pengadilan baik perdatamaupun pidana atau PTUN adalah pembatalan sertifikatkarena cacat hukum bukan karena cacat administrasi,pembatalan sertifikat atas tanah cacat administrasi hanyadilaksanakan terhadap sertifikat yang diketahui secaradikemudian hari mengandung cacat dalam penerbitannyadan pembatalannya' tidak +membutuhkan putusanpengadilan.2.

hak atas tanah;Bahwa pembatalan sertifikat hak atas tanah yang didasarkan pada putusanpengadilan yang tidak secarateqas menyatakan batal sertifikat, tetapimemiliki amar yang bermakna menimbulkan akibat hukum terbitnya,beralinnya atau batalnya hak dikatagorikan sebagai pembatalan sertifikathak atas tanah karena cacat hukum administrasi, sebagaimana dapat dilihatpada pasal 62 ayat (2) dan 64 ayat (3) huruf c Peraturan Kepala BadanPertanahan Nasional RI No. 3 Tahun 2011;Menghubungkan antara dua ketentuan

hak atas tanah;Bahwa pembatalan sertifikat hak atas tanah yang didasarkan pada putusanpengadilan yang tidak secarateqas menyatakan batal sertifikat, tetapimemiliki amar yang bermakna menimbulkan akibat hukumterbitnya,beralinnya atau batalnya hak dikatagorikan sebagai pembatalan sertifikathak atas tanah karena cacat hukum administrasi, sebagaimana dapat dilihatpada pasal 62 ayat (2) dan 64 ayat (3) huruf c Peraturan Kepala BadanPertanahan Nasional RI No. 3 Tahun 2011;Menghubungkan antara dua ketentuan

hak atas tanah;Hal. 65 dari 80 Hal....

hak atas tanah;Hal. 68 dari 80 Hal....

kedua di kantor desa dan ketiga di KantorKepolisian;Bahwa tanah PENGGUGAT sudah ada sertifikatnya dan padawaktu musyawarah sudah diperlihatkan sertifikat tersebut;Bahwa Badan Pertanahan sudah mengukur tanah dan hasilnyaadalah bangunan TERGUGAT melebihi batas sepanjang (satu)meter mulai dari depan sampai belakang;Saksi SAHARL, S.Sos Bahwa saksi adalah Kepala Seksi Penyelesaian Sengketa padaKantor Wilayah Badan Pertanahan Provinsi Gorontalo sejak tahun2003 sampai sekarang;Bahwa setiap diterbitkan sertifikat

hak atas tanah selalu dilakukanpengukuran terhadap tanah yang bersangkutan dan kemudiandibuatkan gambarnya;Bahwa terhadap tanah PENGGUGAT sudah ada sertifikatnya;17Bahwa terhadap tanah tersebut pernah dimintakan pengukuranuntuk pengembalian batas tanah;Menimbang, bahwa sedangkan PARA TERGUGAT telah pulamengajukan saksi yang dipersidangan dibawah sumpah memberikanketerangan pada pokoknya adalah sebagai berikut:1.Saksi TALIB KARIMBahwa saksi tahu yang menjadi sengketa antara keduanya adalahtanah;Bahwa

sengketa perbatasan, yaitu apabila sebidangtanah milik seseorang sudah didaftar maka akan dapat dihindariterjadinya sengketa perbatasan karena dengan didaftarkannya tanahtersebut maka akan diketahui berapa luasnya dan dimana batasbatasnya(ADRIAN SUTEDI, ibid);Menimbang, bahwa bukti tanah telah terdaftarkan haknya adalahsertifikat hak atas tanah sebagaimana yang dimaksud pasal 19 ayat (2)huruf c UU Pokok Agraria No. 5 Tahun 1960;Menimbang, bahwa disamping itu dari segi kekuatan sebagai alatbukti maka sertifikat

hak atas tanah adalah merupakan akta autentik;Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 285 RBg yangsubstansinya sama dengan ketentuan pasal 1870 BW, ditentukan bahwaakta autentik adalah akta yang dibuat oleh atau dihadapan pejabat umumyang berwenang, dan bagi para pihak atau ahli warisnya atau merekayang memperoleh hak daripadanya, akta autentik tersebut merupakan alat2Dbukti yang cukup mengenai halhal yang tercantum dalam akta tersebuttermasuk segala sesuatu yang dengan tegas dinyatakan didalamnya

hak atas tanah PENGGUGAT yaitu buktiP.1;Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan setempat olehMajelis Hakim diperoleh fakta bahwa batas tanah PENGGUGATdisebelah selatan telah bergeser dari batas semula sebagaimana dalambukti P.4 maupun bukti P.1;Menimbang, bahwa tentang bergesernya batas tanahPENGGUGAT disebelah selatan, TERGUGAT membantah denganmengajukan bukti T.1 sampai dengan T.4 berupa Surat Pernyataan Hibahdan SPPT PBB;Menimbang, bahwa bukti T.1 berupa Surat Pernyataan Hibahdibuat oleh

berikut :1.Bahwa PIHAK KEDUA bersedia dan sanggup untuk melakukanpembayaran tunggakan sampai bulan Agustus 2019 kepada PIHAKPERTAMA sebesar Rp.7.400.000,00 (tujuh juta empat ratus ribu rupiah)dan PIHAK KEDUA akan melakukan pembayaran tunggakan dengancara membayar dengan mencicil pada setiap bulannya kepada PIHAKPERTAMA sampai tanggal 27 Agustus 2019.Bahwa BILA PIHAK KEDUA tidak melakukan pembayaran sesuaidengan Pasal 3 ayat 1, maka PIHAK PERTAMA memiliki wewenangpenuh untuk mengajukan lelang atas sertifikat

Hak Atas Tanah yangdijaminkan kepada PIHAK PERTAMA melalui Kanto PelayananKekayaan Negara dan Lelang (KPKLN) atau permohonan sita eksekusidi Pengadilan Negeri Wonosari.Bahwa dalam halhal yang belum diatur dalam akta perdamaian ini akandimusyawarahkan bersama selambatlambatnya 1x24 jam setelahterjadinya pembayaran tunggakan sebesar Rp.7.400.000,00 (tujuh jutaempat ratus ribu rupiah) pada tanggal 27 Agustus 2019.Bahwa dengan dibuatnya akta perdamaian ini PARA PIHAK sepakatuntuk melakukan perdamaian

Direktorat Agraria KabupatenSukoharjo untuk dicatat dan didaftarkan, akan Hakim pertimbangkan sebagaiberikut:Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 56 Peraturan PemerintahRepublik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanahmenyebutkan bahwa pendaftaran perubahan data pendaftaran tanah sebagaiakibat pemegang hak yang ganti nama dilakukan dengan mencatatnya didalam buku tanah dan sertifikat hak atas tanah atau hak milik atas satuanrumah susun yang berdasarkan bukti mengenai ganti nama pemegang

haktersebut sesual dengan ketentuan yang berlaku;Menimbang, bahwa oleh karena tujuan permohonan Pemohon adalahuntuk mengurus Sertifikat Hak Milik 2830 (bukti P5) yang bernama RochyaniHalaman 9 dari 11 halaman Penetapan Nomor 113/Pdt.P/2020/PN Skhmenjadi Suyanto, S.Pd, maka berdasarkan ketentuan tersebut Pemohon harusmelaporkan Penetapan persamaan nama ini untuk dicatat dan didaftarkandalam buku tanah dan sertifikat hak atas tanah kepada instansi yangbersangkutan yaitu Kantor Badan Pertanahan Nasional

Bahwa bagian bidang tanah milik Almarhum CAROLUS BETAWI WAINyang telah disertifikatkan menjadi atas nama Tergugat ( FRANSISKUSWAIN ) dengan Nomor Sertifikat Hak Atas Tanah No. 00306 Tahun 2016dengan luas dan batas sebagaimana tersebut dalam Point 9 gugatan ini,adalah sebagai tanah serngketa dalam perkara a quo;12.

Bahwa dengan Akta Jual Beli Nomor : 1/2017 atas nama Tergugat II danAkta Jual Beli Nomor : 41/ 2017 atas nama Tergugat III adalah tidaksah, maka Sertifikat Hak Atas Tanah Nomor 307 Tahun 2017 atas namaTergugat II dan Sertifikat Hak Atas Tanah Nomor : 311 Tahun 2017 atasnama Tergugat Ill adalah juga tidak sah, karena penerbitan Sertifikatoleh Tergugat IV tersebut berdasarkan Akta Jual Beli yang tidak sah;19.

Menyatakan hukum, Akta Jual Beli Nomor :1/2017 atas namaFRANSISKUS XAVERIUS RICAM dan Akta Jual Beli Nomor : 41/2017atas nama FRANSISCO TJUSANTO yang diterbitkan oleh TurutTergugat adalah tidak sah karena penerbitan Akta Jual Beli tersebutberdasarkan Sertifikat Hak Atas Tanah Nomor : 00306 Tahun 2016 yangtidak sah;8.

Memerintahkan Tergugat IV untuk mencoret Sertifikat Hak Atas TanahNomor :00306 Tahun 2016 atas nama Tergugat (FRANSISKUS WAIN ),Sertifikat Hak Atas Tanah Nomor : 307 Tahun 2017 atas nama Tergugat II( FRANSISKUS XAVERIUS RICAM ) dan Sertifikat Hak Atas TanahNomor : 311 Tahun 2017 atas nama Tergugat Ill ( FRANSISCOTJUSANTO ) dari Register Tergugat IV;10. Memerintahkan Tergugat IV untuk mematuhi Putusan tersebut;11.

Sebab Sita Revindicatoir yang di minta olehPenggugat atas Sertifikat Hak Atas Tanah Nomor : 307 Tahun 2017 atasnama Tergugat Il, secara hukum tidak dapat di benarkan. MengingatSertifikat Hak Atas Tanah Nomor : 307 Tahun 2017 itu sendiri bukan atasnama Penggugat yang bisa di jadikan dasar untuk di letakkan SitaRevindicatoir. Hal ini mana sesuai dengan ketentuan Pasal 226 ayat (1)HIR, Pasal 714 Rv: 1 2, yang menegaskan Syarat atau Alasan PokokSita Revindikasi yaitu :a.

SUWADI mengiyakansaja jika sertifikat hak atas tanah yang terbit pada 10 September 1982tersebut tetap beratas nama pemilik asal, yakni SOEMOHARDJO aliasSAMINGOEN (Ayah Para Penggugat).Bahwa kemudian pada tanggal 20 Mei 1991 tanah sesuai Sertifikat yangmasih tetap beratas nama SOEMOHARDJO alias SAMINGOEN tersebutdijual Kembali oleh Alm.

Hak atas tanah objek sengketameskipun masih beratas nama pemilik tanah sebelumnya, yakni atasnama SOEMOHARDJO alias SAMINGOEN, sedangkan ParaPenggugat tidak dapat menunjukkan bukti apaapa.

Jangan hanya karena sertifikat hak atas tanah milik Para Tergugatmasih beratas nama SOEMOHARDJO alias SAMINGOEN (Ayah ParaPenggugat) dan belum dibaliknama ke nama Para Tergugat sendiri,lantas Para Penggugat dengan seenaknya dan membabi buta inginmerebut kembali tanah orangtuanya yang sudah dijualnya denganalasan bahwa tanah objek sengketa masih milik orangtuanya meskipunsudah pernah dijual sejak tahun 1975 yang lalu.

Bahwa tidak benar dalil gugatan Para Penggugat pada Posita angka 9,yang menyatakan: bahwa penguasaan objek sengketa oleh Para Tergugattanpa alasan dan dasar kepemilikan yang sah adalah jelasjelas merupakanperbuatan melawan hukum yang sangat merugikan Para Penggugat.Bahwa pernyataan tersebut sangat tidak masuk akal, bagaimanamerupakan perbuatan melawan hukum, sedangkan Para Tergugat telahsecara sah telah membeli objek sengketa, dan Para Tergugat jugamemegang dan memiliki bukti Sertifikat Hak atas

tanah objek sengketameskipun sertifikat hak atas tanah tersebut belum dibaliknamanya menjadiatas nama Para Tergugat sendiri.

hak atas tanah terbit, namun nyatanya walaupun sertifikat hakatas tanah dimaksud telah terbit, Tergugat tidak juga membuat Akta Jual Bell.Sedangkan ternyata sertifikat hak atas tanah yang menjadi hak mereka telahdiagunkan sebagai jaminan hutang oleh Tergugat di Bank Artha Graha;Menimbang, bahwa dari kesepakatan antara Penggugat denganTergugat sebagaimana termuat dalam PPJB Nomor. 1198/2013 tertanggal 8Oktober 2013, setelah sertifikat hak atas tanah terbit maka Tergugat memilikikewajiban untuk memenuhi

Melakukan suatu perbuatan yang menurut perjanjian tidak dapat dilakukan.Menimbang, bahwa pada pertimbangan sebelumnya, terhadap buktisurat P6 berupa Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor. 1198/2013 tertanggal 8Oktober 2013 adalah sah dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat keduabelah pihak, sehingga setelah terbitnya sertifikat hak atas tanah dimaksud,Tergugat memiliki kewajiban hukum untuk melaksanakan isi kesepakatandalam PPJB yaitu membuat Akta Jual Beli dengan Penggugat;Menimbang, bahwa bukti

surat P9 dan P10 menerangan Penggugattelah melakukan somasi/atau teguran kepada Tergugat agar segera memenuhipembuatan Akta Jual beli dengan Penggugat, serta keterangan Saksi RADENDANDI KURNIADI dan Saksi ARYA ARDHI NUGRAHA yang menerangkanbahwa walaupun sertifikat hak atas tanan masingmasing blok telah terbitnamun Tergugat tidak juga melaksanakan pembuatan Akta Jual beli atas tanahserta Ruko yang telah dibeli tersebut;Menimbang, bahwa sejak terbitnya sertifikat hak atas tanah Tergugat tidak melaksanakan

sejakditandatanganinya Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) tanggal 08Oktober 2013, sampai dengan diajukannya gugatan a quo tanggal 28 Mei 2020,bila dihitung dari segi waktu, maka PENGGUGAT telah kehilangan waktu untukmendapatkan potensi uang sekitar 6 Tahun 7 Bulan.Menimbang, bahwa menurut Majelis adanya tuntutan tersebut dinilaicukup beralasan karena akibat Tergugat wanprestasi dengan tidak membuatdan menandatangani Akta Jual Beli bersama Penggugat, menyebabkanPenggugat tidak memperoleh alas hak berupa sertifikat

hak atas tanah,sehingga Penggugat mengalami kerugian karena tidak dapat bertindak bebassecara hukum terhadap tanah dan bangunan yang telah dibelinya, Penggugattidak dapat mengalihkan atau menjual tanah dan bangunan serta tidak dapatmenjadikan jaminan permohonan kredit di perbankan dan Penggugat tidakdapat memperoleh potensi keuntungan lainnya apabila Penggugat memilikiSertifikat Hak Atas Tanah.

Sehingga dalammenanggapi dalildalil kedua belah pihak diatas, Majelis berpendirian sebagaiberikut:Menimbang, bahwa karena yang menjadi obyek sengketa dalam gugatana quo adalah berupa duplikat sertifikat, sehingga sebelum lebih lanjut Majelismempertimbangkan eksepsi para Tergugat, terlebin dahulu Majelis akanmencermati tentang apa yang dimaksud dengan sertifikat hak atas tanah atauduplikatnya tersebut;Menimbang, bahwa UndangUndang Nomor 5 Tahun 1960 tentangPeraturan Dasar PokokPokok Agraria maupun

Sehingga karena sertifikat merupakan tanda bukti hak, makadibuatnya sertifikat hak atas tanah dimaksudkan untuk memberikan kepastiandan perlindungan hukum kepada pemegang hak yang bersangkutan (Pasal 4Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997) dan penerbitannya adalah untukkepentingan hak yang bersangkutan sesuai dengan data fisik dan yuridis yangtelah didaftar dalam buku tanah (Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 24Tahun 1997);Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 5 PeraturanPemerintah Nomor

Sehingga selanjutnya akandijabarkan apakah sertifikat ini adalah keputusan tata usaha negara atau bukan;Menimbang, bahwa sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 5 PeraturanPemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, maka yangberhak mengeluarkan sertifikat hak atas tanah adalah Badan PertanahanNasional dan penerbitannya pun harus melalui keputusan Kepala BadanPertanahan Nasional;Menimbang, bahwa sesuai Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2015,Badan Pertanahan Nasional adalah lembaga pemerintah

Danselanjutnya penerbitan sertifikat telah melahirkan akibat hukumyaitumenimbulkan hak atas tanah bagi pemegang sertifikat;Menimbang, bahwa dari halhal yang dipertimbangkan tersebut, Majelisberpendapat sertifikat atau sertifikat pengganti atau duplikat sertifikat adalahterbukti sebagai keputusan tata usaha negara;Halaman 25 Putusan Sela Nomor 6/Pdt.G/2018/PN Trk.Menimbang, bahwa selanjutnya bagaimana apabila terjadi sengketa atasterbitnya duplikat sertifikat hak atas tanah tersebut sebagaimana perkara

Menyatakan surat pernyataan tertanggal 12 Januani 2004 yang dibuat dan ditandatangani oleh "TERGUGAT II", "TURUT TERGUGAT I", dan "TURUT TERGUGAT II" serta disaksikan oleh "TERGUGAT I" tentang peminjaman sertifikat hak atas tanah dan bangunan a quo milik PENGGUGAT adalah batal demi hukum (null and void);7.

Bahwa atas pernyataan lunas dan "TERGUGAT I" tersebut, maka selanjutnya PENGGUGATmenanyakan sekaligus meminta kembali kepada ""TERGUGAT I" sertifikat PENGGUGAT yangdijadikan jaminan atas pinjaman uang tersebut, dimana kemudian dengan berbagai alasan,"TERGUGAT I" belum bisa mengembalikan sertifikat hak atas tanah dan bangunan a quotersebut kepada PENGGUGAT ;5.

Bahwa surat pernyataan tertanggal 12 Januari 2004 yang dibuat dan ditandatangani oleh"TERGUGAT II", "TURUT TERGUGAT I", dan "TURUT TERGUGAT II" serta disaksikanoleh "TERGUGAT I" tentang peminjaman sertifikat hak atas tanah dan banguan a quo milikPENGGUGAT sebagaimana disebut dan diuraikan di atas dilakukan dengan melanggar haksubyektif PENGGUGAT sebagaimana disebut di atas yaitu dilakukan tanpa sepengetahuan danseizin dari PENGGUGAT sehingga surat pernyataan tersebut batal demi hukum.

Bahwa sebelum gugatan ini kami ajukan, kami juga telah mengajukan keberatan danperlawanan terhadap perubahan sertifikat hak atas tanah dan bangunan a quo yang terdaftar dikepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi No. 161/Pdt.Plw/2009/PN.Bks tertanggal 25 05 2009,sehingga ketentuan pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentangPendaftaran Tanah dapat dikesampingkan ;36.

Menyatakan surat pernyataan tertanggal 12 Januari 2004 yang dibuat dan ditandatangani oleh"TERGUGAT I, "TURUT TERGUGAT I", dan "TURUT TERGUGAT II" serta disaksikanoleh "TERGUGAT I" tentang peminjaman sertifikat hak atas tanah dan bangunan a quo milikPENGGUGAT adalah batal demi hukum (null and void);7.

Menyatakan surat pernyataan tertanggal 12 Januani 2004 yang dibuat dan ditandatangani oleh"TERGUGAT II", "TURUT TERGUGAT I", dan "TURUT TERGUGAT II" sertadisaksikan oleh "TERGUGAT I" tentang peminjaman sertifikat hak atas tanah dan bangunana quo milik PENGGUGAT adalah batal demi hukum (null and void);7.

Bahwa pihak manapun yang mengklaim memiliki suatu hak atas tanahharus dapat membuktikan haknya atau membuktikan adanya hubunganhukum kepemilikan antar tanah dengan pihak yang bersangkutan, apabilabelum ada Sertifikat hak atas tanah, maka girik atau apapun namanyahanya dapat digunakan sebagai bukti permulaan adanya hubungan hukumtersebut yang kemudian harus diperkuat dengan data fisik yang dapatmenjelaskan atau menggambarkan letak, batas, luas bidang dan buktipenguasaan atas tanah secara berturut

Dengan diterbitkannya Sertifikat hak atas tanah maka kepadapemiliknya diberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum ;Bahwa oleh dan sebab itu, Tergugat dan Tergugat II mempunyai dasarhukum yang kuat karena yang dilindungi dengan diadalannya pendaftarantanah yaitu pemegang sertifikat hak atas tanah, karena dengandilakukannya pendaftaran tanah berarti akan tercipta kepastian hukum,kepastian hak serta tertio administrasi pertanahan sehingga semua pihakterlindungi dengan baik, baik pemegang sertifikat

Sertifikat hak atas tanah obyek sengketa Nomor 670/1982 tanggal23 September 1982 seluas 115.662 M2, yang diberi kode buktisurat T.8 ; .

Sertifikat hak atas tanah obyek sengketa Nomor 670/1982tanggal 23 September 1982 seluas 115.662 M2 (dengan kodebukti T.8) ;tetapi Penggugat merasa bahwa suratsurat Keputusan Pejabat TUN tersebut tidak merugikan Penggugat karena Obyeksengketa tanpoa pelepasan hak atas tanah adat serta tanpa gantirugi tanah, sehingga nantinya Peradilan umum mengabaikanBukti 1.8 (obyek sengketa) karena tidak memiliki kekuatanpembuktian dalam Hukum acara Perdata yang berlaku karenaHal. 8 dari 85 Hal.

Bahwa selain itu Penggugat juga sangat keberatan terhadap pemisahan,pemecahan sebagian dari Sertifikat Hak Pakai Nomor 670/1982 atasnama Pemerintah Daerah Tingkat Irian Jaya (Sekarang PemerintahProvinsi Papua) sebanyak 386 sertifikat Hak atas tanah, adapun sertifikatHak atas tanah dimaksud sebagai berikut ; SOHOET NONOR Luas NomoR NoMoR LUAS NomoR NoMoR LuAS NomoR NoMoR LUASURUT HAK (M2) URUT HAK (M2) URUT HAK (M2) URUT HAK (M2)1 P.83 603 37 P.119/302 73 P.155214 109 P.191 2402 P.84 234 38 P.120

Ranomeeto Barat;Dengan dasar surat tersebut terdakwa mengklaim memiliki hak atastanah tersebut namun terdakwa tidak dapat menunjukkan buktikepemilikan berupa sertifikat hak atas tanah tersebut;Kemudian dengan dasar surat keterangan nomor :470/218/DLJ/XV/2013, tertanggal 13 Desember 2013 yang tandatangan saksikorban dalam surat tersebut dipalsukan oleh terdakwa selanjutnyaterdakwa jual kepada pihak perusahaan PT.

Ranomeeto Barat;Bahwa benar dengan dasar surat tersebut terdakwa mengklaimmemiliki hak atas tanah tersebut namun terdakwa tidak dapat memilikibukti kepemilikan berupa sertifikat hak atas tanah tersebut danselanjutnya terdakwa jual kepada pihak perusahaan PT.